provinsi: JAWA TIMUR

  • SOSOK Ida Iasha, Artis Cantik Era 80-an, Sang ‘Bintang Lux’ Kini Disebut Jadi Istri Tommy Soeharto

    SOSOK Ida Iasha, Artis Cantik Era 80-an, Sang ‘Bintang Lux’ Kini Disebut Jadi Istri Tommy Soeharto

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Ida Iasha jadi sorotan disebut sebagai istri Tommy Soeharto. 

    Tommy Soeharto diketahui pernah dekat dengan beberapa artis Tanah Air. 

    Kini, putra Presiden Ke-2 RI tersebut dikabarkan sudah menikah dengan Ida Iasha, artis cantik era 80-an yang terkenal sebagai Bintang Lux. 

    Kabar status Ida Iasha sebagai istri Tommy Soeharto ramai jadi perbincangan gegara unggahan TikTok Sandy Harun pada Minggu (9/2/2025).

    Melalui unggahan itu, Sandy Harun membagikan video perayaan ulang tahunya anaknya bersama Tommy Soeharto, Puteri Modiyanti.

    Di acara itu, hadir pula Tommy Soeharto turut mendampingi sang putri.

    Rupanya, Tommy Soeharto tidak hadir sendirian.

    Ia bersama dengan sosok artis lawas Ida Iasha.

    Sandy Harun bahkan membocorkan jika Ida Iasha adalah sosok spesial untuk Tommy Soeharto.

    Informasi itu diungkap Sandy Harun melalui kolom komentar postingannya.

    Awalnya ada seorang netizen bertanya tentang kehadiran Ida Iasha di acara anak Tommy tersebut.

    “Slide ke-3 kayak Ida Iasha, apa mirip aja ya?” tanya seorang netizen.

    Sandy Harun lantas menyebut jika Ida Iasha adalah ‘ibu kedua’ untuk Puteri Modiyanti.

    “Iya benar, ibu kedua Modi dan kebetulan sahabat aku. Cantik ya,” jelasnya.

    Netizen itu lalu bertanya lagi, apakah Ida Iasha adalah istri baru Tommy Soeharto.

    KELUARGA TOMMY SOEHARTO – (kiri) Potret lawas artis era 80-an Ida Iasha. (kanan) Momen perayaan ulang tahun Puteri Modiyanti pada Minggu (9/2/2025). Kehadiran artis Ida Iasha disorot, Sandy Harun sebut istri baru Tommy Soeharto (Instagram @idaiasha_fans/TikTok @reginaharun28)

    “Ibu kedua Modi berarti sekarang istrinya pak Tommy ya mbak,” tanyanya memperjelas.

    Sandy lantas membenarkan pertanyaan tersebut.

    “Iya betul,” ungkapnya.

    Namun pernyataan dari Sandy Harun ini belum dikonfirmasi oleh pihak Tommy maupun Ida Iasha.

    Yang pasti, Ida sendiri pernah mengungkap jika ia telah bercerai dari suami terdahulu.

    “Iya, saya mau klarifikasi bahwa saya sebenarnya sudah lama resmi cerai dari Edi Saputra. Bahkan sudah sejak tahun 2011,” ujarnya.

    KELUARGA TOMMY SOEHARTO – Momen perayaan ulang tahun Puteri Modiyanti pada Minggu (9/2/2025). Kehadiran artis Ida Iasha disorot, Sandy Harun sebut istri baru Tommy Soeharto (TikTok @reginaharun28/Instagram @sandyharunn)

    Sosok Ida Iasha, Mantan Bintang Sabun Lux

    Kecantikan Ida Iasha memang begitu terkenal di era tahun 80-an.

    Artis kelahiran 14 Mei 1963 ini telah malang melintang di industri hiburan sejak era 80 hingga 2000an.

    Ida Iasha memiliki nama lengkap Ida Albertina van Suchtelen van de Haere.

    Ia merupakan wanita blasteran yang lahir di Zwijndrecht, Belanda.

