Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Saat libur panjang awal Mei 2025, jalur kereta api tujuan Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari tiga rute terpadat di Indonesia, menjadi bukti tingginya minat wisatawan.

    Menyikapi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pertemuan penting berlangsung di Jakarta pada Rabu (21/5/2025), menghadirkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara daring, serta jajaran Pemkab dan Wakil Bupati Mujiono secara langsung.

    Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pesat pariwisata Banyuwangi. “Banyuwangi sangat menginspirasi. Kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan penumpang ke Banyuwangi,” ujar Didiek dalam pertemuan tersebut.

    Dalam kerja sama ini, PT KAI akan menggandeng Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan atraksi wisata menarik serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. “Nanti kita akan melibatkan UMKM lokal untuk mengangkat ekonomi rakyat. Karena memang prinsip kami adalah Hidup dan Menghidupkan,” tambah Didiek.

    Didiek juga menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan keberhasilan renovasi Stasiun Banyuwangi Kota yang mengusung arsitektur khas budaya Osing sebagai acuan pengembangan stasiun lainnya.

    Ke depan, PT KAI berencana melakukan revitalisasi Stasiun Ketapang dan Stasiun Kalisetail dengan sentuhan kearifan lokal dan desain ramah lingkungan. “Kami senang dengan ide-ide Banyuwangi di mana ruangan publiknya mengangkat arsitek khas lokal dan bangunan yang ramah lingkungan,” kata Didiek.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik dukungan dari PT KAI. Menurutnya, transportasi publik kini berfungsi lebih dari sekadar mobilitas, tetapi juga menjadi ruang publik yang menghidupkan aktivitas ekonomi dan budaya.

    “Dengan ini ketika orang tiba di Banyuwangi dengan kereta, mereka langsung bisa merasakan suasana lokal baik dari desain stasiunnya, hingga kuliner dan kebudayaan yang disuguhkan,” ujar Ipuk. [alr/beq]

  • Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Koperasi selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali mendapatkan angin segar melalui program pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia, yang ditargetkan rampung pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

    Di Kota Probolinggo, geliat koperasi masih terasa meski tidak semua berjalan mulus. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) setempat, terdapat 234 koperasi yang terdaftar secara resmi, namun hanya 126 yang masih aktif. Sebanyak 108 lainnya telah berhenti beroperasi.

    Mayoritas koperasi aktif bergerak di bidang simpan pinjam, khususnya koperasi konsumen. Beberapa lainnya berkecimpung di sektor produksi dan ritel. Dari 39 koperasi yang telah dievaluasi, 21 dinyatakan sehat dan 18 lainnya cukup sehat.

    “Kami menilai koperasi dari berbagai aspek seperti tata kelola, kelembagaan, manajemen, serta penerapan manajemen risiko,” jelas Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati Jufri.

    Sejak tahun 2020, sebanyak 49 koperasi dinyatakan bangkrut, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Distribusi koperasi tersebar di lima kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kanigaran (83 unit), disusul Mayangan (68 unit), Kademangan (37 unit), Kedupok (24 unit), dan Wonoasih (22 unit). Untuk tahun buku 2023, baru 68 koperasi yang tercatat telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Terkait rencana pembentukan KMP, Fitriawati menyambut baik program nasional ini, namun menegaskan pentingnya selektivitas dalam pendiriannya. Ia menyatakan tidak semua koperasi lama bisa serta-merta diubah menjadi KMP karena mungkin masih memiliki persoalan internal.

    “Kami tidak ingin hanya merelokasi koperasi lama. Akan kami tinjau langsung ke lapangan untuk melihat potensi-potensi baru,” ujarnya.

    Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah pusat oleh-oleh Ketapang. Di lokasi ini, Fitriawati melihat peluang pembentukan KMP untuk menghimpun pedagang lokal agar lebih terorganisir dan kuat secara ekonomi.

    Di sisi legislatif, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, memberikan dukungan namun juga mengingatkan adanya potensi politisasi program. Ia menolak jika KMP diarahkan ke kelompok tertentu demi kepentingan non-ekonomis.

    “Program ini besar dan menjanjikan, tapi jangan sampai dikendalikan oleh kelompok berkepentingan. Apalagi ada kabar bahwa pengurus KMP diarahkan ke pihak-pihak tertentu. Ini bisa jadi ladang politik, bukan pemberdayaan,” katanya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Ia menegaskan bahwa koperasi harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan sekadar produk program top-down.

