provinsi: JAWA TIMUR

  • Modus Perbaiki Ponsel, Pria di Gresik Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur

    Modus Perbaiki Ponsel, Pria di Gresik Diduga Lecehkan Anak di Bawah Umur

    Gresik (beritajatim.com) – Terduga pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial MI (25) asal Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Gresik, telah diamankan oleh pihak kepolisian. Ia hanya bisa pasrah saat dibawa ke Polres Gresik untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

    Kasus ini terungkap setelah orang tua korban mendapatkan informasi bahwa anaknya menjadi korban persetubuhan. Kanit Polsek Tambak, Aiptu Imam Subari, menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada awal Desember 2024.

    “Setelah mengetahui anaknya menjadi korban, orang tuanya menanyakan kepada korban dan mengiyakan apa yang dilakukan oleh terduga pelaku,” ujar Imam, Selasa (18/2/2025).

    Modus yang digunakan MI adalah berpura-pura membantu korban memperbaiki ponselnya yang dibajak. Dengan dalih tersebut, MI mengajak korban untuk bertemu di sebuah tempat di Kecamatan Tambak sebelum akhirnya membawanya ke rumah kosong miliknya.

    Dengan masing-masing mengendarai sepeda motor, keduanya bertemu di lokasi yang telah disepakati. Setibanya di rumah tersebut, MI mengunci pintu dan mendengarkan cerita korban tentang ponselnya yang dibajak.

    Saat itu, terduga pelaku memanfaatkan situasi dengan meminta korban melakukan hubungan layaknya suami istri. “Korban sempat menolak, tapi terduga mengancam korban. Hingga akhirnya pasrah atas tindakan yang dilakukan oleh MI,” ungkap Imam.

    Hasil pemeriksaan mengungkap bahwa aksi tersebut dilakukan sebanyak dua kali terhadap korban.
    “Terduga kami amankan di Polsek Tambak usai menjalani pemeriksaan. Kemudian dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan tindak lanjut,” imbuh Imam.

    Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Polisi mengimbau orang tua agar lebih mengawasi pergaulan dan aktivitas anak guna mencegah hal serupa terjadi di kemudian hari. [dny/suf]

  • Bandit Curanmor 40 TKP Surabaya Nikah di Polsek Rungkut

    Bandit Curanmor 40 TKP Surabaya Nikah di Polsek Rungkut

    Surabaya (beritajatim.com) – Seorang bandit  yang saat ini sedang menjalani masa hukuman di Polsek Rungkut karena melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di 40 titik lokasi Surabaya difasilitasi menikah.

    Kapolsek Rungkut, AKP Agus Santoso mengatakan tersangka curanmor yang menikah itu adalah Galih (23) warga Rungkut Lor Surabaya. Pihaknya memfasilitasi pernikahan Galih sebagai bentuk pengakuan hak warga negara. Pernikahan itu berlangsung di Mushola Polsek Rungkut tepat pada hari Valentine 14 Februari 2025.

    “Sebagai warga negara, kita tetap fasilitasi haknya, termasuk untuk menikah. Ini juga bagian dari kemanusiaan. Alhamdulillah, di Mapolsek ada mushola yang bisa digunakan untuk prosesi pernikahan tersebut,” tutur AKP Agus Santoso, Selasa (18/2/2025).

    Pernikahan antar kedua mempelai  dilangsungkan secara sederhana. Hanya dihadiri oleh keluarga kedua mempelai dan sejumlah anggota polisi termasuk Kapolsek Rungkut. Meskipun berlangsung dalam keterbatasan, Agus menceritakan bahwa pernikahan antar kedua mempelai berjalan khidmat dan sakral.

    “Keluarga sudah sepakat, dan mereka mengajukan permohonan agar pernikahan bisa dilakukan. Kami dari kepolisian memfasilitasi sesuai dengan prosedur yang ada,” lanjut Agus.

    Agus menegaskan bahwa pihak kepolisian tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Hak-hak dasar para tahanan, termasuk hak untuk menikah, tetap dihormati selama sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kasus yang menjerat Galih tetap diproses secara hukum. Namun, di tengah proses tersebut, kepolisian tetap memberikan ruang bagi tahanan untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk dalam hal pernikahan.

