provinsi: JAWA TIMUR

  • DAFTAR 18 Pemain yang Dipanggil Satoru Mochizuki ke Timnas Putri Indonesia,1 Nama Kejutan Tak Diajak

    DAFTAR 18 Pemain yang Dipanggil Satoru Mochizuki ke Timnas Putri Indonesia,1 Nama Kejutan Tak Diajak

    TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, resmi mengumumkan 18 nama pemain yang akan dibawa untuk pertandingan FIFA matchday mendatang.

    Skuad Garuda Pertiwi kali ini akan menghadapi Timnas Putri Arab Saudi, di Jeddah, Kamis (20/2/2025).

    Timnas putri Indonesia berisikan perpaduan pemain muda berbakat dan pemain senior berpengalaman.

    Garuda Pertiwi juga diperkuat oleh dua pemain diaspora, Estella Loupattij yang bermain di Essevee Women FC M, Belgia, dan Sydney Sari Hopper dari Tulsa FC E, Amerika Serikat.

    Terdapat kejutan, sosok pemain putri andalan Indonesia yakni Zahra Muzdalifah tak dimasukkan ke dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Putri Indonesia.

    Sebelum bertolak ke Jeddah, tim ini sudah melakoni pemusatan latihan (TC) di Surabaya selama beberapa pekan terakhir.

    Setelah menghadapi Arab Saudi, Claudia Scheunemann Cs, dijadwalkan berangkat ke Jepang untuk mengikuti turnamen antar-universitas.

    Ajang ini masih dalam rangkaian program pengembangan Timnas Putri Indonesia.

    Kinerja Ole Romeny yang bakal dinaturalisasi PSSI buat Timnas Indonesia sedang disorot karena belum mampu mencetak gol di Ingggris. Sudah 3 pertandingan dimainkan di Oxford United tapi belum cetak gol.

    Berikut daftar 18 Pemain Timnas Putri Indonesia untuk hadapi Arab Saudi:

    Penjaga Gawang:

    Laita Roati Masykuroh (Arema Women FC)

    Indri Yuliyanti (Adhyaksa FC)

    Bek:

    Feni Binsbarek (Toli FC)

    Vivi Oktavia Riski (Roket FC)

    Safira Ika Putri (Asprov Jakarta)

    Remini Chere E. (Toli FC)

    Gea Yumanda (Raga Negeri FC)

    Gelandang:

    Viny Silfianus Sunaryo (Raga Negeri FC)

    Helsya Maeisyaroh (Asprov Jawa Barat)

    Nasywa Zetira Rambe (Putri Jaya)

    Claudia Scheunemann (Hamburg SV I)

    Sydney Sari Hopper (Tulsa FC E)

    Rosdilah Nurrohmah (Raga Negeri FC)

    Estella Loupattij (Essevee Women FC M)

    Penyerang:

    Marsela Yuliana Awi (Toli FC)

    Reva Octaviani (Raga Negeri FC)

    Sheva Imut Furyzcha (Raga Negeri FC)

    Ajeng Sri Handayani (Persib)

    (TribunJakarta/Tribunnews, Alfarizy)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Surabaya (beritajatim.com) – Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo diadili di ruang Garuda 1 PN Surabaya secara online. Keduanya diadili lantaran terlibat keributan di cafe saat nongkrong dan melakukan pemukulan menggunakan cangkir.

    Dalam agenda Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rene Anggara, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jumat 11 Oktober 2024 jam 23.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo bersama tiga temannya yakni saksi Dimas Abror Asidis, Muhamad Resueb dan Febri Hardianto, berada di Kafe KING,Jalan Klakahrejo 92, Kec. Benowo, Surabaya.

    Jam 03.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dan men-starter motornya, didatangi salah satu teman dan mengatakan ada orang yang akan ribut. Terdakwa menjawab “mana orangnya yang akan ribut?” Terdakwa melihat Saksi Dimam Abror sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Achmad Saifudin.

    Tanpa berpikir panjang Terdakwa menghampiri lalu memukul Saksi Korban Achmad Saifudin, menggunakan cangkir kopi (sisa kopi) mengenai pipi kanan korban, hingga jatuh banyak lewat darah.