    “Koperasi harus dibentuk dari semangat masyarakat, bukan karena tekanan program. Kalau tidak, anggotanya tidak akan merasa memiliki,” jelasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin menyatakan bahwa proses pembentukan KMP sudah berjalan melalui tahapan musyawarah kelurahan (muskel). Hingga 22 Mei 2025, sudah tujuh dari 29 kelurahan yang menggelar muskel, yaitu Pohsangit Kidul, Kedupok, Jrebeng Kidul, Sumber Taman, Kanigaran, Sukoharjo, dan Ketapang.

    Keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Probolinggo akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, kompetensi pengurus, serta transparansi dan komitmen pemerintah dalam implementasinya. [ada/beq]

  • DLH Soroti Hotel Ketapang Indah Diduga Buang Sampah Sembarangan

    DLH Soroti Hotel Ketapang Indah Diduga Buang Sampah Sembarangan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi tengah menjadi sorotan publik usai adanya dugaan pembuangan sampah secara sembarangan. Dugaan ini mencuat setelah komunitas pemerhati lingkungan, Sungai Watch, menemukan ribuan limbah berupa sandal hotel yang berada di lahan terbuka.

    Temuan tersebut terjadi di lahan seluas 20 x 25 meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro. Penemuan ini tentu memunculkan kekhawatiran akan dampak lingkungan yang bisa ditimbulkan dari praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai aturan.

    Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, Dwi Handayani, menjelaskan bahwa pihaknya sebenarnya telah melakukan upaya pencegahan sejak lama. DLH Banyuwangi telah mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada sejumlah pelaku usaha, termasuk bidang perhotelan salah satunya Hotel Ketapang Indah.

    “Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Kami juga pernah mengajak pihak terkait untuk mengikuti sosialisasi sampah pada 2023 dan awal 2024 termasuk mendatangkan Hotel Ketapang Indah untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak namun tidak ada respo ,” kata Dwi.

    Namun, ajakan kerja sama tersebut ditolak oleh pihak hotel dengan alasan mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah. Selain itu, pihak hotel juga mengklaim bahwa limbah sampah mereka secara rutin diangkut oleh “pasukan kuning” untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bulusan.

    Pernyataan ini lantas ditepis oleh Dwi yang menyebutkan bahwa “TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tentu tidak bisa membuang sampah ke sana. Kami sudah menekankan tidak masalah jika tidak bekerja sama, namun harusnya penanganan sampah tidak boleh sembarangan,” tuturnya.

    Dengan temuan ini, DLH Banyuwangi telah meminta pihak Hotel Ketapang Indah untuk segera melakukan pengecekan ulang terhadap proses pembuangan limbah mereka agar tidak menyalahi aturan yang berlaku.

    Lebih lanjut, Dwi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak segan-segan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan pengelolaan sampah. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang sesuai dengan ketentuan demi mencegah pencemaran lingkungan yang lebih luas.

    “Penting saya ingatkan kembali bahwa sampah tidak hanya ditumpuk, ditimbun, atau dibakar saja. Namun harus ada pengelolaannya. Kalau hanya seperti itu, kami akan tertibkan kembali. Karena pastinya akan menyebabkan pencemaran,” pungkasnya.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pelaku industri perhotelan dan usaha lainnya untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah dan menjaga lingkungan hidup. [tar/ian]

  • Tersentuh dan Miris: Wabup Sidoarjo Relokasi Mbah Tasriban dari Gubuk Dekat Lumpur Lapindo

    Tersentuh dan Miris: Wabup Sidoarjo Relokasi Mbah Tasriban dari Gubuk Dekat Lumpur Lapindo

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Keprihatinan Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana terhadap warganya yang masih bertempat tinggal di rumah tidak layak huni langsung ditunjukkan dengan aksi nyata.

    Tasriban seorang lanjut usia yang sebatang kara hidup dalam gubuk dekat tanggul kolam penampungan lumpur Lapindo di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, dibantu untuk bersedia pindah ke tempat kos yang lebih layak.

    Hj. Mimik Idayana datang berkunjung dengan mengajak Baznas Sidoarjo. Hj. Mimik memberikan bantuan sembako dan peralatan kebutuhan sehari-hari kepada Tasriban. Selain itu Mimik juga menawarkan tempat tinggal yang lebih layak di kos milik wabup.