    Karirnya sebagai artis dimulai ketika Martha Tilaar memperkenalkan sosoknya pada majalah.

    Wajah Ida Iasha kala itu kerap muncul sebagai foto sampul majalah.

    Kemudian pada 1986, Ida Iasha diminta sutradara Slamet Rahardjo untuk bermain di film garapannya yang berjudul Kodrat.

    Setelah film itu, tawaran semakin banyak menghampiri Ida Iasha.

    Ia juga menjadi bintang iklan, satu yang paling terkenal adalah bintang iklan sabun Lux.

    Kala itu Ida Iasha pernah tampil bersama aktor hollywood.

    ISTRI BARU TOMMY – Potret cantik Ida Iasha, artis lawas di era 80-an. Dulu dijuluki artis tercantik hingga pernah bintangi iklan sabun Lux, kini dikabarkan jadi istri Tommy Soeharto (Instagram/idaiasha_fans)

    Semenjak kemunculan pertama Ida yang langsung mencuri perhatian, ia makin banyak tampil di berbagai judul film.

    Beberapa film itu antara lain Nada & Dakwah dan Tabir Biru di mana ia berakting dengan Rhoma Irama.

    Kemudian ia juga pernah bermain dalam sinetron berjudul Salah Asuhan.

    Setelah itu, Ida Iasha pernah vakum selama sembilan tahun ketika memutuskan alih profesi menjadi seorang publik relation.

    Namun pada 2007, ia kembali bermain dalam film horor Kuntilanak 2, Kuntilanak 3, dan yang terakhir Sajadah Kakbah.

    Jejak Asmara Tommy Soeharto

    Tommy Soeharto pernah dikabarkan dekat dengan beberapa artis tanah air.

    Jauh sebelum menikahi Tata Cahyani, Tommy Soeharto pernah dikabarkan dekat dengan Maya Rumantir yang saat itu berprofesi sebagai penyanyi.

    Kabar kedekatan mereka beredar pada tahun 90-an.

    Tommy Soeharto bahkan disebut sudah serius dan bakal menikahi Maya Rumantir.

    Namun pernikahan itu urung terjadi.

    Hubungan itu harus berakhir karena Maya Rumantir tidak mendapat restu dari keluarga Cendana.

    Maya Rumantir, penyanyi yang pernah dikabarkan dekat dengan Tommy Soeharto

    Selain itu diketahui juga jika Tommy Soeharto dan Maya Rumantir punya latar belakang suku dan agama yang berbeda.

    Kemudian artis kedua adalah Nia Zulkarnaen.

    Sebelum menikahi Tata Cahyani, Tommy Soeharto disebut punya hubungan spesial dengan Nia Zulkarnaen.

    Nia Zulkarnaen menjadi wanita terakhir yang dekat dengannya sebelum akhirnya memperistri Tata Cahyani.

    Namun lagi-lagi tak adanya restu dari keluarga Cendana membuat keduanya gagal melangkah ke pelaminan.

    Selanjutnya pada tahun 1997, Tommy Soeharto akhirnya menikah dengan Ardhia Pramesti Regita Cahyani atau Tata Cahyani.

    Pernikahan keduanya digelar pada 30 April 1997 di Pendopo Agung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Dari pernikahan itu, Tommy dan Tata dikaruniai dua anak yakni Darma Mangkuluhur dan Gayanti Hutami.

    Tak lama setelah pernikahan Tommy Soeharto, sang ayah lengser dari kursi presiden.

    Kala itu Tommy Soeharto banyak mendapat tekanan dan sempat divonis hukuman 15 tahun penjara.

    Kemudian pada 13 April 2006, Tata Cahyani menggugat cerai Tommy Soeharto.

    Berita Seleb lainnya

  • Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sekolah serta perbaikan infrastruktur di kawasan perkotaan.

    Langkah ini dilakukan menyusul kebijakan terbaru yang menetapkan bahwa pembiayaan MBG akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa perubahan skema anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya alokasi dari APBN, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk MBG kini dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak bagi masyarakat Surabaya.

