Xcloud.id

provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • 15 WNA China Penyerang TNI di Ketapang Ditangkap!

    15 WNA China Penyerang TNI di Ketapang Ditangkap!

    GELORA.CO – Sebanyak 15 warga negara Tiongkok ditangkap oleh petugas imigrasi bersama TNI Kodim Ketapang. Penangkapan dilakukan setelah 15 orang tersebut diduga melakukan penyerangan terhadap empat anggota TNI dan merusak aset PT SRM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Dengan menggunakan truk Dalmas dan dikawal ketat oleh anggota TNI, 15 WNA asal Beijing, Tiongkok, yang diduga melakukan penyerangan terhadap empat anggota TNI Batalyon Zipur 6/SD ini langsung dibawa menuju Kantor Imigrasi Ketapang. Saat tiba di halaman Kantor Imigrasi Ketapang, ke-15 WNA ini terlihat diperiksa intensif oleh anggota TNI.

    Insiden terjadi pada Minggu, 14 Desember 2025. Saat itu, anggota TNI sedang melakukan pengejaran terhadap operator drone ilegal di areal PT SRM, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Tiba-tiba, kelompok WNA tersebut melakukan penyerangan.

    Tidak hanya menyerang dengan tangan kosong, belasan WNA tersebut juga dilaporkan menyerang dengan membawa senjata tajam jenis parang serta senjata airsoft gun.

    Selain itu, warga asal Beijing tersebut dengan membabi buta melakukan perusakan terhadap aset perusahaan, seperti kendaraan roda empat dan roda dua. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Imigrasi Ketapang terkait status keimigrasian dan tindak lanjut hukum terhadap para WNA tersebut.

  • Detik-detik 15 WN China Keroyok TNI Pakai Parang hingga Alat Kejut Listrik

    Detik-detik 15 WN China Keroyok TNI Pakai Parang hingga Alat Kejut Listrik

    Liputan6.com, Jakarta – 15 warga negara China menyerang prajurit TNI menggunakan parang hingga alat kejut listrik di area PT Sultan Rafli Mandiri, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura menyelidiki kasus penyerangan ini.

    “Insiden tersebut terjadi pada Minggu (14/12) sekitar pukul 15.40 WIB saat prajurit dari Batalyon Zipur 6/SD sedang melaksanakan Latihan Dalam Satuan di sekitar area perusahaan. Empat prajurit kami menerima laporan dari satpam PT SRM terkait adanya aktivitas drone tak dikenal yang terbang di area latihan militer,” kata Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Yusub Dody Sandra di Pontianak, Selasa (16/12/2025). Dikutip dari Antara.

    Merespons laporan tersebut, empat prajurit TNI mendatangi lokasi yang diduga menjadi titik pengoperasian drone. Di lokasi itu, prajurit menemukan empat WNA asal China yang sedang mengendalikan drone tanpa izin.

    Namun, saat prajurit berupaya meminta keterangan secara prosedural, sebelas orang WNA lainnya datang ke lokasi dan langsung melakukan penyerangan secara agresif.

    “Mereka menyerang anggota menggunakan senjata tajam berupa parang, airsoft gun dan satu alat kejut listrik,” tuturnya.

    Menghadapi situasi yang tidak berimbang dan berpotensi mengancam keselamatan, prajurit TNI mengambil langkah taktis dengan menghindari eskalasi konflik terbuka dan mundur ke area perusahaan untuk mengamankan situasi serta melaporkan kejadian tersebut ke komando atas.

    Akibat insiden itu, satu unit mobil perusahaan jenis Hilux mengalami rusak berat, sementara satu unit sepeda motor Vario milik karyawan PT SRM turut dirusak.

    “Hingga saat ini, motif penyerangan dan alasan penerbangan drone di area latihan tersebut masih kami dalami lebih lanjut,” ujar Yusub.

