provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Inilah Sosok Lady Aurelia, Dokter Koas “Manja” Yang Picu Penganiayaan Gegara Jadwal Jaga di RS

    Inilah Sosok Lady Aurelia, Dokter Koas “Manja” Yang Picu Penganiayaan Gegara Jadwal Jaga di RS

    TRIBUNNEWSBOGOR.COM – Inilah sosok Lady Aurellia, dokter koas “manja” yang diduga menjadi penyebab seorang mahasiswa kedokteran bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur.

    Lady Aurellia, mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengadu ke orang tua karena mendapatkan jaga di rumah sakit saat libur akhir tahun.

    Hal itu membuat dokter koas bernama Lutfi dipukuli hingga babak belur di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Sumatera Selatan .

    Terungkap mahasiswi tersebut adalah anak pejabat yang belakangan dikecam.

    Betapa tidak, mahasiswi yang diduga bernama Lady Aurellia itu disebut-sebut jadi penyebab dokter koas Lutfi dianiaya sopir Lady.

    Pemicu sopir keluarga Lady memukuli Lutfi adalah karena tidak terima pembagian jadwal jaga koas.

    Belum Minta Maaf, Ibunda LAP Datangi Luthfi Dokter Koas Setelah Video Pemukulan Viral: Minta Damai (KOLASE)

    Lady disinyalir tidak terima dengan pembagian jadwal jaga koas di rumah sakit yang telah diatur Lutfi.

    Padahal Lutfi adalah ketua stase mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya, Palembang.

    “Korban ketua stase anak. Sudah 3 kali ganti jadwal jaga karena budak ini (Lady) tidak pernah puas selalu ngomong tidak adil padahal teman-teman sudah setuju,” isi chat kronologi yang beredar di linimasa.

    Tak terima dengan jadwal jaga koas, Lady diisukan mengadukan hal itu ke orang tuanya.

    Langsung bertindak, ibunda Lady pun mengajak dokter koas Lutfi untuk bertemu dan membincangkan soal jadwal jaga koas tersebut.

    Namun tak disangka, pertemuan itu berakhir ricuh.

    “Wong 3 ini (korban dan dua dokter koas lain) ini diam khusyuk dengarkan celotehan mak Lady tapi dianggap tidak respon. Si driver mak Lady mulai tidak senang, sudah mulai menarik baju Lutfi dan 1 teman koas perempuan dan akhirnya emosi si driver, terus terjadilah seperti yang di video,” isi chat kronologi.

    Akibat insiden penganiayaan tersebut, dokter koas Lutfi harus dirawat intensif di Rumah Sakit Bhayangkara.

    Lutfi mengalami luka memar di wajahnya akibat dipukuli sopir Lady.

    Pemicu dokter koas dipukuli

    Atas kasus tersebut, dosen sekaligus dokter bedah dr Hendra Cipta pun mengurai keprihatinannya.

    dr Hendra Cipta tak terima muridnya yakni Lutfi dianiaya perkara jadwal jaga koas.

    Menurut dr Hendra Cipta, tindakan yang dilakukan diduga oleh sopir dan ibunda Lady itu adalah aksi sok jago yang tak patut dicontoh.

    “Kasian muridku, walau aku bukan dosen tetap FK Unsri. Hatiku tercabik-cabik ada muridku dipukuli orang lain. Murid ini mau jadi dokter, bukan mau jadi petarung MMA. Mudah-mudahan keadilan akan segera diberikan. Negeri ini gak ada tempat untuk orang-orang sok jago menggunakan kekerasan apalagi di depan umum,” tulis dr Hendra Cipta dalam postingannya.

    Karenanya, dr Hendra Cipta menggaungkan tagar guna meminta keadilan untuk dokter koas Lutfi.

    Dalam tagar tersebut, tersemat julukan yang diduga untuk Lady yakni julukan anak mama.

    “Kita berduka we stand with you doc! premanisme bukan cara kita, mahasiswa kedokteran #anak mama. Bertempur demi masa depan, bukan libur untuk sorotan,” tulis dr Hendra dalam postingan Instagram-nya.

