Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia

    Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) berupaya meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia, salah satunya dengan memenuhi target kebutuhan air bersih. Tercatat, dari tahun 2022-2024 terakhir, Telkom telah menyalurkan bantuan Sarana Air Bersih (SAB) berupa penampungan air, pembangunan sumur bor, pipanisasi, MCK, dan kelistrikan sarana air bersih.

    Pelaksanaan pembangunan SAB itu dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari. Pada perjalanannya, Telkom telah menyalurkan bantuan ke 232 lokasi di seluruh Indonesia.

    Adapun target penerima bantuan ini merupakan lingkungan sekolah ataupun wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Di antaranya seperti Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Salah satu penerima bantuan yaitu Isman Gunandi selaku Local Hero wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menyampaikan apresiasinya atas program ini.

    “Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkom Indonesia atas bantuan pembangunan Sarana Air Bersih ini. Bantuan ini memang sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar untuk memudahkan proses pengambilan air bersih, terlebih ketika kemarau,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    “Kami sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari dikarenakan sumber air bersih yang cenderung kering. Dengan adanya fasilitas ini, harapannya dapat memenuhi kebutuhan air bersih ibadah musholla dan masyarakat sekitar,” imbuhnya.

    Diketahui, langkah Telkom dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas SAB ini tercatat sudah membantu lebih dari 80.000 penerima manfaat yang tersebar di beberapa wilayah bantuan. Dengan adanya program ini, Telkom berharap dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan pembangunan Sarana Air Bersih ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Telkom Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Akses air bersih yang lebih baik membawa dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

    “Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan target Telkom dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals poin ke-6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Sebagai informasi, program pembangunan fasilitas air bersih ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom dalam mendukung keberlanjutan, termasuk memperkuat implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

    (akd/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia, Perkuat Implementasi ESG – Halaman all

    Telkom Salurkan Bantuan Sanitasi Air Bersih ke 232 Lokasi di Indonesia, Perkuat Implementasi ESG – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi keterbatasan akses terhadap air bersih masih dialami oleh berbagai daerah, baik dikarenakan infrastruktur yang kurang memadai maupun pencemaran sumber air.  Mengutip data dari WaterAid Indonesia di tahun 2022, setidaknya tercatat 35,3 juta masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses ke air bersih dan layak.  

    Hal ini mendorong PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) untuk berkomitmen penuh dalam berkontribusi memenuhi target kebutuhan air bersih sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat Indonesia.

    Sejak tahun 2022 hingga 2024, Telkom telah menyalurkan bantuan Sarana Air Bersih (SAB) berupa penampungan air, pembangunan sumur bor, pipanisasi, MCK, dan kelistrikan sarana air bersih. Pelaksanaan Pembangunan SAB ini dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan air bersih masyarakat untuk keperluan sehari-hari.

    Dalam perjalanannya, Telkom telah menyalurkan bantuan ke 232 lokasi di seluruh Indonesia. Target penerima bantuan merupakan lingkungan sekolah ataupun wilayah daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku , dan Papua. 

    Langkah Telkom dalam pelaksanaan pembangunan fasilitas SAB ini tercatat sudah membantu lebih dari 80.000 penerima manfaat yang tersebar di beberapa wilayah bantuan. Dengan adanya program ini, Telkom berharap dapat mendorong peningkatan kesejahteraan yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

    Salah satu penerima bantuan yaitu Isman Gunandi selaku Local Hero wilayah Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan menyampaikan apresiasinya, “Saya sangat bersyukur atas bantuan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Telkom Indonesia atas bantuan pembangunan Sarana Air Bersih ini.”

    “Bantuan ini memang sangat dinantikan oleh masyarakat sekitar untuk memudahkan proses pengambilan air bersih, terlebih ketika kemarau. Kami sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk aktivitas sehari-hari dikarenakan sumber air bersih yang cenderung kering. Dengan adanya fasilitas ini, harapannya dapat memenuhi kebutuhan air bersih ibadah musholla dan masyarakat sekitar,” ungkapnya.

    Program Pembangunan fasilitas air bersih ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Telkom dalam mendukung keberlanjutan, termasuk memperkuat implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam operasional perusahaan.