    Kodam XII/Tanjungpura menyatakan mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan, dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

  • 4 Kronologi 15 WNA China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang versi Kodam XII Tanjungpura Regional

    4 Kronologi 15 WNA China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang versi Kodam XII Tanjungpura Regional

    Kronologi 15 WNA China Serang Prajurit TNI di Tambang Emas Ketapang versi Kodam XII Tanjungpura
    Tim Redaksi
    PONTIANAK, KOMPAS.com
    – Kodam XII Tanjungpura membenarkan terjadinya insiden yang melibatkan prajurit Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) dengan sejumlah Warga Negara Asing (WNA) asal China di area tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM), Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII Tanjungpura, Kolonel Inf Yusub Dody Sandra, menyampaikan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 15.40 WIB.
    Saat itu, prajurit Yonzipur 6/SD sedang melaksanakan kegiatan Latihan Dalam Satuan di wilayah tersebut.
    Menurut Yusub, insiden bermula dari laporan petugas keamanan PT SRM terkait adanya aktivitas drone yang tidak dikenal terbang di sekitar area latihan.
    Empat prajurit kemudian mendatangi lokasi yang diduga menjadi titik pengoperasian drone tersebut.
    Di lokasi, prajurit menemukan empat WNA yang diduga mengendalikan drone. Saat dilakukan upaya klarifikasi, sejumlah WNA lainnya datang ke lokasi sehingga total terdapat 15 orang.
    “Dalam situasi tersebut kemudian terjadi tindakan penyerangan terhadap prajurit kami,” kata Yusub dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa (16/12/2025).
    Yusub menyebutkan, berdasarkan laporan awal, penyerangan tersebut diduga dilakukan menggunakan berbagai benda yang berpotensi membahayakan, termasuk senjata tajam, airsoft gun, dan alat setrum.
    Menghadapi situasi yang dinilai berisiko dan berpotensi menimbulkan eskalasi, para prajurit mengambil langkah taktis dengan menghindari konfrontasi lebih lanjut.
    Mereka kembali ke area perusahaan untuk mengamankan diri serta melaporkan kejadian kepada komando atas.
    Akibat insiden tersebut, dilaporkan terjadi kerusakan pada satu unit kendaraan operasional perusahaan jenis Toyota Hilux serta satu unit sepeda motor milik karyawan PT SRM.
    Kodam XII Tanjungpura menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap secara menyeluruh kronologi kejadian, termasuk motif penyerangan dan tujuan penerbangan drone di area tersebut.
    “Seluruh fakta dan keterangan masih kami dalami,” tutup Yusub.
    Kapolres
    Ketapang
    AKBP Muhammad Harris juga mengatakan, pihak kepolisian masih melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami peristiwa tersebut.
    “Sementara kami masih melakukan proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menindaklanjuti pendataan terhadap WNA yang diduga melakukan penyerangan,” kata Harris saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/12/2025).
    PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) angkat bicara soal 15 WNA asal China yang diduga menyerang 5 personel TNI dan satu warga sipil.
    Para WNA itu merupakan karyawan perusahaan, dan PT SRM pun membantah ada penyerangan dan mempertanyakan kehadiran aparat TNI di kawasan tambang.
    Direktur Utama PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Li Changjin, membenarkan jika ada staf teknis PT SRM berkewarganegaraan Tiongkok yang mengoperasikan drone di area tambang.
    Meski begitu, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (16/12/2025), Li Changjin menegaskan pihaknya membantah tudingan bahwa staf tersebut melakukan penyerangan terhadap anggota TNI.
    Ia mengklaim penerbangan drone dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT SRM dan bukan merupakan kawasan militer atau area terlarang.
    Li Changjin menyebut drone dan telepon seluler milik staf teknis tersebut sempat disita. Sementara rekaman di dalam perangkat dihapus, sebelum akhirnya dikembalikan.
    “Pada saat kejadian, staf teknis kami merasa ketakutan karena perlengkapan mereka langsung disita. Kami juga tidak mengetahui kepentingan pihak tertentu berada di lokasi tersebut,” ujar Li Changjin.
    Menanggapi tudingan bahwa staf teknis WNA membawa senjata tajam, airsoft gun, maupun alat setrum, Li membantah keras narasi tersebut. Ia menegaskan tidak ada bukti yang mendukung tuduhan itu.
    “Staf teknis kami tidak pernah melakukan tindakan ilegal, termasuk perusakan kendaraan atau membawa senjata,” ungkap Li Changjin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kronologi WNA China Serang TNI Pakai Senjata Tajam di Tambang Emas Ketapang Kalbar