    Kasus yang telah viral hingga jadi trending di Twitter itu membuat sosok keluarga Lady dikuliti.

    Akun bernama ceocemical di Twitter membongkar sosok keluarga Lady yang jadi pemicu Lutfi dipukuli.

    Diduga Lady memiliki orang tua pejabat dan bukan sosok sembarangan.

    “Nih lengkapnya ya netizen gausah tanya kenapa berani gini, maklum bapaknya Dedy Mandarsyah (Kepala BPJN Kalbar), istrinya Sri Meilina terkenal karena punya galeri batik tenun di Palembang,” tulis akun tersebut.

    Terkait sosok orang tua Lady, dr Hendra Cipta sempat mengurai fakta mengejutkan.

    Berdasarkan cerita kakak korban yakni Audi, pelaku belum minta maaf kepada dokter koas Lutfi.

    Bukannya minta maaf, pelaku malah meminta damai.

    “Pelaku lah minta maaf?” tanya dr Hendra.

    “Saat ini belum. Yang ada malah ibu pelaku datang ke RS Bhayangkara hanya minta supaya jalur damai,” kata Audi.

    Sementara itu, kasus tersebut telah dilaporkan oleh Lutfi dan keluarganya ke Polda Sumsel.

    Pihak kampus yakni Universitas Sriwijaya pun membentuk tim investigasi guna mengusut kasus tersebut.

    “Kami menyatakan keprihatinan dan penyesalan mendalam atas terjadinya insiden pemukulan yang dialami salah satu mahasiswa kami. Tindakan kekerasan seperti ini jelas tidak bisa dibenarkan kami dengan tegas mengecam setiap bentuk kekerasan dilingkungan kampus maupun di luar kampus,” ungkap Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dr Syarif Husin.

     

  • MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    MIND ID Lunasi Utang 3,85 Miliar Dolar untuk Mendanai Akuisisi 51 Persen Saham Freeport di 2018 – Halaman all

    Laporan Wartawan  Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia atau MIND ID  melunasi pinjaman sebesar 3,85 miliar dolar yang digunakan untuk akuisisi 51 persen saham Freeport di 2018.

    “Pinjaman ini telah dilunasi lebih awal dari jadwal yang seharusnya,” kata Direktur Utama MIND ID, Hendi Prio Santoso, Jumat (13/12/2024).

    MIND.id juga secara konsisten memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak, dividen, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

    “Kami terus mencatatkan laba yang signifikan bahkan laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu. Insya Allah laba di atas Rp35 triliun,” kata  Hendi Prio.

    BUMN ini juga tidak pernah menerima suntikan modal dari pemerintah untuk mendukung operasional perusahaan. Karena itu dia optimistis laba bersih akan jauh melampaui pencapaian tahun lalu.

    “Insya Allah di atas Rp35 triliun,” ujarnya.

    Menurut Hendi, MIND ID tercatat sebagai salah satu perusahaan tambang yang progresif dalam menjalankan berbagai proyek strategis sepanjang 2024, seperti Smelter Freeport Indonesia di Gresik, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, serta sinergi emas antara PT Aneka Tambang Tbk dan Freeport Indonesia.

    Hal ini mencerminkan kemampuan MIND ID dalam mengelola likuiditas sehingga dapat konsisten mendukung agenda strategis pemerintah tanpa membebani anggaran negara.

    “Melalui MIND ID, pemerintah dapat memperkuat kendali Indonesia atas sumber daya tambang strategis, serta memperkuat keuntungan finansial yang nyata bagi negara melalui pendapatan dividen dan pajak,” tambah Hendi.

