Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Politik kemarin, cuci pesawat tempur manual hingga skema WFA

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    1. TNI AU sebut cuci pesawat tempur secara manual sudah sesuai prosedur

    TNI Angkatan Udara (AU) mengungkapkan bahwa proses mencuci pesawat tempur atau aircraft washing secara manual seperti dalam video viral yang beredar di media sosial akhir-akhir ini sudah sesuai prosedur.

    “Ada yang viral, pesawat F-16 dicuci. Itu yang kami lakukan. Kami memang mencucinya ya kami naik di atas sayap, kami cuci, kami lap. Ya seperti itu, dengan kami menyentuh langsung,” kata Komandan Skadron Teknik (Danskatek) 022 Letkol Tek Dzulkifli Effendi, ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    2. BKN: Instansi tentukan WFA dengan sesuaikan karakteristik layanan

    Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

    Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

    “Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    3. Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini.

    4. MPR: Pemahaman digital perlu ditingkatkan demi hindari judi online

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengajak seluruh pihak bekerja sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan teknologi digital yang baik demi terhindar dari jeratan judi dalam jaringan dan pinjaman online ilegal.

    “Kita harus bijak dalam menggunakan layanan digital agar tidak terjebak dalam pinjaman online ilegal dengan bunga tinggi atau judi online,” kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam acara seminar dengan tema “Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!” seperti dikutip siaran pers resmi di terima ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    5. Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Kemenag Jatim Serahkan Izin Operasional kepada Empat KBIHU di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menyerahkan izin operasional kepada empat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) di Kabupaten Tuban, Rabu (19/02/2025). Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Umi Kulsum.

    Empat KBIHU yang menerima izin operasional adalah KBIHU Al Hikmah Kerek, KBIHU Az Zahra Muslimat NU Tuban, KBIHU Busyrol Ummah Jenu, dan KBIHU NU Rengel.

    “KBIHU memiliki posisi yang sangat strategis dan diakui oleh regulasi oleh UU No 8 tahun 2019 pasal 33 ayat 1, bahwa pemerintah bisa melibatkan KBIHU di dalam pimpinan manasik haji,” ujar Mohammad As’adul Anam.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KBIHU sudah diakui sebagai lembaga resmi yang memiliki izin dan dapat memberikan bimbingan serta pendampingan jamaah dari tanah air hingga ke Arab Saudi.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan pesan kepada 40 undangan yang hadir terkait beberapa hal penting, termasuk esensi dari ibadah haji.

    “Pesan saya kepada 40 undangan yang hadir untuk menyampaikan kepada jemaah akan beberapa hal. Yang pertama, hakekat haji adalah panggilan Allah. Haji tidak hanya sehat badan dan memiliki materi saja tapi juga panggilan Allah,” terangnya.

    Terkait biaya pelunasan haji, As’adul Anam menjelaskan bahwa tahun ini Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mengalami penurunan sebesar Rp4 juta. Dengan demikian, jemaah haji asal Jawa Timur membayar BPIH sebesar Rp94.934.259 dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp60.955.751.

    Setelah dikurangi setoran awal Rp25 juta, maka sisa pelunasan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp35.955.751. “Bandara Juanda paling mahal karena faktor komponen penerbangan,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti tanggung jawab KBIHU dalam aspek ibadah, termasuk skema murur, di mana jemaah dari Arafah langsung ke Mina tanpa mabit di Muzdalifah, serta Tanazul. Faktor penyempitan area di Muzdalifah disebutnya akibat penambahan fasilitas toilet dan meningkatnya jumlah jamaah haji non-kuota, seperti furoda, mujamalah, visa ziarah, dan haji multiple.

    “Adanya perubahan ini mohon disampaikan kepada jemaah, termasuk tata krama di sana harus disampaikan dan lakukan kerja sama yang baik untuk semua komponen,” harapnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa pembimbing haji harus memiliki sertifikat resmi. Pelaksanaan bimbingan pun harus seimbang, dengan pembagian 50% praktik dan 50% teori. Ia juga mengingatkan agar ibadah arbain di Madinah tidak dijadikan patokan utama, mengingat daftar antrean haji saat ini mencapai 34 tahun.