    Kronologi WNA China Serang TNI Pakai Senjata Tajam di Tambang Emas Ketapang Kalbar

    Hingga kini, penyelidikan intensif terus berjalan. Aparat militer bekerja bersama instansi terkait. Fokus penyelidikan mencakup motif penerbangan drone, legalitas keberadaan warga asing, serta kepemilikan senjata.

    “Motif penyerangan dan alasan penerbangan drone di area latihan tersebut masih kami dalami lebih lanjut,” ucap Yusub Dody Sandra.

    Drone menjadi perhatian utama. Perangkat tersebut bukan sekadar alat dokumentasi biasa. Di area latihan militer, penerbangan tanpa izin memiliki implikasi serius terhadap keamanan negara.

    Investigasi teknis mencakup spesifikasi drone, rekam data penerbangan, serta potensi pengambilan gambar sensitif.

    Aspek keimigrasian turut disorot. Status izin tinggal, izin kerja, serta aktivitas lapangan para WNA asal China diperiksa detail. Koordinasi lintas lembaga melibatkan imigrasi, kepolisian, serta otoritas daerah.

    Kasus ini mencerminkan tantangan pengawasan tenaga asing di sektor pertambangan. Investasi besar kerap membawa pekerja lintas negara.

    Tanpa kontrol ketat, potensi konflik meningkat. Ketapang menjadi contoh nyata dinamika tersebut.

    Bagi prajurit lapangan, peristiwa ini meninggalkan pelajaran penting. Latihan militer bukan sekadar rutinitas fisik. Di lapangan, prajurit berhadapan langsung dengan kompleksitas sosial, ekonomi, serta geopolitik lokal.

    Bagi warga sekitar, kejadian tersebut menumbuhkan harapan terhadap penegakan hukum tegas. Keamanan wilayah menjadi kebutuhan utama. Tambang emas seharusnya membawa kesejahteraan, bukan ketegangan.

    Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura berkomitmen menjaga stabilitas Kalimantan Barat. Setiap ancaman terhadap personel TNI akan ditindak sesuai hukum. Pendekatan profesional tetap menjadi pijakan utama.

    Insiden di area PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat bukan sekadar bentrokan fisik. Peristiwa ini menjadi cermin rapuhnya batas antara kepentingan bisnis global dan kedaulatan wilayah.

    Di tengah hutan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, negara kembali diuji melalui keberanian empat prajurit menjaga marwah tugas. 

  • 15 WNA China Ditangkap Usai Insiden Penyerangan Area Tambang Emas Tumbang Titi Ketapang Kalbar

    15 WNA China Ditangkap Usai Insiden Penyerangan Area Tambang Emas Tumbang Titi Ketapang Kalbar

    Liputan6.com, Jakarta – Suasana Desa Pemuatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat  (Kalbar) mendadak tegang Minggu sore, 14 Desember 2025. Aktivitas tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri (SRM) berubah jadi arena konflik. Sebanyak 15 WNA China diamankan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang usai peristiwa penyerangan terhadap warga sipil serta lima prajurit TNI.

    Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Ida Bagus Putu Widia Kusuma memastikan seluruh WN China telah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang.

    “Benar sudah dibawa ke Kantor Imigrasi Ketapang,” ujarnya kepada wartawan Selasa, 16 Desember 2025.

    Pemeriksaan difokuskan pada izin tinggal serta kepatuhan hukum. Status KITAS masih diverifikasi.

