:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5223047/original/075292900_1747474000-ede3b458-d17b-4bc3-b7e1-0a779e31e97a.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Konferda-Konfercab Serentak Tegaskan Soliditas, Disiplin, dan Arah Konsolidasi PDIP di Tengah Politik yang Kian Cair")
Liputan6.com, Jakarta – Pelaksanaan Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) PDI Perjuangan yang digelar secara serentak di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur dinilai bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan pesan politik yang kuat tentang soliditas, disiplin, serta kesiapan partai menghadapi perubahan lanskap politik nasional yang semakin cair dan dinamis.
Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam, menilai konsolidasi serentak tersebut menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tengah menegaskan kembali kontrol struktural dan kesatuan gerak organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam perspektif komunikasi politik, langkah ini menjadi penanda bahwa PDIP ingin memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu ritme, satu frekuensi, dan satu garis ideologis yang sama.
“Konferda dan Konfercab serentak ini adalah pesan bahwa PDIP bukan partai yang berjalan sendiri-sendiri di daerah. Ini satu organisasi yang terhubung secara struktural dan ideologis, dengan disiplin dan ketertiban sebagai fondasi utama,” ujar Surokim, Rabu (17/12).
Menurutnya, penekanan pada disiplin organisasi dan soliditas tegak lurus menjadi semakin relevan di tengah situasi politik nasional yang ditandai oleh perubahan cepat, fragmentasi preferensi pemilih, serta meningkatnya kompetisi antarpartai. Dalam kondisi seperti ini, partai politik yang tidak memiliki konsolidasi internal yang kuat berisiko kehilangan arah dan daya tahan politiknya.
Surokim juga menilai bahwa konsolidasi serentak tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan PDIP dalam menghadapi tantangan eksternal yang semakin kompleks, mulai dari dinamika elektoral, perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional, hingga penetrasi politik digital yang mengubah cara partai berkomunikasi dengan publik.
Terkait dinamika internal, Surokim tidak menampik bahwa konferensi serentak berpotensi memunculkan tarik-menarik kepentingan antarkader, khususnya terkait regenerasi dan pengisian posisi strategis di tingkat daerah. Namun, ia menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi politik yang besar dan matang.
“Di sinilah ujian kedewasaan partai. Konflik kepentingan dalam perebutan jabatan adalah hal yang wajar. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana konflik itu dikelola melalui mekanisme organisasi yang tertib dan diterima sebagai keputusan bersama,” jelasnya.
Menurut Surokim, struktur komando yang kuat serta budaya organisasi yang menekankan kepatuhan terhadap keputusan kolektif menjadi instrumen penting untuk meminimalkan gesekan di tingkat bawah. Kesadaran kader akan pentingnya kepentingan partai di atas kepentingan personal dinilai mampu menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat soliditas jangka panjang.
Lebih jauh, Surokim menyoroti peran Konferensi Cabang sebagai ruang demokrasi internal yang berpotensi substantif. Demokrasi internal, menurutnya, tidak selalu identik dengan pemilihan langsung atau kontestasi terbuka, tetapi tercermin dari keterbukaan proses, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta kesediaan kader untuk menerima hasil dengan sikap legowo.
“Demokrasi internal yang sehat justru terlihat dari kesediaan kader menghargai proses dan menerima keputusan organisasi. Itu jauh lebih bermakna daripada sekadar kontes jabatan,” ujarnya.
Dalam konteks Jawa Timur yang dikenal memiliki karakter politik majemuk dan inklusif, Surokim menilai PDI Perjuangan tetap memerlukan satu narasi ideologis besar sebagai identitas partai. Namun, ia menekankan bahwa cara penyampaian narasi tersebut harus kontekstual dan sensitif terhadap keragaman sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat di daerah.
“Pendekatan komunikasi politik harus empatik dan membumi. Narasi ideologi tidak cukup disampaikan secara normatif, tetapi harus hadir dalam bahasa yang dipahami publik dan diterjemahkan dalam tindakan nyata,” kata Surokim.
