Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Nelangsa Mbah Di Tertipu Beli Tanah Rp 250 Juta Ternyata Jalan Kampung di Surabaya

    Nelangsa Mbah Di Tertipu Beli Tanah Rp 250 Juta Ternyata Jalan Kampung di Surabaya

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Mbah Di (60), kakek yang tinggal di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, menjadi korban jual beli tanah.

    Mbah Di hanya bisa gigit jari saat tanah yang dibeli seharga Rp 250 juta itu ternyata merupakan tanah jalan kampung.

    Belum diperoleh identitas detail terkait pelaku yang tega menjual tanah jalan kampung itu kepada Mbah Di.

    Kakek ini menyebut, ia membeli dari pengembang.

    Setelah dicek ternyata tanah yang dibeli itu adalah tanah fasilitas kampung.

    Mbah Di pun memilih melapor ke Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

    Melalui Rumah Aspirasi yang dibuka luas untuk warga di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Surabaya, kakek itu menceritakan kisahnya yang sampai memecah celengan untuk menggenapi pembelian tanah ukuran 7×6 meter tersebut.

    Dalam video yang diterima Tribun Jatim Network, Cak Ji, sapaan Armuji mengecek ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya.

    Sampai pada akhirnya, Cak Ji mendesak tanggung jawab penjual tanah. Sebab telah merugikan Mbah Di.

    “Kalau tanahnya tidak bisa dipakai, kembalikan uangnya! Jangan menipu warga seperti ini,” ujar Cak Ji di hadapan pelaku penjual tanah jalan kampung itu.

    Situasi semakin memanas ketika pihak yang menjual tanah mencoba berkelit dari tanggung jawab.

    Armuji bahkan menyebut, pengembang selalu menghindar dari penyelesaian masalah, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pemkot Surabaya.

    Warga yang menjadi korban dalam kasus jual beli “bodong” ini berharap pemerintah bisa memberikan solusi dan menindak tegas para pelaku. 

    Cak Ji pun tidak akan tinggal diam.

    Ia mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum jika pihak pengembang tetap menghindar dan tidak segera menyelesaikan permasalahan. 

    “Kami akan bela warga yang dirugikan. Jangan sampai mereka menjadi korban dari praktik jual beli tanah yang tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Cak Ji.

    Dengan adanya perhatian dari Pemkot Surabaya, warga berharap ada titik terang dalam penyelesaiannya.

    Mereka menantikan langkah nyata dari pihak pengembang untuk mengembalikan hak-hak mereka yang telah dirugikan.

  • Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kabupaten Mojokerto Naik Status ke Penyidikan

    Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Kabupaten Mojokerto Naik Status ke Penyidikan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2023 senilai kurang lebih Rp10 miliar terus bergilir. Saat ini, penyidik kejaksaan menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

    Kepala Kejari (Kajari) Kabupaten Mojokerto, Endang Tirtana mengatakan, jika kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2023 naik ke tingkat penyidikan. “KONI kan sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Januari 2025 lalu,” ungkapnya, Selasa (11/2/2025).

    Penyidikan dilakukan dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan membuat terang tindak pidana. Pihaknya masih terus meminta keterangan sejumlah saksi dan saksi ahli. Kajari menjelaskan, penyelidikan dilakukan untuk melihat suatu perkara apa masuk dalam tindak pidana.

    “Tapi kalau sudah terang, kita tingkatkan ke penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti dan membuat terang suatu tindak pidana sekaligus mencari tersangka jadi sudah jelas perkaranya makanya kita tingkatkan ke penyidikan,” katanya.

    Penyidikan dilakukan untuk mencari yang bertanggungjawab dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Inspektorat Kabupaten Mojokerto juga melakukan audit terkait perkara tersebut. Kajari berjanji akan menyampaikan perkembangannya lebih lanjut.

    “Karena sudah terang (unsur pidananya), kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Sekarang masih mengumpulkan alat bukti, saksi dan sebagainya. Jumlah saksi sekitar 20 orang, dari KONI, Disbudporapar Kabupaten Mojokerto dan pihak-pihak yang lain,” katanya.

    Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tenggah melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Mojokerto tahun 2022-2023 senilai kurang lebih Rp5 miliar. Dalam waktu dekat, tim penyidik akan memanggil sejumlah saksi. [tin/kun]

  • Manfaatkan Sawah, Warga Pasuruan Buka Warung dengan Pemandangan Gunung Penanggungan dan Arjuna

    Manfaatkan Sawah, Warga Pasuruan Buka Warung dengan Pemandangan Gunung Penanggungan dan Arjuna

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

    TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Pemuda Dusun Kabunan, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, memiliki terobosan yang sangat kreatif.

    Mereka membuat warung kuliner yang berbeda.

    Anak-anak ini menghadirkan sebuah warung di tengah sawah yang berbeda dengan warung lainnya.

    Di sini, pengunjung akan mendapat pengalaman berbeda.

    Siapapun yang datang akan merasakan sensasi menikmati kuliner dengan pemandangan alam yang menakjubkan, yakni Gunung Penanggungan dan Arjuna.

    Warung ini diberi nama Kopi Wangan Tengah Sawah (KWTS).

    Alasannya, karena warung ini didirikan di pinggir sawah dan sungai yang ada di Dusun Kabunan. 

    Pengunjung bisa menikmati aneka makanan serta minuman ringan khas dari Jawa dengan harga yang terjangkau dibandingkan warung lainnya.

    Pemilik KWTS, Ardi mengaku ingin mengajak pecinta kuliner untuk menikmati keindahan alam yang memikat di Dusun Kabunan. Ada sawah, sungai, dan warung kulinernya.

    “Saya ingin menghadirkan tempat yang nyaman untuk santai, melepas penat, serta menikmati makanan dan minuman dengan harga murah,” katanya, Selasa (11/2/2025).

    Apalagi, kata dia, pengunjung juga bisa menikmati hijaunya persawahan di Desa Kepulungan yang sangat indah dan terpenting terbebas dari polusi.

    Fahrudin, salah satu pengunjung mengakui, lokasinya yang strategis dan lahan parkir yang luas menjadikan tempat ini menjadi tempat ideal untuk liburan bersama keluarga.

    “Ini tempat yang cocok untuk berkumpul dan bersantai bersama keluarga. Apalagi, makanan dan minumannya dijual dengan harga murah,” paparnya.

    Disampaikan dia, menu yang ditawarkan di KWTS ini menarik. Ada berbagai makanan ringan serta minuman tradisional dan modern dengan harga yang terjangkau. 

    Dia menyebut, kualitas dan rasa dari makanan yang dihidangkan sangat pas dengan pemandangan alam di depan Gunung Arjuna dan Penanggungan.

    Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono mengatakan, KWTS ini berdiri di lahan Tanah Kas Desa (TKD).

    Menurutnya, ini juga peluang bagi warga Dusun Kabunan.

    Artinya, pihak desa memperbolehkan warga Kabunan atau warga Desa Kepulungan yang ingin membuka peluang usaha dengan berjualan di lahan ini.

    “Saya melibatkan warga sekitar dalam pengelolaan warung ini, sehingga dapat memberikan sumbangan positif bagi ekonomi wilayah,” tambahnya.

    Rencananya, kata dia, pihaknya ingin membuat tempat wisata terintegrasi untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), karena lahan tersebut milik desa.

    “Dengan keindahan alam sawah yang tenang, lokasi yang strategis, menu yang menarik, dan harga yang terjangkau, KWTS ini berpotensi jadi jujukan wisatawan,” urainya.

    Ia berharap, keberadaan KWTS ini dapat menarik wisatawan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

  • Blak-blakan Bahlil soal Maju Mundur Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport

    Blak-blakan Bahlil soal Maju Mundur Izin Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan lobi-lobi PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga.

    Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan pasti terkait izin ekspor yang telah berakhir pada 1 Januari 2025 itu. 

