Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya Nasional 23 Oktober 2025

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya Nasional 23 Oktober 2025

    Jaksa Agung Lantik 17 Kajati dan 20 Pejabat Eselon II, Ini Daftarnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin melantik 17 Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan 20 pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
    Dalam amanatnya, Burhanuddin menegaskan, pelantikan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penegasan tanggung jawab moral, profesional, dan institusional bagi setiap insan Adhyaksa.
    Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan mampu menjawab tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks.
    “Pergantian pejabat merupakan hal wajar dalam rangka penyesuaian dan peningkatan kinerja institusi, serta bagian dari dinamika untuk mewujudkan visi dan misi Kejaksaan,” ujar dia.
    Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
    • Chaerul Amir sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer
    • Ahelya Abustam sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Andi Muhammad Taufik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan
    • Rina Virawati sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Yulianto sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
    • Agus Salim sebagai Inspektur Keuangan II Jaksa Agung Muda Pengawasan
    • Agoes Soenanto Prasetyo sebagai Direktur C Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Sufari sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara
    • Jacop Hendrik Pattipeilohy sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara
    • Bernadeta Maria Erna Elastiyani sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
    • I Gde Ngurah Sriada sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta
    • Rudy Irmawan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
    • Roch Adi Wibowo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur
    • Sugeng Hariadi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
    • Yuni Daru Winarsih sebagai Direktur Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Sutikno sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
    • Didik Farkhan Alisyahdi sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
    • Muhibuddin sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
    • Riono Budisantoso sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
    • Zet Tadung Allo sebagai Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Pidana Militer
    • Chatarina Muliana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali
    • Ketut Sumedana sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
    • Hermon Dekristo sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
    • Yudi Indra Gunawan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara
    • Tiyas Widiarto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
    • Emilwan Ridwan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
    • Siswanto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
    • Ikhwan Nul Hakim sebagai Direktur Perdata Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Zulfikar Tanjung sebagai Direktur B Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Dedie Tri Hariyadi sebagai Direktur HAM Berat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
    • Roberthus Melchisedek Tacoy sebagai Direktur E Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    • Sofyan sebagai Kepala Pusat Penyelesaian Aset Badan Pemulihan Aset
    • Muhammad Yusfidli A sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Jefferdian sebagai Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Transiswara Adhi sebagai Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Dwi Antoro sebagai Kepala Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan
    • Sumurung Pandapotan Simaremare sebagai Direktur I Jaksa Agung Muda Intelijen
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    RI Dikepung Ribuan Tambang Ilegal, Ini Buktinya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan praktik pertambangan ilegal di Indonesia. Sampai sejauh ini, Indonesia mengalami kerugian yang fantastis akibat ulah pertambangan ilegal tersebut.

    Presiden Prabowo bahkan mencatat, nilai kerugian yang diperoleh bisa mencapai Rp800-an triliun selama 20 tahun ini. Maka, tugas untuk memberantas pertambangan ilegal tak akan berhenti.

    “Masih banyak tambang yang ilegal, kerugian kita juga mungkin puluhan triliun atau ratusan triliun,” tegas Prabowo saat mengunjungi Kejaksaan Agung (Kejagung), Senin (20/10/2025).

    “Negara apa yang kita bisa bangun dengan hal-hal seperti itu. Ilegal tambang, ilegal komunitas, lainnya dengan segala bentuk cara dan modusnya. Ada under invoicing ada over invoicing, intinya miss invoicing yaitu penipuan. Nipu pada bangsa Indonesia yang sudah begitu baik memberi, fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Jadi, saya kira intinya itu,” tandas Prabowo.

    Temuan KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keberadaan aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di dekat Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut merupakan tambang komoditas emas yang lokasinya hanya 1 jam dari Mandalika.

    Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria menyebutkan tambang emas ilegal di Lombok tersebut memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari.

    “Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, dikutip Kamis (23/10/2025).

    KPK menemukan keberadaan tambang emas ilegal tersebut tepatnya pada 4 Oktober 2024 lalu. Sayangnya, pihaknya sudah mencoba untuk melakukan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang emas ilegal tersebut, namun prosesnya diklaim tidak mudah.

    “Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya. Belum lagi, bahkan pihaknya menemukan lebih banyak tambang ilegal yang lebih besar lagi.

