Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • 6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    6 8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi Edukasi

    8 Ekstrakurikuler yang Bisa Jadi Jalan Masuk PTN Tanpa Ujian Lagi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Siswa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri (PTN) bisa mencoba peruntungan dengan mendaftar jalur tanpa tes selain dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
    Salah satu jalur yang bisa dicoba adalah mendaftar jalur
    ekstrakurikuler
    (Ekskul). Biasanya, beberapa PTN menyediakan jalur khusus atau golden ticket bagi
    siswa
    yang ikut ekskul tertentu.
    Kampus yang menyediakan jalur ekskul antara lain Universitas Airlangga (Unair), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Gadja Mada (UGM), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
    Meski ada jalur tanpa tes, perlu diketahui bahwa tidak semua ekskul bisa diikuti sertakan pada jalur golden ticket tersebut.
    Berikut
    Kompas.com
    rangkuman beberapa ekskul yang bisa digunakan untuk meningkatkan daftar jalur tanpa tes:
    Ekskul tersebut termasuk ekskul yang banyak disediakan PTN untuk jalur tanpa tes. Namun yang diperkenankan ikut hanya siswa yang pernah menjadi ketua atau sekretaris.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain IPB University, UNJ, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Lampung (Unila).
    Peserta Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di
    sekolah
    juga termasuk ekskul yang bisa ikut serta mendaftar jalur masuk PTN tanpa tes.
    Kampus yang menyediakan jalur ini antara lain Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Negeri Malang (UM), UNS, UPN Veteran Jawa Timur.
    Siswa yang ikut olimpiade juga bisa ikut mendaftar jalur tanpa tes di PTN. Ekskul tersebut dulu sering disebut sebagai Karya Ilmiah Remaja (KIR) atau ekskul Olimpiade Penelitian Sains Indonesia (OPSI).
    Melalui ekskul tersebut siswa bisa ikut banyak olimpiade secara nasional atau internasional. Prestasi dalam Olimpiade tersebut yang bisa digunakan untuk masuk PTN dan PTS impian.
    PTN yang menerima siswa dengan bakat di bidang Olimpiade misalnya Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Brawijaya (UB), UGM, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan semua PTN yang membuka jalur mandiri prestasi.
    Ada beberapa kampus di Indonesia yang membuka jalur masuk PTN untuk para penghafal Al-Quran bagi siswa beragama Islam.
    Seperti UIN Maulana Malik Ibrahim, UIN Sunan Gudung Djati, UIN Syarif Hidayatullah, ada Unair, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Jambi (UNJ), dan masih banyak PTN menerima siswa yang mampu menghafal banyak juz Al-Quran.
    Tak hanya yang beragama Islam, siswa yang berprestasi bidang agama lain seperti Katolik, Kristen, Budha dan Hindu juga bisa memanfaatkan ekskul ini untuk masuk kampus impian.
    Selain prestasi di bidang keagamaan, siswa juga bisa mencoba peruntungan untuk daftar PTN impiannya lewat jalur prestasi non-akademik seperti olahraga.
    Namun, sebaiknya harus banyak mengumpulkan prestasi pada bidang olahraga yang diikuti pada ekskul tersebut sehingga peluang untuk diterima kampus impian semakin luas.
    Paling tidak minimal pernah mengikuti dan mendapatkan medali minimal tingkat provinsi.
    Hampir sama dengan olahraga, bagi siswa yang ikut ekskul di bidang kesenian juga sebaiknya memperbanyak diri untuk ikut berbagai macam kompetisi.
    Ekskul seni antara lain adalah musik, tari, drama, melukis, dan fotografi.
    Siswa ikut Organisasi Siswa Intira Sekolah (OSIS) juga bisa menggunakan kesempatan masuk PTN impian tanpa tes. Selain bisa masuk PTN, kamu bisa mendapatkan beasiswa melalui bukti kepesertaan OSIS.
    Siswa yang menjadi anggota PMR juga bisa menggunakan bukti keanggotaannya untuk masuk PTN impian seperti Universitas Negeri Malang (UM) dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
    Serta beberapa PTN lain yang memiliki jalur leadership atau kepemimpinan bagi mantan ketua PMR.


    Demikian informasi mengenai 9 ekskul di sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk masuk PTN tanpa tes. Semoga berhasil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Perhumas Kampanyekan ‘Bicara Baik’ di KHI 2025 Surabaya, Tekankan Inovasi Humanis dan Etika di Era AI

    Surabaya (beritajatim.com) – Organisasi profesi Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) secara tegas mengkampanyekan gerakan “Bicara Baik” sebagai pondasi etika dan strategi komunikasi di tengah tantangan akselerasi teknologi, khususnya Kecerdasan Buatan (AI). Kampanye ini menjadi inti dari perhelatan Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 yang diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada Sabtu (13/12/2025).

