provinsi: JAWA TIMUR

  • DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    DPRD Banyuwangi Umumkan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menggelar rapat paripurna agenda pengumuman hasil penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi terpilih hasil Pilkada 2025, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara, secara resmi menetapkan Ipuk Fiestiandani dan Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi periode 2025-2030.

    Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi itu dihadiri oleh anggota dewan lintas fraksi. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), komisioner KPU dan Bawaslu. Serta pasangan Ipuk dan Mujiono yang juga hadir secara langsung dalam sidang tersebut.

    Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara mengatakan, bahwa rapat paripurna ini merupakan tindak lanjut dari hasil penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dilakukan KPU Banyuwangi.

    Setelah paripurna terlaksana, DPRD akan mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jatim untuk proses pelantikan dan pengangkatan Ipuk-Mujiono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi lima periode mendatang.

    “Paripurna ini tindak lanjut dari SK penetapan KPU. Selanjutnya, kami akan mengirim surat ke Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur,” kata Made.

    Made menjelaskan, surat tersebut mencakup dua hal, yaitu usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya serta pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

    Lebih lanjut, Made Cahyana menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan Ipuk-Mujiono dijadwalkan pada 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut akan berlangsung serentak dengan kepala daerah terpilih di kabupaten/kota lain.

    “Selamat kepada Bu Ipuk dan Pak Mujiono yang telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Kami di DPRD siap mengawal jalannya pemerintahan daerah agar program-program yang dijanjikan dapat terlaksana dengan baik,” ujar politisi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut.

    Bupati terpilih Ipuk Fiestiandani mengatakan, selaku petahana kepemimpinannya bersama Mujiono tentunya akan melanjutkan program-program strategis yang telah dijalankan sebelumnya. Seperti sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

    “Kami tetap menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas karena ini penting untuk SDM dan sejalan dengan arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata Ipuk.

    Selain itu Ipuk mengaku, sektor ketahanan pangan, pertanian, dan perikanan juga tetap menjadi perhatian. Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

    “Infrastruktur juga tetap menjadi perhatian kami. Meskipun ada efisiensi anggaran, kami akan berupaya agar pembangunan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.

    Ipuk juga memastikan bahwa program pengentasan kemiskinan akan terus diperkuat. Ipuk dan Mujiono akan saling berbagi tugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Sementara itu, Mujiono menegaskan bahwa dirinya siap mendukung penuh kebijakan yang telah dirancang bersama Ipuk. Menurutnya, kebersamaan sangat diperlukan untuk membawa Banyuwangi ke arah yang lebih baik.

    “Saya kira apa yang disampaikan oleh Bupati kami support. Harapannya, Banyuwangi semakin maju, masyarakat semakin sejahtera, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. [alr/aje]

  • Dukungan Samsung untuk Percepatan Digitalisasi Edukasi Indonesia

    Dukungan Samsung untuk Percepatan Digitalisasi Edukasi Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Samsung Indonesia terus mendukung sektor pendidikan melalui program Samsung Digital School. Di tahun keduanya, Samsung memberikan dukungan berupa Samsung Digital Library dan tablet terbaru untuk mengoptimalkan proses belajar-mengajar di sekolah dan universitas.

    Sektor pendidikan Indonesia terus bertransformasi mengikuti kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Selain menggunakan teknologi digital dalam belajar, institusi pendidikan juga perlu mempersiapkan siswa untuk berkontribusi dalam perkembangan teknologi masa depan.

    Tren edukasi di Indonesia pada 2024 berfokus pada peningkatan interaksi antara pengajar dan siswa. Dialog, kolaborasi, dan inovasi menjadi kunci untuk mempersiapkan generasi mendatang menghadapi tantangan.

    Untuk itu, perangkat digital yang mumpuni sangat dibutuhkan untuk meningkatkan interaksi di ruang kelas serta mengotomatisasi urusan administratif. Samsung melanjutkan komitmennya dalam mendukung digitalisasi pendidikan di Indonesia melalui program Samsung Digital School.

    Pada 2024, Samsung bekerja sama dengan sejumlah institusi pendidikan, termasuk Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Thursina IIBS, dengan memberikan perangkat tablet terbaru untuk mendukung proses belajar mengajar.

