Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Minggit Tribowo, sang “kakap” yang jadi ujung tombak kekuatan TNI AU

    Minggit Tribowo, sang “kakap” yang jadi ujung tombak kekuatan TNI AU

    Jakarta (ANTARA) – Marsekal Muda (Marsda) TNI Minggit Tribowo secara resmi dilantik menjadi Panglima Komando Operasi Udara Nasional (Pangkoopsudnas) dalam upacara yang berlangsung di Lapangan Pangkoopsudnas, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Pelantikan itu dilakukan setelah sebelumnya Minggit mendapat jabatan baru berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/667/V/2025 yang ditandatangani pada 27 Mei 2025.

    Dia menjabat sebagai Pangkoopsudnas menggantikan Marsdya TNI Tedi Rizalihadi yang didapuk menjadi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara, menggantikan Marsdya TNI Andyawan Martono Putra.

    Sang Snapper (kakap)

    Minggit merupakan penerbang tempur dengan call sign atau panggilan “Snapper”.

    Snapper jika diartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia adalah kakap. Sosok kakap dirasa pas dalam menggambarkan seorang Minggit. Pasalnya, Minggit merupakan salah satu perwira TNI AU dengan jalan karir begitu cemerlang serta penuh kualitas.

    Minggit Tribowo saat jadi penerbang tempur pesawat Hawk 100/200 (ANTARA/Ho-pen Koopsudnas)

    Sama seperti kakap yang dianggap sebagai salah satu ikan paling berkualitas diantara kalangan ikan lainnya.

    Minggit merupakan penerbang ulung pesawat Hawk 200/100. Pesawat tempur buatan Inggris ini kerap dipakai TNI AU untuk misi penyerangan dari udara ke darat.

    Pesawat tempur kategori ringan ini bisa melakukan sejumlah manuver di udara karena dapat mencapai kecepatan Mach 0,88.

    Saat menukik pun pesawat tempur kursi tunggal ini mampu mencapai Mach 1,15.

    Karena kemampuannya itu, pesawat tersebut juga kerap dipakai sebagai pesawat latih bagi para pilot sebelum menjalani penerbangan supersonik.

    Pesawat tempur ini ditempatkan di beberapa lanud di seluruh Indonesia, salah satunya di Lanud Supadio Kalimantan Barat, tempat Minggit aktif menjadi pilot Hawk 200/100.

    Minggit tidak begitu saja menjadi penerbang tempur. Karirnya di TNI AU bermula ketika dia lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1991.

    Dia lalu mengenyam bangku pendidikan di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU dan lulus pada 1994. Dari sini lah Minggit memulai perjalanannya sebagai penerbang tempur TNI AU.

    Minggit sempat ditugaskan sebagai PnB Skuadron Udara 1 Lanud Abdulrachman Saleh pada 1994. Lalu karir penerbang tempurnya berlanjut ketika ditugaskan menjadi Kepala Seksi Operasi (Kasiops) Skuadron Udara 1 Lanud Supadio, Kalimantan Barat tahun 2000.

    Di Lanud Supadio, Minggit berhasil meraih 1.000 jam terbang sebagai pilot pesawat tempur Hawk 200/100.

    Sejak saat itu, karirnya begitu melejit hingga akhirnya menempati jabatan strategis saat berstatus perwira tinggi (pati) TNI AU.

    Beberapa jabatan strategis yang diemban Minggit diantaranya Danlanud Supadio, Staf Khusus KSAU, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara II dan Panglima Komando Operasi Udara II.

    Pria kelahiran 9 Maret 1969 ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) pada 2022.

    Setelah menjabat sebagai Seskoau, Minggit ditarik kembali untuk menjadi Asisten Operasi KSAU hingga akhirnya kini menjadi pemegang kendali utama pertahanan udara NKRI yakni Pangkoopsudnas.

    Setelah dilantik menjadi Pangkoopsudnas, Minggit direncanakan akan menerima kenaikan pangkat yakni menjadi Marsekal Madya (bintang tiga).

    Hal ini dilakukan guna agar pangkat yang dia miliki sesuai dengan jabatan yang dia emban.

    Latar belakang pendidikan

    Latar belakang pendidikan Minggit pun cukup mentereng. Tidak heran sang “Snapper” layak duduk di beberapa jabatan strategis TNI AU hingga akhirnya jadi Pangkoopsudnas.

