provinsi: JAWA TIMUR

  • Masih Tersenyum Melambai, Selebgram Isa Zega Dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang

    Masih Tersenyum Melambai, Selebgram Isa Zega Dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com) – Berkas perkara kasus pencemaran nama baik dengan tersangka selebgram Isa Zega resmi dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang pada Selasa (11/2/2025). Isa Zega ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri Gilang Widya Pramana atau Juragan99, yang juga bos MS Glow.

    Sebelumnya, Isa Zega sempat menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Timur sebelum akhirnya tiba di Kejari Kabupaten Malang sekitar pukul 17.45 WIB. Ia datang menggunakan mobil Innova L-1918-BBC, didampingi penyidik dari Kejaksaan Tinggi Surabaya.

    Meski menghadapi proses hukum, selebgram transgender itu tampak tenang tanpa menunjukkan ekspresi kesedihan atau penyesalan. Mengenakan piyama putih dan jaket biru, Isa Zega bahkan sempat bercanda dengan awak media yang hadir.

    “Kalian (wartawan, red) itu ya, kok di mana-mana ada. Heran deh. Tidak di Jakarta, di Surabaya, di sini (Malang, red) juga ada,” ujarnya sambil tersenyum.

    Setelah tiba di Kejari Kabupaten Malang, Isa Zega menjalani proses pelimpahan barang bukti dan pemeriksaan selama sekitar satu jam. Usai pemeriksaan, ia langsung dibawa ke Lapas Wanita Kelas I Sukun, Kota Malang, untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan.

    “Alhamdulillah saya baik-baik saja. Sehat sayang,” katanya saat hendak dibawa ke Lapas Wanita Kelas I Malang.

    Saat ditanya perasaannya terkait pemindahan penahanan ke Malang, Isa Zega tetap bersikap santai. “Malang dingin, adem. Makanya saya memakai jaket,” katanya dengan senyum lebar.

    Di Lapas Wanita Kelas I Malang, Isa Zega ditempatkan di ruang Astini bersama narapidana lainnya, termasuk seorang terpidana mati kasus pembunuhan tiga wanita dengan cara mutilasi. Ia tiba di lapas sekitar pukul 18.49 WIB dengan mobil tahanan Kejari Kabupaten Malang.

    Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Kabupaten Malang, Agus Eko Wahyudi, SH, MH, menjelaskan bahwa pihaknya hanya menerima pelimpahan berkas dan tersangka untuk tahap dua.

    “Setelah kami terima pelimpahan ini, tahap selanjutnya dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menunggu jadwal sidang,” ujar Agus Eko Wahyudi.

    Selama menunggu jadwal persidangan, Isa Zega tetap menjalani masa tahanan di Lapas Wanita Kelas I Malang. Jika sebelum 20 hari masa tahanan sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen, maka tersangka akan segera diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini.

    “Namun jika sebelum 20 hari penahanan sudah ada penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Negeri Kepanjen, maka akan kami serahkan. Selanjutnya untuk penahanan tersangka menjadi kewenangan Majelis Hakim PN Kepanjen,” tegas Agus Eko Wahyudi.

    Dalam kasus ini, Isa Zega dijerat Pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau Pasal 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a terkait pencemaran nama baik. [yog/ian]

  • DPRD Magetan Minta Warga Awasi Alokasi 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

    DPRD Magetan Minta Warga Awasi Alokasi 20% Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah desa diwajibkan mengalokasikan 20% dari Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan, baik nabati maupun hewani. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.

    Mantan Kepala Desa Soco ini mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. “Maka, mari bersama-sama kita kawal pelaksanaan keputusan menteri tentang penggunaan 20% dana desa untuk ketahanan pangan. Desa Berdaya, Masyarakat Sejahtera,” kata Didik, Selasa (11/2/2025)

    Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menegaskan bahwa desa harus memanfaatkan dana tersebut sesuai ketentuan. “20% itu kalau DD-nya 800 juta, maka senilai 160 juta. Kalau DD-nya 1 miliar, maka 20% nya 200 juta. Dana 20% ini harus digunakan untuk ketahanan pangan yang bersifat nabati ataupun hewani,” jelasnya.

