Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Gelombang Demo di Lamongan, Aliansi BEM Geruduk Kantor DPRD dan Pemkab, Minta Tinjau Ulang Hal ini

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

    TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN – Gelombang unjuk rasa oleh para mahasiswa dalam dua hari ini mewarnai Lamongan. 

    Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir di depan gedung DPRD Lamongan dan Kantor Pemkab, Rabu (19/2/2025) menyusul sehari sebelumnya yang dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sasaran yang sama.

    BEM menolak kebijakan efisiensi anggaran disektor pendidikan karena akan  mengancam masa depan Indonesia. 

    Koordinator umum Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya mengungkapkan, unjuk rasa kali ini  menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan,  dan mendesak pemenuhan hak-hak dosen. 

    “Kami datang menyikapi kebijakan efisiensi anggaran pendidikan dan menuntut pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” ungkap Rizka. 

    Massa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG), serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Tinjau ulang program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi,  agar tidak menjadi alat politik serta mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya 

    Suasana unjuk rasa oleh massa BEM sempat diwarnai aksi saling dorong ketika para pengunjuk rasa meminta Ketua DPRD Lamongan keluar untuk menemui mereka.

    Namun aksi tersebut berhenti ketika salah satu perwakilan anggota dewan berkenan keluar dan bertemu dengan pengunjuk rasa. 

    Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso  menemui para demonstran dan memastikan  akan menampung semua aspirasi para mahasiswa untuk dilanjutkan  ke pimpinan.

     “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus. 

    Setelah mendapat jawaban dari  anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri dan berharap aspirasi mereka benar-benar direalisasikan

  • Sosok Maidi, Dulu Kepala Sekolah Kini Dilantik Jadi Wali Kota Madiun, Pendidikan sampai S3

    Sosok Maidi, Dulu Kepala Sekolah Kini Dilantik Jadi Wali Kota Madiun, Pendidikan sampai S3

    TRIBUNJATIM.COM – Pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Maidi – Bagus Panuntun, akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Kamis (20/2/2025).

    Mereka berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun, berdasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU, Rabu (4/12/2024).

    Mereka berhasil menghasilkan 65.583 suara atau 56 persen.

    Kemenangan ini membuat Maidi menjadi kepala daerah selama dua periode.

    Sebelum mau di dunia politik, Maidi merupakan seorang kepala sekolah.

    Seperti apa sosok Maidi?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Sosok Maidi

    Maidi lahir di Magetan, Jawa Timur pada tanggal 12 Mei 1961. 

    Dia menghabiskan masa kecil dan remajanya di Magetan dan Madiun. 

    Pendidikan Sekolah Dasar ditamatkan di SD SD Ngancar tahun 1974. 

    Kemudian dia melanjutkan ke SMP Negeri Plaosan hingga lulus tahun 1977. 

    Saat SMA, dia memilih bersekolah di Madiun, yakni di SMA Negeri 3 Madiun dan lulus tahun 1981. 

    Lalu, gelar sarjana hingga doktor diraihnya di sejumlah universitas. 

    S1 IKIP Surabaya, Sarjana Pendidikan Geografi 1985 (Drs)

    S1 UNMER Madiun, Sarjana Ilmu Hukum 1996 (S.H)

    S2 Universitas Satyagama Jakarta, Magister Manajemen 1999 (M.M)

    S2 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Magister Teknologi Pendidikan 2002 (M.Pd)

    S3 Universitas Terbuka Surabaya, Doktor Administrasi Publik 2020 (Dr)

    Sebelum berkarir di politik, Maidi adalah seorang pendidik. 

    Suami Yuni Sulistyowati ini merintis karir pertama sebagai Guru Geografi di SMAN 1 Madiun sepanjang tahun1989-2002. 

    Kemudian, dia diangkat menjadi Kepala SMAN 2 Madiun pada tahun 2002. 

    Karir Maidi semakin menanjak hingga dia dipilih sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun tahun 2006. 