    “Sekarang anggaran MBG menggunakan APBN. Maka (anggaran) makan gratis yang Rp1,1 triliun akan kita diskusikan dengan DPRD untuk kita membangun sekolah, rehabilitasi sekolah sekaligus separuhnya digunakan untuk perbaikan kampung-kampung,” ujar Eri pada Selasa (11/2/2025).

    Eri menambahkan bahwa rencana ini telah melewati proses evaluasi bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Dengan adanya perubahan ini, Pemkot berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur di berbagai wilayah kota.

    “Kita diskusi untuk pindahkan lagi dana anggaran MBG, alhamdulillah kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tandasnya.

    Langkah Pemkot Surabaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan. Masyarakat pun menantikan realisasi dari kebijakan ini agar bisa merasakan dampaknya secara langsung. [ram/suf]

  • Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Sebanyak 196 guru P1 swasta di Kabupaten Tulungagung menggelar dialog dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya para guru ini rencananya menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tulungagung, namun akhirnya berubah menjadi dialog.

    Perwakilan para guru diterima di ruang aspirasi DPRD Tulungagung, sementara sisanya menggelar doa bersama di Masjid Agung Al Munawwar.

    Guru P1 atau prioritas 1 adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi.

    Pimpinan DPRD juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam dialog ini.

    Ketua Forum Guru P1 Swasta Tulungagung, Miftakul Huda, para guru P1 swasta ini selalu mendapat harapan palsu dari pemerintah.

    “Kami sudah sering kali mencari kejelasan ke Dinas (Pendidikan), ke BKD (BKPSDM), tapi jawabannya bukan bikin kami plong. Tapi malah buat kami mangkel (kesal),” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta pernah sampai menghadap ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) saat itu, untuk mencari kejelasan nasib mereka.

    Dari Kementerian para guru P1 swasta Tulungagung disarankan untuk meminta rekomendasi bupati, supaya bisa ditempatkan.

    Huda dan kawan-kawan pun mendata para guru P1 swasta dan seperti arahan Kementerian Mendikbudristek, dan berhasil mendapatkan tanda tangan rekomendasi dari Bupati Maryoto Birowo.

    “Kami bawa rekomendasi ini ke Dinas Pendidikan dan dijanjikan akan segera mendapatkan penempatan,” kenangnya.

    Namun ternyata pada tahun 2023 para guru P1 swasta ini tidak mendapatkan formasi.

    Formasi yang ada malah diambil oleh guru negeri, sementara yang swasta hanya 2 yang lolos.

    Tahun 2024 seharusnya para guru P1 swasta mendapatkan formasi, namun ternyata hanya mendapat 3.

    “Tiga nama yang lolos itu bukan yang peringkat atas seperti urutannya, tapi justru dari peringkat bawah. Sementara BKD selalu menjawab, tidak ada anggaran,” sambung Huda.

    Yang semakin membuat para guru P1 swasta dongkol, pemerintah terus membuka pendaftaran PPPK.

    Mereka yang tidak lolos lalu menjadi pegawai R2 dan R3.

    Pegawai R2 adalah pegawai yang pernah ikut seleksi PPPK tahap pertama, namun tidak mendapatkan formasi.

    Sedangkan pegawai R3  adalah pegawai honorer  yang telah bekerja minimal 3 tahun, dan sudah masuk  data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Huda mengaku punya data, guru yang pensiun 2023-2024 lebih dari 300 orang.

    Jika P1 swasta masuk untuk menggantikan guru yang pensiun, jumlahnya masih memungkinkan.

    “Jawaban yang kami terima masih sangat normatif. Ini masih sebatas audiensi, masih panjang jalannya,” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta ini rata-rata menerima gaji Rp 500.000 per bulan.

    Jumlah mereka sebenarnya lebih dari 200 orang, namun banyak yang undur diri.

