provinsi: JAWA TIMUR

Warga Kampung Taman Pelangi Mengaku Akan Terus Bertahan

Surabaya (beritajatim.com) – Warga Kampung Taman Pelangi membantah pernyataan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Bantahan terkait alasan belum dibayarkannya biaya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover kepada tujuh warga.

Pada 12 Desember 2025, Wali Kota Eri menyebut bahwa penundaan ganti rugi disebabkan oleh ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal yang ditawarkan.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti ruginya (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Eri, Jumat (12/12/2025) kemarin.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Galih, salah seorang warga. Galih memastikan bahwa sejak awal, warga tidak pernah mempermasalahkan besaran ganti rugi yang ditentukan oleh Pemkot dan telah menyetujuinya.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” ungkap Galih.

Ia kemudian memperjelas duduk perkaranya, bahwa “Uang ganti rugi belum cair sampai dengan sekarang dikarenakan Pemkot menarik kembali surat pengantar pencairan di PN (Pengadilan Negeri) Surabaya,” tegasnya.

Mengingat hak-hak warga atas pembebasan lahan belum kunjung diberikan, Galih berharap Pemkot Surabaya segera mengadakan pertemuan dengan warga. Sebagai bentuk penolakan, warga pun menyatakan tidak akan pindah meninggalkan rumah mereka sebelum uang ganti rugi cair.

Mereka menegaskan tidak akan menghiraukan surat aanmaning (peringatan pengosongan) tertanggal 12 Desember 2025, maupun rencana Pemkot untuk meratakan bangunan di Kampung Taman Pelangi bulan ini.

“Warga akan tetap bertahan sebelum uang ganti rugi terealisasi,” tutup Galih.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025). (rma/but)

14/12/2025 20:34
Haul Habib Abdul Qodir, Nusron Wahid Doakan Pemerintah Bisa Atasi Masalah

Jakarta –

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri puncak Haul Akbar Al Imamain RA 2025 yang digelar di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyyah, Kota Malang, Jawa Timur.

Acara tersebut merupakan rangkaian dari haul ke-65 Al-Habib Abdul Qodir bin Ahmad Bilfaqih Al-Alawy dan haul ke-35 putranya, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qodir Bilfaqih.

Dalam sambutannya, Nusron menyampaikan doa dan harapan terkait kondisi bangsa saat ini. Di hadapan para habaib, kiai, dan jemaah, ia menitipkan harapan agar Indonesia dijauhkan dari berbagai bencana serta diberi kekuatan dalam menghadapi persoalan nasional.

“Moga-moga dalam kesempatan kali ini, berkat haul ini semua bencana di Indonesia diangkat oleh Allah SWT. Dan pemimpin kita Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh aparaturnya diberi kekuatan Allah untuk mengatasi semua masalah-masalah besar yang ada di Indonesia ini,” kata Nusron, dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga menekankan pentingnya peran habaib dan kiai dalam menjaga persatuan dan keteduhan di tengah masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap kontribusi ulama dalam membangun kehidupan berbangsa yang rukun dan harmonis.

“Kami sebagai pemerintah bersyukur dengan adanya para habaib dan kiai di Indonesia untuk sama-sama rukun memakmurkan Indonesia. Semoga suasana yang baik ini, teduh ini terus berlanjut,” tuturnya.

“Saya sebetulnya niat hadir di sini dalam rangka untuk ngalap barokah. Karena jadi menteri itu hanya dari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu dan hari Ahad itu adalah hari kita menjadi santri,” ucapnya.

Haul Akbar Al Imamain RA 2025 digelar selama dua hari, sejak Sabtu (13/12) hingga Minggu (14/12), dengan rangkaian kegiatan mulai dari ziarah bersama di TPU Kasin, khotmil Al-Qur’an, pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, hingga puncak haul. Seluruh rangkaian acara terbuka untuk umum dan juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube resmi Darul Hadits Al-Faqihiyyah Malang.

Sebagai informasi, turut hadir mendampingi Nusron antara lain Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur Asep Heri, dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid.

