Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Bengkayang jadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award 2025

    Bengkayang jadi tuan rumah Anugerah Pesona Indonesia Award 2025

    Ajang API Award ini momentum untuk memperkenalkan lebih luas seluruh pariwisata yang kita miliki, mulai dari wisata alam, budaya hingga wisata sungai

    Bengkayang (ANTARA) – Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, menjadi tuan rumah pelaksanaan ajang nasional Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada November.

    Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis mengatakan bahwa penunjukan Kabupaten Bengkayang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus peluang untuk mempromosikan kekayaan wisata di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalbar tersebut.

    “Ajang API Award ini menjadi momentum untuk memperkenalkan lebih luas seluruh sektor pariwisata yang kita miliki, mulai dari wisata alam, budaya, hingga wisata sungai yang tersebar di seluruh kecamatan,” ujar Bupati Darwis di Bengkayang, Senin.

    Ia mengatakan Kabupaten Bengkayang memiliki ratusan objek wisata yang tersebar di 122 desa di 17 kecamatan, mulai dari wisata pegunungan, pantai, pulau-pulau eksotis di wilayah pesisir, hingga ribuan aliran sungai yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata.

    Selain itu, Bengkayang juga memiliki keunikan sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Jagoi Babang, yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

    API Award merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan untuk mempromosikan pariwisata nasional serta meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di berbagai daerah.

    Saat ini, kata Bupati, berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk penentuan lokasi utama acara yang direncanakan digelar di depan Kantor Bupati Bengkayang.

    “Karena nanti selain malam penganugerahan, acara juga akan diramaikan dengan penampilan kesenian daerah dan pertunjukan artis nasional, sebagai bagian dari upaya memperkuat daya tarik dan promosi pariwisata lokal,” ujarnya.

    Pemerintah daerah berharap pelaksanaan API Award 2025 di Bengkayang dapat berlangsung lancar dan sukses, serta membawa dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

    Menurut Darwis, API Award merupakan ajang penghargaan tahunan yang strategis dalam rangka mempromosikan pariwisata daerah di tingkat nasional.

    Ia berharap kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bengkayang dapat dimanfaatkan maksimal untuk menunjukkan keunggulan sektor pariwisata dan budaya lokal.

    “Ajang ini sekaligus mendorong keterlibatan aktif semua pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujarnya.

    Pewarta: Narwati
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Kemenko Infrastruktur dorong percepatan rehab irigasi di Sambas Kalbar

    Pontianak (ANTARA) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPW) terus mendorong percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah-daerah lumbung pangan, termasuk di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    “Hal ini kita lakukan guna mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto,” kata Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah RI, Herzaky Mahendra Putra di Sambas, Senin.

    Herzaky melakukan kunjungan kerja ke Sambas bersama Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) I M Tahid pada Senin, menjelaskan kunjungan ini penting untuk mendengar langsung keluhan dan harapan petani, khususnya kendala utama belum optimalnya saluran irigasi, yang menyebabkan gagal panen dan rendahnya produktivitas.

    Kunjungan dilakukan ke Desa Penakalan di Kecamatan Sejangkung, Desa Tri Kembang di Kecamatan Galing, dan Desa Lumbang di Kecamatan Sambas. Ketiga wilayah ini memiliki potensi lahan pertanian yang cukup luas, namun kerap terdampak banjir di musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

    Dia menegaskan bahwa persoalan irigasi akan dibawa ke tingkat pusat. “Saya akan sampaikan langsung kepada Menko IPW dan Menteri PU (Pekerjaan Umum) agar pembangunan irigasi ini bisa segera direalisasikan sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” katanya.

    Menurut Herzaky, keberadaan irigasi yang memadai akan meningkatkan indeks pertanaman dari satu kali panen menjadi dua kali panen per tahun, sekaligus menurunkan risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.

    Di tempat yang sama, Kepala Desa Penakalan, Sartomo, menyebutkan bahwa lahan pertanian seluas 126 hektare di wilayahnya kerap terendam banjir, mengakibatkan panen gagal atau hanya menghasilkan sekitar 1,3 ton gabah per hektare.