    Kemudian, Maidi yang pernah tercatat sebagai pengurus PGRI SUrabaya periode 2005-2005 dan Korpri Surabaya periode 2009-2018 ini diangkat menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun periode 2009- Februari 2018. 

    Pada Pilkada Madiun tahun 2019, Maidi yang berpasangan dengan Inda Raya Ayu MIko Saputri akhirnya terpilih sebagai Walikota Madiun periode 2019-2024. 

    Harta Kekayaan Maidi

    Berdasarkan LHKPN tahun 2023, Maidi mempunyai total Harta Kekayaan Rp. 16.697.398.673.

    Total Harta Kekayaan itu sebagian besar disumbangkan oleh aset berupa tanah dan bangunan.

    Selain di Madiun, Maidi juga mempunya aset di Ngawi hingga Magetan.

    Maidi juga mempunyai Harta Bergerak lainnya sebesar Rp 95 Juta.

    Ia juga melaporkan punya Kas dan setara Kas mencapai Rp. 3 Miliar.

    Namun demikian, Maidi masih tercatat punya utang sebesar Rp. 2,9 Miliar.

    TANAH DAN BANGUNAN Rp. 15.824.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/126 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000

    2. Tanah Seluas 481 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 280 m2/54 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 546 m2/401 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 845.000.000

    5. Tanah dan Bangunan Seluas 872 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 2.500.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 346 m2/82 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/60 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000

    8. Tanah dan Bangunan Seluas 696 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 2.300.000.000

    9. Tanah dan Bangunan Seluas 472 m2/600 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 1.875.000.000

    10. Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/240 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    11. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m2/2250 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

    12. Tanah dan Bangunan Seluas 1140 m2/900 m2 di KAB / KOTA NGAWI, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

    13. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    14. Tanah Seluas 49 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

    15. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    16. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

    17. Tanah dan Bangunan Seluas 349 m2/423 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000

    18. Tanah Seluas 364 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000

    ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 620.000.000

    1. MOTOR, TOSSA TSZ200-2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

    2. MOTOR, HONDA C 70 Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000 3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

    3. MOBIL, MITSUBISHI MOBIL PENUMPANG Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000

    4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

    5. MOBIL, HONDA CR-V Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

    HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 95.825.000

    SURAT BERHARGA Rp. —-

    KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.098.066.630

    HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 19.637.891.630

    HUTANG Rp. 3.864.567.073

    TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. 15.773.324.557.

    Daftar kepala daerah Jawa Timur yang akan dilantik Presiden Prabowo

    Berikut daftar lengkap 37 kepala daerah Jawa Timur yang akan dilantik Prabowo pada Kamis ;