    Sementara itu, Kepala Kemenag Tuban, Umi Kulsum, menyampaikan apresiasi kepada Forum KBIHU Kabupaten Tuban atas kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam pembangunan gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) bantuan SBSN. “Semoga kerja sama ini terus bisa dilakukan,” tutup Umi Kulsum. [ayu/suf]

  • Lowongan Kerja Pramugara-Pramugari KAI Services bagi Lulusan SMA SMK, Ini Kualifikasi dan Penempatan – Halaman all

    Lowongan Kerja Pramugara-Pramugari KAI Services bagi Lulusan SMA SMK, Ini Kualifikasi dan Penempatan – Halaman all

    Informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK dibuka sampai dengan 1 Maret 2025.

    Tayang: Kamis, 20 Februari 2025 08:49 WIB

    Instagram/@rmu.id

    LOKER KAI SERVICES – Ilustrasi Pramugari Kereta Api tangkapan layar Instagram/@rmu.id, Kamis (20/2/2025). Informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK dibuka sampai dengan 1 Maret 2025. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut informasi lowongan kerja KAI Services untuk posisi pramugara dan pramugari kereta api.

    PT Reska Multi Usaha (RMU) atau KAI Services membuka lowongan kerja pramugara dan pramugari kereta api bagi lulusan SMA/SMK.

    Lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services dibuka sampai dengan 1 Maret 2025.

    Kualifikasi pelamar lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services di antaranya berusia 18-27 tahun dan memiliki tinggi minimal 160 cm untuk wanita dan 170 cm bagi pria. 

    Bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services dapat mendaftar kai.reska.id.

    Lantas, apa saja kualifikasi lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services?

    Selengkapnya, simak syarat, dokumen, lokasi penempatan dan jadwal tahapan lowongan kerja pramugara-pramugari KAI Services, melansir dari Instagram @rmu.career, berikut ini.

    Kualifikasi Pelamar Lowongan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Berikut ini kualifikasi pelamar lowongan kerja pramugara dan pramugari KAI Services:

    Warga negara Indonesia (WNI);
    Belum menikah;
    Berpenampilan menarik;
    Usia 18-27 tahun;
    Pendidikan Minimal SMA/Sederajat (Tataboga, Pariwisata, Perhotelan, Penerbangan dan Marketing) dengan nilai minimal ujian nasional 6,00;
    Tinggi badan minimal untuk pria 170 cm dan wanita 160 cm dengan berat badan proporsional;
    Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari puskesmas/rumah sakit;
    Memiliki kartu BPJS Kesehatan aktif;
    Tidak menggunakan kacamata dan kawat gigi;
    Diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang F&B Industry, Hospitality, Beauty Advisor dan Marketing;
    Wajib memiliki handphone Android;
    Dapat berbahasa Inggris aktif menjadi nilai tambah.

    Syarat Berkas Lamaran Lowongan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Adapun sejumlah berkas persyaratan untuk melamar lowongan kerja Pramugara dan Pramugari KAI Services, meliputi:

    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru;
    Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV) (asli);
    Foto berwarna berukuran 4×6 sebanyak satu lembar background warna merah (ditempel pada CV);
    Fotokopi ijazah terakhir;
    Fotokopi transkip nilai/SKHUN;
    Fotokopi kartu BPJS Kesehatan aktif;
    Surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh puskesmas/rumah sakit (asli).

