provinsi: KALIMANTAN BARAT

  • Salah Prediksi Langit, Kala Laut Menggulung Nyawa Nelayan Tua di Ketapang Kalbar

    Salah Prediksi Langit, Kala Laut Menggulung Nyawa Nelayan Tua di Ketapang Kalbar

    Berita itu menyambar Desa Sukabangun seperti petir yang jatuh dekat rumah. Tangis pecah di rumah kayu itu. Tetangga berdatangan membawa doa, bacaan pendek, dan pelukan. Anak-anak dulu sering menerima ikan pemberian Asmi kini hanya diam menunduk.

    Mereka mungkin tak sepenuhnya mengerti arti kematian, namun mereka merasakan kehilangan dalam laut biasa memberi kehidupan, kini telah merenggut seseorang yang mereka cintai selamanya.

    Asmi pulang, tapi tidak dengan cara yang diharapkan. Jenazahnya dibaringkan di ruang tengah, dikelilingi warga datang mengucap belasungkawa. 

    Peristiwa ini bukan kasus tunggal. Dalam lima bulan terakhir, SAR Pontianak menangani 14 insiden kedaruratan laut yang sebagian besar dipicu cuaca ekstrem.

    Data BMKG menunjukkan peningkatan 29–33 persen intensitas hujan ekstrem di Kalbar dalam dua tahun terakhir.

    Gelombang dapat mencapai 2–2,5 meter di perairan Ketapang bagian selatan. Kecepatan angin melonjak dari 10 knot menjadi 30 knot dalam beberapa jam saja.

    Pola angin baratan menuju Selat Karimata menyebabkan pembentukan badai lokal berbahaya.

    Laut Kalbar kini bukan lagi laut yang jinak. Ia berubah menjadi lautan memerlukan kewaspadaan setingkat lebih tinggi, khususnya bagi nelayan kecil menggantungkan hidup pada perahu sederhana.

    Usai operasi pencarian, Junetra kembali memberi imbauan keras. “Melihat intensitas cuaca ekstrem mungkin masih berlangsung selama beberapa hari, kami mengimbau masyarakat pesisir untuk menunda aktivitas di lapangan.”

    Ia menambahkan, “Utamakan keselamatan dan terus memantau prakiraan cuaca guna menghindari kejadian tidak diinginkan.”

    Namun bagi keluarga Asmi, imbauan ini tiba seperti bayangan yang datang setelah pintu tertutup. Terlambat. Pahit. Menyesakkan.

    Laut berubah. Hidup yang harus beradaptasi. Kisah Asmi menyisakan pertanyaan besar, bagaimana nelayan kecil menghadapi cuaca ekstrem semakin tak menentu?

    Banyak dari mereka masih mengandalkan “tanda alam” sebagai pegangan. Namun alam kini telah berubah wajah.

    Di tengah perubahan iklim, langit tak lagi bisa dibaca. Angin berubah tak terduga, gelombang menghantam tanpa pola, dan badai datang tiba-tiba.

    Nelayan pun berlayar dalam kebingungan, bagai menebak-nebak amarah alam yang kian tak bersahabat.

    Karena itulah, mereka butuh informasi cuaca cepat, peringatan dini sampai ke pelosok pesisir, serta teknologi navigasi yang murah dan mudah. Sebab, nyawa mereka tak boleh lagi jadi taruhan hanya karena ketiadaan akses dan pengetahuan.

    Tanpa itu, tragedi seperti yang menimpa Asmi hanya menunggu giliran untuk terulang. 

    Asmi mungkin hanya seorang nelayan kecil. Namun kisahnya adalah potret generasi hidup dari laut tanpa banyak perlindungan.

    Generasi yang mengajarkan ketangguhan, namun kini terdesak oleh alam yang tidak lagi ramah.

    Ia pergi dengan cara yang sunyi, namun meninggalkan pesan yang nyaring. Bahwa laut tidak lagi sama. Bahwa cuaca tidak lagi bisa ditebak. Bahwa keselamatan harus menjadi hal pertama, bukan terakhir.

    Kehidupan pesisir membutuhkan perhatian dunia lebih dari sebelumnya. Malam tiba di Ketapang. Laut tampak tenang, seolah tidak pernah mengamuk.