(prf/ega)

14/12/2025 20:03
Bukan Ceramah, Ini Cara Apple Developer Academy Mendidik Mahasiswa di Indonesia

Liputan6.com, Bali – Apple Developer Academy baru saja meluluskan sekitar 500 siswa mereka di Batam, Surabaya, Jakarta, dan Bali. Dalam acara tersebut, Apple menjelaskan bagaimana inovasi di dunia pendidikan tidak selalu lahir dari teknologi terbaru.

Disebutkan, fondasi terpenting di Apple Developer Academy terletak pada metode belajar yang disebut challenge-based learning. Di akademi, siswa langsung hadapkan pada tantangan nyata tanpa panduan langkah demi langkah.

“Di Apple Developer Academy, mahasiswa tidak datang ke kelas hanya untuk mendengar dosen ceramah,” Lisa Jackson, Vice President, Environment, Policy, and Social Initiative Apple usai menyampaikan keynote di wisuda Apple Developer Academy 2025 di Bali, baru-baru ini.

Lewat pendekatan ini, mahasiswa tidak duduk pasif mendengarkan ceramah. Sejak hari pertama, mereka langsung dihadapkan pada tantangan nyata tanpa panduan langkah demi langkah.

Ia menjelaskan, “kamu mungkin tidak tahu harus mulai dari mana. Dunia ada di luar sana, buka internet, tanya teman-teman kamu, cari tahu sendiri.”

Dengan masuknya teknologi AI justru memperkuat pendekatan tersebut. Hambatan teknis seperti coding kini jauh berkurang berkat bantuan AI. Mahasiswa bisa bekerja lebih cepat menuju tahap berpikir mendalam dan pengambilan keputusan.

Lisa menekankan, kehadiran AI malah membuat proses belajar semakin dalam. Jika sebelumnya coding jadi penghalang bagi sebagian orang, AI kini dapat membantu mahasiswa melompati hambatan teknis.

“Bila dulu coding terasa seperti penghambat, sekarang bisa banyak dibantu dengan AI. Jadi mahasiswa bisa melangkah lebih jauh dan berpikir lebih dalam,” ujarnya. “Teknologi akan terus berubah. Yang kami bangun di akademi adalah cara berpikir dan membuat siswa tetap relevan di masa depan.”

Challenge-based learning juga menjadi alasan kenapa Apple Developer Academy selalu adaptif. Ketika muncul teknologi baru, termasuk AI, perusahaan tidak memperlakukannya sebagai hambatan. Tantangan tersebut langsung dijadikan bagian dari proses belajar.

Bagi perusahaan berbasis di Cupertino tersebut, pendidikan relevan bukan soal mengejar tren teknologi. Pendidikan harus membentuk pola pikir siap menghadapi perubahan apa pun.

Melalui challenge-based learning, Apple Developer Academy berupaya menyiapkan generasi developer tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga matang dalam cara berpikir dan mengambil keputusan.

14/12/2025 20:00
Eri Cahyadi Pastikan Kampung Taman Pelangi Dibongkar Bulan Ini

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa proses pemerataan lahan dan bangunan di Kampung Taman Pelangi untuk proyek flyover akan dilaksanakan terakhir pada Desember 2025.

Mengenai tujuh keluarga yang belum menerima ganti rugi pembebasan lahan, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut telah dititipkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Penitipan melalui mekanisme konsinyasi.

“Karena kita sudah dikonsinyasikan. Karena kita sudah konsiniasi, sudah seperti itu,” terang Eri, Minggu (14/12/2025).

Ia menambahkan, dengan mekanisme ganti rugi yang telah dititipkan, warga bisa mengambil ganti rugi tersebut di pengadilan.

“Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkap Eri.

Sementara itu, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggara PSU DPRKPP Kota Surabaya, Farhan Sanjaya mengungkapkan bahwa kendala utama belum diterimanya ganti rugi oleh sebagian warga ini adalah karena masih adanya konflik sengketa antarwarga.