    1. Provinsi Jawa Timur
    Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak 
    2.  Kabupaten Pacitan
    Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah
    3. Kabupaten Trenggalek
    Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara
    4. Kabupaten Blitar
    Rijanto-Beky Herdihansah
    5. Kabupaten Kediri
    Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa
    6. Kabupaten Lumajang
    Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma
    7. Kabupaten Jember
    Muhammad Fawait-Djoko Susanto
    8. Kabupaten Situbondo
    Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah
    9. Kabupaten Probolinggo
    Mohammad Haris-Fahmi AHZ
    10. Kabupaten Pasuruan
    Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori
    11. Kabupaten Sidoarjo
    Subandi-Mimik Idayana
    12. Kabupaten Mojokerto
    Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian
    13. Kabupaten Jombang
    Warsubi-Salmanuddin
    14. Kabupaten Madiun
    Hari Wuryanto-Purnomo Hadi
    15. Kabupaten Ngawi
    Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
    16. Kabupaten Bojonegoro
    Setyo Wahono-Nurul Azizah
    17. Kabupaten Tuban
    Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono
    18. Kota Kediri
    Vinanda Prameswati-Qowimuddin
    19. Kota Pasuruan
    Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi
    20. Kota Mojokerto
    Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi 
    21. Kota Madiun
    Maidi-Bagus Panuntun
    22. Kota Surabaya
    Eri Cahyadi-Armuji
    23. Kota Batu
    Nurochman-Heli Suyanto
    24. Kabupaten Ponorogo
    Sugiri Suncoko-Lisdyarita
    25. Kabupaten Tulungagung
    Gatut Sunu Wibowo-Ahmad Baharudin
    26. Kabupaten Malang
    Sanusi-Lathifah Shohib
    27. Kabupaten Banyuwangi
    Ipuk Fiestiandani Azwar Anas-Mujiono
    28. Kabupaten Bondowoso
    Abd Hamid Wahid-As’ad Yahya Syafi’i
    29. Kabupaten Nganjuk
    Marhaen Djumadi-Trihandy Cahyo Saputro
    30. Kabupaten Lamongan
    Yuhronur Efendi-Dirham Akbar Aksara
    31. Kabupaten Gresik
    Fandi Akhmad Yani-Asluchul Alif
    32. Kabupaten Bangkalan
    Lukman Hakim-Moch Fauzan Ja’far
    33. Kabupaten Sampang
    Slamet Junaidi-Ahmad Mahfudz
    34. Kabupaten Sumenep
    Ahmad Fauzi Wongsojudo-KH Imam Hasyim
    35. Kota Blitar
    Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba
    36. Kota Malang
    Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin
    37. Kota Probolinggo
    dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Hippama Tagih Janji Wahyu Hidayat Soal Penolakan Pembongkaran Total Pasar Besar Malang

    Hippama Tagih Janji Wahyu Hidayat Soal Penolakan Pembongkaran Total Pasar Besar Malang

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Wali Kota Malang terpilih di Pilkada Malang 2024, Wahyu Hidayat diminta dapat menepati janji politiknya, yakni bersama para pedagang Pasar Besar Malang menolak rencana pembongkaran total pasar.

    Pembina Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama), Muhammad Ayub mengatakan, Wahyu telah bertemu dengan para pedagang saat masa kampanye Pilkada 2024.

    Dalam kampanyenya waktu itu, Wahyu menunjukkan dukungannya kepada pedagang yang menolak rencana pembongkaran total.

    Ayub menagih janji itu sehari jelang Wahyu dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

    “Wali kota Malang yang akan dilantik besok. Saya minta agar amanah pedagang ditampung. Kemudian dikerjakan berdasarkan amanah. Amanah ini dititipkan ke wali kota, sesuai dengan janjinya. Seorang itu harus memegang amanah. Namanya saja Wahyu, harus sesuai dengan apa yang disampaikan tentang janji-janjinya,” tegas Ayub saat berada di Pasar Besar Malang, Rabu (19/2/2025).

    Melihat hasil survei internal mereka yang menunjukkan mayoritas pedagang menolak, Ayub menegaskan agar Wahyu bisa mempertimbangkan hal tersebut.

    Ayub juga meminta tidak ada perencanaan pembangunan pasar, baik di tahun 2025, 2026, atau seterusnya.

    “Menolak pembongkaran seterusnya, tidak hanya tahun 2025, 2026, atau 2027 tidak. Jadi saya kira para pedagang sudah pintar melihat bagaimana kondisi Pasar Gadang dan Pasar Blimbing. Mereka menganggap kami ini orang goblok. Jadi Hippama ini bukan kumpulan orang goblok. Insyaallah perjuangan kita sampai ke pusat, tidak hanya di daerah,” kata Ayub.

    Juru bicara Hippama, Agus Priambodo menjelaskan, Wahyu pernah mengatakan bahwa dirinya akan mendukung sikap para pedagang yang berharap tidak terjadi pembongkaran total.

    Agus meminta agar apa yang telah dikatakan oleh Wahyu bisa diwujudkan. 

    “Sesuai janji beliau, mau memperbaiki. Makanya kami mengingatkan beliau agar awal kerja bisa menepati janji,” katanya.

    Agus berharap Wahyu bisa menepati janji-janjinya tersebut.

