provinsi: JAWA TIMUR

  • Di Acara Selawatan, Bupati Jember Paparkan Program Beasiswa-Kesehatan

    Di Acara Selawatan, Bupati Jember Paparkan Program Beasiswa-Kesehatan

    Jakarta

    Apel Shalawat Kebangsaan di Lapangan Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo, menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan). Kegiatan ini tidak hanya diisi lantunan selawat kebangsaan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi langsung antara Pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat desa.

    Kegiatan yang mengusung tema ‘Membangun Jembatan Hati Melalui Shalawat Kebangsaan’ ini dihadiri ratusan warga dari berbagai lapisan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Jember.

    Bupati Jember, Muhammad Fawait atau akrab disapa Gus Fawait menegaskan selawat bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan perekat nilai kebangsaan, persatuan, dan kepedulian sosial. Ia secara langsung menyampaikan berbagai program strategis Pemkab Jember yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

    “Pemerintah Kabupaten Jember ingin memastikan bahwa program-program yang kami rancang tidak hanya terdengar di kota, tetapi benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat desa,” tegas Gus Fawait dalam keterangannya, Sabtu (13/12/2025).

    Salah satu program utama yang disampaikan adalah Beasiswa Cinta Bergema. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, ribuan mahasiswa telah menerima manfaat beasiswa yang disalurkan langsung ke rekening kampus masing-masing, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.

    Menariknya, tahun 2025 menjadi tonggak baru dengan hadirnya kategori Beasiswa Santri. Program ini menyasar santri dari keluarga kurang mampu, tidak hanya mencakup biaya UKT, tetapi juga bantuan biaya hidup (living cost) sebesar Rp 500.000 per bulan selama enam bulan, yang ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima.

    Program tersebut mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan, hingga layanan persalinan bagi ibu hamil, tanpa dipungut biaya.

    Gus Fawait juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal pengaduan Wadul Guse, sebagai sarana menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan pelayanan publik. Menurutnya, pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mau mendengar.

    Ia menekankan, seluruh program Pemkab Jember, baik di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, hingga sosial-keagamaan, harus dipahami oleh masyarakat desa, termasuk di Kecamatan Tempurejo.

    (prf/ega)

  • Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera Surabaya 13 Desember 2025

    Pemkot Surabaya Bakal Gelar Acara Galang Dana untuk Korban Banjir Sumatera
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berencana menggelar acara penggalangan dana yang nantinya diberikan kepada korban banjir Sumatera, Senin (15/12/2025).
    Eri mengatakan, acara bertajuk ‘Surabaya Charity Night for Sumatera’ itu digelar di Graha Sawunggaling. Nantinya, uang yang terkumpul akan digabung dengan donasi di Posko Peduli Bencana.
    “Hasil dari acara tersebut akan ditambahkan dengan dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Kota Surabaya,” kata Eri di Balai Kota Surabaya, Sabtu (13/12/2025).
    Ia menambahkan, donasi masyarakat yang terkumpul di Posko Peduli Bencana mencapai Rp 1,3 miliar.
    Dia berharap, acara amal yang akan digelar bisa menambah bantuan itu.
    “Kami tidak memberikan barang karena kita tidak pernah tahu apa yang dibutuhkan di sana (Sumatera). Tapi para pimpinan daerah di sana yang lebih tau apa keperluan warganya,” jelasnya.
    “Sehingga, donasi yang terkumpul nantinya akan langsung dikirimkan melalui rekening resmi wali kota atau bupati di daerah tersebut,” tambahnya.
    Eri menyebut, Pemkot Surabaya akan memberikan penampilan musik dari para musisi dan hiburan yang dilakukan oleh anak sekolah, dalam Surabaya Charity Night for Sumatera.
    “Kami akan mengundang semua kalangan, baik pengusaha atau lainnya. Kegiatan tersebut adalah wujud empati sesama daerah di Indonesia yang saling membantu,” ucapnya.
    Sementara itu, Kepala Bandan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengungkapkan, pihaknya masih membuka Posko Peduli Bencana.
    “Bagi yang ingin menyalurkan bantuan berupa uang tunai dapat melalui rekening resmi BSP Tanggap Bencana di Bank Jatim 0013444463, Baznas Kota Surabaya di Bank BCA 560450000, serta Bank BTN 1110001116,” ujar Irvan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        13 Desember 2025

    Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi Surabaya 13 Desember 2025

    Sikapi Polemik PBNU, Pengasuh Pesantren Tebuireng Ingatkan soal Pentingnya Musyawarah dan Qanun Asasi
    Tim Redaksi
    JOMBANG, KOMPAS.com
    – Menyikapi polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengingatkan pentingnya menjaga tradisi musyawarah.
    Tradisi musyawarah
    , jelasnya, merupakan tradisi yang dijalankan para pendiri
    Nahdlatul Ulama
    .
    Tradisi itu juga menjadi bagian penting yang tercantum AD dan ART Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi karya KH Hasyim Asy’ari.
    Terkait polemik di PBNU,
    Gus Kikin
    memilih membiarkan setiap proses terus berjalan. Sebagai Ketua PWNU Jawa Timur, ia juga memilih menahan diri untuk mengambil sikap.
    Menurut cicit KH Hasyim Asy’ari tersebut, langkah yang paling penting dilakukan saat ini adalah terus membersamai dan menyatukan umat.
    “Bagi saya, NU itu lebih banyak dengan bagaimana kita menyatukan umat. Kalau soal di PBNU, di mana sekarang dinamikanya mengangkat Pj ketua umum, itu sih monggo saja,” kata Gus Kikin.
    “Memang kalau perlu dievaluasi ya dievaluasi. Baik itu prosedurnya dan lain sebagainya,” lanjut dia saat dikonfirmasi wartawan di Pesantren Tebuireng, Sabtu (13/12/2025).
    Menurut Gus Kikin, polemik yang terjadi di PBNU saat ini, dipicu banyaknya perbedaan dalam menafsirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, maupun Kitab Qanun Asasi. 
    Kitab Qanun Asasi yang disinggung Gus Kikin, merupakan kitab yang ditulis Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada satu abad yang lalu, saat mendirikan Organisasi Jam’iyah Nahdlatul Ulama. 
    Qanun Asasi mengandung tuntunan warga NU dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan secara substantif merupakan pedoman pola pikir dan pola sikap dan perilaku warga NU. 
    “Karena memang banyak sekali penafsiran yang berbeda tentang AD/ART dan Qanun Asasi. Banyak penafsiran yang berbeda-beda,” kata cicit pendiri NU KH Hasyim Asy’ari tersebut.
    Menurut Gus Kikin, banyaknya perbedaan penafsiran terhadap AD/ART dan Qanun Asasi diperuncing dengan mulai terkikisnya tradisi musyawarah.
    “Tradisi NU itu dari dulu musyawarah. Itu yang sekarang banyak ditinggalkan sehingga banyak sekali dan macam-macam atau usulan yang berbeda-beda,” kata Ketua PWNU Jawa Timur tersebut.
    Dalam beberapa waktu terakhir, Gus Kikin mengaku sering melakukan turba ke cabang cabang NU di Jawa Timur. 
    Dalam kesempatan itu, dirinya selalu mengingatkan kepada pengurus cabang NU agar menjaga nilai-nilai perjuangan NU dan berpegang teguh pada AD ART organisasi NU.
    “Saat turba, selalu kita sampaikan bahwa NU itu punya Anggaran Dasar yang sangat kuat. Kalau itu kita ikuti, Insya Allah gak akan banyak masalahnya,” ujar Gus Kikin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Riset Perhumas Indicators 2025: Kepercayaan Publik ke Swasta Tinggi, BUMN Disorot Soal Independensi Politik

    Riset Perhumas Indicators 2025: Kepercayaan Publik ke Swasta Tinggi, BUMN Disorot Soal Independensi Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) mengungkap peta kepercayaan publik terbaru di Indonesia melalui hasil riset Perhumas Indicators 2025 yang dirilis dalam Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2025 di Surabaya, Sabtu (13/12/2025). Berdasarkan survei nasional yang melibatkan 1.350 responden, sektor swasta dinilai memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi, sementara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih berada di level menengah dan menghadapi tantangan besar terkait persepsi intervensi politik.