    Dipilihnya Surabaya sebagai tuan rumah adalah pengakuan atas posisi strategis kota tersebut yang melambangkan inovasi dan transformasi pembangunan Indonesia modern. Agenda utama Perhumas adalah mendorong standar profesionalisme humas yang berdaya saing internasional dengan tetap menjaga narasi konstruktif.

    Ketua Umum DPP Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menegaskan bahwa profesi kehumasan telah bertransformasi menjadi aktor strategis yang menjaga harmoni, membangun optimisme, dan menciptakan konektivitas positif bagi bangsa.

    “Saat ini dalam mengemban profesi kehumasan kita bukan hanya berbicara tentang komunikasi saja tetapi juga mengenai persatuan narasi, menjaga kedaulatan dan martabat bangsa serta daya saing Indonesia di kancah global,” ujar Boy Kelana Soebroto dalam sambutannya.

    Ia menyoroti tantangan hari ini yang meluas pada destruksi teknologi, termasuk AI dan otomatisasi ruang informasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Perhumas meluncurkan pemutakhiran Kode Etik Perhumas.

    “Di dalam kode etik ini tertanam prinsip kebenaran, transparansi, akurasi, tanggung jawab, dan keberpihakan pada kepentingan publik. Dan tentu saja sudah memasukkan unsur-unsur terkait teknologi terkini yaitu artificial intelligence,” tegas Boy.

    Peluncuran kode etik baru ini merupakan wujud tekad Perhumas dalam menjaga integritas profesi dan memastikan bahwa inovasi yang dilakukan praktisi humas selalu bersifat manusiawi dan bertanggung jawab.

    Senada dengan Perhumas, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menyoroti betapa pentingnya sentuhan manusia dalam komunikasi di tengah laju teknologi.

    “Teknologi memang boleh cepat Ibu Bapak tapi manusia yang memberikan sentuhan, memberikan arah begitu. Jadi tetap unsur manusia ini sungguh sangat penting,” kata Fifi Aleyda Yahya.

    Fifi mengakui bahwa AI dapat membantu menyaring data, tetapi hanya manusia yang mampu memberikan rasa, empati, dan mengelola persepsi publik dengan kearifan. Ia menekankan peran sentral humas sebagai penjaga etika dan kurator kepercayaan publik.

    “Bapak Ibu Humas bukan hanya penyampai informasi tapi Bapak Ibu semua adalah penafsir hasil kebijakan, penjaga etika dan kurator kepercayaan publik,” imbuhnya.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang membuka konvensi, mendukung penuh gerakan “Bicara Baik” sebagai energi positif bagi bangsa. Khofifah menekankan bahwa semangat ini harus ditanamkan dari Bumi Majapahit, tempat KHI 2025 diselenggarakan.

    Mengutip Hadis Qudsi, Khofifah mengingatkan tentang kekuatan prasangka (persangkaan) yang dimiliki oleh manusia.

    “Kata Allah, ‘Aku akan memberikan apa yang dipersepsikan oleh hambaku.’ Tetaplah berprasangka yang baik. Tetaplah berpasangka yang positif, tetaplah berpasangka bahwa Indonesia kuat,” pesan Khofifah kepada peserta konvensi.

    Khofifah juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi, menginformasikan bahwa Jawa Timur baru saja meraih penghargaan sebagai provinsi dengan Indeks Inovasi terbaik di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tema KHI 2025, yaitu “Inovasi Bersama Untuk Indonesia Berdaya Saing Global.”

    Selain peluncuran kode etik, KHI 2025 juga menghadirkan agenda strategis lainnya, termasuk:

    Peluncuran Perhumas Indicators 2025: Sebuah alat ukur tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah dan swasta.
    Peluncuran Tiga Paket Buku Kolaborasi Praktisi Humas: Meliputi bahasan tentang Penguatan ESG, Reputasi Nasional, dan Komunikasi Krisis di era digital.
    Penyelenggaraan Anugerah Humas 2025: Penghargaan yang mendorong kualitas profesi humas di seluruh Indonesia.

    Perhumas berkomitmen untuk semakin memperkuat nation branding dan reputasi Indonesia melalui semangat Indonesia Bicara Baik, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. [beq]

  • Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

    Viral Video Pungli Satpol PP, DPRD Surabaya: Jangan Cukup Alasan Video Lama

     

    Surabaya (beritajatim.com)– Video viral yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh oknum anggota Satpol PP Kota Surabaya terhadap pedagang kaki lima memantik reaksi keras DPRD Surabaya.

    Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai peristiwa tersebut harus menjadi atensi serius Wali Kota Surabaya dan jajaran pimpinan Satpol PP.