    Mereka yang mundur karena tekanan dari pihak yayasan, dan ada pula yang putus asa, tidak mau melanjutkan perjuangan. 

  • Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si seorang perwira tinggi Polri yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Sekjen Kemendagri pada Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menjabat Sekjen Kemendagri, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian.

    Berikut rekam jejak Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

    Profil Tomsi Tohir

    Dikutip dari Wikipedia, Komjen. Pol. Tomsi Tohir lahir di Bandar Lampung pada 30 Januari 1969.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. 

    Ia berpengalaman di bidang reserse.

    Perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir terbilang cukup panjang.

    Ia mengawali karier dengan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Mobile Polda Metro Jaya pada tahun 2004.

    Tak berselang lama, ia didapuk sebagai Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Pada tahun 2006, ia pun dipercaya menjabat Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Setahun kemudian, Komjen. Pol. Tomsi Tohir mengemban tugas sebagai Kapolres Pamekasan, Madura.

    Lalu, ditunjuk sebagai Kapolres Jombang Polda Jawa Timur pada 2009.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir dipilih sebagai Wakapolrestabes Surabaya Polda Jatim tahun 2010.

    Setelah itu ditugaskan sebagai Kabid Propam Polda Jawa Timur.

    Pada periode 2014 hingga 2016, ia pernah menjabat sebagai Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Dirreskrimsus Polda Sumsel, dan Sesropaminal Divpropam Polri.

    Pria kelahiran Lampung itu, lalu dipercaya menjadi Karowassidik Bareskrim Polri tahun 2017.

    Kariernya semakin melejit usai ditunjuk untuk menjabat Kapolda Banten 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.

    Tahun 2020, Komjen. Pol. Tomsi Tohir ditugaskan sebagai Sahlisospol Kapolri.

    Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, hingga menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

    Terhitung sejak 11 Februari 2025, Jenderal Bintang Tiga itu resmi didapuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Berikut riwayat perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir:

    Kasatresmob Polda Metro Jaya (2004)
    Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005)
    Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006)
    Kapolres Pamekasan (2007)
    Kapolres Jombang (2009)
    Wakapolrestabes Surabaya (2010)
    Kabid Propam Polda Jawa Timur (2011)
    Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri (2014)
    Dirreskrimsus Polda Sumsel (2016)
    Sesropaminal Divpropam Polri (2016)
    Karowassidik Bareskrim Polri (2017)
    Kapolda Banten (2018)
    Kapolda Nusa Tenggara Barat (2019)
    Sahlisospol Kapolri (2020)
    Irjen Kemendagri (2022)
    Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri (2024)
    Sekretaris Jenderal Kemendagri (11 Februari 2025).

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Polisi Satlantas Polres Mojokerto Kota bersama Dishub Jatim menandai jalan berlubang dengan cat putih, di jalan nasional Bypass Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Tanda cat putih pada jalan berlubang itu sebagai langkah preventif mencegah kecelakaan akibat jalan rusak, sekaligus petunjuk bagi pengendara, terutama pemotor agar lebih berhati-hati saat melewati Bypass Mojokerto yang dikenal jalur tengkorak rawan fatalitas.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mulyani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian Operasi Keselamatan Semeru yang digelar selama dua pekan, 10-13 Februari 2025.

    “Sesuai arahan dari Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri, kita tandai jalan berlubang dengan cat putih. Tujuannya, agar masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melewati jalan berlubang di Bypass Mojokerto,” jelasnya, Selasa.

    Ia mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan Dishub Jatim dan Dishub Kota Mojokerto dalam kegiatan tersebut. 

    Dengan harapan, Dishub Jatim dapat menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang untuk percepatan perbaikan jalan nasional.

    “Kita melibatkan Dishub dan instansi terkait yang diharapkan ada percepatan perbaikan jalan,” ucap AKP Mulyani.

    Dirinya menyebut, jalan berlubang yang ditandai cat putih akan dilakukan di sejumlah titik, seperti  sepanjang jalan Mlirip, Jetis, termasuk jalan protokol Kota Mojokerto.

