Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Warga Pasuruan Dibacok di Jalan, Motornya Dirampas

    Warga Pasuruan Dibacok di Jalan, Motornya Dirampas

    Pasuruan (beritajatim.com) – Malang nian nasib Nadif (23), warga Desa Lorokan, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Saat perjalanan pulang setelah melakukan transaksi jual beli ponsel (COD), ia menjadi korban pembacokan dan perampasan sepeda motor di jalan Dusun Kerikilan, Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Kejayan, pada Senin (17/2/2025) siang.

    Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat Nadif dijemput temannya menggunakan sepeda motor Vario di Desa Lorokan. Keduanya kemudian pergi ke Wonorejo untuk melakukan transaksi COD ponsel.

    Setelah selesai, mereka berdua bergegas pulang. Namun, setibanya di lokasi kejadian sekitar pukul 13.00 WIB, mereka dicegat oleh dua pelaku yang mengendarai sepeda motor Beat.

    “Pelaku yang mengenakan masker langsung membacok korban dan merampas sepeda motor yang dikendarainya,” jelas Joko, Rabu (19/2/2025).

    Akibat serangan itu, Nadif mengalami luka robek pada lutut kirinya. Ia kemudian dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

    “Saat ini petugas sudah mengantongi identitas pelaku dan akan mengamankan pelaku secepatnya,” imbuhnya.

    Polisi telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan saksi. Saat ini, tim gabungan dari Satreskrim Polres Pasuruan dan Polsek Kejayan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku.

    “Kami akan terus berupaya mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku secepatnya,” tegas Joko.

    Kejadian ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk selalu berhati-hati saat bepergian, terutama di tempat yang sepi.

    “Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara, terutama pada jam-jam rawan,” pesan Joko. (ada/but)

  • Efisiensi Anggaran, Pemkab Pasuruan Tunggu Kebijakan Bupati Baru

    Efisiensi Anggaran, Pemkab Pasuruan Tunggu Kebijakan Bupati Baru

    Pasuruan (beritajatim.com) – Efisiensi anggaran yang telah diterbitkan oleh kementrian keuangan menjadi acuan pemerintah daerah untuk menghemat. Hal ini juga dilakukan oleh Pemkab Pasuruan.

    Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan jika effisiensi nantinya akan dipotong 50 persen tidak akan jadi kendala terhadap pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

    “Untuk jelasnya kami masih menunggu SE dari Kemendagri. Kalau mengacu dari rambu-rambu yang kemarin dan pemotongan 50 persen tidaknterlalu berpengaruh dalam pembwngunan 5-10 tahun kedepan. Itu pun kalau memang yang dipotong perjalanan dinas,” ungkap Bakti, Rabu (19/2/2025).

    Bakti juga mengatakan bahwa pihaknya juga akan menyesuaikan rancangan jika memang ada efisiensi anggaran. Namun, dirinya mengklaim bahwa untuk saat ini effisiensi anggaran masih belum diterapkan dan akan menunggu keputusan dari kepala daerah setelah dilantik.

    Hal senada juga disampaikan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko yang masih belum membocorkan terkait berapa persen pemotongan efisiensi anggaran. Meski begitu Yudha memastikan untuk skala prioritas masih tetap sama.

    “Untuk skala prioritasnya tetap. Terkait visi misi, dan pelayanan masih terus kami lakukan. Kami juga sudah punya keyhidennya tinggal nunggu surat dari Kemendagri,” ungkap Yudha.

    Yudha sendiri berharap jika nantinya terdapat efisiensi anggaran untuk pelayanan dasar tidak terganggu. Sehingga rancangan daerah yang sudah tersusun akan terus berjalan terutama pada tahun 2025. (ada/but)

  • Polres Pamekasan Buru Rekan Pencuri Kotak Amal Masjid

    Polres Pamekasan Buru Rekan Pencuri Kotak Amal Masjid

    Pamekasan (beritajatim.com) – Polres Pamekasan, memburu satu pencuri kotak amal masjid berinisial H, yang merupakan rekan pencuri lain inisial IS yang lebih dulu ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan, Selasa (18/2/2025) kemarin.

    Hal tersebut dilakukan setelah proses pendalaman kasus sekaligus melakukan pelacakan terhadap keberadaan pemilik kendaraan yang digunakan dalam aksi pencurian tersebut. Terlebih saat beraksi, pelaku IS mengendarai mobil jenis Sedan dengan nopol M 75 HS.

