provinsi: JAWA TIMUR

Rehab 48 Sekolah Rusak di Mojokerto Mandek, Dindik: Anggaran Pendidikan Terancam Dipangkas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Romadoni

TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO – Rehabilitasi gedung sekolah rusak di Mojokerto terancam terdampak pemangkasan anggaran, menyusul kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran tahun 2025.

Setidaknya, ada 48 rehab sekolah rusak dari alokasi anggaran pemerintah pusat melalui dana alokasi umum (DAU), yang hingga kini belum jelas realisasinya.

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Indi Ilmiyah, mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi pusat terkait realisasi pengadaan rehab sekolah di lembaga pendidikan TKNP, SDN dan SMPN.

“Sampai sejauh ini belum ada informasi yang valid, apakah terdampak (Pemangkasan anggaran pendidikan) apa tidak. Karena masih ditunda dan belum tahu sampai kapan,” jelasnya, Senin (17/2/2025).

Ia mengungkapkan, pengadaan rehabilitasi sekolah dari Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang sudah diplot dalam APBD belum dapat dilaksanakan.

Padahal, pengadaan rehab gedung sekolah seharusnya bisa realisasi awal tahun 2025.

Dirinya juga belum dapat memastikan terkait alokasi anggaran rehab gedung sekolah tahun ini, akan dipangkas atau tidak.

“Sesuai Renja tahun 2025 tetap dan belum ada perubahan. Cuma belum ada perintah atau instruksi, kita ini dipangkas atau ditunda dan belum dilaksanakan berapanya itu belum ada kepastian,” ungkap Indi Ilmiyah.

Menurut dia, dari 48 lembaga pendidikan yang sudah diplot dalam rehab tersebut nantinya bisa bertambah maupun berkurang.

“Ada beberapa kegiatan (Rehab) sekolah yang boleh dilaksanakan, ada yang belum ada instruksi untuk boleh dilaksanakan itu kita masih menunggu,” kata Kabid Prasarana dan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, menyebut, anggaran pendidikan dari alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk tahun ini masih terus digodok.

“Sampai hari ini masih kita mapping, masih di atas 20 persen,” tegas Teguh Gunarko.

Sementara, berdasarkan Renja (Rencana kerja) Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto tahun 2024, alokasi anggaran dari APBD Pemkab mencapai di angka Rp 533.105.143.189.

Alokasi anggaran pendidikan itu, minimal 20 persen dari APBD Pemkab Mojokerto.

Dikatakan Teguh Gunarko, pihaknya memastikan anggaran pendidikan di Kabupaten Mojokerto akan tetap dipertahankan.

Sesuai komitmen pemerintah daerah mewujudkan kualitas pendidikan di Bumi Majapahit.

“Yang jelas (Anggaran pendidikan) masih di atas 20 persen,” pungkasnya.

17/02/2025 22:27
Sempat Tertunda, Ribuan Pelajar di Kediri Akhirnya Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Setelah mengalami penundaan, salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri hari ini akhirnya resmi beroperasi.

Launching dapur tersebut yang semula dijadwalkan pada Senin (13/1/2025) lalu dan harus tertunda akibat belum adanya petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Tertek, Alannadya Adila mengungkapkan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena pihaknya belum menerima arahan resmi dari BGN. Namun, pada Senin (17/02/2025), dapur ini akhirnya mulai mendistribusikan makanan bagi penerima manfaat.

“Kemarin memang belum ada juknis yang pasti dari BGN, maka dari itu launchingnya ditunda dan baru kali ini kami sempat melakukan running,” kata Alan.

Dalam pendistribusiannya, dapur SPPG Desa Tertek menggunakan sistem dua shift dengan cakupan 14 madrasah penerima manfaat. Proses pengiriman dilakukan secara bertahap dan berkelompok agar tidak mengganggu jam belajar.

“Pagi pukul 08.00 WIB untuk MI dan SD kelas 1-2, sedangkan kelas 3 hingga SMA pada pukul 09.30 WIB,” imbuhnya.

Menu yang disajikan dalam tahap awal program ini mencakup nasi, semur daging, oseng kacang, susu, dan buah jeruk. Makanan ini disiapkan sesuai standar gizi untuk memastikan kecukupan nutrisi bagi para penerima manfaat.

