provinsi: JAWA TIMUR

Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum yang mengaku sebagai wartawan ke Satreskrim Polres Bojonegoro, Rabu (17/12/2025). Laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan identitas organisasi untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa.

Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, hadir langsung memimpin pelaporan yang diterima oleh Kaur Bin Opsnal (KBO) Satreskrim Polres Bojonegoro, Iptu Dasmono. Sasmito menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas organisasi dan profesi jurnalis.

“Kami melaporkan secara resmi ke Satreskrim Polres Bojonegoro. Ini bukan sekadar gertakan, tetapi upaya hukum agar persoalan ini jelas dan tidak berulang,” ujar Sasmito Anggoro.

Dalam laporan tersebut, PWI menyertakan sederet alat bukti kuat, mulai dari tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada intimidasi, foto kartu identitas pers (ID Card), hingga bukti kuitansi yang digunakan pelaku untuk menarik uang dari para korban.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah desa di wilayah Bojonegoro telah menjadi sasaran aksi oknum tersebut, di antaranya Desa Tondomulo, Desa Panjang, dan Desa Kedungadem. Modusnya, pelaku meminta uang dengan nominal antara Rp1,5 juta hingga Rp1,6 juta dengan dalih dana kegiatan akhir tahun.

Tidak hanya mencatut nama PWI Bojonegoro, pelaku juga kedapatan menggunakan foto-foto kegiatan resmi PWI Jawa Timur dan PWI Tuban untuk memperdaya para kepala desa melalui pesan digital.

“Ini bukan hanya soal nama PWI, tetapi juga soal menjaga marwah profesi wartawan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa PWI tidak pernah melakukan praktik-praktik seperti itu,” tegas Sasmito.

Sasmito menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah terlapor akan bertambah seiring berjalannya penyidikan. Ia mengimbau kepada para kepala desa maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau diintimidasi oleh oknum serupa untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

PWI Bojonegoro juga menekankan pentingnya verifikasi bagi pejabat publik jika menerima pesan atau permintaan dana yang mencurigakan.

“Jika ragu, silakan klarifikasi. Kami terbuka dan siap menjelaskan. Jangan sampai ada lagi yang dirugikan oleh ulah oknum,” pungkasnya. [lus/beq]

17/12/2025 15:43
Skandal Salah Tangkap Kasus Pemerkosaan, Kapolres Blitar Minta Maaf

Blitar (beritajatim.com) – Buntut kasus salah tangkap terkait laporan pemerkosaan, Polres Blitar akhirnya menggelar sidang disiplin terhadap sejumlah anggota polisi. Dalam sidang disiplin ini Aiptu K yang menjadi salah satu anggota Polres Blitar diberikan sanksi Penempatan Khusus (Patsus).

Aiptu K merupakan salah satu anggota Polres Blitar yang diduga melakukan tindakan tidak profesional dalam menangani laporan kasus pemerkosaan hingga akhirnya terjadi salah tangkap.

Tak hanya itu, sebelum sidang digelar, Aiptu K juga telah dimutasikan keluar dari fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Blitar ke tingkat Polsek. Langkah ini diambil untuk menjaga netralitas dan memastikan yang bersangkutan tidak memiliki akses yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan.

“Maaf atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polres Blitar,” ungkap Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman pada Rabu (17/12/2025).

Sebelumnya seorang warga berinisial F asal Selopuro Kabupaten Blitar menjadi korban salah tangkap oleh anggota Polres Blitar. Kala itu F dituduh menjadi pelaku pemerkosaan seorang nenek yang merupakan tetangganya sendiri.

Namun tuduhan itu belakang tidak terbukti, sehingga F melaporkan dugaan salah tangkap ini Propam Polres Blitar. Dari situ penyelidikan dilakukan hingga Aiptu K ditetapkan bersalah atas tindakan salah tangkap.