    “Terkait proses keimigrasian sedang kami periksa ada pelanggaran atau tidak,” kata Ida Bagus.

    Imigrasi menegaskan dukungan penuh terhadap aparat penegak hukum. Penanganan pidana tetap berada di ranah kepolisian. Imigrasi bertugas memastikan aspek keimigrasian berjalan tegas serta transparan.

    Insiden bermula sekitar pukul 15.30 WIB. Petugas keamanan perusahaan mendapati aktivitas drone terbang rendah di area tambang. Pengejaran dilakukan bersama lima prajurit Yonzipur 6 Satya Digdaya. Sekitar 300 meter dari gerbang perusahaan empat WN China ditemukan.

    Situasi berubah cepat. Sebelas WN China lain datang membawa senjata tajam airsoft gun serta alat setrum. Penyerangan terjadi. Petugas memilih mundur demi mencegah eskalasi lebih luas.

    Chief Security PT SRM Imran Kurniawan membenarkan kejadian tersebut.

    “Petugas menyelamatkan diri ke area perusahaan,” ujarnya.

    Akibat kejadian satu mobil serta satu sepeda motor perusahaan rusak berat. Satu bilah senjata tajam diamankan sebagai barang bukti.

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Belasan WNA China Serang 5 Anggota TNI Pakai Sajam dan Air Soft Gun, TNI Mundur Kalah Jumlah

    Belasan WNA China Serang 5 Anggota TNI Pakai Sajam dan Air Soft Gun, TNI Mundur Kalah Jumlah

    GELORA.CO – Sebuah insiden keamanan dilaporkan terjadi di kawasan pertambangan emas milik PT Sultan Rafli Mandiri (PT SRM) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada Minggu (14/12/2025) sore.

    Sebanyak 15 warga negara asing (WNA) asal China diduga terlibat dalam aksi penyerangan yang menyebabkan sejumlah aparat TNI menjadi sasaran dan menimbulkan kerusakan fasilitas perusahaan.

    Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.40 WIB.

    Akibat insiden itu, lima anggota TNI dilaporkan mengalami serangan, sementara dua unit kendaraan operasional perusahaan mengalami kerusakan cukup parah.

    Harris menjelaskan, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman dengan mengklarifikasi sejumlah pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut.

    Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama pihak Imigrasi guna menindaklanjuti pendataan terhadap para WNA yang diduga terlibat.

    “Sementara kami masih melakukan proses klarifikasi dengan pihak-pihak terkait.

    Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk menindaklanjuti pendataan terhadap WNA yang diduga melakukan penyerangan,” ujar Harris saat dihubungi Kompas.com, Senin (15/12/2025). 

    Ia menambahkan, personel Polsek Tumbang Titi telah melakukan langkah awal pengamanan dan penanganan di lokasi kejadian.

    Hingga saat ini, tidak terdapat laporan korban jiwa dan situasi di sekitar area tambang dinyatakan dalam kondisi aman dan terkendali.

    “Sampai saat ini tidak ada korban jiwa dan situasi tetap aman serta kondusif,” tegasnya.

    Sementara itu, Chief Security PT SRM, Imran Kurniawan, mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat petugas keamanan perusahaan mendeteksi adanya aktivitas penerbangan drone di sekitar area tambang sekitar pukul 15.30 WIB.

    ima anggota TNI dari Batalyon Zeni Tempur 6/Satya Digdaya (Yonzipur 6/SD) Anjungan yang tengah melaksanakan Latihan Dasar Satuan (LDS) di lokasi tersebut kemudian turut membantu melakukan pengejaran terhadap operator drone.

    “Total ada enam orang yang mengejar pilot drone, satu dari pengamanan sipil dan lima anggota TNI,” jelas Imran.

    Sekitar 300 meter dari pintu masuk PT SRM, petugas menemukan empat WNA yang menerbangkan drone.

    Namun, situasi mendadak memanas ketika sebelas WNA lainnya datang dan langsung melakukan penyerangan.