    Salah satu tablet yang digunakan adalah Samsung Galaxy Tab A9+. Tablet ini memiliki layar 11 inci, kapasitas storage hingga 1 TB, konektivitas LTE, dan kemampuan multitasking. Fitur-fitur tersebut memudahkan interaksi antara siswa dan pengajar serta mempercepat akses ke materi pembelajaran.

    Institusi pendidikan dapat lebih fokus pada pengembangan kurikulum dan layanan pendidikan tanpa terganggu urusan administratif. Perangkat ini juga didukung oleh Samsung Knox Solution untuk mengatur dan menjaga keamanan data.

    Perbesar

    Penggunaan tablet Samsung seperti Galaxy Tab A9+ memberikan dampak positif, antara lain meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar, mempercepat akses informasi, dan mengurangi penggunaan kertas. Institusi pendidikan juga dapat membatasi penggunaan tablet hanya untuk kegiatan belajar-mengajar, sehingga lebih efisien.

    Selain tablet, Samsung juga mendukung program ini dengan inisiatif Digital Library, yang menyediakan fasilitas pembelajaran digital menggunakan Smart Monitor dan Galaxy Tab A9+. Fasilitas ini memungkinkan siswa mengakses berbagai informasi dengan cepat, melengkapi perpustakaan konvensional. Digital Library dapat dengan mudah diimplementasikan sesuai kebutuhan masing-masing institusi pendidikan.

    Samsung Digital School bukan hanya bentuk dukungan terhadap sektor edukasi, tetapi juga kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan menjadi inspirasi bagi sektor pendidikan untuk mengadopsi teknologi dalam proses belajar mengajar, menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan abad ke-21.

    Dengan solusi dari Samsung Galaxy Tab Series dan Samsung Knox Solution, pemangku kepentingan seperti kepala sekolah dan tim IT dapat mempermudah digitalisasi di sekolah atau universitas. Untuk informasi lebih lanjut atau pengadaan tablet Samsung, kunjungi situs kami atau hubungi Samsung Business Indonesia di (021) 2958-8000 atau [email protected].

  • Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto Jadi Pilot Project Pembangunan SPPG Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kabupaten Mojokerto menjadi pilot project pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Jawa Timur. Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, telah melakukan ground breaking pembangunan SPPG di Lapangan Aspol Blok E Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Kita hadir di sini semangatnya satu, bagaimana segera bisa mewujudkan dan mendukung MBG yang diperintahkan oleh Bapak Presiden segera terwujud. Pertama kali ini, kita peletakan batu pertama pembangunan SPPG di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini,” ungkap Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto, Kamis (14/2/2025).

    Pemilihan Mojokerto sebagai lokasi pertama pembangunan SPPG di Jawa Timur bukan tanpa alasan. Lokasinya yang strategis di sekitar SPN Polda Jatim diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan distribusi makanan. Kapolda Jatim menargetkan SPPG ini dapat beroperasi dalam waktu kurang dari dua bulan.

    “Bangunan ini insya Allah sudah berdiri tidak kurang dari dua bulan, mudah-mudahan di bulan Maret atau April kita bisa running. Dengan adanya SPPG yang pertama ini, akan bisa menyiapkan makanan langsung kurang lebih 3.000 sampai 3.500 porsi. Dan itu nanti akan kita saluran untuk radius kurang lebih 1/2 jam perjalanan,” katanya.

    Untuk mendukung distribusi makanan, Polda Jatim juga menyiapkan kendaraan khusus. Kapolda menjelaskan, ada 13 Sekolah Dasar (SD) dan tiga desa di Kecamatan Bangsal yang akan menerima manfaat dari program ini, dengan total lebih dari 3.000 penerima.

    “Ini nanti akan berkembang ke desa-desa yang lain dan di tempat-tempat yang lain, insya Allah di bulan Maret itu kita akan bangun kembali di Jawa Timur sesuai arahan dari Mabes Polri, 9 SPPG lagi. Nanti akan kita tetapkan tempatnya, tentunya yang pertama di rayon-rayon. Seperti Rayon Tapalkuda, Mataraman, Madura, Malang Raya, Kediri,” jelasnya.