Terkait upaya pengosongan sebelum pembongkaran Taman Pelangi, Farhan menjelaskan bahwa Pemkot telah berkoordinasi dengan PN Surabaya sebagai leading sektor.

“Kita juga berkoordinasi dengan Kepolisian, Garnisun, serta kewilayahan setempat,” ucap Farhan. (rma/but)

14/12/2025 19:11
Kesaksian Tour Leader di Bangsring Banyuwangi: Pelaku Ancam, Jika Tak Bayar, Bus Tak Bisa ke Luar Surabaya 14 Desember 2025

Kesaksian Tour Leader di Bangsring Banyuwangi: Pelaku Ancam, Jika Tak Bayar, Bus Tak Bisa ke Luar
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Rombongan wisatawan asal Surabaya, Jawa Timur mengalami kejadian tak mengenakkan saat berkunjung ke Pantai Bangsring, Banyuwangi.
Para wisatawan mengalami pemalakan dan sempat dilarang pulang di sekitar kawasan Mutiara Pulau Tabuhan oleh oknum yang mengatasnamakan warga lokal dengan embel-embel “uang pengawalan”.
Tour leader rombongan, Timothy menceritakan awal mula kejadian ketika rombongan bus parkir di kawasan Mutiara Pulau Tabuhan, samping Pantai Bangsing pada Sabtu (13/12/2025).
“Kita kemarin bawa rombongan bus medium yang kecil. Parkir di depan Pantai Mutiara sebelahnya Bangsring,” kata Timothy saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (14/12/2025).
Timothy mengaku telah membayar tiket resmi sejumlah rombongan untuk masuk ke wisata
Pantai Bangsring
.
Rombongan pun menikmati suasana lalu pulang menuju parkiran bus.
“Setelah kita semua selesai, waktu kita mau keluar ternyata ada yang menghentikan kendaraan. Alasannya untuk pengawalan,” terangnya.
Agen yang merasa curiga pun langsung melapor ke pengelola tempat wisata dan dipastikan tidak ada biaya tambahan “uang pengawalan” sebesar Rp 150.000.
“Dari pengelola resmi gak ada itu iuran pengawalan kecuali kalau untuk kendaraan bus besar memang gak bisa masuk lalu mereka menyediakan shuttle tapi untuk medium bisa,” imbuhnya.
Rombongan pun sempat tertawan tidak bisa pulang karena bernegosiasi dengan oknum pungli.
Pihak agen pun bersedia membayar asal ada bukti kuitansi jelas dari pihak desa agar transparan.
“Tapi dia (pelaku) ini mengatasnamakan dari warga lalu bilang kalau misal gak bayar kendaraannya gak bisa keluar, jadi kita gak bisa pulang,” ucapnya.
Oknum pungli pun pergi sebentar mengambil kuitansi lalu kembali menyerahkan ke agen.
Namun anehnya, kuitansi yang ditunjukkan tidak ada logo atau stiker resmi dari pihak desa.
“Kan bilangnya yang mengeluarkan itu aturan desa tapi setelah kita minta tanda terima, dia gak bisa menunjukkan alasannya tanda terimanya di rumah,” bebernya.
“Lalu ya sudah ambil saja nggak apa-apa kita tunggu di sini. Orangnya pergi balik lagi bawa kuitansi ternyata ditulis tangan tanpa ada stempel atau kop dari desa,” sambung Timothy.
Agen pun geram. Tetapi, untuk menghindari keributan dan mengutamakan kondisi wisatawan, agen akhirnya membayar pungli tersebut sebesar Rp 100.000 lalu berhasil pulang.
“Dan setelah kita konfirmasi ternyata dari pihak desa itu tidak pernah mengeluarkan aturan tersebut. Dari pihak Polsek juga mengkonfirmasi bahwa orang tersebut bukan bagian dari pengelola, hanya mengatasnamakan warga,” pungkasnya.
Kejadian ini langsung mendapat respons dari pihak kepolisian setempat.
2 pelaku Busahra (56) dan Joddy Soebiyanto (61), yang merupakan warga Desa Bangsring dan Desa Bimorejo, Kecamatan Wongsorejo.
Keduanya telah diamankan oleh pihak Polsek Wongsorejo.
Tetapi, kedua pelaku tidak ditahan, melainkan hanya disanksi wajib lapor.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 18:52
Mensos Kunjungi Dua Sekolah Rakyat dan Latihan Polisi Cilik di Pasuruan

