Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Kelakar Prabowo: Menteri Pertanian Kerja Keras Sampai Kulitnya Hitam

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kinerja para pejabat di sektor pangan, khususnya Menteri Pertanian, dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Dengan nada bercanda, Prabowo bahkan menyebut para menterinya bekerja begitu keras hingga kulit mereka menjadi gelap karena sering turun ke lapangan.

    Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di sidang kabinet paripurna saat menyinggung pencapaian produksi beras dan jagung nasional yang meningkat signifikan di tahun ini. Dia menyebut bahwa produksi beras, misalnya di Sumatera Selatan, meningkat dari sekitar 3 juta ton menjadi 4 juta ton—naik 25%.

    “Saya dari Sumatera Selatan, hasil di Sumsel berasnya yang tiap tahun berkisar 3 juta ton, tahun ini akan mencapai 4 juta ton. Artinya peningkatan 25 persen. Saya kira di seluruh dunia ini suatu prestasi,” katanya di kantor presiden, Senin (5/5/2025). 

    Tak hanya itu, dia juga mengungkap bahwa jumlah cadangan beras pemerintah saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

    “Belum pernah pemerintah menguasai jumlah tonase beras sebesar sekarang. Ini suatu prestasi, tapi bukan datang begitu saja, apalagi di sektor pertanian,” tegasnya.

    Dalam momen itu, Prabowo melontarkan candaan kepada Menteri Pertanian dan Wakilnya yang disebutnya kini berkulit lebih gelap akibat sering terjun langsung ke lapangan. 

    “Untung saja Menteri Pertanian hari ini hadir di Jakarta. Biasanya saya cari nggak ada, ada di Kalbar, ada di Jambi. Menteri dan Wakil Menteri udah item sekali. Berarti mereka benar-benar bekerja. Kalau nggak item saya malah curiga,” ujar Prabowo disambut tawa hadirin.

    Prabowo juga sempat melibatkan tokoh publik lain dalam kelakar politiknya. Salah satunya adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

    “Akhirnya apa, Pak Natalius Pigai ingin menjadi Menteri Pertanian. [Namun] dia di ruang AC saja masih…,” ujar Prabowo, yang kembali memancing gelak tawa.

  • Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Harga LPG 3 Kg, 5,5 Kg & 12 Kg di Agen-Pangkalan, Berlaku 6 Mei 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Berbagai badan usaha pengisian bahan bakar minyak (BBM) kompak menurunkan harga jual BBM khususnya non subsidi di Indonesia per Mei 2025 ini. Bagaimana dengan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG)?

    Salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan terpantau hingga saat ini masih memberlakukan harga jual tertinggi LPG 3 kg Rp 19 ribu per tabung seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Toko Lagiman Pamulang, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19 ribu per tabung sesuai dengan arahan pemerintah.

    “Masih Rp 19 ribu (per tabung), belum naik,” ujar penjaga toko tersebut, Selasa (6/5/2025).

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, salah satunya Toko Jejen di wilayah Tangerang Selatan memberlakukan harga jual LPG 3 kg sebesar Rp 22 ribu per tabungnya.

    “LPG 3 kg (harga) Rp 22 ribu (per tabung),” kata penjaga toko tersebut.

    Harga LPG non subsidi

    Harga jual LPG non subsidi di pasaran saat ini juga terpantau belum ada perubahan harga. Pada Toko Jejen, menjual LPG 5,5 kg seharga Rp 110 ribu per tabung, sedangkan LPG 12 kg seharga Rp 210 ribu per tabung.

    Berikut daftar harga LPG non subsidi untuk tabung 5,5 kg dan 12 kg di tingkat agen resmi Pertamina, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berlaku sejak 22 November 2023.

    Harga jual LPG Non PSO Rumah Tangga di tingkat Agen di luar radius 60 km dari lokasi Filling Plant adalah harga jual di tingkat Agen di bawah ini ditambah dengan biaya angkutan/ongkos kirim.

    Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah:
    LPG 5,5 kg: Rp 94.000
    LPG 12 kg: Rp 194.000

    Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara:
    LPG 5,5 kg: Rp 97.000
    LPG 12 kg: Rp 202.000

    Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat:
    LPG 5,5 kg: Rp 90.000
    LPG 12 kg: Rp 192.000

    Kalimantan Utara:
    LPG 5,5 kg: Rp 107.000
    LPG 12 kg: Rp 229.000

    Maluku, Papua:
    LPG 5,5 kg: Rp 117.000
    LPG 12 kg: Rp 249.000.