    Survei yang dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Riset Populix ini menyasar responden dari berbagai wilayah, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Riset ini menggunakan delapan indikator utama sebagai tolak ukur, yakni Inovasi, Environmental Social Governance (ESG), People Management, Teknologi, Komunikasi, Kepemimpinan, Manajemen Kualitas Kinerja, dan Penanganan Krisis.

    Ketua Umum Perhumas, Boy Kelana Soebroto, menjelaskan bahwa hasil riset ini menjadi benchmark krusial bagi organisasi untuk mengukur posisi reputasi mereka di mata masyarakat.

    “Perhumas Indicators merupakan arah baru kepercayaan dan benchmark reputasi lembaga publik, koorporasi serta BUMN. Perhumas Indicators ini merupakan pengembangan dari survei Perhumas Indicators 2023 dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengukur tingkat kepercayaan publik dan reputasi,” papar Boy Kelana.

    Koordinator Tim Riset, Dr. Nurlaela Arief, MBA, membedah temuan spesifik dari data yang terkumpul. Menurutnya, perusahaan swasta saat ini berada pada posisi yang sangat strategis dengan penilaian kepercayaan yang tinggi dari publik. Tantangan terbesar bagi sektor privat adalah mempertahankan performa tersebut di seluruh delapan indikator yang telah ditetapkan.

    Kondisi berbeda dialami oleh sektor pelat merah. Nurlaela menyoroti bahwa BUMN masih berkutat di level kepercayaan menengah. Sorotan tajam diarahkan pada aspek independensi perusahaan negara tersebut.

    “Dari delapan indikator tersebut terlihat bahwa Perusahaan BUMN pada level menengah dan perlu lebih meningkatkan kepercayaan publik termasuk terhadap pengaruh politik dengan menunjukkan independensi dan kecepatan dalam merespon krisis,” ujar Nurlaela Arief.

    Di sisi lain, sektor pemerintah menunjukkan tren yang menggembirakan. Riset mencatat adanya peningkatan kepercayaan publik dibandingkan tahun 2023. Namun, publik tetap memberikan catatan kritis agar pemerintah memperbaiki gaya komunikasi dan kepemimpinan.

    “Pemerintah perlu lebih memperkuat kepemimpinan dan komunikasi publik melalui pesan yang cepat, jelas, transparan dan berbasis data, termasuk peningkatan tata kelola pemerintah serta layanan digital bagi publik,” tambah Nurlaela.

    Riset komprehensif ini diinisiasi oleh tim ahli yang terdiri dari Benny S Butar-Butar, Dr. Emilia Bassar, Dr. Saurma MGP Siahaan, M.I.Kom, Grahita Muhammad, serta sejumlah kontributor lainnya. Hasil Perhumas Indicators 2025 ini diharapkan menjadi peringatan sekaligus panduan bagi BUMN dan Pemerintah untuk berbenah, serta bagi sektor swasta untuk terus menjaga standar kualitasnya. [beq]

  • Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Simak! Daftar Daerah UMP & UMK 2026 Tertinggi Jika Cuma Naik 3%

    Bisnis.com, JAKARTA — Aturan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026 belum terbit menjelang akhir tahun. Kondisi ini membuat kalangan buruh dan dunia usaha resah menantikan formula dan besaran penetapan upah minimum 2026.

    Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengharapkan kenaikan upah minimum tahun depan tidak kurang dari tahun lalu yaitu 6,5%.