    Pedagang tidak ingin pasar dibongkar total, hanya perbaikan merata saja.

    Dalam tuntutannya ke Pemkot Malang, para pedagang menilai Diskopindag tidak bekerja maksimal. Tidak ada bentuk perawatan yang dilakukan oleh Diskopindag, padahal para pedagang rutin membayar retribusi.

    Sementara itu, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin tengah berada di Jakarta untuk mempersiapkan diri mengikuti pelantikan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.

    Dalam pesan pendek, Wahyu baru berbicara mengenai rencana pelantikannya.

    “Hari ini saya dan Mas Ali mengikuti gladi bersih. Persiapan untuk pelantikan besok,” ujarnya.

    Wahyu mengatakan, dirinya akan merealisasikan janji-janji politiknya setelah dilantik oleh Presiden RI.

    Sejauh ini, ada lima janji politik yang sering ia sampaikan ke publik untuk segera dieksekusi. Dari lima janji itu, Wahyu tidak berbicara mengenai kondisi Pasar Besar Malang. 

  • Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Freeport Bisa Ekspor Konsentrat Tembaga Bertahap, Tapi Pajaknya Naik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.

    Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.

    Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.

    “Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini,” katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.

    “Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat,” tegas Bahlil.

    Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.

    Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.

    Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.

    “(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan,” bebernya.

    (pgr/pgr)

  • Sikap Santai Bupati Kediri Mas Dhito Saat Hujan Guyur di Acara Gladi Bersih Pelantikan di Jakarta

    Sikap Santai Bupati Kediri Mas Dhito Saat Hujan Guyur di Acara Gladi Bersih Pelantikan di Jakarta

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa turut serta dalam geladi bersih pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (19/2/2025).

    Meskipun hujan deras mengguyur kawasan Monumen Nasional, mereka tetap semangat mengikuti rangkaian acara yang menjadi bagian dari persiapan pelantikan para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri, mengungkapkan bahwa cuaca buruk tidak mengurangi semangatnya untuk mengikuti geladi bersih. 

    “Tidak ada masalah, kehujanan itu biasa,” ujarnya dengan santai usai mengikuti geladi bersih. 

    Bahkan, meskipun pakaian mereka basah karena hujan, Mas Dhito tetap terlihat bersemangat, bersama para kepala daerah lainnya yang juga mengikuti kegiatan tersebut.

    Pelaksanaan geladi bersih dimulai dengan apel di Monumen Nasional, yang dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Meskipun cuaca kurang bersahabat, para peserta tetap mengikuti acara dengan penuh kekompakan. 

    Usai acara, Mas Dhito mengungkapkan bahwa dirinya segera berencana untuk beristirahat dan menjaga kondisi kesehatannya.

    “Setelah ini saya akan mandi dulu dan istirahat agar besok bisa tetap sehat. Sebab, pelantikan besok dan kegiatan selanjutnya akan cukup padat,” tambahnya. 

    Setelah geladi bersih, pelantikan para kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada Kamis (20/2/2025) pagi, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memimpin langsung prosesi tersebut.

    Tidak hanya itu, pasca pelantikan, para kepala daerah ini akan mengikuti rangkaian acara retreat yang akan berlangsung di Lembah Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025. Retreat ini dirancang sebagai bagian dari pembekalan dan persiapan bagi para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas di periode jabatan kedua mereka.

    Mas Dhito menyatakan sudah mempersiapkan segala kebutuhan terkait retreat, baik itu pakaian maupun kondisi kesehatan. 

    “Yang penting sehat dan siap mengikuti semua agenda sesuai jadwal yang sudah ditentukan,” ujarnya.

    Menjelang pelantikan, Bupati muda berusia 32 tahun ini juga sudah melakukan pemeriksaan kesehatan pada Minggu (16/2/2025) untuk memastikan kondisinya tetap prima. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Mas Dhito dalam kondisi sehat dan siap menghadapi berbagai rangkaian kegiatan yang padat.

