Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

    “Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

    Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

    “Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

    Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

    “Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

    “Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

    Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

    “Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Bos Freeport Ungkap Biaya Kerusakan Kebakaran Smelter Capai Rp2,12 Triliun

    Bos Freeport Ungkap Biaya Kerusakan Kebakaran Smelter Capai Rp2,12 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan estimasi biaya kerusakan dari terbakarnya fasilitas pada smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur mencapai US$130 juta atau setara Rp2,12 triliun (asumsi kurs Rp16.368 per dolar AS).

    Hal itu dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025). Tony mengatakan, seluruh biaya kerusakan smelter Freeport ditanggung pihak asuransi.

    “Sepenuhnya ditanggung pihak asuransi dan surat asuransi sudah diterbitkan Desember [2024] lalu sudah kami sampaikan ke pemerintah melalui Kementerian ESDM,” ucap Tony.

    Adapun, kebakaran smelter yang terletak di Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated and Industrial Port Estate atau KEK JIIPE, Manyar, Gresik, Jawa Timur terjadi pada Oktober 2024.

    Lebih terperinci, Tony mengatakan, kebakaran terjadi pada fasilitas Common Gas Cleaning Plant (CGCP) dan mengakibatkan kerusakan parah di West Electro-Static Precipitation vessels, ducting, valves, instalasi kelistrikan, dan instrumentasi.

    Dia menyebut, dari 3.500 item, 30% rusak dan perlu diganti. Sementara itu, 70% sisanya dapat diperbaiki atau digunakan kembali.

    Tony pun menargetkan perbaikan smelter bisa rampung pada Juni 2025 mendatang. Selain itu, kapasitas produksi bisa mencapai 100% pada Desember 2025.

    “Kami yakin bisa selesai di Minggu ketiga Juni dan mulai rampung Minggu keempat Juni dengan kapasitas [produksi] 40%, Agustus 50%, September 60%, Oktober 70%, November 80%, baru 100% Desember,” katanya.

    Lebih lanjut, Tony mengatakan, terbakarnya smelter membuat pihaknya mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Tony menuturkan, belum terealisasinya izin ekspor seiring terbakarnya smelter, membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua. Selain itu, perusahan juga telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%.

    Menurutnya, jumlah konsentrat tembaga itu mencapai 1,5 juta ton. Tony mengeklaim jika seluruh konsentrat tembaga itu bisa diekspor, negara bisa mendapat penerimaan dari dividen, pajak, bea keluar, dan royalti senilai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

    “Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari US$5 miliar. Di mana US$5 miliar dolar itu berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan akan bisa mencapai US$4 miliar atau Rp65 triliun,” kata Tony.

  • Warga Banyuwangi Ajukan Ganti Kelamin dari Perempuan Jadi Laki-laki ke Pengadilan

    Warga Banyuwangi Ajukan Ganti Kelamin dari Perempuan Jadi Laki-laki ke Pengadilan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Seorang warga asal Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, bernama Nur Laili Eka Febrianti (23), mengajukan pergantian kelamin di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Anak dari pasangan Muslih (49) dan Poniti (40) ini mengajukan pergantian status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang menyatakan bahwa ia memiliki kromosom XY.

    Diketahui, Nur Laili Eka Febrianti telah menjalani proses sidang di PN Banyuwangi pada Senin, 17 Februari 2024, dengan hasil yang akan disampaikan pada akhir Februari mendatang.

    Orang tua Li mengungkapkan bahwa sejak kecil anaknya sudah menunjukkan tanda-tanda yang mengarah ke laki-laki. Ia lebih suka bermain dengan anak laki-laki, layang-layang, serta mobil-mobilan dibandingkan mengoleksi aksesori perempuan pada umumnya.

    “Diarahkan ke pakaian perempuan, pakai aksesori atau boneka tidak bisa, anaknya tidak suka. Bahkan saat SD, dia menyatakan cinta ke teman perempuannya,” kata Muslih.