Salah satu mitra kerja BGN, Agus Yusron Ahmad, yang juga pengasuh Yayasan Sunan Ampel Al-Muhsini Pare mengungkapkan rasa leganya setelah program ini akhirnya berjalan.

“Jika program ini tidak jadi, kasihan para penerima manfaat, terutama di Desa Tertek yang mencakup 14 madrasah dengan total 3.131 pelajar,” ujarnya.

Dalam proses distribusi makanan, yayasan ini menyediakan dua kendaraan khusus untuk mengantar makanan ke seluruh madrasah dan yayasan yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat di Desa Tertek.

Sementara itu, pihak Puskesmas Desa Sidorejo turut hadir dalam launching untuk memastikan kelayakan dapur SPPG. Sanitarian puskesmas, Eri Eka, menjelaskan bahwa sebagian besar petugas penjamah makanan telah memiliki sertifikat.

“Dari 37 penjamah makanan, lebih dari 50 persen sudah bersertifikat. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti penggunaan alat pelindung diri (APD) dan kepatuhan cuci tangan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya penyediaan tempat sampah dan kantong plastik guna menjaga kebersihan selama proses distribusi makanan.

“Ini bukan hanya berlaku untuk dapur SPPG Desa Tertek, tetapi untuk semua dapur SPPG yang ada agar dapat mencegah kejadian luar biasa (KLB) di kemudian hari,” tegasnya.

17/02/2025 22:17
Ribuan Mahasiswa di Jakarta, Bandung dan Surabaya Turun Ikut Aksi Indonesia Gelap, Apa Maknanya? – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

Di Jakarta, aksi Indonesia Gelap berpusat di sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

Sebanyak 1.623 personel polisi dikerahkan untuk melakukan pengamanan, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat.

Sementara di Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung berkumpul, di depan Gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Dikutip dari TribunJabar, aksi bertema Indonesia Gelap ini dimulai sekitar pukul 14.30 WIB, masa aksi datang dengan mengenakan almamater kampus masing-masing, seperti Unpad, Unpas, Unikom dan perguruan tinggi lainnya sambil membawa spanduk bertuliskan kritikan untuk Pemerintah Prabowo Subianto.

Aksi Indonesia Gelap juga digelar di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

Aksi ini bahkan berakhir ricuh.

Petugas keamanan menyemprotkan water cannon ke arah mahasiswa hingga mereka berpencar.

Apa makna #IndonesiaGelap?

Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topik di X hari ini, Senin.

Sebagian besar pengguna X mengungkapkan keresahan mereka terkait kondisi Indonesia terkini.

Tagar ini mewarnai unggahan terkait aksi penolakan program makan siang gratis di Wamena, Papua, pada Senin (17/2/2025) yang berujung ricuh setelah kepolisian memblokade demonstrasi pelajar.

Mereka menuntut pendidikan gratis dan penarikan militer dari Papua.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dalam unggahan di X menyebut “banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut”.

Dalam unggahannya, mereka juga menyematkan sejumlah tuntutan.

Plt Ketua BEM Kema Unpad, Rhido Anwari Aripin, menyatakan aksi ini juga digelar serentak di sejumlah daerah lain dan disertai dengan 14 poin tuntutan.

“Aliansi Amarah Rakyat Jabar menyatakan sikap dengan tegas dan menuntut pemerintah untuk dapat menyadari dan membenahi permasalahan yang ada melalui beberapa poin tuntutan,” tegas Rhido.

Berikut adalah 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa:

1. Naikkan anggaran pendidikan, batalkan seluruh pemangkasan, cabut instruksi presiden nomor 1 tahun 2025, kembalikan anggaran pendidikan ke pagu awal, Naikkan anggaran pendidikan terutama dana operasional PTN-BH, PTS, dan Beasiswa! Perluas akses pendidikan tinggi kepada anak kelas buruh dan kaum tani yang selama ini dihalangi oleh biaya pendidikan yang tinggi. Hadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas, buka seluas-luasnya ruang demokrasi, dan selesaikan masalah kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.