    Dia juga merinci bentuk penggunaan dana tersebut. “Ketahanan pangan nabati misalnya menyewa lahan menanam sayur, membeli pupuk, dan merawatnya. Ketahanan pangan bersifat hewani misalnya membentuk kelompok ternak komunal, membangun kandang, membeli mesin pencacah, dan membeli bibit ternak,” tambahnya.

    Pelaksanaan program ini harus dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), koperasi, atau pelaksana kegiatan yang ditunjuk pemerintah desa. “Nah, pelaksanaan dana desa 20% itu harus melalui Bumdes, koperasi, atau pelaksana kegiatan ketahanan pangan,” ujarnya. [fiq/suf]

  • Pendapatan Pasar Wates Kediri 2024 Lampaui Target, Revitalisasi Sukses Dongkrak Jumlah Pengunjung

    Pendapatan Pasar Wates Kediri 2024 Lampaui Target, Revitalisasi Sukses Dongkrak Jumlah Pengunjung

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kediri mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pasar Wates pada tahun 2024 mencatat hasil yang menggembirakan dengan realisasi mencapai Rp 600 juta. Jumlah tersebut melampaui target awal sebesar Rp 300 juta. 

    Keberhasilan ini menjadi dorongan bagi Disdagin untuk meningkatkan target PAD tahun 2025 menjadi Rp 700 juta.  

    Kepala Disdagin Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih mengungkapkan bahwa capaian ini berasal dari berbagai sektor, seperti retribusi kios, stand, lapak-lapak, parkir, dan sampah.

    Dari sektor retribusi pasar saja, pemasukan yang diperoleh mencapai Rp 168 juta, sementara retribusi sampah memberikan kontribusi sebesar Rp 200 juta.  

    “PAD ini bersumber dari retribusi pedagang yang berjualan di kios dan lapak, parkir pengunjung, serta retribusi sampah. Peningkatan signifikan pada 2024 menjadi pijakan untuk pengelolaan yang lebih baik di tahun depan,” kata Tutik, Selasa (11/2/2025).  

    Saat ini, Pasar Wates memiliki 450 unit lapak dan los, ditambah dengan sekitar 100 pedagang dari sektor UMKM dan kuliner malam, sehingga total pedagang yang beraktivitas di pasar ini mencapai 500 orang.

    Pemerintah juga telah menerapkan sistem e-parking untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan pasar.  

    Dalam kebijakan terbaru, tarif retribusi lapak mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya tarif dihitung berdasarkan luas dengan nominal Rp 500 per hari, maka dalam aturan terbaru, pedagang yang menempati lapak berukuran 3 x 2 meter dikenakan retribusi Rp 3.000 per hari, dengan pengecualian bagi mereka yang tidak berjualan.

    “Alhamdulillah dengan suasana pasar wates yang semakin ramai saat ini bisa terus memberikan multiplayer effect bagi masyarakat Kediri,” ungkapnya. 

    Sementara itu, revitalisasi area depan Pasar Wates juga turut mendongkrak jumlah pengunjung. Nugroho, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengungkapkan bahwa kehadiran pedestrian seperti Malioboro Yogyakarta di depan pasar membuat kawasan ini semakin ramai.

    “Dulu pengunjung tidak menentu, kadang ramai, kadang sepi. Namun, setelah area depan ditata ulang, sekarang lebih banyak orang datang. Ada yang sekadar jalan-jalan, mengajak anak bermain, atau menikmati kuliner khas di sini,” jelasnya.  

    Tak hanya menawarkan beragam produk makanan dan minuman, Pasar Wates juga menghadirkan hiburan seni di malam hari, yang semakin memperkuat daya tariknya sebagai destinasi wisata. Kehadiran pertunjukan seni ini bahkan menarik perhatian pengunjung dari luar Kecamatan Wates.  

    “Kami berharap agar fasilitas pendukung, seperti area parkir dan kebersihan terus diperbaiki guna memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan meningkatkan daya saing pasar sebagai pusat ekonomi dan wisata lokal,” ungkapnya.