    “Saya menawarkan fasilitas di kos saya dan Alhamdulillah Mbah Tasriban bersedia untuk pindah. Nantinya, untuk kebutuhan sehari-harinya juga akan saya tanggung, agar bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan nyaman,” ujarnya Senin (20/5/2025).

    Hj. Mimik menambahkan soal kondisi warga yang ada, sebagai pemimpin daerah merasa mempunyai tanggungjawab bersama Baznas untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di Sidoarjo. “Pemerintah harus hadir di tengah kehidupan masyarakat yang tidak mampu,” imbuhnya.

    Sekedar diketahui, dalam keseharian Tasriban tinggal sendirian di sana. Sebatangkara. Sehari-hari Tasriban menggantung- kan hidupnya dengan memungut botol bekas dan barang rongsok lainnya untuk dijual. Penghasilan- nya yang minim hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari . [isa/aje]

  • Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Dishub Jatim Bakal Luncurkan Tiga Koridor Baru dan Trans Laut, Layani Rute Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Jatim, Nyono mengatakan, Gubernur Jatim akan meluncurkan Bus TransJatim Koridor VI di Terminal Mojosari pada 27 Mei 2025. Ini untuk melayani rute Sidoarjo-Mojokerto.

    Kemudian, pada 12 Oktober 2025 bertepatan dengan HUT Provinsi Jawa Timur juga akan dilaunching TransJatim Koridor VII menghubungkan Sidoarjo-Gresik-Surabaya. “Insya Allah diluncurkan pas ulang tahun provinsi pada 12 Oktober 2025,” tutur Nyono kepada beritajatim.com, Senin (19/5/2025).

    Nyono melanjutkan, Dishub Jatim juga akan meluncurkan TransJatim Koridor I untuk Malang Raya. Rencananya, Malang Raya ini akan diberikan tiga koridor. “Malang Raya itu ada tiga koridor nanti. Kami diperintahkan Bu Gubernur untuk tahun ini ada satu koridor TransJatim di Malang Raya,” katanya.

    Selain itu, Pemprov Jatim juga segera meluncurkan Trans Laut Jatim pada Agustus-September 2025. Ini akan melayani rute Probolinggo sampai Pulau Gili Iyang Sumenep-Madura, melalui Pulau Mandangin, Pulau Kambing, Gili Ketapang, Gili Labak, Gili Genting dan berakhir di Gili Iyang.

    “Ini untuk mendongkrak pariwisata di Pulau Oksigen Gili Iyang, kemudian bisa snorkeling di Gili Labak dan menikmati sunrise di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru. Nantinya menggunakan kapal cepat. Mudah-mudahan bisa bangkit perekonomian dan pariwisata Jatim,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Kaget! Ratusan Limbah Sandal Sekali Pakai Hotel Cemari Lingkungan Banyuwangi

    Kaget! Ratusan Limbah Sandal Sekali Pakai Hotel Cemari Lingkungan Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Penemuan limbah sandal hotel sekali pakai dalam jumlah besar menggemparkan warga Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Minggu (18/5/2025).

    Tim relawan lingkungan Sungai Watch mendapati tumpukan sampah tersebut di area tanah seluas 20×25 meter yang berlokasi tepat di belakang rumah warga. Lokasi ini diduga telah lama dijadikan tempat pembuangan limbah hotel secara ilegal.

    Dari lokasi pembuangan, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya lima karung penuh limbah sandal hotel. Tak hanya sandal, area tersebut juga dipenuhi berbagai jenis sampah lainnya, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam yang mencemari lingkungan sekitar.

    “Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan Ketapang Indah Oceanfront Hotel,” kata Suhardiyanto, area manager Sungai Watch Banyuwangi,

    Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan bahwa penemuan ini bermula sekitar dua minggu lalu, saat timnya melakukan penelusuran di lokasi pembersihan sampah. Mereka mendapati bahwa lahan milik warga tersebut sudah lama digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah, yang kini menjadi ancaman bagi keselamatan dan kesehatan lingkungan masyarakat sekitar.

    “Sepertinya sudah lama menjadi area pembuangan sampah, tidak mungkin baru 1 atau 2 kali,” tegasnya.

    Hari mengungkapkan bahwa tumpukan sampah di lokasi tersebut belum seluruhnya berhasil dibersihkan. Hingga saat ini, timnya telah mengangkut sekitar 500 kilogram sampah dari area tersebut, namun masih banyak limbah yang tersisa dan membutuhkan penanganan lebih lanjut.

