Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menuturkan,
    Kapolda Riau
    Irjen Herry Heryawan memperingatkan “para cukong” yang berani main api di tengah ancaman
    kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) di Riau.
    “Tadi dikatakan Pak Kapolda Riau, kepada para cukong, pemilik lahan, maupun kepada masyarakat yang berani-beraninya main api ketika ancaman karhutla ini terjadi,” kata Raja Juli, dalam Rapat Monitoring Karhutla yang digelar secara daring, Senin (28/7/2025).
    Ia mengatakan, sepanjang Januari hingga Juli 2025, Polda Riau dan jajaran telah menindak 41 orang dan menetapkan 51 tersangka kasus karhutla di Riau.
    “Kapolda Riau sudah melaporkan ada 41 kasus di Riau, ada 51 tersangka,” tutur dia.
    Sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli berharap langkah penindakan serupa juga dilakukan di provinsi rawan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
    “Dengan tegas Pak Kapolri mengatakan kepada saya untuk menginstruksikan kepada seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang memiliki kerawanan terhadap karhutla agar tidak segan, tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum,” ucap dia.
    Menurut Raja Juli,
    penegakan hukum
    bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera dalam mencegah pembakaran ulang pada masa mendatang.
    “Ada
    deterrent effect
    sehingga para pengusaha yang melakukan
    land clearing
    atau masyarakat yang melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan keluarga, pembukaan lahan, akan kapok dan tidak akan melakukannya kembali,” tutur dia.
    Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran terbesar di Indonesia hingga asapnya menyebar ke negara tetangga.
    “Jadi memori masyarakat harus diingatkan kembali agar mereka sadar dan menyadarkan kepada tetangga, sesama keluarga untuk tidak membakar lahan, bagaimanapun betapa banyaknya ketika itu,” tutur dia.
    Mengenang momen ketika itu, Raja Juli menuturkan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dan roda perekonomian pun terhenti.
    “Tidak bisa keluar rumah, harus pakai masker, anak-anak tidak sekolah, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat, roda ekonomi berhenti, ini adalah sebuah bencana yang akan merugikan kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi VII: Konservasi Mangrove Buka Peluang Ekonomi Bagi Warga – Page 3

    Komisi VII: Konservasi Mangrove Buka Peluang Ekonomi Bagi Warga – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mujakkir Zuhri menegaskan Hari Mangrove Sedunia yang diperingati pada 26 Juli 2025, diharapkan menjadi momen penting dalam pengembangan wisata mangrove.

    Menurut dia, tema “Melindungi Lahan Basah untuk Masa Depan Kita”, menjadi peringatan penting soal konservasi dan rehabilitasi lahan, juga menekankan peran krusial ekosistem mangrove sebagai penyerap karbon, pelindung pantai, dan habitat bagi berbagai biota laut.

    “Peringatan ini lebih dari sekadar seremonial, ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat mangrove,” kata Mujakkir melalui siaran persnya, Senin (28/7/2025).

    Mujakkir berharap, Wisata Mangrove Ketapang Urban Aquaculture di Kabupaten Tangerang bagian Utara dapat menjadi model pengembangan wisata mangrove yang berkelanjutan.

    Dia percaya, potensi wisata mangrove sangat besar dalam mendorong ekonomi lokal melalui menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menarik wisatawan, sektor ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap umkm.

    “Masyarakat lokal juga dapat berperan sebagai pemandu wisata, pengelola warung makan, atau penyedia akomodasi,”jelas dia.

    Selain itu, Mujakkir menambahkan, wisata mangrove juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menjual produk lokal, makanan, kerajinan tangan, dan jasa lainnya. Seehingga meningkatkan pendapatan mereka.

    “Pengembangan ekonomi kreatif juga dapat terwujud melalui produk-produk berbasis mangrove yang menarik bagi wisatawan,” jelas dia.

     

  • Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Macet Parah di Ketapang-Gilimanuk, Pengusaha: Tambah Dermaga, Bukan Kapal

    Jakarta –

    Permintaan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Kementerian Perhubungan untuk menambah kapal di lintasan Ketapang-Gilimanuk menuai kritik dari pelaku usaha penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai solusi tersebut kurang tepat dan justru berisiko memperparah antrean kapal.

    Permintaan tersebut muncul usai kemacetan panjang terjadi akibat dihentikannya operasional 15 kapal jenis Landing Craft Tank (LCT) oleh Kemenhub. LCT-LCT itu diketahui sudah puluhan tahun beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Penghentian selama sekitar lima hari itu memicu antrean kendaraan, terutama truk, hingga 40 kilometer dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kini, 15 kapal tersebut telah kembali beroperasi dan antrean kendaraan telah terurai.