     

  • 10
                    
                        Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa
                        Regional

    10 Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa Regional

    Indonesia Bangun Reaktor Nuklir Pembangkit Listrik Pertama di Pulau Kelasa
    Tim Redaksi
    BANGKA, KOMPAS.com
    – 
    Reaktor nuklir
    untuk
    pembangkit listrik
    pertama di
    Indonesia
    bakal ditempatkan di
    Pulau Kelasa
    , Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung.
    Prototipe reaktornya akan dibawa dari Korea Selatan pada 2028 melewati jalur laut.
    “Persiapan yang dilakukan telah mengerucut dengan lokasi Pulau Kelasa. Saat ini perda tata ruangnya telah berada di kementerian dan menunggu pengesahan,” kata Direktur PT Thorcon Indonesia, Bob S Effendi seusai rapat koordinasi di gubernuran Babel, Kamis (12/12/2024).
    Bob menjelaskan, Bangka Belitung akan mencetak sejarah sebagai provinsi nuklir dengan pengadaan pembangkit pertama di Indonesia.
    Peluang Bangka Belitung sebagai tuan rumah Energi Baru Terbarukan (EBT) itu sangat besar karena sudah didukung investor.
    “Kalau di Indonesia pilihannya ada dua, yakni Kalimantan Barat dan Bangka Belitung, kami melihat prospeknya lebih dahulu di Bangka Belitung karena Thorcon Indonesia sudah ada sebagai investor,” ujar Bob.
    Bahan baku nuklir nantinya berasal dari logam tanah jarang berupa thorium yang merupakan mineral ikutan timah.
    Hasil timah yang melimpah di Bangka Belitung menjadi pertimbangan untuk dibangunnya
    Pembangkit Listrik
    Tenaga Nuklir Thorium yang satu-satunya di Indonesia sekaligus percontohan bagi dunia.
    Total investasi yang dipersiapkan mencapai Rp 17 triliun yang mencakup survei, penelitian, alih teknologi hingga infrastruktur
    “Bagi industri elektronik, logam tanah jarang bukanlah hal yang baru, namun bagi perekonomian daerah ini justru belum tergarap,” jelas Bob.
    Ditargetkan hingga 2050 akan ada 20 PLTN di Bangka Belitung dari berbagai perusahaan. Industri PLTN akan lebih besar dari tambang timah saat ini.
    Selain di Bangka Tengah, juga ada Tanjung Ular Bangka Barat dan Sebagin Bangka Selatan yang potensial dibangun.
    “Pemerintah sudah berencana menghapuskan PLTU sehingga dibutuhkan energi baru terbarukan. Harus ada energi murah, bersih dan andal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan target NZE 2060,” ungkap Bob.
    Secara nasional pemerintah menargetkan dalam kurun 15 tahun mendatang sudah ada 100 GW pasokan listrik yang 75 persen dari EBT dan 5 persen di antaranya berasal dari PLTN.
    “Sumber energi lain sudah dicoba dan banyak tantangan seperti cuaca. Angka yang sudah ada, hydro power hanya dapat 75 GW, geothermal 20 GW, ombak laut hanya 4 GW dan gas turbin 35 GW,” tambah Bob.
    Staf Ahli Gubernur Bangka Belitung Eko Kurniawan mengatakan, pemda sedang menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah.
    “Aspek ekonomi bisa dipahami bersama, kadang aspek sosial sangat dinamis. Perlu sosialisasi berkelanjutan pada masyarakat terhadap aspek sosial,” ujar Eko.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN IP Sulap Limbah Uang Kertas BI jadi Bahan Bakar PLTU

    PLN IP Sulap Limbah Uang Kertas BI jadi Bahan Bakar PLTU

    Bisnis.com, JAKARTA – PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama Bank Indonesia (BI) memperluas pemanfaatan limbah racik uang kertas (LRUK) untuk cofiring atau bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 

    Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi batu bara pada PLTU yang sejalan dengan konsep waste to energy.

    Menurutnya, kolaborasi PLN IP dengan BI merupakan wujud komitmen dalam mendukung transisi energi. Hal ini pun selaras dengan upaya pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060.

    “Kolaborasi PLN IP dengan Bank Indonesia dalam program convert waste to energy merupakan kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Edwin melalui keterangan resmi, Kamis (12/12/2024). 

    Edwin mengungkapkan, LRUK dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran energi primer PLTU melalui program cofiring. Menurutnya, upaya ini dapat mengurangi emisi karbon serta sebagai green booster dalam akselerasi transisi energi di Tanah Air.