    Senior General Manager Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyampaikan bahwa pembangunan Sarana Air Bersih ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Telkom Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

    “Akses air bersih yang lebih baik membawa dampak positif bagi kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga selaras dengan target Telkom dalam mendukung pencapaian  Sustainable Development Goals poin ke-6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih bagi masyarakat Indonesia,” tuturnya.(*)

     

  • Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Ini 16 Tokoh Berpengaruh dalam PWI Mojokerto Award

    Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 16 tokoh berpengaruh dari berbagai instansi sipil hingga militer menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto. Mereka yang berdaya di bidang sosial, ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, olahraga, hingga pengusaha menerima penghargaan dalam ajang PWI Award 2025.

    Penyerahan piagam penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-79 di kantor sekretariat PWI Mojokerto, jalan Pekayon, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025). Sebanyak 16 tokoh penerima penghargaan tampak hadir langsung dalam momen bergengsi tersebut.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminudin Ilham mengatakan, penghargaan tersebut adalah apresiasi PWI Mojokerto bagi mitra. “Ini adalah apresiasi bagi lembaga yang kompeten setelah melalui penilaian tim survei PWI. Peraih penghargaan merupakan mereka yang berprestasi yang mempunyai komitmen serta konsisten,” ungkapnya.

    Sehingga dibarapkan penghargaan tersebut akan memotivasi penerima untuk makin intens di bidangnya masing-masing. HPN ini menjadi momen silahturahmi dan sinergitas PWI Mojokerto dengan lembaga pemerintah, TNI Polri, lembaga swasta. Ia berharap PWI Mojokerto terus mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa.

    “Ini sesuai tema HPN ke 79 yakni Mendukung Program Pemerintah dalam Ketahanan Pangan dan Menuju Indonesia emas 2045. Penerima penghargaan lolos kategori, berkomitmen dan konsisten di bidang yang masing-masing,” tambah Wakil Ketua Bidang Advokasi PWI Mojokerto, Moch Chariris.

    Peraih penghargaan di bidang hukum misalnya, mereka dinilai komitmen terhadap bidang yang dijalaninya. Ia menerangkan, penerima penghargaan telah melalui pola perumusan yang ketat di internal PWI sehingga penerima penghargaan adalah lembaga yang betul-betul layak sesuai dengan subyektivitas perumus dari PWI Mojokerto.

    Dalam peringatan HPN 2025 tersebut juga diberikan santunan kepada anak yatim piatu dari Panti Asuhan Abdulloh Latief Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

    Berikut 16 peraih PWI Mojokerto Award 2025 :

    1. Hj. Ika Puspitasari, SE Wali Kota Mojokerto Periode 2018-2023 sebagai Perempuan berpengaruh, inspiratif, dan inovatif yang komitmen dalam mengembangkan wisata berbasis budaya dan sejarah.

    2. dr. Ikfina Fahmawati, M.Si
    Bupati Mojokerto sebagai Perempuan inspiratif di bidang kesehatan dan pendidikan yang konsisten terhadap kepedulian perempuan dan anak.

    3. Mohammad Ali Kuncoro, S.STP, MSi
    Pj Wali Kota Mojokerto 2023-2025 sebagai Birokrat berpengaruh, inspiratif, dan inovatif di bidang pemerintahan, kepemudaan, ekonomi kreatif, dan sosial.

    4. Dr. H. Muhammad Al-Barraa, Lc, M.Hum Wakil Bupati Mojokerto sebagai Tokoh muda inspiratif yang berperan besar terhadap misi kemanusian, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

    5. AKBP Dr. Irham Kustarto, SH, SIK, MSi, MH Kapolres Mojokerto sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    6. Dr. Endang Tirtana, SH, MH
    Kajari Kabupaten Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    7. AKBP Daniel S. Marunduri, SIK, MH
    Kapolres Mojokerto Kota sebagai Kapolres yang komitmen menjalankan program PRESISI, pelayanan masyarakat yang humanis, berintegritas, akuntabel, dan transparan.