    (pgr/pgr)

  • Indonesia Pernah Dua Kali Ketiban Sampah Antariksa Milik Soviet

    Indonesia Pernah Dua Kali Ketiban Sampah Antariksa Milik Soviet

    Jakarta –

    Indonesia termasuk yang berpotensi terkena satelit Uni Soviet Kosmos 482 yang diperkirakan jatuh ke Bumi pekan ini. Wilayah Indonesia sudah cukup sering kejatuhan sampah antariksa.

    Disebutkan Peneliti Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Profesor Thomas Djamaluddin, rata-rata setiap 2-3 hari ada bekas satelit, roket, atau sampah antariksa lainnya yang jatuh ke Bumi. Benda-benda ini diketahui dari pantauan jaringan radar.

    “Pemantauan dilakukan menggunakan analisis orbit dan semua sky camera yang dimiliki BRIN, ITERA, dan beberapa komunitas pemantau langit,” kata Profesor Djamal, dihubungi detikINET, Senin (5/5).

    Sejauh ini, ada enam kali insiden sampah luar angkasa yang jatuh di Indonesia. Dua di antaranya merupakan sampah antariksa milik Soviet. Berikut ini rangkumannya:

    1981 di Gorontalo, tabung bahan bakar roket milik Soviet1988 di Lampung, tabung bahan bakar roket milik Soviet2003 di Bengkulu, pecahan tabung roket milik China2016 di Sumenep, Jawa Timur, tabung bahan bakar milik Amerika Serikat2017 di Agam, Sumatra Barat, dua keping tabung roket dan pecahan roket milik China2022 di Sanggau, Kalimantan Barat, pecahan roket milik China.

    Sampai saat ini, kata Profesor Djamal, belum ada mekanisme yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah jatuhnya sampah antariksa ke Bumi dan meminimalkan dampaknya. Sampah antariksa pun tidak bisa diprakirakan titik jatuhnya di mana.

    “Hanya bisa dipantau, tapi pemantauan itu hanya untuk mengidentifikasi itu milik siapa kalau sudah jatuh. Jadi untuk mengantisipasi jatuhnya itu tidak memungkinkan,” ujarnya.

    Dia mencontohkan, sampah antariksa berupa pecahan tabung roket milik China yang jatuh di Bengkulu pada 2003, sebelumnya diprakirakan jatuh di Jazirah Arab. Kejadian jatuhnya tabung bahan bakar milik AS di Sumenep, Jawa Timur di 2016 pun, awalnya diprakirakan jatuh di Lautan Hindia.

    “Jadi memang tidak bisa diprakirakan. Paling jalurnya saja yang perlu diwaspadai. Jadi biasanya (para peneliti astronomi di BRIN) kalau ada sampah antariksa yang akan jatuh akan mengidentifikasi milik siapa, ada potensi bahaya atau tidak,” rincinya.

    Menurutnya, sepanjang perkembangan teknologi antariksa, belum ada laporan kejadian yang membahayakan orang atau barang yang terkena benda jatuh dari luar angkasa.

    Meski demikian, lanjutnya, masyarakat tidak boleh lengah. Karenanya, jaringan pengawas satelit, radar militer dan badan antariksa nasional dari berbagai negara termasuk Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, terus mengamati obyek-obyek di orbit Bumi.

    “Kalau ada sampah antariksa itu akan dilihat sampah antariksanya apa, apakah bermuatan bahan nuklir atau tidak, kalau tidak bermuatan nuklir apakah berpotensi mengandung zat kimia atau tidak, kami selalu memantau itu,” tutupnya

    (rns/afr)

  • Lewat Innovillage, Telkom Sukses Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

    Lewat Innovillage, Telkom Sukses Dorong Mahasiswa Jadi Agen Perubahan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menyadari pentingnya membangun kapasitas generasi muda agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta solusi berbasis teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui semangat ini, Telkom menginisiasi Innovillage, sebuah ajang kompetisi inovasi sosial yang dirancang untuk mendorong peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

    Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam mempercepat transformasi digital nasional. Untuk menopang ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, pemerintah menargetkan penciptaan sembilan juta talenta digital hingga tahun 2030. Namun, kebutuhan ini tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan dan kepekaan sosial, serta kreatif berinovasi.

    Dilaksanakan sejak tahun 2020, Innovillage merupakan salah satu bentuk implementasi program TJSL yang dirancang sebagai ruang bagi mahasiswa untuk berinovasi, berkolaborasi, dan membangun solusi berdampak sosial dengan dukungan teknologi digital. Sejak awal, program ini difokuskan pada pengembangan proyek-proyek yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan kebutuhan lokal masyarakat.

