Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Top 3: Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Top 3: Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif resiprokal untuk barang-barang impor dari negara ASEAN. Mayoritas dikenakan 19 persen, termasuk Indonesia. 

    Tak hanya Indonesia, beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Kamboja pun dikenakan tarif setara 19 persen. Namun, keputusan ini dinilai menimbulkan sisi dilematis bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menceritakan ulang, Trump awalnya berencana untuk mengenakan tarif impor sebesar 32 persen terhadap Indonesia. Sebelum pada akhirnya tarif tersebut diturunkan menjadi 19 persen setelah negosiasi pihak kedua.

    Berdasarkan kesepakatan, Indonesia berkomitmen untuk membeli produk energi dari AS senilai USD 15 miliar (sekitar Rp 244,07 triliun), produk pertanian senilai USD 4,5 miliar (sekitar Rp 73,2 triliun), serta 50 pesawat Boeing, mayoritas tipe 777. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menerapkan tarif 0 persen untuk produk impor AS.

    “Tarif 19 persen untuk barang ekspor Indonesia ke AS, sementara AS bisa mendapat fasilitas 0 persen, sebenarnya punya risiko tinggi bagi neraca perdagangan Indonesia,” kata Bhima, Sabtu (2/8/2025).

    Senada, Ekonom Universitas Andalas (Unand) Syafruddin Karimi mengatakan, kesepakatan dagang AS-Indonesia menempatkan RI dalam posisi yang tidak seimbang. 

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Satgas Pangan inspeksi distributor beras di Pontianak

    Satgas Pangan inspeksi distributor beras di Pontianak

    ANTARA – Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Pontianak bersama tim terpadu Satuan Tugas (Satgas) Pangan menggelar inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional dan distributor beras di wilayah setempat, Sabtu (2/8). Kegiatan itu sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka memberantas praktik kecurangan takaran dan mutu beras yang merugikan masyarakat. (Indra Budi Santoso/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    BMKG Ingatkan Ancaman Banjir Rob, Ini Wilayah Terdampak-Tanggalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan fenomena akan terjadi pada bulan Agustus.

    “Adanya fenomena Fase Bulan Purnama pada tanggal 09 Agustus 2025 dan Perigee pada tanggal 14 Agustus 2025 berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” tulis BMKG dari akun Instagram @bmkgmaritim, dikutip Sabtu (2/8/2025).

    BMKG menjelaskan banjir pesisir ini akan berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar pelabuhan maupun pesisir. Mulai dari aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas pemukiman pesisir dan aktivitas tambak garam dan perikanan darat.

    Masyarakat diminta waspada dan siaga dalam mengantisipasi dampang pasang maksimum air laut. Selain itu juga selalu memperhatikan informasi cuaca maritim terbaru yang dikeluarkan BMKG.

    – Pesisir Sumatra Utara

    Pesisir Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan (9-15 Agustus 2025)

    – Pesisir Kepulauan Riau

    Pesisir Batam, Pesisir Bintan (9-14 Agustus)
    Pesisir Karimun (7-12 Agustus 2025)
    Pesisir Dabo Singkep (7-11 Agustus 2025)
    Pesisir Tanjung Pinang (9-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Sumatra Barat

    Pesisir Kota Padang, Pesisir Kab. Padang Pariaman, Pesisir Kab. Pesisir Selatan, Pesisir Kep. Metawai (8-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Jambi

    Pesisir Timur Jambi (5-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Kep. Bangka Belitung

    Pesisir Kota Pangkalpinang, Pesisir Tanjungpandan (6-12 Agustus 2025)

    – Pesisir Banten

    Pesisir Utara Tangerang (5-13 Agustus 2025)
    Selat Sunda Barat Pandeglang (5-13 Agustus 2025)
    Pesisir Selatan Pandeglang (10-12 Agustus 2025)
    Perairan Selatan Lebak (9-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jakarta

    Pesisir Kamal Muara, Kapuk Muara, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Tanjung Priok, Kalibaru, Muara Angke, Penjaringan (2-9 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Barat

    Pesisir Subang, Indramayu, Cirebon (2-6 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Tengah

    Pesisir Brebes (14-20 Agustus 2025)