    8. Bobby Ruswin, SH, MH Kajari Kota Mojokerto sebagai Kajari yang sukses melaksanakan tujuh program kerja prioritas kejaksaan sesuai fondasi transformasi penegakan hukum yang modern, berintegritas, terukur, dan paripurna.

    9. Yayasan Permata Mojokerto, Bidang Pendidikan sebagai Lembaga pendidikan yang mampu mencetak siswa berkarakter Pancasila, berjiwa Qurani, terampil, berkualitas, dan modern.

    10. Welirang Community Mojokerto), Bidang Pegiat Sosial sebagai relawan yang komitmen dan konsisten dalam menjalankan program kemanusiaan, kepedulian sosial, lingkungan hidup, dan kelestarian alam.

    11. Sugianto CEO PT Kitoshindo International Biotec sebagai pengusaha berpengaruh, kreatif dan inovatif yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, kesehatan, dan sosial.

    12. Ribut Sumiyono Perajin Patung Batu Selo Aji sebagai perajin yang komitmen dalam berkarya di bidang ekonomi kreatif dengan mengedepankan nilai-nilai budaya, sejarah, dan spirit of Majapahit.

    13. Raharjo Judo Club Mojokerto Bidang Olahraga sebagai klub yang konsisten mengembangkan cabang olahraga bela diri serta melahirkan bibit muda berbakat dan berprestasi.

    14. Muhammad Husin, SH, MH Pimpinan Cabang Perum Bulog Kantor Cabang Mojokerto sebagai pimpinan yang komitmen mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

    15. Edy Purnomo, STP General Manager Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto sebagai
    General manager yang komitmen memperkuat kontribusi dalam mendukung swasembada pangan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    16. SPS CORPORATE sebagai perusahaan manufaktur yang komitmen mengembangan sumber daya manusia (SDM) terampil dan kompeten demi pertumbuhan ekonomi nasional. [tin/kun]

  • Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Cek MBG TK Bhayangkari Sumenep, Bu Kapolda Jatim : Lihat Apa Yang Anak-anak Suka dan Tidak Suka

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Timur, Ny. Ade Imam Sugianto mengunjungi langsung TK Bhayangkari Sumenep, untuk melihat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Saat tiba di TK Bhayangkari, ‘Bu Kapolda Jatim’ ini langsung dikalungi bunga oleh siswa TK, sambil diiringi penampilan drumband dan tari muang sangkal.

    “Kami sudah satu minggu ini ya melaksanakan MBG untuk anak-anak. Sementara masih di sekolah-sekolah internal Yayasan Kemala Bhayangkari. Setelah itu baru kita ke luar,” kata Ny. Ade Imam, Selasa (11/02/2025).

    Ia menjelaskan, ada 140 sekolah dengan 10.000 siswa di internal Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur. Saat ini tinggal 6 sekolah yang belum dicek pelaksanaannya.

    “Sementara sambil kita melihat menu apa yang anak-anak suka, dan apa yang anak-anak tidak suka. Menu yang dipilih ini menjadi penting karena berkaitan dengan tumbuh kembang otak dan pertumbuhan anak-anak,” paparnya.

    Sedangkan untuk petunjuk teknis pelaksanaan MBG, lanjut Ny. Ade, tetap akan mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Tetap berpedoman pada ketentuan BGN tentang menunya. Sesuai tabel yang sudah kami dapatkan untuk standar gizinya. Jadi selain nasi dan lauk, ada sayurnya, kemudian buah, dan susu,” terangnya.

    Dalam kunjungan tersebut, selain melihat langsung pelaksanaan MBG, Ny. Ade Imam didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Sumenep Ny. Agnes Henri juga memberikan bantuan sosial kepada guru dan karyawan sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap tenaga pendidik. (tem/kun)

  • DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

    DPRD Surabaya Apresiasi Lelang Jabatan, Tapi…

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintahan menyambut baik langkah inovatif yang diambil oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam menerapkan sistem lelang jabatan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan kota.

    Namun, meskipun mendukung kebijakan ini, anggota Komisi A Azhar Kahfi menyebut perlunya transparansi dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya agar tidak menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.