    Menurutnya, pemerintah masih menantikan keseriusan Freeport dalam mempercepat perbaikan smelter konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur yang mengalami kebakaran pada bagian pengolahan asam sulfatnya.

    “Tapi, saya sudah kasih tahu sama Dirut Freeport Tony Wenas, sahabat saya. Tony, kita dulu ini kawan. Saya ini kuliah dulu di Beasiswa dari Freeport, sekalipun cuma 3 semester. Jadi gaya-gaya Freeport ini dari saya masih kuliah, dari belum lahir sampai saya sudah jadi Menteri. Kok belum ada perubahan, masih ‘gaya’ lama terus,” ujar Bahlil di Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025). 

    Bahlil menuturkan bahwa pemerintah akan memberikan izin perpanjangan ekspor konsentrat apabila Freeport dapat menyelesaikan perbaikan pabrik dengan cepat. Pemerintah juga meminta tanggal pasti kapan perbaikan tersebut rampung. 

    Apabila perbaikan telah selesai dengan waktu dijanjikan, dirinya akan segera melaporkan dalam rapat terbatas bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Kementerian Teknis dan Presiden Prabowo Subianto secara langsung. 

    “Jadi saya bilang sama dia, boleh saya kasih izin, tetapi you harus take care, kapan perbaikan ini selesai. Supaya kita fair. Karena di Amman Mineral, di apa namanya, NTB, itu sudah berjalan. Jadi konsentrat gak ada lagi yang kita ekspor,” terangnya. 

    Sebelumnya, Bahlil meminta PTFI untuk mempercepat perbaikan smelter yang mengalami kebakaran, dari target semula pada Agustus 2025 menjadi Mei atau Juni mendatang. 

    “Kemarin saya sudah rapat sama Freeport, saya minta untuk dipercepat, awalnya itu kan mereka bikin di bulan 8 [Agustus], tapi sekarang kita tarik dia mungkin selesainya di Mei-Juni ya,” ujarnya, beberapa waktu lalu. 

    Diberitakan sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc (FCX) berharap PT Freeport Indonesia dapat kembali mengekspor konsentrat tembaga pada kuartal I/2025. 

    Mengutip Laporan FCX Kuartal IV dan Akhir Tahun 2024, Kamis (30/1/2025), FCX menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) mengenai keadaan kahar, Freeport Indonesia (PTFI) telah meminta persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk mengizinkan ekspor konsentrat tembaga pada 2025 hingga smelter tembaga barunya di Gresik, Jawa Timur rampung diperbaiki dan dapat berproduksi sekala penuh. 

    Menurut President & Chief Executive Officer FCX Kathleen Quirk, pemerintah Indonesia memberi sinyal positif akan memperpanjang relaksasi izin ekspor konsentrat Freeport Indonesia sambil meminta Freeport untuk mempercepat perbaikan smelter.

    “Mereka [pemerintah Indonesia] telah mengunjungi lokasi smelter dan mereka telah mengindikasikan dukungan untuk mengizinkan kami melanjutkan ekspor pada 2025,” ujar Kathleen dalam Earnings Conference Call Q4 2024.

    Saat ini, kata Kathleen, Freeport masih menunggu revisi aturan terkait ekspor mineral mentah. Peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini melarang ekspor konsentrat tembaga per 1 Januari 2025.

  • Daftar Kereta Ekonomi Subsidi yang Harga Tiketnya Merakyat

    Daftar Kereta Ekonomi Subsidi yang Harga Tiketnya Merakyat

    Jakarta: KAI terus berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat, salah satunya melalui berbagai layanan Kereta Api Public Service Obligation (PSO) atau kereta subsidi.
     
    KAI bersama Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub tetap menyediakan sejumlah KA PSO jarak jauh dengan tarif yang terjangkau di berbagai rute di Jawa dan Sumatera.
     
    Sepanjang tahun 2024, total pelanggan KA PSO mencapai 16.492.750 penumpang. Sementara itu, selama Januari 2025, jumlah pelanggan KA PSO tercatat sebanyak 1.469.309 penumpang, mengalami kenaikan sebesar 11,49 persen dibandingkan periode Januari tahun 2024 sebanyak 1.317.833 penumpang.