  • SOSOK Ida Iasha, Artis Cantik Era 80-an, Sang ‘Bintang Lux’ Kini Disebut Jadi Istri Tommy Soeharto

    SOSOK Ida Iasha, Artis Cantik Era 80-an, Sang ‘Bintang Lux’ Kini Disebut Jadi Istri Tommy Soeharto

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Ida Iasha jadi sorotan disebut sebagai istri Tommy Soeharto. 

    Tommy Soeharto diketahui pernah dekat dengan beberapa artis Tanah Air. 

    Kini, putra Presiden Ke-2 RI tersebut dikabarkan sudah menikah dengan Ida Iasha, artis cantik era 80-an yang terkenal sebagai Bintang Lux. 

    Kabar status Ida Iasha sebagai istri Tommy Soeharto ramai jadi perbincangan gegara unggahan TikTok Sandy Harun pada Minggu (9/2/2025).

    Melalui unggahan itu, Sandy Harun membagikan video perayaan ulang tahunya anaknya bersama Tommy Soeharto, Puteri Modiyanti.

    Di acara itu, hadir pula Tommy Soeharto turut mendampingi sang putri.

    Rupanya, Tommy Soeharto tidak hadir sendirian.

    Ia bersama dengan sosok artis lawas Ida Iasha.

    Sandy Harun bahkan membocorkan jika Ida Iasha adalah sosok spesial untuk Tommy Soeharto.

    Informasi itu diungkap Sandy Harun melalui kolom komentar postingannya.

    Awalnya ada seorang netizen bertanya tentang kehadiran Ida Iasha di acara anak Tommy tersebut.

    “Slide ke-3 kayak Ida Iasha, apa mirip aja ya?” tanya seorang netizen.

    Sandy Harun lantas menyebut jika Ida Iasha adalah ‘ibu kedua’ untuk Puteri Modiyanti.

    “Iya benar, ibu kedua Modi dan kebetulan sahabat aku. Cantik ya,” jelasnya.

    Netizen itu lalu bertanya lagi, apakah Ida Iasha adalah istri baru Tommy Soeharto.

    KELUARGA TOMMY SOEHARTO – (kiri) Potret lawas artis era 80-an Ida Iasha. (kanan) Momen perayaan ulang tahun Puteri Modiyanti pada Minggu (9/2/2025). Kehadiran artis Ida Iasha disorot, Sandy Harun sebut istri baru Tommy Soeharto (Instagram @idaiasha_fans/TikTok @reginaharun28)

    “Ibu kedua Modi berarti sekarang istrinya pak Tommy ya mbak,” tanyanya memperjelas.

    Sandy lantas membenarkan pertanyaan tersebut.

    “Iya betul,” ungkapnya.

    Namun pernyataan dari Sandy Harun ini belum dikonfirmasi oleh pihak Tommy maupun Ida Iasha.

    Yang pasti, Ida sendiri pernah mengungkap jika ia telah bercerai dari suami terdahulu.

    “Iya, saya mau klarifikasi bahwa saya sebenarnya sudah lama resmi cerai dari Edi Saputra. Bahkan sudah sejak tahun 2011,” ujarnya.

    KELUARGA TOMMY SOEHARTO – Momen perayaan ulang tahun Puteri Modiyanti pada Minggu (9/2/2025). Kehadiran artis Ida Iasha disorot, Sandy Harun sebut istri baru Tommy Soeharto (TikTok @reginaharun28/Instagram @sandyharunn)

    Sosok Ida Iasha, Mantan Bintang Sabun Lux

    Kecantikan Ida Iasha memang begitu terkenal di era tahun 80-an.

    Artis kelahiran 14 Mei 1963 ini telah malang melintang di industri hiburan sejak era 80 hingga 2000an.

    Ida Iasha memiliki nama lengkap Ida Albertina van Suchtelen van de Haere.

    Ia merupakan wanita blasteran yang lahir di Zwijndrecht, Belanda.

    Karirnya sebagai artis dimulai ketika Martha Tilaar memperkenalkan sosoknya pada majalah.

    Wajah Ida Iasha kala itu kerap muncul sebagai foto sampul majalah.

    Kemudian pada 1986, Ida Iasha diminta sutradara Slamet Rahardjo untuk bermain di film garapannya yang berjudul Kodrat.

    Setelah film itu, tawaran semakin banyak menghampiri Ida Iasha.