Jakarta –

Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengisi hari Minggu dengan mengunjungi dua Sekolah Rakyat di Jawa Timur, hari ini. Kunjungan dimulai di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 7 Kota Probolinggo, dilanjutkan ke SRT 48 Kabupaten Pasuruan dan ditutup dengan menyaksikan latihan Polisi Cilik siswa Sekolah Rakyat di halaman Polres Kota Pasuruan.

Kunjungan pertama dilakukan Gus Ipul ke SRT 7 Kota Probolinggo pada pagi hari. Setibanya di lokasi, Gus Ipul disambut penampilan siswa Sekolah Rakyat yang menampilkan hadrah, paduan suara, pembacaan puisi, hingga pidato dalam bahasa asing. Salah satu siswa, Riski Aulia, tampil membacakan pidato dalam Bahasa Jepang. Ia mengaku mempelajari bahasa tersebut secara otodidak melalui gawai.

“Insya Allah kamu bisa kuliah ke Jepang, bisa bekerja di Jepang, dan menjadi tenaga terampil di sana. Teman-teman semua yang ingin bekerja di luar negeri, silakan mulai belajar dari sekarang,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pintu hilirisasi masa depan siswa. Lulusan Sekolah Rakyat akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui KIP Kuliah, melanjutkan ke Sekolah Garuda bagi yang memenuhi syarat, atau masuk ke dunia kerja sebagai tenaga terampil maupun wirausahawan.

“Setelah lulus, ada dua jalur utama. Jalur pendidikan ke perguruan tinggi, dan jalur kerja sebagai pekerja terampil atau wirausaha. Semua kita siapkan,” jelasnya.

“Alhamdulillah, proses belajar-mengajar berjalan baik. Adaptasi di awal memang perlu, tapi sekarang terlihat kepala sekolah, guru, dan siswa sudah saling berinteraksi dengan sangat baik,” kata Gus Ipul.

Adapun SRT 7 Kota Probolinggo saat ini mengampu 49 siswa jenjang menengah pertama dan 40 siswa jenjang menengah atas, didukung 18 guru, 10 wali asuh, dan 4 wali asrama. Usai dari Kota Probolinggo, Gus Ipul melanjutkan kunjungan ke Sekolah Rakyat SRT 48 Kabupaten Pasuruan untuk melihat langsung proses pembelajaran dan pendampingan siswa.

Selama berada di Kota dan Kabupaten Pasuruan Pasuruan, Gus Ipul didampingi Kapolres Kota Pasuruan, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pasuruan.

(akn/ega)

14/12/2025 18:41
Sengkarut Industri Telekomunikasi di Badung, Jantung Pariwisata Bali

Bisnis.com, JAKARTA — Kabupaten Badung, yang merupakan jantung pariwisata di Bali, dihadapkan pada kualitas internet yang tidak merata imbas kebijakan eksklusivitas yang diberikan pemerintah kabupaten kepada pada salah satu provider menara.

Pada 2007 Pemkab Bandung menjalin perjanjian eksklusif dengan PT Bali Towerindo Sentra Tbk. terkait penggelaran infrastruktur menara di Badung.

Perjanjian tersebut tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan, Pembangunan, dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Badung.

Salah satu inti dari perjanjian yang akan berakhir pada 2027 itu adalah pembangunan menara telekomunikasi di Badung hanya boleh digelar oleh Bali Tower, dengan alasan menjaga estetika.

Bali Tower diberi hak eksklusif untuk membangun 49 menara telekomunikasi di titik yang telah ditentukan Pemkab.

Selain menjalin kerja sama eksklusif, Pemkab Badung juga melakukan pembokaran terhadap puluhan menara telekomunikasi pada 2023 yang berdampak pada kerugian di pihak pelaku usaha dan masyarakat.