    Dia juga menegaskan bahwa limbah yang ditemukan hampir seluruhnya berasal dari hotel, bukan dari aktivitas warga sekitar. Hal ini dilihat dari banyaknya sandal sekali pakai yang masih memiliki label hotel.

    “Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH,” urai Hari.

    Ia menyesalkan tindakan pihak hotel yang membuang limbah ke area permukiman warga, karena hal ini dapat menjadi preseden buruk yang dapat memicu kebiasaan membuang sampah sembarangan di kalangan masyarakat.

    Hari mengajak pelaku usaha, khususnya sektor perhotelan, untuk lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Ia meminta agar pengelolaan limbah dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.

    “Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik,” tandasnya. [alr/aje]

  • Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelarpelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Dari hasil Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI telah ditetap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih kembali sebagai KetuaDewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030.

    Tidak hanya itu, hasil Sidang Pleno IV kemarin juga ditetapkan, Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat KerjaNasional (Rakernas) XVIII APEKSI tahun 2026. SedangkanKota Singkawang dijadwalkan menjadi tuan rumahpenyelenggaraan HUT ke-25 APEKSI. Penetapan tersebutdisaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, pada Jumat, (9/5/2025).

    Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan PengurusAPEKSI periode 2025-2030, Wali Kota Eri Cahyadimembeberkan beberapa target yang akan dilakukannya bersamajajaran APEKSI dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah, Wali Kota Eri ingin, menjadikan APEKSI sebagai wadah untukberinovasi bagi 98 kota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, ia juga ingin, kota-kota yang tergabung di APEKSI menyelaraskan program-program yang dijalankan olehpemerintah pusat.

    Dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarin, Wali Kota Eri menyinggung soal sistem satu data, pertumbuhan ekonomi, masalah pengentasan stunting, hingga kemiskinan. Wali Kota Eri ingin, kota yang tergabung di dalam APEKSI, harusmemiliki sistem satu data terintegrasi dengan pemerintah pusat, tujuannya agar permasalahan ekonomi, stunting hinggakemiskinan di kota seluruh Indonesia bisa cepat teratasi.

    “Saya sampaikan bagaimana wali kota ini tidak bisamenindaklanjuti ketika angka kemiskinan tiba-tiba naik di wilayah kami, atau pertumbuhan ekonomi turun di wilayahkami. Hal itu dikarenakan apa? Hasil dari survei yang dilakukanby name by address itu tidak sampai kepada tangan wali kota, sehingga kita tidak bisa membantu presiden untuk menaikkanpertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting, karena kami tidakmendapatkan data, siapa yang seharusnya kita beri intervensi,” kata Wali Kota Eri, Minggu (11/5/2025).

    Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadiingin, kota-kota di Indonesia menyelaraskan visi misi yang samadengan program yang dijalankan oleh Presiden RI PrabowoSubianto. Karena itu, ia menyebutkan, ketika sebuah kotamemiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki pemerintahpusat.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap, ketika data by name, by address itu selaras dengan data yang dimiliki olehpemerintah pusat, maka permasalahan ekonomi, stunting, hinggakemiskinan bisa cepat teratasi ke depannya. Menurutnya, hal itujuga selaras dengan tema Munas VII APEKSI tahun ini, yakni“Dari APEKSI untuk Negeri”.

    “Bahwa kami sudah sepakat, tidak ada kota yang lebih maju, dan tidak ada kota yang tertinggal di antara kita. Jika ada kotayang lebih maju, dan ada kota yang tertinggal maka di situ adalah kegagalan APEKSi, sehingga kami akan memberikanmasing-masing kelebihan yang ada di kota kami dan disatukanagar bisa digunakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

    Target Ketua Dewan Pengurus APEKSi Eri Cahyadi yang dibeberkan dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarindirespon secara langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Sebelum menghadiri penutupan Munas VII APEKSI, ia sempat membahas soal sistem satu data bersamaKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia AdininggarWidyasanti.

    Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, telahmeminta kepada jajaran BPS untuk segera melakukan pendataanwarga miskin dan pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah dilakukan pendataan, kemudian akan diberikan kepadamasing-masing daerah untuk dilakukan intervensi.