2. Mengalihkan efisiensi pendidikan ke tunjangan-tunjangan pejabat.

3.Anggarkan tunjangan kinerja pendidikan guru dan dosen. Jamin kesejahteraan guru, dosen dan tenaga kependidikan dengan upah dan tunjangan yang layak.

4. Hentikan pembahasan RUU Sisdiknas, hentikan transformasi PTN BLU menjadi PTN BH, Cabut UU PT Permendikbud Ristek No. 2 tahun 2024 dan semua peraturan turunan yang melanggengkan liberalisasi dan privatisasi pendidikan. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat, berbasis reform agraria dan industrialisasi nasional.

5. Pertimbangkan ulang sektor pendidikan dan kesehatan dari prioritas pendukung menjadi prioritas utama.

6. Menuntut Prabowo untuk mengefisienkan dan merombak total kabinet merah putih secara struktural dan teknis.

7. Menuntut pemerintah untuk mengingat kembali hal-hal yang dijanjikan pada rakyatnya.

8. Tolak ijin usaha pertambahan bagi perguruan tinggi dalm RUU Minerba! Tolak mobilisasi mahasiswa dan dosen sebagai tenaga kerja murah demi industri pro-imperialis dan pro-feodal.

9. Hentikan pelibatan aparat bersenjata dalam ruang sipil! Tolak militerisasi melalui pembangunan KODAM baru dan peningkatan anggaran militer kepolisian yang akan digunakan untuk melancarkan perampasan tanah rakyat dan represifitas.

10. Tolak Dwifungsi ABRI/TNI.

11. Restitusi hak kementerian kesehatan untuk menjamin efisiensi layanan kesehatan, pengembangan SDM layanan kesehatan, infrastruktur layanan kesehatan dan lainnya yang ada dibawah kementerian kesehatan.

12. Efisiensi dana di sektor infrastruktur.

13. Cabut UU Ciptaker dan UU turunannya.

14. Sahkan RUU PPRT dan perkuat landasan hukum perlindungan kekerasan terhadap perempuan.

Kritik efisiensi anggaran

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Iqbal Cheisa Wiguna, menilai efisiensi anggaran pendidikan ini kurang tepat.

Efisiensi anggaran pendidikan justru berdampak pada terancamnya 600 ribu mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus putus kuliah.

Tak cukup disitu saja, pendaftaran KIP Kuliah tahun 2025 yang tengah berjalan ini juga terancam tak dilanjutkan imbas efisiensi anggaran pendidikan.

“Seperti yang kita lihat sudah beredar berita yang cukup mencemaskan yang cukup bisa mencekik teman-teman mahasiswa, yaitu terkait dengan penghematan anggaran pendidikan yang kiranya kurang tepat.”

“Dan ujungnya adalah terancamnya 600 ribu lebih mahasiswa yang ada di Indonesia, penerima KIP K terancam putus kuliah.”

“Lalu ditambah lagi pendaftaran KIP K yang sudah dimulai pada tahun 2025 itu terancam untuk tidak dilanjutkan,” kata Iqbal dalam wawancara Program ‘Sapa Indonesia Malam’ Kompas TV, Senin (17/2/2025).

Atas dasar itulah yang membuat mahasiswa marah dan sedih akan nasib teman-teman mereka yang terancam putus kuliah.

“Hal tersebut yang membuat kami mahasiswa marah, yang membuat kami sedih karena teman-teman kami terancam putus kuliah,” imbuhnya.

17/02/2025 22:15
Lupa Matikan Kompor, Rumah Pasutri Lansia di Madiun Ludes Terbakar Surabaya 17 Februari 2025

Lupa Matikan Kompor, Rumah Pasutri Lansia di Madiun Ludes Terbakar
Tim Redaksi
MADIUN, KOMPAS.com
– Sebuah rumah milik
pasangan lansia
Siman (75) dan Sutari (76), warga Jalan Gajahmada, Kecamatan Manguharjo, Kota
Madiun
, Jawa Timur, ludes terbakar, Senin (17/2/2025).
Sutari mengaku api yang membakar rumahnya berasal dari kompor yang lupa dimatikan suaminya setelah menggoreng ikan lele.
“Suami saya lupa mematikan kompor usai menggoreng ikan lele. Kemudian api naik ke wajan penggorengan hingga akhirnya melalap dapur rumah,” kata Sutari.
Saat kejadian, kata Sutari, dirinya sementara berbaring di dalam kamar, akibat penyakit stroke yang menyerangnya.