    – Pesisir D.I. Yogyakarta

    Pesisir Kab.Kulon Progo, Kab. Bantul, dan Kab. Gunungkidul (10-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Jawa Timur

    Surabaya Pelabuhan (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Bali

    Pesisir Selatan Bali (9-16 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Barat

    Pesisir Lombok dan Bima (7-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Nusa Tenggara Timur

    Pesisir Utara dan Selatan P.Flores. Pesisir P.Sumba, Pesisir P. Sabu-Raijua, Pesisir P.Timor-Rote (8-11 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Utara

    Perairan Tarakan (10-13 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Selatan

    Pesisir Kotabaru, Tanah Bumbu (8-14 Agustus 2025)

    – Pesisir Kalimantan Barat (6-10 Agustus 2025)

    – Pesisir Maluku

    Pesisir Kep. Kai, Pesisir Kep. Aru (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Kep.Tanimbar (11-17 Agustus 2025)

    – Pesisir Papua Selatan

    Pesisir Merauke (11-18 Agustus 2025)
    Pesisir Selat Muli (9-17 Agustus 2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Kalbar Tolak Program Transmigrasi, Begini Respons Menteri Iftitah

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menanggapi kabar Pemerintah Daerah Kalimantan Barat (Kalbar) menolak pelaksanaan program Transmigrasi yang bakal dijalankan oleh pemerintah pusat.

    Iftitah mengaku hingga saat ini belum ada program penempatan transmigran baru baik lokal atau pendatang yang dijalankan di wilayah Kalimantan Barat.

    “Kementerian transmigrasi tidak dapat menempatkan transmigran ke satu wilayah tanpa permintaan resmi dari pemerintah daerah, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 29 tahun 2009 yang bersifat bottom-up,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/8/2025).

    Mantan ajudan Presiden ke-6 RI itu menegaskan penempatan transmigran hanya dapat dilakukan atas dasar permintaan resmi dari pemerintah daerah. 

    Karenanya, apabila tidak ada permintaan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat, maka penempatan transmigran baru di wilayah tersebut tidak dimungkinkan. 

    Pada saat yang sama, Iftitah menekankan bahwa pelaksanaan transmigrasi yang dijalankan pada era Prabowo telah berubah. Sifat Transmigrasi juga saat ini dipastikan tidak mengikat seperti pada periode yang sudah-sudah.

    “Saat ini transmigrasi telah berubah, tidak lagi top-down artinya dari pemerintah pusat menempatkan transmigranya ke wilayah-wilayah tujuan tertentu, tetapi sekarang ini harus ada permintaan dari pemerintah daerah untuk penempatannya,” tegasnya.

    Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan menolak program transmigrasi di wilayahnya karena menambah angka kemiskinan serta memindahkan masalah. 

    Terlebih, tambah Krisantus, sebanyak 15% dari 5,6 juta penduduk di Kalimantan Barat merupakan transmigran. 

    “Karena kalau ditambah lagi dengan program pemerintah pusat sama saja kita menambah kemiskinan, memindahkan masalah, memindahkan kemiskinan,” tuturnya.

  • Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    Prabowo Perintahkan Perluas Jaringan Bandara internasional

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait untuk memperluas jaringan bandara internasional di berbagai daerah.

    Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas secara virtual dari kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 1 Agustus, guna mengevaluasi perkembangan sejumlah program kerja kementerian di Kabinet Merah Putih.

    “Presiden memerintahkan dibuka sebanyak-banyaknya bandara internasional di berbagai daerah,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dilansir ANTARA.

    Menurut Teddy, arahan untuk memperluas jejaring bandara internasional di daerah itu guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata di daerah.

    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali menetapkan tiga bandara di Indonesia sebagai bandara internasional, yakni Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara H.A.S. Hanandjoeddin (Bangka Belitung), dan Bandara Jenderal Ahmad Yani (Semarang).

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut pembukaan kembali status internasional ini didasari oleh peningkatan trafik pasca pandemi serta sebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kegiatan keagamaan.

    Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan juga mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan agar penerbangan rute Pontianak-Kuching, Malaysia, dapat kembali dibuka.

    Dalam ratas yang digelar seusai ibadah Jumat, Presiden juga memerintahkan agar otoritas terkait melakukan pencegahan potensi timbulnya kebakaran hutan akibat cuaca panas, serta meningkatkan perkembangan di sektor ekonomi, pertanian dan kelautan.