    Pewarta: Rendra Oxtora
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan BMKG

    Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang Hantam RI, Ini Peringatan BMKG

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi peningkatan signifikan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melalui data yang diamati per 30 Juli 2025.

    Data itu berasal dari pantauan satelit Himawari-9. Adapun titik penyebarannya meliputi 22 titik di Kalimantan, 9 titik di Sumatra, dan 2 titik di Sulawesi, dikutip dari laman resmi BMKG, Senin (4/8/2025).

    Di saat bersamaan, BMKG juga mengatakan potensi hujan dengan intensitas lebat masih mengancam beberapa wilayah RI.

    Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer, potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan meningkat dalam sepekan ke depan, mulai periode 1-7 Agustus 2025.

    Kondisi ini didukung berbagai faktor, mulai dari skala global, regional, hingga lokal, yang secara kolektif menciptakan kondisi atmosfer yang labil dan kondusif untuk pembentukan awan-awan hujan dengan intensitas bervariasi.

    Secara spesifik, melalui laman Instagram resminya, BMKG membeberkan peringatan dini hujan di wilayah RI dalam periode 3 hari ke depan, yakni sejak 4-6 Agustus 2025. Berikut perinciannya:

    4 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Riau, Jami, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

    5 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Berat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku Utara dan Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur.

    6 Agustus 2025

    Waspada Hujan Sedang-Lebat: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

    Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Maluku Utara dan Maluku.

    Peringatan Dini Angin Kencang: Jawa Timur.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Curhatan Sopir Truk yang Terjebak Macet Panjang di Pelabuhan Ketapang: Harusnya Uang Diberikan ke Istri tapi Habis untuk Makan

    Curhatan Sopir Truk yang Terjebak Macet Panjang di Pelabuhan Ketapang: Harusnya Uang Diberikan ke Istri tapi Habis untuk Makan

     

    Liputan6.com, Banyuwangi – Macet horor di Pelabuhan Ketapang kembali terjadi. Masalahnya klasik, terbatasnya jenis eks LCT (Landing Craft Tank) karena harus dilakukan perbaikan, sehingga terjadi penumpukan kendaraan.

    Kemacetan sempat terurai setelah jumlah kapal mulai ditambah menjadi sembilan unit, bahkan ada dua bantuan kapal dengan kapasitas besar.

    Tapi masalahnya bukan cuma itu, dalam beberapa hari terakhir, faktor cuaca juga menjadi penyebab macet panjang di Pelabuhan Ketapang. Penerapan sistem buka tutup karena faktor cuaca yang tidak menentu membuat operasional kapal menjadi terhambat.

    Meskipun tidak memiliki kewenangan langsung, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan, Pemkab telah berupaya memberikan bantuan dengan menurunkan tim dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, hingga BPBD untuk bersiaga di akses menuju Ketapang membantu mengurai kemacetan.

    “Memang kami tidak punya kewenangan, tetapi kami berusaha membantu mengurai kemacetan, dan agar sopir tetap nyaman, serta situasi terkendali,” kata Ipuk Seni (4/8/2025).

    Pemkab Banyuwangi juga membagikan makan utamanya bagi sopir truk tronton yang harus menunggu lama di Pelabuhan Ketapang, saat menunggu antrean masuk kapal.

    Hari ini, Senin (4/8/2025), Pemkab Banyuwangi kembali membagikan 500 nasi bungkus yang dibagikan oleh petugas dari BPBD, Dishub, Satpol PP, dan Tagana. Sebelumnya Pemkab juga telah beberapa kali membagikan makan kepada para sopir yang terjebak macet.

     

  • Mayoritas Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Waspadai Cuaca Ekstrem

    Mayoritas Kota di Indonesia Berpotensi Hujan, Waspadai Cuaca Ekstrem

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas kota besar di Indonesia pada Senin 4 Agustus dilanda hujan ringan hingga sedang dan berawan, sehingga masyarakat diimbau waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang menyertainya.