    Pihaknya berharap program ini dapat berjalan masif dengan target 90 juta anak-anak dan masyarakat kurang mampu di Jawa Timur menerima manfaat pada akhir tahun 2025. SPPG Bangsal sendiri dibangun di atas lahan seluas 20×20 meter persegi dan akan dioperasikan oleh 47 tenaga.

    “Satu SPPG ini, maksimal 47 tenaga tapi itu dengan asumsi menyiapkan makanan 3.000 sampai 3.500 porsi. Tapi kalau nanti tempatnya betul-betul representatif dan mampu dilipatduakan maka tinggal melipatduakan pekerja yang akan mengelola SPPG ini. Program MBG harus kita dukung dan menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.

    Kapolda Jatim menekankan bahwa program MBG bertujuan untuk meningkatkan daya saing, aspek kehidupan, karakter, dan kecerdasan anak. Ia berharap semua pihak terkait, baik TNI/Polri, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dapat bersinergi untuk memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran.

    Kepala Bakorwil Bojonegoro, Agung Subagio, yang mewakili Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa program makan gratis merupakan salah satu program prioritas utama untuk meningkatkan konsumsi pangan, kesehatan, kualitas, prestasi, dan daya saing masyarakat.

    “Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya pada kesehatan fisik tapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku. Harapannya program ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut antara lain Waka Polda Jatim Brigjen Pol Pasma Royce, Kepala SPN Polda Jatim Kombes Pol Sugeng Harianto, Danrem 082 Citra Panca Yudha Jaya (CPYJ) Kolonel Inf Batara Alex Bulo, Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Rully Noriza, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel Somanonasa Marunduri, Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Mojokerto Bambang Purwanto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuhro, dan Dandenpom V/2 Mojokerto Letkol Cpm Sigit Prabowo. [tin/beq]

  • Waduh, Warung Kopi di Blitar Sediakan Bilik Asmara

    Waduh, Warung Kopi di Blitar Sediakan Bilik Asmara

    Blitar (beritajatim.com) – Salah satu warung kopi di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar diduga digunakan sebagai tempat prostitusi dibubarkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Saat dilakukan penggerebekan, petugas menemukan bilik asmara di belakang warung kopi tersebut, yang diduga digunakan aktivitas prostitusi.

    Bahkan, saat digerebek masih ada pasangan bukan suami istri yang sedang memadu kasih di dalam bilik asmara tersebut. Diduga bilik asmara ini sengaja disewakan oleh pemilik warung kopi bagi pasangan bukan suami istri menyalurkan hawa nafsunya.

    “Awalnya Satpol PP menerima informasi dari salah satu ormas terkait dugaan tempat prostitusi ini, terus kami lakukan penindakan dengan cara melakukan pembubaran,” kata Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Agus Santosa, Kamis (13/2/2025).

    Adapun bilik asmara yang ditemukan di belakang warung kopi tersebut bukan hanya satu. Ada beberapa bilik kecil dibuat mirip kamar yang diduga disewakan untuk berbuat asusila.

    Atas temuan itu pihak pemilik warung kopi yang telah berusia lanjut dimintai keterangan. Serta diminta untuk membuat surat pernyataan diatas hitam dan putih agar membongkar bilik-bilik asmara itu secara mandiri.

    Jika tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri maka sanksi pidana pun menanti pemilik warung kopi tersebut.

    “Pemiliknya sudah tua kami mintai keterangan dan kami suruh buat surat pernyataan yang menyatakan akan melakukan pembongkaran,” tegasnya.

    Dalam penggerebekan ini Satpol PP juga melibatkan pihak desa dan kecamatan. Hal ini dilakukan agar pihak desa dan kecamatan ikut mengawasi tindak lanjut dari kesepakatan tersebut.

    Warung kopi yang diduga jadi tempat prostitusi ini diduga sudah beroperasi cukup lama. Selama ini warung yang menjadi tempat prostitusi ini beroperasi sejak pagi hingga 16.00 WIB. [owi/beq]

  • Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    Prabowo Bicara Upaya Pisahkan Dirinya dengan Jokowi, Pengamat  Kuak ‘Syarat’ PDIP: Terang Benderang

    TRIBUNJAKARTA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak terpengaruh adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi.