Selain Aiptu K, ada beberapa anggota Satreskrim Polres Blitar juga menerima sanksi sanksi disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya kepada saudara F dan keluarganya. Permohonan maaf ini berkaitan dengan insiden di mana F sempat ditetapkan sebagai terduga pelaku dalam suatu perkara berdasarkan keterangan awal yang keliru, namun di kemudian hari sama sekali tidak terbukti.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kami, serta permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, khususnya saudara F dan keluarga. Tindakan anggota tersebut dinilai tidak profesional,” tegas AKBP Arif Fazlurrahman.

Kapolres menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan momentum evaluasi total dan pembenahan internal. Pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

“Peristiwa ini menjadi pemecut bagi kami untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, dan humanis,” pungkasnya.

Hadirnya pelapor F didampingi penasihat hukumnya dalam ruang sidang menjadi bukti nyata bahwa Polres Blitar tidak menutup-nutupi borok di internalnya dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan anggotanya di hadapan hukum dan masyarakat. [owi/beq]

17/12/2025 15:25
SDN di Bangkalan Disegel Ahli Waris, Imbas Gagal Mediasi

Bangkalan (beritajatim.com) – Proses mediasi sengketa tanah SDN Balung 01, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, kembali buntu. Akibat mandeknya penyelesaian tersebut, ahli waris pemilik lahan memasang segel dan portal besi di bangunan sekolah, Rabu (17/12/2025).

Aksi itu dilakukan oleh H. Mansur, yang mengklaim sebagai penerima hibah sah atas lahan seluas 1.140 meter persegi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 09 Tahun 1986.

Ia menyebut, proses mediasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sudah berlangsung sejak 2001 hingga 2020. Namun, mediasi tak pernah menghasilkan keputusan tertulis maupun penyelesaian administratif.

“Puluhan tahun hanya janji. Kalau Pemkab Bangkalan punya itikad baik, datang ke saya dan tuntaskan persoalan ini. Setelah selesai, silakan bangun sekolah yang layak,” ujar Mansur di lokasi penyegelan.

Ia menegaskan bahwa seluruh ahli waris telah menyetujui hibah dan prosesnya dilakukan melalui akta notaris. Namun, karena pengajuan balik nama ditolak, hibah dinilai menjadi solusi legal untuk mengamankan kepemilikan.

“Sekarang sudah atas nama saya. Ini sah secara notaris,” tambahnya.

Menurut Mansur, tindakan penyegelan dilakukan untuk melindungi aset karena Pemkab tak pernah memberi kejelasan. Sementara bangunan sekolah dinilainya sudah tidak aman ditempati.

Meski bangunan inti disegel, Mansur menegaskan kegiatan pendidikan tidak dihentikan. Penyegelan hanya diberlakukan pada bangunan yang berdiri di atas lahan bersertifikat, sementara bagian lain yang berada di luar objek sengketa tetap digunakan.

“Kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan. Saya tidak mau mengganggu pendidikan. Ini bentuk itikad baik sambil menunggu mediasi,” ucapnya.

Kepala SDN Balung 01, Supriadi, memastikan sekolah tetap memberikan layanan pendidikan meski ruang belajar terbatas. Untuk menyesuaikan kapasitas, sekolah menerapkan sistem dua gelombang.

“Total ada enam kelas dengan sekitar 180 sampai 182 siswa. Kelas 1-3 belajar pukul 07.00-09.00, dilanjut kelas 4-6 pukul 09.40-12.00 tanpa mengurangi jam pelajaran,” jelasnya.

Ia menegaskan pihak sekolah tidak terlibat dalam sengketa lahan dan akan tetap fokus menjaga kesinambungan belajar. “Kami hanya pengajar. Prioritas kami keselamatan siswa dan proses pendidikan. Urusan sengketa bukan yurisdiksi kami,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan maupun Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan atas penyegelan ini. Belum ada pula informasi mengenai langkah hukum, pendekatan lanjutan, atau opsi relokasi bila keadaan memburuk. [sar/but]

17/12/2025 15:24
Penemuan Mayat Mahasiswi UMM di Pasuruan, Polda Jatim Amankan Personel Polres Probolinggo

Probolinggo (beritajatim.com) – Kasus penemuan mayat seorang mahasiswi di aliran sungai wilayah Purwosari, Kabupaten Pasuruan, berkembang menjadi kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

Seorang terduga pelaku berinisial AS, yang merupakan personel aktif Polres Probolinggo Kabupaten, diamankan Tim Jatanras Polda Jawa Timur. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara ini langsung memantik perhatian publik.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa institusinya tidak akan mentolerir dugaan tindak pidana yang melibatkan anggotanya sendiri. Penanganan kasus dipastikan dilakukan secara transparan dan profesional.