    Dia menekankan bahwa PLN IP tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan pasokan listrik yang handal, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung transisi energi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inovatif. 

    “Saat ini ada 20 unit PLTU yang telah beroperasi dengan program cofiring biomassa di tahun 2024, kami berharap dengan kerja sama ini jumlahnya akan terus meningkat di tahun mendatang, program ini merupakan bagian dari dukungan kami terhadap transisi energi menuju NZE 2060,” ungkap Edwin.

    Lebih lanjut, Edwin menuturkan kerja sama ini akan dipertajam di seluruh wilayah kerja kantor BI serta tindak lanjut pelaksanaan kerja sama pemanfaatan LRUK antara kantor perwakilan dalam negeri (KPWDN) BI dengan seluruh PLTU milik PLN IP. 

    Adapun, sebelumnya pemanfaatan LURK untuk energi primer di PLTU telah diimplementasikan di PLTU Jawa Tengah (Jateng) 2 Adipala yang berlokasi di Cilacap, PLTU Bengkayang, dan PLTU Asam-Asam.

    Edwin menyebut, dalam pelaksanaan pemanfaatan LURK di PLTU Jateng 2 Adipala telah dilakukan pengujian tahap awal yang kemudian dilanjutkan performance test bersama PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) pada 1-2 November 2023.

    Demikian juga di PLTU Bengkayang, LRUK juga telah dimanfaatkan sebagai energi primer pengganti batu bara pada Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Singkawang – PLTU Bengkayang. Hingga Mei 2024, pemanfaatan biomassa dalam proses cofiring di PLTU Bengkayang telah mencapai 4%.

    Untuk PLTU Asam-Asam, PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Asam-Asam bersama Bank Indonesia Kalimantan Selatan juga telah bekerja sama untuk melakukan uji coba pemanfaatan LRUK. Pengujian tahap awal di PLTU Asam-Asam Unit 1 juga telah terlaksana pada tanggal 4 Desember 2024 dengan persentase 5%. 

  • Danamon Perkuat Solusi Investasi dengan Reksa Dana ETF – PowerFund Series

    Danamon Perkuat Solusi Investasi dengan Reksa Dana ETF – PowerFund Series

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”), berkolaborasi dengan Indo Premier Investment Management dan IPOT Fund, dengan bangga meluncurkan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series, yang ditawarkan melalui jaringan cabang Privilege Danamon.

    Kemitraan ini menegaskan komitmen Danamon dalam menyediakan solusi investasi yang inovatif dan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia, serta untuk memperkuat proposisi Wealth Management Danamon melalui diversifikasi produk Reksa Dana ETF yang ekonomis, likuid, dan transparan.

    Produk ini memungkinkan nasabah untuk berinvestasi Reksa Dana dengan harga realtime dan portofolio yang transparan. Kerja sama ini juga mencakup delapan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series, yang didistribusikan melalui 13 Kantor Cabang Danamon Privilege yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Pekanbaru, Pontianak, dan Makassar.

    Ivan Jaya, Consumer Funding & Wealth Business Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, menyampaikan, “Danamon bangga dapat bekerja sama dengan IPIM dan IPOT Fund untuk menghadirkan produk Reksa Dana ETF – Power Fund Series. Melalui inisiatif ini, kami berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang tidak hanya inovatif, tetapi juga inklusif. Hal ini sejalan dengan komitmen Danamon dan grup perusahaan serta mitra strategisnya untuk menjadi mitra keuangan terpercaya yang senantiasa berorientasi pada nasabah, dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, dengan menyediakan solusi finansial menyeluruh sehingga kita dapat tumbuh bersama.”

  • Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Naik 6,5 Persen, Ini Daftar UMP 2025 di 30 Provinsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.

    Kenaikan UMP 2025 ini lebih tinggi dibandingkan dengan usulan awal menteri ketenagakerjaan yang merekomendasikan peningkatan sebesar 6%. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa kenaikan UMP 2025 berlaku merata untuk semua provinsi serta kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Peraturan ini telah diundangkan pada Rabu (4/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tantangan juga muncul, seperti potensi peningkatan biaya produksi bagi perusahaan yang dapat memengaruhi stabilitas bisnis.