    Selama lima tahun pelaksanaannya, Innovillage telah melibatkan lebih dari 8.800 mahasiswa, 400 perguruan tinggi, dengan mengimplementasikan lebih dari 670 proyek di berbagai sektor. Di balik angka partisipasi yang tinggi, terdapat berbagai kisah inspiratif yang menunjukkan bagaimana teknologi sederhana mampu mengubah kehidupan masyarakat.

    Di Bengkayang Kalimantan Barat, mahasiswa menghadirkan solusi penerangan berbasis tenaga aliran sungai untuk dusun tanpa listrik. Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, tim Innovillage membangun sistem produktivitas pertanian. Di Desa Sugiale Kabupaten Bone, mahasiswa membuat aplikasi untuk optimalisasi manajemen sampah.

    Di Desa Japan Mojokerto, tim Innovillage merancang sebuah platform monitoring stunting pada balita. Setiap proyek ini tidak hanya memberikan solusi bagi komunitas sekitar, tetapi juga menjadi pengalaman belajar transformatif bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

    Ketua Tim Aither dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) Riva Rizkiana Ramadhani menyampaikan, sebagai perwakilan dari Tim Aither Institut Teknologi Sepuluh Nopember mengucapkan terima kasih kepada Telkom karena telah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berinovasi dan berdampak nyata di masyarakat.

    “Berpartisipasi dalam Innovillage merupakan salah satu pengalaman berharga yang mendorong saya untuk berpikir lebih kritis dan kreatif. Saya merasa bangga menjadi bagian dari Innovillage, karena di sinilah saya menemukan kepercayaan diri untuk terus berinovasi demi kemajuan bangsa,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (5/5/2025).

    Lima tahun perjalanan Innovillage, bukan hanya mencetak ratusan inovasi sosial, tetapi juga menginspirasi lahirnya ekosistem kolaboratif antara mahasiswa, perguruan tinggi, komunitas, dan sektor industri dalam membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, Telkom berkomitmen untuk terus berinvestasi pada masa depan bangsa, yakni generasi muda yang tidak hanya digital savvy, tetapi juga memiliki empati, keberanian berinovasi, dan semangat memberi dampak.

    (dpu/dpu)

  • Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

    Gubernur Kalbar usulkan delapan proyek strategis untuk dukung RPJMN

    Pontianak (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyampaikan delapan usulan proyek strategis pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Barat, sebagai bagian dari upaya mendukung perwujudan visi jangka menengah nasional dan visi jangka menengah Kalbar 2025–2029.

    “Sinergi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah adalah suatu keharusan. Melalui Musrenbang kali ini, kami menyampaikan beberapa usulan yang kami pandang dapat mempercepat transformasi pembangunan di Kalimantan Barat,” kata Norsan dalam kegiatan Musrenbang Kalbar yang dilaksanakan di Pontianak, Senin.

    Ia menjelaskan bahwa usulan tersebut selaras dengan tema dan fokus pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Adapun delapan usulan yang diajukan mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari konektivitas jalan, penguatan infrastruktur pelabuhan dan bandara, hingga dukungan pembangunan kawasan perbatasan.

    Delapan usulan tersebut meliputi:

    1. Pembangunan Outer Ring Road dan Jembatan Kapuas III untuk mendukung kelancaran arus logistik dan mengurangi kemacetan di Pontianak.
    2. Pembangunan jalan bebas hambatan Pontianak–Pelabuhan Kijing–Singkawang guna mempercepat konektivitas kawasan industri dan pelabuhan.
    3. Reaktivasi Bandar Udara Internasional Supadio agar mampu kembali melayani penerbangan internasional dan mendukung sektor pariwisata serta investasi.
    4. Penetapan Terminal Kijing sebagai hub pelabuhan ekspor-impor nasional di jalur ALKI I, serta pelabuhan tujuan impor produk tertentu seperti makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, dan elektronika. Usulan ini dinilai strategis untuk mempercepat industrialisasi di luar Pulau Jawa dan Sumatera.
    5. Operasionalisasi Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong di Kabupaten Sanggau guna mendukung arus perdagangan lintas batas.
    6. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Sungai Kelik, Kabupaten Sintang dan Temajok, Kabupaten Sambas, untuk memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan.
    7. Pembangunan lanjutan jalan paralel perbatasan sebagai akses utama masyarakat di wilayah terpencil.
    8. Pembangunan Jalan Nasional Poros Tengah Kalimantan yang menghubungkan Kabupaten Melawi (Kalbar) dan Kabupaten Katingan (Kalteng) sebagai bagian dari penguatan konektivitas antarprovinsi di Kalimantan.