    “Sejauh ini kami terus berkoordinasi dan melakukan upaya pencarian terhadap tersangka lainnya, serta barang bukti terkait. Termasuk kendaraan yang digunakan, yakni mobil dengan nopol M 75 HS,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, Rabu (19/2/2025).

    Pengungkapan kasus tersebut tidak lepas dari penangkapan IS, warga Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, beraksi di dua masjid berbeda di Pamekasan, yakni di Masjid Nurul Huda, Desa Trasak, Kecamatan Larangan, serta Masjid Nurul Falah, Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Senin (17/2/2025) lalu.

    Dari aksi tersebut, pelaku terekam Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di Masjid Nurul Huda Trasak. Berdasar rekaman CCTV tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap pelaku.

    Tidak berselang lama, personil Satreskrim Polres Pamekasan, berhasil menangkap tersangka IS yang diketahui berasal dari Kabupaten Sumenep. Selanjutnya ia menjalani pemeriksaan intensif terkait aksi pencurian yang sangat meresahkan.

    Hasil pemeriksaan, pencuri kotak amal yang ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan, mengumpulkan uang sebesar Rp 851 ribu berkat aksinya melakukan pencurian kotak amal di dua masjid berbeda di Pamekasan. [pin/but]

  • Tergiur Uang, Mahasiswi Pasuruan Ini Jadi Pengedar Sabu

    Tergiur Uang, Mahasiswi Pasuruan Ini Jadi Pengedar Sabu

    Pasuruan (beritajatim.com) – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Pasuruan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba. Kali ini, seorang mahasiswi berinisial MI (19) warga Glagasari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, ditangkap karena menjadi pengedar sabu.

    MI nekat menjadi pengedar sabu karena tergiur keuntungan besar yang bisa didapat. Ia mengaku membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin meningkat.

    “Tersangka mengaku tergiur keuntungan besar dari bisnis haram ini,” ujar Kasat Narkoba Polres Pasuruan Kota, AKP Agus Yulianto, melalui Iptu Joko Suseno, Kasi Humas Polres Pasuruan.

    Penangkapan MI berawal dari pengembangan informasi yang didapat dari masyarakat terkait maraknya peredaran sabu di wilayah Sukorejo. Berdasarkan informasi tersebut, tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah kepada MI.

    “Kami terus melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih besar,” kata Joko.

    Dari hasil penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3,38 gram sabu, alat timbang, dan handphone.

    Akibat perbuatannya, MI dijerat Pasal 112 dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. (ada/but)

  • Sempat Dirawat, Begini Kondisi Kesehatan Rijanto Jelang Pelantikan Bupati Blitar

    Sempat Dirawat, Begini Kondisi Kesehatan Rijanto Jelang Pelantikan Bupati Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto sempat dirawat di klinik lantaran kondisi kesehatannya menurun jelang pelantikan sebagai Bupati Blitar. Kondisi pria berusia 72 tahun itu drop usai menjalani gladi kotor di Monas, Jakarta.

    Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto menjelaskan bahwa kondisi Rijanto memang dalam keadaan flu. Sehingga usai melakukan gladi kotor, kondisi pria berusia 72 tahun tersebut menurun drastis.

    “Itu kejadiannya kemarin, memang sedang flu sehingga dibantu uap sama vitamin,” ungkap Rully, Rabu (19/2/2025).

    Rijanto pun langsung mendapatkan perawatan medis usai kondisi kesehatannya menurun. Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu juga diberikan vitamin oleh tim medis agar kondisi kesehatannya segera membaik.

    “Tadi gladi bersih sudah oke kondisinya dan siap untuk menjalani pelantikan,” ungkapnya.

    Meski sempat menurun, namun kondisi kesehatan Rijanto telah membaik. Pria kelahiran tahun 1953 itu pun telah dinyatakan sehat dan bisa menjalani pelantikan.

    “Insya Allah siap untuk menjalani pelantikan besok tanggal 20 besok,” tegasnya.

    Doa masyarakat Blitar pun mengiringi Rijanto selama prosesi pelantikan dan retret di Akademi Militer Magelang. Masyarakat Blitar pun berharap Rijanto tetap sehat dan bisa kembali ke Blitar dengan kondisi sehat dan bisa menjalankan pemerintahan Kabupaten Blitar untuk 5 tahun ke depan.