    Presiden Prabowo Subianto menyerukan kepada seluruh pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi kenaikan upah ini berjalan lancar dan adil. Selain itu, pemerintah juga mendorong para pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis.

    Berikut daftar provinsi dengan UMP 2025 yang naik 6,5 persen:

    1. Aceh: Rp 3.685.616 (sebelumnya Rp 3.460.672)

    2. Sumatra Barat: Rp 2.994.193 (sebelumnya Rp 2.811.449)

    3. Sumatra Selatan: Rp 3.681.571 (sebelumnya Rp 3.456.874)

    4. Kepulauan Riau: Rp 3.623.654 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    5. Riau: Rp 3.508.776 (sebelumnya Rp 3.294.625)

    6. Lampung: Rp 2.893.070 (sebelumnya Rp 2.716.497)

    7. Bengkulu: Rp 2.670.039 (sebelumnya Rp 2.507.079)

    8. Jambi: Rp 3.234.535 (sebelumnya Rp 3.037.122)

    9. Bangka Belitung: Rp 3.623.653 (sebelumnya Rp 3.402.492)

    10. Banten: Rp 2.905.119 (sebelumnya Rp 2.727.812)

    11. Jakarta: Rp 5.396.761 (sebelumnya Rp 5.067.381)

    12. Jawa Barat: Rp 2.191.232 (sebelumnya Rp 2.057.495)

    13. Jawa Timur: Rp 2.305.985 (sebelumnya Rp 2.165.244)

    14. DIY Yogyakarta: Rp 2.264.081 (sebelumnya Rp 2.125.898)

    15. Jawa Tengah: Rp 2.169.349 (sebelumnya R p2.036.947)

    16. Bali: Rp 2.996.500 (sebelumnya Rp 2.816.672)

    17. Maluku Utara: Rp 3.408.000 (sebelumnya Rp 3.200.000)

    18. Maluku: Rp 3.141.700 (sebelumnya Rp 2.949.953)

    19. Sulawesi Tengah: Rp 2.915.000 (sebelumnya Rp 2.736.698)

    20. Sulawesi Tenggara: Rp 3.073.551 (sebelumnya Rp 2.885.964)

    21. Sulawesi Selatan: Rp3.657.527 (sebelumnya Rp 3.343.298)

    22. Gorontalo: Rp 3.221.731 (sebelumnya Rp 3.012.318)

    23. Sulawesi Barat: Rp 3.104.430 (sebelumnya Rp 2.914.958)

    24. Kalimantan Barat: Rp 2.878.285 (sebelumnya Rp 2.702.616)

    25. Kalimantan Tengah: Rp 3.473.621 (sebelumnya Rp 3.261.616)

    26. Kalimantan Selatan: Rp 3.496.194 (sebelumnya Rp 3.282.812)

    27. Kalimantan Utara: Rp 3.580.160 (sebelumnya Rp 3.361.653)

    28. Kalimantan Timur: Rp 3.579.314 (sebelumnya Rp 3.360.858)

    29. Papua: Rp 4.285.850 (sebelumnya Rp 4.024.270)

    30. Papua Barat: Rp 3.393.500 (sebelumnya Rp 3.615.000)

  • 42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    42 Daerah Punya Mal Pelayanan Publik, Urus KTP-SKCK Makin Mudah

    Jakarta

    Menteri PAN-RB Rini Widyantini meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) pada 42 kota di Indonesia. MPP dinilai Rini menjadi terobosan dalam tata kelola pelayanan publik.

    MPP dapat menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, bahkan beberapa layanan-layanan swasta terkadang juga diintegrasikan di MPP. MPP menyediakan berbagai layanan seperti KTP, SKCK dan berkas-berkas lainnya.

    Pada akhirnya, Rini menilai MPP dapat memberikan percepatan proses dan meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan pemerintah.

    “MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP itu kita lihat memunculkan percepatan-percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan sebagainya,” beber Rini dalam peresmian yang dilakukan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2024).

    “Nah ini tentunya kita berharap dengan adanya MPP, masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya,” tambahnya.