    Gubernur Norsan menegaskan seluruh usulan tersebut merupakan bagian dari intervensi kebijakan pembangunan kawasan yang telah tertuang dalam lampiran RPJMN 2025–2029. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat mengimplementasikan usulan-usulan itu secara menyeluruh.

    “Kami mendukung penuh seluruh program dan intervensi kebijakan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kalimantan Barat. Dukungan ini akan diwujudkan melalui program-program yang dijalankan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.

    Dia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalbar juga berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pencapaian target pembangunan nasional serta pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Kalbar prioritaskan transformasi dan ketahanan pangan dalam RPJMD

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan dua dokumen strategis pembangunan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

    “Forum Musrenbang yang berlangsung di Pontianak ini menjadi panggung penting untuk menajamkan arah pembangunan Kalbar dalam lima tahun ke depan, dengan menitikberatkan pada transformasi struktural dan penguatan ketahanan pangan,” kata Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Mahmuda, di Pontianak, Senin.

    Dia menjelaskan bahwa RPJMD dan RKPD memiliki peran vital dalam merumuskan prioritas dan arah pembangunan daerah. RPJMD, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, menjadi panduan utama dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, sedangkan RKPD merupakan panduan tahunan yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2026.

    “Sebagai bentuk pendekatan partisipatif dan bottom-up, Musrenbang ini digelar untuk merumuskan prioritas pembangunan yang inklusif dan terarah,” kata Mahmuda.

    Mahmuda menjelaskan penyusunan RPJMD Kalbar 2025–2029 telah melalui sejumlah tahapan penting, mulai dari penyusunan dokumen teknokratik di tahun 2024, orientasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB, hingga konsultasi publik dan pembahasan bersama DPRD. Musrenbang hari ini menjadi forum penajaman prioritas pembangunan lima tahunan.

    Sementara untuk penyusunan RKPD 2026, Bappeda telah menggelar forum konsultasi lintas kabupaten/kota, menyelaraskan target kinerja dengan kementerian/lembaga, serta menghimpun usulan prioritas pembangunan melalui rangkaian Musrenbang daerah.

    Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, dalam sambutannya menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kalbar dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

    “Tema pembangunan nasional 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ini sejalan dengan fokus RPJMD Kalbar,” kata Restuardi.

    Ia menegaskan penyusunan RPJMD harus merujuk pada arah RPJPN 2025–2045 sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 59 Tahun 2024. Target nasional mencakup penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian Dalam Negeri turut mengapresiasi capaian Kalbar dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,86 persen dan menekan angka kemiskinan ke angka 6,25 persen per akhir 2024, yang lebih baik dari rata-rata nasional.

    “Dari sisi ekonomi, Kalbar dinilai memiliki potensi besar dalam diversifikasi dan hilirisasi ekonomi daerah. Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Kijing serta peningkatan konektivitas jalan provinsi menjadi pendorong utama penguatan ekonomi daerah,” tuturnya.

    Restuardy mengingatkan bahwa Kalbar tetap harus memperhitungkan tantangan global seperti pelemahan ekonomi dunia, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik. Karena itu, penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi belanja daerah menjadi sangat krusial.

    “APBD harus diarahkan pada belanja yang berdampak tinggi seperti pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja, dan investasi yang berorientasi pemerataan,” katanya.

    Kalbar dinilai sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan tertinggi secara nasional per 8 April 2025, yang menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan jangka menengah.

    Dalam penyusunan RKPD 2026, Restuardi menekankan pentingnya penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang diselaraskan dengan agenda nasional, termasuk delapan Astacita Presiden dan 17 program prioritas Kabinet Merah Putih.

    “Prioritasnya mencakup peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, dan hilirisasi sektor unggulan seperti kelapa sawit dan pertanian,” kata dia.

    Beberapa daerah seperti Sambas, Landak, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu diharapkan menjadi kawasan lumbung pangan Kalbar. Pemerintah pusat juga mendorong penguatan pendidikan vokasi serta pengembangan energi hijau berbasis CPO.

    Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Nosan menegaskan Musrenbang tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan Kalbar berada dalam jalur yang terintegrasi dengan visi nasional.

    “Pemprov Kalbar kini dihadapkan pada peluang dan tantangan besar untuk menjadikan transformasi dan ketahanan pangan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Ria Norsan.