    Temuan Polri

    Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membeberkan bahwa saat ini tercatat sebanyak 1.517 pertambangan tanpa izin (PETI) alias tambang ilegal tersebar di Indonesia. Secara keseluruhan, Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah yang paling banyak menjamur pertambangan ilegal.

    Wadirtipidter Bareskrim Polri Feby Dapot Hutagalung mengatakan, hampir seluruh daerah di Indonesia terdapat aktivitas pertambangan ilegal. Berdasarkan catatannya, pertambangan ilegal tersebut tersebar di 35 provinsi Tanah Air.

    “Ada kurang lebih 1.517 hasil pemetaan kami di tahun 2025 yang tersebar di 35 provinsi di mana dari komoditas mulai dari emas, pasir, galian tanah, batu bara, andesit, timah dan seluruhnya,” ungkap Feby dalam acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

    Menurutnya, Indonesia sejatinya kaya akan sumber daya alam, namun sayang pemanfaatannya tidak diiringi dengan pengawasan yang tepat. Bahkan, pertambangan ilegal yang tersebar itu ‘dibekingi’ oleh oknum aparat penegak hukum, tidak terkecuali dari pihak kepolisian.

    “Bagaimana permasalahan-permasalahan di tingkat residu seperti konflik sosial, bagaimana budaya dan seterusnya ini merupakan suatu hal yang harus dipecahkan dan dicarikan solusinya,” imbuhnya.

    Hal itu dinilai menjadi permasalahan krusial yang harus dibenahi dengan penindakan tegas.

    “Sebagian besar ada yang dibekingi oleh oknum, baiknya oknum Polri, kemudian ada yang dibekingi oleh mohon maaf dari partai, ada yang dibekingi oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat dan seterusnya,” tandasnya.

    Berikut data Bareskrim Polri perihal wilayah RI yang menjamur kegiatan pertambangan ilegal:

    Aceh (emas): 65 PETI

    Sumatera Utara (emas, pasir, galian tanah): 396 PETI

    Sumatera Barat (emas): 4 PETI

    Sumatera Selatan (batu bara): 7 PETI

    Riau (tanah, batu bara, emas): 14 PETI

    Jambi (emas): 18 PETI

    Lampung (pasir, batu bara, andesit, emas): 32 PETI

    Bangka Belitung (timah): 116 PETI

    Banten (emas, galian c): 4 PETI

    Jawa Barat (pasir, tanah merah, batu kapur, andesit, emas, marmer, bentonit): 314 PETI

    Jawa Tengah (galian c, andesit, batu kapur): 25 PETI

    DIY (galian c): 3 PETI

    Jawa Timur (galian c, tanah urug, batu kapur): 23 PETI

    Bali (batu, emas): 2 PETI

    Nusa Tenggara Barat (emas, mangan, logam mulia): 32 PETI

    Nusa Tenggara Timur (mangan, galian c, logam mulia): 31 PETI

    Kalimantan Timur (batu bara): 57 PETI

    Kalimantan Barat (emas, bauksit, batu bara): 19 PETI

    Kalimantan Tengah (emas): 133 PETI

    Kalimantan Selatan (batu bara): 230 PETI

    Kalimantan Utara (emas): 2 PETI

    Sulawesi Selatan (galian c, emas): 4 PETI

    Sulawesi Utara (emas): 11 PETI

    Sulawesi Tengah (emas, galian c): 9 PETI

    Sulawesi Tenggara (nikel): 6 PETI

    Sulawesi Barat (emas): 70 PETI

    Gorontalo (batu hitam): 7 PETI

    Maluku (emas): 2 PETI

    Maluku Utara (emas): 7 PETI

    Papua Selatan (logam/mineral): 13 PETI

    Papua Barat (emas, mineral logam lain, migas): 83 PETI

    Papua Tengah (emas): 1 PETI

    Papua Barat Daya (emas): 5 PETI.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    OPINI: Dari ‘Serakahnomics’ke Reformasi Sistemik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah prestasi berhasil dicapai, meskipun masih ada tantangan yang perlu diselesaikan.

    Salah satu prestasi yang perlu diangkat ke permukaan adalah soal komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Data kinerja penegakan hukum terkait kasus korupsi (20 Oktober 2024—26 April 2025) misalnya menyebutkan, sejumlah kasus besar dan kakap berhasil terbongkar.