    Muslih menjelaskan bahwa sejak SD bentuk badan anaknya sudah menyerupai laki-laki, termasuk suara yang cenderung lebih besar. Saat anaknya menjalani operasi usus buntu di kelas 5 SD, dokter yang menangani menyebutkan bahwa anaknya tidak memiliki rahim.

    “Dari operasi itu, dokter yang menangani sempat menyampaikan bahwa anaknya tidak punya rahim,” terangnya.

    Meski telah mendapatkan penjelasan tersebut, keluarga belum berani mengambil langkah lebih lanjut. Saat SMA, Li sempat mengalami perundungan, terutama terkait suaranya yang lebih mirip suara laki-laki. Hingga akhirnya, tiga bulan sebelum kelulusan pada tahun 2020, Li memutuskan berhenti sekolah karena beberapa faktor, termasuk kondisi kesehatannya yang sering terganggu akibat diabetes dan sakit pada ulu hati.

    Pada awal 2024, Li kembali meminta kepastian tentang identitas jenis kelaminnya. Ia kemudian menjalani pemeriksaan di klinik yang merujuknya ke dokter urologi di RSUD Blambangan. Hasil pemeriksaan medis semakin menguatkan bahwa secara biologis ia adalah laki-laki.

    “Akhirnya hasil pemeriksaan medis terbukti anak saya laki-laki,” terang Muslih.

    Li kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, di mana ia diperiksa oleh enam dokter spesialis urologi dan empat dokter spesialis andrologi. Hasil pemeriksaan kromosom menunjukkan bahwa Li memiliki jumlah kromosom 46, XY, yang merupakan kromosom laki-laki. Temuan medis ini menjadi dasar pengajuan pergantian jenis kelamin di pengadilan.

    Meski demikian, proses pemeriksaan medis belum selesai. Pada Senin, 24 Februari 2025, Li dijadwalkan menjalani pemeriksaan lanjutan di RSUD Dr. Soetomo. Muslih mengaku bahwa proses yang harus dijalani masih panjang dan memerlukan biaya yang belum dapat dipastikan.

    “Kalau saya inginnya sampai proses operasi, tapi kami juga belum tahu berapa biayanya. Kalau dari pihak rumah sakit menjelaskan prosesnya masih panjang,” pungkasnya. [alr/beq]

  • Didik Gatot Subroto Lepas Jabatan Wakil Bupati Malang, Pamit ke ASN

    Didik Gatot Subroto Lepas Jabatan Wakil Bupati Malang, Pamit ke ASN

    Malang (beritajatim.com) – Didik Gatot Subroto resmi melepas jabatannya sebagai Wakil Bupati Malang usai memimpin apel pagi di halaman kantor Pendopo Panji, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (19/2/2025).

    Dalam sambutannya, Didik menyampaikan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah bekerja sama selama masa kepemimpinannya di Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Saya berdiri di atas mimbar ini merupakan yang terakhir kalinya bersama-sama dengan panjenengan semuanya. Secara pribadi dan sebagai Wakil Bupati Malang, mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan-karyawati di semua Dinas, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa, yang telah membantu dan mendukung saya selama menjadi Wakil Bupati Malang,” kata Didik.

    Didik mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, Pemerintah Kabupaten Malang berhasil meraih 184 penghargaan dari tingkat Provinsi, Nasional, hingga tingkat ASEAN. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil dari kerja sama, inovasi, dan sinergi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

    “Keberhasilan yang kita raih selama empat tahun ini, merupakan jerih payah panjenengan semua untuk memajukan Kabupaten Malang. Tentunya tak lepas dari kolaborasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antar seluruh SKPD, tokoh masyarakat, media, serta organisasi sosial kemasyarakatan,” tuturnya.

    Momen haru menyelimuti apel perpisahan tersebut ketika Didik turun dari mimbar untuk bersalaman dan berpamitan dengan para ASN peserta apel.