    Untuk itu, katanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyiapkan arah pembangunan jangka menengah 2025–2030 dengan fokus pada pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan transisi ekonomi berkelanjutan.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • BNN Ungkap Ada 3,3 Juta Warga Pemakai Narkoba di 2023, Perputaran Uang Capai Rp500 Triliun – Page 3

    BNN Ungkap Ada 3,3 Juta Warga Pemakai Narkoba di 2023, Perputaran Uang Capai Rp500 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom, mengungkapkan angka penyalahgunaan atau pemakai narkoba di RI pada 2023 mencapai 3,3 juta orang. Di mana menurut dia, mayoritas pemakai adalah usia produktif.

    Hal tersebut disampaikannya dalam rapat di Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Angka prevalensi di Indonesia berdasarkan hasil survei prevalensi tahun 2023 sebesar 1,73% atau sebanyak 3,33 juta orang. Yang berusia 15 sampai 64 tahun mayoritas penyalahgunaan narkoba dari kalangan penduduk usia produktif yakni usia 15 sampai 49 tahun,” kata Martinus.

    Dia pun menuturkan, jumlah perputaran uang dari penggunaan narkoba tersebut mencapai Rp 500 Triliun. Ia juga membeberkan 5 provinsi dengan jumlah pemakai terbanyak.

    “Berdasarkan survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 menunjukkan 5 provinsi tertinggi angka prevalensi yaitu Sumatera Utara sebesar 6,5%, Sumatera Selatan sebesar 5% DKI Jakarta sebesar 3,3%, Sulawesi Tengah sebesar 2,8% Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2,3%,” jelasnya.

     Selain itu, Martinus menyebutkan ada 10 wilayah menjadi prioritas pengawasan penyelundupan narkoba, Sumut masih termasuk di dalamnya.

    “BNN menetapkan 10 titik wilayah prioritas pengawasan penyelundupan narkoba yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pesisir barat pantai Sulawesi.

    “10 titik wilayah ini adalah wilayah yang paling rawan menjadi pilihan jalur penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba internasional,” pungkasnya.

  • Petani Kalbar Ubah ‘Nasib’ Lewat Program Restorasi Gambut, Alam Sehat Pendapatan Meningkat – Halaman all

    Petani Kalbar Ubah ‘Nasib’ Lewat Program Restorasi Gambut, Alam Sehat Pendapatan Meningkat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para petani di Kalimantan Barat mulai meninggalkan metode lama dan beralih ke teknik pertanian yang lebih ramah iklim. Perubahan ini terjadi berkat program restorasi gambut yang digagas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Indonesia dengan dukungan UNOPS.

    Dampaknya nyata. Kebakaran lahan dapat dicegah, sekolah-sekolah terselamatkan, pendapatan petani melonjak hingga 50 persen, dan kondisi gambut yang lebih sehat turut menekan emisi gas rumah kaca.

    Sejak diluncurkan pada tahun 2019, program yang mencakup pelatihan untuk warga desa dan peningkatan infrastruktur kritis, secara dramatis mengurangi risiko kebakaran dan membekali penduduk pada 121 desa di Kalimantan Barat pesisir dengan keterampilan dan sumber daya baru untuk komunitas mereka.

    Bertani Tanpa Membakar

    “Kami belajar bagaimana mengolah tanah tanpa membakar semak dan sisa tanaman dan sekaligus menemukan cara menanam tanaman yang dapat kami jual dengan harga lebih tinggi,” kata Suprapto, seorang petani di desa Limbung yang terletak tepat di selatan Pontianak, ibu kota provinsi.

    “Pelatihan yang kami terima membuat segalanya begitu sederhana,” kata Sumi, yang memimpin kelompok petani perempuan di Jongkat. “Berkat riset pasar oleh BRGM dan mitranya, kami juga belajar tanaman apa yang seharusnya kami tanam untuk mendapatkan uang.”

    PROGRAM RESTORASI GAMBUT – Terong bukan hanya jadi hidangan lezat, tapi juga sumber penghasilan penting bagi petani gambut di Jongkat, Kalimantan Barat. Melalui intervensi BRGM, sebagian besar lahan gambut di sekitar Limbung kembali lembab, memungkinkan para petani menanam sayuran seperti mentimun, tomat, cabai, dan terong. (UNIC Jakarta)

    Limbung dan Jongkat terletak di lahan gambut, lahan basah yang tanahnya sebagian besar terdiri dari bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman yang mati dan membusuk. Dalam kondisi geologis tertentu, gambut akhirnya berubah menjadi batubara.