    Kahfi menilai bahwa penerapan lelang jabatan harus disertai dengan sejumlah langkah strategis.

    “Kami sangat mengapresiasi keputusan Wali Kota untuk menciptakan sistem lelang jabatan ini, karena dapat mengurangi praktek nepotisme. Namun, proses ini harus dijalankan dengan transparansi yang maksimal, agar masyarakat tidak merasa ada keberpihakan dalam penunjukan pejabat,” ujar Kahfi saat dihubungi, Selasa (11/2/2025).

    Menurut Kahfi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kejelasan dan objektivitas persyaratan yang ditetapkan dalam lelang jabatan. Sebagai anggota Komisi A yang berperan dalam pengawasan terhadap sektor pemerintahan, Kahfi mengingatkan agar syarat-syarat yang ditetapkan tidak diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pegawai yang memiliki kemampuan dan integritas.

    “Jangan sampai hanya segelintir orang yang memenuhi kriteria yang dapat mengikuti lelang jabatan ini. Kami ingin seluruh PNS yang berkompeten memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta,” tambah politisi Gerindra inj.

    Lebih lanjut, Kahfi menyarankan agar mekanisme lelang jabatan dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang jelas dan terukur, tanpa menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

    “Kami akan terus memantau proses ini dan memastikan tidak ada kepentingan pribadi yang mempengaruhi jalannya lelang jabatan. Kepercayaan publik harus tetap terjaga,” tegasnya.

    Baginya, langkah ini juga menjadi tantangan baru untuk memperkuat peran pengawasan terhadap pemerintahan daerah. kahfi menyatakan bahwa pihaknya akan lebih intensif dalam melakukan evaluasi berkala terkait kebijakan lelang jabatan yang baru diterapkan ini.

    “Kami akan melakukan pengawasan secara terus-menerus, untuk memastikan bahwa lelang jabatan ini berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan objektivitas,” tutupnya. [ADV/asg]

  • Polresta Malang Kota Tangkap Residivis Narkoba Usai Bobol Rumah Kosong

    Polresta Malang Kota Tangkap Residivis Narkoba Usai Bobol Rumah Kosong

    Malang(beritajatim.com) – Seorang pembobol rumah kosong berinisial YA (40 tahun) ditangkap Polresta Malang Kota.

    YA baru saja membobol rumah di kawasan Jalan Bango, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing pada Minggu, (9/2/2025).

    Polsek Blimbing kemudian menerima laporan pembobolan rumah kosong karena viral di media sosial. Unit Reskrim Polsek Blimbing langsung melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku.

    Setelah itu, YA ditangkap di Lapangan Amprong, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing pada Minggu (9/2/2025).

    Kanit Reskrim Polsek Blimbing, AKP Wachid Arif mengatakan, pelaku yang berinisial YA (40) merupakan residivis kasus narkoba itu diamankan di Lapangan Amprong, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing pada Minggu (9/2/2025).

    “Rumah tersebut dalam keadaan kosong, hanya sesekali dibersihkan oleh asisten rumah tangga. Pelaku melihat ada bungkusan plastik di depan pagar rumah, yang kemudian memicu niatnya untuk mencuri,” ujar Kanit Reskrim Polsek Blimbing, AKP Wachid Arif, Selasa, (11/2/2025).

    Pelaku sengaja memanfaatkan kondisi rumah yang ditinggalkan pemiliknya bekerja di luar kota. Rumah ini sesekali saja dibersihkan oleh asisten rumah tangga saat pemilik rumah minta dibersihkan.

    Hasil penyelidikan diketahui, pelaku melancarkan aksinya pertama kali dengan memanjat pagar pada Jumat (7/2/2025) sekitar pukul 09.00 WIB. YA mengambil bungkusan yang diketahui berisi Bed Cover.

    YA kembali lagi sekitar pukul 23.00 WIB, masuk melalui garasi, dan mencoba membobol rumah dengan linggis namun gagal. Setelah itu dia melewati ventilasi udara yang terbuka untuk masuk ke dalam rumah dan berhasil menggasak perhiasan senilai Rp36 juta.