    Seperti kasus tata niaga Pertamina yang ditaksir kerugian negara mencapai Rp968 triliun, korupsi tata kelola sawit (sekitar 3 juta hektare/ha), termasuk Duta Palma 221.870 ha yang disita dengan potensi kerugian negara Rp1.000 triliun. Begitu pula dengan kasus korupsi PLTU Kalimantan Barat (Rp1,3 triliun), kasus pemberian kredit LPEI (Rp11 trilun), kasus kerja sama ASDP (Rp893 miliar), kasus pengadaan iklan BJB (Rp222 miliar), dan lain sebagainya.

    Di bawah pemerintahan Prabowo, tercatat bahwa Kejaksaan RI telah menetapkan 490 kasus baru dan 648 tersangka baru, sementara Kepolisian RI menetapkan 73 kasus baru dan 156 tersangka baru. Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 20 kasus baru dan 56 tersangka baru. Data ini tentu mencengangkan, karena tidak hanya begitu banyak kasus yang terbongkar, tetapi potensi kerugian negara dalam kasus megakorupsi ini mencapai ribuan triliun rupiah.

    Lantas pertanyaannya, mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia penting dan menjadi salah satu agenda fundamental dalam pemerintahan Prabowo–Gibran? Menurut penulis, paling tidak ada tiga alasan. Pertama, karena korupsi merupakan akar dari ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga memutus rantai keadilan sosial.

    Setiap rupiah yang dikorupsi berarti ada hak rakyat yang terampas, baik dalam bentuk layanan pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur dasar. Kedua, pemberantasan korupsi adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri membutuhkan jaminan transparansi dan kepastian hukum.

    Jika korupsi terus berakar dalam sistem birokrasi, maka reformasi ekonomi sebesar apa pun akan kehilangan efektivitasnya. Dalam konteks ini, langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam menindak kasus korupsi berskala besar dapat dilihat sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia sedang memperkuat fondasi keperca-yaannya di mata dunia usaha dan komunitas global.

    Itulah mengapa dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo selalu menyinggung istilah “serakahnomics” dalam kasus korupsi di Indonesia. Tentu istilah “serakahnomics” ini bisa dimaknai sebagai upaya Presiden Prabowo mengatasi ketimpangan dengan menyindir para pelaku bisnis dan kekuasaan yang tamak, lantaran mengeruk untung banyak sembari menindas rakyat kecil, bahkan bermetamorfosis sebagai ‘vampir ekonomi’ yang menghisap darah rakyat.

    Hal itu penting karena data menyebutkan bahwa 10% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 60% kekayaan nasional. Padahal jika merujuk pada studi Dana Moneter Internasional (IMF), ketika pendapatan hanya meningkat di kelompok orang kaya saja, maka pertumbuhan ekonomi justru akan mengalami kelambatan.

    Artinya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan sulit diraih ketika ketimbangan sosial masih menjadi problem serius yang tidak teratasi. Ketiga, pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan penguatan demokrasi. Demokrasi tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan oligarki baru yang menguasai sumber daya publik demi kepentingan kelompok kecil.

    Prabowo tampaknya memahami hal ini: penegakan hukum yang kuat akan menjadi penopang legitimasi politiknya, sekaligus bukti nyata bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk melindungi kepentingan pri-badi atau kroni politik.

    PENGAWASAN

    Tentu saja, di balik capaian dan prestasi gemilang tersebut, sejumlah tantangan juga masih menanti. Masyarakat menuntut agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti di level penindakan, tetapi juga menyentuh reformasi sistemik: mulai dari perbaikan tata kelola birokra-si, digitalisasi pelayanan publik, hingga penataan ulang mekanisme pengawasan internal di kementerian dan lembaga.

    Tanpa reformasi sistemik, pemberantasan korupsi berisiko menjadi siklus yang tidak pernah berakhir karena terus terulang.

    Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran dengan segala capaian dan tantang-annya telah menunjukkan bahwa arah baru pemberantasan korupsi mulai dibangun secara kokoh. Konsistensi, transparansi, dan keberanian menindak siapa pun tanpa pandang bulu akan menjadi penentu apakah janji perubahan itu akan bertransformasi menjadi kepercayaan publik yang nyata.