Manager OM & Deployment Balinusra Mitratel Andi Baspian Yasma mengatakan akibat pembongkaran menara tersebut kualitas internet di Badung melemah dan tidak merata.

Kecepatan internet di sejumlah titik yang ditertibkan, kecepatan internetnya lebih rendah dibandingkan wilayah Badung lainnya.

Operator seluler terpaksa menggunakan menara milik Balik Tower sebagai satu-satunya perusahaan menara yang diperbolehkan membangun menara telekomunikasi, yang berdampak pada penurunan kualitas internet.

Kondisi ini bertentangan dengan misi dan visi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tengah fokus meningkatkan kualitas internet Indonesia agar dapat bersaingan dan keluar dari peringkat terbawah di Asia Tenggara.

“Beberapa lokasi yang dibongkar sinyalnya down karena mereka tidak ada pilihan. Pembongkaran terjadi karena sesuai perjanjian dengan Bali tower dengan Pemkab,” kata Andi kepada Bisnis, Minggu (14/12/2025).

Andi memaparkan data hasil pengujian kualitas sinyal menggunakan aplikasi G-Nextrack Lite di lapangan.

Indikator yang digunakan Andi adalah RSRP (Reference Signal Received Power) atau besar daya rata-rata dari Reference Signal (sinyal referensi) yang diterima oleh perangkat pengguna.

Satuan yang digunakan dBm (desibel-miliwatt). Nilai 60 s/d -90 dBm masuk dalam kategori biru hingga merah yang berarti bagus dan bagus sekali. Sementara itu di atas 90db masuk kategori warna ungu hingga abu-abu (-120 dst) yang berarti buruk hingga buruk sekali.

Dari perhitungan terungkap bahwa kekuatan sinyal Telkomsel dan Indosat berada di kisaran 101 dB. Sementara batas minimal kondisi sinyal yang baik berada di 0-90 dB. XL tercatat di 101 dB, dan Indosat mencapai 106 dB. Bahkan, beberapa titik di Badung kini menjadi wilayah dengan kekuatan sinyal paling rendah dibandingkan kabupaten lain.

Beberapa titik dengan kualitas sinyal rendah di Badung antara lain kawasan Jalan Raya Smart, Desa Canggu, yang didominasi vila dan pusat hiburan; Jalan Panganyutan, Desa Buduk, kawasan permukiman dengan kekuatan sinyal XL 98 dB, Indosat 97 dB, dan Telkomsel 105 dB; serta Jalan Raya Sibang Kaja, Abiansemal, dengan kekuatan sinyal XL 104 dB dan Telkomsel 100 dB.

Adapun jika dibandingkan dengan di Jalan Griya Tuban, Kuta, kualitas internet Telkomsel sangat jaun dan dapat menyentuh 77 dB, yang berarti kualitas internet baik.

“Di beberapa titik masih terjadi penurunan kualitas. Walaupun operator sudah berusaha mencoba memaksimalkan dan memperluas coverage BTS dari menara yang terdekat,” kata Andi.

Ilustrassi kota Canggu, Bali

Andi menduga penurunan kualitas internet ada sangkut pautnya dengan hak eksklusivitas yang diberikan kepada Bali Tower.

Dia khawatir hak eksklusivitas tersebut akan diperpanjang 20 tahun atau hingga 2047 sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh Bali Tower kepada Pemkab Badung dengan alasan wanprestasi.

Investasi Terdampak

Sementara itu, Regional Manager Balinusra PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) Anandayu Ega Hardianto mengatakan, kontrak antara Bali Tower dan Pemerintah Kabupaten Badung menyulitkan pelaku usaha infrastruktur telekomunikasi lain untuk berbisnis di wilayah tersebut.

Perusahaan telekomunikasi yang awalnya ingin berinvestasi dan menggelar layanan di Badung mengurungkan niatnya karena tidak memiliki pilihan.

Dia juga mengaku mengalami pembongkaran menara sebanyak dua titik di Batu Bolong dan Nusa Dua tahun ini, serta sejumlah lokasi lain dalam beberapa tahun terakhir.