    Mas Dhito berharap seluruh rangkaian acara pelantikan dan retreat dapat berjalan dengan lancar. 

    “Mohon doanya agar di periode kedua kami bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah yang diberikan,” pinta Mas Dhito.

  • Identitas Korban Tewas dalam Insiden Amblesnya Toko Kelontong di Kota Malang

    Identitas Korban Tewas dalam Insiden Amblesnya Toko Kelontong di Kota Malang

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Satu orang tewas dalam peristiwa toko kelontong ambles di Jalan Sudanco Supriadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, atau tepatnya berada di sebelah ruko Mie Gacoan Sukun Malang, Rabu (19/2/2025) sore.

    Dalam peristiwa itu, toko berikut korban di dalamnya hanyut terbawa derasnya arus saluran air.

    Ketua RT setempat, Rohim menuturkan, saat kejadian itu terjadi, terdapat dua orang berada di dalam toko.

    “Di dalam toko, ada dua orang laki-laki. Yang satunya selamat, tapi kondisinya syok dan pingsan, sedangkan satunya lagi hanyut,” jelasnya.

    Dirinya menjelaskan, korban yang hanyut itu telah ditemukan dalam kondisi meninggal.

    “Sudah ketemu di aliran sungai di wilayah Kebonsari Sukun, atau tepatnya berjarak sekitar 3 kilometer dari toko yang ambles tersebut,” terangnya.

    Diketahui, identitas korban yang meninggal tersebut bernama Moh Qoit (22) asal Pamekasan Madura.

    Sedangkan untuk korban yang selamat, bernama Muhammad Rizal Fauzi.

    Usai ditemukan, jenazah korban segera dievakuasi dan dibawa ke Kamar Jenazah RS Saiful Anwar (RSSA) Malang.

    Sementara itu, dari pantauan TribunJatim.com di lokasi sekitar pukul 20.40 WIB, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah mengevakuasi sebagian barang-barang yang ada di toko ambles tersebut.

    Termasuk, melakukan pemasangan garis pengaman di sekitar area lokasi toko ambles.

    Seperti diberitakan sebelumnya, toko kelontong yang terletak di Jalan Raya Sudanco Supriadi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, atau tepatnya berada di sebelah ruko Mie Gacoan Sukun mendadak ambles dan hanyut terbawa derasnya arus saluran air pada Rabu (19/2/2025) sekitar pukul 16.15 WIB.

    Sebelum kejadian itu terjadi atau tepatnya saat pagi hari, toko tersebut menunjukkan beberapa tanda-tanda. Yaitu sekitar pukul 08.00 WIB, fondasi toko sudah terlihat sedikit ambles.

    Diketahui juga, bangunan toko itu ternyata berdiri di atas saluran air.

    Dengan perincian, di atas saluran air itu berdiri 3 bangunan sekaligus.

    Di mana dua bangunan dalam kondisi kosong, sedangkan satu bangunan difungsikan sebagai toko kelontong.

  • 24 Tahun Tak Pernah Direhab, Musala di Bondowoso Diperbaiki Jelang Ramadan Lewat Program TMMD 123

    24 Tahun Tak Pernah Direhab, Musala di Bondowoso Diperbaiki Jelang Ramadan Lewat Program TMMD 123

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Musala An Nawawi, di Desa Gunosari, Kecamatan Tlogosari jadi salah satu sasaran rehab kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123.

    Perbaikannya sudah dilaksanakan sejak 10 Februari 2025. Kini, terlihat sudah sekitar 50 persen perbaikan dilakukan.

    Mulai dari kerangka atap yang semula dari kayu, pada rehab sekarang telah menggunakan almunium. Sebagian temboknya juga sudah diplester, kusen juga sudah terlihat diperbarui.

    Ustad Sunawin (60), tokoh agama di musala itu mengatakan, terkahir kali tempat ibadah tersebut direhab pada tahun 2000 lalu. Artinya sudah hampir 24 tahun digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan.