“Polda Jawa Timur menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban. Kami memastikan proses hukum berjalan objektif dan tidak ada perlakuan khusus, meskipun yang bersangkutan merupakan anggota Polri,” ujar Jules, Rabu (17/12/2025).

Korban diketahui bernama Faradillah Amalia Najwa (21), mahasiswi asal Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

Jenazah korban ditemukan warga pada Selasa (16/12/2025) sekitar pukul 06.30 WIB di aliran sungai Jalan Raya Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

Sejak laporan diterima, Polda Jatim bergerak cepat. Olah tempat kejadian perkara dilakukan, jenazah dievakuasi ke RS Bhayangkara, sejumlah saksi diperiksa, dan barang bukti diamankan.

Penyelidikan intensif kemudian mengarah pada AS, yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.

“Terduga pelaku kami amankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Jules.

Lebih jauh, polisi mengungkap bahwa kasus ini diduga tidak berdiri sendiri. Penyelidikan sementara mengindikasikan adanya pelaku lain yang terlibat, sehingga pengejaran masih terus dilakukan. Motif kejahatan juga belum diungkap ke publik dan masih dalam tahap pendalaman.

“Dugaan sementara, tidak hanya satu pelaku. Kami masih memburu pihak lain yang diduga terlibat,” tegasnya.

Penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil visum et repertum dan rencana otopsi yang dilakukan dengan persetujuan keluarga. Hasil tersebut akan menjadi dasar penetapan konstruksi hukum perkara.

Polda Jatim memastikan proses pidana akan didahulukan sebelum langkah penegakan kode etik terhadap oknum polisi yang terlibat. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik.

“Siapapun yang terbukti melanggar hukum akan diproses pidana terlebih dahulu, kemudian dikenakan sanksi kode etik. Tidak ada kompromi,” tandas Jules.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian, sekaligus sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum, terutama ketika dugaan kejahatan melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. (ada/ted)

17/12/2025 15:15
Polsek Kendal Ngawi Evakuasi ODGJ Lansia ke RSUD dr. Soeroto

Ngawi (beritajatim.com) – Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kendal, Polres Ngawi, merespons cepat keluhan warga terkait keberadaan seorang pria lanjut usia dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dinilai meresahkan lingkungan. Evakuasi dilakukan sebagai langkah pengamanan sekaligus upaya memberikan perawatan medis yang layak bagi warga tersebut.

Kapolsek Kendal, AKP Tri Handoyo, memimpin langsung proses penanganan terhadap ODGJ berinisial S (70), warga Desa Kendal. Setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa khawatir, petugas segera turun ke lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaannya, Polsek Kendal mengedepankan sinergi lintas instansi. Petugas berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kendal untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik dan kejiwaan pria lansia tersebut. Langkah ini merupakan bentuk pendekatan humanis agar penanganan tetap sesuai dengan prosedur medis yang berlaku.

Guna mengantisipasi risiko lebih lanjut terhadap keselamatan diri yang bersangkutan maupun masyarakat sekitar, petugas kemudian mengantarkan S ke RSUD dr. Soeroto Ngawi. Di sana, ia akan mendapatkan perawatan intensif dan penanganan medis lanjutan dari tenaga ahli.

Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom dalam dinamika sosial.