    “Para WN China itu membawa empat bilah senjata tajam, air gun, serta alat setrum, lalu menyerang anggota kami,” kata Imran. 

    Karena kalah jumlah dan untuk menghindari bentrokan lebih besar, petugas pengamanan dan anggota TNI akhirnya mundur ke dalam area perusahaan.

    Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil dan satu sepeda motor milik PT SRM mengalami kerusakan parah.

    Pihak perusahaan telah mengamankan satu bilah senjata tajam sebagai barang bukti dan berkoordinasi dengan Polsek Tumbang Titi untuk langkah selanjutnya.

  • ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

    ASDP Prediksi Puncak Arus Libur Nataru Dimulai 23-24 Desember 2025

    Jakarta –

    PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memprediksi puncak arus pergerakan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 bakal terjadi pada 23-24 Desember 2025. Sementara itu Direktur Operasi dan Transformasi, Rio Theodore Natalianto Lasse, mengatakan peningkatan pergerakan penumpang dan kendaraan mulai terjadi pada 19 Desember 2025.

    “Pergerakan diprediksi tetap tinggi selama Hari Raya Natal dan masa cuti bersama, terlebih setelah pemerintah menetapkan libur panjang mulai 26 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026,” ujar Heru dalam paparannya di Media Gathering Kesiapan Nataru ASDP Indonesia Ferry, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Selain itu, Rio memprediksi puncak arus libur Tahun Baru bakal terjadi pada 30-31 Desember 2025. Sedangkan arus balik diproyeksikan memuncak pada 2-3 Januari 2026. Untuk periode Nataru 2025-2026, ASDP memproyeksikan jumlah perjalanan (trip) akan meningkat 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Prediksi puncak pergerakan libur Tahun Baru itu tanggal 30-31 Desember, dan prediksi puncak pergerakan arus balik itu adalah tanggal 2 dan 3 Januari 2026. Prediksi kami di 2025-2026 untuk trip mengalami peningkatan 5,4%” katanya lanjut.

    Rio mengelaborasi, terdapat 15 lintasan pantauan nasional ASDP yang diprediksi akan terjadi pergerakan mencapai 20.943 trip, dengan jumlah penumpang lebih dari 547 ribu orang dan kendaraan melampaui 868 ribu unit selama periode libur Nataru.

    “Untuk (jumlah) penumpang naik 4,3%, dan kendaraan itu naik 8,9%. Yang paling tinggi kalau kita lihat adalah kendaraan roda dua, itu kenaikannya sampai 15,2%. Kemudian truk 7,4%, (kendaraan) roda empat kendaraan kecil itu naik 5,9%. Bus itu naik 5%. Overall, semuanya mengalami peningkatan,” paparnya.

    Rio menyampaikan, kapasitas dan keandalan kapal pada saat periode puncak Nataru juga akan ditambah. Penambahan kapasitas berbeda di tiap pelabuhan.

    “Merak-Bakauheni dari 28 kapal menjadi 33 kapal per hari dengan daya serap 31 ribu kurang lebih kendaraan kecil. Kemudian, Ketapang-Gilimanuk dari 28 kapal menjadi 34 kapal per hari dengan daya serap kurang lebih 15 ribu kendaraan kecil per hari,” tutup Rio.

    (eds/eds)

  • Link dan Cara Cek Informasi Cuaca Natal-Tahun Baru, Resmi BMKG!

    Link dan Cara Cek Informasi Cuaca Natal-Tahun Baru, Resmi BMKG!

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meluncurkan platform informasi cuaca Natal dan Tahun Baru (Nataru). Layanan ini bisa digunakan masyarakat untuk mengecek cuaca apabila ingin bepergian dengan transportasi darat, udara, dan laut saat libur Nataru 2025/2026.