    Prakirawati BMKG Ranti Kurniati, dikutip ANTARA menjabarkan bahwa potensi hujan berintensitas ringan atau dengan curah hujan kurang dari 2,5 mm per jam diprakirakan mengguyur Kota Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Palangkaraya, Makassar, Manado, Ambon, Nabire, Merauke, dan Jayawijaya.

    Hujan berintensitas sedang dapat mengguyur Kota

    Kota Bandar Lampung, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke

    Sementara Kota Mamuju diperkirakan hujan lebat lebih dari 5,0 mm per jam, sementara hujan lebat yang disertai dengan petir diperkirakan mengguyur Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Palu.

    Kemudian untuk Kota Banda Aceh, Padang, Serang, Jakarta, Denpasar, Mataram, Kupang, Pontianak, dan Kendari diprakirakan berawan tebal dan atau berkabut sepanjang hari dengan suhu berkisar 24-30 derajat Celcius.

    Prakirawati BMKG memaparkan bahwa potensi hujan di sebagian besar wilayah Indonesia itu dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer, transisi ke musim kemarau – kondisi kelokan cuaca di wilayah masing-masing.

    BMKG mendeteksi bibit siklon tropis 90S terpantau di Samudera Hindia barat daya Bengkulu dengan kecepatan angin 30 knots. Sistem ini membentuk daerah perlambatan kecepatan angin di perairan barat daya Bengkulu, pesisir barat Sumatera Barat, dari Jawa Timur – Jawa Tengah, Samudera Hindia barat Lampung, Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Maluku hingga Sulawesi Tengah.

    Kondisi dinamika atmosfer tersebut dinilai selain mampu meningkatkan pertumbuhan awan penghujan, juga memengaruhi percepatan angin permukaan hingga lebih dari 25 knots, dan gelombang laut tinggi 2,5 – 4 meter di Samudera Hindia barat daya Aceh, Nias, Mentawai-Lampung, Samudera Hindia selatan Banten-NTT, dan Laut Bali.

    BMKG juga melaporkan adanya potensi banjir rob di wilayah pesisir Banten dan Jakarta.

  • Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan

    Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan

    Menko Polkam Budi Gunawan. ANTARA/HO-Humas Kemenko Polkam.

    Menko Polkam tindak pihak yang sengaja bakar hutan untuk buka lahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 04 Agustus 2025 – 09:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan jajarannya akan menindak tegas pihak yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.

    “Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” kata Budi Gunawan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut pria yang akrab disapa BG itu, pemerintah memahami masyarakat ataupun korporasi membutuhkan lahan untuk kebutuhan usaha nya.

    Di sisi lain, pemerintah tidak membenarkan metode membakar lahan untuk membuka lahan karena akan berdampak pada kesehatan masyarakat.

    “Karenanya Bapak Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan,” kata BG.

    BG menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah menyediakan alternatif teknologi modern bagi masyarakat dan perusahaan yang ingin membuka lahan. Program ini mencakup penyediaan alat berat, teknologi land clearing yang ramah lingkungan, dan bantuan teknis dari kementerian terkait

    BG melanjutkan, program bantuan teknologi ini akan diluncurkan secara bertahap di wilayah-wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

    Pemerintah, lanjut dia, juga akan memberikan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha tentang metode pembukaan lahan yang berkelanjutan.

    Dengan adanya upaya ini, BG berharap penggunaan metode pembakaran hutan bisa dikurangi oleh kalangan perusahaan atau individual.

    BG juga tidak lupa mengapresiasi Desk Koordinasi Karhutla yang telah berhasil menekan drastis angka kebakaran hutan dan lahan. Berkat sinergi lintas kementerian dan lembaga, titik api saat ini turun signifikan dibandingkan tahun 2024.

    “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras tim gabungan dari BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BMKG, dan seluruh elemen yang tergabung dalam Desk Karhutla. Koordinasi yang solid dan respons cepat menjadi kunci keberhasilan ini,” tutup BG.