    Angka tersebut tentunya menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan kereta ekonomi bersubsidi yang tetap memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan.
     

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyatakan layanan KA PSO merupakan bagian dari upaya KAI dalam mendukung perekonomian rakyat dengan menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan ekonomis.
     
    “Kereta api ekonomi bersubsidi ini memberikan akses mobilitas yang lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan moda transportasi yang efisien dan hemat biaya,” ujar Anne dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Januari 2025.
    Daftar kereta subsidi
    Sebagai bagian dari pelayanan publik, KAI dan DJKA tetap mengoperasikan beberapa KA PSO jarak jauh dengan harga yang sangat terjangkau di berbagai rute, antara lain:

    KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong PP).
    KA Bengawan (Purwosari–Pasar Senen PP).
    KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang PP).
    KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen PP).
    KA Serayu (Purwokerto–Kroya–Pasar Senen PP).
    KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong PP).
    KA Tawang Alun (Ketapang–Bangil–Malang Kota Lama PP).
    KA Bukit Serelo (Kertapati–Lubuklinggau PP).
    KA Ekspres Rajabasa (Kertapati–Tanjungkarang PP).
    KA Putri Deli (Tanjungbalai–Medan PP).
    KA Probowangi (Ketapang–Probolinggo–Surabaya Gubeng PP).
    KA Kuala Stabas (Baturaja–Tanjungkarang PP).
    KA Cikuray (Garut–Pasar Senen PP).

    Anne mengatakan dengan adanya KA PSO, masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat menikmati layanan transportasi yang andal dan nyaman. 
     
    Tidak hanya itu, keberadaan KA PSO juga mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilaluinya serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.
     
    “Selain itu, KA PSO juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Dengan tarif yang lebih murah, pelajar, pekerja, dan pelaku usaha kecil dapat bepergian dengan lebih hemat sehingga dapat mengalokasikan anggaran mereka untuk kebutuhan lain,” ucap Anne. 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Investor Daily Raih Penghargaan dari Pertamina Hulu Energi

    Investor Daily Raih Penghargaan dari Pertamina Hulu Energi

    Badung, Beritasatu.com – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina, menggelar media gathering di The Patra Bali Hotel, Tuban, Badung, pada 10-12 Februari 2025. Dalam acara yang mengusung tema “Energizing The Acceleration”, PHE juga memberikan penghargaan kepada media yang berkontribusi besar dalam pemberitaan terkait energi sepanjang 2024.

    Salah satu penghargaan diberikan kepada Investor Daily sebagai media cetak dengan kontribusi pemberitaan terbesar berdasarkan hasil media monitoring Pertamina Hulu Energi. 

    Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan tersebut.

    “Penghargaan ini sebagai bukti Pertamina Hulu Energi memberikan support terhadap eksistensi media cetak, eksistensi kepada media arus utama yang terus memberikan informasi-informasi berkualitas, jurnalisme berkualitas, sehingga ini bisa mendorong informasi lebih sehat lagi di Indonesia,” kata Djaka Susila, Selasa (11/2/2025). 

    Sebagai bagian dari B-Universe, lanjut Djaka, Investor Daily selalu memberikan informasi terutama isu energi yang menjadi salah satu prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tentunya akan kita fokuskan mendorong pemerintah menuju ketahanan energi,” kata Djaka.

    Djaka juga menyoroti tantangan yang dihadapi media cetak di era digital. Menurutnya, media cetak memiliki peran penting dalam mengurangi penyebaran misinformasi dengan menyajikan jurnalisme berkualitas.

    Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita menambahkan, media memiliki peran strategis dalam mendukung pemerintah mewujudkan swasembada energi.

    “Selamat kepada Investor Daily atas penghargaan yang diterima. Ini menunjukkan komitmen mereka dalam menyampaikan edukasi tentang energi kepada masyarakat,” kata Arya.