“Penanganan ODGJ dilakukan secara humanis dengan melibatkan tenaga kesehatan, sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh perawatan yang tepat,” ujar AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk segera melaporkan kejadian serupa di lingkungan mereka masing-masing. Menurutnya, kolaborasi aktif antara warga, kepolisian, dan instansi kesehatan sangat krusial agar setiap permasalahan sosial dapat tertangani secara cepat, tepat, dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

Sinergi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Ngawi tetap terjaga dengan baik. [fiq/beq]

17/12/2025 14:42
Mudik Nataru Nyaman, Polres Gresik Buka Layanan Penitipan Kendaraan Gratis 24 Jam

Gresik (beritajatim.com) – Kepolisian Resor (Polres) Gresik resmi membuka layanan penitipan kendaraan roda dua maupun roda empat secara gratis bagi masyarakat yang hendak bepergian keluar kota selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Fasilitas ini disediakan sebagai langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas dan memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong.

Masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah titik pelayanan yang telah disiapkan, di antaranya Gedung Parkir Wicaksana Laghawa serta area halaman Mapolres Gresik. Selain di markas komando utama, layanan parkir gratis ini juga serentak dibuka di seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Kabupaten Gresik.

Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menjelaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri dalam menjaga keamanan aset masyarakat di tengah momentum libur panjang. Pengawasan ketat dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kendaraan tetap dalam kondisi aman.

“Kendaraan yang dititipkan berada di lingkungan kantor polisi dengan pengawasan petugas selama 24 jam,” kata AKBP Rovan pada Rabu (17/12/2025).

Menurut perwira menengah tersebut, layanan ini secara khusus menargetkan penurunan potensi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap mengalami peningkatan intensitas saat rumah-rumah warga ditinggal penghuninya berlibur. Prosedur penitipan pun dirancang sangat mudah agar masyarakat tidak merasa terbebani secara administratif.

“Masyarakat mau menitipkan kendaraannya hanya perlu datang ke Mapolres Gresik atau Polsek terdekat, melapor kepada petugas jaga, serta menunjukkan STNK asli sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sah. Prosedur yang sederhana ini diharapkan memudahkan masyarakat tanpa mengurangi aspek keamanan,” tuturnya.

Selain mengedepankan sisi kenyamanan bagi para pelancong, inisiatif ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Melalui sinergi ini, diharapkan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di seluruh wilayah Gresik tetap terjaga kondusif selama perayaan Nataru berlangsung. [dny/ian]

17/12/2025 14:38
47 Desa di Pacitan Masih Terkendala Lahan Pembangunan Gerai KDMP

Pacitan (beritajatim.com) Pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Pacitan terus dikebut. Sejak groundbreaking yang dilakukan pada Oktober lalu, beberapa desa mulai tahap pembangunan dan penyiapan lahan.

Pembangunan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama mencakup 20 titik, tahap kedua 30 titik, tahap ketiga 30 titik, tahap keempat 35 titik, dan tahap kelima sebanyak 57 titik.

Namun demikian, dari total 172 desa di Kabupaten Pacitan, masih terdapat 47 desa yang mengalami kendala dalam penyiapan lahan pembangunan gerai KDMP.

“Masih ada 47 desa yang terkendala karena belum memiliki lahan,” ujar Komandan Kodim 0801 Pacitan, Letkol Arh Imam Musahirul, Rabu (17/12/2025).

Imam menjelaskan, kondisi topografi wilayah Pacitan menjadi salah satu faktor utama penghambat kesiapan lahan. Sebagian besar desa belum memiliki lahan yang benar-benar siap bangun.

“Seharusnya lahan sudah siap, tetapi kenyataannya masih berupa perengan atau sawah. Sehingga perlu dilakukan pengurukan maupun perataan terlebih dahulu,” jelasnya.

Ia menambahkan, hampir tidak ada lahan yang bisa langsung dibangun tanpa melalui proses penyiapan.
Terkait polemik penggunaan lapangan desa sebagai lokasi pembangunan gerai KDMP karena keterbatasan lahan alternatif, Dandim Pacitan merekomendasikan agar pemerintah desa menggelar musyawarah desa (musdes).

“Harus ada keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun ini program strategis nasional, tetap perlu dicari titik tengahnya,” tegas Imam.