    Kendati demikian, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

    Namun, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto akan terlibat langsung dalam penentuan kebijakan upah minimum (UMP) 2026.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Dasco menyebut upah minimum menjadi salah satu perhatian utama Prabowo. “Presiden bilang, soal upah serahkan kepada saya. Nanti saya rundingkan seperti tahun lalu,” kata Dasco menirukan ucapan Prabowo, sebagaimana dikutip dari siaran pers KSPSI, Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra tersebut berujar bahwa Prabowo memiliki rekam jejak keberpihakan terhadap kalangan buruh. Dia mengungkit perihal diskresi presiden dalam kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% secara nasional. Besaran tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo.

    “Kita sama-sama ingat, dulu Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] mintanya sekian, tapi Presiden bilang sekian aja. Itu contoh bagaimana beliau memediasi,” ujar Dasco.

    Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti isu UMP yang terus berulang setiap tahunnya dan menghasilkan aturan-aturan yang berbeda pula.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa pihaknya akan menaati aturan pemerintah terkait UMP 2026, yang belum disosialisasikan memasuki pekan kedua Desember 2025.

    Namun, dia mengharapkan agar pemerintah dapat merumuskan regulasi yang berlaku dalam jangka panjang, terutama mengenai penentuan besaran upah maupun variasi upah antardaerah.

    “Hal yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami dapat merencanakan bisnis dengan lebih baik lagi,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Apindo Economic Outlook 2026, dikutip Selasa (9/12/2025).

    Berikut daftar UMP 2026 tertinggi jika naik 3%:

    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.664
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.426
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.253
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.364
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.732.363
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.565
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.314 menjadi Rp3.686.693
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.194 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Barat: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Sulawesi Tenggaran: dari Rp2.073.551 menjadi Rp3.165.758

    Berikut daftar UMK 2026 tertinggi jika naik 3%:

    Kota Bekasi: dari Rp5.690.752 menjadi Rp5.861.475
    Kabupaten Karawang: dari Rp5.599.593 menjadi Rp5.767.581
    Kabupaten Bekasi: dari Rp5.558.515 menjadi Rp5.725.271
    DKI Jakarta: dari Rp5.397.761 menjadi Rp5.558.664
    Kota Depok: dari Rp5.195.721 menjadi Rp5.351.593
    Kota Cilegon: dari Rp5.128.084 menjadi Rp5.281.927
    Kota Bogor: dari Rp5.126.897 menjadi Rp5.280.704
    Kota Tangerang: dari Rp5.069.708 menjadi Rp5.221.799
    Kota Surabaya: dari Rp5.032.635 menjadi Rp5.183.618
    Kabupaten Mimika: dari Rp5.005.678 menjadi Rp5.155.848

  • Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Hadiri Muskercab PCNU, Mbak Wali Ajak Kuatkan Sinergi Mewujudkan NU Yang Adaptif, Kolaboratif dan Inklusif

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengikuti Musyawarah Kerja Ke-III Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri yang diselenggarakan di Aula Gedung E Universitas Islam Kadiri, Sabtu (13/12/2025). Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) Ke-III ini mengusung tema “Khidmah Jam’iyyah Menuju Nahdlatul Ulama Kota Kediri yang Adaptif, Kolaboratif, dan Inklusif di Era Keberlanjutan.”

    Dalam sambutannya, Wali Kota Kediri menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada PCNU Kota Kediri yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga kerukunan sosial-keagamaan serta memperkuat ketahanan masyarakat di Kota Kediri.

    Mbak Wali juga menuturkan bahwa Kota Kediri saat ini tengah menghadapi berbagai dinamika penting. Pertama, di bidang pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Pemerintah Kota Kediri menyambut baik kolaborasi dengan pesantren, Lembaga Ma’arif, serta seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama.

    “Di tengah derasnya arus digital dan tantangan degradasi moral, peran dan bimbingan para kiai dinilai sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi muda yang berakhlakul karimah,” imbuhnya.