    Akibat luka-luka yang dialami Saksi Korban Achmad Saifudin, dioperasi dan rawat inap di RS.BDH Raya kendung Surabaya. Korban menderita sakit, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari. [uci/ian]

  • Transformasi Digital di Indonesia Makin Gencar dengan Solusi Berbasis AI

    Transformasi Digital di Indonesia Makin Gencar dengan Solusi Berbasis AI

    TRIBUNJAKARTA.COM – Perusahaan teknologi global yang didirikan di India, Zoho Corporation terus meningkatkan akses software bisnis terbaik untuk mempercepat adopsi solusi digital bagi para pelaku bisnis di Tanah Air.

    Zoho melihat potensi besar dalam pertumbuhan solusi Software as a Service (SaaS) di lanskap bisnis Indonesia.

    Dalam setahun terakhir, Zoho telah berinvestasi dalam pelatihan dan peningkatan fitur untuk perangkat lunak bisnisnya.

    Vice President & GM APAC Zoho Corporation Gibu Mathew mengatakan, rangkaian bisnis ini ditandai dengan pertumbuhan pendapatan tahunan yang mencapai lebih dari 30 persen.

    “Seiring dengan meningkatnya adopsi Zoho sebagai solusi platform, bisnis dapat mengakses perangkat lunak kelas perusahaan besar yang dirancang untuk mendorong transformasi digital dan pertumbuhan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Ia menyebeut, strategi nasional AI Indonesia bertujuan meningkatkan kontribusi AI terhadap perekonomian, yang diperkirakan mencapai USD 366 miliar terhadap PDB pada tahun 2030, atau sekitar 12 persen dari total PDB nasional.

    Dengan meningkatnya pengeluaran publik dan swasta di sektor teknologi informasi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan PDB yang lebih tinggi.

    “Zoho mendukung visi ini dengan menyediakan alat berbasis AI yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis,” jelasnya.

    KLIK SELENGKAPNYA: Firdaus Oiwobo Akhirnya Angkat Bicara Setelah PT Banten Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat. Ia Kini Minta Jabatan Menteri ke Presiden Prabowo.

    Untuk mendorong misi tersebut, Zoho meluncurkan sejumlah program dan pelatihan, serta kemitraan stragegis di Indonesia.

    Pada Agustus 2024, program Young Creator oleh Zoho Creator diadakan kembali di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya dengan program yang lebih luas.

    Pelatihan diberikan kepada 40 dosen di institut tersebut untuk modul Low-Code/No-Code (LCNC), yang nantinya akan dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran.

    Sementara pada November 2024, Zoho mengumumkan kemitraan strategis dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan Startup Studio Indonesia yang berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Kolaborasi ini memberikan akses kepada 1.500 startup untuk mengikuti program Zoho for Startups.

    “Program ini menyediakan solusi perangkat lunak senilai lebih dari Rp60 miliar, memungkinkan para wirausahawan untuk mengeksplorasi alat yang sesuai dengan kebutuhan mereka di berbagai tahap pertumbuhan bisnis,” kata Gibu.

    Lebih lanjut, Gibu menyebut pihaknya berkomitmen untuk selalu menghadirkan teknologi mutakhir dan nilai luar biasa bagi pelanggan SaaS.

    Sebagai bagian dari komitmen tersebut, konferensi pengguna Zoho yang disebut Zoholics, kembali diselenggarakan di Jakarta pada Februari 2025, mempertemukan pemimpin bisnis dan technology enthusiasts.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    Ibu Ronald Tannur Tuding Kuasa Hukum Dini Minta Uang Rp 800 Juta Syarat Temui Keluarga Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ibu Gregorius Ronald Tannur, Meirizka Widjaja menuding bahwa kuasa hukum Dini Sera Afrianti Dimas Yemahura meminta uang hingga Rp 800 juta dalam kasus anaknya.

    Meirizka mengatakan, bahwa uang Rp 800 juta yang diminta oleh Dimas sebagai syarat supaya dirinya bisa menemui keluarga Dini Sera di Sukabumi, Jawa Barat.