    Tapi bagi keluarga Asmi, bagi Desa Sukabangun, dan bagi para petugas SAR menyaksikan langsung ganasnya badai, ketenangan itu kini hanya ilusi.

    Di baliknya, ada nama yang hilang. Ada perahu yang tak pulang. Ada nelayan tua yang tidak sempat berkata, “Saya balik cepat.” Laut menyimpan banyak cerita. Cerita Asmi kini menjadi salah satunya.

     

  • Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Menteri UMKM tegaskan pemetaan terhadap tantangan pelaku usaha

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya upaya pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM.

    Maman, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah tantangan itu antara lain kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata dia.

    Lebih lanjut, Menteri Maman juga menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Untuk itu, Kementerian UMKM aktif untuk menjalin kolaborasi strategis dengan berbagai mitra, baik di pusat maupun daerah.

    Salah satu yang baru-baru ini dilakukan Kementerian UMKM adalah kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri Maman menyampaikan Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya.

    Ia menilai, dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Kemenhub Siapkan Tiga Pelabuhan Penyeberangan di Merak, Antisipasi Lonjakan Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah strategi menghadapi lonjakan penumpang saat masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. 

    Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menekankan bahwa simpul transportasi tersebut menjadi titik krusial dalam arus penyeberangan, setidaknya dalam dua tahun terakhir. 

    Mengingat, kerap terjadi macet parah atau ‘horor’ di Pelabuhan Merak akibat penumpukan kendaraan. 

    “Kami sudah menyiapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan saat operasi nanti karena selama dua tahun terakhir Merak jadi salah satu titik krusial saat masa Nataru,” ujar Aan dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (24/11/2025). 

    Aan menjelaskan, strategi dilakukan dengan menerapkan skema pembagian tiga pelabuhan penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengurai kepadatan. Termasuk menyiapkan satu pelabuhan pendukung sebagai contingency plan.

    Pertama, BBJ Bojonegara, Pelabuhan Merak sendiri, dan Ciwandan. Sementara satu dermaga untuk contingency planapabila tiga pelabuhan tadi sudah tidak bisa menampung, Aan akan membuka Pelabuhan KBS (Krakatau Bandar Samudera). 

    Sementara di sisi Bakauheni, volume kendaraan juga dibagi di tiga pelabuhan. Di antaranya BBJ Muara Pilu untuk arus dari dan ke BBJ Bojonegara, lintasan utama Pelabuhan Bakauheni dengan Pelabuhan Merak, serta Pelabuhan PT Wijaya Karya Beton untuk arus dari dan ke Ciwandan.

    Strategi lainnya, yakni akan diterapkan delaying system menuju Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pelaksanaan delaying system ini melalui penerapan buffer zone (zona penyangga) di rest area jalan tol serta jalan arteri. 

    “Berarti harus ada untuk parkir kendaraan ketika terjadi situasi yang tidak bisa dilangsungkan penyeberangan. Ini semua sudah disiapkan baik di Merak maupun di Bakauheni,” lanjut Aan. 

    Adapun, buffer zone di Merak yakni rest area KM 13, KM 43, KM 68, jalan arteri Cikuasa Atas yang bisa menampung total 1.050 kendaraan kecil dan 200 kendaraan roda dua. Sedangkan penerapan delaying system di Lampung tersebar di delapan titik buffer zone dengan total kapasitas parkir 1.190 kendaraan kecil. 

    Lebih lanjut, Aan juga meminta semua stakeholder untuk mewaspadai cuaca ekstrem di bulan Desember. Aan mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim hujan terjadi pada Desember hingga Januari.

    Aan meyakini penyelenggaraan Nataru kali ini dapat berjalan lancar dan sukses berkat persiapan strategi yang matang dan koordinasi semua stakeholder. 

    Sebelumnya, Kemenhub juga mengantisipasi lonjakan dan kepadatan di Pelabuhan Ketapang pada Nataru mendatang. 