    “Setelah saya tidak menjabat sebagai Wakil Bupati, saya akan menekuni kembali usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Tadi saya juga berpesan pada beliau-beliau untuk tetap mendukung kepemimpinan Abah Sanusi dan Hj. Lathifah, terus berinovasi untuk capaian Malang Makmur Berkelanjutan,” pungkas Didik. [yog/beq]

  • Sambut Ramadhan, Pengembang Properti Jor-joran Sebar Promo Potongan PPN – Page 3

    Sambut Ramadhan, Pengembang Properti Jor-joran Sebar Promo Potongan PPN – Page 3

    Sebelumnya, Survei Harga Properti Residensial (SHPR) yang dirilis oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa harga properti residensial di pasar primer pada triwulan IV 2024 tetap tumbuh terbatas.

    Berdasarkan hasil survei tersebut, Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) tercatat mengalami pertumbuhan tahunan (year-on-year / yoy) sebesar 1,39%. Meskipun masih positif, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 1,46% yoy.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso, mengatakan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan kenaikan harga pada rumah tipe kecil dan menengah yang masing-masing tumbuh sebesar 1,84% (yoy) dan 1,31% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan 1,97% (yoy) dan 1,33% (yoy) pada triwulan III 2024.

    Sementara itu, harga rumah tipe besar menunjukkan peningkatan dari 1,04% (yoy) menjadi 1,46% (yoy) pada triwulan IV 2024.

    Secara spasial, IHPR di 18 kota mengalami peningkatan secara tahunan, dengan 10 kota tercatat mengalami perlambatan pertumbuhan.

    Perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi di Kota Pontianak dan Banjarmasin dari masing-masing sebesar 3,34% (yoy) dan 1,57% (yoy) pada triwulan Ill 2024, menjadi 2,82% (yoy) dan 1,29% (yoy) pada triwulan IV 2024.

    Sedangkan, harga rumah di beberapa kota tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama di Kota Surabaya, yang tumbuh dari 0,73% (yoy) menjadi 1,09% (yoy).

    Akselerasi harga yang cukup besar juga terjadi di Kota Balikpapan dan Pekanbaru, dari masing-masing sebesar 1,22% (yoy) dan 2,47% (yoy) menjadi 1,49% (yoy) dan 2,64% (yoy).

     

  • Polda Jatim Kerahkan 706 Personel untuk Pengamanan Pelantikan Kada

    Polda Jatim Kerahkan 706 Personel untuk Pengamanan Pelantikan Kada

    Surabaya (beritajatim.com) – Polda Jawa Timur menyiapkan 706 personel untuk pengamanan pelantikan kepala daerah di wilayah Jawa Timur. Pengamanan ini mulai diterjunkan pada Rabu (19/2/2025) dengan fokus pada objek vital.

    Persiapan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dilaksanakan oleh Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda Jatim di Lapangan Apel Mapolda Jatim. Direktur Samapta Polda Jatim, Kombes Pol. Budi Karyono, menyatakan bahwa selain personel, pihaknya juga telah menyiagakan berbagai perlengkapan pengamanan, termasuk kendaraan taktis dan unit K9.

    “Kami Ditsamapta Polda Jatim sudah siap melaksanakan proses pengamanan dan mengantisipasi segala situasi kamtibmas yang akan berkembang dalam pelantikan kepala daerah,” ujarnya.

    Operasi pengamanan yang dimulai pada Rabu (19/2/2025) ini akan menitikberatkan pengamanan pada objek vital, baik secara statis maupun mobile dinamis.

    “Objek vital yang menjadi prioritas yakni Kantor KPU dan Bawaslu. Selain itu, kita juga amankan kantor DPRD Kota/Provinsi, kantor Gubernur, dan sejumlah objek vital lain,” jelasnya.

    Pengamanan ini berpotensi diperpanjang hingga tujuh hari setelah pelantikan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Kombes Pol. Budi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan.

    “Kita anggota Polri akan mengamankan kegiatan masyarakat. Tapi saya berharap masyarakat juga ikut dalam menjaga keamanan itu,” tegasnya.