Beruntung saat kejadian, warga setempat sigap langsung menggendong dan membawanya keluar dari rumah. “Saya tidak apa-apa. Tetapi saya masih merasa gemetar,” tutur Sutari.
Sementara itu, Sub Koordinator Inspeksi Sarpras Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kota Madiun, Heru Prasetyo menyatakan, untuk memadamkan api diterjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran.
Tak sampai setengah jam, api berhasil dipadamkan sehingga tidak merambat ke rumah-rumah lain.
“Tadi sekitar 20 menit api berhasil dipadamkan. Kami turun ke lokasi setelah mendapatkan laporan dari masyarakat,” kata Heru.
Heru mengatakan dua penghuni rumah yang sudah lansia berhasil diselamatkan. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut.
Terhadap kejadian itu, Heru mengimbau warga untuk waspada saat menggunakan kompor dan listrik. Pasalnya, dalam beberapa kasus terakhir, kelalaian yang sama menjadi pemicu kebakaran.
Setelah dipadamkan, tampak Tim Inafis Satreskrim Polres Madiun Kota bersama anggota Polsek Manguharjo turun ke lokasi kebakaran.
Kedua tim hendak memastikan penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah Sutari dan suami.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 22:15
Indonesia Gelap? Pakar Politik UB Ungkap Makna dan Dampaknya bagi Pemerintah

Malang (beritajatim.com) – Aksi Indonesia Gelap kembali menjadi sorotan setelah menjadi bentuk protes simbolik masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan publik. Menurut Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA., dosen Universitas Brawijaya (UB) Malang, aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik.

Gerakan Indonesia Gelap dilakukan dengan cara mencolok namun tetap damai, seperti mematikan lampu, mengenakan pakaian hitam, atau menghentikan konsumsi media tertentu. Andhyka, yang merupakan Assistant Professor di Departemen Administrasi Publik UB, menjelaskan bahwa aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, tetapi bagian dari demokrasi yang sehat.

Aksi ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dalam beberapa kasus, aksi ini dilakukan ketika pemerintah dinilai membatasi kebebasan berpendapat atau mengeluarkan kebijakan tanpa konsultasi publik yang memadai.

“Misalnya, jika suatu kebijakan berpotensi mengurangi kebebasan pers atau akses informasi, masyarakat akan menunjukkan penolakan mereka melalui aksi ini,” jelas Andhyka, lulusan S1 UB dan S2 UGM.

Aksi ini memiliki makna mendalam yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Andhyka menyebut Indonesia Gelap punya sejumlah makna simbolik.

“Pertama, kegelapan sebagai simbol ketidakadilan. Mematikan lampu atau berhenti mengonsumsi media tertentu bisa diartikan sebagai protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak transparan,” ujarnya pada beritajatim.com, (17/2/2025).

Kedua, kesadaran kolektif dan solidaritas. Ketika banyak orang bergabung, aksi ini menjadi simbol bahwa ada keresahan bersama di masyarakat. Ketiga, tekanan sosial dan politik karena aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masyarakat sedang mengawasi kebijakan yang diambil.

Jika aksi ini dilakukan secara luas dan mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat, dampaknya bisa signifikan. Menurut Andhyka salah satunya berdampak pada pemerintah yang melihat bahwa kebijakan yang diambil mendapat penolakan.

“Jika tekanan cukup kuat, ada kemungkinan kebijakan tersebut dikaji ulang atau bahkan direvisi. Aksi ini juga meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, dosen UB ini menyebut aksi ini juga berdampak terhadap media dan dunia Internasional. Jika mendapat perhatian luas, aksi ini bisa menjadi sorotan global terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.