    Petugas Satlantas juga intensif memberikan imbauan keselamatan berkendara dan patuh tertib lalu lintas.
     
    Pihaknya tidak ingin ada kecelakaan, apalagi hingga merenggut korban jiwa selama Ops Keselamatan Semeru 2025. 

    “Kita harap tidak ada kecelakaan lalu lintas selama Ops Keselamatan Semeru,” ungkap Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota.

    Kasi Dalops UPT P3 LLAJ Dishub Jatim, Akhmad Yazid, menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah preventif dari Satlantas Polres Mojokerto Kota yang mengandeng instansi terkait dalam kegiatan menandai jalan berlubang di ruas jalan Bypass.

    Adanya tanda putih pada jalan berlubang dapat membantu pengguna jalan, termasuk kendaraan transportasi umum yang melewatinya.

    “Kolaborasi antara stakeholder terkait sangat penting, dan tanda putih jalan berlubang dapat mencegah kecelakaan, bahkan menyelamatkan nyawa. Kendaraan transportasi umum seperti bus, maupun Transjatim yang melewati jalan Bypass ke Terminal Kertajaya Mojokerto juga terbantu dengan adanya tanda putih pada jalan berlubang,” bebernya.

    Dikatakan Yazid, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang yaitu, BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) wilayah Jawa Timur – Bali.

    “Kita akan sampaikan ke BBPJN wilayah Jawa Timur – Bali, dari kegiatan ini. Yang harapannya agar bisa segera dilaksanakan perbaikan jalan, khususnya di jalan nasional Bypass Mojokerto menuju Terminal Kertajaya,” pungkasnya.

  • Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berunjuk rasa, Selasa (11/2/2025). Mereka mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan akta jual beli (AJB) tanah yang telah dibayar warga pada rentang 2014-2024.

    Warga curiga pajak yang telah dibayarkan warga belum disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Desa Sanenrejo hanya bisa menunjukkan bukti bayar tahun 2022 dan 2023. “Sisanya mau mengajukan permohonan penghapusan otomatis di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Priyo Julianang, juru bicara demonstran.

    Ini membuat warga berang. “Kalau memang benar pajak itu hilang dari sistem, kami minta memo dari bupati, dari gubernur, bahkan dari presiden kalau pajak Desa Sanenrejo tidak usah dibayarkan. Tidak usah dikirimi SPPT. Buat apa masyarakat bayar kalau hilang otomatis,” tukas Priyo.

    Priyo memperkirakan, kurang lebih Rp 400 juta pajak yang belum disetor. “Saya menghitungnya dari formal pajak, SPPT masyarakat yang sudah dikumpulkan,” katanya.

    Warga berharap menyelesaikan ini secara hukum dengan melapor ke polisi atau jaksa. “Ini sudah berapa bulan. Bukti penbukuannya belum dikirimkan kepada kami siapa-siapa saja yang belum bayar. Kalau masyarakat, kami yakin, tidak ada yang tidak membayar, karena masyarakat patuh dan taat dengan peraturan negara. Mereka pasti bayar karena takut tanahnya diambil,” kata Priyo.

    Masyarakat juga sudah mempercayakan akte jual beli tanah kepada Pemerintah Desa Sanenrejo. “Bahkan akte yang katanya sudah diproses, ada yang empat tahun, belum selesai sampai sekarang. Uangnya sudah dibayarkan, tanggung jawab masyarakat untuk proses terkait pembiayaan sudah diselesaikan. Tapi bukti penyelesaian akte jual beli tidak ada,” kata Priyo.

    Berdasarkan pendataan Priyo, ada 15 akte jual beli yang belum diselesaikan pemerintah desa. “Nominal anggaran pembiayaannya berbeda-beda. Tergantung luas tanahnya, kami kurang tahu,” katanya.