    Dimulai dari lulus dari AAU pada 1991 dan Sekbang tahun 1994, Minggit melanjutkan pendidikannya di Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) dan lulus pada 2000.

    Di Sekkau, Minggit ditempa untuk memiliki pengetahuan yang lebih dalam tentang profesionalisme, wawasan dan cakrawala pandang dalam mengemban tugas pokok TNI Angkatan Udara.

    Tidak cukup sampai di sini, Minggit lanjut mengenyam bangku pendidikan di Sekolah Instruktur Penerbang dan lulus pada 2002. Di sekolah itu, Minggit dilatih untuk memiliki kemampuan penerbang di atas rata rata agar nantinya layak menjadi pelatih penerbang muda.

    Minggit lalu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Staf dan Komando (Seskoau) dan selesai pada 2005. Kemudian dia kembali mengambil kesempatan belajar tingkat pendidikan tertinggi TNI yakni Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) dan selesai pada 2014.

    Di sana, Minggit kembali diasah secara kemampuan dan keterampilan agar layak menjadi perwira tinggi yang bisa menempati jabatan strategis di TNI AU.

    Tidak cukup sampai di situ, Minggit akhirnya menutup rangkaian perjalanan pendidikannya dengan mengikuti sekolah di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang berhasil diselesaikan pada 2019.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dampak Letusan Gunung Lewotobi, Transportasi Laut Jadi Alternatif

    Dampak Letusan Gunung Lewotobi, Transportasi Laut Jadi Alternatif

    Jakarta –

    Letusan Gunung Lewotobi Laki-laki di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebarkan abu vulkanik ke berbagai wilayah menyebabkan terganggunya sejumlah aktivitas penerbangan. Sejumlah bandara ditutup, rute pesawat dialihkan, dan para penumpang pun mencari alternatif transportasi.

    Di tengah situasi ini, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) memastikan kesiapan penuh armada kapal penyeberangan di lintasan strategis nasional.

    Ketua Umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo menyatakan bahwa konektivitas antarpulau harus tetap terjaga, apalagi momentum ini bertepatan dengan libur sekolah yang membuat arus wisatawan meningkat. Menurutnya, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan keberlanjutan sektor pariwisata tetap harus didukung secara maksimal.

    “Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen kami terhadap konektivitas nasional, GAPASDAP telah menyiagakan dan memastikan operasional penuh seluruh armada kapal penyeberangan di lintasan strategis nasional tetap berjalan 24 jam, 7 hari dalam seminggu,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

    Beberapa lintasan utama yang siap melayani masyarakat antara lain Ketapang-Gilimanuk dengan 54 kapal, Padangbai-Lembar dengan 26 kapal, Kayangan-Pototano dengan 28 kapal, serta Sape-Labuan Bajo dengan 2 kapal. Seluruh lintasan lainnya juga disebut tetap beroperasi normal, siap menampung lonjakan penumpang maupun kendaraan selama masa darurat berlangsung.

    GAPASDAP memastikan bahwa semua armada anggota telah memenuhi standar keselamatan pelayaran dan menjalankan layanan sesuai minimum service level yang terus ditingkatkan demi kenyamanan penumpang.

    Khoiri juga mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mempertimbangkan kapal penyeberangan sebagai moda transportasi alternatif yang aman dan terhubung selama penutupan bandara masih berlangsung. Tiket kapal bisa dipesan secara online lewat aplikasi Ferizy, atau dibeli langsung di pelabuhan-pelabuhan yang belum terintegrasi dengan sistem digital.

    GAPASDAP juga terus berkoordinasi dengan operator pelabuhan, pemerintah daerah, dan instansi keselamatan pelayaran untuk memastikan kelancaran operasional serta pelayanan selama masa darurat ini.

    “Atas nama seluruh anggota GAPASDAP, kami turut mendoakan keselamatan masyarakat yang terdampak dan mengajak semua pihak untuk tetap tenang, waspada, serta memanfaatkan moda transportasi laut sebagai solusi efektif dan aman dalam menjaga mobilitas antarpulau,” tutupnya.

    Tonton juga “Upaya Kemensos Salurkan Bansos Korban Erupsi Gunung Lewotobi Tepat Sasaran” di sini:

    (rrd/rir)

  • Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Menteri P2MI dorong peningkatan kesiapan tenaga kerja migran

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, menyatakan kesiapan pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan daya saing calon pekerja migran, khususnya dari daerah seperti Kalimantan Barat, untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional yang terus berkembang.

