provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Hanyut saat Banjir Rob, Bocah 10 Tahun di Pontianak Ditemukan Tewas

    Hanyut saat Banjir Rob, Bocah 10 Tahun di Pontianak Ditemukan Tewas

    Pontianak

    Seorang bocah berinusial B (10) dilaporkan hilang saat banjir rob menerjang sejumlah wilayah di Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Bocah itu lalu ditemukan tewas sehari kemudian.

    Kapolsek Pontianak Selatan AKP Inayatun Nurhasanah mengatakan, korban dilaporkan hilang pada Senin (8/12) sore. Saksi lain mengaku terlihat kali melihat korban pada pukul 16.00 WIB sedang mengambil jambu air di depan rumahnya sebelum pergi mengaji.

    “Hasil pemeriksaan saksi, diketahui korban sempat terlihat bermain air pasang bersama keponakannya di kawasan Komplek Suprapto Dalam pada pukul 10 pagi,” kata Inayatun dilansir detikKalimantan, Selasa (9/12/2025).

    Pencarian korban sempat dihentikan lantaran sudah larut malam. Keesokan harinya, korban ditemukan mengapung di tepian sungai, Gang Suprapto Dalam, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan.

    Setelah dievakuasi, korban dipastikan telah meninggal dunia dan dibawa ke rumah duka. Berdasarkan pemeriksaan tim Inafis Polresta Pontianak, tidak ditemukan adanya tanda kekerasan dan korban diduga meninggal akibat kehabisan napas karena tenggelam.

    (wnv/eva)

  • Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Kinerja Semakin Agresif, PTP Nonpetikemas Catatkan Pertumbuhan

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) mencatat pertumbuhan kinerja perusahaan Laba sebesar 46% hingga Oktober 2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi perusahaan dalam menjalankan strategi transformasi layanan pelabuhan yang adaptif dan berkelanjutan.

    Selain itu, PTP Nonpetikemas juga memperluas bisnis jasa kepelabuhanan melalui pengelolaan kegiatan shorebase untuk mendukung operasi hulu migas (upstream). Ekspansi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya logistik bagi para pengguna jasa.

    PTP Nonpetikemas terus meningkatkan kualitas operasional melalui optimalisasi bongkar muat, penataan alur logistik, dan efisiensi waktu sandar kapal untuk memperkuat kepercayaan pengguna jasa, sekaligus melakukan standarisasi, sistemisasi, dan integrasi layanan di seluruh pelabuhan sejak 2023–2024 yang dibangun di atas enam pilar utama proses, teknologi, peralatan, HSSE, infrastruktur, dan penguatan SDM serta mengimplementasikan sistem PTOS-M yang memperlancar layanan tanpa antrian, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong transparansi serta keselamatan kerja di seluruh proses penanganan kargo.

    Kinerja Cabang PTP Nonpetikemas Meningkat

    Hingga akhir Oktober 2025, total realisasi throughput PTP Nonpetikemas mencapai 37,67 juta ton/m³, tumbuh 2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Komposisi throughput didominasi oleh curah kering (45%), diikuti general cargo (26%), curah cair (23%), dan bag cargo (6%).

    Sejumlah cabang PTP Nonpetikemas mencatat realisasi throughput yang memuaskan hingga Oktober 2025. Cabang Tanjung Priok membukukan realisasi penanganan general cargo sebesar 7,7 juta ton, atau tumbuh 10,12% dari realisasi tahun lalu sebesar 6,9 juta ton. Cabang Teluk Bayur juga mencatat hasil positif pada curah cair dengan realisasi 2,6 juta ton, atau tumbuh 14,21% dari realisasi tahun lalu sebesar 2,3 juta ton. Sementara itu, Cabang Jambi menunjukkan pertumbuhan signifikan pada curah cair dengan realisasi 917 ribu ton, tumbuh 65,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 556 ribu ton. Pada kemasan bag cargo, Cabang Teluk Bayur tumbuh 10%, dengan realisasi 571 ribu ton terhadap realisasi tahun lalu sebesar 519 ribu ton.