    Kades Sanenrejo Sutikno Wibowo menghormati aksi warga. “Kami sudah sampaikan, kami akan selalu merapat ke Bapenda. Catatan itu sudah valid kok,” katanya.

    Menurut Sutikno, ada warga yang belum membayar pajak. Namun ada warga yang ingin pajak tersebut dihapus. “Akhirnya kita merapat ke Bapenda untuk minta petunjuk. Kalau memang harus dihapus semua, akan kami pilah-pilah kalau ada sesuatu yang belum terkover,” katanya.

    Mengenai komplain warga yang merasa sudah membayar pajak tapi tidak memperoleh bukti bayar, Sutikno mengakuinya. “Itulah keteledoran-keteledoran. Manusia tidak sempurna. Yang jelas positif, yang akan datang kita kondisikan dan kita tertibkan administrasinya agar menghasilkan yang terbaik,” katanya. [wir]

  • Rawan Peredaran Narkoba, 3 Wilayah Pesisir Selatan Trenggalek Dipantau BNNK

    Rawan Peredaran Narkoba, 3 Wilayah Pesisir Selatan Trenggalek Dipantau BNNK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Wilayah pesisir selatan Kabupaten Trenggalek menjadi fokus pemberantasan peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek.

    Wilayah pesisir yang dimaksud adalah Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, hingga Kecamatan Panggul.

    Kepala BNNK Trenggalek, AKBP Wiji Rahayu menyebutkan wilayah pesisir menjadi lokasi terbuka penyebaran narkotika. Selain berbatasan langsung dengan kabupaten lain, wilayah pesisir mempunyai dua alternatif penyebaran yaitu darat dan laut.

    “Saat ini Kecamatan Watulimo menjadi salah satu wilayah dengan fokus pencegahan peredaran narkoba, karena Watulimo merupakan wilayah yang open (terbuka),” kata Wiji, Selasa (11/2/2025).

    BNNK Trenggalek telah mengadakan asesmen gabungan dari bidang hukum dan medis untuk memetakan kondisi rawan peredaran narkoba salah satunya dengan bidang hukum Pemkab Trenggalek.

    Dari situlah diusulkan, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul juga diusulkan agar mendapatkan penanganan yang serius dalam peredaran narkoba.

    Mantan Wakapolres Trenggalek tersebut tak menampik, pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran narkoba di wilayah pesisir.

    Banyak pemahaman yang salah dari para nelayan, yang berpikir narkoba dapat menjaga stamina agar kuat saat melaut. 

    “Mungkin karena sumberdaya manusia ya, sehingga jika diberi masukan yang menyesatkan mereka tidak sadar,” lanjutnya. 

    Dari situ pula dapat dipastikan peredaran narkoba tidak melulu menyasar orang yang berduit.

    Bahkan beberapa kali penanganan peredaran narkoba justru pasar pengedar menyasar masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. 

    Bahkan dapat dikategorikan berdasarkan temuan bahwa sumberdaya manusia dengan lulusan SD dan SMP di Trenggalek sering terjerumus.

    “Program fokus wilayah pesisir dan perbatasan ini sejalan dengan instruksi BNN RI, artinya wilayah perbatasan dengan kabupaten atau kota tetangga,” ungkapnya. 

    Namun di Trenggalek juga mempunyai forum tersendiri untuk menentukan wilayah sasaran pemberantasan peredaran narkoba. 

    “Kalau BNNK tetap menjadikan wilayah pesisir Trenggalek sebagai prioritas sasaran (pemberantasan peredaran narkoba),” pungkasnya.

  • Hasil Liga 4 Jatim: Persewangi vs Sang Maestro Berakhir Imbang 1-1, Kepemimpinan Wasit Jadi Sorotan

    Hasil Liga 4 Jatim: Persewangi vs Sang Maestro Berakhir Imbang 1-1, Kepemimpinan Wasit Jadi Sorotan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Aflahul Abidin

    TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI– Persewangi Banyuwangi bermain imbang 1-1 melawan Sang Maestro dalam pertandingan lanjutan babak 8 besar Liga 4 Jatim di Stadion Diponegoro Banyuwangi, Selasa (11/2/2025). Kepemimpinan wasit yang kontroversial menjadi sorotan.