    Sama seperti lapisan batubara, lahan gambut menyimpan jumlah karbon dioksida yang sangat besar dan berpotensi terbakar. Kebakaran tidak hanya menghancurkan desa dan mata pencaharian petani, tetapi juga melepaskan jumlah karbon dioksida yang substansial.

    Pembakaran semak untuk membersihkan lahan dan sisa tanaman setelah panen menyebabkan 245 kebakaran di daerah sekitar Limbung pada tahun 2021. Angka yang besar mengingat pada tahun 2009 pemerintah melarang petani membakar lahan gambut. “Tetapi saat itu kami tidak mengetahui metode pertanian lain, kami tidak memiliki pilihan,” jelas Suprapto.

    Gambut yang Kembali

    Terong adalah makanan lezat dan tanaman komersial bagi para petani gambut di Jongkat, Kalimantan Barat.

    Melalui intervensi BRGM, sebagian besar lahan gambut di sekitar Limbung kembali lembab, memungkinkan para petani menanam sayuran seperti mentimun, tomat, cabai, dan terong.

    “Pertanian hortikultura benar-benar menguntungkan,” ujar Suprapto. “Pendapatan warga desa yang menjadi bagian dari program ini meningkat setengahnya.”

    Untuk pendapatan tambahan, kata Suprapto, dalam waktu setahun dapat membantu keluarga untuk merenovasi rumah mereka, membeli sepeda motor baru, dan membiayai pendidikan anak-anak mereka.

    Di Jongkat, para petani lokal mengidentifikasi tanaman apa yang paling cocok untuk lahan mereka dan untuk bertani tanpa membakar, dengan dukungan dari BRGM dan organisasi non-pemerintah (LSM) yang dilibatkan oleh UNOPS sebagai bagian dari proyek yang didanai oleh Pemerintah Norwegia.

    Sekitar 20 keluarga mendapatkan pelatihan tentang bertani tanpa membakar dan penggunaan pupuk alami, dan sekarang mereka menunjukkan metode tersebut kepada teman dan keluarga di komunitas lain. “Ada gurauan bahwa baiknya menikahi seseorang dari Jongkat karena Anda akan belajar cara pertanian yang lebih menguntungkan,” kata Sumi dengan senyum.

    Memblokir Kanal, Menyimpan Air

    Melatih warga desa dalam metode bertani tanpa membakar sangat penting untuk menjadikan desa-desa pesisir Kalimantan Barat lebih berkelanjutan. Sama pentingnya adalah meningkatkan infrastruktur irigasi untuk mempertahankan air hujan di lahan gambut.

    Penghalang kanal membantu menyimpan air di daerah lahan gambut selama musim kemarau, menjaga tanah tetap lembab.

    UNOPS menyediakan desain dan pendanaan untuk pembangunan beberapa penghalang kanal percobaan – struktur beton yang menyimpan air di kanal yang melintasi daerah tersebut, membuatnya tersedia sepanjang tahun untuk pemadam kebakaran dan irigasi.

    Irigasi yang lebih baik mencegah tanah retak, mengering, dan membusuk, sehingga mengurangi jumlah karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Restorasi gambut juga melibatkan penghijauan daerah tersebut, yang pada gilirannya menjaga tanah tetap lembab dan mengurangi kemungkinan kebakaran dan pelapukan.

    Dengan pendanaan Pemerintah dan desain berdasarkan model UNOPS, BRGM dan mitranya telah membangun 179 penghalang kanal di 27 desa di daerah tersebut.

    BRGM, dengan dukungan dari UNOPS, Kementerian Kehutanan, dan pihak-pihak lainnya, telah melaksanakan proyek-restorasi di 852 desa di Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Namun, ribuan lainnya masih memerlukan perhatian.

    “Hasilnya bagus, namun belum cukup,” kata Raharjo.

    Manajer Pelaksana di UNOPS Indonesia, Akira Moretto, mengungkap bahwa keterlibatan komunitas menjadi kunci kesuksesan di setiap tahap.

    “Memantau kebakaran sulit. Memberikan peluang kepada masyarakat dalam bertani tanpa membakar adalah cara yang jauh lebih efektif dalam melindungi lahan gambut serta melawan perubahan iklim sekaligus meningkatkan mata pencaharian. Ini memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak,” katanya.

    Artikel ini merupakan hasil kerja sama United Nations Indonesia dengan Tribunnews. Untuk informasi lengkap, kunjungi laman resmi UN Indonesia.