    “Anak-anak kita ini memiliki potensi besar, dari hasil tanya jawab tadi, banyak yang menyatakan ingin bekerja ke luar negeri karena tertarik dengan pendapatan yang menjanjikan dan pengalaman yang bisa didapat. Maka kita harus siapkan dari sekarang, termasuk dari sisi bahasa dan peminatan sejak mereka duduk di bangku kelas satu SMK,” kata Abdul Kadir saat melakukan kunjup2mingan kerja di SMTI Pontianak, Jumat.

    Abdul Kadir menjelaskan, Jepang memang menjadi negara yang semakin diminati oleh pekerja migran Indonesia, terutama karena beberapa faktor seperti tingginya kebutuhan tenaga kerja di Jepang, terutama di sektor perawatan (care worker) dan industri yang membutuhkan tenaga muda terampil, serta program Specified Skilled Worker (SSW) yang menarik.

    Ia menjelaskan saat ini pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara mitra, termasuk Jerman, Korea Selatan, dan Jepang.

    “Dalam skema ini, Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh Kementerian Pengembangan Ekonomi Jerman (BMZ) melalui program pelatihan dan persiapan teknis,” tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan dukungan penuh terhadap program Kementerian P2MI. Ia mengakui bahwa minat pemuda Kalbar untuk bekerja ke luar negeri cukup tinggi, namun perlu ditunjang dengan penguasaan keterampilan dan bahasa asing.

    “Kami dari Pemprov Kalbar akan mendukung penuh, termasuk menyiapkan program beasiswa bagi pelajar yang berminat bekerja ke luar negeri dan kami juga memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) dan balai industri yang dapat dimanfaatkan untuk pelatihan. Saat ini sudah ada pelatihan bahasa Inggris dan Mandarin, tinggal kita tingkatkan juga untuk bahasa Jepang,” tuturnya.

    Ia berharap program ini menjadi salah satu solusi jangka panjang untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di Kalbar, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi generasi muda untuk mengembangkan karier secara global.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Menteri: 1,4 juta lowongan kerja di luar negeri belum terpenuhi

    Pontianak (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, mengungkapkan hingga Mei 2025, terdapat lebih dari 1,7 juta permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, namun Indonesia baru mampu mengisi sekitar 297 ribu posisi sehingga lebih dari 1,4 juta lowongan kerja masih belum terpenuhi.

    “Peluang ini sangat besar. Tapi jika tidak digarap secara serius, terutama melalui sosialisasi dan pelatihan ke daerah serta sekolah-sekolah vokasi, maka kesempatan ini bisa hilang begitu saja,” kata Abdul Kadir di Pontianak, Jumat.

    Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat upaya penyebaran informasi, sekaligus membentuk sistem pelatihan dan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

    Menurut dia, sektor yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja saat ini antara lain bidang hospitality, perawatan (caregiver), operator komputer, teknisi mesin, dan pilot. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 700 jenis jabatan yang dibuka di pasar kerja internasional.

    “Saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersama-sama menyiapkan SDM yang kompeten dan siap diberangkatkan ke luar negeri. Kita punya bonus demografi, jadi ini adalah saat yang tepat,” tuturnya.

    Abdul Kadir juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran.

    Ia menjelaskan bahwa pekerja yang diberangkatkan secara prosedural melalui jalur resmi akan mendapatkan perlindungan penuh, mulai dari kontrak kerja, jaminan kesehatan, tempat tinggal, hingga hak cuti yang diatur secara jelas.

    “Masalah besar justru muncul pada mereka yang berangkat secara ilegal, seperti melalui pelabuhan tidak resmi ke negara tujuan, contohnya Malaysia. Mereka sangat rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, bahkan perdagangan manusia,” katanya.