    Seperti pernah dikatakan mantan Sekjen PBB Kofi Annan bahwa “korupsi adalah penyakit, korupsi adalah kanker. Ia menggerogoti keyakinan masyarakat, merusak demokrasi, dan menghambat pembangunan.” Karena itu, saatnya rakyat Indonesia bersatu padu dalam satu irama untuk membumihanguskan praktik korupsi dari ibu pertiwi.

  • Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon Denpasar 22 Oktober 2025

    Tutupan Hutan Menipis, Bali Bakal Tanami 314 Hektar dengan 25 Jenis Pohon
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Sejak 2015 hingga 2024, Bali telah kehilangan 459 hektar hutan akibat konversi menjadi lahan non-hutan.
    Daerah Aliran Sungai (DAS) Ayung kini hanya menyisakan 1.500 hektar tutupan hutan dari total 49.500 hektar atau sekitar 3 persen saja.
    Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyebut, secara ekologis, seharusnya minimal ada 30 persen tutupan pohon untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
    Pemerintah Provinsi Bali akhirnya tergerak untuk melakukan penanaman pohon di lahan seluas 314,08 hektar.
    Penanaman sebanyak 34.047 bibit pohon oleh 20.453 orang tersebut akan dilakukan serentak pada Minggu (26/10/2025) di seluruh Bali.
    Gubernur Bali, I Wayan Koster mengakui bahwa luasan lahan yang nantinya ditanami pohon memang belum mencapai sebagaimana yang disebutkan Menteri Hanif.
    “Menurut saya 300 hektar sudah besar dan ini pertama kali terjadi di Bali. Kita akan upayakan lakukan tiap bulan,” kata Koster saat jumpa pers di Denpasar, Rabu (22/10/2025).
    Tiga lokasi utama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan ditanami yakni Tukad Ayung, Tukad Badung, dan Tukad Mati.
    Tukad Ayung memiliki panjang 71,79 km dan melintasi empat wilayah, yakni Kabupaten Bangli, Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.
    Sementara itu, panjang Tukad Badung yakni 19,60 km dan melintasi Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.
    Lalu, Tukad Mati melewati dua wilayah tersebut dengan panjang 22,41 km. Penanaman di daerah lainnya dilakukan di wilayah DAS yang rawan bencana.
    Nantinya, ada 25 jenis pohon yang akan ditanam, di antaranya jepun, jempiring, sandat, pucuk merah, cempaka, durian, alpukat, nangka, kelapa genjah.
    Lalu klengkeng, sukun, mangga, pule, cemara, badung, beringin, trembesi, mahoni, tabebuya, jati, ketapang kencana, ketapang laut, dan ketimus.
    Pohon-pohon tersebut dipilih karena bisa dimanfaatkan untuk upacara, sumber pangan, kesehatan, dan keseimbangan ekologis.
    Koster memastikan bahwa setelah ditanam, pohon-pohon tersebut tetap akan dirawat.
    Selain penanaman pohon, pada hari yang sama juga akan dilakukan bersih-bersih sungai. Sumbatan dan kotoran yang menghambat aliran air sungai bisa mengakibatkan banjir.
    Langkah itu juga guna mengantisipasi musim hujan yang puncaknya terjadi pada bulan November hingga Desember 2025, dan berlanjut sampai Februari 2026.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kukuhkan Lagi Perjuangan Santri bagi Bangsa

    Kukuhkan Lagi Perjuangan Santri bagi Bangsa

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengucapkan selamat hari santri saat melakukan dialog bersama para siswa Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 53 Pontianak, di Aula Garuda Kantor Gubernur, Kalimantan Barat.

    “Selamat hari santri 2025. Hari ini, kita memperingati Hari Santri bukan sekadar untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk meneguhkan kembali makna pengabdian dan perjuangan para santri bagi bangsa dan negara,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025).

    Ucapan hari santri juga disampaikan Gus Ipul saat berada di STR yang berada di Gedung Pelatihan Kerja Pemprov Kalteng di Bangka Belitung Laut, Pontianak.

    Gus Ipul mengingatkan kembali peran penting santri sejak Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, ketika para santri meletakkan dasar bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman.

    “Di pondok-pondok sederhana, di surau-surau terpencil, santri menyalakan api perlawanan melawan penjajahan bukan dengan senjata modern, tetapi dengan keyakinan, doa, dan keberanian moral yang luar biasa,” kata Gus Ipul.