  • Jejak AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang Jadi Korban Tawuran dan Pernah Bongkar BBM Ilegal – Halaman all

    Jejak AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang Jadi Korban Tawuran dan Pernah Bongkar BBM Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BELAWAN – AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan yang baru-baru ini menjadi korban tawuran di Tol Belmera, mencatatkan berbagai aksi tegasnya, termasuk berhasil membongkar kasus penimbunan ribuan liter BBM subsidi.

    Tawuran di Tol Belmera: Kapolres Belawan Jadi Korban

    Pada Minggu (4/5/2025), AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan, mengalami serangan brutal oleh sekelompok pemuda di Jalan Tol Belmera, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

    Para pelaku tawuran melempar batu, petasan, mengayunkan klewang, dan bahkan menembakkan mercon kepada Oloan Siahaan yang sedang berada dalam mobil dinasnya.

    Dalam ancaman terhadap keselamatan nyawanya, Oloan Siahaan terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan menembak kaki pelaku yang agresif.

    Dua remaja berinisial MS (15) dan B (15) yang terkena tembakan dilarikan ke RS Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis.

    Tindak Tegas dalam Penegakan Hukum: Bongkar Kasus Penimbunan BBM

    Sebelum insiden ini, AKBP Oloan Siahaan sudah dikenal publik karena aksinya yang berani dalam memberantas kejahatan.

    Salah satu tindakan tegasnya adalah berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi saat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kapuas Hulu.

    Pada kasus itu, Oloan Siahaan bersama timnya berhasil menyita sekitar 7.873 liter BBM yang disimpan secara ilegal, dengan tiga pelaku yang kemudian ditangkap dan diproses secara hukum.

    Berikut adalah beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh AKBP Oloan Siahaan di Polda Sumatera Utara:

    Koorspripim Polda Sumatera Utara

    Kasat Narkoba Polrestabes Medan

    PlH Kapolres Tanah Karo

    Kasubdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumatera Utara

    Kapolres Pakpak Bharat

    Kapolres Pelabuhan Belawan Sumatera Utara

    AKBP OLOAN SIAHAAN JADI KORBAN TAWURAN – Suasana saat penangkapan pelaku tawuran yang melibatkan AKBP Oloan Siahaan, Kapolres Belawan, di Tol Belmera, Medan.

    Selain membongkar kasus penimbunan BBM, Oloan Siahaan juga memiliki rekam jejak dalam penanggulangan narkoba dan tindakan premanisme di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

    Sebelumnya, ia menjabat di berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Kasat Narkoba Polrestabes Medan, Kapolres Pakpak Bharat, dan akhirnya dimutasi menjadi Kapolres Pelabuhan Belawan pada 12 Maret 2025.

    “Saya ingin menciptakan rasa aman di masyarakat,” ungkap Oloan Siahaan setelah dilantik sebagai Kapolres Belawan.

    Komitmen Oloan Siahaan untuk menciptakan ketertiban di wilayah hukum Belawan terlihat jelas dalam penanganan tawuran ini. Polisi bergerak cepat, mengamankan 22 pelaku tawuran, dengan 14 di antaranya terbukti positif menggunakan narkoba jenis ganja.

    Kapolres Belawan tersebut menegaskan, pihaknya tidak akan mundur dalam menindak tegas segala bentuk kekerasan dan premanisme.

    “Wilayah hukum Pelabuhan Belawan harus bebas dari premanisme, narkoba, dan aksi brutal. Kami akan tindak tegas semua pelaku kekerasan,” tegas AKBP Oloan Siahaan.

    Dengan berbagai tindakannya yang tegas, AKBP Oloan Siahaan terus berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat Belawan, meskipun dihadapkan pada ancaman yang nyata dari para pelaku kejahatan.

    (KOMPAS.COM/TRIBUNSUMSEL/TRIBUNMEDAN/TRIBUNNEWS)

  • Lynx dan Bom Berang-berang, Satwa Liar Kembali Diam-diam ke Alam Inggris

    Lynx dan Bom Berang-berang, Satwa Liar Kembali Diam-diam ke Alam Inggris

    Jakarta: Warga pedesaan di Dataran Tinggi Skotlandia baru-baru ini dibuat heboh oleh penemuan tak biasa yaitu tumpukan jerami yang berserakan di sekitar Taman Nasional Cairngorms, bercampur dengan jarum landak dan bangkai anak ayam. 
     
    Bukan sekadar tumpukan sisa-sisa, jerami itu mengarahkan mereka ke penemuan mengejutkan yaitu dua ekor lynx Eurasia bertelinga jambul, sebesar anjing Labrador, tengah mengawasi dari balik salju di pinggir Hutan Drumguish.
     