    Ketua Bidang Tarif dan Usaha DPP Gapasdap, Rahmatika, menjelaskan bahwa akar persoalan bukan terletak pada jumlah kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga yang tersedia untuk melayani penyeberangan.

    “Saat ini ada 56 kapal, tapi hanya 28 kapal yang bisa beroperasi karena dermaganya terbatas. Kalau ditambah kapal, yang ada malah kapal-kapal nganggur nunggu giliran sandar. Bukan menambah kapasitas angkut, malah bikin antrean baru di laut,” tegas Rahmatika dalam keterangannya, Senin (28/7/2025).

    Menurutnya, solusi ideal adalah menambah jumlah dermaga, minimal dua pasang hingga maksimal lima pasang, agar kapal-kapal yang menganggur bisa beroperasi optimal. “Kalau ditambah tiga pasang dermaga saja, sudah bisa menampung 12 kapal tambahan. Jadi, kenapa harus tambah kapal? Ekonomi kita masih sulit!” ujarnya.

    Rahmatika juga menyoroti pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan arus kendaraan di masa depan, terutama dengan beroperasinya tol Probowangi. Ia mengingatkan bahwa beberapa dermaga saat ini kondisinya sudah rusak dan perlu perbaikan segera.

    Lebih lanjut, ia meminta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur untuk tidak panik dan lebih cermat dalam memantau situasi di lapangan.

    “Harusnya Dishub Jatim cek langsung ke lokasi. Sekarang 15 kapal LCT itu sudah jalan semua dan antrean sudah nol sejak Minggu malam. Jangan cuma baca laporan dari media sosial, bisa saja itu hoaks,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas

    Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas

    Kondisi kebakaran lahan di Jalan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat (ANTARA/Narwati)

    Kebakaran lahan di jalan Bandara Singkawang semakin meluas
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 22:47 WIB

    Elshinta.com – Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di jalan Bandara Singkawang, Kalimantan Barat semakin meluas. Dari kejadian ini, kabut asap pun mulai terlihat di kota setempat.

    “Kejadian karhutla di Jalan Bandara Singkawang khususnya di jembatan 9 sudah meluas hingga 5 hektare,” ujar Kepala Daops Manggala Agni Kalimantan IX/Singkawang, Yuyu Wahyudin di Singkawang, Minggu.

    Namun katanya, yang berhasil dipadamkan baru sekitar 0,35 hektare. Menurutnya, kebakaran lahan di jembatan 9 sudah semakin meluas dan sulit untuk dipadamkan.

    “Karena jenis lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang memiliki kedalaman lebih kurang 3 meter,” ujarnya.

    Menurutnya, pemadaman akan terus dilanjutkan pada esok hari, karena harus mencegah api supaya tidak menjalar ke areal lain yang lebih luas

    Sementara Menyikapi hal tersebut, Walikota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan, jika Pemkot Singkawang segera membuat pembatas lahan berupa parit dan sumur bor agar kebakaran lahan tidak semakin meluas.

    “Kebakaran lahan di sekitaran jalan bandara ini terus meningkat, dan kita akan buat semacam parit agar api tidak meluas,” katanya.

    Selain parit pembatas, Pemkot Singkawang juga akan membuat sumur bor untuk mempermudah akses tim pemadam dalam mendapatkan sumber air.

    Tjhai Chui Mie juga berharap, agar Water Bombing bisa segera dikerahkan dalam memadamkan titik api di lokasi tersebut agar tidak berdampak pada terganggunya penerbangan di Bandara Singkawang.

    “Water Bombing kita harapkan hari ini sudah bisa datang, supaya cepat padam dan tidak mengganggu penerbangan,” ujarnya.

    Dia juga meminta pihak Camat dan Forkopimcam bekerjasama meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi menyebabkan kebakaran lahan, serta mengedukasi mereka akan bahaya kebakaran lahan bagi ekosistem dan kesehatan.

    “Semua pihak harus ikut terlibat dalam mengawasi lingkungannya jangan sampai ada pihak yang berani melakukan pembakaran lahan, karena ini sedang musim kemarau,” pesannya.

    Sumber : Antara

  • Warga Pontianak Terlantar di Pelabuhan Priok, Dipulangkan Polisi-Dinsos Jakut

    Warga Pontianak Terlantar di Pelabuhan Priok, Dipulangkan Polisi-Dinsos Jakut

    Jakarta –

    Solihin, warga Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), ditemukan terlantar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Solihin mengaku tak punya ongkos untuk kembali ke kampung halamannya.