    “Ini juga bentuk perhatian kami terhadap aspek sosial. Hukum tetap berjalan, tetapi sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan,” pungkasnya. [ang/suf]

  • Pejabat Eselon 2 Ponorogo Kena Sanksi Nonjob Diduga Akibat Ketidaknetralan di Pilkada 2024

    Pejabat Eselon 2 Ponorogo Kena Sanksi Nonjob Diduga Akibat Ketidaknetralan di Pilkada 2024

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penyebab pejabat eselon II Ponorogo yang terkena sanksi nonjob, diduga kuat tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Sehingga yang bersangkutan terancam kehilangan jabatannya setelah menerima Surat Keputusan (SK) Bupati terkait sanksi tersebut pada Jumat (15/2/2025).

    Keputusan Bupati Ponorogo itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). “SK Bupati terkait sanksi itu diterima ASN tersebut pada hari Jumat (15/2) lalu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Herry Sutrisno, Selasa (18/2/2025).

    Herry menjelaskan bahwa hukuman disiplin ini diberikan setelah serangkaian peringatan lisan dan pemeriksaan dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dia menerangkan dalam PP Nomor 94 tahun 2021, Pasal 3 huruf F disebutkan bahwa ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, serta tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Herry juga menjelaskan bahwa ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon).

    “Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf N, yang juga melarang ASN melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan politik,” katanya.

    Kasus ini mencuat setelah BKPSDM dan Inspektorat Ponorogo, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), menerima berbagai laporan serta aduan dari masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi kuat bahwa pejabat tersebut melanggar aturan disiplin ASN terkait netralitas.

    “Sebagai pejabat, tentu ada pengaruh dalam lingkungan kerjanya. Dari hasil pemeriksaan, unsur pelanggaran terhadap aturan disiplin ASN terpenuhi,” pungkas Herry.

    Untuk diketahui sebelumnya, seorang pejabat Eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadin), di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam dinonjobkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono. Namun, Agus belum menyebut secara gamblang, siapa pejabat eselon II yang diberi sanksi nonjob tersebut.

    “Jadi ya Pak Bupati sudah mengambil kebijakan seperti itu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sekda Agus Pramono.

    Agus menyebut bahwa pejabat yang bersangkutan ini, masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Bupati. Kurun waktu sanggahan atau keberatan itu, selama 14 hari kerja setelah SK Bupati terkait sanksi itu diberikan kepada yang bersangkutan. Jika keberatan tersebut ditolak oleh Bupati, maka Agus menyatakan bahwa sanksi yang diberikan berlaku.

    “Yang bersangkutan kami berikan batas waktu 14 hari, untuk melakukan sanggahan kepada Bupati. Nanti, dilihat seperti apa. Kalau ditolak sanggahannya, ya otomatis disanksi,” katanya. [end/suf]

  • Kenali Perubahan pada Payudara Tanda Kanker, Bisa Diobati Jika Segera Ditangani

    Kenali Perubahan pada Payudara Tanda Kanker, Bisa Diobati Jika Segera Ditangani

    Jakarta

    Kanker payudara masih menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak wanita di Indonesia. Data Globocan tahun 2020, jumlah kasus baru kanker payudara mencapai 68.858 kasus dari total 396.914 kasus baru kanker di Indonesia.

    Kondisi ini juga dialami seorang wanita di Surabaya yang didiagnosis kanker payudara di usia 26 tahun. Kala itu, dia mengeluhkan benjolan di payudara kiri yang semakin membesar.

    “Benjolan di payudara kiri ini teksturnya padat dan tidak bergerak, kadang terasa nyeri, kadang tidak. Ketahuan saat aku memutuskan untuk check up ke dokter bedah langganan keluarga-nya di Singapore,” tutur Claudia, dalam unggahan di akun pribadinya, dikutip detikcom atas izin yang bersangkutan, Senin (17/2/2025).

    Kanker yang diidap Claudia tidak disangka sudah menyebar ke bagian tubuh lain seperti kelenjar getah bening, paru-paru, hingga bagian tulang, sehingga dinyatakan termasuk stadium 4. Claudia langsung dirujuk ke dokter spesialis onkologi yang umumnya menangani kanker dan langsung menjalani kemoterapi.

    Dalam buku Kenali dan Hadapi Kanker Payudara: Panduan Lengkap untuk Pasien Kanker Payudara, spesialis onkologi dr Walta Gautama, SpB(K) Onk mengatakan keterlambatan diagnosis kanker sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan pengobatan. Dia juga menuliskan beberapa perubahan pada payudara yang patut dicurigai kanker.