    Salah satunya, melalui pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan Ketapang, penambahan kapal, pemberlakuan buffer zone, hingga pembatasan kuota tike

  • Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan

    Tersangka Korupsi PLTU Kalbar Hartanto Yohanes Lim Ajukan Praperadilan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim, mengajukan praperadilan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Mempawah, Kalimantan Barat.
    Gugatan praperadilan
    ini tercatat di sistem Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 152/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.
    Pihak tergugat adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo cq Bareskrim Polri cq Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortas Tipikor).
    “Klasifikasi perkara, sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pemohon
    Hartanto Yohanes Lim
    ,” dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jaksel pada Minggu, (23/11/2025).
    Gugatan perdana untuk perkara ini akan diadakan pada Selasa (2/12/2025) pada pukul 09.00 WIB.
    Dalam kasus ini, penyidik Kortas Tipikor Polri telah menetapkan empat orang tersangka.
    Mereka adalah Presiden Direktur PT Bakrie Rachmat Nusantara (BRN), Halim Kalla; Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim; Dirut PLN 2008-2009 Fahmi Mochtar; dan Direktur PT Bakti Reka Nusa, RR.
    Penyidikan ini merupakan kelanjutan dari penelusuran Polri atas dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTU 1 Mempawah.
    Kasus ini diduga melibatkan kerja sama antara sejumlah perusahaan swasta dan pihak terkait di lingkungan BUMN sektor energi.
    Berdasarkan perhitungan saat ini,
    kerugian negara
    mencapai 64.410.523 dollar AS dan Rp 323.199.898.518, atau total Rp 1,3 triliun bila dikonversikan ke rupiah.
    Keempat tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Ekstrem, Perahu Nelayan di Ketapang Tenggelam Digulung Badai dan Gelombang Tinggi saat Mencari Ikan

    Cuaca Ekstrem, Perahu Nelayan di Ketapang Tenggelam Digulung Badai dan Gelombang Tinggi saat Mencari Ikan

    Liputan6.com, Jakarta – Cuaca ekstrem kembali merenggut korban di perairan Kalimantan Barat. Setelah insiden serupa terjadi di Kabupaten Kayong Utara, gelombang tinggi kembali menelan nyawa nelayan di perairan Kabupaten Ketapang.

    Perahu mini milik Asmi (65/L), warga Desa Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, ditemukan tenggelam setelah dihantam badai mendadak saat mencari ikan.

    Kepala Kantor SAR Pontianak I Made Junetra, memastikan operasi pencarian telah ditutup setelah tim gabungan menemukan korban.

    “Hari ini korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia sekitar 1,72 nautical mile atau tiga kilometer dari lokasi awal tenggelam,” ujarnya Sabtu (22/11/2025).

    Upaya pencarian berlangsung tiga hari, dimulai pada 20 November 2025. Tim SAR gabungan menyisir perairan menggunakan metode parallel track, memperluas radius pencarian setiap hari. Namun cuaca ekstrem menjadi tantangan utama.

    “Hampir tidak ada hambatan berarti selain kondisi cuaca ekstrem yang memperlambat kerja tim,” kata Made.

  • KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    Jakarta

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kalbar memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya. Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    “Bersama KADIN Kalimantan Barat, kita ingin mendorong UMKM naik kelas melalui optimalisasi komoditas unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Maman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Hal ini disampaikan Maman saat membuka Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Pontianak, Sabtu (22/11).

    Data Badan Pusat Statistik RI (BPS) menunjukkan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2024 mencapai US$ 2,086 miliar atau sekitar Rp 33,38 triliun. Sementara pada periode Januari hingga September 2025, nilai ekspor telah menembus US$ 1,422 miliar atau Rp 22,76 triliun.

    Melalui workshop ini, pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, mulai dari kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata Maman.

    Maman menegaskan pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Ia menyebut kolaborasi dengan KADIN Kalbar menjadi jembatan strategis yang menghubungkan UMKM, industri besar, offtaker, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah, sehingga rantai pasok ekspor dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

    Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai potensi ekspor daerah sangat besar dan harus dikelola secara kompetitif sesuai kebutuhan pasar internasional.

    “Kita memiliki kratom, arwana, kelapa dan turunannya, pinang, serta berbagai produk khas dari Singkawang dan daerah lainnya. Potensi ini perlu diperkuat melalui standardisasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan branding untuk meraih pasar global,” ujar Ria.

    Ria berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperkuat posisi UMKM Kalbar di pasar internasional.