    Ia juga menjadi bintang iklan, satu yang paling terkenal adalah bintang iklan sabun Lux.

    Kala itu Ida Iasha pernah tampil bersama aktor hollywood.

    ISTRI BARU TOMMY – Potret cantik Ida Iasha, artis lawas di era 80-an. Dulu dijuluki artis tercantik hingga pernah bintangi iklan sabun Lux, kini dikabarkan jadi istri Tommy Soeharto (Instagram/idaiasha_fans)

    Semenjak kemunculan pertama Ida yang langsung mencuri perhatian, ia makin banyak tampil di berbagai judul film.

    Beberapa film itu antara lain Nada & Dakwah dan Tabir Biru di mana ia berakting dengan Rhoma Irama.

    Kemudian ia juga pernah bermain dalam sinetron berjudul Salah Asuhan.

    Setelah itu, Ida Iasha pernah vakum selama sembilan tahun ketika memutuskan alih profesi menjadi seorang publik relation.

    Namun pada 2007, ia kembali bermain dalam film horor Kuntilanak 2, Kuntilanak 3, dan yang terakhir Sajadah Kakbah.

    Jejak Asmara Tommy Soeharto

    Tommy Soeharto pernah dikabarkan dekat dengan beberapa artis tanah air.

    Jauh sebelum menikahi Tata Cahyani, Tommy Soeharto pernah dikabarkan dekat dengan Maya Rumantir yang saat itu berprofesi sebagai penyanyi.

    Kabar kedekatan mereka beredar pada tahun 90-an.

    Tommy Soeharto bahkan disebut sudah serius dan bakal menikahi Maya Rumantir.

    Namun pernikahan itu urung terjadi.

    Hubungan itu harus berakhir karena Maya Rumantir tidak mendapat restu dari keluarga Cendana.

    Maya Rumantir, penyanyi yang pernah dikabarkan dekat dengan Tommy Soeharto

    Selain itu diketahui juga jika Tommy Soeharto dan Maya Rumantir punya latar belakang suku dan agama yang berbeda.

    Kemudian artis kedua adalah Nia Zulkarnaen.

    Sebelum menikahi Tata Cahyani, Tommy Soeharto disebut punya hubungan spesial dengan Nia Zulkarnaen.

    Nia Zulkarnaen menjadi wanita terakhir yang dekat dengannya sebelum akhirnya memperistri Tata Cahyani.

    Namun lagi-lagi tak adanya restu dari keluarga Cendana membuat keduanya gagal melangkah ke pelaminan.

    Selanjutnya pada tahun 1997, Tommy Soeharto akhirnya menikah dengan Ardhia Pramesti Regita Cahyani atau Tata Cahyani.

    Pernikahan keduanya digelar pada 30 April 1997 di Pendopo Agung Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Dari pernikahan itu, Tommy dan Tata dikaruniai dua anak yakni Darma Mangkuluhur dan Gayanti Hutami.

    Tak lama setelah pernikahan Tommy Soeharto, sang ayah lengser dari kursi presiden.

    Kala itu Tommy Soeharto banyak mendapat tekanan dan sempat divonis hukuman 15 tahun penjara.

    Kemudian pada 13 April 2006, Tata Cahyani menggugat cerai Tommy Soeharto.

    Berita Seleb lainnya

  • Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Pemkot Surabaya Akan Alihkan Dana MBG Rp1,1 Triliun untuk Bangun Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana mengalihkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp1,1 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sekolah serta perbaikan infrastruktur di kawasan perkotaan.

    Langkah ini dilakukan menyusul kebijakan terbaru yang menetapkan bahwa pembiayaan MBG akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa perubahan skema anggaran ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Dengan adanya alokasi dari APBN, anggaran daerah yang sebelumnya digunakan untuk MBG kini dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih mendesak bagi masyarakat Surabaya.

    “Sekarang anggaran MBG menggunakan APBN. Maka (anggaran) makan gratis yang Rp1,1 triliun akan kita diskusikan dengan DPRD untuk kita membangun sekolah, rehabilitasi sekolah sekaligus separuhnya digunakan untuk perbaikan kampung-kampung,” ujar Eri pada Selasa (11/2/2025).