    Pertandingan tim yang masuk dalam grup NN itu berlangsung dengan tensi tinggi. Kedua kesebelasan tampil ngotot untuk saling mencuri gol.

    Laskar Blambangan — julukan Persewangi — mencuri gol pertama melalui kerja sama apik antara Alfian Alfarid dan Fadel Muhammad. Keduanya bermain umpan-umpan pendek hingga mampu menembus garis pertahanan tim lawan.

    Kerja sama diakhiri dengan sepakan keras Alfian di dalam kotak pinalti hingga menjebol gawang lawan pada menit ke-20.

    Sementara gol balasan dari Sang Maestro tercipta melalui tendangan bebas Khoirul Rosyid depan kota pinalti pada menit ke-42. Bola melesat ke sudut kanan atas gawang lawan.

    Pada babak kedua, tensi pertandingan semakin tinggi. Hal itu dampak kepemimpinan wasit yang kontroversial. Beberapa kali, wasit Farid Riesdianto memberi keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Sang Maestro.

    Pertandingan pun sempat tertunda beberapa menit akibat protes-protes yang dilayangkan tim kepada wasit.

    Dalam pertandingan itu, wasit memberikan lima kartu kuning kepada pemain Persewangi dan tiga kepada pemain Sang Maestro.

    Pelatih Persewangi Alexander Saununu tak menampik timnya dirugikan atas keputusan-keputusan wasit.

    Ia bersyukur, anak asuhnya bisa tampil apik dan maksimal sepanjang laga. Serta tak mudah terpancing emosi saat menghadapi keputusan wasit yang merugikan.

    “Soal keputusan wasit, tadi bisa dilihat sendiri seperti apa,” kata Saununu.

    Sayangnya, Persewangi harus kehilangan beberapa pemain inti akibat cidera. Salah satunya sang kapten Anies Mujiono yang cidera dalam pertandingan tersebut.

    “Pada pertandingan berikutnya, kami harus bisa memaksimalkan pemain yang ada,” tambahnya.

    Bagi manajemen Persewangi, kepemimpinan wasit yang merugikan tim bukan kali pertama. 

    Sebelumnya dalam laga melawan Mitra Surabaya pada 4 Februari 2025, Persewangi juga merasa banyak keputusan wasit yang tak adil.

    Bahkan, Presiden Persewangi Handoko saat itu menyampaikan nota protes ke Asprov PSSI Jatim.

    “Untuk nota protes, kami belum tahu apakah akan mengirimkan lagi atau tidak. Karena kemarin kami protes, hasilnya juga belum ada perbaikan. Bahkan cenderug seperti yang kita lihat bersama tadi,” kata Handoko.

    Saat ini, Laskar Blambangan akan berfokus untuk melakoni dua laga lainnya dalam babak 8 besar. 

    “Masih ada dua pertandingan. Saya optimistis Persewangi bisa masuk babak semi final,” katanya.

    Hasil imbang ini membuat Persewangi dan Sang Maestro berbagi masing-masing satu poin.

  • HPN 2025, Wartawan dan Polisi Tebar Kebahagiaan dengan Korban Terisolir Banjir di Probolinggo

    HPN 2025, Wartawan dan Polisi Tebar Kebahagiaan dengan Korban Terisolir Banjir di Probolinggo

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Ahsan Faradisi

    TRIBUNJATIM.COM, PROBOLINGGO– Uluran tangan kepada warga Dusun Gilih, Desa Seboro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo yang terkena musibah usai jembatan yang menjadi akses satu-satunya putus akibat banjir.