    “Saya sampaikan, agar BPS mengadakan rapat membuattemplate terkait pertumbuhan ekonomi dan stunting dankemiskinan. Nah, nanti kita undang teman-teman kepala daerah, mana saja sih titik-titik warga miskin, stunting, dan indikatorekonominya mana saja, sehingga agar kita tahu yang kitakerjakan ini akan membawa dampak dan hasil, karena sekarangkita meraba-raba,” kata Tomsi.

    Di kesempatan ini, Tomsi juga mengingatkan kepada para walikota yang hadir agar berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Tomsi ingin, jajaran wali kota untuk melakukan mengiringikegiatan seremonial di wilayahnya masing-masing, tujuannyaagar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tepatsasaran ke depannya.

    Setelah pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini, Tomsimenyebutkan, Kemendagri akan terus mendukung penuh KetuaAPEKSI Eri Cahyadi serta para anggotanya untuk bisamembawa perubahan besar bagi negeri ini. Maka dari itu, iaberharap ke depannya tidak ada lagi kota yang tertinggal danpaling maju di Indonesia.

    Oleh sebab itu, ia juga ingin, APEKSI bisa menjadi wadah bagikota-kota di Indonesia untuk berinovasi. Jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, ia meminta program inovasi yang diterapkan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidakmudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya),” katanya.

    Ia berharap, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI bisa membawa perubahan bagi kota-kotalain, khususnya bagi Indonesia ke depannya. “Mudah-mudahantugas mulia ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Diketahui, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi telah berhasil mendukungsejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Diantaranya, yaitu Kota Surabaya berhasil menurunkan angkastunting secara signifikan menjadi terendah se-Indonesia.

    Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, yang awalnya berada di level 4,8 persen, kini prevalensi stunting Kota Surabaya berada di level 1,6 persen terendah di Indonesia. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Eri Cahyadihingga mencapai target Surabaya Zero Growth Stunting kedepannya.

    Selain stunting, Eri Cahyadi juga berhasil menurunkan angkapengangguran yang semula berada di level 9,79 persen di tahun2020, kini menjadi 4,96 persen di tahun 2024. Hal inimenunjukkan, bahwa Eri Cahyadi berkomitmen mendoronginovasi dan integrasi satu data agar angka penurunan stunting dan kemiskinan di kota-kota besar dapat teratasi bersamamelalui forum APEKSI ke depannya. (ADV)

  • Nelayan Hilang di Perairan Gending Ditemukan Meninggal Dunia

    Nelayan Hilang di Perairan Gending Ditemukan Meninggal Dunia

    Probolinggo (beritajatim.com) – Setelah dinyatakan hilang selama tiga hari, nelayan bernama Abdul Holis (45), warga Dusun Pesisir, Desa Randuputih, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh nelayan sekitar perairan Gending.

    Proses pencarian dilakukan sejak Senin (12/5/2025) oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari berbagai unsur. Komandan Regu Basarnas Jember, Jefri, mengatakan pihaknya telah mengerahkan 35 personel dalam upaya pencarian korban.

    “Kami mengerahkan 35 personel untuk pencarian sejak hari pertama dan bersyukur hari ini korban sudah ditemukan,” ujar Jefri saat diwawancarai di lokasi, Selasa (14/5/2025). Penemuan korban menjadi hasil dari kerja keras seluruh unsur SAR yang terlibat.

    Menurut Jefri, korban ditemukan pada hari ketiga pencarian sekitar pukul 10.35 WIB. Lokasi penemuan berada sekitar 6 nautical mile atau sekitar 11 kilometer dari titik jatuhnya korban.

    “Korban ditemukan di arah 149 derajat dari LKP, tepatnya di sebelah timur Pulau Gili Ketapang,” jelasnya. Pihaknya menyebut, keberhasilan pencarian ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan nelayan sekitar.

    Nelayan yang menemukan jasad korban segera menginformasikan ke posko SAR di darat untuk dilakukan proses evakuasi. Tim gabungan yang sudah siaga langsung menuju lokasi dan mengevakuasi jenazah ke rumah duka.

    “Korban pertama kali ditemukan oleh nelayan dan langsung kami evakuasi tanpa kendala berarti,” imbuh Jefri. Ia juga menyebut bahwa koordinasi dengan masyarakat sekitar berjalan sangat baik.

    Hingga proses evakuasi, cuaca di sekitar perairan Gending cukup bersahabat dan tidak mengganggu pencarian. “Alhamdulillah saat penemuan cuaca mendukung, tidak ada kendala dalam proses evakuasi,” ujar Jefri.