    “Kami mendapat laporan dari korban pada hari Minggu. Berkat informasi yang viral, kami langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku pada malam harinya,” ujar Wachid.

    Wachid menuturkan bahwa pelaku ternyata seorang residivis narkoba dengan masa hukuman 6 tahun. YA sendiri baru bebas empat bulan lalu. Diketahui pula YA mengkonsumsi narkoba sebelum melancarkan aksinya keesokan harinya.

    “Dari pengakuannya, ia baru saja mengonsumsi sabu sehari sebelum melakukan pencurian. Atas perbuatannya, YA dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal paling lama 7 tahun penjara,” ujar Wachid. (luc/ted)

  • 198 Honorer Pasuruan Terancam Dirumahkan, Ini Tanggapan DPRD

    198 Honorer Pasuruan Terancam Dirumahkan, Ini Tanggapan DPRD

    Pasuruan (beritajatim.com) – Sebanyak 198 honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan terancam dirumahkan. Meski sudah dibuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam skala besar namun masih banyak PHL yang belum mendapatkan kepastian status.

    Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Eko Suryono, mengungkapkan kekhawatirannya terkait nasib para PHL ini. Eko menjelaskan bahwa sebelumnya Pemkab Pasuruan telah membuka sebanyak 3.694 untuk PPPK.

    Namun hanya 3.474 nama yang masuk dalam pendaftaran. Sementara ada 219 formasi mengalami kekosongan formsi. “Dari ribuan PHL yang ada, masih banyak yang belum tertampung dalam formasi PPPK,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Eko menjabarkan bahwa ada 813 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat. Namun yang belum tercover ada 797, terdiri dari 599 tenaga pendidikan, 27 tenga kesehatan dan sisanya tersebar di OPD.

    “Bahkan ada sekitar 198 diantaranya berpotensi untuk dirumahkan. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak di antara mereka yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun,” tambah Eko.

    Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya maksimal untuk mengakomodir seluruh PHL dalam rekrutmen PPPK. Namun, keterbatasan kuota dan persyaratan yang ketat membuat tidak semua PHL dapat lolos seleksi.

    Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan kesempatan kepada PHL dalam mengikuti rekrutmen PPPK.

    “Kami sudah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi PHL untuk mengikuti rekrutmen PPPK,” ujarnya. [ada/beq]

  • 469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    469.000 Batang Rokok Ilegal Ditangkap di Malang, Bea Cukai Ungkap Kerugian Negara Rp349,87 juta.

    Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman rokok ilegal sebanyak 469.000 batang dari Malang. Rokok ilegal ini berpotensi merugikan negara potensi Rp349,87 juta.

    Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo, mengatakan pada pekan lalu (6/2/2025) Bea Cukai Malang mendapatkan informasi pengiriman rokok ilegal menggunakan mobil barang warna putih. Tim Bea Cukai Malang menindaklanjuti dengan melakukan patroli darat pada jalur distribusi rokok ilegal.

    “Berdasarkan informasi tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penyusuran dan menemukan sarana pengangkut yang dimaksud di daerah Kepanjen dan selanjutnya Tim melakukan pengejaran tanpa putus serta melakukan penghentian dan pemeriksaan kendaraan di Jalan Kembar, Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar,” ujarnya, Selasa (11/2/2025).

    Hasil pemeriksaan menunjukkan sarana pengangkut membawa barang berupa dua lemari kayu yang di dalamnya berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merek sebanyak 23.450 bungkus dengan total 469.000 batang.

    Selanjutnya, tim melakukan penindakan terhadap pengangkut, sopir, dan barang yang dibawa. Tim membawa sopir, sarana pengangkut, dan barang tersebut ke KPPBC TMC Malang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

    “Operasi ini menghasilkan penindakan terhadap 469.000 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp696.465.000 dan potensi kerugian negara mencapai Rp349.874.000,” katanya.

    Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai terus maraknya peredaran rokok ilegal menjadi indikasi bahwa permintaan rokok ilegal masih tinggi dan pasarnya masih luas.

    Fakta ini, kata dia, seharusnya menjadi penguat untuk menggempur di lini produsen rokok ilegal.