    Berikut perubahan pada payudara yang dicurigai kanker

    1. Benjolan pada Payudara

    Adanya benjolan merupakan gejala paling sering ditemukan pada pasien kanker payudara. Benjolannya keras dengan permukaan yang tidak rata dan tidak bergerak.

    “Seringkali benjolan tidak disertai nyeri,” beber dr Walta.

    2. Perubahan pada Kulit Payudara

    Kulit di sekitar payudara berwarna kemerahan dan kadang terdapat cekungan seperti lesung pipit di kulit payudara. Pada kondisi lanjut, cekungan pada kulit payudara semakin meluas dan banyak sehngga kulit payudara tampak seperti kulit jeruk purut.

    3. Perubahan pada Puting Payudara

    Luka pada puting susu payudara yang tidak sembuh dalam 6 bulan, apalagi jika disertai dengan perubahan kulit payudara bisa menjadi tanda kanker. Gejalanya juga keluarnya cairan dari puting berwarna merah atau kecoklatan.

    “Cairan ini bisa keluar sendiri atau baru keluar jika puting ditekan” tulis dr Walta.

    Selain itu puting yang tadinya normal menjadi tertarik ke dalam atau niple inversion. KOndisi ini bisa terjadi jika puting tertarik ke dalam seluruhnya dan tidak dapat ditarik keluar. Kulit puting juga terasa kering dan gaal dan adanya perubahan warna.

    (kna/kna)

  • Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut "Study Tour" Meski Terhambat Biaya
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        18 Februari 2025

    Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut "Study Tour" Meski Terhambat Biaya Megapolitan 18 Februari 2025

    Dilarang Dedi Mulyadi, Siswa SMAN 6 Depok Tetap Ikut “Study Tour” Meski Terhambat Biaya
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Meskipun menghadapi kesulitan dalam melunasi biaya program kunjungan obyek belajar (KOB) sebesar Rp 3,8 juta, siswa SMAN 6 Depok tetap dapat mengikuti
    study tour
    ke Jawa Timur.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, menjelaskan orangtua murid yang memiliki kemampuan finansial akan membantu mereka yang kurang mampu.
    “Ada sebuah budaya baik yang kami pertahankan ketika orangtua murid yang mampu akan membantu yang tidak mampu. Bahasanya subsidi silang dan selalu seperti itu untuk seluruh kegiatan yang terjadi di sini,” ujar Syahri saat ditemui
    Kompas.com,
    Selasa (18/2/2025).
    Bantuan biaya bagi siswa yang terkendala ekonomi berbeda-beda, tergantung pada kemampuan dan ketersediaan dana orangtua masing-masing.
    “Tiap individu akan berbeda-beda. Ada juga yang dibantu 100 persen karena memang dia tidak mampu secara finansial,” tambahnya.
    Syahri menambahkan, tahun ini terdapat sekitar 37 dari 347 siswa dibantu dalam pembiayaan study tour. Pada akhirnya, siswa tersebut tetap ikut berangkat mengikuti program KOB.
    Syahri menegaskan, informasi yang diterima Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengenai keluhan orangtua murid terkait biaya study tour itu tidak akurat.
    Menurut Syahri, orangtua murid justru datang ke sekolah untuk meminta keringanan, dan hal tersebut akan dipertimbangkan.
    “Kalau rumor yang berkembang itu adalah orangtua keberatan dan sebagainya. Kok orang dibantu ya keberatan? (Wali murid) enggak ada yang keberatan,” jelas Syahri.
    Adapun biaya sebesar Rp 3,8 juta tersebut telah ditetapkan sejak November 2024 melalui rapat besar yang melibatkan pihak sekolah, travel, komite sekolah, dan wali murid.
    Orangtua siswa diberikan opsi untuk membayar secara cicilan atau lunas.
    “Untuk yang tidak mampu, di sekolah ini tidak pernah dipaksakan harus membayar, apalagi sampai ada yang bilang ‘
    yang enggak ikut juga harus bayar
    ’, itu berita yang sangat salah ya,” tegasnya.
    Study tour
    SMAN 6 Depok berlangsung dari Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan kunjungan akademik ke empat perguruan tinggi negeri (PTN) serta observasi lingkungan di desa Kungkut, Batu, Malang.
    Di hari terakhir, siswa akan berwisata ke Bali sebelum kembali ke Depok.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi meminta agar kegiatan study tour ke Bali ditiadakan setelah mendengar keluhan dari sejumlah pihak mengenai biaya yang dianggap terlalu tinggi.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh
    study tour-
    nya,” ungkap Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (15/2/2025).
    Ia menjelaskan bahwa biaya study tour ke Bali mencapai sekitar Rp 3,5 juta, dan jika ditambah biaya jajan, total yang harus dikeluarkan orangtua siswa mencapai Rp 5,5 juta.
    Dedi menekankan, makna dari study tour dapat diterapkan di berbagai lokasi di Depok sebagai obyek studi, salah satunya masalah sampah.
    “Itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (r
    educe, reuse, recycle, replace
    ),” terangnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satlantas Polres Mojokerto Kota Bagikan Helm dan Snack dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025