    Hadir dalam kegiatan itu di antaranya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi, Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

  • Rencana Besar Jetour di Indonesia

    Rencana Besar Jetour di Indonesia

    Jakarta –

    PT Jetour Motor Indonesia memperkenalkan dua model barunya: Jetour T2 dan Jetour X20e EV dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025. Keduanya debut global untuk versi setir kanan, sekaligus membuktikan keseriusan Jetour di Indonesia.

    Setelah peluncuran awal model internal combustion engine (ICE) lewat Jetour Dashing dan X70 Plus pada 2024, kini Jetour mulai menghadirkan varian elektrifikasi lewat X20e EV. Mobil listrik kompak yang tersedia dengan jarak tempuh sampai 405 km.

    Jetour x20e mejeng di GIIAS 2025 Foto: Ridwan Arifin

    Lanjut produk yang kedua, Jetour T2, sebuah SUV boxy yang lekat dengan citra kekuatan dan jiwa petualang. Secara global, Jetour T2 telah mencapai penjualan melebihi 200.000 unit di berbagai pasar internasional.

    Jetour T2 yang dibawa ke GIIAS 2025 sudah menggunakan setir kanan atau sesuai pasar Indonesia. Sayangnya, meski sudah dikenalkan, namun mobil gagah tersebut belum dijual di Tanah Air.

    PT Jetour Motor Indonesia (JMI) mengenalkan mobil off road terbarunya di ajang GIIAS 2025, Jumat (25/7/2025). Jetour T2 yang dibawa ke GIIAS 2025 sudah menggunakan setir kanan atau sesuai pasar Indonesia. Foto: Grandyos Zafna

    Produsen belum mengungkap spesifikasi Jetour T2 yang dihadirkan di GIIAS 2025. Namun, di China, mobil tersebut menggunakan mesin anyar dengan efisiensi tinggi, yakni ACTECO 1.5 TGDI generasi kelima yang mampu menyemburkan daya 115 kW dan torsi 220 Nm. Pengaturan motor listrik mencakup motor ganda, dengan daya gabungan 280 kW dan torsi gabungan 610 Nm.

    Bukan cuma mejeng, Jetour berencana memasarkan produk tersebut di Indonesia tahun ini. Jetour juga menjanjikan harga yang kompetitif di pasar Indonesia. Lewat kehadiran dua produk tersebut, Jetour menambah portofolio yang semakin lengkap.

    “Kami tidak sekadar hadir di pasar Indonesia, tetapi datang dengan visi jangka panjang yang jelas. Jetour membawa roadmap lima tahun ke depan yang mencakup pengembangan lini produk berbasis mesin bensin (ICE), plug-in hybrid (PHEV), hingga kendaraan listrik murni (EV). Ini bukan keputusan instan, melainkan hasil dari riset pasar yang mendalam dan pemahaman terhadap dinamika industri otomotif Indonesia yang sangat unik,” kata Caroline Ling, Vice President Sales and Marketing PT Jetour Motor Indonesia dalam keterangannya dikutip Sabtu (2/8/2025).

    Menariknya lagi, mobil Jetour itu akan diproduksi secara lokal, di pabrik Handal Indonesia Motor (HIM).

    Lebih lanjut, lewat strategi “Travel+”, Jetour tak hanya jualan mobil, tapi bangun pengalaman berkendara jangka panjang di Indonesia. Untuk menjawab kebutuhan konsumen yang makin rasional dalam mempertimbangkan total biaya kepemilikan, Jetour menerapkan strategi harga kompetitif, biaya perawatan terukur, dan layanan purnajual yang transparan.

    Jetour telah memiliki 16 showroom, yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Pontianak, Makassar, Batam, Semarang, Lampung, Surabaya, dan Pekanbaru. Hingga akhir tahun 2025, JETOUR menargetkan untuk mencapai 30 titik showroom di berbagai kota di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa setiap model yang kami hadirkan harus relevan dengan kebutuhan aktual konsumen, baik dari sisi teknologi, efisiensi, gaya hidup, hingga pertimbangan daya beli. Komitmen kami adalah menghadirkan pilihan yang berkelanjutan, kompetitif, dan tetap mencerminkan standar kualitas global. Bagi Jetour, Indonesia bukan sekadar pasar, tetapi mitra strategis dalam membangun masa depan mobilitas regional,” ujar Caroline Ling.