    Kedua, di sektor ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Kediri memberikan perhatian besar terhadap penguatan UMKM, koperasi, serta kemandirian ekonomi keluarga. Untuk itu, Wali Kota termuda ini mengajak PCNU beserta badan otonom dan lembaga-lembaga NU untuk bersama-sama memperkuat dan menumbuhkan usaha berbasis jamaah, mendorong digitalisasi UMKM, serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masjid, musala, dan pesantren.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan bahwa dengan adanya Muskercab ini menjadi ruang bermusyawarah untuk menentukan arah besar khidmah PCNU bagi umat dan Kota Kediri. Rangkaian agenda yang tersusun, mulai dari iftitah, pleno tata tertib, sidang komisi, hingga bahtsul masail, merupakan ikhtiar Nahdlatul Ulama dalam menjawab tantangan zaman.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Ke-III PCNU Kota Kediri Tahun 2025. “Saya berharap seluruh rangkaian musyawarah dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan-keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat dan kemajuan Kota Kediri,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Rais Syuriah PCNU Kota Kediri KH Abdul Hamid Abdul Qodir, Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Kediri KH Abu Bakar Abdul Jalil, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri A. Zamroni, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Manisrenggo David Hendra, serta tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Tragedi Terra Drone: Baterai Litium dan SOP yang Diabaikan

    Tragedi Terra Drone: Baterai Litium dan SOP yang Diabaikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebakaran hebat yang melanda Gedung Terra Drone di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), menjadi salah satu tragedi paling memilukan sepanjang tahun ini. Insiden tersebut menewaskan 22 orang dan membuka kembali diskusi serius soal keselamatan penggunaan baterai drone berbasis litium, komponen yang selama ini kerap dianggap sepele.

    Praktisi dan pakar drone Indonesia, Arya Dega, memastikan sumber kebakaran hampir pasti berasal dari baterai drone jenis litium ion atau litium polymer (LiPo). Menurutnya, karakter baterai berdaya besar yang digunakan untuk drone industri sangat rentan memicu api jika tidak ditangani dengan standar keselamatan ketat.

    “Saya tidak tahu persis bentuk baterai yang terbakar, tetapi kemungkinan besar jenisnya litium ion. Kalau baterai drone besar terbakar, hampir pasti sumber kebakaran di Terra Drone berasal dari baterai,” ujar Arya Dega kepada Beritasatu.com di Malang, Kamis (11/12/2025).

    Beban Berat

    Arya menjelaskan, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan baterai drone terbakar. Tekanan akibat tertindih baterai lain, kerusakan fisik, hingga kontak tidak sengaja dengan benda logam, seperti obeng, pinset, atau solder panas dapat memicu korsleting internal.

    “Apakah soldernya masih panas, jatuh, atau ada obeng yang menggelinding dan mencederai fisik baterai, itu bisa memicu mata rantai panas yang berujung konsleting,” jelasnya.

    Arya menambahkan, satu baterai yang memanas dapat memicu reaksi berantai pada baterai lain di sekitarnya. Jika jarak penyimpanan terlalu dekat, api bisa menyebar sangat cepat, terutama di ruang tertutup.

    “Kalau jaraknya dekat, kejadiannya bisa sangat cepat. Apalagi baterai sensitif terhadap perubahan suhu,” tegasnya.

    Minim Regulasi dan SOP

    Menurut Arya, risiko kebakaran pada baterai litium ion maupun litium polymer sangat tinggi jika tidak dikelola dengan benar. Sayangnya, regulasi dan edukasi yang ada selama ini masih menitikberatkan pada aspek penerbangan drone, bukan pada perawatan komponen paling berbahaya tersebut.

    “Yang sering disosialisasikan baru regulasi umum. Sementara teknis perawatan baterai masih sangat minim,” kritiknya.

    Arya menilai standar operasional prosedur (SOP) penanganan baterai drone belum tersampaikan secara menyeluruh, terutama pada perangkat dengan kualitas yang belum memenuhi standar industri. Terkait hal itu, ia mendorong adanya kurikulum pelatihan yang lebih komprehensif, termasuk pemahaman anatomi drone dan karakter baterai.