    Adapun hal itu diungkapkan Meirizka saat hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tannur yang menyeret tiga Hakim Pengadilan Negeri Surabaya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Duduk sebagai terdakwa dalam sidang ini Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

    Mulanya pengakuan tersebut ia sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkannya sebagai saksi di ruang sidang.

    Kepada Jaksa Meirizka menyebut, bahwa awalnya ia hendak memberikan uang santunan kepada keluarga Dini usai wanita muda itu menjadi korban pembunuhan Ronald Tannur.

    Ketika hendak memberikan santunan, Meirizka mengklaim bahwa Dimas justru meminta uang sejumlah Rp 800 juta yang dimana dirinya tidak sanggupi.

    “Enggak tahu kenapa, PH-nya mungkin minta Rp 800 juta. Kita bilang Rp 500 juta aja kita cuma mampu 500 karena kita juga harus membayar fee ke Bu Lisa kan belum lunas, masih banyak pengeluaran,” kata Meirizka di ruang sidang.

    Selain terhadap Jaksa, hal yang sama juga Meirizka ungkapkan ketika ditanya oleh terdakwa Erintuah Damanik.

    Kepada Erintuah, Meirizka menyebut bahwa penasihat hukum Dini yang meminta uang ratusan juta adalah Dimas.

    Dalam pernyataannya, uang Rp 800 juta itu kata Meirizka nantinya akan dibagi untuk dua pihak yakni Rp 500 juta untuk keluarga Dini dan Rp 300 juta untuk Dimas pribadi.

    “Alasannya apa dia minta Rp 300 juta itu?,” tanya Erintuah.

    “Kurang tahu saya,” jawab Meirizka.

    “Apakah kemudian saudara kabulkan Rp 800 juta itu?,” tanya Erintuah lagi.

    “Tidak, kita bilang 500,” ucap Meirizka.

    Lantaran tidak memenuhi permintaan itu, Meirizka pun menuding Dimas kemudian menghalanginya bertemu dengan keluarga Dini Sera.

    Kemudian terdakwa selanjutnya yakni Heru Hanindyo pun turut menanyakan hal serupa kepada Meirizka.

    Disana Heru mendalami soal permintaan uang tersebut.

    Kemudian Meirizka mengatakan, bahwa uang yang diminta oleh Dimas disampaikan melalui pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat.

    “Dia meminta melalui Lisa,” kata Meirizka.

    “Apakah meminta suatu hal yang dengan bersyarat artinya boleh bertemu dengan keluarga tapi saya diberikan apa atau diberikan apa?” tanya Heru.

    “Iya itu, maksudnya saya mau ngasih santunan 800, 300 buat dia, 500 buat keluarga. Kalau saya tidak mengabulkan 800 saya kasih cuma 500 dia menghalangi, tidak boleh (bertemu keluarga Dini),” pungkasnya.

    3 Hakim PN Surabaya Didakwa Terima Suap Rp 1 M dan 308 Ribu Dolar Singapura

    Sebelumnya, tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang vonis bebas terpidana Ronald Tannur menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Dalam sidang perdana tersebut ketiga Hakim PN Surabaya yakni Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo didakwa telah menerima suap sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000 atau Rp 3,6 miliar terkait kepengurusan perkara Ronald Tannur.

    Uang miliaran tersebut diterima ketiga hakim dari pengacara Lisa Rahmat dan Meirizka Wijaja yang merupakan ibu dari Ronald Tannur.

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, berupa uang tunai sebesar Rp 1 miliar dan SGD 308.000,” ucap Jaksa Penuntut Umum saat bacakan dakwaan.

    Pada dakwaannya, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyebut bahwa uang miliaran itu diterima para terdakwa untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

    “Kemudian terdakwa Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul menjatuhkan putusan bebas terhadap Gregorius Ronald Tannur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum,” ucapnya.

    Lebih lanjut Jaksa menuturkan, bahwa uang-uang tersebut dibagi kepada ketiga dalam jumlah yang berbeda.

    Adapun Lisa dan Meirizka memberikan uang secara tunai kepada Erintuah Damanik sejumlah 48 Ribu Dollar Singapura.