    Kali ini datang dari Polres Probolinggo bersama wartawan memanfaatkan Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Belasan wartawan bersama para PJU Polres Probolinggo dipimpin Kapolres AKBP Wisnu Wardana turun langsung menyalurkan bantuan, Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menemui warga Dusun Gilih, rombongan terlebih dahulu berkumpul di Polsek Krejengan, kemudian bersama-sama jalan ke Desa Seboro mengendarai kendaraan masing-masing sambil lalu membawa sembako.

    Kedatangan jajaran Polres Probolinggo bersama wartawan disambut meriah para warga Dusun Gilih, Desa Seboro di pinggir sungai. Kemudian warga rela antri mendapatkan sembako yang dibagikan secara bergantian.

    “Terimakasih bantuannya kepada bapak polisi dan bapak wartawan, semoga dibalas oleh Allah dengan yang lebih besar. Bantuan ini berarti bagi kami, tapi yang paling lebih kami butuhkan adalah jembatan,” kata warga setempat, Wiwik.

    Kapolres Probolinggo AKBP Wisnu Wardana mengatakan, bantuan sosial sembako untuk warga Dusun Gilih yang terisolir itu berupa beras, minyak goreng dan telur. Dengan harapan bisa sedikit membantu meringankan beban warga.

    “Kami harap dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban warga yang terdampak dan terisolir. Ini juga sekalian memeriahkan HPN 2025 dengan saling berbagi kebahagiaan,” ujar AKBP Wisnu.

    Sementara Ketua Mitra Media Polres Probolinggo, Ahmad Faisol mengatakan, bantuan sosial tersebut merupakan peringatan HPN yang ke-79 yang berkolaborasi dengan Polres Probolinggo.

    “Semoga dengan saluran bantuan ini dapat bermanfaat dan kami juga menebar manfaat bagi sesama warga Kabupaten Probolinggo. Kami juga berharap stakeholder terkait merespon cepat apa yang jadi keinginan masyarakat,” pungkasnya.

  • DPRD Kota Mojokerto Teken MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari

    DPRD Kota Mojokerto Teken MoU Pendampingan Hukum dengan Kejari

    Mojokerto (beritajatim.com) – DPRD Kota Mojokerto melakukan pendampingin hukum mengandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto. Kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) di Aula Kantor Kejari Kota Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Langkah ini dibuat sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara DPRD dengan Kejari Kota Mojokerto, khususnya dalam aspek pendampingan dan bimbingan hukum. Kerja sama tersebut penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil DPRD Kota Mojokerto tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

    “Sinergi ini menjadi krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. DPRD memiliki kewajiban untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ungkap Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti.

    Dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi pembangunan Kota Mojokerto. Namun, lanjut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) ini, dalam menjalankan tugas tersebut, perlu memahami aturan hukum dengan baik.

    “Oleh karena itu, dialog seperti ini menjadi penting agar kita semakin memahami batasan, tanggung jawab, dan konsekuensi dari setiap keputusan yang kita ambil. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat membangun pemerintahan yang bersih dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” harapnya.

    Dengan dicapainya kesepakatan tersebut, pihaknya berharap Kejari Kota Mojokerto dapat terus memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada DPRD Kota Mojokerto. Agar, lanjutnya, setiap kebijakan yang dijalankan DPRD efektif dan taat hukum.

    Sementara itu, Kepala Kejari (Kajari) Kota Mojokerto, Bobby Ruswin mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara DPRD dan Kejari Kota Mojokerto. Menurutnya, Kejari Kota Mojokerto juga mendukung langkah DPRD dalam mewujudkan Kota Mojokerto yang bersih, profesional dan berwibawa.

    “Kami bertugas mengawal pembangunan Kota Mojokerto agar menjadi lebih baik, dan Alhamdulillah visi dan misi kami sejalan dengan DPRD Kota Mojokerto. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, nantinya kejaksaan akan mendampingi DPRD dalam menjalankan program hingga melakukan legal drafting.

    Hal tersebut sebagai upaya preventif. Sehingga pihaknya berharap jangan sampai dalam pelaksanaan kegiatan terjadi hal-hal yang melanggar regulasi. [tin/beq]