    “Semoga Pak Rijanto bisa melewati pelantikan dan retret dan kembali ke Blitar dan bisa membawa Blitar semakin lebih baik lagi,” ungkap Langkah. [owi/beq]

  • Viral Curanmor di Ponorogo, Pelaku Tertangkap Kurang dari 24 Jam

    Viral Curanmor di Ponorogo, Pelaku Tertangkap Kurang dari 24 Jam

    Ponorogo (Beritajatim.com) – Jagad dunia media sosial (medsos) Bumi Reog dibuat geger dengan pencurian motor yang terekam kamera pengawas (CCTV) di Kelurahan Beduri, Ponorogo. Kejadian itu sempat viral di medsos, sebelum akhirnya pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 24 jam.

    Kapolsek Ponorogo Kota, AKP Catur Juli Hermawan mengungkapkan bahwa kejadian pencurian terekam CCTV itu terjadi pada hari Selasa (18/2/2025) kemarin, sekitar pukul 18.20 WIB. Pelaku yang berinisial RD (19) itu berhasil diamankan polisi di rumahnya di Kelurahan Patihan Wetan, Kecamatan Babadan.

    AKP Catur menjelaskan bahwa pelaku dengan mudah mengambil sepeda motor jenis Honda Vario, karena itu memang rumah milik ayah tirinya yang berinisial L (50). Sehingga sudah mengetahui lokasi penyimpanan kuncinya.

    “Pelaku ini ternyata anak tiri dari korban. Dia mengetahui di mana kunci motor disimpan, sehingga langsung membawa kendaraan tersebut tanpa seizin pemiliknya,” ujar AKP Catur, Rabu (19/02/2025) siang.

    Aksi pencurian ini pun sempat terekam CCTV yang terpasang di rumah korban. Merasa kesal dengan tindakan RD, korban bersama ibu pelaku akhirnya mengunggah rekaman tersebut ke media sosial. Dalam waktu singkat, video pencurian itu menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat serta pihak kepolisian.

    Bergerak cepat, polisi segera melakukan penyelidikan dan dalam waktu kurang dari 24 jam berhasil mengamankan pelaku. Menurut keterangan korban, hubungan keluarga antar mereka memang kurang harmonis. Selain itu, pelaku juga sering meminta uang kepada ibunya yang saat ini bekerja di luar negeri, yang membuat sang ibu merasa jengkel.

    Namun, mengingat pelaku baru pertama kali melakukan pencurian dan memiliki hubungan keluarga dengan korban, kasus ini diputuskan untuk diselesaikan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ).

    “Karena ini pertama kali, dan korban juga merupakan ayah tiri dari pelaku, maka kasus ini akan diselesaikan dengan pendekatan RJ,” tambah AKP Catur.

    Penyelesaian melalui Restorative Justice bertujuan untuk mencari solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui jalur hukum yang lebih panjang. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pelaku dan tidak terulang di kemudian hari. [end/beq]

  • Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

    Paripurna DPRD Surabaya Dijadwalkan 3 Maret 2025 Usai Pelantikan Kada

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD Surabaya terkait penyampaian pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya periode 2025-2030 telah ditetapkan. Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, mengungkapkan bahwa acara ini akan berlangsung pada 3 Maret 2025, setelah pelantikan yang akan dilaksanakan di Jakarta.

    “Sudah kita rapatkan dalam rapat di Badan Musyawarah (Banmus). Pelaksanaannya setelah pelantikan di Jakarta dan retret kepala daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Adi, Rabu (19/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki wewenang untuk menggelar Sidang Paripurna setelah pengucapan sumpah janji Walikota dan Wakil Walikota Surabaya.

    Adi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, menambahkan bahwa pidato ini akan menjadi pidato pertama dari Walikota dan Wakil Walikota Surabaya yang baru terpilih.

    “Jadi, pidato Walikota dan Wakil Walikota Surabaya ini merupakan pidato pertama keduanya pasca pelantikan yang diselenggarakan serentak bersama kepala daerah terpilih lainnya di Jakarta,” jelas Adi.

    Selain itu, perubahan jadwal pelantikan kepala daerah turut mempengaruhi waktu pelaksanaan Sidang Paripurna ini. Seperti diketahui, sebelumnya jadwal pelantikan kepala daerah direncanakan pada 6 Februari 2025.

    Namun, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memilih tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah tahap pertama.