Aksi Indonesia Gelap bukan sekadar protes biasa, tetapi bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurut Andhyka, selama dilakukan secara damai dan terorganisir, aksi ini bisa menjadi alat efektif untuk menekan pemerintah agar lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi rakyat

“Masyarakat memiliki suara yang berharga dalam menentukan arah kebijakan negara. Aksi ini adalah salah satu bentuk partisipasi publik yang harus dihargai dalam sistem demokrasi,” tutup Andhyka Muttaqin.

Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, aksi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan negara harus tetap berpihak pada kepentingan publik dan transparansi pemerintahan. (dan/ian)

17/02/2025 22:13
“Baliss” tingkatkan teknologi pengolahan air minum kemasan

Badung (ANTARA) – Wakil Bupati Badung Bali meresmikan teaching factory –model pembelajaran membawa suasana industri ke bangku pendidikan– “Baliss” yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan teknologi pengolahan air minum kemasan.

“Kami mengapresiasi keberhasilan penyelesaian proyek teaching factory Baliss yang akhirnya dapat terwujud setelah direncanakan sejak tujuh tahun lalu,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Senin.

Teaching factory Baliss tersebut merupakan hasil kerja sama strategis antara PT. ITS Teknosains yang merupakan perusahaan milik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya dengan PT. Badung Hebat Jaya, yaitu anak perusahaan Perumda Air Minum Tirta Mangutama Badung.

Fasilitas itu dirancang sebagai pusat pembelajaran berbasis industri yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan sektor industri dalam pengembangan teknologi pengolahan air minum dalam kemasan.

Wabup Suiasa mengatakan fasilitas itu menunjukkan berapa pentingnya prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan dengan pemerintah yang tidak hanya berperan sebagai birokrat, tetapi juga harus memiliki wawasan kewirausahaan yang berkolaborasi dengan sektor swasta.

“Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari kerja sama yang solid antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Pemerintahan tidak hanya berorientasi pada regulasi tetapi juga mampu menjalin sinergi dengan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Rektor ITS Bambang Pramujati menambahkan bahwa pendirian Baliss tersebut merupakan langkah maju dalam penguatan ekosistem pendidikan berbasis industri.

Teaching factory itu nantinya akan menjadi pusat inovasi dalam pengolahan air minum, dengan menerapkan teknologi terbaru dalam pemurnian air.

“Fasilitas ini akan menjadi wadah bagi mahasiswa, tidak hanya dari ITS tetapi juga dari berbagai perguruan tinggi lainnya, khususnya di Badung, untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam proses produksi air minum dalam kemasan,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan ITS juga telah mengembangkan teknologi membran generasi baru untuk proses filtrasi air. Dengan adanya teaching factory tersebut membuka kesempatan untuk terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas air kemasan.

Fasilitas itu juga diharapkan akan dapat membuka peluang bagi mahasiswa dan tenaga ahli dalam mengembangkan keilmuan mereka di bidang teknologi pengolahan air, sekaligus meningkatkan kontribusi akademisi dalam mendorong inovasi industri.

“Ini juga sekaligus guna memberikan pengalaman belajar yang aplikatif bagi mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, baik teknik maupun non-teknik,” jelasnya.

Pewarta: Rolandus Nampu/Naufal Fikri Yusuf
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

17/02/2025 22:11
Program MBG di Kabupaten Pasuruan Tanpa Susu, Siswa Tetap Senang Surabaya 17 Februari 2025