    Sumber : Antara

  • KMP Gading Nusantara Gagal Diperbantukan untuk Urai Kemacetan di Pelabuhan Ketapang

    KMP Gading Nusantara Gagal Diperbantukan untuk Urai Kemacetan di Pelabuhan Ketapang

    KMP Gading Nusantara Gagal Diperbantukan untuk Urai Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
    Tim Redaksi
    BANYUWANGI, KOMPAS.com
    –
    KMP Gading Nusantara
    yang sebelumnya digadang-gadang sebagai kapal bantuan untuk mengurai kemacetan ekstrem di
    Pelabuhan Ketapang

    Banyuwangi
    , Jawa Timur, gagal diperbantukan.
    General Manajer ASDP Ketapang, Yannes Kurniawan membenarkan bahwa kapal milik PT Jembatan Nusantara, anak perusahaan ASDP tersebut gagal sandar.
    “Betul, kami dari ASDP sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurai antrean kendaraan termasuk mendatangkan KMP Gading Nusantara,” kata Yannes, Minggu (3/8/2025).
    Namun, kapal tersebut nyatanya tak sesuai dengan kebutuhan saat ini, karena kapal yang dibutuhkan adalah kapal-kapal yang dapat mengangkut kendaraan Gol. VII ke atas dengan beban lebih dari 35 ton.
    Kendaraan jenis tersebut hanya dapat diangkut melalui Dermaga LCM, sehingga dibutuhkan kapal yang dapat beroperasi di dermaga tersebut.
    “Berdasarkan hasil uji coba sandar KMP Gading Nusantara tidak dapat beroperasi di Dermaga LCM/Plengsengan Ketapang,” ujar Yannes.
    Selain itu, berdasarkan gambar yang dibagikan Yannes, tampak pintu rampa KMP Gading Nusantara terlalu pendek untuk dapat mencapai dermaga LCM Pelabuhan Ketapang.
    Dilansir dari situs Politeknik Pelayaran Semarang,
    ramp door
    pendek yang tidak sampai ke dermaga berisiko membuat kendaraan, terutama yang berukuran besar atau berat, terperosok saat keluar masuk kapal.
    Potensi kerusakan juga terjadi pada ramp door dan kapal akibat benturan yang tidak sesuai, sehingga dapat menghambat kelancaran proses bongkar muat dan membahayakan keselamatan pengguna jasa pelabuhan.
    Kini, usai uji sandar gagal, KMP Gading Nusantara telah kembali ke lintasan Lembar di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Catat! 21 Provinsi Terapkan Pemutihan Pajak Kendaraan Agustus 2025

    Jakarta –

    Beberapa provinsi di Indonesia menerapkan pemutihan pajak kendaraan di bulan Agustus 2025. Selama bulan kemerdekaan ini, lebih dari separuh provinsi di Indonesia menerapkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Setidaknya ada 21 provinsi yang menerapkan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Programnya beda-beda tergantung daerah masing-masing. Ada yang hanya menghapus denda keterlambatan, diskon pajak, bahkan sampai memutihkan denda dan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya serta menghapus pajak progresif.

    Program pemutihan yang dibahas di sini bukan sekadar potongan pajak buat meringankan opsen, tapi juga membebaskan denda, tunggakan, bahkan sampai menghapus pajak progresif.

    Berdasarkan catatan detikOto, saat ini ada 21 provinsi yang menggelar pemutihan. Berikut rinciannya.

    Aceh

    Aceh masih mengadakan program pemutihan pajak kendaraan. Program pemutihan di Aceh digelar sampai akhir tahun.

    Pemutihan pajak di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh No. 37 Tahun 2024 tentang Pembebasan dan/atau Keringanan Pajak Kendaraan dan Dendanya, Pajak Progresif, serta Denda Pajak Air Permukaan. Program yang masih berlangsung di Aceh adalah pembebasan pajak progresif. Kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran PKB dan BBNKB diberikan pembebasan pengenaan pajak progresif selama masa pemberian pembebasan dan/atau keringanan. Pembebasan pembayaran pajak progresif di Aceh dilaksanakan sejak 5 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

    Riau

    Pemerintah Provinsi Riau meluncurkan program keringanan untuk pemilik kendaraan bermotor. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Riau, ada diskon pajak kendaraan sebesar 10 persen khusus wajib pajak yang tidak menunggak pajak selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada diskon 50 persen untuk yang mutasi masuk ke Provinsi Riau. Lalu kalau nunggak pajak bertahun-tahun, cukup bayar dua tahun pokok pajak saja. Program ini berlaku sampai dengan 19 Agustus 2025.