    Prabowo menganggap lucu upaya tersebut. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan pihak yang dimaksud Presiden Prabowo Subianto saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    “Saya kira terlalu terang benderang ya siapa pihak yang dimaksud oleh Pak Prabowo maupun oleh Pak Jokowi berkaitan dengan pertarungan politik terutama yang dituduh ingin memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin Muhtadi dikutip TribunJakarta.com dari akun Youtube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    “Kalau dilihat dari sisi motif memang PDI perjuangan adalah pihak yang punya hubungan kurang manis ya dengan Pak Jokowi terutama pas Pilpres sementara relasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo sendiri itu masih sangat nyaman jadi secara personal,” sambung Burhanuddin.

    Burhanuddin mengungkapkan hubungan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto tidak ada masalah. 

    Ia menilai hubungan PDIP Perjuangan yakni Megawati dengan Jokowi yang bermasalah.

    Menurut Burhanuddin, hal tersebut yang mendasari tarik menarik koalisi antara Prabowo Subianto dengan PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih timbul tenggelam.

    “Jadi sepertinya ada syarat tanda kutip ya yang dimintakan oleh PDI Perjuangan jika Pak Prabowo ingin mengajak PDI perjuangan masuk ke dalam pemerintahan. Nah syarat itu dugaan saya itu berkaitan dengan relasi Pak Prabowo yang masih mesra dengan Pak Jokowi,” kata Burhanuddin.

    Burhanudin menduga syarat tersebut diantaranya keinginan PDI Perjuangan agar Prabowo Subianto tidak terlalu ‘intim’ dengan Jokowi. 

    Termasuk, kata Burhanuddin, harus memutus orang-roang Jokowi yang dianggap masih menumpang di pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Nah syarat-syarat semacam ini yang sepertinya sulit untuk dipenuhi oleh Pak Prabowo karena Pak Prabowo meskipun ingin menarik PDI perjuangan ke dalam tetapi beliau itu menganut filosofi seribu kawan kurang satu lawan kebanyakan,” kata Burhanuddin.

    Burhanuddin pun menilai sikap dasar Prabowo yang tidak melupakan kawan lama yang menyebabkan tarik ulur antara PDI perjuangan dengan Presiden RI itu.

    Direktur Eksekutif Indikator Politik itu menduga Prabowo masih menginginkan Jokowi sebagai pendukun utamanya. Namun, Prabowo juga memiliki keunikan dalam membangun koalisi.

    Hal itu berbeda dengan kepemimpinan Jokowi selama dua periode menjabat sebagai Presiden RI. Dimana, Jokowi masih menyisakan kekuatan oposisi di parlemen.

    “Nah kasus Pak Prabowo agak lain beliau pengin merangkul semua kekuatan politik termasuk yang berbeda berbeda pilihan di 2024 untuk mendukungnya nah termasuk PDI Perjuangan,” ujarnya.

    Ia melihat hal itu berkaitan dengan konstelasi geopolitik global dan semaksimal mungkin menarik seluruh kekuatan internal atau domestik untuk bersama-sama merajut pembangunan.

    Tetapi, kata Burhanuddin, PDI Perjuangan mematok syarat yang tidak bisa dikompromikan terkait koalisi Prabowo Subianto. Dimanya, PDI Perjuangan meminta Prabowo agar berkenan untuk menjaga jarak dengan Jokowi.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan Prabowo tetap berdiri sendiri. Meskipun Prabowo mengaku akan melanjutkan agenda Presiden ke-7 Jokowi.

    Ia mencontohkan keputusan tegas Prabowo yang memangkas anggaran Ibu Kota Negara atau IKN. Prabowo juga lebih berfokus pada program pangan dan energi serta Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Tentu saja berkaitan dengan konsekuensi pemangkasan anggaran yang cukup signifikan di banyak kementerian dan ini lagi-lagi menunjukkan perbedaan orientasi dan fokus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi nah meskipun lagi-lagi agenda yang diusung tetap agenda keberlanjutan tetapi tidak serta-merta membuat Pak Prabowo menjadi subordinasi Pak Jokowi,” ungkapnya.

    Pernyataan Prabowo

    Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahui adanya pihak yang mencoba memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo saat membuka Kongres Ke-XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin, (10/2/2025).

    Prabowo awalnya menceritakan mengenai hubungannya dengan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa. 

    Menurut Prabowo, ia sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Khofifah.