    Mengutip dari situs resmi BMKG, ada tiga kanal untuk mengecek informasi cuaca saat Nataru, yaitu:

    Digital Weather for Traffic (DWT): Cuaca transportasi darat dan rute perjalananSystem of Interactive Aviation Meteorology (INASIAM): Cuaca penerbangan dan navigasi udaraIndonesia Weather Informasi for Shipping (INAWIS): Cuaca maritim dan pelabuhan

    Begini cara mengecek prakiraan cuaca saat Nataru.

    1. Cara cek prakiraan cuaca transportasi darat

    Buka https://cuaca.bmkg.go.id/transKlik menu Digital Weather for Traffic (DWT)Akan muncul tampilan prakiraan cuaca di wilayah IndonesiaUntuk mengecek prakiraan cuaca di wilayah tertentu, klik kolom “Cari lokasi” yang tersedia di kanan atasMasukkan nama lokasi, lalu pilih secara spesifikSetelah itu, akan muncul prakiraan cuaca di wilayah tersebut

    2. Cara cek cuaca penerbangan

    Buka https://cuaca.bmkg.go.id/transKlik menu System of Interactive Aviation Meteorology (INASIAM)Akan muncul tampilan cuaca penerbanganApabila ingin menuju bandara tertentu, klik kolom “Search Airport” yang tersedia di kiri atas untuk mengecek cuaca penerbanganMasukkan nama bandara, lalu klik nama bandaraSetelah itu, akan muncul data penerbangan

    3. Cara cek prakiraan cuaca laut

    Waspada Curah Hujan Tinggi sampai Januari 2026

    Potensi curah hujan tinggi diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah sampai bulan Januari 2026. Hal ini berdasarkan paparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tentang kondisi cuaca, dinamika atmosfer, serta potensi risiko hidrometeorologi dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mengutip dari situs resmi BMKG, Plt. Sekretaris Utama, Guswanto menyampaikan bahwa periode Desember 2025 hingga Januari 2026 bertepatan dengan puncak musim hujan sehingga meningkatkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, terutama:

    JawaBali, NTB, NTTSulawesi SelatanPapua SelatanSebagian besar Kalimantan

    Selama periode Nataru ini, BMKG telah memetakan dinamika cuaca dalam tiga periode, yakni:

    15-22 Desember yang didominasi hujan lebat;22-29 Desember yang cenderung menurun; serta29 Desember-10 Januari yang kembali meningkat seiring pergeseran puncak musim hujan ke Pulau Jawa.

    “Yang perlu diwaspadai adalah tingginya intensitas hujan, angin kencang, gelombang tinggi, serta potensi dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis. Kondisi ini dapat memengaruhi aktivitas transportasi darat, laut, dan udara selama Nataru,” katanya.

    Ia juga menjelaskan bahwa sejumlah fenomena atmosfer diprediksi aktif secara bersamaan pada periode Nataru, seperti Monsun Asia, Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer Kelvin dan Rossby, La Niña lemah, serta kemunculan bibit siklon tropis 93W dan 91S yang dapat memperkuat intensitas hujan dan angin kencang di berbagai wilayah.

    Potensi Pertumbuhan Awan Cumulonimbus

    Untuk transportasi udara, pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) masih menjadi perhatian karena dapat memicu hujan intensif. Namun, mitigasi telah berjalan sejak awal melalui penyediaan flight document resmi BMKG.

    “Semua pilot sudah mengambil flight document dari website-nya BMKG secara resmi, sehingga harapannya tidak memberikan dampak yang lebih buruk. Jadi artinya BMKG juga telah memberikan langkah untuk mitigasinya,” ujar Guswanto.

    Aktivitas Laut hingga Potensi Banjir Rob

    Pada sektor pelayaran, sebagian wilayah perairan diperkirakan mengalami gelombang 2,5-4 meter, sementara area dekat Natuna dapat melebihi 6 meter pada Januari. BMKG juga memberikan informasi potensi rob berbasis fase bulan bagi berbagai pesisir di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah yang sudah terdampak rob, seperti Pontianak, juga mendapatkan penguatan informasi untuk mendukung respons daerah.

    Halaman 2 dari 2

    (kny/imk)