    Kesalahan Umum

    Salah satu kebiasaan paling berisiko yang sering dilakukan pengguna drone adalah mengisi ulang baterai saat kondisinya masih panas atau hangat setelah digunakan. Menurut Arya, praktik ini sangat berbahaya.

    “Pengguna drone biasanya lalai. Banyak yang mengisi daya saat baterai masih hangat bahkan panas. Ini sangat berbahaya. Tunggu sampai benar-benar dingin,” imbuhnya.

    Arya juga mengingatkan agar pengguna tidak mendinginkan baterai secara paksa menggunakan pendingin ruangan. Cara paling aman adalah membiarkan baterai berada di tempat terbuka dengan sirkulasi udara alami.

    Alternatif Baterai

    Meski seluruh baterai berbasis litium memiliki risiko kebakaran, Arya menyebut beberapa alternatif dengan tingkat risiko lebih rendah, seperti litium ferro phosphate (LFP) dan sodium ion (natrium ion).

    “Sodium ion lebih aman. Saya sendiri sudah pakai di beberapa drone dan performanya tidak masalah. Saya harap pengguna drone mulai mempertimbangkan ini,” ungkapnya yang juga pendiri Federasi Drone Indonesia.

    Namun demikian, ia menegaskan tidak ada baterai yang benar-benar bebas risiko jika disimpan, digunakan, dan dirawat secara keliru.

    Cacat Produksi Harus

    Selain faktor kelalaian operasional, Arya menilai penyelidikan juga harus menyoroti kemungkinan cacat produksi baterai. Menurutnya, kegagalan sel baterai tidak selalu disebabkan kesalahan pengguna.

    “Selain kemungkinan kelalaian pengoperasian atau perawatan di Terra, faktor cacat produk dari merek baterai juga harus diperiksa oleh kepolisian,” ucapnya, Jumat (12/12/2025).

    Arya menilai pemanggilan produsen drone maupun baterai sangat penting untuk memastikan ada atau tidaknya cacat manufaktur. Keberadaan garansi, menurut dia, menunjukkan produsen menyadari produk mereka tidak sepenuhnya bebas risiko.

    Dirut Tersangka

    Sementara itu, Polres Metro Jakarta Pusat telah menetapkan Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia berinisial MW sebagai tersangka. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan MW diduga lalai hingga menyebabkan kebakaran yang menimbulkan korban jiwa.

    “Berdasarkan keterangan saksi, peristiwa bermula saat empat tumpukan baterai drone berkapasitas 30.000 mAh jatuh dan memicu percikan api,” ungkap Susatyo dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025).

    Polisi juga menemukan fakta baterai rusak, baterai bekas, dan baterai layak pakai disimpan bercampur di ruang inventory berukuran sekitar 2×2 meter tanpa sistem proteksi kebakaran memadai.

    Keracunan Gas CO

    Polisi memastikan seluruh 22 korban meninggal dunia akibat keracunan gas karbon monoksida (CO), bukan karena luka bakar langsung. “Sebab kematian disebabkan karbon monoksida dalam darah yang mengakibatkan kekurangan oksigen atau asfiksia,” jelas Susatyo.

    Sebagian besar korban tidak sempat menyelamatkan diri karena cepatnya penyebaran asap beracun di dalam gedung. Fakta ini semakin menegaskan pentingnya sistem keselamatan gedung, jalur evakuasi, serta manajemen bahan berbahaya.

    Tragedi Terra Drone menjadi peringatan keras bagi industri drone nasional. Arya berharap insiden ini menjadi momentum untuk memperkuat edukasi, memperketat SOP, serta meningkatkan kesadaran baterai adalah komponen paling berbahaya dalam ekosistem drone.

    “Yang terpenting adalah awareness. Baterai harus dirawat, dipilih, dan disimpan dengan benar. Hal-hal sederhana seperti ini bisa mencegah kejadian besar,” pungkasnya.

  • Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kepemimpinan Inovatif Mbak Wali, Kota Kediri Melesat di IGA 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri meraih prestasi membanggakan dengan ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025. Kota Kediri berhasil dinobatkan dengan predikat Kota Sangat Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dimana sejak tahun 2021-2024 hanya menempati predikat kota inovatif.