    Satlantas Polres Mojokerto Kota Bagikan Helm dan Snack dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2025, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Mojokerto Kota menggelar aksi simpatik dengan membagikan helm dan snack kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Majapahit, Kota Mojokerto. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

    Selain memberikan imbauan keselamatan, petugas juga membagikan helm gratis kepada pengendara yang telah memenuhi aturan berkendara, seperti memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memiliki kelengkapan berkendara. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pengguna jalan yang tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas.

    Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, melalui Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Mulyani, menegaskan bahwa Operasi Keselamatan Semeru 2025 tidak hanya mengedepankan tindakan represif berupa penegakan hukum, tetapi juga langkah preventif berupa edukasi kepada masyarakat.

    “Yakni melalui pendekatan yang lebih humanis. Kami ingin menanamkan kesadaran kepada masyarakat bahwa keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab bersama. Dengan cara ini, diharapkan pengendara lebih patuh tanpa merasa tertekan oleh operasi kepolisian,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Selain membagikan helm dan snack, petugas juga memberikan sosialisasi langsung dan membagikan brosur yang berisi informasi tentang pentingnya tertib berlalu lintas. Fokus utama edukasi ini mencakup imbauan untuk tidak menggunakan ponsel saat berkendara, menghindari berboncengan lebih dari dua orang, serta tidak menerobos rambu lalu lintas.

    Salah satu pengendara yang menerima helm gratis mengaku senang dengan pendekatan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Mojokerto Kota. “Biasanya operasi itu identik dengan razia dan tilang, tapi kali ini justru memberikan edukasi dengan cara yang menyenangkan. Semoga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih disiplin di jalan,” harapnya.

    Operasi Keselamatan Semeru 2025 ini berlangsung selama 14 hari, mulai 10 hingga 23 Februari 2025. Terdapat 10 sasaran utama dalam operasi ini, di antaranya larangan berboncengan lebih dari satu orang, melawan arus, melebihi batas kecepatan, menerobos lampu merah, serta pengendara di bawah umur.

    Selain itu, pelanggaran seperti pengemudi dalam pengaruh alkohol, tidak memakai helm SNI, penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, penggunaan ponsel saat berkendara, hingga tidak memakai sabuk pengaman juga menjadi fokus utama operasi ini.

    Diharapkan dengan adanya pendekatan edukatif dan humanis dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025, tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan di jalan raya dapat ditekan. [tin/suf]

  • Identitas Korban Mutilasi di Jombang Belum Terungkap, Penyidik Ungkap Ciri-ciri Jenazah – Halaman all

    Identitas Korban Mutilasi di Jombang Belum Terungkap, Penyidik Ungkap Ciri-ciri Jenazah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi masih mengidentifikasi jasad yang ditemukan di dua lokasi berbeda di Jombang, Jawa Timur, pada Rabu (12/2/2025) lalu.

    Diduga, jasad berjenis kelamin laki-laki tersebut menjadi korban pembunuhan disertai mutilasi.

    Pelaku sengaja membuang dua bagian tubuh korban secara terpisah di Kecamatan Megaluh dan Kecamatan Tembelang.

    Direktur RSUD Jombang, dr. Ma’murotus Sa’diyah, menyatakan jasad disimpan di rumah sakit sampai maksimal 30 hari.