    Sementara, Ketua Umum KADIN Kalbar Arya Rizqi Darsono menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk sinergi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

    (akn/akn)

  • Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Pemerintah Mulai Bangun 152 Dapur MBG senilai Rp1,23 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di 13 Provinsi. Pada tahap awal pemerintah akan membangun 152 SPPG senilai Rp1,23 triliun.

    Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional yang memiliki dampak ekonomi luas.

    “Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM,” jelas Dody dalam keterangan resmi, Sabtu (22/11/2025).

    Dody melanjutkan pembangunan dapur SPPG ini tidak hanya mencakup dapur utama, tetapi juga sarana pendukung seperti akses jalan, jaringan air bersih, dan sanitasi serta kendaraan distribusi makanan. 

    Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menjelaskan bahwa konstruksi 152 Dapur MBG itu akan dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2, dan 3. 

    Perinciannya, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi, dan Sumatra Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 1 ini dilaksanakan oleh PT Hutama Karya dengan nilai kontrak Rp639,23 miliar dan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,3 miliar.

    Kemudian, Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 

    Paket Gedung SPPG 2 ini dilaksanakan pembangunannya oleh PT Adhi Karya dengan nilai kontrak Rp581,23 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan nilai kontrak Rp6,3 miliar.

    “Untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG 3 yang meliputi 70 lokasi direncanakan akan berkontrak pada hari Senin, 24 November 2025,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, sepanjang 2025 Kementerian PU menargetkan melakukan pembangunan 222 SPPG  yang diprioritaskan dibangun di Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dengan nilai mencapai 1,97 triliun.

    Adapun, sumber anggaran tersebut berasal dari alokasi tambahan anggaran yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pagu TA 2025 Kementerian PU.

  • Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Sudah Bisa Dipesan! Ini Daftar Diskon Tiket Pesawat, Kereta, dan Kapal Laut

    Jakarta

    Pemerintah resmi meluncurkan stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi untuk masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Melalui stimulus ini masyarakat bisa menikmati potongan harga tiket pesawat, kereta, hingga kapal feri.

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan stimulus diskon tiket Nataru ini diberikan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan pelayanan transportasi yang baik selama periode libur tersebut.

    Diskon tiket Nataru 2025/2026 ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor PJ-MHB 9 Tahun 2025, Nomor 303.2 Tahun 2025, Nomor 20 Tahun 2025, dan Nomor SKB.10/DI-BP/X/2025 tanggal 28 Oktober 2025. SKB ini ditandatangani oleh empat Menteri/Kepala Badan yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, BP BUMN, dan BPI Danantara.

    “Stimulus diskon tarif ini diberikan agar masyarakat dapat bepergian dengan biaya yang lebih ringan tanpa mengurangi aspek keselamatan dan kualitas layanan,” kata Dudy dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Stimulus diskon tarif ini diberlakukan serentak mulai 21 November 2025 pukul 00.01. Di mana untuk angkutan kereta api dan penyeberangan, diskon berlaku pada perjalanan tanggal 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Sementara untuk angkutan laut, masa pemberlakuan dimulai lebih awal, yakni pada perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, menyesuaikan kebutuhan operasional pelayaran.

    Daftar Diskon Tarif Nataru 2025/2026

    1. Diskon Tiket Pesawat

    Untuk moda transportasi udara, Dudy menjelaskan stimulus ini lanjutan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat sebesar 13-14% yang berlaku sejak akhir Oktober lalu. Diskon tiket pesawat selama Nataru ini ditargetkan untuk 3,59 juta penumpang.

    2. Diskon Tiket Kereta

    Untuk moda kereta api, PT KAI memberikan diskon 30% untuk tiket kereta ekonomi komersial. Diskon tiket kereta ini mencakup 156 perjalanan reguler dan 26 perjalanan tambahan, dengan target 1.509.080 penumpang.

    Diskon ini diberikan khusus untuk jadwal keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Berlaku untuk semua lintas pelayanan kereta di Jawa dan Sumatera.

    Sementara terkait pemesanan tiket sudah bisa dilakukan melalui seluruh channel resmi KAI seperti aplikasi Access by KAI. Diharapkan pemberian diskon ini memberi fleksibilitas lebih besar bagi keluarga untuk merayakan liburan, wisata, maupun kunjungan keluarga selama periode Nataru kali ini.