    Selain itu keduanya juga memberikan uang tunai senilai 48 Ribu Dollar Singapura yang dibagi kepada ketiga hakim dengan rincian untuk Erintuah sebesar 38 Ribu Dolar Singapura serta untuk Mangapul dan Heru masing-masing sebesar 36 Ribu Dollar Singapura.

    “Dan sisanya sebesar SGD30.000 disimpan oleh Terdakwa Erintuah Damanik,” jelas Jaksa.

    Tak hanya uang diatas, Lisa dan Meirizka diketahui kembali memberikan uang tunai kepada terdakwa Heru Hanindyo sebesar Rp 1 miliar dan 120 Ribu Dolar Singapura.

    “Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili,” kata dia.

    Akibat perbuatannya itu ketiga terdakwa pun didakwa dengan dan diancam dalam Pasal 12 huruf c jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

  • IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor Sidoarjo pada Selasa (18/2/2025), IWAPI mendapat apresiasi dari Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    “Saya mengapresiasi atas peran IWAPI selama 50 tahun dalam memberdayakan perempuan untuk menjadi pelaku usaha mandiri dan inovatif. IWAPI telah menjadi motor penggerak yang menginspirasi jutaan perempuan untuk terus berkembang dan berinovasi. Organisasi ini juga telah memperjuangkan hak dan peran perempuan dalam dunia bisnis,” ucapnya.

    Sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan, IWAPI telah membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam dunia usaha. Di Sidoarjo, IWAPI aktif membantu pelaku usaha perempuan dalam mengembangkan bisnis mereka, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah.

    H. Subandi menekankan pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. “Melalui dedikasi dan komitmen yang kuat, IWAPI telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut mendukung pertumbuhan sektor usaha yang dikelola oleh perempuan. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya memberikan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis agar pelaku usaha perempuan semakin berkembang.

    “Kami akan terus mendukung melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan. Saya mengajak seluruh anggota IWAPI untuk tetap bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi demi kemajuan bersama,” ujar Subandi.

    Dengan adanya dukungan dari IWAPI serta pemerintah daerah, perempuan di Sidoarjo kini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. IWAPI tidak hanya membantu dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, mendorong perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Ke depan, IWAPI diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi perempuan yang ingin merintis usaha serta mengembangkan bisnis mereka agar lebih maju dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, perempuan Sidoarjo diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. (isa/ian)

  • Arzeti Bilbina Dukung Ojol dapat Tunjangan Hari Raya

    Arzeti Bilbina Dukung Ojol dapat Tunjangan Hari Raya

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina mendukung tuntutan pengemudi ojek online (Ojol) untuk mendapat tunjangan hari raya (THR). Dia menyebut, tuntutan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan hubungan yang lebih adil antara aplikator dan ojol sebagai mitra.

    “Kami mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada para pengemudi ojol. Hubungan antara aplikator dan mitra harus saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja,” tegas Arzeti Bilbina, Selasa (18/2/2025).

    Legislator dari Dapil Jatim ini menambahkan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengemudi ojol memenuhi unsur pekerjaan karena menghasilkan barang dan/atau jasa serta menerima upah sebagai imbalan dari pengusaha. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data kepersertaan pekerja layanan berbasis aplikasi per Mei 2024, tercatat 176.365 mitra Gojek, 7.803 mitra Grab, dan 22.639 mitra Shopee Food.

    Arzeti mengakui bahwa para pengemudi ojol seringkali berada dalam kondisi kerja yang minim perlindungan. Padahal, mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Setiap hari, para pengemudi ojol menghadapi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tidak dijamin, serta skema program dari perusahaan aplikasi yang dinilai tidak manusiawi,” urainya.

    Dia pun menyerukan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas tuntutan para pengemudi ojol dan kurir. “Tuntutan pembayaran THR ini perlu dibahas secara komprehensif. Kami mendorong Kemenkominfo, aplikator, dan pihak terkait lainnya untuk duduk bersama, berunding, dan mencari solusi yang adil bagi para pengemudi ojol dan kurir,”

    Arzeti juga mengingatkan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor, baik yang digunakan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun tanpa aplikasi. “Tren penggunaan ojek online terus meningkat bahkan sudah menjadi gaya hidup sehingga perlu dipikirkan regulasi untuk meningkatkan perlindungan baik untuk pengguna maupun pengemudi ojek online,” katanya.