    “Kami siapkan tanggal 18, 19, dan 20, kemudian saya lapor ke Presiden, dan Pak Presiden menyampaikan bahwa beliau memilih tanggal 20, hari Kamis,” jelas Tito Karnavian.

    Pemilihan tanggal tersebut didasarkan pada pertimbangan terkait administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah dan pihak terkait lainnya.

    Mendagri Tito Karnavian juga menegaskan bahwa pemilihan tanggal 20 Februari 2025 untuk pelantikan kepala daerah bukan merupakan perintah langsung dari Presiden.

    “Saya ingin mengoreksi bahwa tanggal 20 Februari ini bukan perintah Presiden, melainkan usulan saya yang kemudian dipilih oleh beliau,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat

    Soal Efisiensi Anggaran, Mensos: Bisa Buat Birokrasi Indonesia Jadi Lebih Sehat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Menteri Sosial (
    Mensos
    ) Saifullah Yusuf mengatakan,
    efisiensi anggaran
    layaknya manfaat bulan
    puasa
    yang menyehatkan badan dan menghapus lemak-lemak
    birokrasi
    .
    “Adanya efisiensi anggaran justru bisa membuat birokrasi Indonesia jauh lebih
    sehat
    ,” tutur pria yang akrab disapa Gus Ipul itu melalui siaran pers, Rabu (19/2/2025).
    Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat memberikan arahan kepada kepala Dinas Sosial (
    Dinsos
    ) se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara di Kantor Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ), Rabu.
    Arahan yang diberikan menyoroti masalah efisiensi anggaran kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (
    pemda
    ).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa anggaran yang dimiliki K/L dan pemda, khususnya anggaran belanja barang dan modal, dapat dioptimalkan lewat pengalihan pada program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.
    “Pada prinsipnya, efisiensi justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang prorakyat. Selain itu, efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
    Gus Ipul menekankan bahwa efisiensi tidak menyentuh belanja rakyat dan pendidikan.
    Bahkan, seperti yang disebut Presiden RI Prabowo Subianto, bantuan sosial (
    bansos
    ) bisa ditambah jika memang diperlukan.
    “Kemensos telah gencar melakukan efisiensi pada pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari, misalnya pada penghematan penggunaan listrik. Kami saja baru setengah bulan menjalankan efisiensi bisa menghemat Rp 300 juta dari anggaran untuk kebutuhan listrik di kantor,” katanya.
    Gus Ipul juga mengingatkan bahwa efisiensi harus dimulai lewat kesadaran baru yang harus dibangun dari diri masing-masing aparatur sipil negara (
    ASN
    ).
    “Tanpa adanya kesadaran itu, maka efisiensi yang dilakukan hanya akan dianggap sebagai penghambat bekerja. Padahal, ketika setiap ASN memiliki kesadaran pentingnya efisiensi, sesungguhnya itu semua tidak akan berpengaruh kepada produktivitas kerja,” ucapnya.
    Menurut Gus Ipul, kesadaran bagi ASN perlu dibangun. Sebab, kebutuhan operasional saat ini dibiayai dari oleh rakyat. Namun demikian, banyak pekerja yang dinilai kurang peduli akan efisiensi.
    “Akan menjadi hal berbeda ketika setiap orang memperlakukan hal yang sama saat berada di rumah masing-masing. Efisiensi itu akan dengan sendirinya mengalir karena anggaran yang digunakan adalah anggaran pribadi yang harus ditekan atau dilakukan penghematan,” ucapnya.
    “Kalau di rumah masing-masing, kita peduli sekali sama AC, sama lampu (melakukan penghematan). Namun, kalau di ruangan kantor kita tidak peduli, AC-nya, lampunya,” lanjut Gus Ipul.
    Gus Ipul menerangkan, Kemensos mengoptimalkan efisiensi lewat berbagai upaya kreatif dan inovatif. Salah satunya, lewat sinergi dengan sejumlah pihak untuk memaksimalkan berbagai kegiatan terdampak efisiensi.
    Ia juga menekankan pentingnya pengalihan kegiatan berdampak, seperti melakukan kerja bakti, dan
    car free day
    .
    Pada peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, sebut Gus Ipul, kerja bakti nasional dilaksanakan. Hasilnya, 720.000 orang di seluruh Indonesia terlibat dalam agenda kerja bakti.
    Selain itu, dalam praktik lainnya, Gus Ipul turut mendorong kerja sama yang intens kepada civitas akademika dalam memaksimalkan kegiatan riset dan kajian yang turut terdampak efisiensi pada anggaran Kemensos.
    “Kami ajak universitas. Mereka punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Kemarin pertemuan di Surabaya, 200 lebih perguruan tinggi se-Jawa Timur siap mendukung Kemensos dalam membentuk desa binaan untuk pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di desa dan itu menggunakan uang mereka, bukan uang Kemensos,” ucapnya.
    Di akhir penyampaiannya, Gus Ipul mengimbau kepada setiap kepala Dinsos se-Jawa Timur untuk tidak mengeluhkan adanya efisiensi anggaran.
    Sebaliknya, dia mendorong setiap pihak dapat mengerahkan berbagai pendekatan kreatif dan inovatif sehingga target kerja yang ada tetap tercapai dengan baik.
    “Banyak cara di tengah-tengah efisiensi itu, tetap semangat. Efisiensi ini jangan sampai menurunkan kinerja kita. Diperlukan kreativitas dan inovasi agar target-target kita tetap tercapai,” kata Gus Ipul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid – KH. As’ad Yahya Syafi’i, segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah pelantikan mereka pada Kamis (20/2/2025).