    Namun, menjelang Pilpres 2024, ia diminta Jokowi untuk menemui Khofifah. “Saya baru jumpa (Khofifah,-red) menjelang Pilpres. Benar ibu Khofifah? Yang suruh saya menghadap ke ibu Khofifah itu Pak Jokowi, benar?”kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, dirinya belajar banyak soal politik dari Jokowi. Namun, saat ini Jokowi justru dijelek-jelekkan.

    “Kadang-kadang orang sudah enggak berkuasa mau dikuyuk-kuyuk, mau dijelek-jelekkin. Jangan. Kita hormati semua,” katanya.

    Prabowo mengatakan, terkini ada upaya untuk memisahkan dirinya dengan Jokowi. 

    Menurut Prabowo, dirinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya memisahkan dirinya dengan Jokowi. Baginya, upaya tersebut hanya untuk bahan tertawaan saja

    “Ada yang sekarang mau memisah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa boleh, jangan. Kita jangan ikut,” kata Prabowo.

    Menurut kepala negara, upaya memecah belah biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Indonesia.

    Seperti politik adu domba devide et impera yang digunakan Belanda saat masa penjajahan dulu.

    “Dari ratusan tahun devide et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia, enggak usah dihiraukan,” pungkasnya.

    Pernyataan Jokowi

    Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menegaskan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja.

    Jokowi mengatakan, hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja meski sempat dua kali menjadi rival pada Pilpres 2014 dan 2019.

    “(Hubungan dengan Pak Prabowo) sangat solid. Sama sekali enggak pernah ada masalah,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (11/2/2025).

    Dilansir TribunSolo.com, Jokowi enggan mempermasalahkan adanya pihak yang berusaha menjauhkannya dengan Prabowo.

    “Ya enggak apa-apa (ada yang mau menjauhkan). Tapi sekali lagi hubungan saya dan Pak Prabowo hubungan baik yang sudah lama terjalin. Ya biasa saja (pihak yang ingin menjauhkan),” kata Jokowi.

    Jokowi mengaku, hingga kini masih sering bertemu Prabowo. Terutama saat sama-sama menghadiri undangan pernikahan sejumlah tokoh.

    “Kalau pas ke Jakarta sering ketemu waktu di perkawinan putrinya Pak Akbar Tandjung, putranya Pak Hatta Rajasa bertemu lama,” jelasnya.

    Respon PDIP

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menegaskan sejatinya kalaupun Presiden RI Prabowo Subianto pisah hubungan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo karena dilandasi sudah bedanya kepentingan bukan karena pengaruh pihak lain.

    Pernyataan itu disampaikan Deddy, menanggapi adanya tudingan kalau PDIP menjadi pihak yang berupaya memisahkan Prabowo dengan Jokowi.

    Sebagai informasi, Jokowi merupakan sosok yang turut terlibat langsung mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 kemarin.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya, kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun tidak bisa memisahkan,” kata Deddy saat ditemui awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan Rabu (12/2/2025).

    Menurut Deddy, PDIP saat ini tidak memiliki  urusan apapun dengan kedua sosok tersebut.

    Sehingga kata anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut enggan bicara jauh perihal isu tersebut.

    “Itu urusan beliau beliau, kita ga ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka. Pasti berpolitik itu kan soal kepentingan,” sambung dia.

    Dengan begitu, Deddy menegaskan, kalaupun nantinya Jokowi dengan Prabowo berpisah itu karena sudah tidak ada kepentingan satu sama lain.

    Pasalnya diyakini Deddy, dalam politik yang dikedepankan adalah asas keberpihakan dan kepentingan bukan belas kasihan.

    “Lah di politik ada berdasarkan belas kasihan? Kan ga ada ya. Di samping itu, politik biasa, politik yang adiluhur kan berdasarkan moral dan keberpihakan,” kata dia.

    “Tapi kalau melihat soal ini kan soal politik, jadi kalaupun ada yang memisah antara pak Jokowi dan pak Prabowo ya di antara mereka berdua tidak akan ada orang lain,” tukas Deddy. (TribunJakarta.com/Tribunnews.com)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Geger Penemuan Mayat Membusuk Tanpa Kepala di Jombang

    Geger Penemuan Mayat Membusuk Tanpa Kepala di Jombang

    Jakarta

    Mayat pria tanpa kepala ditemukan warga di saluran irigasi Dusun Mireng, Desa Dukuharum, Megaluh, Jombang. Kondisi mayat tanpa busana dan sudah membusuk.