Ia juga menekankan bahwa apabila lahan membutuhkan proses pemotongan, pengerukan, atau pengurukan agar memenuhi syarat pembangunan, maka seluruh biaya dan pengerjaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pasalnya, penyiapan lahan tidak termasuk dalam pembiayaan PT Agrinas selaku pelaksana pembangunan fisik gerai KDMP.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kodim 0801 Pacitan bersama pihak terkait mengupayakan sejumlah solusi alternatif. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna memanfaatkan sedimentasi sungai sebagai material urukan.

“Kami koordinasikan dengan BBWS. Ada keluhan masyarakat terkait sungai yang semakin dangkal, sehingga sedimentasinya bisa dimanfaatkan untuk pengurukan lahan,” jelasnya.

Selain itu, Kodim Pacitan juga menjajaki kerja sama dengan pihak PLTU untuk memanfaatkan limbah FABA (Fly Ash Bottom Ash) sebagai bahan uruk lahan.

“Kami juga meminta bantuan PLTU untuk memanfaatkan limbah FABA sebagai tanah uruk,” pungkas Imam. (tri/but)

17/12/2025 14:24
Dilantik di Benteng Van den Bosch Ngawi, Ini Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030

Surabaya (beritajatim.com) – Pelantikan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur masa bakti 2025-2030 berlangsung istimewa dengan memilih Benteng Van den Bosch (Benteng Pendem), Kabupaten Ngawi, sebagai lokasi acara pada Rabu (17/12/2025).

Pelantikan ini menjadi yang kali pertama digelar di ruang terbuka dan kawasan cagar budaya, sekaligus menegaskan semangat kemanusiaan yang sejalan dengan nilai sejarah.

Acara tersebut dihadiri langsung Ketua PMI Pusat, H. Jusuf Kalla serta seluruh perwakilan PMI kabupaten/kota se-Jawa Timur. Sebanyak 38 PMI daerah hadir menyaksikan pengukuhan kepengurusan PMI Jawa Timur di bawah kepemimpinan H. Imam Utomo untuk periode kedua.

Ketua PMI Jawa Timur, H. Imam Utomo, mengatakan pemilihan Benteng Van den Bosch bertujuan menghadirkan suasana berbeda sekaligus memperkuat semangat pengabdian pengurus dan relawan PMI. Menurutnya, pelantikan di lokasi bersejarah ini juga terlaksana berkat dukungan PMI Kabupaten Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi.

“Baru kali ini pelantikan pengurus PMI Jawa Timur digelar di ruang terbuka dan tempat bersejarah. Kami ingin menghadirkan nuansa berbeda yang sarat makna,” ujar Imam Utomo.

Ia menegaskan bahwa soliditas antara PMI provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan gerakan kemanusiaan. “PMI adalah organisasi kerelawanan. Tanpa kekompakan dan kerja sama, tugas kemanusiaan tidak akan berjalan optimal,” katanya.

Pelantikan ini dirangkaikan dengan Apel Hari Relawan PMI, menegaskan peran sentral relawan dalam setiap aksi kemanusiaan. Ketua PMI Pusat H. Jusuf Kalla menekankan bahwa relawan merupakan ujung tombak PMI, sementara pengurus berperan sebagai pengambil kebijakan.

“PMI bekerja untuk kemanusiaan. Pengurus jumlahnya terbatas, karena yang bekerja langsung di lapangan adalah para relawan,” tegas Jusuf Kalla.

Ia menjelaskan, struktur kepengurusan PMI sengaja dibuat ramping agar organisasi tetap efektif dan fokus pada pelayanan kemanusiaan. Jusuf Kalla juga menyoroti pentingnya kecepatan respons PMI dalam penanganan bencana.

“Prinsip kami, maksimal enam jam setelah bencana, relawan PMI sudah berada di lapangan,” ujarnya.

Selain tanggap darurat, ia mengingatkan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penanganan akar masalah, seperti kerusakan lingkungan. Jusuf Kalla turut mengapresiasi PMI Jawa Timur yang dinilai konsisten dalam penanganan bencana dan pelayanan donor darah, bahkan kerap mencatat capaian tertinggi secara nasional.

Jusuf Kalla mengucapkan selamat kepada pengurus PMI Jawa Timur yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa masa kepengurusan PMI merupakan masa bakti untuk kemanusiaan.