  • Salahi Aturan, Pemberhentian 3 Kadus di Mojokerto Didaftarkan Gugatan ke PTUN

    Salahi Aturan, Pemberhentian 3 Kadus di Mojokerto Didaftarkan Gugatan ke PTUN

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemberhentian tiga Kepala Dusun (Kadus) di Desa Wotanmasjedong, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto didaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto, Selasa (11/2/2025).

    Teguh Gunarko menjelaskan hal tersebut saat audiensi dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Mojokerto di ruang rapat Asisten Setda Kabupaten Mojokerto. Ia mengaku mengikuti proses pemberhentian tiga Kadus di Desa Watesmasjedong sejak awal.

    “Surat pemberhentian 3 orang Kadus oleh Kades Wotanmasjedong, saya akui keluarnya surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita sudah merespon dengan mengingatkan kesalahan Kades Wotanmasjedong dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian 3 orang Kadus tersebut,” ungkapnya.

    Pihaknya juga sudah memanggil Kepala Desa (Kades) Wotanmasjedong terkait permasalahan tersebut dan mengakui kesalahannya namun tidak bisa langsung mencabut surat tersebut. Permasalahan tersebut juga sudah disampaikan ke Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

    “Bupati Mojokerto memerintahkan Camat Ngoro untuk melakukan pembinaan kepada Kades Wotanmasjedong. Bila Kades tidak bisa dibina oleh Camat, maka Bupati akan mengeluarkan surat teguran dan bila diperlukan Bupati Mojokerto juga akan mengeluarkan Surat pemberhentian Kades. Jika harus PTUN kami persilahkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, Beni Winarno menambahkan, jika pihaknya akan membantu jika perangkat desa membutuhkan bukti untuk memperkuat gugatan. “Kami akan bantu juga menelusuri terkait adanya surat tersebut karena surat keputusan pemberhentian tersebut cacat prosedur,” pungkasnya. [tin/kun]

  • BGN Tegaskan Tak Teken Kontrak Susu untuk Makan Bergizi Gratis

    BGN Tegaskan Tak Teken Kontrak Susu untuk Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pemerintah tak akan pernah meneken kontrak perjanjian kerja sama dengan mitra penyuplai susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa pihaknya tak berkontrak terpusat dengan vendor, termasuk untuk produk susu.

    “Tidak akan pernah ada [kontrak dari pemerintah dan perusahaan penyuplai susu untuk MBG]. Tidak akan ada, silakan ke SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] langsung,” kata Dadan kepada Bisnis, Selasa (11/2/2025).

    Pasalnya, Dadan menyatakan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan terpusat. Dia menjelaskan bahwa program MBG yang diusung Presiden Prabowo Subianto ini berbasis pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal.

    Maka dari itu, Dadan menekankan bahwa susu untuk program MBG saat ini masih diprioritaskan untuk wilayah yang memiliki sentra peternakan sapi perah.

    “Untuk saat ini, susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki peternakan sapi perah,” jelasnya.

    Dalam catatan Bisnis, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte sempat mengungkap bahwa susu dalam menu MBG di DKI Jakarta bisa diganti dengan sumber protein lain seperti telur, daging, tahu, hingga tempe.

    “Sejauh ini, menurut Badan Gizi dan juga SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] yang ada di Jakarta, dia protein yang digantikan oleh sumber, ada telur, ada daging, tahu, tempe, dan lain-lain,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Philips menjelaskan bahwa susu dalam menu MBG diprioritaskan pada wilayah yang memiliki sentra susu. Di sisi lain, Jakarta tidak memiliki sentra susu.

    “Itu sudah ditegaskan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh,” jelasnya.

    Dengan begitu, dia menyampaikan bahwa wilayah yang tidak memiliki sentra susu akan diganti dengan kebutuhan protein seperti susu.

    “Jadi, susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi,” terangnya

    Adapun saat ditanya lebih lanjut kapan keberadaan susu dalam menu MBG di Jakarta, Philips hanya menjelaskan bahwa hal yang utama adalah pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

    “Belum tahu [kapan menu susu ada di Jakarta]. Yang jelas dijalankan adalah menu yang sudah disusun oleh BGN. Yang penting kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya gitu,” tutupnya.

  • Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK Surabaya 11 Februari 2025

    Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK Surabaya 11 Februari 2025

    Wali Kota Surabaya Sebut Penipu UMKM Dipecat dari Pemkot karena Kasus ATK
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Penipu yang membuat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Surabaya terjerat pinjaman
    online
    Rp 200 juta disebut dipecat dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya karena terlibat kasus terkait alat tulis kantor (ATK).
    Terduga pelaku bernama
    Bramasta Afrizal Riyadi
    tersebut sebelumnya sempat bekerja sebagai
    outsourcing
    di Pemkot Surabaya. Namun, pria itu dipecat pada Juli 2024.
    ”
    Wes metu
    (sudah keluar), karena arek ini bermasalah terkait ATK, ini di Bagian Umum-nya berkurang, karena itu dikeluarkan sanksinya,” kata Wali Kota Surabaya
    Eri Cahyadi
    , di Balai Kota Surabaya, Selasa (11/2/2025).
    Akan tetapi, dia tidak menjelaskan detail perkara yang menimpa terduga pelaku tersebut.
    Oleh karena itu, Eri berharap kepada warga Surabaya untuk tidak mudah percaya saat ada orang menawarkan program bantuan yang mengatasnamakan Pemkot Surabaya.
    “Kalau ada yang menawarkan program UMKM atau Dispenduk terkait identitas penduduk digital, kalau itu bukan petugas, camat, lurah, kepala dinasnya,
    yo ojok percoyo
    (jangan percaya),” ujarnya.
    ”
    Wong Suroboyo
    bolak-balik
    tak kandani ojok percoyo
    (orang Surabaya sudah sering saya kasih tahu jangan mudah percaya). Kalau ada kaya gitu tolong dicek dulu camat, lurahnya,” kata dia.
    Eri mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan perkara dugaan penipuan tersebut ke Polrestabes Surabaya.
    Polisi sekarang juga tengah mencari keberadaan pelaku.
    Diberitakan sebelumnya, korban, Ardi Sumarta (46), warga Jalan Sememi Kidul, Benowo, mengatakan, penipuan tersebut berawal dari undangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).
    “Diundang LPMK Sememi, setelah itu dikumpulkan di kelurahan, Minggu (24/10/2024). Namanya Bram ngaku dari Pemkot,” kata Ardi, saat ditemui di tokonya, Selasa (4/2/2025).
    Kemudian, pria bernama lengkap Bramasta Afrizal Riyadi tersebut menawarkan program bantuan pinjaman kepada 14 UMKM yang berada di Surabaya Barat, dengan bunga 0 persen.
    “Lalu diminta unduh aplikasi pinjaman
    online,
    katanya Bram aplikasi ini di bawah naungan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sekaligus sponsor resmi yang sudah ditunjuk Pemkot,” kata dia.
    Selain itu, kata Ardi, pria tersebut meyakinkan istrinya, Febriana Risanti (39), saat menjaga warung burger miliknya.
    Terlapor menunjukkan berbagai bukti sebagai petugas Pemkot Surabaya.
    “(Katanya) saya bagian umum ini id card-nya. Dia menunjukkan aplikasi tulisannya Pemkot, ada namanya dia, NIP (nomor induk pegawai), sama pakai baju putih kayak petugas,” ujarnya.
    Akhirnya, Ardi merasa Bram memang petugas Pemkot Surabaya yang bisa memberikan bantuan kepada UMKM.
    Dia pun merelakan memberikan fotokopi KTP, verifikasi wajah, dan foto diri.
    Selanjutnya, Ardi diminta untuk menandatangani kontrak dengan dalih untuk mencairkan uang.
    Sebab, dia mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 26 juta sebagai modal usaha.
    “Saya cek ada tagihan di sana (2 aplikasi pinjaman
    online
    ), tanggal 25 November. Ada Rp12 juta (pembelian) liontin dan Rp 14 juta kuku palsu, terus alamat pengiriman Cirebon,” ucapnya.
    Ardi belum menerima uang yang dipinjamnya tersebut hingga sekarang. Dia terus berusaha menghubungi Bram tetapi tidak pernah direspons. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • VIDEO Zarof Beri Rp75 Juta ke Eks Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi untuk Sewa Rumah – Halaman all