    “Jenazah akan tetap di RSUD Jombang maksimal 30 hari sejak masuk ke kamar jenazah,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Setelah 30 hari tak ada keluarga yang melapor, jenazah akan dimakamkan.

    “Jenazah akan dimakamkan di pemakaman khusus dan identifikasi terdata di dalam arsip rumah sakit,” tuturnya.

    Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Margono Suhendra, meminta masyarakat yang merasa kehilangan saudara untuk segera melapor.

    “Untuk identitas dari korban, saat ini masih kami dalami. Untuk masyarakat yang merasa mengenali ciri-ciri korban, silakan melapor ke kami,” ucapnya, Kamis.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga laki-laki berusia antara 15 tahun hingga 25 tahun.

    Tinggi badan korban diperkirakan 160 sentimeter, dengan rambut ikal serta kulit sawo matang.

    “Ciri-ciri lainnya, ada tahi lalat di dada korban sebelah kanan dan pundak sebelah kiri. Kemudian ukuran alas kaki sekitar 36 sampai dengan 37 sentimeter,” tandasnya.

    AKP Margono membenarkan, potongan tubuh yang ditemukan di dua lokasi berbeda merupakan korban mutilasi.

    “Kepala yang ditemukan adalah satu rangkaian, yang mana memang dari kematiannya ini tidak wajar.”

    “Di leher ditemukan bekas senjata tajam yang tidak beraturan. Dianalisa jika dilakukan pelaku tidak hanya sekali, tapi berulang-ulang,” ungkapnya, Kamis (13/2/2025).

    Hasil autopsi menunjukkan adanya pendarahan di kepala yang mengakibatkan korban lemas.

    Jasad tanpa kepala pertama kali ditemukan oleh warga bernama Ahmad Alimin (57) saat hendak memancing ikan.

    Sementara itu, Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyatakan penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi penemuan jasad.

    “Sudah dibawa ke RSUD untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian, termasuk juga untuk identitas.” 

    “Ini masih kumpulkan bukti dan keterangan saksi, termasuk dari pemilik sawah. Kita sudah sebar anggota untuk memastikan apakah ada keluarga yang hilang atau tidak pulang,” tuturnya.

    AKBP Ardi Kurniawan menambahkan, jasad tanpa kepala yang ditemukan tak mengenakan busana.

    “Akan kita dalami agar segera terungkap. Secara umum jasad sudah lebih dari dua hari karena sudah kering, namun belum mengeluarkan bau menyengat,” imbuhnya.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Jasad Tanpa Kepala Masih di RSUD Jombang, Dimakamkan Sampai Batas 30 Hari

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJatim.com/Anggit Puji) (Kompas.com/Moh Syafii)

  • Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        18 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak Surabaya 18 Februari 2025

    Efisiensi Anggaran di Kediri Capai Rp 39 Miliar, 4 Pelayanan Dasar Tak Terdampak
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Kediri
    , Jawa Timur, melakukan
    efisiensi anggaran
    hingga Rp 39 miliar sebagai penyesuaian kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
    Meski demikian, pemkab memastikan ada empat
    pelayanan dasar
    yang tidak akan terdampak signifikan akibat adanya efisiensi itu.
    Keempat pelayanan dasar itu adalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang menjadi prioritas utama pembangunan di wilayah Kediri.
    Bupati Kediri
    Hanindhito Himawan Pramana
    mengatakan, efisiensi itu dilakukan terhadap sejumlah sektor dengan perjalanan dinas sebagai salah satu sektor utamanya.
    “Kurang lebih ada alokasi Rp 39 miliar yang harus diefisiensi termasuk perjalanan dinas, tapi tidak mengurangi alokasi program yang harus dijalankan di periode kedua,” ujar Hanindhito dalam keterangan persnya, Selasa (18/2/2025).
    Bupati dengan sapaan akrab Mas Dhito itu menambahkan, empat sektor dasar tersebut menjadi prioritas di periode kepemimpinan keduanya ini. Sebab, berpengaruh langsung terhadap pembangunan yang ada di wilayahnya.
    Apalagi dengan adanya Bandara Internasional Dhoho yang sudah beroperasi.
    Bahkan bandara kelas internasional itu juga tengah mengembangkan layanan penerbangan Kediri-Jeddah.
    “Saya berharap nanti bandara secara reguler beroperasi, dan itu perlu kolaborasi dengan kepala daerah sekitar dan gubernur terpilih (Jawa Timur), Ibu Khofifah Indar Parawansa,” ujar bupati yang juga anak Pramono Anung ini.
    Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri, Erfin Fatoni, mengatakan, beberapa program dan pembangunan yang telah direncanakan tetap akan berjalan, di antaranya pembangunan pasar dan stadion.
    Pihaknya juga memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan menyentuh gaji pegawai sehingga tidak akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai.
    “Tidak ada efisiensi terkait belanja gaji pegawai, jadi tidak ada PHK bagi pegawai Pemkab Kediri,” kata Erfin, dalam keterangan pers yang sama.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ratusan Calon Jemaah Haji Magetan Mulai Pelunasan Bipih