    Dia memaparkan MPP pertama kali ada di Indonesia pada tahun 2017, kala itu cuma 3 MPP yang ada di Indonesia. Kini jumlahnya sudah bertambah hingga 272 MPP di seluruh kabupaten dan kota.

    “Tapi ini baru 53% dari total kabupaten dan kota di Indonesia saja yang punya MPP. Kami harap tahun depan sudah semuanya memiliki MPP,” sebut Rini.

    Adapun 42 MPP yang diresmikan hari ini di antaranya yakni Kabupaten Aceh Tamiang; Kota Langsa; Kota Lhokseumawe: Kabupaten Kaur; Kabupaten Merangin: Kota Pangkalpinang; Kabupaten Bangka Barat; Kabupaten Belitung; Kabupaten Lampung Barat; Kabupaten Majalengka; Kabupaten Sukabumi; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Tabanan; Kabupaten Jembrana; Kabupaten Bangli; Kabupaten Gianyar; Kabupaten Lombok Barat; Kabupaten Dompu; Kabupaten Lembata; Kabupaten Sikka; Kabupaten Mempawah; Kota Pontianak; Kabupaten Kotawaringin Barat; Kabupaten Pulang Pisau; Kabupaten Tana Tidung; Kabupaten Banggai Kepulauan; Kabupaten Kolaka Utara.

    Selanjutnya, Kabupaten Konawe Selatan; Kota Makassar; Kabupaten Jeneponto; Kabupaten Yapen; Kabupaten Malaka; Kabupaten Kaimana; Kabupaten Kayong Utara; Kabupaten Kepahiang; Kabupaten Subang; Kabupaten Manggarai Barat; Kabupaten Serang; Kabupaten Banyuasin; Kabupaten Sidenreng Rappang; Kota Bandar Lampung; dan Kabupaten Pidie.

    (acd/acd)

  • 3 Penambang Emas Ilegal di Kapuas Hulu Tewas Tertimbun Tanah Galian

    3 Penambang Emas Ilegal di Kapuas Hulu Tewas Tertimbun Tanah Galian

    Kapuas Hulu, Beritasatu.com – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat menelan korban jiwa. Enam penambang emas tertimbun tanah galian, tiga di antaranya tewas, Selasa (10/12/2024).

    Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Kapuas Hulu Kompol Dahomi Baleo Siregar mengutarakan, peristiwa nahas tersebut terjadi di lokasi tambang ilegal yang berada di Desa Gudang Hulu, Kecamatan Selimbau sekitar pukul 15.40 WIB.

    “Telah terjadi kecelakaan kerja di lokasi pertambangan ilegal. Enam penambang emas ilegal tertimbun tanah galian dan tiga di antaranya meninggal di lokasi,” katanya, Rabu (11/12/2024).

    Dia menjelaskan, kejadian berawal saat keenam penambang emas tersebut berada di dalam lubang galian. Kemudian tiba-tiba, tanah di sekitarnya runtuh. Korban langsung tertimbun.

    “Tiga korban yang berhasil diselamatkan, kemudian dibawa ke Puskesmas Selimbau untuk mendapatkan perawatan medis intensif,” ujarnya.

    Dahomi mengatakan, sebelum kejadian ini, aparat kepolisian telah menertibkan di lokasi tersebut. Kendati demikian, aktivitas pertambangan ilegal itu kembali dilakukan.

    “Kam telah menggelar operasi penertiban, tetapi warga masih melakukan penambangan,” katanya.

    Saat ini, jajaran aparat gabungan dari Polsek Selimbau dan Polres Kapuas Hulu telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna menelusuri peristiwa tersebut.

    “Kami mendatangi lokasi untuk olah TKP lanjutan. Sekaligus melakukan penertiban kembali,” jelas Dahomi.

    Di sisi lain, Dahomi mengimbau warga atau pihak mana pun untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan ilegal yang dapat membahayakan.