    Setelah dievakuasi, jenazah Abdul Holis langsung disemayamkan di rumah duka di Desa Randuputih. Pihak keluarga menerima dengan tabah dan mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim SAR gabungan.

    Jefri menyampaikan apresiasi tinggi kepada semua unsur yang terlibat, mulai dari TNI AL, Polair, BPBD Probolinggo, hingga potensi SAR dan masyarakat nelayan. “Sinergi yang kuat antar unsur membuat operasi SAR berjalan lancar dan membuahkan hasil,” pungkasnya. (ada/ian)

  • Tujuh Tahun Pasca Tragedi Bom Surabaya: Dari Luka Mendalam Menuju Rekonsiliasi dan Harapan

    Tujuh Tahun Pasca Tragedi Bom Surabaya: Dari Luka Mendalam Menuju Rekonsiliasi dan Harapan

    Surabaya (beritajatim.com)– Tujuh tahun telah berlalu sejak peristiwa memilukan mengguncang Kota Surabaya. Pada pagi yang tenang, Minggu 13 Mei 2018, tiga gereja diserang dalam rentetan bom bunuh diri.

    Suasana duka kala itu menyelimuti kota, namun dari tragedi itu, tumbuh benih-benih pengharapan dan semangat persaudaraan lintas iman yang terus dirawat hingga kini.

    Peringatan tragedi kemanusiaan itu kembali digelar, Rabu 14 Mei 2025. Kali ini, Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya menjadi tuan rumah.

    Dengan mengusung tema “Agama, untuk Apa?”, acara peringatan diwarnai doa lintas agama dan penanaman pohon Ketapang Kencana sebagai simbol harapan baru.

    Tragedi Tiga Gereja: Luka yang Tak Terlupakan

    Tiga gereja yang menjadi sasaran adalah Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuno, Gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro.

    Serangan dilakukan oleh satu keluarga pelaku bom bunuh diri, menewaskan 14 orang, termasuk enam pelaku itu sendiri.

    Sejak saat itu, tanggal 13 Mei selalu dikenang sebagai momen reflektif dan spiritual oleh warga Surabaya, terutama umat beragama yang terus berupaya merawat semangat perdamaian.

    “Peristiwa Iman” yang Meneguhkan Persaudaraan

    Bagi Romo Alexius Kurdo Irianto, peristiwa kelam itu bukan sekadar tragedi, melainkan momentum reflektif yang ia sebut sebagai “peristiwa iman.”

    “Peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa iman yang memperteguh persaudaraan, pengampunan, kerukunan, dan kedamaian,” ujar Romo Alexius, Rabu (13/5) malam. “Itu setiap tahun selalu direpetisi, untuk memperteguh ingatan dan menumbuhkan harapan.”

    Ia menekankan bahwa mengingat tragedi tidak berarti membuka luka lama, tetapi justru menjadi sarana untuk membaca arah masa depan. “Setiap peristiwa yang diingat akan membuka masa depan. Jika peristiwa itu membuat kita rekonsiliasi batin,” lanjutnya.

    Ketapang Kencana: Simbol Kepedulian dan Komitmen

    Dalam momen peringatan tahun ini, panitia menghadirkan kegiatan simbolis berupa penanaman pohon Ketapang Kencana. Ketua pelaksana acara, Wicaksana Isa, menjelaskan bahwa pohon tersebut dipilih bukan tanpa alasan.

    “Pohon ini memiliki akar yang kuat dan dahan yang rindang. Kami rasa itu cocok menjadi simbol komitmen kita kepada para korban bom 13 Mei,” ungkap Isa. “Selain itu, ini juga menjadi spirit bagi generasi muda untuk terus peduli dan berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat.”

    Penanaman pohon ini akan dilanjutkan pada 17 dan 18 Mei 2025 di area Makam Umum Keputih, bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena masih memiliki lahan hijau yang luas dan potensial untuk penghijauan.

    Dari Tragedi Menuju Harapan

    Apa yang terjadi pada 13 Mei 2018 meninggalkan luka yang dalam. Namun, dari puing-puing peristiwa itu, warga Surabaya menunjukkan bahwa harapan bisa tumbuh—bahkan dari tempat tergelap sekalipun. Doa bersama, penanaman pohon, dan perenungan lintas agama menjadi bukti nyata bahwa semangat persaudaraan masih hidup, dan terus tumbuh, tahun demi tahun. (ted)

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025