    Arzeti menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun aturan perlindungan bagi pengemudi ojol. Aturan tersebut mencakup hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja luar hubungan kerja layanan berbasis aplikasi, kesejahteraan, jaminan sosial, keselamatan, hingga penyelesaian perselisihan. “Aturan ini dirancang sebagai payung hukum untuk melindungi baik pengemudi ojol maupun operator aplikasi. Kami berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan,” ujarnya. [hen/ian]

  • Wamendagri apresiasi APEKSI fasilitasi Bappeda bahas isu strategis

    Wamendagri apresiasi APEKSI fasilitasi Bappeda bahas isu strategis

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang telah memfasilitasi para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membahas isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah.

    Hal ini disampaikan Bima kepada awak media usai Pertemuan Forum BAKTI APEKSI di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, forum ini merupakan wadah strategis untuk menampung aspirasi daerah, khususnya para Kepala Bappeda. Lewat pertemuan ini, pemerintah dapat menyerap berbagai perspektif daerah berkaitan dengan anggaran yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam orientasi kepala daerah.

    “Jadi, retret itu kan kita menginginkan tidak satu arah, tidak dari pusat ke daerah, tidak top-down-lah. Tapi juga ada dialog dari perspektif daerah. Nah, sekarang kita dengar dululah [suara dari daerah], tabung dululah, kisi-kisinya apa,” kata Bima.

    Dia menambahkan berbagai isu yang dibahas dalam forum ini akan menjadi bahan pertimbangan materi dalam orientasi kepala daerah. Salah satunya mengenai mandatory spending atau pengeluaran pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU).

    Adapun pelibatan Bappeda dalam forum tersebut karena merekalah yang memahami aspek teknis, regulasi, serta dapat mengidentifikasi efisiensi anggaran yang diperlukan.

    “Saya terima kasih [kepada] Ketua APEKSI Wali Kota Surabaya [yang telah] memfasilitasi ini, mengumpulkan teman-teman Bappeda, karena mereka ini yang tahu teknisnya, regulasinya tahu,” ujarnya.

    Selain itu, Bima menjelaskan orientasi kepala daerah nantinya akan dirancang lebih interaktif, dengan ruang-ruang kelas yang memungkinkan adanya diskusi mendalam. Pihaknya menekankan pembekalan kepala daerah bertujuan untuk menyelaraskan program pusat dan daerah, serta memperkuat pemahaman terhadap program prioritas nasional.

    “Jadi ruang dialog itu ada. Ini kan salah satunya ruang dialog ini. Nanti di retret ada lagi ruang dialog. Nanti ada APEKSI, ada APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), asosiasi-asosiasi. Ini fokusnya pada dialog, supaya nanti bisa paham,” pungkas Bima.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    BBM Rendah Sulfur Tersedia hingga 2028

    Jakarta

    Pemerintah akan menyiapkan BBM ramah lingkungan atau rendah sulfur hingga 2028. Langkah ini guna mengurangi emisi.

    “Sesuai dengan arahan Presiden untuk pengurangan emisi sektor transportasi dengan penyediaan BBM bersih atau rendah sulfur yang akan diterapkan mulai 2025 sampai dengan 2028,” kata Pelaksana Harian Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (18/2/2025)

    Tri menjelaskan langkah menyediakan BBM rendah sulfur ini penting dilakukan lantaran berdasarkan kajian dari Institut Teknologi Bandung gas buang kendaraan atau sektor transportasi merupakan sumber utama polusi lintas musim.

    Pada musim hujan itu konstribusinya mencapai 32-41%, sedangkan gas buang pada kendaraan pada musim kemarau sekitar 42-57%.

    “Dan Ini kalau misalkan dibandingkan dengan polusi lainnya termasuk pembakaran batu bara, pembakaran sampah dan lain sebagainya ini cukup relatif tinggi,” ujar Tri.