    “Bukan soal itu video lama atau baru, tapi ini adalah fakta yang tidak bisa disanggah tentang wajah Satpol PP Kota Surabaya yang masih jauh dari bersih dari perilaku pungli,” kata politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe, Sabtu (13/12/2025).

    Cak Yebe menegaskan klarifikasi bahwa video tersebut direkam setahun lalu tidak menghapus substansi persoalan. Menurut dia, praktik pungli tetap merupakan pelanggaran serius yang mencederai kepercayaan publik.

    “Sekalipun disebut video lama yang baru diviralkan, itu tidak mengubah kenyataan bahwa pungli masih terjadi dan harus ditangani secara serius,” ujar Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.

    Dia menyebut momentum viralnya video pungli tersebut semakin ironis karena terjadi di tengah komitmen Pemerintah Kota Surabaya memberantas pungli dan korupsi. Apalagi, video viral tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia.

    “Ini ironis, di saat kita bicara komitmen pemberantasan pungli dan korupsi, justru muncul video yang menunjukkan praktik sebaliknya,” kata Cak Yebe.

    Cak Yebe mengingatkan bahwa semangat anti korupsi tidak boleh berhenti pada jargon semata. Komitmen tersebut, menurut dia, harus diwujudkan dalam tindakan riil dan konsisten dalam keseharian aparatur pemerintah.

    “Seperti yang saya sampaikan saat Hakordia, keberanian memberantas pungli dan menolak korupsi jangan hanya sebatas jargon, tapi harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari,” ujar Cak Yebe.

    Dia menegaskan bahwa setiap aparatur, baik ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya, yang terbukti melakukan pungli harus ditindak tegas. Sanksi yang dijatuhkan, kata dia, harus memberikan efek jera.

    “Jika ada ASN maupun non-ASN Pemkot Surabaya yang terbukti melakukan pungli kepada masyarakat, harus ditindak tegas dengan sanksi yang memberatkan,” tegas Cak Yebe.

    Bahkan, Cak Yebe membuka opsi pemberian sanksi terberat berupa pemecatan tidak dengan hormat. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mencegah terulangnya praktik serupa.

    “Bila perlu sanksi pemecatan dengan tidak hormat agar timbul efek jera bagi pegawai yang lain,” kata dia.

    Sebaliknya, Cak Yebe mengingatkan agar penanganan kasus pungli tidak berhenti pada hukuman ringan. Menurut dia, sanksi berupa mutasi jabatan atau rotasi lokasi kerja tidak cukup untuk menunjukkan keseriusan pemerintah.

    “Kalau hanya sebatas jargon dan sanksi ringan seperti mutasi atau rotasi, saya menilai Pemkot Surabaya tidak benar-benar serius memberantas pungli dan korupsi,” ujar Cak Yebe.

    Cak Yebe menegaskan pemberantasan pungli merupakan prasyarat utama mewujudkan aparatur pemerintahan yang berintegritas. DPRD Surabaya, kata dia, akan terus mengawal komitmen tersebut agar benar-benar dijalankan.

    “Ini soal integritas aparatur dan kepercayaan publik, sehingga harus dibuktikan. Gak ngomong tok,” pungkas politisi penggemar olahraga domino dan jujitsu ini.[asg/ted]

  • Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Pelaku Curanmor di Gresik Semakin Nekat, Pelaku Diduga Bawa Senpi

    Gresik (beritajatim.com)– Aksi pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kabupaten Gresik, pelakunya semakin nekad dan meresahkan masyarakat. Saat menjalankan aksinya, salah satu pelaku diduga membawa senjata api, atau senpi.

    Laporan kejadian yang masuk ke meja Satreskrim Polres Gresik. Terbaru, aparat penegak hukum setempat mendalami kasus curanmor. Dua kejadian di wilayah Kecamatan Kebomas, dan satu kejadian di Kecamatan Gresik Kota.

    Dari kejadian tersebut, setelah dilakukan penyelidikan. Penyidik menetapkan 4 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan, mengatakan, proses penyelidikan kasus curanmor ada tiga kejadian. Dimana, ada motor milik korban yang dicuri pelaku.

    “Komplotan pelaku ini tergolong nekad. Berdasarkan penyelidikan di lapangan ada empat pelaku,” katanya, Sabtu (13/12/2025).

    Pama Polres Gresik ini menambahkan, modus yang dilakukan pelaku menyasar ke wilayah perumahan dan tempat kos.

    “Pelaku yang menjadi DPO dari hasil pemeriksaan kamera CCTV mengendarai dua motor, satu diantaranya diduga menggunakan senpi,” imbuhnya.

    Asyraf Gunawan menuturkan, tidak menutup kemungkinan pelaku beraksi di wilayah lain dan juga terindikasi dengan jaringan di Madura.

    “Ada kemungkinan masih terindikasi dengan lingkaran curanmor di wilayah Madura,” tuturnya.