    Eri menambahkan bahwa rencana ini telah melewati proses evaluasi bersama yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya. Dengan adanya perubahan ini, Pemkot berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan infrastruktur di berbagai wilayah kota.

    “Kita diskusi untuk pindahkan lagi dana anggaran MBG, alhamdulillah kita pindahkan untuk kepentingan langsung ke masyarakat,” tandasnya.

    Langkah Pemkot Surabaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga, terutama dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan infrastruktur perkotaan. Masyarakat pun menantikan realisasi dari kebijakan ini agar bisa merasakan dampaknya secara langsung. [ram/suf]

  • Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Guru P1 Swasta Tulungagung Adukan Nasib ke Dewan, Merasa Diberi Harapan Palsu Pemerintah Sejak 2021

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

    TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG – Sebanyak 196 guru P1 swasta di Kabupaten Tulungagung menggelar dialog dengan pimpinan DPRD Tulungagung, Selasa (11/2/2025).

    Sebelumnya para guru ini rencananya menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Tulungagung, namun akhirnya berubah menjadi dialog.

    Perwakilan para guru diterima di ruang aspirasi DPRD Tulungagung, sementara sisanya menggelar doa bersama di Masjid Agung Al Munawwar.

    Guru P1 atau prioritas 1 adalah guru honorer yang sudah lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021, namun belum mendapatkan formasi.

    Pimpinan DPRD juga menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dalam dialog ini.

    Ketua Forum Guru P1 Swasta Tulungagung, Miftakul Huda, para guru P1 swasta ini selalu mendapat harapan palsu dari pemerintah.

    “Kami sudah sering kali mencari kejelasan ke Dinas (Pendidikan), ke BKD (BKPSDM), tapi jawabannya bukan bikin kami plong. Tapi malah buat kami mangkel (kesal),” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta pernah sampai menghadap ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) saat itu, untuk mencari kejelasan nasib mereka.

    Dari Kementerian para guru P1 swasta Tulungagung disarankan untuk meminta rekomendasi bupati, supaya bisa ditempatkan.

    Huda dan kawan-kawan pun mendata para guru P1 swasta dan seperti arahan Kementerian Mendikbudristek, dan berhasil mendapatkan tanda tangan rekomendasi dari Bupati Maryoto Birowo.

    “Kami bawa rekomendasi ini ke Dinas Pendidikan dan dijanjikan akan segera mendapatkan penempatan,” kenangnya.

    Namun ternyata pada tahun 2023 para guru P1 swasta ini tidak mendapatkan formasi.

    Formasi yang ada malah diambil oleh guru negeri, sementara yang swasta hanya 2 yang lolos.

    Tahun 2024 seharusnya para guru P1 swasta mendapatkan formasi, namun ternyata hanya mendapat 3.

    “Tiga nama yang lolos itu bukan yang peringkat atas seperti urutannya, tapi justru dari peringkat bawah. Sementara BKD selalu menjawab, tidak ada anggaran,” sambung Huda.

    Yang semakin membuat para guru P1 swasta dongkol, pemerintah terus membuka pendaftaran PPPK.

    Mereka yang tidak lolos lalu menjadi pegawai R2 dan R3.

    Pegawai R2 adalah pegawai yang pernah ikut seleksi PPPK tahap pertama, namun tidak mendapatkan formasi.

    Sedangkan pegawai R3  adalah pegawai honorer  yang telah bekerja minimal 3 tahun, dan sudah masuk  data kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Huda mengaku punya data, guru yang pensiun 2023-2024 lebih dari 300 orang.

    Jika P1 swasta masuk untuk menggantikan guru yang pensiun, jumlahnya masih memungkinkan.

    “Jawaban yang kami terima masih sangat normatif. Ini masih sebatas audiensi, masih panjang jalannya,” ucap Huda.

    Para guru P1 swasta ini rata-rata menerima gaji Rp 500.000 per bulan.

    Jumlah mereka sebenarnya lebih dari 200 orang, namun banyak yang undur diri.

    Mereka yang mundur karena tekanan dari pihak yayasan, dan ada pula yang putus asa, tidak mau melanjutkan perjuangan. 

  • Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    Profil Komjen Pol Tomsi Tohir, Alumni Akpol 1990, Kini Resmi Jabat Sekjen Kemendagri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisaris Jenderal Polisi Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si seorang perwira tinggi Polri yang baru saja dilantik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Sekjen Kemendagri pada Selasa (11/2/2025).

    Sebelum menjabat Sekjen Kemendagri, ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di kepolisian.

    Berikut rekam jejak Komjen. Pol. Tomsi Tohir.

    Profil Tomsi Tohir

    Dikutip dari Wikipedia, Komjen. Pol. Tomsi Tohir lahir di Bandar Lampung pada 30 Januari 1969.

    Saat ini, ia telah berusia 56 tahun.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990. 

    Ia berpengalaman di bidang reserse.

    Perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir terbilang cukup panjang.

    Ia mengawali karier dengan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Mobile Polda Metro Jaya pada tahun 2004.

    Tak berselang lama, ia didapuk sebagai Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Pada tahun 2006, ia pun dipercaya menjabat Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

    Setahun kemudian, Komjen. Pol. Tomsi Tohir mengemban tugas sebagai Kapolres Pamekasan, Madura.

    Lalu, ditunjuk sebagai Kapolres Jombang Polda Jawa Timur pada 2009.

    Komjen. Pol. Tomsi Tohir dipilih sebagai Wakapolrestabes Surabaya Polda Jatim tahun 2010.

    Setelah itu ditugaskan sebagai Kabid Propam Polda Jawa Timur.

    Pada periode 2014 hingga 2016, ia pernah menjabat sebagai Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri, Dirreskrimsus Polda Sumsel, dan Sesropaminal Divpropam Polri.

    Pria kelahiran Lampung itu, lalu dipercaya menjadi Karowassidik Bareskrim Polri tahun 2017.

    Kariernya semakin melejit usai ditunjuk untuk menjabat Kapolda Banten 2018 dan Kapolda Nusa Tenggara Barat pada 2019.

    Tahun 2020, Komjen. Pol. Tomsi Tohir ditugaskan sebagai Sahlisospol Kapolri.

    Dua tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, hingga menjabat Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

    Terhitung sejak 11 Februari 2025, Jenderal Bintang Tiga itu resmi didapuk sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Berikut riwayat perjalanan karier Komjen. Pol. Tomsi Tohir:

    Kasatresmob Polda Metro Jaya (2004)
    Kasatkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya (2005)
    Kasat III/Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (2006)
    Kapolres Pamekasan (2007)
    Kapolres Jombang (2009)
    Wakapolrestabes Surabaya (2010)
    Kabid Propam Polda Jawa Timur (2011)
    Anjak Bidang Jemen Ops Itwasum Polri (2014)
    Dirreskrimsus Polda Sumsel (2016)
    Sesropaminal Divpropam Polri (2016)
    Karowassidik Bareskrim Polri (2017)
    Kapolda Banten (2018)
    Kapolda Nusa Tenggara Barat (2019)
    Sahlisospol Kapolri (2020)
    Irjen Kemendagri (2022)
    Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri (2024)
    Sekretaris Jenderal Kemendagri (11 Februari 2025).

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Cegah Kecelakaan di Jalur Tengkorak Bypass Mojokerto, Polisi dan Dishub Jatim Tandai Jalan Berlubang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mohammad Romadoni

    TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO– Polisi Satlantas Polres Mojokerto Kota bersama Dishub Jatim menandai jalan berlubang dengan cat putih, di jalan nasional Bypass Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Tanda cat putih pada jalan berlubang itu sebagai langkah preventif mencegah kecelakaan akibat jalan rusak, sekaligus petunjuk bagi pengendara, terutama pemotor agar lebih berhati-hati saat melewati Bypass Mojokerto yang dikenal jalur tengkorak rawan fatalitas.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Mulyani, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian Operasi Keselamatan Semeru yang digelar selama dua pekan, 10-13 Februari 2025.

    “Sesuai arahan dari Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S Marunduri, kita tandai jalan berlubang dengan cat putih. Tujuannya, agar masyarakat pengguna jalan lebih berhati-hati ketika melewati jalan berlubang di Bypass Mojokerto,” jelasnya, Selasa.