    Tri menyampaikan penetapan batasan kandungan sulfur pada BBM ini berlaku pada BBM jenis solar CN 48, solar CN 51, dan bensin mulai dari RON 90, RON 91, RON 95, dan RON 98.

    “Di mana batas kandungan sulfur setara dengan Euro 4 sejumlah 50 ppm untuk bensin maupun diesel dan batas maksimal kandungan sulfur secara Euro 5 untuk diesel 10 ppm,” terang Tri.

    Menurut tri saat ini produksi dan spesifikasi kilang yang memproduksi pertalite dan solar sudah memenuhi Euro 4. Di mana untuk pertalite hanya refinery unit 2, refinery unit 7 dan TPPI, sedangkan minyak solar CN 48 belum ada yang memenuhi Euro 4.

    Kemudian, untuk produksi Pertamax hanya ada di dua refinery unit yaitu refinery unit 4 dan refiner unit 5 dengan total produksi 93,02 juta liter per bulan, dengan masing-masing tipikal produksi berturut-turut yaitu 79,5 dan 13,5 2 juta liter per bulan dan typical kandungan surplus sebesar 100 ppm.

    Sementara itu, pemerintah kata Tri telah menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang dalam pelaksanaan bbm rendah sulfur ini. Untuk jangka pendek mencakup upgrade produk yang dilakukan di Kilang Dumai dan Kilang Cilacap.

    “Serta selesainya proyek Revamping Development Master Plan (RDMP) di Kilang Balikpapan. Sehingga memungkinkan menghasilkan BBM rendah sulfur atau sekitar 50 ppm dan juga dilakukan peningkatan proyek di kilang kilang exiting atau rdmp seperti di refinery unit 2 Dumai, refinery unit 3 Kilang Plaju, dan refinery unit 4 Kilang Cilacap,” katanya.

    Sementara untuk jangka panjang, Tri menambahkan, mencakup pembangunan RDMP Dumai, RDMP Plaju, RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, GRR Tuban, Petrochemical Complex Jabar, Green Refinery Cilacap, dan Plaju.

    “Untuk produksi bensin, diperlukan penambahan unit treating baru untuk mengangkatkan ulang sulfur tersebut, dan PT KPI merencanakan membangun Gasoline Selective Hydrotreater yang direncanakan on-stream tentatif pada triwulan 4 2027 yaitu refinery unit 3 Plaju dan kapasitas 13 MBSD, serta refinery unit 6 Balongan dan kapasitas 53 MBSD,” katanya.

    “Sedangkan untuk minyak solar, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merencanakan membangun Diesel Hydrotreater atau DAT yang direncanakan on-stream pada tentatif triwulan 4 2027 yaitu DAT refinery unit 2 Dumai dengan kapasitas 68 MBSD dan DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 1 dengan kapasitas 50 MBSD serta DAT refinery unit 4 Cilacap tahap 2 dengan kapasitas 23 MBSD,” sambung Tri.

    (hns/hns)

  • Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 masih fokus pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun anggaran yang dialokasikan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun 2024 karena efesiensi anggaran.

    Tahun 2024 lalu, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp272.983.174.829,00 untuk 92 paket pekerjaan jalan dan jembatan. Sementara di tahun 2025 turun 30 persen yakni sebesar Rp98.058.630.792,00 untuk 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan.

    Hal tersebut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin. “Proses pelaksanaan pembangunan kami di 2025 sudah disusun di tahun 2024. Fokus kami sesuai keinginan masyarakat Kabupaten Mojokerto yakni pengentasan kondisi infrastruktur jalan,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Diakui Renaldi, ada penurunan anggaran di tahun 2025 dibanding tahun 2024 lalu karena disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkab Mojokerto. Meski terdapat penurunan anggaran di tahun 2025, menurutnya proyek strategis maupun non strategis di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto semua tepat waktu sesuai tahun anggaran.

    “Semua proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto selesai tepat waktu sesuai tahun anggaran. Untuk proyek nasional di tahun 2025, ada 4 kegiatan dipanding, keempatnya itu proyek pelebaran jalan. Tahun 2025 ini, anggaran kami sebenarnya ada penurunan sebesar 30 persen tapi kami yakin tetap bisa memenuhi usulan masyarakat,” katanya.