“Setetes darah adalah sumber kehidupan. Itulah tugas PMI. Selamat mengabdi untuk kemanusiaan,” pungkasnya.

Berikut Susunan Pengurus PMI Jatim 2025-2030:

Pelindung : Gubernur Jawa Timur

Dewan Kehormatan

Ketua : Dr. H. Emil Elestianto Dardak, B. Bus, M.Sc
Sekretaris : Dr. Ir. RB Fattah Jasin, MS
Anggota
1. Ang Herman Anggrek
2. Baidowi
3. Yamin Achmad
4. Loddy Gunadi
5. Hermawan Santoso

Pengurus PMI Provinsi

Ketua : H. Imam Utomo S
Wakil Ketua : Dr. Ir. R. Eddy Indrayana
Ketua Bidang Organisasi : Dr. Muchamad Taufiq, SH, MH,CLM
Ketua bidang Penanggulangan Bencana : Dr. Edi Purwinarto,M.Si
Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan, Sosial dan Rumah Sakit : dr. Harsono
Ketua Bidang Pelayanan Darah : dr. Betty Agustina Tambunan, SpPK (K)
Ketua Bidang Anggota dan Relawan : H.EA. Zaenal, SH, M.H
Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan : Drs. Budi Supriyanto,M.Si
Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi : Dr. Turmudzi, SH,MBA
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya : Robert Simangungsong, SH, M.H
Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan : Dr Suprianto, SH, M.H
Sekretaris : Drs. Nurwiyatno,M.Si
Wakil Sekretaris/Kepala Markas : Drs. Dwi Suyatno,M.Si
Bendahara : Drs. Soedjarno
Anggota :
1. Drs. H. Abdul Mujib Hasyim, M.Pd.I
2. Dr. Budi Sawitri, SST, M.Si
3. H. Amin Istighfarin

[tok/beq]

17/12/2025 14:12
Penantian Puluhan Tahun Berakhir, Air PDAM Resmi Mengalir ke Desa Palebon Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Warga Desa Palebon, Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, kini resmi menikmati akses air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setelah menanti selama puluhan tahun.

Masuknya jaringan pipa air bersih ini menjadi solusi permanen bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada air telaga, tadah hujan, dan pembelian air tangki.

Momen bersejarah ini disambut antusias oleh warga setempat pada Rabu (17/12/2025). Kehadiran suplai air yang stabil diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara signifikan, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sehari-hari.

Musyawaroh, salah seorang warga Desa Palebon, menyampaikan rasa syukurnya atas realisasi infrastruktur yang telah lama diimpikan tersebut. Baginya, akses air bersih ini adalah perubahan besar bagi kondisi ekonomi dan sosial warga.

“Kami tidak menyangka akhirnya air PDAM benar-benar masuk ke desa kami. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan setelah menunggu puluhan tahun,” ungkapnya saat ditemui di lokasi.

Ia menceritakan betapa sulitnya perjuangan warga mendapatkan air sebelum adanya jaringan PDAM. Selama ini, warga harus patungan untuk membeli air tangki guna menyiasati sumber air telaga yang kerap mengering.

“Susahnya kalau musim kemarau, air dari telaga mengering. Sementara untuk beli air tangki satu minggu sekali dan penggunaannya tidak boleh berlebihan,” tambah Musyawaroh.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menjelaskan bahwa saat ini tercatat ada 593 sambungan rumah tangga di wilayah Kecamatan Duduksampeyan yang sudah teraliri air. Angka tersebut merupakan bagian dari proyek strategis percepatan akses air bersih di wilayah rawan kekeringan.

“Total ada 888 sambungan rumah tangga yang sudah dialiri air PDAM. Jumlah ini akan terus bertambah di wilayah Kecamatan Duduksampeyan dan Kebomas,” tutur Bupati yang akrab disapa Gus Yani tersebut.

Lebih lanjut, Gus Yani merinci bahwa pendanaan proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pemerintah Kabupaten Gresik pun telah menyiapkan langkah keberlanjutan untuk memperluas cakupan layanan di wilayah lain.