    Ia mengungkapkan, pihaknya berkolaborasi dengan Dishub Jatim dan Dishub Kota Mojokerto dalam kegiatan tersebut. 

    Dengan harapan, Dishub Jatim dapat menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang untuk percepatan perbaikan jalan nasional.

    “Kita melibatkan Dishub dan instansi terkait yang diharapkan ada percepatan perbaikan jalan,” ucap AKP Mulyani.

    Dirinya menyebut, jalan berlubang yang ditandai cat putih akan dilakukan di sejumlah titik, seperti  sepanjang jalan Mlirip, Jetis, termasuk jalan protokol Kota Mojokerto.

    Petugas Satlantas juga intensif memberikan imbauan keselamatan berkendara dan patuh tertib lalu lintas.
     
    Pihaknya tidak ingin ada kecelakaan, apalagi hingga merenggut korban jiwa selama Ops Keselamatan Semeru 2025. 

    “Kita harap tidak ada kecelakaan lalu lintas selama Ops Keselamatan Semeru,” ungkap Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota.

    Kasi Dalops UPT P3 LLAJ Dishub Jatim, Akhmad Yazid, menambahkan, pihaknya mengapresiasi langkah preventif dari Satlantas Polres Mojokerto Kota yang mengandeng instansi terkait dalam kegiatan menandai jalan berlubang di ruas jalan Bypass.

    Adanya tanda putih pada jalan berlubang dapat membantu pengguna jalan, termasuk kendaraan transportasi umum yang melewatinya.

    “Kolaborasi antara stakeholder terkait sangat penting, dan tanda putih jalan berlubang dapat mencegah kecelakaan, bahkan menyelamatkan nyawa. Kendaraan transportasi umum seperti bus, maupun Transjatim yang melewati jalan Bypass ke Terminal Kertajaya Mojokerto juga terbantu dengan adanya tanda putih pada jalan berlubang,” bebernya.

    Dikatakan Yazid, pihaknya akan segera menyampaikan hasil kegiatan ini kepada instansi yang berwenang yaitu, BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional) wilayah Jawa Timur – Bali.

    “Kita akan sampaikan ke BBPJN wilayah Jawa Timur – Bali, dari kegiatan ini. Yang harapannya agar bisa segera dilaksanakan perbaikan jalan, khususnya di jalan nasional Bypass Mojokerto menuju Terminal Kertajaya,” pungkasnya.

  • Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Warga Desa Sanenrejo Jember Gelar Aksi Protes terhadap Kades

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan warga Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berunjuk rasa, Selasa (11/2/2025). Mereka mempertanyakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan akta jual beli (AJB) tanah yang telah dibayar warga pada rentang 2014-2024.

    Warga curiga pajak yang telah dibayarkan warga belum disetorkan ke pemerintah daerah. Pemerintah Desa Sanenrejo hanya bisa menunjukkan bukti bayar tahun 2022 dan 2023. “Sisanya mau mengajukan permohonan penghapusan otomatis di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda),” kata Priyo Julianang, juru bicara demonstran.

    Ini membuat warga berang. “Kalau memang benar pajak itu hilang dari sistem, kami minta memo dari bupati, dari gubernur, bahkan dari presiden kalau pajak Desa Sanenrejo tidak usah dibayarkan. Tidak usah dikirimi SPPT. Buat apa masyarakat bayar kalau hilang otomatis,” tukas Priyo.

    Priyo memperkirakan, kurang lebih Rp 400 juta pajak yang belum disetor. “Saya menghitungnya dari formal pajak, SPPT masyarakat yang sudah dikumpulkan,” katanya.

    Warga berharap menyelesaikan ini secara hukum dengan melapor ke polisi atau jaksa. “Ini sudah berapa bulan. Bukti penbukuannya belum dikirimkan kepada kami siapa-siapa saja yang belum bayar. Kalau masyarakat, kami yakin, tidak ada yang tidak membayar, karena masyarakat patuh dan taat dengan peraturan negara. Mereka pasti bayar karena takut tanahnya diambil,” kata Priyo.