    Sumatera Barat

    Dikutip dari situs resmi Pemprov Sumbar, program pemutihan pajak kendaraan berlaku mulai 25 Juni 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Ada bebas tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor tahun sebelumnya, kecuali masa pajak tahun berjalan. Kemudian pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Lalu pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) kedua. Juga ada pembebasan pajak progresif serta pembebasan denda SWDKLLJ tahun sebelumnya (tidak termasuk tahun berjalan).

    Lampung

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung berlangsung sampai 31 Oktober 2025.

    Program pemutihan yang ditawarkan antara lain bebas tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bekas, bebas pajak progresif, bebas pajak kendaraan 1 tahun ke depan khusus untuk yang mutasi masuk ke Lampung, serta bebas denda pajak kendaraan khusus mutasi masuk.

    Banten

    Pemutihan pajak kendaraan di Banten diperpanjang. Semula pemutihan hanya berlangsung hingga 30 Juni 2025. Namun melihat tingginya antusiasme masyarakat membayar pajak, maka periodenya diperpanjang. Gubernur Banten Andra Soni memutuskan pemutihan pajak kendaraan itu berlanjut pada 1 Juli hingga 31 Oktober 2025.

    Bebas pokok dan sanksi PKB ini diberlakukan bagi yang memiliki tunggakan pajak kendaraan tahun 2024 dan sebelumnya dengan syarat membayar PKB tahun 2025.

    DKI Jakarta

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut memberikan keringanan kepada para pemilik kendaraan. Keringanan yang diberikan berupa pemutihan denda pajak kendaraan. Pemutihan denda pajak kendaraan sekaligus bea balik nama tahun 2025 ini berlaku mulai 14 Juni 2025 dan berakhir pada 31 Agustus 2025. Adapun sanksi administrasi yang dihapus antara lain bunga yang timbul akibat keterlambatan pembayaran pajak terutang dan/atau denda yang timbul akibat keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor. Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan kebijakan ini karena diberikan otomatis oleh sistem ketika mereka melakukan pembayaran.

    Jawa Barat

    Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat juga diperpanjang. Sejatinya pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat berakhir pada 30 Juni 2025 seperti halnya Banten. Namun masih banyak masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Walhasil, program pemutihan pajak kendaraan pun diputuskan untuk lanjut.

    “Karena antrean orang yang membayar pajak kendaraan motornya yang tertunggak masih panjang, kami memperpanjang masa berlaku pengampunan pajak bagi penunggak pajak kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat,”kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar pemutihan pajak kendaraan hingga akhir bulan September 2025.

    Yogyakarta

    Dikutip dari akun Instagram Samsat Sleman, mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2025 ada pemutihan pajak kendaraan di Yogyakarta. Tiga program pemutihan yang diadakan di Yogyakarta antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama kendaraan bermotor, serta bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan sebelumnya.

    Jawa Timur

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan ini berlaku mula 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025.

    Dikutip dari akun Instagram Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, yang berhak mendapat bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya adalah roda dua wajib pajak kurang mampu yang masuk data penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrem (P3KE) dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000; roda dua ojek online, serta roda 3 dengan PKB pokok maksimal Rp 500.000. Jadwal pemutihan pajak kendaraan dimulai 14 Juli hingga 31 Agustus 2025.

    Pemprov Jatim juga memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB sampai 31 Desember 2025, termasuk kendaraan angkutan umum, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Selain itu, ada bebas sanksi administratif, bebas pajak progresif, diskon SWDKLLJ dari Jasa Raharja, bahkan bebas denda untuk SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.

    Bali

    Pemerintah Provinsi Bali telah menghapus penerapan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Progresif untuk kendaraan sudah tidak dikenakan lagi atau dihapuskan.