    Sementara itu, Ariyanto (41) salah satu korban curanmor asal Banjarnegara yang indekos di Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas menyatakan dirinya kehilangan motor kesayangannya Honda PCX bernopol B 3372 UHY.

    “Kejadian sekitar pukul 21.00 WIB tadi malam. Motor saya diparkir seperti biasa lalu saya pergi beristirahat. Pagi harinya sudah tidak ada di tempat,” urainya.

    Karyawan swasta ini terkejut kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polres Gresik untuk segera ditindaklanjuti.

    “Sewaktu melihat dari rekaman kamera CCTV tidak lebih 5 menit pelaku membawa kabur motor saya dengan menggunakan kunci khusus,” pungkasnya. (dny/ted)

  • Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Khofifah Tanam 5.000 Bibit Pohon di Lumajang, Dukung Alam Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri Puncak Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Desa Kandangtepus, Kecamatan. Senduro, Kabupaten Lumajang pada Jumat (12/12/2025).

    Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah bersama Bupati Lumajang serta berbagai elemen masyarakat  menanam sebanyak 5.000 bibit pohon.

    Secara khusus Gubernur Khofifah menyerahkan bantuan Alat Ekonomi Produktif (AEP) Pengolah Gula Kelapa,  beberapa AEP lainnya serta 484.743 batang pohon kepada puluhan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Jawa Timur.

    Mereka yang mendapatkan bantuan adalah para KTH asal Kab. Lumajang, Kab. Probolinggo. Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.

    Komitmen dukungan bagi KTH ini merupakan upaya hilirisasi komoditas agar memperoleh nilai tambah optimal. Sebagai hasilnya, pada tahun 2025 hingga tanggal 11 Desember pukul 15.00 WIB, catatan NTE KTH Jatim masih yang tertinggi secara nasional dengan catatan sebesar Rp 1.611.019.875.298,- setara dengan 48,29% NTE Nasional sebesar Rp. 3.336.417.088.760.

    Gubernur Khofifah mengatakan, momen ini menjadi wujud komitmen dan sinergitas Pemprov Jatim bersama seluruh elemen untuk terus cinta alam agar tercipta daya dukung alam dan lingkungan.

    Ia melanjutkan, kebiasaan penanaman pohon seyogyanya tidak hanya pada saat Hari Menanam Pohon Nasional, namun di berbagai kesempatan.

    Khofifah sendiri menuturkan bahwa kebiasaan menanam pohon telah dilakukannya bersama keluarga sejak tahun 1991 dimana setiap tahunnya di saat perayaan Hari Ulang Tahun dilakukan penanaman pohon.

    “Oleh sebab itu, saya mengajak semua, yang biasa ada even atau seremoni dimana biasanya bunga papan, bisa dikonversi menjadi pohon hidup. Sehingga hidup itu menghidupkan, _urip  gawe urup_ ,”tuturnya.

    Dengan kerja keras bersama yang lebih masif ini, Khofifah meyakini akan bisa memenuhi target nasional guna mencapai Indonesia Net Zero Emission 2060. Bahkan bisa dipercepat di 2050.

    “Pohon apapun. Walau memang saya lebih sering mengajak menanam mangrove karena mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari yang lain,” lanjutnya.

    Komitmen Pemprov Jatim dalam memberikan daya dukung alam dan lingkungan disebut Khofifah juga mendapat dukungan dari berbagai pihak luar. Salah satunya melalui RISING Fellowship antara Pemerintah Indonesia dan Singapura terkait Carbon Captured, Carbon Trading dan Carbon Credit.

    “Apa yang diharapkan adalah apa yang kita tanam akan menjadi amal jariyah bagi kita dan yang lain. Atau bisa disebut Sedekah Oksigen yang paling alami dan bisa kita lakukan bersama-sama,” ucapnya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga menyebut bahwa kegiatan penanaman pohon juga bisa menjadi bagian mitigasi kebencanaan di wilayah-wilayah yang terkonfirmasi rawan bencana.

    Hal ini sejalan dengan misi Jatim Lestari, yaitu Jatim terus memperkuat kualitas Daerah Aliran Sungai melalui penyediaan bibit dan gerakan penanaman pohon. Ini merupakan langkah strategis untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi sebagaimana yang kita saksikan terjadi di berbagai daerah saat ini.

    Di akhir Gubernur Khofifah juga turut menghimbau masyarakat untuk selalu siap dan waspada di tengah ancaman bencana Hidrometeorologi di penghujung tahun. Ia berpesan agar masyarakat bisa rutin mengupdate terhadap berbagai warning dari BMKG maupun pihak-pihak lain.

    “Hindari titik-titik yang beresiko seperti pantai, atau yang ada potensi longsor dan hujan lebat dengan puting beliung. Pastikan seluruh anggota keluarga kita bisa berliburan dengan aman dan bahagia,” pungkasnya.