    Menurutnya, santri adalah penjaga akhlak bangsa dan benteng moral di tengah zaman yang sering kehilangan arah. Santri tidak hanya pandai mengaji, tetapi juga mengabdi, tidak hanya hafal kitab, tetapi juga siap turun ke masyarakat menjadi guru, petani, perawat, bahkan pemimpin.

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian besar kepada para santri, masyarakat kecil, dan kalangan pra-sejahtera.

    “Atas nama Kementerian Sosial, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang dengan kebijakan dan perhatiannya, terus memberikan tempat terhormat bagi para santri,” ujar Gus Ipul.

    “Itulah semangat santri yang kini menyatu dalam arah kebijakan negara: membangun dengan keberpihakan, menolong dengan kasih sayang,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul berharap, momentum Hari Santri tahun ini menjadi pengingat bagi semua pihak untuk terus menjaga nilai-nilai keikhlasan, disiplin, dan pengabdian.

    “Menjadi santri di mana pun kita berada, menjaga akhlak, memperkuat keadilan sosial, dan terus mengabdi untuk Indonesia,” katanya.

    Sebagai informasi hadir dalam acara ini, Forkopimda Kalimantan Barat; pilar-pilar sosial, santri, serta ulama Pontianak.

    (prf/ega)

  • Sampah Luar Angkasa Jatuh di Dekat RI, Kondisinya Memprihatinkan

    Sampah Luar Angkasa Jatuh di Dekat RI, Kondisinya Memprihatinkan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebuah benda misterius tiba-tiba jatuh dari langit. Benda itu mendarat di tengah pasir Pilbara, wilayah Australia Barat.

    Pakar Australia menduga benda langit itu tak lain merupakan sampah dari China. Kondisinya memprihatinkan, sudah hangus terbakar. 

    Penemuan objek misterius ini diumumkan oleh Kepolisian Australia Barat. Objek tersebut ditemukan oleh pekerja tambang pada 18 Oktober 2025, sekitar 30 kilometer dari kota Newman.

    Pemerintah Australia kemudian mengerahkan perwakilan dari instansi-instansi terkait untuk menyelidiki, termasuk anggota kepolisian, Badan Luar Angkasa Australia, serta Layanan Pemadam Kebakaran dan Darurat.

    Hasil penyelidikan sementara memperkirakan objek tersebut adalah komponen wahana luar angkasa. Alice Gorman, arkeolog luar angkasa Australia, menduga komponen tersebut adalah bagian dari roket Jieling yang diluncurkan China pada September.

    “Berdasarkan pemeriksaan awal, benda terbuat dari serat karbon dan konsisten dengan sampah luar angkasa yang sebelumnya telah diidentifikasi, seperti tangki roket atau wadah tekanan yang dibungkus oleh komposit,” kata petugas kepolisian Australia dalam pernyataan di Facebook. “Biro Keselamatan Transportasi Australia memastikan objek bukan berasal dari pesawat komersial.”

    Pecahan luar angkasa yang masih “utuh” jatuh ke permukaan Bumi sangat jarang. Alasannya, beragam langkah digunakan untuk mencegahnya seperti sistem “jatuh” terkendali untuk satelit usang dan penggunaan bahan yang terbakar di atmosfer. Selain itu, potensi komponen jatuh di perairan lebih besar karena mayoritas permukaan Bumi adalah lautan.

    Bekas roket China juga pernah jatuh di Indonesia. Pada 2022, sampah antariksa terlihat di langit Lampung kemudian jatuh di Sanggau, Kalimantan Barat. BRIN saat itu mengidentifikasi benda yang jatuh dari langit sebagai bagian dari roket Long March 5B milik China.

    Seperti kebanyakan sampah luar angkasa yang kembali ke atmosfer, sebagian besar roket Long March 5B terbakar saat suhu mencapai ribuan derajat saat kembali masuk ke Bumi. Tetapi beberapa puing bisa mencapai permukaan bumi secara utuh.

    Menurut laporan Space Flight Now, roket angkat berat China Long March 5B diluncurkan dari stasiun ruang angkasa Tiangong China. Roket yang membawa modul sains Wentian seberat 25 ton tersebut dikirim untuk berlabuh di stasiun antariksa milik China.