    Ratusan Calon Jemaah Haji Magetan Mulai Pelunasan Bipih

    Magetan (beritajatim.com) – Ratusan Calon Jemaah Haji (CJH) 2025 dari Magetan telah memasuki tahap pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Proses pelunasan tahap 1 dibuka sejak 14 Februari dan akan berlangsung hingga 14 Maret.

    “Pelunasan bipih tersebut harus dilakukan di Bank Syariah,” ujar Kasi PHU Kankemenag Magetan Ida Dwi Martini,  Senin (17/2/2025)

    Ida menjelaskan bahwa ada 325 CJH yang masuk dalam kuota reguler dan berhak melunasi biaya perjalanan haji. Sementara itu, kuota lansia tahun ini berjumlah 16 orang, dengan 4 di antaranya siap berangkat.

    “Untuk CJH lansia tahun ini tidak ada aturan terbaru, artinya sama dengan reguler yang waktu pelunasannya juga sampai tanggal 14 Maret,” tambahnya.

    Berdasarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M, biaya embarkasi Surabaya ditetapkan sebesar Rp 94.934.259 untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dan Rp 60.955.751 untuk biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH). “Untuk biaya pelunasan yang dilakukan CJH senilai Rp 35.955.751,” pungkasnya. [fiq/suf]

  • Ditemukan, Penambang Kedua yang Tertimbun Longsor di Kaki Gunung Kelud
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        18 Februari 2025

    Ditemukan, Penambang Kedua yang Tertimbun Longsor di Kaki Gunung Kelud Surabaya 18 Februari 2025

    Ditemukan, Penambang Kedua yang Tertimbun Longsor di Kaki Gunung Kelud
    Tim Redaksi
    BLITAR, KOMPAS.com
    – Personel
    Tim SAR
    gabungan akhirnya menemukan
    penambang pasir
    , Nurkholis (45) yang tertimbun material tebing Sungai Kaliputih, Desa Karangrejo, Kecamatan Garum, Kabupaten
    Blitar
    , Selasa (18/2/2025).
    Sebelumnya, pada Senin siang kemarin, penambang pasir bernama Rohman (31) telah lebih dulu ditemukan dalam keadaan meninggal di lokasi longsoran tebing yang merupakan aliran lahar Gunung Kelud itu.
    Koordinator Unit Siaga Tim SAR Malang Raya, Yoni Fariza, mengatakan korban atas nama Nurkholis ditemukan sekitar pukul 13.00 WIB dalam keadaan meninggal.
    “Korban berada di posisi sekitar dua meter dari posisi ditemukannya korban pertama,” ujar Yoni kepada
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Selasa sore.
    Yoni mengatakan, proses evakuasi jasad Nurkholis berjalan lancar, meskipun berlangsung di bawah risiko terjadinya longsoran susulan.
    Sementara itu, Kasi Humas Polres Blitar Ipda Putut Siswahyudi mengatakan, jasad Nurkholis telah diantarkan ke rumah keluarga di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar.
    Diberitakan sebelumnya, tebing setinggi sekitar 50 meter di salah satu sisi Sungai Kaliputih ambrol pada Minggu pagi, 16 Februari 2025.
    Rohman dan Nurkholis yang sedang bekerja menambang pasir di posisi yang berjarak beberapa puluh meter dari dinding tebing tertimbun material tebing yang ambrol tersebut.
    Tebing dengan ketinggian puluhan meter di sisi kanan dan kiri Sungai Kaliputih itu terbentuk oleh adanya penambangan masif pasir dan batu selama puluhan tahun di area tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.