    Masyarakat juga sudah mempercayakan akte jual beli tanah kepada Pemerintah Desa Sanenrejo. “Bahkan akte yang katanya sudah diproses, ada yang empat tahun, belum selesai sampai sekarang. Uangnya sudah dibayarkan, tanggung jawab masyarakat untuk proses terkait pembiayaan sudah diselesaikan. Tapi bukti penyelesaian akte jual beli tidak ada,” kata Priyo.

    Berdasarkan pendataan Priyo, ada 15 akte jual beli yang belum diselesaikan pemerintah desa. “Nominal anggaran pembiayaannya berbeda-beda. Tergantung luas tanahnya, kami kurang tahu,” katanya.

    Kades Sanenrejo Sutikno Wibowo menghormati aksi warga. “Kami sudah sampaikan, kami akan selalu merapat ke Bapenda. Catatan itu sudah valid kok,” katanya.

    Menurut Sutikno, ada warga yang belum membayar pajak. Namun ada warga yang ingin pajak tersebut dihapus. “Akhirnya kita merapat ke Bapenda untuk minta petunjuk. Kalau memang harus dihapus semua, akan kami pilah-pilah kalau ada sesuatu yang belum terkover,” katanya.

    Mengenai komplain warga yang merasa sudah membayar pajak tapi tidak memperoleh bukti bayar, Sutikno mengakuinya. “Itulah keteledoran-keteledoran. Manusia tidak sempurna. Yang jelas positif, yang akan datang kita kondisikan dan kita tertibkan administrasinya agar menghasilkan yang terbaik,” katanya. [wir]

  • Rawan Peredaran Narkoba, 3 Wilayah Pesisir Selatan Trenggalek Dipantau BNNK

    Rawan Peredaran Narkoba, 3 Wilayah Pesisir Selatan Trenggalek Dipantau BNNK

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Wilayah pesisir selatan Kabupaten Trenggalek menjadi fokus pemberantasan peredaran narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Trenggalek.

    Wilayah pesisir yang dimaksud adalah Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan, hingga Kecamatan Panggul.

    Kepala BNNK Trenggalek, AKBP Wiji Rahayu menyebutkan wilayah pesisir menjadi lokasi terbuka penyebaran narkotika. Selain berbatasan langsung dengan kabupaten lain, wilayah pesisir mempunyai dua alternatif penyebaran yaitu darat dan laut.

    “Saat ini Kecamatan Watulimo menjadi salah satu wilayah dengan fokus pencegahan peredaran narkoba, karena Watulimo merupakan wilayah yang open (terbuka),” kata Wiji, Selasa (11/2/2025).

    BNNK Trenggalek telah mengadakan asesmen gabungan dari bidang hukum dan medis untuk memetakan kondisi rawan peredaran narkoba salah satunya dengan bidang hukum Pemkab Trenggalek.

    Dari situlah diusulkan, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul juga diusulkan agar mendapatkan penanganan yang serius dalam peredaran narkoba.

    Mantan Wakapolres Trenggalek tersebut tak menampik, pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya peredaran narkoba di wilayah pesisir.

    Banyak pemahaman yang salah dari para nelayan, yang berpikir narkoba dapat menjaga stamina agar kuat saat melaut. 

    “Mungkin karena sumberdaya manusia ya, sehingga jika diberi masukan yang menyesatkan mereka tidak sadar,” lanjutnya. 

    Dari situ pula dapat dipastikan peredaran narkoba tidak melulu menyasar orang yang berduit.

    Bahkan beberapa kali penanganan peredaran narkoba justru pasar pengedar menyasar masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. 

    Bahkan dapat dikategorikan berdasarkan temuan bahwa sumberdaya manusia dengan lulusan SD dan SMP di Trenggalek sering terjerumus.

    “Program fokus wilayah pesisir dan perbatasan ini sejalan dengan instruksi BNN RI, artinya wilayah perbatasan dengan kabupaten atau kota tetangga,” ungkapnya. 

    Namun di Trenggalek juga mempunyai forum tersendiri untuk menentukan wilayah sasaran pemberantasan peredaran narkoba. 

    “Kalau BNNK tetap menjadikan wilayah pesisir Trenggalek sebagai prioritas sasaran (pemberantasan peredaran narkoba),” pungkasnya.