“Tahun depan kita membangun lagi reservoir di daerah utara. Tepatnya di Kecamatan Bungah dan Manyar dengan menggunakan anggaran APBD 2026. Tujuannya untuk mengambil air dari Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang saat ini masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih,” imbuhnya.

Pemerintah daerah berharap ketersediaan air bersih ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kekeringan tahunan di Duduksampeyan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung program kesehatan nasional di tingkat lokal.

“Kami terus berkomitmen menyediakan air bersih bagi masyarakat terutama di daerah yang wilayahnya kesulitan mendapatkan sumber air. Selain itu, sarana dan prasarana air tersebut diharapkan juga bisa meminimalisir angka stunting,” tutup Gus Yani. [dny/ian]

17/12/2025 14:09
Polres Blitar Siapkan 18 Pos Pengamanan dan Pelayanan Nataru 2025, Ini Sebarannya

Blitar (beritajatim.com) – Menjelang puncak libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Polres Blitar mengambil langkah ekstra guna menjamin keamanan di wilayah hukumnya. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 18 pos lintas fungsi disiagakan di berbagai titik strategis dalam bingkai Operasi Lilin Semeru 2025.

Operasi kemanusiaan ini dijadwalkan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Fokusnya? Bukan sekadar mengamankan ritual ibadah, melainkan juga membentengi arus wisata dan libur sekolah yang diprediksi bakal meledak.

Pemetaan Strategis: Dari Jalur Barat Hingga Pesisir Selatan
Kabag Ops Polres Blitar, Kompol Siswanto, membeberkan bahwa penempatan pos dilakukan secara presisi dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan dan kepadatan aktivitas massa.

“Kami mendirikan 12 pos pengamanan lalu lintas yang menyebar dari timur, mulai Perempatan Tambakrejo hingga Kademangan, serta di wilayah barat dari Garum sampai Selorejo,” ungkap Siswanto saat ditemui di Mapolres Blitar, Selasa (16/12).

Selain jalur arteri, polisi juga mendirikan pos khusus di titik-titik vital lainnya:

Pos Pelayanan (Posyan): Dipusatkan di Kanigoro sebagai pusat keramaian malam hari.

Pos Pengamanan (Pospam): Ditempatkan di RTH Wlingi (fokus pada sterilisasi gereja sekitar) dan Stasiun Wlingi.

Pos Wisata: Siaga di destinasi populer seperti Blitar Park dan Kampung Coklat.

Pos Pesisir: Memperketat pengawasan di Pantai Serang dan Pantai Tambakrejo.

Tim Sterilisasi dan ‘Mobile Link’ Jadi Ujung Tombak
Polres Blitar juga menyiapkan pasukan pemukul yang bersifat dinamis. Empat regu Mobile Link disiapkan untuk bergerak cepat mengurai kemacetan atau menangani gangguan kamtibmas secara instan.

Tak hanya itu, pengamanan rumah ibadah menjadi atensi khusus. Satu peleton Tim Sterilisasi di bawah komando KBO Samapta, IPDA Zainuddin, diterjunkan untuk menjamin ketenangan jemaat saat merayakan Natal.

Guna memastikan semua rencana berjalan mulus, sebanyak 308 personel dikerahkan. Menariknya, operasi ini melibatkan sinergi lintas sektoral yang kuat.

“Sebanyak 186 anggota berasal dari internal Polres dan Polsek jajaran. Namun, kekuatan kami juga didukung penuh oleh rekan-rekan dari TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, Dishub, hingga elemen masyarakat seperti Pecalang, Banser, dan Pramuka,” rinci Siswanto.

Keterlibatan organisasi masyarakat seperti Pecalang dan Banser menjadi simbol kuat bahwa keamanan di Blitar adalah tanggung jawab bersama demi mewujudkan suasana yang toleran dan kondusif.

“Harapannya, dengan penempatan pos dan personel yang masif ini, masyarakat bisa merayakan akhir tahun dengan rasa aman, lancar, dan tanpa kendala berarti,” pungkas perwira dengan satu melati di pundak tersebut. (owi/ian)

17/12/2025 14:02