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah disahkan oleh DPRD pada Desember 2024. Namun, hingga kini, aturan pelaksananya belum diterbitkan oleh eksekutif, sehingga implementasi kebijakan tersebut masih tertunda.

    “Bagaimana bisa perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas pembahasan di tingkat eksekutif,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Rabu (19/2/2025).

    Legislator PDI Perjuangan ini meminta Bupati Ra Hamid untuk segera mengambil langkah konkret setelah dilantik agar regulasi ini dapat segera diterapkan.

    “Untuk itu, bupati terlantik harus sat-set kerjanya, menimbang pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” terang Sekretaris DPC PDIP Bondowoso ini.

    Selain itu, Sinung juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dan segera mengajukannya ke bagian hukum.

    “Jadi, raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbang, dan segera diajukan ke bagian hukum agar waktunya tidak molor lagi,” pintanya.

    Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini digagas sebagai upaya untuk menangkal semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.

    Sinung menjelaskan bahwa perda ini akan diterapkan melalui dua pendekatan, yakni formal dan informal.

    Pendekatan formal akan memasukkan Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    Sementara itu, secara informal, sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat RT/RW oleh petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta beberapa OPD yang ditunjuk oleh bupati.

    Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, DPRD Bondowoso juga akan segera mengesahkan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

    Fraksi PDIP Bondowoso yang menggagas kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perda tersebut untuk melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGG).

    “Alam dan budaya harus lestari, masyarakat harus sejahtera dalam bingkai falsafah Pancasila,” pungkas Sinung. [awi/beq]

  • Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Polisi akhirnya menangkap EK, seorang warga yang tinggal Dusun Plosowedi, Desa Plosogeneng, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dia diduga kuat sebagai pelaku dalam kasus mutilasi yang menggegerkan warga.

    Saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk mengumpulkan barang bukti tambahan.

    Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Rabu (19/2/2025), membenarkan bahwa pihaknya mengamankan terduga pelaku. “Benar, kita amankan satu orang. Saat ini masih kita kembangkan lagi,” kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

    Sementara itu, polisi juga tidak membantah bahwa korban mutilasi tersebut diduga kuat adalah AS (37), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek. Namun, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut melalui tes DNA (genetic) untuk memastikan identitas korban secara resmi. “Sekali lagi, masih kita kembangkan,” tambah Kapolres.

    Selain menangkap EK, polisi kini fokus mencari barang bukti tambahan, terutama senjata tajam yang diduga digunakan untuk memutilasi korban. Polisi melakukan penyisiran dan pengumpulan bukti di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara.

    Pihak kepolisian juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor agar penyelidikan dapat segera menemukan titik terang.

    Informasi dihimpun menyebutkan bahwa EK berasal dari Desa Dukuharum Kecamatan Megaluh. Namun EP tinggal di Dusun Plosowedi Bersama sang istri. Dengan diamankannya EK, masyarakat kini berharap kasus ini segera terungkap secara menyeluruh, termasuk motif pelaku dan bagaimana peristiwa mengerikan ini terjadi.

    Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, pada Rabu (12/2/2025). Bagian kepala korban baru ditemukan sore harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi awal penemuan jasad. [suf]