    “Dengan tegas kami imbau untuk tidak melakukan aktivitas PETI, selain melanggar hukum juga dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kami harap warga melapor jika melihat aktivitas PETI,” kata Dahomi terkait tiga penambang emas ilegal di Kapuas Hulu tewas tertimbun tanah.

  • Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

    Daftar 24 Provinsi Telah Umumkan UMP 2025: UMP Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah provinsi di Indonesia telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 hingga malam ini, Rabu (11/12/2024).

    Kenaikan UMP 2025 sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025.

    Beleid tersebut diundangkan pada 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker itu, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Pasal 10 Perrmenaker tersebut menyebutkan, upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 dan upah minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024.

    Selain itu, upah minimum kabupaten/kota tahun 2025 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian, konsultasi publik dengan melibatkan perwakilan organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui lembaga kerja sama (LKS) tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional melalui proses meaningful participation.

    “Rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025 sebesar 6,5 persen, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Rabu (4/12/2024).

    Yassierli menambahkan, upah minimum sektoral atau UMS ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya.

    Dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan.

    Sektor tertentu sebagaimana dimaksud tercantum dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia dan direkomendasikan oleh dewan pengupahan provinsi kepada gubernur untuk penetapan upah minimum sektoral provinsi. Maupun rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota. 

    “Nilai upah minimum sektoral provinsi harus lebih tinggi dari nilai upah minimum provinsi,” ucap Yassierli.

    Upah minimum sektoral kabupaten/kota harus lebih tinggi dari nilai upah minimum kabupaten/kota.

    Provinsi yang Telah Umumkan UMP

    Hingga malam ini sebanyak 24 provinsi telah menyelesaikan penetapan UMP.

    Dari seluruh daerah yang telah menetapkan upah minimum, Jakarta mencatatkan nilai tertinggi dengan UMP 2025 mencapai lebih dari Rp5 juta.

    Satu-satunya provinsi di Indonesia yang melampaui angka tersebut. 

    Kenaikan sebesar 6,5 persen atau setara dengan Rp329.380 membuat UMP Jakarta tahun depan menjadi Rp5.396.761, yang juga menjadi kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

    Sementara UMP Jawa Tengah terendah yakni Rp 2.169.3490 per bulan.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    UMP di Jawa dan Bali

    1. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.

    2. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080

    3. UMP Banten 2025 naik dari Rp 2.727.812 menjadi  2.905.119

    4. UMP Jatim 2025 naik dari Rp 2.165.244,3 menjadi 2.305.985

    5. UMP Jabar 2025 naik dari Rp 2.057.495 menjadi Rp 2.191.232

    6. UMP Jateng 2025 naik dari Rp 2.036.947 menjadi Rp 2.169.349

    7.. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560

    UMP di Sumatera

    8. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776

    9. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616

    10. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070

    11. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571

    12.  UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193

    UMP di Kalimantan

    13.  UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286

    14. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160

    15. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194

    16. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621

    17. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    UMP di Sulawesi

    18. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527

    19. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000

    20. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731

    UMP di Indonesia Timur

    21. UMP Nusa Tenggara Barat (NTB) 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931

    22. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850

    23. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000

    24. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000

    Dampak Kenaikan UMP Bagi Dunia Usaha

    Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memastikan industri padat karya bakal memikul beban terberat pasca dinaikkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen.

    Pasalnya, keputusan kenaikan UMP tahun depan dibuat saat industri nasional tengah mengalami penurunan permintaan dan kebijakan fiskal tahun depan yang dinilai memberatkan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Subchan Gatot menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam menetapkan besaran UMP 2025.

    “Kita menghormati apa yang diputuskan Presiden, walaupun cukup berat bagi dunia usaha khususnya padat karya yang memiliki ribuan pekerja dan saat ini sedang mengalami penurunan permintaan,” ujar Subchan saat dihubungi, Jumat (6/12/2024).

    Formula UMP 2025

    Pria yang juga aktif sebagai anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ini menyayangkan formula yang ditetapkan dalam menghitung Upah Minimum tahun depan sesuai Permenaker Nomor 16/2024 menggantikan formula yang sudah diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

    Padahal formula dalam PP tersebut merupakan perbaikan dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

    Seperti diketahui, Permenaker yang diteken Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 4 Desember 2024 lalu mencantumkan formula penghitungan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Pasal 2 dan Pasal 5. 