Program MBG di Kabupaten Pasuruan Tanpa Susu, Siswa Tetap Senang
Tim Redaksi
PASURUAN, KOMPAS.com
–
Program makan bergizi
gratis (MBG) perdana diluncurkan di
Kabupaten Pasuruan
. Sebanyak 3.022 siswa menikmati program MBG yang tersebar di delapan lembaga pendidikan, Senin (17/02/2025).
Dari menu makanan yang disajikan, tidak ada susu. Namun, sejumlah murid tetap mengaku senang dengan adanya makanan gratis tersebut.
Pemberian MBG tersebut dilaksanakan oleh SPPG Yayasan Anak Sekolah Indonesia Makmur dan petugas dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pelaksanaan MBG perdana tersebut dimulai di SMP Negeri 2 Pandaan. Di sekolah ini tercatat 1.170 siswa yang menikmati makanan dari program andalan
Presiden Prabowo
Subianto tersebut.
Makanan dalam kemasan berbahan plastik berisi nasi,
chicken crispy,
olahan sayur, telur orak-arik, dan dua potong kecil buah semangka.
Ya,
tidak ada susu atau minuman lainnya.
Adinda Altara, siswa kelas XIII, mengaku senang dengan adanya program MBG karena tidak perlu repot membawa bekal makanan dari rumah meski tidak ada susu.
“Ini pertama kali ada makanan gratis program pemerintah. Saya menikmati menunya,” ujar dia singkat.
Ricardo Faris, siswa lainnya, juga mengaku senang dengan adanya program yang digagas oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, karena tidak perlu membeli jajan tambahan di luar sekolah.
“Ya
, saya senang. Karena ada ayam, telur, buah semangka, dan sayurnya,” kata dia.
Sementara itu, Kasdim 0819 Pasuruan Mayor Inf. Teguh menjelaskan, semua makanan yang dibagikan dalam program MBG tersebut sudah dipantau oleh tim BGN, termasuk tidak adanya susu dalam menu makanan.
Semua kebutuhan protein dan kalori dalam setiap makanan sudah dipertimbangkan oleh ahli gizi.
“Semua makanan sudah dipantau langsung oleh tim. Ini kan masih perdana, kemungkinan dilihat hari berikutnya. Memang tidak setiap hari ada susu,” kata dia singkat.
Selain di SMP Negeri 2 Pandaan, pembagian makanan bergizi gratis juga disalurkan di Kelompok Belajar (KB) TK PKK 3 Dusun Sukun, TK Al Ikhlas Kalmpok, TK Yaa Bunayya Perum Navila, SD Ma’arif Jatiroso, SD Negeri 3 Dusun Tengger, SMA Negeri 1 Pandaan, serta Ponpes Putri Fadilatul Qur’an.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 22:09
Hasil Sidak DPRD Bojonegoro Soal Proyek Tembok Penahan Tanah Sungai Ambrol, Singgung Pemeliharaan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO – Komisi D DPRD Bojonegoro melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi proyek pembangunan tembok pelindung tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Lebak Sari Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (17/2/2025).

Sidak yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi D, Sukur Prianto bersama rombongan dewan meninjau lokasi ambrolnya tembok penahan tanah sungai bengawan solo di Desa Lebaksari dan Desa Tanggungan.

Rombongan wakil rakyat tersebut bertemu dengan kontraktor, konsultan perencana, pengawas proyek, serta perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Bojonegoro.

Sukur Prianto mengungkap bahwa hasil sidak ditemukan kualitas pembangunan proyek ini jauh dari yang diharapkan.

Meskipun belum meneliti secara rinci Rencana Anggaran Biaya (RAB), kata Sukur, terlihat hasil pengerjaan proyek tersebut mengecewakan dan harus segera dilakukan perbaikan.

“Kami minta pihak kontraktor harus berkomitmen melakukan perbaiki keadaan itu (kerusakan) sebaik mungkin, karena (proyek) itu masih dalam masa pemeliharaan,” Kata Sukur.

Selain itu, Sukur juga meminta pihak PT Indopenta Bumi Permai sebagai kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya teknis agar kerusakan tidak semakin meluas. Mengingat saat ini kondisi sungai bengawan solo sewaktu-waktu dapat meluap akibat curah hujan yang masih tinggi.

“Kamudian, kami juga meminta kontraktor pelaksana untuk melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya kerusakan tambahan yang semakin meluas, ” Sambungnya.

Di lain sisi, para perencanaan pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut, lanjut Ketua DPC Demokrat Bojonegoro itu, ada informasi bahwa proyek ini dibangun tanpa rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWS-BS), yang seharusnya menjadi bagian dari prosedur pembangunan.

“Kami meminta PUSDA Bojonegoro segera berkoordinasi dengan BBWS-BS untuk menyelesaikan persoalan ini,” tutupnya.

Diketahui, proyek pembangunan pelindung tebing Sungai Bengawan Solo ini dilaporkan ambrol sepanjang ratusan meter, dengan rincian 200 meter di Desa Tanggungan dan 70 meter di Desa Lebaksari Kecamatan Baureno.