“Perusahaan telekomunikasi tidak leluasa karena adanya monopoli sehingga mungkin ada penetapan satu harga gitu kalau ada pemain kan bisa melakukan apa ya penawaran harga terbaiklah gitu,” kata Ega.

Mengenai pembongkaran pada 2023 yang dampaknya terasa hingga saat ini, kata Ega, awalnya TBIG sempat memiliki nota kesepahaman (MoU) pembangunan menara di Badung terkait program smart city yang berakhir pada 2022.

Setelah MoU berakhir, pemerintah daerah melakukan penertiban karena dasar hukum kerja sama dinilai tidak ada lagi.

TBIG mencatat terdapat beberapa menara di Batu Bolong dan Nusa Dua yang dibongkar tahun ini, 2 tahun lalu menara TBIG juga mengalami pembongkaran.

Adapun Mitratel mencatat sebanyak puluhan menara dibongkar. Pembongkaran ini melemahkan sinyal internet. Pasalnya, ketika menara dibongkar, sinyal internet dengan radius 500 meter hingga di atas 1 kilometer akan hilang, kecuali operator seluler langsung berpindah ke Bali Tower atau menutup bolongnya titik tersebut dengan BTS yang terdapat di dekatnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Badung I Wayan Puspa Negara menjelaskan asal muasal Bali Tower mendapat kontrak eksklusif.

Bali Towerindo diberikan kontrak oleh Pemkab karena mempertimbangkan posisi Badung sebagai destinasi pariwisata internasional.

Pemerintah daerah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi harus memperhatikan tiga prinsip utama, yaitu tidak boleh merusak bentang alam, estetika kawasan, maupun nilai budaya setempat.

Menara di Bali yang telah padat perangkat BTS

Aturan tersebut kemudian diterapkan dengan pembatasan 49 titik menara telekomunikasi terpadu yang lokasinya harus ditetapkan bersama. Bali Tower dipilih untuk membangun menara dengan kontrak selama 20 tahun.

Saat itu jumlah penyedia layanan masih terbatas dan pembangunan menara terpadu dinilai relatif dapat mengurangi gangguan terhadap bentang alam. Hanya saja pelaksanaannya berada di bawah eksekutif.

Puspa mengatakan, DPRD Badung juga memahami adanya isu terkait perpanjangan kerja sama yang akan berakhir pada 2027.

DPRD belum mendapat informasi mengenai rencana perpanjangan kontrak hingga 20 tahun. Dia memastikan seluruh MoU akan melibatkan DPRD.

“Hingga kini DPRD mengaku belum menerima informasi resmi terkait rencana perpanjangan tersebut,” kata Puspa.

Puspa menegaskan DPRD terbuka terhadap perkembangan teknologi telekomunikasi. Apalagi dukungan infrastruktur teknologi komunikasi bagian dari pengembangan pariwista Bali, khususnya Kabupaten Badung.

Kebutuhan jaringan digital yang lebih baik sangat dibutuhkan, seiring berkembangnya aktivitas work from home, bisnis digital, dan sektor pariwisata.

“Sebagai daerah dengan lebih dari 3.100 akomodasi dan sekitar 4.444 restoran, Badung memiliki kebutuhan infrastruktur telekomunikasi tertinggi di Bali. Dengan kunjungan sekitar 6,8 juta wisatawan mancanegara dan 10 juta wisatawan domestik, kebutuhan infrastruktur telekomunikasi menjadi kebutuhan mutlak,” kata Puspa.

Sementara itu untuk melakukan pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Badung telah dilakukan tetapi Pemkab menolak hadir. Nasib hak eksklusif Bali Tower.

14/12/2025 18:32
Apple Developer Academy Indonesia Luluskan 500 Siswa, Ini Harapan Jangka Panjang Apple

Liputan6.com, Jakarta – Dengan lebih dari 5000 siswa Apple Developer Academy yang lulus sejak tahun 2018, Apple yakin terhadap masa depan lulusan 500 siswa dari Batam, Surabaya, Jakarta, dan Bali di tahun ini.