    Nusa Tenggara Barat

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan program diskon pajak kendaraan bermotor (PKB). Diskon pajak ini dibagi menjadi enam klaster dan berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2025.

    Seperti dikutip detikBali, berikut enam klaster dalam gebyar diskon pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar Pemprov NTB hingga 30 September 2025:

    Diskon 25 persen untuk wajib pajak 4 tahun tanpa terlambat periode tahun 2021-2024.Diskon 25 persen tunggakan PKB tahun 2021-2024.Pemutihan tunggakan PKB dari tahun 2019 ke bawah.Pembebasan pajak untuk masyarakat miskin, veteran, dan kaum disabilitas.Diskon 50 persen bagi kendaraan yayasan, pondok pesantren dan lembaga sosial.Pembebasan pajak kendaraan luar NTB yang mutasi ke NTB.Nusa Tenggara Timur

    Dikutip dari akun Instagram Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur (NTT), ada program pemutihan di NTT pada bulan ini. Program pemutihan di NTT berlaku mulai 28 Juli sampai 30 September 2025. Adapun program pemutihan di NTT antara lain 100% bebas denda pajak kendaraan bermotor, 100% bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, 100% bebas pajak progresif, diskon 50% tunggakan PKB, diskon 50% PKB (kendaraan mutasi masuk dari luar NTT), diskon 24,6% dasar pengenaan PKB, diskon 24,0% dasar pengenaan BBNKB R2/R3, serta diskon 29,0% dasar pengenaan BBNKB R4, R6, dst.

    Kalimantan Barat

    Dilansir Instagram Bapenda Pontianak, Pemprov Kalimantan Barat memberikan pemutihan pajak kendaraan sampai 20 Desember 2025. Program pemutihan di Kalimantan Barat antara lain bebas denda pajak kendaraan bermotor dan opsen PKB, bebas pajak progresif, diskon 5% pokok PKB untuk kendaraan yang taat pajak dan membayar sebelum jatuh tempo, diskon 50% pokok PKB untuk 1 masa pajak yang melakukan mutasi masuk ke Kalbar, gratis bea balik nama kendaraan bekas, diskon 25% pokok pajak kendaraan yang menunggak 4 tahun, serta diskon 40% pokok pajak kendaraan yang menunggak 5 tahun.

    Kalimantan Tengah

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangka memperingati Hari Jadi Kalimantan Tengah ke-68 dan HUT RI. Program pemutihan di Kalimantan Tengah baru akan dimulai pada 23 Juni sampai dengan 23 September 2025.

    Pemilik kendaraan cukup membayar pajak kendaraan bermotor tahun berjalan tanpa dikenakan denda atau bea balik nama untuk mutasi dari luar provinsi maupun balik nama kedua (BBNKB II). Pembebasan juga berlaku untuk pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan denda SWDKLLJ tahun lalu.

    Namun, biaya pokok SWDKLLJ serta bea balik nama kendaraan dan mutasi tetap menjadi kewajiban yang harus dibayarkan sesuai ketentuan.

    Kalimantan Selatan

    Pemprov Kalimantan Selatan memperpanjang keringanan pajak kendaraan. Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kalimantan Selatan, ada diskon sebesar 25 persen atas pokok pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan pribadi dan diskon sebesar 34,17 persen atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor. Program itu diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2025. Kali ini juga ada program pembebasan seluruh tunggakan dan denda PKB, wajib pajak hanya cukup membayar pajak tahun berjalan saja.

    Kalimantan Utara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Kaltara, program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Utara berlaku mulai 1 Agustus sampai 30 September 2025. Program yang berlaku antara lain pembebasan denda administrasi PKB, penghapusan denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya, diskon pokok PKB untuk pemilik kendaraan yang membayar sebelum jatuh tempo dan yang menunggak pajak, diskon BBNKB I untuk jenis kendaraan truk serta diskon pokok PKB untuk kendaraan mutasi masuk ke Kalimantan Utara.