    Secara garis besar dalam menetapkan UMP/UMK, Dewan Pengupahan di level Provinsi atau Kabupaten/Kota harus menggunakan formula: UMK 2025 = UMK2024 + Nilai Kenaikan UMK 2025.

    “Sejak pertengahan tahun lalu mereka (industri padat karya) sudah membuat anggaran untuk gaji pegawai berdasarkan aturan sebelumnya yaitu PP Nomor 51 di kisaran 2,5-3,5 persen. Namun di ujung tahun tiba-tiba diputuskan 6,5 persen. Apalagi ditengah situasi bayang-bayang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan melemahnya daya beli masyarakat, pasti berat bagi mereka,” kata Subchan.

    Risiko Kenaikan UMP

    Menurutnya, pelaku industri yang tidak kuat memikul kondisi naiknya biaya operasional namun tidak bisa mengerek harga jual produk akibat rendahnya daya beli masyarakat, akan mempertimbangkan satu dari tiga opsi berikut. 

    Pertama, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK); Kedua, gulung tikar; Ketiga, mati perlahan karena tidak mampu bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

    “Saya khawatir perusahaan yang tidak kuat akan mengambil langkah-langkah PHK karena terpaksa kondisi yang semakin sulit, atau menutup usahanya karena UMKM yang mendominasi sektor padat karya tidak mampu lagi menanggung beban, terakhir daya saingnya semakin melemah karena naiknya biaya pasti mengurangi daya saing produk kita,” tegas Subchan.

    Untuk mencegah tiga risiko tersebut terjadi, KADIN menurutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan dukungan kepada dunia usaha.

    Terutama dari sisi finansial berupa dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha yang bisnisnya sedang lesu serta meningkatkan daya beli masyarakat.

    “Contohnya, pemerintah bisa menanggung 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 1 tahun untuk meringankan beban pekerja dan pengusaha. Bisa juga menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen,” usulnya.

     

      

  • Stok pangan Bekasi aman, Dinas Ketapang distribusikan bansos Pemerintah

    Stok pangan Bekasi aman, Dinas Ketapang distribusikan bansos Pemerintah

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Stok pangan Bekasi aman, Dinas Ketapang distribusikan bansos Pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, memastikan kondisi ketersediaan pangan di Kota Bekasi tetap stabil.

    “Berkat koordinasi yang baik dengan Bulog, stok cadangan pangan, khususnya beras, di Kota Bekasi aman,” kata Herbert, Rabu (11/12).

    Ia mengatakan, Pemerintah pusat, provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi secara aktif menjamin keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat melalui distribusi cadangan pangan.

    “Pemerintah memiliki stok pangan yang cukup, oleh karena itu, perlunya mendistribusikan bantuan sosial ke masyarakat,” ungkapnya.

    Adapun jenis bantuan yang diberikan, Herbert menyebut menyalurkan beras 10 kilogram untuk 75 ribu kepala keluarga di Kota Bekasi 

    “Akhir tahun ini merupakan ke-3 kalinya pendistribusian pangan dilakukan,” paparnya.

    Selain beras, Pemerintah Kota Bekasi juga mendistribusikan minyak goreng dan bahan pokok lainnya di 56 kelurahan se-Kota Bekasi.

    Herbert juga mengungkapkan, sebagai upaya lain untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan, pemerintah Kota Bekasi juga melakukan gerakan pangan murah yang dijalankan bersama pemerintah pusat dan provinsi.

    “Koordinasi yang intensif membuat harga cenderung menurun, meskipun daya beli masyarakat masih relatif rendah,” papar Herbert seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (11/12). 

    Menurutnya, distribusi cadangan pangan dan operasi pasar murah menjadi strategi utama untuk mengatasi hal ini.

    Ia optimistis, bantuan sosial tahun depan dapat dianggarkan sekitar 100 ton beras.

    Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan ketahanan pangan di Kota Bekasi. 

    Sumber : Radio Elshinta