Dari pantauan dilokasi, banyak tiang pancang yang sudah terangkat dari tanah serat tembok penahan tanah ambles menjorok ke sungai imbas tergerus derasnya aliran sungai bengawan solo yang beberapa waktu lalu meluap.

Terlihat sejumlah alat berat berikut para pekerja nampak tengah sibuk melakukan perbaikan pada tembok yang ambles.

Sementara itu, diketahui pagu anggaran yang digunakan untuk proyek pembangunan tembok penahan tanah di Sungai Bengawan Solo itu senilai Rp40 milyar yang bersumber dari APBD Bojonegoro. Lelang proyek dimenangkan oleh PT Indopenta Bumi Permai dengan nilai Rp38,6 milyar.

17/02/2025 22:07
Resah dengan Lahan Bekas Tambang Pasir yang Mangkrak, Warga Magetan Wadul Dewan Tuntut Reklamasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN – Beberapa perwakilan masyarakat Desa Sobontoro, dan Desa Sumursongo, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Magetan, Senin (17/2/2025).

Mereka mengeluhkan keberadaan lahan bekas tambang pasir, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi D, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Suratno, pemilik tambang, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Perwakilan warga yang didampingi Forum Rumah Kita, resah lantaran tambang pasir di dua desa tersebut, sudah lama berhenti beroperasi alias mangkrak.

Warga Desa Sumursongo, Harun Al Rasyid, meminta segera dilakukan reklamasi.

Menurutnya, kondisi lahan bekas tambang mengakibatkan terjadinya banyak gundukan dan tidak layak dipakai.

“Sudah tidak bisa ditanami. Kami bersikukuh minta direklamasi. Tambang pasir beroperasi sejak 2015, tapi tidak ada aktivitas sejak 3 tahun lalu,” ujar Harun.

Menurutnya, luas lahan bekas tambang di Desa Sobontoro mencapai 11,7 hektare.

Sementara di Desa Sumursongo, luas lahan sekitar 6 hektare.

“Kami tetap minta reklamasi. Biar lahan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Nusron.

Warga Desa Sobontoro tersebut, mengaku belum puas setelah mengikuti rapat dengar pendapat.

“Belum puas sama sekali. Tidak ada kepastian kapan direklamasi saja intinya begitu. Penambang sudah hilang tidak ada tanggung jawab,” ucap Nusron.

Di tempat yang sama, Ketua Forum Rumah Kita, Rudi Setiawan menambahkan, pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik, terkait tambang yang ada di Sobontoro dan Sumursongo.

“Di atas kertas ada kesepakatan bahwa penambang mau bertanggung jawab untuk mereklamasi. Pihak DPRD mau memfasilitasi untuk nanti pengukuran dan penerbitan sertifikat. Insyaallah arahnya ke situ,” imbuhnya.

Artinya, lanjut Rudi, semua pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi.

Di satu sisi, pihaknya juga menginginkan ada informasi lebih lanjut dari DPRD Magetan, perihal tindak lanjut pasca rapat dengar pendapat, agar ke depan tidak ada masalah serupa.

“Kami akan minta waktu lagi, bagaimana sumber daya alam di Kabupaten Magetan itu terkelola dengan baik. Mulai pajak, kontribusi, termasuk konflik pasca tambang, infrastruktur terdampak,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia, Supriyanto, mengungkapkan, sejatinya ada tiga penambang yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Akan tetapi hanya satu perwakilan penambang yang hadir dalam hearing ini.

“Satu penambang siap mereklamasi. Makanya ini nanti akan kami lakukan pertemuan kembali untuk membicarakan teknis kapan dimulainya,” ungkapnya.

Supriyanto berjanji, pihaknya bakal memperbaiki lokasi bekas tambang, sembari menunggu respons dari penambang lain, yang tidak hadir dalam hearing karena berada di luar kota.

“Nanti kami temui atau kami undang. Kalau tidak ada tindak lanjut baru ke ESDM untuk minta surat tugas reklamasi,” pungkasnya.

Ketua DPRD Magetan, Suratno, memandatkan secara penuh penyelesaian masalah, kepada APRI. Serta memfasilitasi bersama mengenai pengawasan tambang.