    VIDEO Zarof Beri Rp75 Juta ke Eks Ketua PN Surabaya Dadi Rachmadi untuk Sewa Rumah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    Dalam sidang ini, tiga Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, duduk sebagai terdakwa. 

    Zarof mengaku telah memberikan uang sebesar Rp75 juta kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Dadi Rachmadi.

    Dadi Rachmadi merupakan Ketua PN Surabaya yang menggantikan Rudi Suparmono. Sebelumnya, pada 17 April 2024, Rudi dimutasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Kini, Rudi juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tannur.

    Zarof mengungkapkan uang tersebut berasal dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat.

    Asal-Usul Uang Rp 75 Juta

    Zarof menjelaskan peristiwa ini bermula pada 16 April 2024, sehari sebelum pelantikan Dadi Rachmadi sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Dalam pertemuan itu, Dadi sempat mengeluhkan kesulitannya dalam membayar biaya sewa rumah.

    “Waktu itu di mobil, Pak Dadi bilang, ‘Bang, aku mau sewa rumah tapi enggak punya uang,’” kata Zarof menirukan ucapan Dadi dalam persidangan.

    Ketika Zarof menanyakan jumlah yang dibutuhkan, Dadi menyebut angka Rp 75 juta.

    Keesokan harinya, saat sarapan di sebuah hotel di Surabaya, Zarof bertemu dengan Lisa Rachmat, pengacara Ronald Tannur.

    Dalam pertemuan tersebut, Lisa sempat menawarkan buah tangan kepada Zarof, namun ia menolak dan menyarankan bantuan dalam bentuk lain.

    “Saya bilang, ‘Saya enggak mau, berat. Kasih aja mentahnya,’” ujar Zarof di hadapan Jaksa Penuntut Umum.

    Tak lama setelah percakapan itu, Lisa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 100 juta kepada Zarof.

    “Langsung ya?” tanya Jaksa.

    “Iya,” jawab Zarof.

    Setelah menerima uang tersebut, Zarof menghubungi Dadi dan memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan dana untuk sewa rumah.

    Namun, dari Rp 100 juta yang diterima, ia mengambil Rp 25 juta untuk dirinya sendiri.

    “Saya bilang, ‘Nih, gua udah dapet. Lu mau sewa rumah, nih gua kasih, tapi gua potong ya Rp 25 juta,’” ungkap Zarof.

    Dadi sempat menanyakan asal-usul uang itu, namun Zarof tidak menyebutkan nama Lisa dan justru menyamarkannya dengan istilah lain.

    “Dari mana?” tanya Dadi.

    “Udah, dari ‘ibu tiri’,” jawab Zarof.

    Sebelumnya, tiga hakim PN Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Ketiga hakim tersebut—Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo—dakwa telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000 (sekitar Rp 3,6 miliar) terkait kepengurusan perkara Ronald Tannur.

    Menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum, uang tersebut diberikan oleh pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja, ibu dari Ronald Tannur, dengan tujuan agar para hakim menjatuhkan vonis bebas bagi klien mereka.

    Dalam pembagian suap, uang SGD 308.000 diberikan secara tunai kepada para hakim dengan rincian Erintuah Damanik: SGD 48.000,  Mangapul SGD 36.000,  Heru Hanindyo SGD 36.000 dan sisanya sebesar SGD 30.000 disimpan oleh Erintuah Damanik.

    Selain itu, Lisa dan Meirizka juga memberikan uang tambahan sebesar Rp 1 miliar dan SGD 120.000 kepada Heru Hanindyo.

    Atas perbuatannya, ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Tribunnews/Fahmi/Apfia Tioconny Billy/Malau)