    3. Diskon Tiket Kapal Laut

    Untuk angkutan laut, pemerintah memberikan diskon 20% dari tarif dasar, setara potongan 16-18% dari total harga tiket. Stimulus ini menyasar sekitar 405.881 penumpang kelas ekonomi di berbagai rute antarpulau, terutama yang menjadi akses utama mobilitas masyarakat pesisir dan kawasan 3T.

    4. Diskon Tiket Penyeberangan

    Terakhir pada moda penyeberangan, pemerintah memberikan diskon berupa 100% tarif jasa kepelabuhanan, yang setara dengan potongan rata-rata 19% dari tarif terpadu.

    Berkat itu layanan kapal penyeberangan alias feri seperti yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat memberikan diskon tarif bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan. Diskon tarif ini akan berlangsung selama 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

    Diketahui diskon tarif pelabuhan akan berlaku di 7 lintasan strategis dengan volume penumpang tinggi dan potensi wisata yang kuat. Mulai dari Merak-Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Sape-Labuan Bajo, Tanjung Uban-Telaga Punggur, serta Ajibata-Ambarita.

    (fdl/fdl)

  • Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    Terungkap, Ini Alasan Kementerian PU Batal Bangun Dapur MBG di 264 Lokasi

    JAKARTA – Sebanyak 264 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mulanya akan dibangun pada tahun ini. Akan tetapi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebut, pembangunan dapur MBG itu hanya akan dilakukan di 222 lokasi saja.

    Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Bisma Staniarto dalam acara penandatanganan di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, 21 November.

    “Beberapa tidak siap dilaksanakan pada 2025 sehubungan beberapa hal, antara lain atas status kepemilikan lahan dalam proses pengalihan kepada pemerintah daerah yang masih belum terbit,” ungkap Bisma.

    Dengan demikian, jumlah lokasi SPPG yang akan dibangun oleh Kementerian PU pada 2025 ini adalah sebanyak 222 lokasi tersebar di 29 provinsi Indonesia.

    Bisma menjelaskan, 152 dapur MBG akan dibangun dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Rinciannya, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 1 yang tersebar di 78 lokasi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Seribu, Jambi dan Sumatera Selatan.

    Paket Gedung SPPG 1 itu akan dilaksanakan PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai kontrak Rp639,2 miliar dengan konsultan supervisinya adalah PT Tata Karya dengan nilai kontrak Rp7,30 miliar.

    Kemudian, paket fisik dan supervisi pembangunan Gedung SPPG 2 Tahun 2025 tersebar di 74 lokasi yang tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

    Paket Gedung SPPG 2 tersebut akan dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp581,2 miliar dengan konsultan supervisi adalah PT Ciriajasa Cipta Mandiri dengan kontrak Rp6,30 miliar.

    “Memperhatikan jumlah sebaran lokasi tidak berada di setiap provinsi, maka jumlah paket kontrak pekerjaan ini dibagi dalam 3 wilayah yaitu Paket Fisik dan Paket Supervisi Pembangunan Gedung SPPG 1, 2 dan 3,” katanya.

    Adapun acuan desain pembangunan SPPG yang dilaksanakan oleh Kementerian PU adalah Keputusan Menteri (Kepmen) PU Nomor 628/KPTS/M/2025 tanggal 19 Juni 2025 tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Sesuai prototipe desain SPPG itu, nantinya bangunan gedung SPPG sudah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dapur higienis dengan menggunakan material dinding yang aman terhadap bakteri dan jamur.

    Berikutnya, plafon dan lapisan dinding tahan api di area memasak, lantai dilapisi epoxy aman terhadap jamur serta dilengkapi dengan sistem tata udara, filter air bersih, instalasi pengolahan air limbah.

    Kemudian juga dilengkapi peralatan pemadam kebakaran dan menggunakan konstruksi modular, sehingga diharapkan pembangunan dapat lebih cepat.

  • Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.

    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 

    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.

    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.

    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 

    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

    Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi. 
     
    Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
     
    Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya. 
    Mencegah konflik fisik
    Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan. 

    Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya. 
     
    Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
     
    Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
     
    “Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
     
    Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke  kemendagri.  Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa. 
     
    Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan. 
     

    Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)