    “Dengan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga kamtibmas, diharapkan wilayah hukum Polda Jawa Timur ini jadi kondusif, aman, dan terkendali,” pungkasnya. [uci/beq]

  • ESDM Buka Hasil Investigasi Kebakaran Smelter Freeport

    ESDM Buka Hasil Investigasi Kebakaran Smelter Freeport

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan hasil investigasi kejadian terbakarnya smelter PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur.

    Adapun, peristiwa kebakaran itu terjadi pada Oktober 2024 dan menyebabkan operasional smelter Freeport dihentikan sementara. Kebakaran terjadi di pabrik asam sulfat, yang merupakan area vital untuk proses peleburan tembaga.

    Dirjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan, dampak dari kejadian itu membuat seluruh komponen material WESP mengalami kerusakan berat dan tidak dapat dioperasikan.

    Menurut hasil pengumpulan fakta, kata Tri, terdapat saksi langsung dan tidak langsung serta keterangan mendukung adanya kejadian tersebut.

    “Dan fakta lain, di mana terdapat indikasi adanya hotspot dan gangguan teknis pada alat sebelum pemadaman terjadi,” ucap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Tri menyebut, berdasarkan kesimpulan tim sesuai kriteria ditetapkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, kejadian tersebut dikategorikan sebagai ‘kejadian yang berbahaya’.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan, dari hasil pengumpulan fakta lapangan tim Ditjen Minerba, pihaknya memberikan delapan tindakan koreksi untuk PTFI.

    Pertama, melakukan analisa kebutuhan pemasangan pengatur suhu atau detektor panas di dalam WESP serta kamera pemantau di area USP.

    Kedua, penjadwalan start-up feeding yang tepat sehingga kecukupan pengawas teknis dan pengawas operasional untuk semua peralatan yang dilakukan commissioning.

    Ketiga, melakukan analisa kebutuhan pemasangan sarana pemadam api otomatis di area WESP. Keempat, membuat perangkat rangkaian instrumen agar troubleshooting apabila terjadi kondisi darurat dapat dilakukan dengan mudah, tangkas, dan cepat.

    Kelima, memasang alarm indikasi kondisi darurat di area control room dan tombol aktivasi kondisi darurat di lapangan bersama hasil assessment. 

    Keenam, mencari tahu dan menerapkan referensi HAZOP sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan lain dengan teknologi dan kegiatan operasional pengolahan yang relatif sama.

    Ketujuh, melakukan assessment yang lebih mendalam terkait manajemen risiko secara internal dan eksternal berdasarkan hasil Labfor dan Polda Jawa Timur untuk mendapatkan akar penyebab kejadian sehingga peristiwa yang sama tidak terulang kembali.

    Kedelapan, melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur terhadap pengelolaan sistem manajemen keselamatan yang diterapkan dalam era transisi sehingga implementasi keselamatan terintegrasi dan terkoneksi dengan tepat sasaran.

  • IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    IKAMA Tolak Wacana Tol Suramadu Berbayar

    Malang (beritajatim.com) – Wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu memantik reaksi Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), H Muhammad Rawi. IKAMA menegaskan sikapnya menolak wacana pengembalian tarif tol Jembatan Suramadu.

    Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers, Rabu (19/2/2025), menanggapi usulan anggota DPRD Jatim Nurul Huda.

    “Sejak awal pembangunan Jembatan Suramadu, Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) telah aktif mengawal dan mendorong agar infrastruktur ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Madura,” ujar H. Muhammad Rawi yang juga pernah Jadi Ketua Umum Nasional Karang Taruna (PNKT).

    Kata Muhammad Rawi, sejak Suramadu dioperasikan, IKAMA terus memperjuangkan agar akses melintas di jembatan tersebut digratiskan.

    “Menjelang tahun 2019, DPP IKAMA dengan difasilitasi oleh Mbak Yenny Wahid bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan permintaan tersebut. Alhamdulillah, aspirasi dan perjuangan kami dikabulkan,” tegasnya.