Perusahaan berbasis di Cupertino tersebut menilai, para siswa akademi di Indonesia mampu terus membawa dampak positif melampaui ruang kelas.

Dalam sesi wisuda Apple Developer Academy 2025 di Bali, Lisa Jackson, selaku Vice President, Environment, Policy, and Social Initiative Apple, mengungkap rasa optimismenya terhadap para lulusan akademi.

Sejak didirikan di Tangerang, para siswa menunjukkan bukti dan mampu memberi kontribusi nyata bagi komuntas lokal, ekosistem teknologi, hingga komunitas pengembang secara luas.

“Kami tidak sekadar berharap. Kami sudah melihat sendiri dampaknya selama bertahun-tahun. Apple Developer Academy selalu membawa manfaat bagi komunitas, bagi ekosistem developer, dan juga Apple,” Lisa memaparkan.

Perusahaan mencatat, banyak lulusan dari akademi mampu berkembang menjadi pengembang andalan hingga sampai memberanikan diri untuk merintis usaha sendiri. Sementara itu, sebagian berlanjut menjadi rekan kerja dihargai di berbagai proyek dan ekosistem Apple.

Menurut Lisa, hubungan itu menunjukkan akademi bukan sekadar program pendidikan jangka pendek. Tapi bagian dari perjalanan karier para lulusan dan ekosistem teknologi di Indonesia.

“Kami telah melihat lulusan akademi menjadi developer favorit Apple, ada juga akhirnya bekerja bersama kami. Itu selalu menjadi hal membanggakan,” ujar Lisa. Kehadiran Apple Developer Academy di berbagai kota dianggap sebagai fondasi penting untuk menumbuhkan talenta digital lokal mampu bersaing secara global.

Ia juga menyinggung pengalaman berada di kelas angkatan pertama akademi. Momen tersebut selalu terasa istimewa. “Akan ada naik dan turun. Itu bagian dari proses belajar dan kehidupan. Terpenting, siswa sekarang puna peluang besar di depan mereka.”

Lewat Apple Developer Academy di Indonesia, perusahaan berharap ekosistem developer lokal terus berkembang. Bagi Apple, keberhasilan akademi di Indonesia bukan diukur dari satu angkatan.

Akan tetapi, dilihat bagaimana pertumbuhan jangka panjang, dampak bagi komunitas, dan kontribusi lulusan di berbagai sektor industri. Perusahaan berharap, akademi ini bisa dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk membangun talenta komunitas, dan masa depan teknologi di Indonesia.

14/12/2025 18:06
Rakerda PKS Magetan 2025 Targetkan 7 Kursi DPRD dan Pimpinan Dewan

Magetan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Magetan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2025 di Hotel Bukit Bintang, Magetan, Minggu (14/12/2025). Agenda ini menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan arah perjuangan PKS Magetan dalam menghadapi agenda politik dan pelayanan publik ke depan.

Rakerda diikuti jajaran Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD), Dewan Pengurus Cabang (DPC) se-Kabupaten Magetan, anggota Fraksi PKS DPRD Magetan, serta Anggota DPR RI Fraksi PKS, Riyono Caping. Kehadiran lintas struktur ini mencerminkan soliditas internal sekaligus kesiapan partai dalam menggerakkan mesin organisasi secara terpadu.

Mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, Raih Kemenangan”, Rakerda PKS Magetan menegaskan K2P2—Kader, Kaderisasi, dan Pelayanan Publik—sebagai kerangka kerja utama perjuangan partai.

Ketua DPD PKS Magetan, Indra Kusuma Aryanto, membuka kegiatan dengan pantun yang menggugah semangat peserta. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan target politik PKS Jawa Timur yang membidik perolehan dua digit suara pada pemilu legislatif mendatang, sekaligus mampu mengusung calon kepala daerah secara mandiri di 10 daerah pada Pilkada di Jawa Timur.

Secara khusus di tingkat daerah, PKS Magetan menargetkan capaian dua digit suara atau sekitar 17 persen, setara dengan perolehan 7 kursi DPRD Kabupaten Magetan. Selain itu, PKS juga menargetkan keterwakilan kader pada unsur pimpinan DPRD.