    “Ini sudah sejak tahun 2000, baru pertama kali ini direnovas,” tuturnya pada TribunJatimTimur.com pada Rabu (19/2/2025).

    Ia menjelaskan, musala tersebut selama ini tak hanya untuk salat lima waktu warga. Namun juga kegiatan belajar mengaji anak-anak.

    Setiap malam, ada sekitar 50an anak-anak yang mengaji. Termasuk, anak-anak PAUD yang sekolahnya tepat di sebelah kiri musola.

    “Yang ngaji anaknya 50an kalau malam itu. Kalau sore madrasah,” ujarnya.

    Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah TNI dan warga sekitar bergantian membopong genteng untuk dipasang. Kemudian, sebagian lagi terlihat tengah membuat pondasi untuk tangga menuju musola.

    Seorang perempuan paruh baya sedang menyiapkan kopi, minuman segar, dan makanan di teras rumahnya.

    “Ini untuk  bapak yang kerja dek,” kata Ustad Sunawin pada awak media.

    Dia sendiri merasa bersyukur atas rehab yang dilakukan jelang ramadan ini. Karena memang musala ini tiap Ramadan dijadikan tempat beribadah salat tarawih warga. 

    Komandan Kodim Bondowoso, Letkol Arh Acmad Yani, mengatakan, memang pelaksanaan TMMD 123 seremonial pembukaannya dilakukan mulai hari ini pada Rabu (19/2/2025).

    Namun, ada beberapa pembangunan fisik yang sudah lebih dulu dilakukan sejak 10 Februari lalu. Salah satunya yakni Musola An Nawawi ini.

    Karena, pihaknya mengejar waktu dari banyaknya sasaran TMMD ke 123 di dua desa di Kecamatan Tlogosari.

    “Sehingga kurang lebih sekarang sudah kisaran 50 persen,” ujarnya.

    Dia menyebut segala sasaran dari pelaksanaan TMMD ini merupakan usulan dari masyarakat.

  • BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    BEM Joko Tingkir Unjuk Rasa Tolak Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Lamongan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Lamongan yang tergabung Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Joko Tingkir menggelar unjuk rasa di depan gedung Pemkab dan DPRD setempat, Rabu (19/3/2025).

    Pendemo menolak kebijakan pemerintah pusat mengenai efisiensi anggaran disektor pendidikan karena dirasa mengancam masa depan Indonesia.

    “Kami kesini menyikapi terkait efisiensi anggaran pendidikan dan pemenuhan hak-hak dosen yang selama ini terbengkalai termasuk tunjangan kinerja (Tukin) dan memastikan kesejahteraan pendidik,” kata Koordinator Aliansi BEM Joko Tingkir, Rizka Bintang Agus Satriya.

    Selain soal anggaran pendidikan, mahasiswa juga menuntut peninjauan ulang terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan mendesak Pemerintah dan DPR RI mengesahkan rencana revisi KUHAP.

    “Kami juga meminta peninjauan ulang terkait program MBG dengan mempertimbangkan efektivitas dan transparansi agar tidak sekedar menjadi alat politik semata serta mendesak Pemerintah dan DPR mengesahkan KUHAP perampasan aset,” tambahnya

    Massa pendemo ditemui Anggota DPRD Lamongan dari Fraksi Partai Golkar, Tulus Santoso. Di hadapan pendemo, Tulus menyampaikan akan menampung semua aspirasi para mahasiswa dan akan menyampaikannya ke pimpinan.

    “Nanti tuntutan akan dilanjutkan, yang jelas terkait tuntutan itu kembali kepada yang berwenang,” ujar Tulus.

    Setelah mendapat penyampaian dari perwakilan anggota DPRD Lamongan, para demonstran dengan segera membubarkan diri. (fak/ian)

  • Anak Curi Motor Ayah Tiri di Ponorogo karena Ingin Jalan-jalan, Ibu Kandung: Viralkan Saja – Halaman all

    Anak Curi Motor Ayah Tiri di Ponorogo karena Ingin Jalan-jalan, Ibu Kandung: Viralkan Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pencurian sepeda motor di Ponorogo, Jawa Timur, terekam dalam video Closed Circuit Television (CCTV) dan viral di media sosial.