    Terkait tingginya tingkat kriminalitas di sekitar Jembatan Suramadu, H. Muhammad Rawi menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak.

    “Kita harus bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Pemerintah Kota Surabaya, TNI-Polri, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar Suramadu,” tuturnya.

    Menurutnya, Jembatan Suramadu bukan hanya sekadar penghubung fisik, tetapi juga simbol persatuan antara Surabaya dan Madura.

    “Suramadu adalah ikon yang harus dijaga. Ini bukan hanya infrastruktur, tetapi lambang kemajuan dan kebersamaan antara dua wilayah,” katanya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Madura memiliki warisan keagamaan yang kuat dan telah melahirkan banyak ulama besar, seperti Syechona Muhammad Cholil.

    “Madura harus dijaga dengan mengedepankan akhlaqul karimah, sehingga nilai-nilai luhur tetap terpelihara,” ujarnya.

    Muhammad Rawi juga menyoroti pentingnya falsafah hidup masyarakat Madura. “Konsep Bepak – Bebuk – Guruh – Ratoh harus menjadi pegangan kita semua dalam menjaga eksistensi dan budaya Madura,” ucapnya.

    Muhammad Rawi menambahkan, Madura harus terus berkontribusi dalam menjaga arah perjalanan bangsa. “Madura memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, dan masyarakatnya harus aktif dalam berbagai sektor,” imbuhnya.

    Saat ini, banyak tokoh Madura yang telah berkiprah di berbagai bidang, baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, hingga TNI-Polri.

    “Keberadaan mereka adalah aset penting dalam membangun bangsa. Potensi ini harus kita manfaatkan untuk menunjukkan kiprah Madura dalam perjalanan bangsa dan negara,” pungkasnya. (yog/ted)

  • Mayat Tanpa Kepala di Jombang Diduga Warga Desa Jatirejo, Tes DNA Jadi Kunci

    Mayat Tanpa Kepala di Jombang Diduga Warga Desa Jatirejo, Tes DNA Jadi Kunci

    Jombang (beritajatim.com) – Identitas mayat tanpa kepala yang ditemukan di saluran irigasi area persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, mulai menemui titik terang. Korban diduga  pemuda berinisial AS (37), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.

    Kepala Desa Jatirejo, Arifah, mengungkapkan bahwa dirinya mendampingi keluarga korban dalam pemeriksaan di Polres Jombang pada Rabu (19/2/2025). Dari pemeriksaan tersebut, ibu korban yang berinisial A dijadikan pembanding dalam tes DNA untuk memastikan identitas mayat tersebut.

    Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban guna menelusuri keberadaan AS yang dinyatakan hilang sejak Sabtu (8/2/2025) sore. Diketahui, AS selama ini bekerja di sebuah percetakan di kawasan Mojokerto. Sejak tanggal tersebut, ia tidak terlihat oleh keluarganya hingga akhirnya muncul kabar penemuan jasad tanpa kepala di saluran irigasi Desa Dukuharum pada Rabu (12/2/2025).

    Keluarga sempat merasa tenang ketika seseorang yang mengaku sebagai AS menjawab panggilan telepon. Orang tersebut mengaku berada di Bali, tetapi enggan menjelaskan lokasi tepatnya dan menolak permintaan ibunya untuk pulang.

    “Dia mengaku sebagai AS. Tapi ketika didesak di Bali mana, penerima telepon tidak mau menjawab. Penerima telepon juga tidak mau ketika disuruh pulang oleh ibunya,” ujar Arifah.

    Arifah turut serta dalam percakapan melalui telepon yang dilakukan pada Selasa (18/2/2025) sore. Namun, setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menyatakan bahwa orang yang mengangkat telepon tersebut bukan AS yang sebenarnya. “Memang tes DNA belum keluar, namun dari ciri fisik identik dengan AS,” jelas Arifah.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan melalui Kasatreskrim AKP Margono Suhendra belum berani memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus penemuan mayat tanpa kepala ini ketika dikonfirmasi melalui ponselnya. “Saya belum berani memberikan statemen. Nanti Pak Kapolres saja,” kata Margono singkat.

    Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, pada Rabu (12/2/2025). Bagian kepala korban baru ditemukan sore harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi awal penemuan jasad. [suf]

  • Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

    Integrasi Pembayaran Transportasi Publik Surabaya, DPRD: Perlu Terus Ditingkatkan

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi C DPRD Surabaya, M Eri Irawan menyebut upaya untuk mengintegrasikan layanan transportasi publik di Kota Surabaya perlu terus dioptimalkan.

    Salah satunya terkait integrasi sistem pembayaran, di mana yang terbaru adalah adanya integrasi antara tarif Wira-Wiri Suroboyo, Suroboyo Bus, dan Trans Semanggi Suroboyo pada rute tertentu.

    ”Setiap upaya meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik adalah kabar gembira bagi kita semua, karena transportasi publik sudah seharus menjadi salah satu arus utama pembangunan kota,” ujar Eri, Rabu (19/2/2025).

    Eri mencontohkan integrasi tarif Wira-Wiri Suroboyo dan Suroboyo Bus dengan Trans Semanggi Suroboyo pada rute yang menghubungkan antara kampus Universitas Surabaya (Unesa) di kawasan Lidah Wetan, Universitas Airlangga, ITS, hingga wilayah Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo. Rute yang menghubungkan kawasan timur dan barat Surabaya itu merupakan salah satu koridor utama transportasi publik Kota Pahlawan.

    Dengan integrasi ini, masyarakat cukup melakukan pembayaran nontunai dengan tarif terintegrasi melalui e-Toll atau aplikasi GoBis. Sehingga bisa lebih mudah dan murah dalam melakukan perjalanan, karena bukan hanya rutenya saja yang terintegrasi seperti yang selama ini berjalan, tetapi juga sistem pembayarannya.

    “Tahap demi tahap peningkatan kualitas layanan ini bisa menjadi trigger untuk meningkatkan volume pengguna transportasi publik di Surabaya,” ujar Eri.

    ”Tapi yang perlu diingat, Dinas Perhubungan juga harus terus memastikan tidak ada kendala teknis dalam integrasi sistem pembayaran tersebut yang bisa mengganggu kenyamanan pengguna,” imbuh politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Eri berharap, setahap langkah maju dalam transportasi publik ini terus ditingkatkan, mengingat masih ada rute yang tarifnya belum terintegrasi.

    Selain integrasi sistem pembayaran, Eri juga mendorong agar Dinas Perhubungan terus melakukan upaya-upaya inovatif dalam mengakselerasi pengembangan transportasi publik di Surabaya.

    Salah satu yang paling utama adalah penambahan armada dan rute untuk menjangkau semakin banyak wilayah dengan berbagai skema pendanaan yang memungkinkan, sehingga masyarakat lebih memilih bermobilitas dengan transportasi umum daripada kendaraan pribadi.

    Eri mengatakan, meski Surabaya di masa depan diharapkan bisa menjadi kota berkonsep ”15-minutes city” yang mengandalkan mobilitas aktif dengan berjalan kaki atau bersepeda karena semua tempat penting bisa dijangkau dalam 15 menit, keberadaan transportasi publik tetap harus menjadi perhatian utama sejak saat ini untuk menopang mobilitas warga demi mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, terutama untuk keperluan jarak jauh.

    ”Konsep 15-minutes city harus dipadukan dengan integrasi transportasi publik, jalur sepeda, dan ketersediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman, memikirkan skema first mile dan last mile yang terukur, sehingga semuanya saling mendukung untuk menciptakan mobilitas warga secara efektif dan ramah lingkungan,” papar Eri Irawan.

    “Di kota-kota dunia yang menuju konsep 15-minutes city pun, perhatian terhadap penyempurnaan transportasi publik juga terus dilakukan tanpa henti,” pungkas Eri.[asg/ted]