    Innovative Government Award (IGA) merupakan ajang penghargaan tahunan Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID). Melalui pengukuran IID, pemerintah daerah dinilai dari aspek tata kelola pemerintahan, ekosistem inovasi, dan kualitas serta jumlah inovasi yang diimplementasikan bagi masyarakat.

    Predikat Kota Sangat Inovatif diberikan kepada pemerintah daerah yang meraih skor Indeks Inovasi Daerah di atas ambang batas yang ditetapkan dalam pedoman IGA 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi dan keberhasilan penyelenggaraan berbagai terobosan di bidang tata kelola, pelayanan publik, dan inovasi tematik daerah.

    Bagi Kota Kediri, pencapaian ini sekaligus menjadi bukti penguatan pelaksanaan Misi “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Responsif dan Berintegritas” yang mencerminkan keberhasilan penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, mulai dari pemanfaatan teknologi digital dalam layanan, pengembangan program-program pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk menjawab isu strategis pembangunan kota secara kreatif dan adaptif. Di tahun 2025 ini Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati telah menetapkan 150 inovasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

    Mbak Wali mengungkapkan penghargaan IGA 2025 ini bukan sebagai titik akhir, melainkan sebagai pendorong untuk terus memperkuat ekosistem inovasi daerah. Serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Ke depan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk memperluas replikasi inovasi, mengakselerasi transformasi digital, serta memastikan setiap kebaruan kebijakan dan program pembangunan memberi manfaat nyata bagi seluruh warga kota. Sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan penguatan daya saing daerah.

    “Penghargaan ini bukan akhir, tetapi dorongan agar kami semakin cepat menghadirkan solusi bagi masyarakat melalui inovasi yang relevan dan berkelanjutan. Melalui predikat Sangat Inovatif tersebut Kota Kediri menegaskan posisinya sebagai daerah yang progresif dan siap menjawab tantangan pembangunan masa kini,” ungkap wali kota termuda ini, Jumat (12/12/2025).[nm/kun]

  • Siklon Tropis Bakung Jauhi Wilayah Indonesia, BMKG: Tetap Waspadai Cuaca Ekstrem

    Siklon Tropis Bakung Jauhi Wilayah Indonesia, BMKG: Tetap Waspadai Cuaca Ekstrem

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan imbauan kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem seiring dengan peningkatan status Bibit Siklon 91S di Samudra Hindia barat daya Lampung menjadi Siklon Tropis Bakung sejak Jumat (12/12/2025) pukul 19.00 WIB.

    Meski Siklon Tropis Bakung bergerak menjauhi wilayah Indonesia, fenomena iklim ini diperkirakan tetap memberikan dampak langsung terhadap cuaca di sejumlah wilayah Indonesia.

    Hasil analisis BMKG per Sabtu (13/12/2025) pukul 13.00 WIB menunjukkan bahwa Siklon Tropis Bakung memiliki kecepatan angin maksimum 45 knot (83 km/jam) dengan tekanan di sekitar sistem minimum 996 hPa.

    “Kecepatan angin maksimum Siklon Tropis Bakung diprediksi meningkat intensitasnya dalam 24 jam ke depan menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam akun Instagram @infobmkg.

    Dalam pernyataan resmi pada Jumat (12/12/2025) malam, BMKG menjelaskan dampak tidak langsung Siklon Tropis Bakung terhadap wilayah Indonesia mencakup adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian Bengkulu, Lampung, dan Banten. Sementara itu, angin kencang berpotensi terjadi di Bengkulu dan gelombang tinggi (1,25–2.5 meter) berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Jawa Barat, dan Selat Sunda bagian selatan.

    BMKG juga meminta masyarakat untuk mewaspadai perkembangan Bibit Siklon Tropis 93S yang saat ini masih terpantau di Samudra Hindia sebelah selatan Bali-Nusa Tenggara, tepatnya berada di sekitar 12.0°LS 115.8°BT. Bibit siklon ini terbentuk sejak Kamis (11/12/2025) pukul 07.00 WIB.