“PKS memiliki tiga modal utama dalam perjuangan politik dan dakwah, yaitu kader yang militan, struktur organisasi yang kokoh, serta amal jama’i sebagai kekuatan kolektif,” ujar Indra Kusuma Aryanto.

Sebagai tindak lanjut strategi partai, Rakerda menetapkan Delapan Program Unggulan PKS Magetan 2026, meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), Transformasi Digital (TOTAL) PKS, serta Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).

Program-program tersebut dirancang untuk memperkuat kaderisasi, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan kader PKS di tengah masyarakat.

Arahan Presiden PKS, Dr. Al Muzzammil Yusuf, disampaikan oleh Bendahara Umum DPW PKS Jawa Timur, Ustadz Nonot Suhartono. Dalam pesannya, ditegaskan bahwa kader dan sistem kaderisasi menjadi fondasi utama keberlanjutan perjuangan partai.

“Kader adalah penggerak dakwah, penjaga nilai, dan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Sementara kaderisasi merupakan jantung regenerasi kepemimpinan yang memastikan kesinambungan perjuangan,” demikian pesan Presiden PKS.

PKS juga menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bentuk nyata pembelaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemenangan pemilu dipandang sebagai sarana memperluas pengabdian, bukan tujuan akhir semata.

Melalui RAKERDA 2025, PKS Magetan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat barisan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menyiapkan kemenangan politik yang bermartabat dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat Magetan. [fiq/aje]

14/12/2025 17:47
Mayat Perempuan Mengambang di Bengawan Madiun, Ini Identitas Korban

Magetan (beritajatim.com) – Penemuan mayat perempuan yang mengapung di aliran Sungai Bengawan Madiun, wilayah Desa Kiringan, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Minggu (14/12/2025), menggegerkan warga sekitar. Kepolisian memastikan korban merupakan seorang lanjut usia yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga.

Kapolsek Takeran AKP Agus Sumariyono mengungkapkan, hasil penelusuran awal menunjukkan korban bernama Sutinah (85), warga Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Identitas korban diketahui setelah petugas berkoordinasi dengan pihak keluarga.

“Berdasarkan keterangan keluarga, korban memiliki riwayat pikun. Korban meninggalkan rumah dengan berjalan kaki dan sempat dicari selama satu hari, namun belum sempat dilaporkan secara resmi ke kepolisian,” jelas AKP Agus.

Menurutnya, korban diduga terjatuh ke sungai saat beraktivitas mencari rambanan atau pakan ternak, yang biasa dilakukan korban sehari-hari. Saat kejadian, kondisi Sungai Bengawan Madiun tidak dalam keadaan banjir dan arus air relatif tenang.

AKP Agus juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan indikasi adanya unsur kekerasan. Namun demikian, pihak kepolisian tetap melakukan prosedur standar dengan membawa jenazah ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Untuk memastikan penyebab kematian, jenazah kami bawa ke RSUD Dolopo guna dilakukan visum. Dugaan sementara mengarah pada musibah,” tegasnya.

Sebelumnya, jasad korban pertama kali diketahui warga yang sedang berada di sekitar sungai. Awalnya, benda yang mengapung tersebut disangka bukan manusia, hingga akhirnya dipastikan sebagai jenazah perempuan dan segera dilaporkan ke perangkat desa serta aparat kepolisian.

Proses evakuasi melibatkan petugas gabungan dari TNI-Polri, BPBD, serta warga setempat. Lokasi penemuan yang berada di tepi sungai dengan vegetasi bambu cukup lebat sempat menyulitkan proses pengangkatan jenazah.

Peristiwa ini menjadi perhatian serius aparat kepolisian, khususnya terkait keselamatan warga lanjut usia. AKP Agus mengimbau keluarga agar meningkatkan pengawasan terhadap anggota keluarga yang memiliki keterbatasan daya ingat, guna mencegah kejadian serupa terulang. [fiq/aje]

14/12/2025 17:30