    Selain itu, dia mengusulkan, pelacakan atas impor mesin-mesin pembuat rokok perlu ditingkatkan sehingga dapat diketahui di mana saja pengguna mesin tersebut. Selanjutnya, mesin-mesin pencetak yang dapat digunakan untuk mencetak pita cukai palsu juga harus ditingkatkan pengawasannya, sehingga semua jalur input produksi dapat dideteksi dan dihambat agar produksi rokok ilegal tidak berkembang.

  • Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Pemprov Jatim Distribusikan 870 Ribu Dosis Vaksin PMK ke 38 Kab/Kota

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim mendistribusikan bantuan sebanyak 870 ribu dosis vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ke 38 kabupaten/kota se-Jatim di Kantor Dinas Peternakan Provinsi Jatim pada Selasa (11/2/2025).

    Pendistribusian vaksin PMK ini dilakukan sebagai wujud tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/31/013/2025 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam Akibat Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada Januari lalu.

    Bantuan Vaksin PMK ini didistribusikan secara simbolis oleh Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono kepada lima daerah yaitu, Kabupaten Pamekasan 14.500 dosis, Kabupaten Kediri 28.750 Dosis, Kabupaten Bojonegoro 25.250 dosis, Kota Probolinggo 1.600 dosis, dan Kabupaten Pasuruan 18 ribu dosis.

    “Alhamdulillah kami mendapat dukungan vaksin sebanyak 1,7 juta dosis dari Kementan RI melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hari ini kami mendistribusikan 520 ribu dosis dan tambahan tahap kedua dari Kementan 350 ribu yang akan dibagikan ke 38 Kab/Kota bagi yang jumlah rentan ternaknya banyak,” ungkap Pj. Gubernur Adhy kepada wartawan.

    Ia mengatakan, hingga saat ini Jatim telah mengantongi total 2,2 Juta dosis. Sementara, kebutuhan vaksin PMK di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. Sehingga masih diperlukan 4,4 juta dosis vaksin guna menekan laju penyebaran Wabah PMK di Jawa Timur.

    Untuk itu, Pj. Gubernur Adhy Karyono juga menghimbau seluruh Pemerintah Kab/Kota di Jawa Timur agar bisa mengalokasikan APBD-nya sebagai upaya penanggulangan wabah PMK di wilayahnya masing-masing.

    “Kami sudah dapat laporan bahwa beberapa Kab/Kota sudah mengalokasikan berdasarkan surat darurat kami,” ucap Adhy.

    Tidak hanya itu, Adhy juga mengajak masyarakat utamanya peternak untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri bagi hewan ternaknya.

    Ia mengatakan, pemerintah pusat melalui Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) di Jawa Timur telah menyediakan vaksin dengan harga terjangkau. Harapannya, peternak yang berbasis perusahaan dan koperasi bisa ikut melakukan vaksinasi secara mandiri.

    “Jadi target kita adalah maayarakat yang memiliki ternak secara mandiri harus kita bantu. Sementara, dari Pusvetma Kementan itu menjual vaksin sangat murah. Daripada melihat nilai jual sapi atau kambing yang mahal lebih bagus alokasikan sedikit untuk menyelesaikan PMK,” tutur Adhy.

    Upaya bersama ini disebut Adhy Karyono juga sebagai bentuk dukungan Pemprov Jatim sebagai Lumbung Ternak dan Lumbung Pangan Nasional. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Peternakan Provinsi Jatim, Jatim menjadi provinsi dengan populasi sapi potong dan perah terbanyak yang mencapai 3,3 juta ekor. Angka tersebut berkontribusi 62 persen untuk sapi perah dan 28% untuk sapi potong dari total populasi nasional.

    Oleh sebab itu, penanganan wabah PMK di Jatim disebut akan sangat berdampak secara nasional. Pasalnya, arus perpindahan ternak lebih banyak dari Jawa Timur dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

    “Kami memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dan disarankan oleh Kementan RI kita lakukan. Kalau ternak di Jatim itu selesai vaksinasinya maka berdampak ke provinsi lain,” ujar Adhy.