    Dalam momen Peringatan Hari Menanam Pohon tersebut juga diserahkan berbagai penghargaan kepada tokoh yang telah berkontribusi dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan. Diantaranya Anggota DPD RI Dapil Jatim Lia Istifhama dan Bupati Lumajang Indah Amperawati.

    Sedangkan bantuan AEP Pengolah Gula Kelapa dan AEP lainnya diantaranya diberikan kepada KTH Wana Tirta berupa 56 paket Alat Pengaduk Gula dan Wajan serta  KTH Sumbulatin Kab. Bondowoso berupa Huller, Roaster Kopi, Pulper dan Grinder masing-masing satu unit.

    Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Gubernur Khofifah.

    “Terima kasih Ibu Gubernur, atas nama masyarakat Lumajang. Ibu gubernur membantu dari bibit kelapa hingga AEP kelapanya,” ucapnya.

    Melalui kegiatan ini ia juga berharap dapat menginspirasi masyarakat agar dapat meningkatkan kebiasaan menanam pohon seperti yang dicontohkan oleh Gubernur Khofifah.

    “Kita ketiban rejeki, dimana Ibu Gubernur membagikan berbagai macam bibit pohon ada macadamia dan sebagainya. Beliau menyampaikan ini sedekah oksigen dan bisa ditiru masyarakat Jatim satu orang satu pohon satu tahun. Itu pesan beliau,” pungkasnya. (tok/ted)

  • Stok Gula RI Aman, Bahkan Berlebih

    Stok Gula RI Aman, Bahkan Berlebih

    Jakarta –

    Pemerintah memastikan pasokan gula konsumsi berada pada level aman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan, stok yang tersedia mampu mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, bahkan berpotensi menyisakan surplus signifikan pada awal 2026.

    Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan memasuki Desember 2025, ketersediaan gula konsumsi berada pada angka 1,67 juta ton. Dengan kebutuhan sekitar 237 ribu ton, stok kita diproyeksikan masih surplus hingga 1,43 juta ton dan akan menjadi stok awal yang kuat memasuki 2026.

    “Ini menunjukkan pasokan gula nasional berada pada level aman dan mampu menjaga stabilitas konsumsi masyarakat,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (13/12/2025).

    Adapun produksi gula nasional tercatat mencapai 2,67 juta ton sepanjang 2025. Kemudian stok tahun ini mendapatkan carry over dari tahun lalu sebesar 1,38 juta ton.

    Artinya stok berada di posisi 4 juta ton. Jumlah stok ini mencukupi untuk kebutuhan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,8 juta ton.

    “Berdasarkan proyeksi neraca pangan per 4 Desember 2025, kebutuhan nasional sepanjang tahun diperkirakan mencapai 2,8 juta ton, dengan konsumsi bulanan sekitar 230-250 ribu ton,” jelasnya.

    Pemerintah juga menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada gula konsumsi atau gula kristal putih (GKP). Target ini merupakan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus mendukung keberlanjutan petani dalam negeri.

    Upaya percepatan menuju swasembada gula memerlukan peran aktif seluruh pemangku kepentingan. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN, Ahmad Yohan.

    “Program pengembangan tebu harus menjadi prioritas nasional dan mendapat pengawalan serius. Komisi IV DPR RI menekankan pentingnya kolaborasi untuk membangun ekosistem industri gula yang efisien dan berkelanjutan,” jelas Yohan.

    Ia menegaskan bahwa keberpihakan pada petani menjadi fondasi penting keberhasilan swasembada. “Yang terpenting, kebijakan swasembada gula harus berpihak pada petani, karena merekalah fondasi utama industri gula nasional,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, perwakilan petani tebu Pasuruan, Muhamad Hanif, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit yang telah diterima petani. Ia berharap dukungan pemerintah juga mencakup penyerapan hasil panen.

    “Kemarin kami mendapat bantuan bibit, alhamdulillah itu sangat membantu. Ke depan, kalau bisa kami juga dibantu dalam pembelian gulanya. Mohon diperhatikan pasca panennya, supaya hasil gula kami terserap dan bisa membantu biaya operasional,” ujarnya.

    (ada/fdl)

  • 13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    13 Motor Hangus dalam Kejadian Kebakaran Bengkel dan Dua Kios di Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda sebuah bengkel dan dua kios semi permanen di Jalan Pawiyatan, Kecamatan Bubutan, Surabaya, pada Sabtu dini hari (13/12/2025), menghanguskan 13 sepeda motor dan harta benda milik pemilik kios.

    Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.29 WIB, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya merespon dengan mengerahkan enam unit kendaraan pemadam untuk memadamkan api.