    Hasil analisis terbaru BMKG menunjukkan bahwa 93S diprediksi bergerak perlahan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan dalam periode 24 hingga 72 jam ke depan masih berpeluang rendah untuk berubah menjadi siklon tropis.

    Meski demikian, 93S secara tidak langsung berpotensi memicu potensi cuaca ekstrem dalam beberapa hari ke depan. Yaitu, hujan dengan intensitas sedang-lebat di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, serta angin kencang dan gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa Timur, Bali hingga Nusa Tenggara.

  • Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Total Hadiah Rp114 Juta, Pemkot Kediri Siapkan Apresiasi Maksimal di Gerak Jalan Napak Tilas Kediri–Bajulan

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri memaksimalkan pelaksanaan Gerak Jalan Napak Tilas Route Gerilya Panglima Besar Jenderal Soedirman Kediri–Bajulan Tahun 2025 dengan menyiapkan total hadiah uang penghargaan sebesar Rp114 juta. Kegiatan yang akan digelar pada Sabtu Legi, 20 Desember 2025 ini diharapkan mampu menarik partisipasi luas masyarakat sekaligus memberikan apresiasi nyata bagi para peserta.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Kediri, Bambang Priambodo kepada pers, Jum’at (12/12) mengatakan besarnya hadiah yang disiapkan merupakan bentuk komitmen Pemkot Kediri dalam memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan napak tilas agar semakin diminati masyarakat.

    “Gerak jalan napak tilas ini bukan sekadar lomba. Kami ingin peserta merasakan nilai perjuangan para pahlawan, sekaligus mendapatkan apresiasi yang layak atas usaha dan ketangguhan mereka,” ujarnya,

    Bambang menjelaskan, total hadiah Rp114 juta tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori perlombaan. Untuk kategori kelompok atau beregu, juara pertama akan menerima Rp10 juta, juara kedua Rp9 juta, dan juara ketiga Rp8 juta.

    Sementara pada kategori perorangan usia 16–30 tahun, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta. Nominal hadiah yang sama juga diberikan pada kategori perorangan usia 31–60 tahun, dengan rincian juara pertama Rp5 juta, juara kedua Rp4 juta, dan juara ketiga Rp3,5 juta.

    Selain hadiah juara utama, panitia juga menyiapkan hadiah nominasi terbaik sebagai bentuk apresiasi yang lebih luas. Sebanyak 10 nominasi terbaik kelompok atau beregu masing-masing akan memperoleh Rp3 juta, dengan total Rp30 juta. Sementara itu, 16 nominasi terbaik perorangan usia 16–30 tahun dan 16 nominasi terbaik perorangan usia 31–60 tahun masing-masing mendapatkan Rp1 juta, atau total Rp16 juta untuk setiap kategori. Seluruh hadiah uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai ketentuan panitia.

    Gerak jalan napak tilas ini akan dimulai dari Balai Kota Kediri dan berakhir di Pesanggrahan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Sepanjang rute, panitia menyiapkan tujuh pos pelayanan yang dilengkapi layanan kesehatan, logistik, serta kesiapsiagaan evakuasi untuk memastikan keselamatan peserta.

    Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, instansi pemerintah, TNI/Polri, BUMN/BUMD, hingga masyarakat umum dengan rentang usia 13 hingga 60 tahun, baik kategori perorangan maupun beregu.

    “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi, namun kesiapan fisik, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap aturan tetap menjadi perhatian utama,” tegas Bambang.

    Meski menawarkan hadiah yang besar, kegiatan ini tetap mengedepankan nilai historis dan edukatif melalui tema “Menapak Jejak Perjuangan, Menjaga Alam Kediri” dengan tagline “Melangkah Bersama, Menuju Kota Kediri Mapan”.

    Melalui kegiatan ini, Pemkot Kediri berharap semangat perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dapat terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam membangun karakter kebangsaan. [nm/kun]