    “Walau dengan Inpres No.1 ini anggaran kita berkurang, tapi kami tetap upayakan bahwa ini adalah prioritas utama. Salah satu prioritas utama untuk mengendalikan populasi hewan ternak kita,” pungkas Adhy.

    Senada, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Dr. Drh. Agung Suganda mengatakan bahwa bantuan vaksin PMK ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian wabah PMK di Indonesia.

    Ia mengatakan, dari alokasi vaksin nasional sebanyak 4 juta dosis, 1,7 juta diberikan kepada Jawa Timur. Harapannya agar Jawa Timur bisa segera mengendalikan kasus PMK agar Jatim tetap menjadi lumbung ternak nasional.

    “Tadi kami juga mengapresiasi Pemprov Jatim yang telah mengeuarkan darurat bencana non alam sehingga bisa mengakses anggarannya untuk pengadaan vaksin,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa upaya penanganan wabah PMK merupakan upaya gotong royong dari seluruh pihak. Ditambah dengan strategi pelaksanaan vaksinasi serentak diharapkan bisa mengendalikan laju penyebaran virus PMK.

    Sementara itu, Ketua DPRD Jatim Dra M Musyafak dalam sambutannya mengaku siap dan mendukung seluruh upaya pemerintah pusat dan daerah guna menekan laju wabah PMK di Jawa Timur. Ia mengatakan, wabah PMK merupakan persoalan bersama yang akan berdampak pada persoalan-persoalan lain di masyarakat.

    “Oleh karena itu kami bersama Pemprov Jatim akan terus menerus memperhatikan apa yang dibutuhkan dalam upaya penanganan PMK, walaupun dalam keadaan APBD yang banyak mendapat pengurangan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, tidak hanya vaksin PMK, turut didistribusikan pula obat-obatan untuk penanganan PMK dan Penyakit ikutannya, yaitu 10 ribu botol Analgesik, 11 ribu botol Antihistamin, 11 ribu botol Vitamin ATP dan 8.500 botol Vitamin ADE. [tok/beq]

  • PDIP Soal Prabowo Geram Ada Raja Kecil Hambat Efisiensi: Langsung Sebut Aja

    PDIP Soal Prabowo Geram Ada Raja Kecil Hambat Efisiensi: Langsung Sebut Aja

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus ikut meminta Presiden Prabowo Subianto menunjuk langsung sosok ‘raja kecil’ yang dituding terus melawan dalam upaya menjalankan efisiensi anggaran.

    Prabowo, kata Dedy, Prabowo tidak perlu menyebut nama, tetapi bisa memberikan petunjuk seperti tindakan yang dilakukan oleh oknum yang dimaksud.

    “Presiden aja harusnya langsung sebut [oknumnya], kalau menurut saya. Nggak usah pun nama orang, tapi kira-kira tindakannya apa, impilkasinya apa, kenapa perlu presiden harus secara publik menyampaikan itu,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Anggota Komisi II DPR RI ini mengaku heran kenapa Prabowo sampai mengungkapkan hal itu secara langsung ke publik, padahal masalah seperti itu menurutnya lebih baik diselesaikan dalam internal.

    “Kan harusnya problem begitu diselesaikan dan nggak disampaikan ke publik, seperti itu kalau saya,” tuturnya.

    Dengan dismpaikannya kepada publik seperti kemarin, Deddy menilai hal tersebut tentu saja mengundang pertanyaan publik mengenai siapa oknum atau ‘raja kecil’ yang dimaksud Prabowo itu.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku geram ada oknum-oknum atau ‘raja kecil’ yang terus melawannya dalam upaya menjalankan efisiensi keuangan Negara. 

    Prabowo menuturukan dirinya sebenarnya ingin melakukan penghematan dan menjaga pengeluaran agar terjaga dalam kebutuhan yang memang mendesak.  

    “Ada yang melawan saya ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya saat membuka dan meresmikan Pembukaan Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025).  

    Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa efisiensi nantinya juga akan mengarah ke bidang pendidikan dan infrastruktur. Khususnya dalam memperbaiki sekolah-sekolah di Indonesia.