    Kabid Pemadam Kebakaran DPKP Surabaya, Wasis Sutikno, menjelaskan bahwa api pertama kali muncul di bengkel yang sedang tutup, sebelum akhirnya membesar dan menjalar ke kios-kios di sampingnya.

    “Api diduga dari bengkel, lalu api membesar dan merembet ke kios-kios sampingnya,” kata Wasis, Sabtu (13/12/2025).

    Wasis menyampaikan, beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Namun ia memastikan, ada sebanyak 13 sepeda motor yang hangus terbakar yang terparkir di dalam bengkel.

    “Bengkel dalam keadaan tutup tidak ada aktifitas, dan didalam bengkel ada 13 motor terbakar semua. Beruntung tidak ada korban jiwa,” terang Wasis.

    Berkaca dari kejadian ini, Wasis mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi pemicu kebakaran, terutama dengan memperhatikan arus kelistrikan dan barang elektronik yang rawan korslet.

    Terakhir, ia juga mengingatkan warga agar segera menghubungi Call Center Kedaruratan 112 Kota Surabaya apabila menghadapi kondisi darurat atau kebakaran, untuk memastikan petugas dapat segera tiba dan memberikan penanganan yang cepat.

    “Apabila warga menghadapi kondisi darurat, segera menghubungi Call Center 112 Kota Surabaya atau nomor kedaruratan (WA) 081131112112 untuk penanganan,” tutup Wasis. (rma/ted) 

  • Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Ratusan Hektare Lahan Pertanian di Lamongan Barat Terendam

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan hektare lahan pertanian  di Kabupaten Lamongan terendam air. Mayoritas lahan yang terdampak merupakan areal persawahan yang baru ditanami padi.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lamongan, Mugito, total lahan pertanian yang terendam seluas 328 hektare, yang tesebar di 23 desa, pada 4 kecamatan.

    “Empat kecamatan tersebut meliputi Babat, Modo, Kedungpring dan Kecamatan pucuk,” kata Mugito, Sabtu (13/12/2025).

    Menurut Mugito, banjir yang menggenangi ratusan hektare lahan pertanian itu dipicu oleh tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir, sehingga aliran sungai tidak mampu menampung debit air.

    “Dua atau tiga hari terakhir, curah hujan cenderung tinggi. Sebagian memang ada proses pengerukan dan perbaikan saluran air,” ujarnya.

    Muguto menjelaskan, umur tanaman padi yang terendam cukup beragam. Ada yang baru berumur 7 sampai 10 hari, tapi ada juga yang sudah berumur 15 sampai 20 hari.

    “Pendataan dan identifikasi akan terus dilakukan,” tuturnya.

    Mugito juga meminta dukungan penuh perangkat kecamatan, desa, serta masyarakat untuk mempercepat upaya penanganan di wilayah terdampak.

    “Kami memohon bantuan perangkat wilayah kecamatan dan desa bersama masyarakat untuk segera melakukan pengecekan dan gotong royong membersihkan saluran air dan dam-dam lokal,” ucapnya.

    Lwbih lanjut Mugito mengatakan, pada awal musim hujan seperti ini, biasanya banyak sampah yang menyumbat, atau balok penutup dam lokal yang belum dilepas, sehingga perlu segera diambil langkah penanganan, agar aliran pembuangan air kembali lancar.

    “Dinas bersama pemerintah kecamatan dan desa, saat ini terus memonitor kondisi air, serta menyiapkan langkah mitigasi agar kerusakan tanaman tidak meluas,” ucapnya. (fak/ted)

  • Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Ini Wilayah Indonesia yang Perlu Waspada

    Siklon Tropis Bakung Terbentuk, Ini Wilayah Indonesia yang Perlu Waspada

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung resmi meningkat statusnya menjadi Siklon Tropis Bakung sejak Jumat, 12 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

    Berdasarkan analisis BMKG, Siklon Tropis Bakung memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot (65 km/jam) dengan tekanan udara sekitar 1.000 hPa. Sistem ini bergerak ke arah barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia.
    BMKG imbau kesiapsiagaan hadapi dampak tidak langsung
    Meski demikian, BMKG menegaskan keberadaan siklon tersebut tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap cuaca dan kondisi perairan Indonesia.

    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa meskipun Siklon Tropis Bakung bergerak menjauh, pengaruhnya masih dapat dirasakan dalam satu hingga dua hari ke depan.

    “Berdasarkan hasil pemantauan ini, dalam beberapa hari terakhir BMKG telah menyampaikan peringatan dini secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat serta sektor terkait,” kata Faisal dalam Konferensi Pers perkembangan Bibit Siklon 91S dan 93S di wilayah Indonesia, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 13 Desember 2025.

    BMKG pun mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.
     