    Dalam rekaman berdurasi 25 detik yang diunggah, terlihat seorang pria mengenakan kaus dan celana pendek hitam, yang melakukan aksi pencurian pada Selasa (18/2/2025) sekira pukul 18:20 WIB.

    Pelaku tampak percaya diri saat mengambil sepeda motor Vario berwarna hitam milik Lamirin, 50 tahun, di Kelurahan Keniten, Kabupaten Ponorogo.

    Tak lama setelah video pencurian viral, pelaku yang berinisial RD (19) berhasil diringkus oleh Polsek Ponorogo Kota.

    Kapolsek Ponorogo Kota, AKP Catur Juli Hermawan, mengonfirmasipelaku adalah anak tiri dari pemilik sepeda motor.

    “Iya, anak tiri pemilik kendaraan,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Polisi telah mengamankan pelaku beserta barang bukti, yaitu sepeda motor Vario dengan pelat nomor AE 4650 VA.

    Dalam pemeriksaan, pihak kepolisian berencana menerapkan restorative justice (RJ) untuk menyelesaikan kasus ini.

    Lamirin, pemilik sepeda motor, menjelaskan alasan pelaku mau meminjam tidak mencuri. Dia ingin jalan-jalan menggunakan sepeda motor.

    “Tetapi tidak ijin, makanya itu diviralkan. Ya jengkel itu tadi. Dan pelaku pernah satu rumah dengan bapak/ibunya, jadi hafal kuncinya ditaruh di dashboard sepeda motornya,” terang Lamirin.

    Ia menambahkan istrinya, yang merupakan ibu kandung pelaku dan bekerja di luar negeri, meminta agar video tersebut diviralkan setelah melihat rekaman CCTV.

    “Jadi waktu melihat rekaman CCTV, Lamirin menghubungi istrinya. Kemudian diminta diviralkan saja agar bisa segera ditangkap. Mungkin jengkel,” tandasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wali Kota Surabaya Terbitkan SE 10 Poin Terkait Efisiensi Anggaran untuk OPD hingga Camat

    Wali Kota Surabaya Terbitkan SE 10 Poin Terkait Efisiensi Anggaran untuk OPD hingga Camat

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) No 900.1.3/3258/436.2.2/2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBD Tahun 2025. Merespon Intruksi Presiden (Inpres), No. 1 Tahun 2025.

    SE tersebut ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga jajaran camat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

    Wali Kota Eri Cahyadi, dalam SE tersebut mewajibkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat untuk melakukan efisiensi anggaran secara sistematis dan terukur. SE tersebut memuat 10 poin utama terkait langkah-langkah efisiensi yang harus dilakukan.

    “Melakukan reviu lanjutan untuk mempertajam efisiensi anggaran belanja pada APBD TA 2025 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing,” ujar Eri dalam poin pertama SE.

    Pada poin kedua, Eri menginstruksikan seluruh Kepala OPD agar melakukan efisiensi belanja yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

    Selanjutnya pada poin ketiga, ia juga meminta Kepala PD untuk membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, serta seminar atau focus group discussion (FGD).

    “Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen,” tambah Eri dalam poin keempat.

    Kemudian pada poin kelima, Eri meminta Kepala PD untuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium.

    Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

    “Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur,” tambah Wali Kota Eri dalam poin keenam.

    Lalu pada poin ketujuh, ia meminta Kepala PD memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau alokasi anggaran sebelumnya.

    “Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,” ucap Eri pada poin kedelapan.

    Sementara pada poin kesembilan, Eri meminta Kepala PD dan camat untuk menyesuaikan belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

    “Menyampaikan hasil review dan efisiensi belanja sebagaimana poin nomor satu sampai sembilan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) maksimal Rabu, 19 Februari 2025,” pungkasnya. [ram/ian]