    Sulawesi Selatan

    Dikutip dari akun Instagram resmi Bapenda Sulsel, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengadakan program diskon pajak dan bebas denda. Keuntungan yang bisa didapatkan antara lain diskon PKB 9,5 persen untuk masa pajak 2025, bebas denda PKB, potongan tunggakan PKB di atas 1 tahun (25% untuk kendaraan dari kabupaten/kota dalam wilayah Sulsel, 50% untuk kendaraan dari luar wilayah Sulsel).

    Program pemutihan di Sulawesi Selatan berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

    Sulawesi Tenggara

    Dikutip dari akun Instagram Bapenda Sultra, ada keringanan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor khusus untuk pelajar atau mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Program itu menghapus tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup penghapusan denda dan tunggakan pajak yang berlaku hingga April 2026.

    Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025, denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya dihapuskan bagi pelajar dan mahasiswa. Tujuannya adalah membantu anak muda fokus mengejar cita-cita tanpa beban administrasi pajak.

    Papua

    Dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Papua memberikan relaksasi kebijakan pajak kepada masyarakat Papua berupa Pembebasan Denda Pajak dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 5%-40%. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Mei s.d 29 Agustus 2025.

    Pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak akan dihapuskan denda pajaknya dan juga diberikan pengurangan atau diskon Pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% bagi wajib pajak yang menunggak pajak dua tahun atau lebih.

    Juga diberikan diskon pokok pajak sebesar 40% bagi pemilik kendaraan yang daftar Mutasi Masuk Antar Provinsi.

    Selain itu diberikan juga diskon pokok pajak sebesar 5% – 40% untuk pendaftaran Balik Nama Kendaraan Bermotor.

    Program pembebasan denda dan diskon pokok pajak ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor atas kewajiban pajaknya dan juga menertibkan administrasi kepemilikan kendaraan yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan PAD melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

    Papua Barat

    Berdasarkan unggahan Bapenda Papua Barat, ada program pemutihan pajak kendaraan sampai dengan 20 Desember 2025. Program pemutihan yang ditawarkan antara lain penghapusan sanksi administratif atau denda PKB masa tahun pajak 2024 ke bawah, serta pengurangan pokok pajak kendaraan tahun 2025 dan BBNKB.

    Papua Selatan

    Papua Selatan juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada periode 25 Juni sampai 25 Agustus 2025. Program yang ditawarkan antara lain bebas pokok tunggakan pajak kendaraan, bebas denda pajak kendaraan, bebas denda bea balik nama, dan bebas bea balik nama kendaraan bekas. Syaratnya cukup bayar pajak tahun berjalan saja.

    (rgr/mhg)

  • Gerak cepat pemerintah dan Pertamina atasi dampak penutupan Gumitir

    Gerak cepat pemerintah dan Pertamina atasi dampak penutupan Gumitir

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali menutup total jalan nasional di jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dengan Banyuwangi, Jawa Timur, selama dua bulan, sejak 24 Juli hingga 24 September 2025.

    Penutupan jalan tersebut dilakukan karena kondisinya mengkhawatirkan dan membahayakan keselamatan pengguna, sehingga dilakukan perbaikan di ruas Sumberjati-batas Kabupaten Banyuwangi di KM 233+500 yang dikenal sebagai tikungan Mbah Singo, sepanjang 115 meter.

    Perbaikan jalur Gumitir, meliputi penanganan longsoran dengan perkuatan lereng bawah menggunakan konstruksi bored pile sebanyak 55 titik, sepanjang 115 meter dan perbaikan geometri jalan untuk keselamatan pengguna.

    Setelah ditutup total pada Kamis (24/7) pukul 00.00 WIB, arus lalu lintas di jalur pantai utara (pantura) Kabupaten Situbondo macet panjang karena semua kendaraan roda empat atau lebih dari arah Surabaya menuju Kabupaten Banyuwangi atau sebaliknya, menggunakan jalur alternatif di wilayah itu.

    Penutupan jalur Gumitir tersebut juga menyebabkan arus distribusi BBM ke Jember dan sekitarnya terganggu. Pertamina menyebutkan bahwa 41 SPBU di Jember dan 8 SPBU di Kabupaten Bondowoso terdampak, sehingga antrean panjang sempat terjadi di hampir seluruh SPBU di dua wilayah itu.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Ahad Rahedi mengatakan bahwa pihaknya menggunakan rute alternatif, yakni Banyuwangi-Situbondo-Bondowoso-Jember untuk pengiriman BBM. Sebelumnya, distribusi BBM dari Banyuwangi bisa langsung ke Jember melalui jalur Gumitir.