    (riar/dry)

  • Top 3: Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Pelabuhan Ketapang Macet, Begini Kondisi Layanan Penyeberangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terus mengintensifkan koordinasi dan membagi peran secara efektif, dalam mengurai antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. 

    Kondisi ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni pembatasan operasional kapal penyeberangan pascakecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya, serta penutupan total jalur Gumitir-Jember yang berdampak langsung pada lonjakan volume kendaraan logistik.

    Mengatasi situasi itu, ASDP bertugas memastikan kelancaran layanan di sisi pelabuhan dan penumpang. Sementara KSOP berperan penting dalam pengaturan dan optimalisasi jadwal operasional kapal di lintasan tersebut

    “Meski antrean kendaraan mengular hingga 18 kilometer, ASDP memastikan layanan penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan normal dengan pola operasi 8 trip per hari,” kata Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin, Sabtu (2/8/2025).

    Shelvy menyampaikan, pada Jumat, 1 Agustus 2025, sebanyak 26 kapal beroperasi aktif. Terdiri dari 18 kapal di dermaga moveable bridge (MB) dan 6 kapal di dermaga landing craft machine (LCM). 

    “Dukungan dua kapal tambahan, KMP Liputan 12 dan KMP Samudera Utama juga dihadirkan untuk mempercepat pemuatan dari area Kartika Beach,” imbuh dia. 

     

  • ASDP dan regulator maksimalkan upaya atasi antrean di Ketapang

    ASDP dan regulator maksimalkan upaya atasi antrean di Ketapang

    Jakarta (ANTARA) – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai regulator terus mengintensifkan koordinasi dan membagi peran secara efektif dalam mengurai antrean panjang kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

    “Meski antrean kendaraan mengular hingga 18 kilometer, ASDP memastikan layanan penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk tetap berjalan normal dengan pola operasi 8 trip per hari,” kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menuturkan kondisi itu dipicu dua faktor utama yakni pembatasan operasional kapal penyeberangan pascakecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan penutupan total jalur Gumitir–Jember yang berdampak langsung pada lonjakan volume kendaraan logistik.

    “Hari ini 1 Agustus 2025, sebanyak 26 kapal beroperasi aktif, terdiri dari 18 kapal di dermaga moveable bridge (MB) dan 6 kapal di dermaga landing craft machine (LCM),” ujarnya.

    Dukungan dua kapal tambahan KMP Liputan 12 dan KMP Samudera Utama juga dihadirkan untuk mempercepat pemuatan dari area Kartika Beach.

    ASDP bertugas memastikan kelancaran layanan di sisi pelabuhan dan penumpang, sementara KSOP berperan penting dalam pengaturan dan optimalisasi jadwal operasional kapal di lintasan tersebut.

    “Ini adalah upaya bersama. ASDP, KSOP, dan stakeholder lainnya berperan sesuai kewenangannya agar distribusi logistik dan layanan penyeberangan tetap berjalan tertib dan aman,” ucapnya.

    Sebagai langkah taktis, kendaraan yang masuk ke area pelabuhan disortir berdasarkan bobot. Kendaraan di atas 35 ton diberi stiker merah dan diarahkan ke dermaga LCM, sedangkan kendaraan di bawah 35 ton diberi stiker hijau dan diprioritaskan untuk dimuat di dermaga MB.

    “Sistem ini diimplementasikan untuk mengefisiensikan waktu muat sesuai spesifikasi kapal,” jelasnya.

    Menanggapi aksi protes dari para sopir truk pada Jumat (1/8) sore, ASDP langsung menyalurkan bantuan air minum di area penampungan Bulusan. Selain itu, ASDP juga telah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mendukung ketersediaan air bersih di titik penampungan.

    “Kami memahami betul kesulitan yang dihadapi para pengemudi. Dalam situasi ini, respons cepat dan kolaborasi lapangan adalah kunci,” tambah Shelvy.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menegaskan seluruh kapal yang saat ini beroperasi telah melalui proses inspeksi dan dinyatakan laik laut.