    Mayat pria ini ditemukan warga sekitar pukul 12.00 WIB. Posisi mayat tengkurap di saluran irigasi Dusun Mireng. Nampak jasad sudah membusuk dan tanpa busana.

    “Jenis kelamin laki-laki, kondisi jenazah sudah membusuk, perkiraan kami (matinya) sekitar 4-5 hari,” terang Komandan Tim Pusdalops BPBD Jombang Muhammad Zainudin dilansir detikJatim, Rabu (12/2/2025).

    Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menuturkan mayat diperkirakan tewas lebih dari 2 hari dan merupakan korban mutilasi. Sebab bau busuknya belum terlalu menyengat.

    “Belum bisa dipastikan ya (usia korban) karena butuh waktu untuk kami autopsi, mungkin sekitar 20-30 tahun,” kata Ardi.

    “Bisa jadi seperti itu ya (korban mutilasi). Kami dalami semoga segera terungkap,” kata Ardi.

    Tak lama setelah penemuan tersebut, kepala manusia ditemukan warga terdampar di pinggir Sungai Konto, Desa Pesantren, Tembelang, Jombang. Polisi masih menyelidiki apakah kepala ini milik mayat pria yang ditemukan di saluran irigasi Dusun Mireng siang tadi atau bukan.

    (rdp/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Roadshow Zaman Gelap Blitar: Konsolidasi Bangun Gerakan Oposisi Rezim Prabowo

    Roadshow Zaman Gelap Blitar: Konsolidasi Bangun Gerakan Oposisi Rezim Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Roadshow Zaman Gelap mampir di Kota Blitar. Agenda yang dimotori oleh Social Movement Institut (SMI) itu singgah di Bumi Bung Karno untuk berkonsolidasi dengan puluhan mahasiswa.

    Roadshow zaman gelap ini merupakan upaya untuk menyatukan visi dari para mahasiswa untuk tetap kritis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekitar 50 mahasiswa yang hadir pun diajak untuk tidak takut mengungkapkan kritiknya pemerintahan saat ini.

    “23 tahun adalah usia paling keren dan radikal yang dimiliki oleh pemuda. Tokoh-tokoh besar termasuk Bung Karno menulis ide revolusionernya pada usia tersebut,” Koordinator SMI, Eko Prasetyo, bertempat di Kopi Patria, Kota Blitar.

    Dengan mengusung tema “Potensi Situasi Nasional Pada Rezim Prabowo: Membangun Narasi dan Gerakan Oposisi”, SMI turut mengajak kolaborasi berbagai macam organisasi kepemudaan. Mulai dari Perpustakaan Jalanan, hingga yang tergabung dalam Cipayung Blitar.

    Acara yang dihadiri lebih dari 50 pemuda dari Blitar dan sekitarnya itu dipantik oleh beberapa tokoh aktivis dan organisasi, di antaranya Thoha Ma’ruf (PMII), Vita Nerizza (GMNI), Sam Oemar (Komite Politik Kediri), dan Eko Prasetyo (SMI).

    Eko Prasetyo menyebut, bahwa kritik masyarakat mulai menurun karena merasa tidak memiliki harapan lagi. Maka dari itu, diperlukan forum konsolidasi. Selain untuk saling bertukar rasa dan menguatkan, juga untuk merumuskan ide-ide alternatif pembanding ide pemerintahan.

    “Ide dan gagasan pemerintah hari ini hanya membuat kita tertindas. Kita dibungkam lewat konsesi tambang. Mulai dari kampus, organisasi kemasyarakatan, dan lain sebagainya,” kata Eko.

    Ia juga menjelaskan bahwa keputusan pemerintah hari ini tidak lagi memihak pada rakyat. Kebijakan yang diputuskan cenderung mengarah pada kapitalisasi. Maka dari itu para mahasiswa diajak untuk terus bersuara di era ini.

    “Semua telah dibeli oleh oligarki, bahkan laut pun hendak di kaplingi,” ujar pria berusia 53 tahun tersebut.