    Mengantisipasi akibat penutupan jalur Gumitir itu, Pertamina juga berkoordinasi dengan Satlantas dan Polres di daerah itu untuk memprioritaskan kendaraan pengangkutan BBM dan elpiji yang terdampak. Selain itu, imbas kemacetan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mengakibatkan distribusi BBM ke Jember dan sekitarnya, yang semula hanya membutuhkan waktu 4 jam, bertambah menjadi 11 jam.

    Sekolah daring

    Terganggunya distribusi BBM menyebabkan kelangkaan bahan bakar hampir terjadi di seluruh SPBU Jember, bahkan antrean di sejumlah SPBU mencapai hingga 2 kilometer dan sebagian warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan BBM.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan

    Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan

    Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq memberikan arahan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Kalbar, Sabtu (2/8/2025) ANTARA/HO-KLH

    Pemerintah prioritaskan percepatan tangani kebakaran hutan dan lahan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 02 Agustus 2025 – 19:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Lingkungan Hidup LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (LH/BPLH), Hanfi Faisol Nurofiq memastikan pemerintah melakukan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai prioritas utama untuk mencegah meluasnya kerusakan ekosistem.

    “Kecepatan dan ketepatan sangat menentukan. Begitu muncul titik api, harus segera dipadamkan agar tidak berkembang menjadi kebakaran besar, apalagi di lahan gambut yang membutuhkan upaya luar biasa untuk mengendalikannya,” kata Menteri Hanif dalam pernyataan diterima di Jakarta, Sabtu.

    Berbicara saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla di Pontianak, Kalimatan Barat, Hanif mengatakan percepatan penanganan karhutla menjadi prioritas utama.

    Setiap titik api yang cepat dipadamkan diyakini dapat mencegah pencemaran udara, kerusakan ekosistem, dan meluasnya kebakaran, terutama di lahan gambut yang sangat rentan.

    Khusus di Kalimantan Barat, dia menyoroti per 31 Juli 2025, sebanyak 1.500 hotspot atau titik panas terpantau di wilayah itu dengan 297 titik berstatus kepercayaan tinggi. Sebanyak 258 kejadian kebakaran telah terjadi dengan luas terdampak mencapai 989 hektare, terutama di lahan mineral dan gambut di Kabupaten Sambas, Mempawah dan Kubu Raya.

    Sejak penetapan Status Siaga Darurat Karhutla pada 17 April 2025, KLH/BPLH mengoordinasikan langkah-langkah terpadu. Tiga unit pesawat water bombing telah dikerahkan di Mempawah dan Kubu Raya sejak 27 Juli 2025, didukung patroli udara dan operasi modifikasi cuaca. Patroli darat dan pemadaman juga intensif dilakukan oleh TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta Masyarakat Peduli Api.

    Dalam aspek penegakan hukum, Menteri Hanif menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan. Temuan di lapangan akan ditindaklanjuti secara hukum tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku individu maupun korporasi pemegang konsesi.

    Dalam pernyataan serupa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri LH/Kepala BPLH beserta seluruh tim, dengan menyoroti keberhasilan percepatan penanganan karhutla di Provinsi Riau yang selesai dalam waktu lima hari setelah kedatangan Menteri LH/Kepala BPLH.

    Dia berharap agar hal serupa bisa direplikasikan di Provinsi Kalimantan Barat.

    “Saya mengapresiasi komitmen dan sinergi yang ditunjukkan oleh Menteri Hanif dan seluruh jajaran KLH/BPLH mengatasi karhutla. Kami berharap pola kerja sama serta kecepatan bisa direplikasi di Kalimantan Barat seperti halnya yang sudah dilakukan di Provinsi Riau,” ujar Suharyanto​​​​​​​.

    Sumber : Antara