    “Operasional pelabuhan tetap berjalan normal. Penyesuaian load factor pada kapal eks-LCT adalah langkah antisipatif untuk menjaga keselamatan pelayaran, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem. Ini adalah prinsip dasar keselamatan yang tidak bisa dikompromikan,” kata Masyhud.

    Ia juga menjelaskan antrean panjang di luar area pelabuhan turut dipicu oleh penutupan jalur Gumitir sebagai bagian dari proyek preservasi nasional hingga 24 September 2025.

    Dengan dialihkannya arus kendaraan ke jalur utara via Situbondo, volume kendaraan logistik yang menuju Pelabuhan Ketapang meningkat signifikan dalam waktu singkat.

    Sebagai bentuk mitigasi, kantong parkir sementara berkapasitas 600 unit kendaraan telah dibuka di area Dermaga Kartika Beach Bulusan, namun seluruh slot kini dilaporkan penuh. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lapangan, aparat kepolisian juga turut dikerahkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Warga Kalimantan Barat tolak program transmigrasi di wilayahnya

    Warga Kalimantan Barat tolak program transmigrasi di wilayahnya

    Senin, 21 Juli 2025 14:32 WIB

    Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat saat berunjuk rasa menolak penempatan transmigrasi di wilayah Kalbar, di DPRD Provinsi Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025). Dalam aksi tersebut mereka juga mendesak pemerintah agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Kalbar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym.

    Sejumlah pengunjuk rasa dari Aliansi Kalimantan Barat Menggugat membawa spanduk penolakan terhadap program transmigrasi saat aksi jalan kaki menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025). Dalam aksi tersebut mereka juga mendesak pemerintah agar mengutamakan kesejahteraan masyarakat di Kalbar melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan lahan pertanian, serta pengadaan listrik ke daerah-daerah terpencil. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Optimalisasi Pos Timbang di 3 Wilayah untuk Urai Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 1 Agustus 2025

    Optimalisasi Pos Timbang di 3 Wilayah untuk Urai Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang Surabaya 1 Agustus 2025

    Optimalisasi Pos Timbang di 3 Wilayah untuk Urai Kemacetan Ekstrem Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    – Kemacetan ekstrem yang kembali melanda Pelabuhan Ketapang mendorong pihak terkait segera menyiapkan solusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
    Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menjelaskan bahwa salah satu
    solusi jangka pendek
    yang akan diterapkan adalah
    optimalisasi pos timbang
    di wilayah Pasuruan, Probolinggo dan Situbondo.
    “Nanti dari pos timbang, akan dipasang stiker warna hijau dan merah,” ungkapnya pada Jumat (1/8/2025).
    Dengan adanya stiker tersebut, petugas di Pelabuhan Ketapang dapat dengan cepat melakukan pemilahan kendaraan untuk diarahkan masuk ke pelabuhan atau ke buffer zone.
    Kendaraan sumbu dua dengan berat di bawah 35 ton akan dipasangi stiker berwarna hijau dan akan langsung diarahkan masuk ke pelabuhan untuk dimuat di Dermaga MB satu hingga empat.
    “Untuk kendaraan dengan kapasitas 35 ton akan ditempel stiker merah dan diarahkan ke buffer zone,” tuturnya.
    Selain itu, Kapolresta juga mengungkapkan bahwa kapasitas Dermaga MB empat di Pelabuhan Ketapang akan ditingkatkan menjadi 60 ton sesuai dengan rencana pembangunan.
    Juga, akan dilakukan uji kelayakan untuk menentukan batas minimum tonase yang bisa masuk ke MB empat.
    Untuk solusi jangka panjang, rencananya akan dibangun jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM.
    Rama menambahkan bahwa pihaknya akan memaksimalkan pengerahan sumber daya manusia (SDM) Polri untuk pengamanan selama terjadinya kemacetan dengan melakukan penguraian dan pemantauan.
    Rama juga menyoroti kondisi jalan yang sempit di wilayah Kecamatan Wongsorejo, yang sering dimanfaatkan sopir untuk mendahului.
    “Jalur sempit, driver ngeblong menyebabkan stuck dan crowded. Mari kita sama-sama tertib dan ikuti arahan petugas,” ajaknya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.