    Dia ditemukan kebingungan di Terminal Pelni Nusantara Pura II, Pelabuhan Tanjung Priok, pada Minggu (27/7/2025), oleh Ps Bhabinkamtibmas Satbinmas Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aiptu Agus Subekti. Kepolisian lalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Jakut untuk membantu Solihin.

    “Saat saya tanya mau ke mana, beliau bilang ingin pulang ke Pontianak tapi tidak punya uang untuk beli tiket. Kami lalu berkoordinasi dengan Dinsos agar dengan cepat bapak ini terbantu,” kata Agus kepada wartawan.

    Agus mengatakan Solihin sempat diajak untuk beristirahat di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Anggota SPKT lalu mengambil inisiatif memfasilitasi Solihin pulang kampung dengan kapal laut.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing mengapresiasi inisiatif Agus dan menekankan komitmen kepolisian hadir di tengah masyarakat. Khususnya, lanjut Martuasah, kelompok rentan.

    (aud/fas)

  • Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik

    Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI di Pontianak, Minggu (ANTARA/HO-Humas Polda Kalbar)

    Komisi III DPR pastikan penegakan hukum di Kalbar berjalan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 17:59 WIB

    Elshinta.com – Komisi III DPR RI memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik di Kalimantan Barat dengan melakukan reses masa persidangan IV tahun sidang 2024–2025 di Polda Kalbar.

    “Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman di Pontianak, Minggu.

    Dalam keterangannya, Kapolda Kalbar Irjenpol Pipit Rismanto memaparkan kondisi geografis, demografis, serta sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian di Kalbar kepada rombongan yang dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

    “Kalbar memiliki luas wilayah 14,68 juta hektare dengan jumlah penduduk sebanyak 5,6 juta jiwa. Luas dan kompleksitas wilayah menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum,” kata Pipit.

    Beberapa isu strategis yang diangkat antara lain keberadaan perkebunan sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, serta penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan, termasuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Selain itu, kejahatan konvensional dan peredaran narkoba melalui jalur tikus dari Malaysia juga menjadi perhatian serius.

    Kapolda juga menyampaikan penggunaan anggaran Polda Kalbar tahun 2025 sebesar Rp1,45 triliun, dengan realisasi serapan hingga pertengahan tahun mencapai 50,27 persen. Ia mengusulkan tambahan anggaran guna mendukung pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan peningkatan mobilitas personel melalui dana perjalanan dinas.

    “Dukungan anggaran sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan dan operasional kepolisian, termasuk di daerah perbatasan yang rawan,” kata Pipit.

    Dalam hal penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice yang sejalan dengan kebijakan hukum progresif, dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

    Periode Januari–Juli 2025 juga mencatat penurunan signifikan gangguan kamtibmas dan angka kriminalitas dibandingkan tahun sebelumnya. Atas capaian ini, Polda Kalbar mendapat penghargaan nasional dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan Tipikor, TPPO, dan konflik pertanahan.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Kajati Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, dan sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Kalbar.

    Kunjungan Komisi III DPR RI ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antar-lembaga untuk menghadapi tantangan hukum di wilayah perbatasan. Kapolda menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas Polri di Kalbar.

    “Dukungan legislatif melalui evaluasi dan masukan strategis menjadi fondasi penting bagi keberhasilan Polri dalam menciptakan keamanan, keadilan, dan penegakan hukum yang berintegritas di Bumi Khatulistiwa,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar

    Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono. (ANTARA/Willi Irawan)

    Khofifah minta Kemenhub tambah kapal dan aktifkan Pelabuhan Jangkar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 27 Juli 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Kementerian Perhubungan menambah kapal dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar untuk atasi antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Gubernur Jatim sudah bersurat ke Menteri Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal melayani penyeberangan Ketapang – Gilimanuk,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono, dikonfirmasi Minggu.

    Nyono mengemukakan surat sudah ditandatangani Gubernur Jatim pada Sabtu (26/7) malam di Ponorogo, dan segera dikirim ke Kementerian Perhubungan.

    “Surat resminya baru akan kami kirim Senin, tapi kami juga sudah berkirim surat kepada Dirjen Hubla dan Direktur Transportasi ASDP Ditjen Perhubungan Darat melalui WhatsApp,” katanya.

    Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah menurutnya juga meminta Kementerian Perhubungan untuk pengaktifan pelabuhan alternatif yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktifitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.