    Intensitas Siklon Bakung diprediksi menguat
    Dalam 24 jam ke depan (13 Desember 2025), Siklon Tropis Bakung diperkirakan mengalami peningkatan intensitas. Kecepatan angin maksimum diprediksi mencapai 55 knot (100 km/jam), yang menandakan peningkatan menjadi siklon kategori dua.

    Tekanan udara di sekitar sistem diperkirakan turun hingga 988 hPa, dengan pergerakan yang semakin menjauhi wilayah Indonesia ke arah barat daya.
    Wilayah Indonesia yang berpotensi terdampak
    BMKG mencatat sejumlah wilayah Indonesia berpotensi terdampak secara tidak langsung akibat Siklon Tropis Bakung, antara lain:

    – Hujan sedang hingga lebat di sebagian Bengkulu, Lampung, dan Banten
    – Angin kencang di wilayah Bengkulu
    – Gelombang tinggi 1,25–2,5 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung dan Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat. Lalu di Selat Sunda bagian selatan.
    BMKG waspadai bibit Siklon Tropis 93S
    Selain Siklon Tropis Bakung, BMKG juga meminta masyarakat mewaspadai Bibit Siklon Tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia selatan Bali-Nusa Tenggara, tepatnya di sekitar 12,0° LS dan 115,8° BT.

    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa Bibit Siklon 93S diprediksi bergerak perlahan ke arah barat daya dan menjauhi Indonesia. Dalam periode 24 hingga 72 jam ke depan, peluang sistem ini berkembang menjadi siklon tropis masih tergolong rendah.

    “Secara tidak langsung, 93S juga memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Yaitu, hujan dengan intensitas sedang-lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi berpotensi di pesisir selatan Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara,” kata Guswanto.

    Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan melihat potensi dampak tidak langsung dari Siklon Tropis Bakung serta keberadaan sistem Bibit Siklon 93S, BMKG merekomendasikan masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta gangguan aktivitas harian yang dapat terjadi terutama di lokasi yang rawan.

    “Beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan, drainase, dan menyiapkan bahan makanan dan benda-benda berharga apabila terjadi cuaca ekstrem yang cukup mempengaruhi aktivitas harian atau bahkan bencana hidrometeorologi,” ujar Andri.

    Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengonfirmasi bahwa Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung resmi meningkat statusnya menjadi Siklon Tropis Bakung sejak Jumat, 12 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.
     
    Berdasarkan analisis BMKG, Siklon Tropis Bakung memiliki kecepatan angin maksimum 35 knot (65 km/jam) dengan tekanan udara sekitar 1.000 hPa. Sistem ini bergerak ke arah barat daya dan menjauhi wilayah Indonesia.
    BMKG imbau kesiapsiagaan hadapi dampak tidak langsung
    Meski demikian, BMKG menegaskan keberadaan siklon tersebut tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap cuaca dan kondisi perairan Indonesia.
     
    Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa meskipun Siklon Tropis Bakung bergerak menjauh, pengaruhnya masih dapat dirasakan dalam satu hingga dua hari ke depan.

    “Berdasarkan hasil pemantauan ini, dalam beberapa hari terakhir BMKG telah menyampaikan peringatan dini secara bertahap dan berkelanjutan kepada masyarakat serta sektor terkait,” kata Faisal dalam Konferensi Pers perkembangan Bibit Siklon 91S dan 93S di wilayah Indonesia, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 13 Desember 2025.
     
    BMKG pun mengimbau seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrem.
     

    Intensitas Siklon Bakung diprediksi menguat
    Dalam 24 jam ke depan (13 Desember 2025), Siklon Tropis Bakung diperkirakan mengalami peningkatan intensitas. Kecepatan angin maksimum diprediksi mencapai 55 knot (100 km/jam), yang menandakan peningkatan menjadi siklon kategori dua.
     
    Tekanan udara di sekitar sistem diperkirakan turun hingga 988 hPa, dengan pergerakan yang semakin menjauhi wilayah Indonesia ke arah barat daya.
    Wilayah Indonesia yang berpotensi terdampak
    BMKG mencatat sejumlah wilayah Indonesia berpotensi terdampak secara tidak langsung akibat Siklon Tropis Bakung, antara lain:
     
    – Hujan sedang hingga lebat di sebagian Bengkulu, Lampung, dan Banten
    – Angin kencang di wilayah Bengkulu
    – Gelombang tinggi 1,25–2,5 meter di Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung dan Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat. Lalu di Selat Sunda bagian selatan.
    BMKG waspadai bibit Siklon Tropis 93S
    Selain Siklon Tropis Bakung, BMKG juga meminta masyarakat mewaspadai Bibit Siklon Tropis 93S yang terpantau di Samudra Hindia selatan Bali-Nusa Tenggara, tepatnya di sekitar 12,0° LS dan 115,8° BT.
     
    Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan bahwa Bibit Siklon 93S diprediksi bergerak perlahan ke arah barat daya dan menjauhi Indonesia. Dalam periode 24 hingga 72 jam ke depan, peluang sistem ini berkembang menjadi siklon tropis masih tergolong rendah.
     
    “Secara tidak langsung, 93S juga memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Yaitu, hujan dengan intensitas sedang-lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi berpotensi di pesisir selatan Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara,” kata Guswanto.
     
    Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan melihat potensi dampak tidak langsung dari Siklon Tropis Bakung serta keberadaan sistem Bibit Siklon 93S, BMKG merekomendasikan masyarakat di wilayah terdampak tetap waspada terhadap potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta gangguan aktivitas harian yang dapat terjadi terutama di lokasi yang rawan.
     
    “Beberapa upaya yang bisa dilakukan masyarakat dengan menjaga kebersihan lingkungan, drainase, dan menyiapkan bahan makanan dan benda-benda berharga apabila terjadi cuaca ekstrem yang cukup mempengaruhi aktivitas harian atau bahkan bencana hidrometeorologi,” ujar Andri.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • 231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    231 Desa di Ponorogo Terdampak, Ini Solusi Pencairan DD Tahap II

    Ponorogo (beritajatim.com) — Kebuntuan pencairan Dana Desa (DD) tahap II, yang sempat menghantui 231 desa di Kabupaten Ponorogo akhirnya menemukan jalan keluar.

    Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah membuka skema solusi, agar pekerjaan fisik desa yang terlanjur rampung tetap bisa dibayar, tanpa melanggar regulasi keuangan negara.

    Masalah ini bermula dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025, yang membatasi pencairan Dana Desa non-earmark hanya sampai 17 September 2025. Akibatnya, ratusan desa di Ponorogo gagal mencairkan DD tahap II, meski sebagian besar proyek infrastruktur telah selesai dikerjakan.

    Situasi tersebut membuat pemerintah desa kelimpungan. Tidak sedikit kepala desa terpaksa menalangi biaya proyek dengan berutang, sembari berharap ada kebijakan korektif dari pemerintah pusat.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, Anik Purwani, mengungkapkan bahwa seluruh desa terdampak mengalami persoalan serupa akibat regulasi tersebut.

    “Dalam PMK itu salah satu poinnya DD non-earmark (bukan peruntukan, -red) hanya bisa dicairkan sampai 17 September, sisanya tidak bisa dicairkan. Mayoritas pekerjaan fisik rampung, tinggal menanti administrasi dan pencairan,” kata Anik, Sabtu (13/12/2/25).

    Kebuntuan itu akhirnya terurai setelah pemerintah pusat menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Desa dan PDT, serta Kementerian Dalam Negeri. SKB ini menjadi landasan hukum baru yang memungkinkan desa melakukan penyesuaian anggaran.

    Salah satu poin krusial dalam SKB tersebut adalah izin menggeser anggaran Dana Desa earmark untuk menutup defisit non-earmark. Skema ini memberi ruang fiskal bagi desa agar kewajiban pembayaran proyek tidak terkatung-katung.

    “Mana yang bisa digeser (DD,-red), bisa dilakukan perubahan anggaran sampai pertengahan bulan ini,” jelasnya.

    Anggaran earmark yang dapat digeser meliputi sejumlah pos, antara lain penanganan stunting, operasional desa, penyertaan modal BUMDes, hingga program ketahanan pangan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan prioritas desa.

    Tak berhenti di situ, pemerintah juga menyiapkan opsi lanjutan apabila pergeseran anggaran belum mampu menutup seluruh kewajiban pembayaran. Utang yang terlanjur muncul dapat dibebankan ke anggaran desa tahun 2026, dengan batasan ketat.

    “Jika postur anggaran tersebut tak cukup tutupi defisit, utang tersebut dapat diambilkan dari anggaran desa tahun 2026. Syaratnya, pembayaran tidak diizinkan menggunakan alokasi DD 2026, melainkan menggunakan sumber anggaran lain seperti bagi hasil pajak maupun pendapatan lain,” tambah Anik.

    Skema ini dinilai menjadi jalan tengah agar desa tidak tersandera utang berkepanjangan. Selain itu, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan penggunaan Dana Desa. Lebih jauh, Anik menegaskan bahwa persoalan ini harus menjadi evaluasi bersama, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa agar tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

    “Ini pembelajaran semuanya saja, agar disiplin dalam kegiatan dan tidak difokuskan akhir tahun,” tegasnya.

    Dengan solusi yang kini terbuka, desa-desa di Ponorogo diharapkan dapat segera merampungkan administrasi. Kemudiam membayar kewajiban proyek, serta memulihkan stabilitas keuangan desa yang sempat terguncang akibat macetnya pencairan Dana Desa tahap II. (end/ted)