    Peningkatan produktivitas kinerja operasional dalam satuan Ton/Ship/Day (T/S/D) di berbagai cabang Pelabuhan, terlihat dengan capaian tertinggi diraih Cabang Tanjung Priok pada segmen general cargo sebesar 3.558 T/S/D lebih tinggi 10% dari target RKAP sebesar 3.225 T/S/D, diikuti Teluk Bayur pada curah cair dengan realisasi sebesar 5.154 T/S/D atau lebih tinggi 39% dari RKAP sebesar 3.718 T/S/D, capaian ini juga diikuti di Cabang Banten dengan realisasi sebesar 3.560 T/S/D lebih tinggi 32% dari target RKAP sebesar 2.704 T/S/D. Bengkulu menorehkan hasil impresif pada curah kering sebesar 7.274 T/S/D atau lebih tinggi 63% dari target sebesar 4.472 T/S/D.

    Peningkatan Layanan Terminal Kijing Kalimantan Barat

    Sejak dikelola PTP Nonpetikemas pada 1 Agustus 2022, Terminal Kijing di Mempawah berkembang menjadi simpul logistik strategis dengan kapasitas hingga 15 kapal, fasilitas modern untuk menangani berbagai komoditas nonpetikemas, serta peran vital dalam mendukung rantai pasok Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah dan ekspor produk turunan CPO yang ditopang ekosistem sawit regional. Kinerjanya terus menanjak dengan throughput yang tumbuh dari 2,27 juta ton pada 2023 menjadi 3,09 juta ton pada 2024, diproyeksikan menembus 4 juta ton pada 2025 dimana hingga Oktober 2025 telah mencapai 3,9 juta ton, didominasi curah kering sebesar 2,049 juta ton dengan lonjakan pertumbuhan 342 persen dan produktivitas rata-rata 3.620 ton per ship per day.

    Fokus pada Penerapan HSSE dan GCG

    Tak hanya berfokus pada kinerja keuangan dan operasional, PTP Nonpetikemas juga berhasil mempertahankan predikat zero accident hingga Oktober 2025. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata penerapan standar Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) yang konsisten di seluruh cabang, melalui berbagai inisiatif peningkatan budaya keselamatan kerja, pelatihan rutin, serta pengawasan ketat terhadap prosedur operasi. Dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) konsisten menerapkan prinsip GCG untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing tinggi.

    Indra Hidayat Sani Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, menyampaikan bahwa capaian positif ini merupakan hasil sinergi seluruh insan perusahaan dalam menjalankan transformasi secara konsisten dan berintegritas.

    “Pencapaian hingga Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa arah transformasi yang kami jalankan sudah berada di jalur yang tepat. Kami tidak hanya berfokus pada pertumbuhan volume, tetapi juga memastikan setiap proses bisnis berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Ke depan, PTP Nonpetikemas akan terus memperkuat kapabilitas operasional dan inovasi layanan untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pemangku kepentingan,” ujar Indra

    Dengan kombinasi kinerja operasional yang solid, komitmen terhadap keselamatan kerja, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, PTP Nonpetikemas optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir 2025.

    Peduli PTP Nonpetikemas Lewat TJSL

    Sebagai wujud komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PTP Nonpetikemas merealisasikan sejumlah program di bidang Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMK), pendidikan, lingkungan dan sosial. Sejumlah inisiatif juga dijalankan sebagai bagian dari creating shared value (CSV), di antaranya melalui program TJSL PTP EduPort: Magang Berkarya & Inovasi Bersama di Terminal Kijing serta program Bantuan Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Pekerja Harian. Selain itu, PTP Nonpetikemas turut menyalurkan bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) serta melaksanakan pelatihan HSSE melalui program PTP Peduli K3 di seluruh cabang, guna meningkatkan keselamatan dan awareness bagi tenaga kerja bongkar muat di lingkungan perusahaan.

  • Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    Legislator PDIP Usul Anggaran MBG Tak Terserap Dialihkan ke Bencana Sumatera

    JAKARTA – Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Lasarus mengusulkan agar pemerintah mengalihkan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap untuk dana bantuan korban bencana Sumatera. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penanganan pascabencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.  

    “Kalau mau, masih ada dana di mana, maka saya pernah ngomong kemarin, udah keluarin tuh duit yang ada di BI. Kemudian mungkin ada yang di MBG yang tidak terserap sampai tanggal segini, misalnya masih ada sisa berapa ratus miliar misalnya MBG yang belum terserap. Atau masih berapa triliun yang belum terserap misalnya. Ya sudah, semua alokasikan ke lokasi bencana,” ujar Lasarus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Desember. 

    Lasarus menilai bantuan pemerintah sebesar Rp4 miliar per kabupaten, dan Rp20 miliar per provinsi terlalu sedikit. Pasalnya, banyak daerah terisolir lantaran akses utamanya terputus, belum lagi banyak pemotongan anggaran untuk daerah.  

    “Saya rasa pemerintah hari ini harus memberi kekuatan kepada daerah. Presiden kan kemarin saya dapat informasi membantu Rp4 miliar per kabupaten. Rp4 miliar per kabupaten itu nggak ada apa-apanya deh, kalau untuk lapangan,” tegas Lasarus. 

    “Iya kan? Kita bikin satu bog aja, untuk sungai, itu bisa Rp4 miliar. Iya kan? Ini ada berapa banyak jembatan yang putus, jalan yang hancur, rumah yang rusak. Terus fiskal daerah kan kita tau semua, DAK dipotong, DAU dipotong, saya ngomong apa adanya ini,” lanjut legislator PDIP dapil Kalimantan Barat itu. 

    Lasarus mengungkapkan, dirinya mendapat informasi dari Menteri PU bahwa pemulihan Kota Padang  butuh anggaran Rp13 triliun. Sehingga menurutnya, anggaran Rp4 miliar masih jauh untuk pemulihan. 

    “Rp13 triliun hanya untuk Sumatera Barat, belum Aceh lebih parah lho. Aceh itu lebih parah dari Sumatera Barat. Kemudian juga Sumatera Utara itu juga beda-beda tipis sama Aceh. Ini pasti butuh rekonstruksi lebih besar,” ungkapnya.

    Oleh karena itu, Lasarus menyatakan, Komisi V DPR akan langsung meninjau lokasi pada 10 Desember mendatang. “Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah,” pungkasnya.

  • Sumatra Banjir Besar, Bareskrim Periksa PT TBS Usut Asal-usul Gelondongan Kayu

    Sumatra Banjir Besar, Bareskrim Periksa PT TBS Usut Asal-usul Gelondongan Kayu

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

    Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

    “Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

    Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

    Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

    Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

    Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

    Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Cita Rasa Thailand di Setiap Sajian, Kolaborasi Spesial Yummy Choice dan Chef Jesselyn

    Cita Rasa Thailand di Setiap Sajian, Kolaborasi Spesial Yummy Choice dan Chef Jesselyn

    Tiga menu kolaborasi yang dihadirkan adalah Thai Chicken Popcorn, olahan daging paha ayam boneless bercita rasa gurih dan aromatik dengan balutan rempah Thailand; Nasi Goreng Tom yum, nasi goreng dengan bumbu tom yum khas yang asam pedas segar dilengkapi topping otak-otak Singapura dan telur ceplok; serta Nasi Lemak Ayam Rempah, perpaduan nasi gurih santan dengan ayam rempah aromatik yang diolah dengan serai, lengkuas, dan bumbu pilihan.