    Ia menambahkan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan edukasi dan kesiapan masyarakat untuk bekerja di luar negeri secara legal dan bermartabat, demi melindungi hak-hak pekerja Indonesia dan memanfaatkan peluang ekonomi global secara maksimal.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Polisi Bongkar Makam Balita yang Dibunuh Tetangganya di Singkawang Regional 20 Juni 2025

    Polisi Bongkar Makam Balita yang Dibunuh Tetangganya di Singkawang Regional 20 Juni 2025

    Polisi Bongkar Makam Balita yang Dibunuh Tetangganya di Singkawang
    Tim Redaksi
    SINGKAWANG, KOMPAS.com
    – Polres
    Singkawang
    melakukan proses ekshumasi atau pembongkaran makam terhadap jenazah Rafa Fauzan (1 tahun 11 bulan), balita korban pembunuhan yang dilakukan oleh UB, tetangganya sendiri.
    Ekshumasi dilakukan pada Jumat (20/6/2025) siang di pemakaman muslim Kelurahan Sekip Lama, Singkawang.
    “Hari ini kita melakukan pembongkaran makam jenazah dari Rafa Fauzan untuk dilakukan proses autopsi,” ujar AKP Deddi Sitepu, Kasatreskrim Polres Singkawang.
    Proses autopsi dilaksanakan oleh tim dokter dari Dokkes Polri.
    Autopsi ini bertujuan untuk memastikan waktu dan penyebab pasti kematian korban. Menurut Deddi, hasil autopsi diperkirakan akan keluar dalam waktu satu minggu.
    “Diperkirakan satu minggu lagi hasilnya keluar, karena kondisi jasad juga sudah diperkirakan meninggal satu minggu yang lalu,” tambahnya.
    Proses ekshumasi dilakukan atas persetujuan keluarga korban, yang disampaikan melalui kuasa hukum mereka, Charlie Nobel.
    “Pihak keluarga juga menginginkan kasus ini terang benderang,” ujar Deddi.
    Kasus ini bermula dari laporan hilangnya Rafa Fauzan dari rumah pengasuhnya di Gg Kapas, Kelurahan Sekip Lama, Singkawang pada Selasa (10/6/2025).
    Jasad balita tersebut ditemukan empat hari kemudian, pada Jumat subuh, di salah satu masjid di Kelurahan Roban, Singkawang Tengah.
    Polisi kemudian menangkap UB, tetangga pengasuh korban, pada Sabtu malam setelah mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk sepeda yang digunakan pelaku saat membawa korban.
    Pelaku mengaku kepada penyidik bahwa motif pembunuhan adalah rasa sakit hati terhadap pengasuh korban, dan ia ingin membuat pengasuh dianggap bertanggung jawab atas hilangnya Rafa.
    “Penyidik masih terus melakukan pengembangan. Saat ini pasal yang dikenakan adalah Pasal 80 UU Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHP, masing-masing dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tapi kami juga melihat potensi pembunuhan ini direncanakan,” kata Deddi.
    Meski pelaku mengklaim bahwa aksinya dilakukan secara spontan, polisi menemukan indikasi perencanaan.
    UB diketahui mengenakan dua lapis pakaian dan segera mengganti baju usai meninggalkan lokasi kejadian.
    “Keterangan pelaku memang masih plin-plan, tapi kita menemukan pelaku sudah menyiapkan karung untuk membawa korban. Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” pungkas Deddi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertamina Borong 14 Penghargaan di Ajang DEI & ESG Awards 2025 – Page 3

    Pertamina Borong 14 Penghargaan di Ajang DEI & ESG Awards 2025 – Page 3

    PT Pertamina (Persero)

    1. Gold Winner – Uniform Recycling Program: Give Your Uniform a Second Life (Lingkungan – Environmental)

    2. ⁠Gold Winner – Sustainability Awareness Learning (SUNRISE) (Lingkungan – Environmental)

    3. ⁠Silver Winner – Transparansi (Tata Kelola – Governance)

    4. ⁠Silver Winner – Energi untuk Pelanggan (Social)

    5. ⁠Bronze Winner – Digital Social Impact on Empowerment (Kesetaraan Gender dan Keragaman)

    6. ⁠Bronze Winner – From Headlines to Impact: Integrated Media Relations for Greener Future

    Subholding dan Anak Perusahaan

    7. Gold Winner – PT Kilang Pertamina Internasional RU III Plaju – Desa Energi Berdikari Sumsel (Lingkungan (Environmental))

    8. Bronze Winner – PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi – Integrated Farming Ketapang (Lingkungan (Environmental))

    9. Bronze Winner – PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Sanggaran – Konservasi Penyu Mandiri Energi Berbasis Masyarakat Serangan (TCEC) (Lingkungan (Environmental))

    10. Bronze Winner – PT Pertamina Hulu Energi ONWJ – JAM PASIR – Jaga Alam Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Lingkungan (Environmental))