“Sebetulnya perizinan itu ke provinsi, harus mengajukan surat dulu kepada Pj Bupati. Namun demikian ini langkah awal, peran aktif semua elemen untuk membawa Magetan kembali sejuk,” kata Suratno.

Politisi PKB tersebut mengaku sudah meneruskan keluhan ini ke Pj Bupati Magetan. Termasuk keberadaan tanah pasca reklamasi, ada keterkaitan dengan pajak.

“Kami mohon beliau untuk difasilitasi setelah adanya reklamasi pemetaan tanah, patok biar nanti bayar pajaknya jelas juga. Selepas reklamasi bisa dimanfaatkan,” tandas Suratno.

17/02/2025 22:01
Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara Surabaya 17 Februari 2025

Yudha Adji Kusuma, Wakil Bupati Lumajang yang Dikenal Tak Banyak Bicara
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
–
Yudha Adji Kusuma
resmi ditetapkan sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang periode 2025-2030.
Penetapan Yudha sebagai Wakil Bupati terpilih Lumajang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lumajang, Kamis (9/1/2025) lalu.
Yudha bersama pasangannya,
Indah Amperawati
, meraih 51,1 persen atau 320.942 suara, mengungguli lawannya, pasangan Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika, yang hanya meraup 48,9 persen atau 306.738 suara.
Yudha Adji Kusuma lahir pada 28 Agustus 1990. Ia merupakan seorang sarjana ilmu hukum di Universitas Islam Balitar dan lulus pada tahun 2013.
Begitu lulus, Yudha fokus mengelola dan mengembangkan bisnis perkebunan kelapa sawit di luar Pulau Jawa.
Ia juga memiliki usaha perkebunan tebu di tanah kelahirannya, yakni Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
Karir politik Yudha dimulai pada tahun 2019. Mengikuti jejak ayahnya, Agus Wicaksono, Yudha mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDI-P.
Pada pencalonan pertamanya, Yudha langsung terpilih dan duduk sebagai anggota DPRD Lumajang periode 2019-2024.
Bahkan, Yudha yang merupakan pendatang baru meraup suara terbanyak kala itu.
Sehingga, partai berlogo kepala banteng ini memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin fraksi PDI-P di parlemen.
Pada Pileg 2024, Yudha sebenarnya terpilih kembali sebagai anggota dewan. Bahkan, ia sempat dilantik pada 21 Agustus 2024.
Namun, pria yang akrab disapa Mas Yudha ini memilih mundur dari anggota DPRD Lumajang dan maju sebagai calon wakil bupati mendampingi Indah Amperawati.
Keputusan politik Yudha itu terbilang tepat. Di usianya yang baru 34 tahun, ia sudah jadi orang nomor dua di Kabupaten Lumajang.
Berbeda dengan politisi pada umumnya yang banyak bicara dan mengumbar janji, Yudha lebih dikenal sebagai sosok yang pendiam.
Yudha mengatakan, sejak kecil ia banyak diajarkan untuk banyak berbuat sesuatu dibanding banyak bicara oleh sang ayah.
“Masyarakat Lumajang tercinta, mohon maaf saya tidak bisa beretorika, karena saya diajarkan banyak bekerja. Saya tidak pernah berjanji, tapi saya harus menepati apa yang saya ucapkan,” kata Yudha, Senin (17/2/2025).
Karakter pendiam yang dimiliki Yudha malah membuat Indah Amperawati kepincut dan menggandengnya sebagai wakil bupati.
Bahkan, Indah sudah memberikan tugas khusus kepada Yudha setelah dilantik untuk lebih banyak turun ke lapangan mengawasi kerja-kerja pemerintahan yang tidak maksimal.
Program unggulan Yudha bersama pasangannya, Indah Amperawati, adalah memberikan dana dusun sebesar Rp 100 juta- Rp300 juta setahun.
Harapannya, pembangunan Lumajang bisa dimulai dari lingkup terkecil, yakni dusun. Sehingga, perlu sokongan dana yang kuat agar dusun di Lumajang bisa mengembangkan pembangunan dan kegiatan yang bermanfaat untuk warga.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

17/02/2025 21:58