    Baik melalui musrembang, pokok pikiran dari legislatif maupun usulan dari Pemerintah Desa yang disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Proyek berkelanjutan dari tahun 2023, 2024 dari target pembangunan bisa diselesaikan 100 persen dan pelaksanaannya lebih cepat dari waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

    “Misal di tahun 2024, ada 92 paket pekerjaaan jalan dan jembatan, semua bisa kami selesaikan di bulan November yang paling terakhir. 100 persen selesai, tidak melebihi tahun anggaran. Di tahun 2025, ada 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di 18 kecamatan. Insya Allah pelaksanaanya akan dimulai pertama Jembatan Talunbrak,” jelasnya.

    Jembatan Talunbrak di Desa Talun Brandong, Kecamatan Dawarblandong yang saat ini masih proses tender menjadi proyek pertama yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto di tahun 2025 ini. Pembangunan Jembatan Talunbrak lantaran rusak akibat bencana. Selain itu, lanjutnya, ada lima kegiatan yang semuanya merupakan pengerjaan infrastruktur jalan.

    “Dan 5 kegiatan yang sudah ada pemenangnya dan akan segera tandatangan kontrak. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami juga masih menunggu pelantikan Kepala Daerah terpilih karena tentunya dalam menetapkan strategi perencanaan kebijakan kami untuk tahun-tahun kedepan yang sudah disusun saat ini, kami membutuhkan petunjuk dan arahan dari beliau,” tegasnya. [tin/ian]

  • ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Id Card khusus menjadi solusi untuk bisa mengakses sekolah dan gereja yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman saat kegiatan Car Free Day. Ya, sejak 2 minggu lalu, 2 Jalan protokol di Bumi Reog itu, dijadikan lokasi CFD Ponorogo. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ponorogo, muncul keluhan dari warga yang mengalami keterbatasan akses akibat penutupan jalan.

    “Secara keseluruhan pelaksanaan CFD di lokasi yang baru berjalan tertib. Masyarakat bisa leluasa menggunakan area yang ditutup mulai pukul 05.00 hingga 09.00 WIB untuk berolahraga,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Selasa (18/02/2025).

    Namun, dalam evaluasi bersama itu, kata Ringga muncul keterbatasan akses bagi sekolah dan gereja yang tetap memiliki aktivitas pada hari Minggu. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Ponorogo mengambil langkah dengan menerbitkan ID card khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan jemaat gereja yang hendak beribadah.

    “Dengan ID card ini, mereka tetap bisa melintas di kawasan CFD menggunakan kendaraan,” kata Ringga.

    Skema ini dirancang agar aktivitas keagamaan dan pendidikan tidak terganggu, sementara tujuan utama CFD tetap tercapai. Gereja di kawasan Jenderal Sudirman serta sekolah-sekolah di sekitar area CFD akan menjadi prioritas dalam distribusi ID card tersebut.

    Selain kebijakan ID card, Polres Ponorogo juga akan menerapkan sistem dua arah di Jalan Bhayangkara dan Jalan dr. Soetomo selama CFD berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga yang membutuhkan akses cepat ke sekolah, gereja, maupun rumah sakit di sekitar area CFD.

    “Pemberlakuan dua arah bakal dilakukan Polres Ponorogo di ruas jalan Bayangkara, dan dr Soetomo. Hal ini tentu untuk mempermudah warga hingga pasien yang ingin keluar masuk di jalan tersebut,” tutup Ringga.

    Untuk diketahui sebelumnya, pada awal bulan Februari lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko resmi menyetujui pemindahan lokasi car free day (CFD) ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satlantas Polres Ponorogo di Ruang Batarangin.

    Menurut Sugiri, pemindahan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berolahraga di ruang terbuka. Hal tersebut merupakan gagasan dari Kapolres Ponorogo.

    “Kami ingin menciptakan ruang olahraga yang lebih ramah dan nyaman. Setelah berdiskusi dengan Kapolres, akhirnya disepakati CFD akan dilaksanakan di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko. (end/ian)