    11. Gold Winner – PT Pertamina Hulu Energi – KolaborArts 2024 – PT Pertamina Hulu Energi (Sosial (Social))

    12. ⁠Silver Winner – PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan – KITA BICARA – Komunitas Inklusif Masyarakat Progresif (Sosial (Social))

    13. ⁠Bronze Winner – PT Pertamina International Shipping – PIS – BerSEAnergi untuk laut (TJSL) (Sosial (Social))

    14. ⁠Bronze Winner – PT Pertamina Hulu Indonesia – Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan (BSBK) (Sosial (Social))

     

    (*)

  • Uranium Kalbar Dilirik untuk PLTN, Pemerintah Siapkan Aturan

    Uranium Kalbar Dilirik untuk PLTN, Pemerintah Siapkan Aturan

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan regulasi pengolahan bahan radioaktif, uranium untuk dijadikan sumber energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Potensi uranium di Kalimantan Barat cukup melimpah.

    Potensi uranium di Kabupaten Melawi, menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) Tahun 2025-2034 sebesar ± 24.112 ton.

    “Ini kita lagi siapkan PP-nya (Peraturan Pemerintah). Mudah-mudahan dari PP-nya itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif itu bisa dimanfaatkan untuk energi,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/6/2025).

    Yuliot menambahkan, pemerintah tengah menata perizinan penambangan uranium yang masuk ke dalam wilayah usaha radioaktif. Hal ini diperlukan agar aspek lingkungan tetap terjaga.

    Dalam penataan tersebut, ia mengatakan akan melibatkan berbagai pihak, di antaranya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

    “Jadi kita juga memperhatikan dari aspek lingkungan. Yang kita mau tata adalah yang berasal dari pemurnian pengolahan,” katanya.

    Potensi Energi di Kalimantan Barat

    Sebagai informasi, dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034, Kalimantan Barat memiliki potensi sumber energi yang melimpah berupa tenaga air, biomassa, biogas, batu bara, dan uranium/thorium.

    Potensi tersebut sebagian dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Potensi tenaga air menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), lalu potensi biomassa yang dihasilkan dari limbah perkebunan sawit yang tersebar yang dapat digunakan sebagai bahan energi primer untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa dan Biogas (PLTBm dan PLTBg).

    Kemudian potensi uranium/thorium di Kabupaten Melawi yang dapat digunakan sebagai energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Potensi uranium di Kabupaten Melawi menurut Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat sebesar ± 24.112 ton.

    “Namun, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari Pemerintah yang didukung studi kelayakan pembangunan PLTN,” tulis dokumen tersebut dikutip, Senin (16/6/2025).

    Meski begitu, dalam dokumen RUPTL tersebut dijelaskan bahwa pembangunan dan pengoperasian PLTN harus mensyaratkan jaminan pasokan bahan bakar nuklir, pengelolaan limbah radioaktif, memastikan keselamatan dan keamanan, serta memenuhi persyaratan, ketentuan perundangan yang berlaku dan rekomendasi dari IAEA.

    Dengan mempertimbangkan kriteria dan peraturan perundang-undangan, telah dilakukan survei dan studi tapak PLTN oleh BATAN/BRIN di beberapa lokasi. Adapun, survei dan studi tersebut telah mempertimbangkan kondisi kegempaan, besaran peak ground acceleration (PGA), bahaya gunung api dan sesar permukaan.

    Terdapat 28 wilayah potensial, termasuk yang sudah dilakukan evaluasi, survei serta pra survei sebelumnya. Dari 28 wilayah potensial ini bisa dibangun PLTN dengan kapasitas hingga 70 GW. Berdasarkan wilayah potensial tersebut, serta mengacu kepada kebutuhan sistem kelistrikan nasional, potensi PLTN pada tahap awal direncanakan akan dibangun di Sistem Sumatera dan Kalimantan.

    (ara/ara)

  • Kementerian ESDM buka peluang gunakan teknologi China atau Rusia untuk PLTN

    Kementerian ESDM buka peluang gunakan teknologi China atau Rusia untuk PLTN

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang menggunakan teknologi asal China atau Rusia untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

    “Jadi, untuk teknologi yang ditawarkan itu ada dari China atau dari Rusia,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan (EBT).