    “Pelabuhan Jangkar sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Ketapang, namun dengan memilah terlebih dahulu truk yang bertonase 40 ton ke bawah melalui jembatan timbang Sedarum Pasuruan untuk dilewatkan Pelabuhan Jangkar sebelum masuk Alas Baluran, namun harus ada deviasi kapal feri kapasitas besar dari Jangkar ke Gilimanuk,” ujarnya.

    Pemprov Jatim menurutnya memang tidak bertanggung jawab secara langsung terkait kemacetan di Pelabuhan Ketapang,

    “Tapi masalah ini tetap menyangkut arus logistik dan mobilitas warga Jawa Timur. Jadi, kami harus bersuara dan mendorong agar solusi segera hadir,” tegas Nyono.

    Pengelolaan pelabuhan penyeberangan Ketapang sepenuhnya berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang.

    Sementara otoritas keselamatan pelayaran dan izin operasional kapal (clearance kapal) berada di bawah kewenangan Syahbandar Tanjungwangi Ditjenhubla dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

    Pihaknya mengaku telah menghubungi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Jawa Timur-Bali untuk meminta percepatan respons atas surat Gubernur.

    “Kami sudah komunikasikan secara intens, surat sudah dikirim, dan kami terus mendorong agar segera ada penambahan kapal,” katanya.

    Nyono menjelaskan antrean panjang di Pelabuhan Ketapang menyusul penurunan jumlah kapal yang melayani penyeberangan ke Gilimanuk pasca peristiwa tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025 lalu.

    Dari 15 kapal yang semula aktif di lintasan Ketapang-Gilimanuk, kini hanya enam kapal yang diizinkan beroperasi. Penurunan armada akibat evaluasi keselamatan ketat dari otoritas pelayaran KSOP Tanjungwangi.

    Kapal-kapal yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan, kini hanya diizinkan mengangkut lima unit kendaraan karena penyesuaian beban dan panjang ramp door (pintu rampa)  kapal LCT.

    Sementara kapal-kapal LCT ini yang selama ini mengangkut truk beban berat terutama truk lebih dari tiga sumbu dengan panjang lebih dari 12 meter.

    “Bayangkan, dari 15 kapal menjadi hanya enam yang beroperasi, dan dari kapasitas 20 kendaraan per kapal kini tinggal seperempatnya. Ini jelas menyebabkan antrean panjang,” ujarnya.

    Imbasnya, terjadi antrean panjang terutama truk-truk bertonase berat, mengular hingga puluhan kilometer sampai saat ini.

    Kondisi diperparah karena kapal LCT berkurang, dampaknya truk truk berat tersebut harus menunggu kapal LCT bongkar muat terlebih dahulu di pelabuhan Gilimanuk.

    Butuh waktu lama menunggu kapal tersebut kembali ke pelabuhan Ketapang, karena jumlah kapalnya yang memang berkurang.

    “Solusinya adalah butuh tambahan kapal kapasitas besar yang bisa beroperasi di pelabuhan Ketapang sesuai isi Surat Ibu Gubernur kepada Pak Menhub,” kata Nyono.

    Sumber : Antara

  • ASDP: Antrian Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Kini Lebih Terkendali – Page 3

    ASDP: Antrian Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Kini Lebih Terkendali – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama KSOP Kelas III Tanjung Wangi, BPTD Kelas II Jawa Timur, serta aparat kepolisian dan BMKG mengoptimalkan pelayanan kapal dan dermaga agar arus logistik Jawa-Bali tetap lancar, aman, dan terkendali.

    Hingga Minggu (27/7/2025) pagi, sebanyak 26 kapal aktif melayani lintas Ketapang-Gilimanuk dengan pola 8 trip per hari. Dari jumlah tersebut, 19 kapal beroperasi di Dermaga MB (Moveable Bridge) dan 7 kapal di Dermaga LCM.

    Kapasitas angkut terus dimaksimalkan dengan mempercepat proses bongkar muat dan pengaturan kapal berdasarkan jenis kendaraan.

    Hari ini juga dijadwalkan uji sandar kapal perbantuan KMP Gading Nusantara milik PT Jembatan Nusantara, anak usaha ASDP, yang sebelumnya melayani lintasan Padangbai-Lembar.

    Kapal ini mampu mengangkut 30 hingga 40 unit kendaraan campuran, atau sekitar 30 unit truk tronton jika dimaksimalkan. KMP Gading Nusantara diberangkatkan dari Tanjung Perak Surabaya sejak Sabtu, dan telah mendapat izin dari KSOP dan BPTD untuk segera diperbantukan di lintas Ketapang-Gilimanuk.

    Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan bahwa kondisi antrian kendaraan saat ini sudah jauh lebih terkendali dibanding akhir pekan lalu.

    “Pagi ini, truk-truk logistik padat mengalir ke kantong parkir Bulusan, sementara antrian menuju Pelabuhan Ketapang tercatat hanya sekitar 1,3 hingga 2 kilometer, turun signifikan dari kondisi puncak sebelumnya yang sempat menembus 30 kilometer,” ujar Shelvy, Minggu (27/7/2025).

    Kehadiran KMP Gading Nusantara akan melengkapi layanan kapal perbantuan yang telah lebih dulu dioperasikan, yaitu KMP Portlink VII di Dermaga Bulusan. Di sisi lain, pengaturan kapal-kapal ex-LCT tetap diberlakukan sesuai ketentuan keselamatan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.

    Kapal jenis ini hanya diperbolehkan mengangkut maksimal enam unit truk tronton, tanpa penumpang umum, serta wajib dilengkapi dua awak kendaraan dengan life jacket selama pelayaran.

     

  • Komisi III DPR Evaluasi Penegakan Hukum di Kalbar

    Komisi III DPR Evaluasi Penegakan Hukum di Kalbar

    Pontianak, Beritasatu.com– Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar), guna mengevaluasi kinerja serta strategi penegakan hukum di wilayah perbatasan tersebut.

    “Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi kinerja dan strategi penegakan hukum di wilayah Kalbar,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, di Mapolda Kalbar, Pontianak, seperti dilansir Antara, Minggu (27/7/2025).

    Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto dalam paparannya menjelaskan, Kalbar memiliki wilayah seluas 14,68 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Menurutnya, luas wilayah dan kondisi geografis yang kompleks menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan hukum.

    Isu strategis yang disoroti antara lain keberadaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan tanpa izin (PETI), penyalahgunaan subsidi migas dan pupuk, serta maraknya penyelundupan barang dan orang di wilayah perbatasan. Selain itu, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta peredaran narkoba melalui jalur tikus dari Malaysia juga menjadi fokus perhatian.

    “Polda Kalbar mencatat adanya penurunan gangguan kamtibmas dan tindak kriminal sepanjang Januari hingga Juli 2025,” ungkap Pipit.

    Terkait anggaran, Polda Kalbar mengelola dana sebesar Rp 1,45 triliun untuk tahun 2025, dengan serapan mencapai 50,27 persen hingga pertengahan tahun. Kapolda mengusulkan tambahan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan peningkatan mobilitas personel.

    “Dukungan anggaran sangat penting untuk operasional, terutama di wilayah perbatasan yang rawan,” ujarnya.

    Dalam penegakan hukum, Polda Kalbar mengedepankan pendekatan Restorative Justice guna menyelesaikan perkara secara adil dan berkeadilan sosial. Atas berbagai capaian tersebut, Polda Kalbar menerima penghargaan dari KPK dan Kementerian ATR/BPN dalam penanganan kasus Tipikor, TPPO, dan konflik agraria.

    Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Kepala BNNP Kalbar, Wakapolda Kalbar, serta para pejabat utama Polda Kalbar.

    Habiburokhman menyebut, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pengawasan Komisi III untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan responsif terhadap isu strategis di daerah perbatasan.

  • MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    MyRepublic Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – MyRepublic Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lewat seminar bertajuk “RocketTalks: UMKM Naik Kelas” yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat.

    Acara ini menjadi bagian dari inisiatif jangka panjang perusahaan untuk membantu UMKM memanfaatkan teknologi demi meningkatkan daya saing dan memperluas pasar, sejalan dengan visi pemerintah menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    “MyRepublic tidak hanya menghadirkan internet cepat tanpa FUP dan kecepatan simetris upload-download, tetapi juga menyediakan berbagai produk yang dirancang khusus untuk UMKM. Internet bukan sekadar alat, tapi katalis penting dalam memperluas pasar dan mendorong pertumbuhan bisnis,” jelas Chief Sales & Marketing Officer MyRepublic Indonesia Iman Syahrizal dalam keterangan tertulis, Minggu (27/7/2025).

    Pelaksanaan RocketTalks di Pontianak menjadi simbol kolaborasi antara sektor swasta dan organisasi bisnis daerah, seperti KADIN Kalimantan Barat Bidang UMKM.

    Tujuannya adalah membentuk ekosistem yang mendorong pertumbuhan bisnis lokal melalui digitalisasi dan solusi internet berkecepatan tinggi.