    Modul lab Wentian dikancingkan di roket Long March 5B ketika lepas landas pada pukul 2:22 pagi EDT Minggu dari pusat ruang angkasa Wenchang di Pulau Hainan, provinsi paling selatan China.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gubernur Bobby ajak pimpinan OPD bekerja sama

    Gubernur Bobby ajak pimpinan OPD bekerja sama

    Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution menegaskan akan mengajak pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut mau bekerja sama.

    “Mengundurkan diri?, tanya sama orangnya lah. Jangan tanya saya. Yang jelas enggak menganggu biroraksi. Yang pasti, yang kita ajak yang mau kerja sama-sama,” tegas Bobby usai menghadiri akad massal kredit usaha rakyat 2025 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa.

    Menurutnya, menjadi pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut bukan paksaan, tetapi memiliki target kinerja hingga akhir tahun.

    Gubernur mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan target kinerja kepada provinsi maupun kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang harus dijalankan.

    “Pemerintahan ini bukan mau perasaan. Pemerintah ini punya target. Pak Presiden memberikan target-target, kepada kami juga pemerintah daerah,” tegas Bobby.

    Pihaknya juga akan meneruskan target pemerintah pusat tersebut kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Sumut yang harus dicapai setiap tahun.

    “Kalau kami diberikan target, tentu kami sampaikan juga ke jajaran kami. Ya, ini harus bisa dicapai. Kalau masalah yang lain, saya rasa enggak ada itu,” tutur Bobby.

    Menurutnya, pengunduran diri kedua pimpinan OPD itu, yakni Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Hasmirizal Lubis dari jabatannya karena mengurus keluarga.

    Kemudian, pengunduran diri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut Rajali dari jabatannya karena alasan kesehatan.

    “Sudah jelas alasannya di situ kesehatan, dan mengurus keluarga. Ketapang (Ketahanan Pangan Tanaman Pangan) itu sakit ya, sudah lihat sendiri beberapa kali rapat formal dan beberapa diskusi selalu diwakilkan karena kesehatannya. Pernah jatuh sewaktu melaksanakan Shalat Jumat,” tuturnya.

    Gubernur juga membantah, pengunduran diri Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut Hasmirizal Lubis dari jabatannya akibat ketersinggungan.

    Pewarta: Muhammad Said
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 6 Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama Medan

    6 Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama Medan

    Dalam Seminggu 2 Kadis di Sumut Mundur, Bobby: Tanya Orangnya, yang Kami Ajak, yang Mau Kerja Sama
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi santai keputusan mundur dua pejabat Pemprov Sumatera Utara yang terjadi dalam seminggu belakangan ini.
    Mereka adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumatera Utara, Hasmirizal, yang mundur pada 14 Oktober 2025, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumatera Utara, Rajali, yang mundur pada Senin (20/10/2025).
    Saat ditanya, awalnya Bobby meminta awak media menanyakan kepada kadis yang bersangkutan.
    “Mengundurkan diri? Tanya orangnya, kok tanya ke saya, orang itu yang mengundurkan diri,” ujar Bobby sambil tersenyum saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut.
    Namun, saat disinggung apakah pengunduran diri keduanya mengganggu sistem birokrasi di pemerintahannya, Bobby menjawab tidak.
    Dia lalu berbicara tentang pentingnya target yang harus dicapai setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
    “Yang pasti, yang kami ajak, kerja sama, pemerintahan ini bukan bawa perasaan. Pemerintah ini punya target, Pak Presiden memberikan target kepada kami, juga pemerintah daerah diberikan target. Target ke jajaran kami ini yang harus dicapai bersama-sama,” ujarnya.
    Lebih lanjut, mantan Wali Kota Medan ini membantah isu yang menyebut pengunduran diri Kadis Perkim Hasmirizal karena diusir olehnya dalam sebuah kegiatan yang dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, beberapa waktu lalu.
    Dia mengatakan, Hasmirizal mundur karena ingin fokus dengan keluarganya.
    “Kalau itu (karena tersinggung diusir) saya rasa enggak ada ya,” ujar Bobby.
    Lalu, saat disinggung soal isu apakah dia pernah mengusir Hasmirizal, Bobby tidak menjawab iya ataupun tidak.
    Dia hanya menjelaskan bahwa setiap pekerjaan tentu memiliki target yang harus dicapai.
    Bila target tercapai, tentu ada pihak yang akan tersinggung, salah satunya masyarakat.
    “Makanya tadi saya sampaikan, kalau tersinggung-tersinggungan, saya ingatkan kita ini kerja. Kerja punya target. Kalau target tidak tercapai, yang tersinggung siapa? Kalau target tidak tercapai, yang boleh tersinggung siapa? Apakah saya? Apakah masyarakat? Apakah yang lain?” tuturnya.
    Lebih lanjut, kata Bobby, untuk pengunduran diri Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (Ketapang) Sumatera Utara, Rajali, itu karena ia mengalami sakit.
    “Pak Kadis Ketapang sakit. Saya sudah melihat sendiri, beberapa kali kita rapat, baik rapat formal maupun beberapa kali diskusi, memang selalu diwakilkan karena memang (kondisi) kesehatannya,” ujar Bobby.
    Bobby tidak mendetailkan penyakit yang dialami Rajali.
    Sepengetahuannya, karena kondisi kesehatannya, dia sempat mengetahui Rajali terjatuh saat menjalankan shalat.
    Bobby lalu menegaskan bahwa Rajali memang mundur karena sakit, tidak ada faktor lain.
    “Setahu saya, (Rajali) pernah jatuh pada saat melaksanakan shalat Jumat. Soal yang lain (alasan mundur) tidak ada (selain sakit),” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

    Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

    “Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

    Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

    Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

    “Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

    “Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

    Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

    Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

    Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

    Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

    “Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Setahun Prabowo-Gibran, Kawasan Industri Baru RI Tambah 9

    Jakarta, CNBC Indonesia – Investasi melalui pembangunan pabrik dan kawasan industri di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan geliat. Sejumlah proyek industri baru telah dimulai atau diresmikan dalam periode Oktober 2024 hingga Juni 2025. Proyek-proyek tersebut mencakup beragam sektor dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    “Investasi dalam jumlah besar juga terus mengalir ke berbagai subsektor strategis. Di antaranya pembangunan pabrik,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kantor Kemenperin, Senin (20/10/2025).

    Salah satu proyek strategis adalah pembangunan pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara yang berlokasi di Cilegon, Banten. Pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 250.000 ton per tahun dengan nilai investasi mencapai Rp2,5 triliun.

    Sementara itu, sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) juga mencatatkan pertumbuhan investasi yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu Oktober 2024 hingga Juni 2025, sektor ini berhasil menarik investasi senilai Rp136,26 triliun.

    Secara keseluruhan, geliat pembangunan kawasan industri di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan percepatan. Dalam setahun terakhir, pemerintah mencatat penambahan sembilan (9) kawasan industri baru di berbagai daerah.

    Adapun rinciannya adalah IPIP Sulawesi Tengah, I-Sentra Jawa Timur, Huadi Bantaeng Industrial Park Sulawesi Selatan, Kawasan Industri Cikembar II Jawa Barat, Kawasan Industri Losarang Jawa Barat, Purwakarta Integrated Industrial Park Jawa Barat, Kawasan Industri Pulau Penebang Kalimantan Barat, Kawasan Industri Seafer Jawa Tengah, dan Kawasan Industri Tembesi di Kalimantan Barat

    “Pembangunan kawasan industri di Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat. Dalam satu tahun terakhir, terdapat penambahan sembilan kawasan industri baru, di mana 4 di antaranya berlokasi di luar Pulau Jawa,” ujar Agus.

    Dengan penambahan ini, luas lahan kawasan industri Tanah Air tumbuh 4,81% atau setara 4.468,68 hektare. Begitu juga dengan jumlah tenant KEK yang ikut meningkat sebanyak 132 perusahaan atau sebesar 1,12%.

    “Pertumbuhan kawasan industri tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja perekonomian nasional yang tercermin dari peningkatan investasi sebesar Rp 571,58 triliun atau meningkat sebesar 9,26% dan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% atau sekitar 310.000 tenaga kerja,”  bebernya.

    Upaya untuk mendorong investasi juga dibuka melalui Penetapan 44 kawasan industri sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan tersebut dilakukan melalui Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025, dimana pemerintah melakukan revisi daftar PSN dengan total saat ini terdapat 44 kawasan industri sebagai bagian dari proyek prioritas strategis.

    Kalangan pengusaha kawasan industri menilai status PSN akan memberikan kepastian hukum, percepatan realisasi investasi, dan dukungan infrastruktur industri yang lebih terarah di seluruh wilayah Indonesia.

    (fys/wur)

    [Gambas:Video CNBC]