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Dari target tersebut, pemerintah berencana membangun PLTN dengan kapasitas sebesar 500 megawatt (MW).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    “Jadi, untuk 500 MW ini, kami akan mencoba untuk melihat apakah menggunakan teknologi SMR (small modular reactor/reaktor modular kecil) atau large scale,” ujar Yuliot.

    Ketika menjajaki Korea Selatan, tutur Yuliot, Negeri Ginseng tersebut menggunakan teknologi large scale.

    Saat ini, Indonesia sedang mencari referensi untuk negara-negara yang menggunakan teknologi SMR.

    Oleh karena itu, pemerintah belum menentukan negara mana yang akan menjadi mitra Indonesia dalam mengembangkan PLTN.

    “Ini kami mempertimbangkan teknologi terlebih dahulu. Mencari teknologi yang sudah sesuai, ada juga persyaratan TKDN sekitar 40 persen,” ucap Yuliot.

    Selain mempertimbangkan teknologi yang akan digunakan untuk membangun PLTN, pemerintah juga sedang menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia, dalam hal ini PLTN.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025-2034, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

    Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

    Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Pemerintah siapkan regulasi untuk olah uranium di Kalbar jadi nuklir

    Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    “Kami lagi siapkan PP-nya (peraturan pemerintahnya). Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Mengolah uranium, kata Yuliot, masuk ke ranah wilayah usaha radioaktif. Saat ini, pemerintah sedang mengolah tata perizinannya, sebab wilayah usaha pertambangan radioaktif membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

    Adapun pemangku kepentingan yang nantinya akan dilibatkan dalam mengolah uranium menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian ESDM.

    “Kami juga akan memerhatikan aspek lingkungan. Yang saat ini kami tata adalah pemurnian pengolahan,” kata Yuliot.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025–2034, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

    Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

    Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

    Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan.

    Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

    Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, termaktub target penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW).

    Sebesar 61 persen dari penambahan pembangkit listrik, yakni 42,6 GW, berasal dari EBT; 15 persen atau 10,3 GW merupakan storage atau penyimpanan.

    Serta 24 persen atau sebesar 16,6 GW dari tambahan pembangkit listrik merupakan energi yang berasal dari sumber daya fosil, seperti gas sebesar 10,3 GW dan batu bara sebesar 6,3 GW.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia

    Prabowo Setujui Pembentukan 5 Pengadilan Militer Baru di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    menyetujui pembentukan lima
    pengadilan militer
    baru di wilayah Pekanbaru, Kendari, Manokwari, Balikpapan, dan Makassar.
    Pembentukan pengadilan militer baru didasarkan pada dua
    Peraturan Pemerintah
    (PP). Pertama, PP Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan
    Pengadilan Militer
    Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar.
    Kedua, PP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-17 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari.
    Dikutip dari salinan beleid, Kamis (19/6/2025), pembentukan pengadilan militer ini bertujuan untuk memenuhi
    akses keadilan
    yang merata, serta meningkatkan pelayanan peradilan yang efektif dan efisien kepada pencari keadilan berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.
    Dua Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer V Makassar bertujuan untuk mengurangi tingginya beban pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
    Pembentukannya juga seiring dengan adanya pengembangan organisasi militer.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan yang berkedudukan di Kota Balikpapan; dan b. Pengadilan Militer Tinggi V Makassar yang berkedudukan di Kota Makassar,” tulis Pasal 1 PP 22/2025.
    Sama seperti dua pengadilan di atas, tiga Pengadilan Militer di Kendari, Pekanbaru, dan Manokwari juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pada Pengadilan Militer Padang, Pengadilan Militer Makassar, dan Pengadilan Militer Jayapura yang kini menangani wilayah sangat luas dan jumlah perkara yang banyak.
    “Dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk: a. Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru yang berkedudukan di Kota Pekanbaru; b. Pengadilan Militer V-18 Kendari yang berkedudukan di Kota Kendari; dan c. Pengadilan Militer V-21 Manokwari yang berkedudukan di Kota Manokwari,” begitu tertulis dalam Pasal 1 PP 23/2025.

    Aturan juga menjelaskan daerah hukum masing-masing pengadilan militer.
    Daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Utara.
    Sementara, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi V Makassar meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Selatan.
    Adapun daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru meliputi wilayah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
    daerah hukum Pengadilan Militer V-18 Kendari meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah;
    serta daerah hukum Pengadilan Militer V-21 Manokwari meliputi wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.