    Kini, ketiga menu kolaborasi Yummy Choice Indomaret x Chef Jesselyn sudah dapat dinikmati di berbagai jaringan Indomaret di antaranya Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Bali, Medan, Makassar, Bandar Lampung, Pekanbaru, Manado, Banjarmasin, Batam, Bengkulu, Palembang, Pontianak, dan Samarinda. Layaknya rempah yang menyatukan aroma dan rasa, kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan antara dua budaya kuliner, sekaligus menghadirkan santapan lezat yang praktis, hangat, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Saatnya merasakan sendiri kelezatan Thai Cuisine ala Chef Jesselyn yang praktis dan terjangkau bersama Yummy Choice Indomaret. Untuk mengecek lokasi toko Indomaret terdekat yang menjual produk kolaborasi Yummy Choice Indomaret x Chef Jesselyn, konsumen dapat melihat di link pada bio media sosial (instagram dan tiktok) @yummychoice.id.

  • Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

    Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

    Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

    Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin. 

    Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

    Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

  • 35 Ribu Armada Transportasi Siap Tampung Penumpang di Nataru

    35 Ribu Armada Transportasi Siap Tampung Penumpang di Nataru

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Terdapat 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35 ribu lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan transportasi darat. Terdiri dari 31.433 unit bus dan 117 terminal. Kemudian transportasi laut, dengan 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi.

    Lalu transportasi kereta api, dengan 2.670 kereta api dalam jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Transportasi Udara, yakni 368 unit pesawat dan 257 bandara.

    Selanjutnya, transportasi penyeberangan yang terdiri dari 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan).

    “Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk,” imbuh Menhub.

     

  • Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Tamhut Jakbar sudah remajakan 9.000 pohon lebih selama 2025

    Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Sudin Tamhut) Jakarta Barat sudah meremajakan sebanyak 9.122 pohon selama 2025 untuk mengantisipasi pohon tumbang di wilayah setempat.

    “Selama sebelas bulan kami telah menangani sebanyak 9.122 pohon yang tersebar di 56 kelurahan dan delapan kecamatan se-Jakarta Barat,” kata Kepala Sudin Tamhut Jakarta Barat, Dirja Kusuma di Jakarta, Senin.

    Dirja menjelaskan, peremajaan pohon meliputi pemangkasan, penebangan serta evakuasi pohon sempal.

    “Jenis-jenisnya itu ada angsana, akasia, palem, ketapang, glodokan, mangga, beringin, jambu air, asam kranji dan sebagainya,” kata dia.

    Mulai Januari hingga November 2025, Sudin Tamhut melakukan pemangkasan ringan terhadap 4.052 pohon, pemangkasan sedang 2.699 pohon, dan pemangkasan berat 1.817 pohon.

    “Sedangkan yang ditebang sebanyak 197, sempal 128 pohon dan tumbang 229 pohon,” ujar Dirja.

    Dirja menambahkan, untuk melakukan peremajaan, pihaknya menerjunkan 12 tim dengan total 80 personel yang menyebar di sejumlah titik di Jakarta Barat.

    “PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan) untuk tupoksi toping (pemangkasan) kita ada 80 orang, dibagi menjadi 12 tim. Mereka bekerja memangkas pohon bermasalah atau berpotensi tumbang dan membahayakan,” ujar dia.

    Adapun warga dapat melaporkan pohon bermasalah di wilayah Jakarta melalui sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM).

    Cara melapor lewat CRM salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Langkah pertama adalah mengunduh dan membuka aplikasi JAKI. Kemudian ketuk ikon kamera pada bagian bawah layar beranda.

    Setelah itu memilih laporan secara privat atau publik. Kemudian mengambil gambar hal yang mau dilaporkan, lalu pilih kategori dan isi detail keterangan sampai lokasi secara detail. Selanjutnya tekan tombol kirim.

    Petugas Sudin Tamhut akan menerima laporan tersebut dan selanjutnya akan ditangani.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.

    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 

    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:
    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.

    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.

    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     
    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     
    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.

    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     
    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.
     
    Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai. 
     
    Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut. 

    Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:

    1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

    Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.
     
    “Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.
     
    Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.
     

     

    2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

    Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.
     

    3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

    Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.
     

    4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

    Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.
     
    Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.
     

    5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

    Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)