    Hal senada juga disampaikan oleh Komite Politik Kediri, Sam Oemar. Ia menjelaskan bahwa konsolidasi ini bertujuan untuk menumbuhkan lagi harapan bahwa kondisi politik negara kita masih layak dan dapat diperjuangkan.

    “Kita berasal dari kelompok yang sama, rentan dan tak berdaya. Namun jika kita bersama-sama, tentu kekuatan kita akan semakin besar dan harapan akan kembali tumbuh,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Eko Prasetyo berharap bahwa pemuda Blitar bisa mewarisi semangat Sukarno. Mengingat bahwa tokoh proklamator tersebut bersemayam di kota ini.

    “Sudah saatnya kita mewarisi api dari Bung Karno, sudah saatnya patung-patung itu kembali bangkit, bergerak, bahkan melawan,” tegas Eko.

    Sebagai penutup, ia mengutip kata-kata dari seorang pepatah. “Kau boleh bakar kebun bunga, tapi kau tidak bisa menghambat musim semi datang, hari ini saya melihat musim semi itu hadir di Kota Blitar,” tutupnya.

    Roadshow zaman gelap ini digelar di berbagai kota seperti Nganjuk, Kediri, Madiun, Madura, Blitar serta Jakarta serta beberapa kota di Jawa Barat dan Jawa Tengah. [owi/beq]

  • Di Depan Kiai dan Habib, Mardiono Minta Doa dan Dukungan Program Kerja Pemerintah

    Di Depan Kiai dan Habib, Mardiono Minta Doa dan Dukungan Program Kerja Pemerintah

    loading…

    Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono meminta doa dan dukungan kepada para ulama di Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Foto/istimewa

    JAWA TENGAH – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhamad Mardiono meminta doa dan dukungan terhadap program kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu dikatakan Mardiono di depan para kiai, habib, dan para kader yang hadir dalam acara “Zikir dan Doa Bersama untuk PPP” di kediaman KH Maimoen Zubair yang juga Pondok Pesantren Al-Anwar 1 Karangmangu, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.

    “Karena saya saat ini didaulat menjadi bagian dari Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran, saya memohon doa dan dukungannya untuk mendukung seluruh program kerja yang berpihak kepada rakyat,” ujar Mardiono, Kamis (13/2/2025).

    Mardiono berharap lewat kegiatan yang dihadiri oleh para ulama dan habib ini segala doa dan hajat yang dipanjatkan akan diijabah Allah SWT.

    “Saya berharap dari doa yang dipanjatkan akan memuluskan perjalanan muktamar juga yang akan digelar PPP. Sehingga PPP akan memulai karier politiknya untuk menyongsong Pemilu 2029 lebih baik lagi,” jelasnya.

    Sementara itu, KH Abdullah Ubab Maimoen mengatakan, kegiatan kali ini pada dasarnya termasuk ibadah. Menurutnya, ibadah merupakan suatu hal yang sejalan dengan langkah-langkah PPP.

    “Ini acara doa dan zikir. Di mana doa itu merupakan ibadah, PPP ini kan ingin langkah-langkahnya ibadah semua sesuai menurut ajaran Rasulullah SAW,” kata KH Abdullah Ubab.

    Adapun kegiatan ini berlangsung sangat meriah yang dimulai dengan iring-iringan dan diikuti oleh banyak kader serta simpatisan PPP.

    Turut hadir dan menjadi tuan rumah yaitu anak bungsu KH Maimoen Zubair yaitu Kiai Idror Maimoen (Gus Idror), kemudian jajaran DPP PPP, perwakilan DPW PPP, para pimpinan majelis DPP PPP, DPC se-Jateng dan Jatim, dan lainnya.

    (cip)

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    loading…

    Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M telah terbit. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat telah terbit.

    Keppres Nomor 6 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu, 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

    Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

    a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
    b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
    c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331. 751,00
    d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781. 751,00
    e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.41 l.751,00
    f. Embarkasi Jakarta sebesar
    (Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751,00
    g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
    h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
    i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57 .235.421,00
    j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
    k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
    1. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
    m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875. 751,00

    Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34;

    Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost).

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik terbitnya Keppres Nomor 6 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat.

    “Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 dan terwujudnya kenyamanan bagi jemaah haji.” kata Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1446H/2025M sebanyak 221.000 jemaah.

    (cip)