    Penemuan tersebut memicu operasi penyelamatan skala besar dengan memasang kamera jebakan dan perangkap umpan daging. Hasilnya? Dua lynx lainnya tertangkap.

    Kembalinya predator besar seperti lynx ke alam liar Inggris menjadi pembicaraan hangat. Belum ada izin resmi dari pemerintah untuk melepasliarkan lynx. Namun, mereka ternyata sudah berkeliaran diam-diam.
     

    Gerakan rewilding ‘Gerilya’
    Fenomena ini bukan kejadian pertama. Dalam beberapa dekade terakhir, sejumlah spesies yang dulunya punah atau hilang dari Inggris muncul kembali. 
     
    Para ahli percaya bahwa ini adalah hasil dari rewilding ilegal, upaya memperkenalkan kembali satwa ke habitat aslinya secara diam-diam oleh individu atau kelompok yang ingin memulihkan alam, meski tanpa restu pemerintah.
     
    Sebut saja babi liar, serangga langka, tikus hutan, hingga berang-berang. Dalam beberapa kasus, hewan-hewan ini muncul hanya berselang beberapa minggu atau kilometer dari lokasi pelepasliaran lainnya.
     
    “Banyak dari mereka adalah orang-orang penuh semangat dan niat baik,” kata Fiona Mathews, profesor biologi lingkungan di Universitas Sussex. 
     
    “Mereka frustrasi karena pemerintah lamban mengambil keputusan, jadi mereka bergerak sendiri,” imbuh dia,
    Risiko dan protes
    Meski terdengar heroik, rewilding tanpa izin bisa jadi bumerang. Di Inggris, tindakan ini ilegal. Siapa pun yang ketahuan bisa dikenakan denda bahkan hukuman penjara. 
     
    Pemerintah melalui Departemen Lingkungan Hidup (DEFRA) menekankan bahwa semua pelepasliaran satwa harus melalui prosedur ketat dan tidak sembarangan.
     
    Tak heran jika petani dan peternak merasa was-was. Mereka khawatir predator seperti lynx atau hewan seperti berang-berang akan merusak ternak, membanjiri ladang, atau menularkan penyakit. 
     
    Namun karena banyak pelepasan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat terpencil, otoritas sulit untuk melacak pelakunya.
    Tanda-tanda ‘Tangan Manusia’ di alam
    Rewilding liar sering bisa dikenali dari kejanggalan. Seperti ketika seekor burung pinus marten tiba-tiba muncul di taman kota London, padahal habitat terdekatnya 70 mil jauhnya. 
     
    Atau ketika spesies kupu-kupu hitam yang telah punah dari Inggris, tiba-tiba terlihat lagi di cagar alam dekat London Selatan.
     
    Beberapa kasus bahkan lebih mencolok. Di Skotlandia, ditemukan kucing liar yang jelas-jelas dipindahkan. Ini menunjukkan adanya pola pelepasliaran yang seolah mengikuti peta lokasi hasil kajian konservasi resmi—hanya saja dilakukan oleh pihak tak resmi.
    Berang-berang superstar rewilding yang terlupakan
    Dari semua hewan yang “kembali”, berang-berang mungkin yang paling dicintai. Dulu diburu habis karena bulu dan castoreum-nya (zat beraroma untuk parfum dan makanan), berang-berang kini dianggap pahlawan ekosistem.  Mereka membantu membentuk lanskap alami lewat bendungan dan kebiasaan makannya yang unik.
     
    Sayangnya, meski sudah banyak kajian dan dukungan publik, pelepasliaran berang-berang secara resmi masih menemui jalan buntu. 
     
    Petani takut lahan mereka banjir, pemancing khawatir populasi ikan terganggu. Di tengah kemandekan birokrasi, tak sedikit yang akhirnya mengambil jalan pintas melepasnya diam-diam.
    Akankah rewilding liar jadi norma baru?
    Di satu sisi, gerakan ini menghidupkan kembali keanekaragaman hayati. Di sisi lain, tanpa regulasi dan pengawasan, rewilding liar bisa menimbulkan konflik baru di pedesaan. 
     
    Apakah ini bentuk perlawanan terhadap lambannya birokrasi lingkungan? Atau justru ancaman tersembunyi bagi ketahanan ekosistem?
     
    Satu hal yang pasti, alam Inggris tak lagi sama. Kini, siapa pun yang berjalan di hutan, ladang, atau taman kota harus membuka mata. Mungkin saja, mereka akan melihat jejak makhluk yang seharusnya sudah lama hilang atau justru baru saja kembali.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)