    Lokasi Penempatan Pramugara-Pramugari KAI Services

    Lowongan kerja pramugara dan pramugari KAI Services kali ini akan ditempatkan di beberapa lokasi berikut:

    Branch Office 1 Jakarta
    Branch Office 2 Bandung
    Branch Office 4 Semarang
    Branch Office 5 Purwokerto dan Distrik Kutoarjo
    Branch Office 6 Yogyakarta dan Distrik Solo
    Branch Office 7 Madiun
    Branch Office 8 Surabaya dan Distrik Malang

    Jadwal Rekrutmen

    Berikut ini linimasa rekrutmen pramugara dan pramugari KAI Services:

    Wawancara Gelombang 1: 24 – 28 Februari 2025
    Pengumuman Kandidat Gelombang 1 
    Wawancara Gelombang 2: 4 – 7 Maret 2025
    Pengumuman Kelulusan Kandidat Gelombang 2

    (Tribunnews.com/M Alvian Fakka)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • TNI dan Pemkab Tuban Gelar TMMD Ke-123 di Desa Bader, Dorong Pemerataan Pembangunan

    TNI dan Pemkab Tuban Gelar TMMD Ke-123 di Desa Bader, Dorong Pemerataan Pembangunan

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-123 menggelar program pembangunan infrastruktur di Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban.

    Kegiatan ini resmi dibuka pada Rabu (19/2/2025) dan mengusung tema “Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah.”

    Komandan Satgas TMMD Ke-123, Letkol Inf Dicky Purwanto, menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, terutama di pedesaan.

    “Pemerataan pembangunan ini sangat penting, mengingat sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menjaga stabilitas serta ketahanan wilayah,” ujar Letkol Inf Dicky Purwanto.

    Menurutnya, TMMD menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak dalam membangun infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada kegiatan kali ini, sasaran utama pembangunan adalah peningkatan jalan desa sepanjang 1,8 kilometer.

    “Untuk pembukaan TMMD Ke-123 ini dilakukan secara serentak dengan target sasaran fisik jalan yang dibangun sekitar 1,8 kilometer,” tambahnya.

    Dandim Tuban itu juga berharap pembangunan bisa melebihi target agar kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat. “Sasaran ini untuk meningkatkan dan memudahkan ketahanan pangan nasional di wilayah,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, mengapresiasi langkah TNI dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui program TMMD.

    “Kegiatan TMMD ini telah terbukti memberikan manfaat besar bagi pembangunan di pedesaan, khususnya dalam peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Tuban.

    Dengan adanya program TMMD Ke-123 ini, diharapkan masyarakat desa dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan aksesibilitas yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial di daerah tersebut. [ayu/suf]

  • TMMD ke-123 Dimulai di Bangkalan, Fokus Pembangunan Fisik dan Non Fisik

    TMMD ke-123 Dimulai di Bangkalan, Fokus Pembangunan Fisik dan Non Fisik

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-123 resmi dimulai di Desa Katol Timur, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Program ini akan berlangsung selama satu bulan, mulai 19 Februari hingga 20 Maret 2025, dengan berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.

    Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie, mengungkapkan bahwa TMMD kali ini mencakup program penting bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur dan rehabilitasi sekolah dasar. “TMMD ini ada fisik dan non fisik, seperti program manunggal air sampai ke rehab SD,” jelasnya pada Rabu (19/2/2025).

    Selain itu, Arief turut mengapresiasi peran aktif TNI dalam menjaga ketahanan pangan di Bangkalan, yang dibuktikan dengan keberhasilan panen raya padi 2024-2025. “TNI bersama rakyat, menjaga ketahanan pangan di Bangkalan,” tambahnya.

    Pemilihan Desa Katol Timur sebagai lokasi TMMD bukan tanpa alasan. Menurut Arief, hasil survei menunjukkan bahwa desa tersebut masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih.

    Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya (BJ), Brigjen TNI Danny Alkadrie, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 150 pasukan gabungan dari berbagai satuan, termasuk Kodim, Lanal, Polres, dan TNI AU.

    “Untuk totalnya ada 150 pasukan yang terdiri dari kodim, lanal, polres dan AU. Selain itu nanti juga ada tambahan dari masyarakat yang turut membantu,” ujarnya.

    Program TMMD ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, serta mempererat hubungan antara TNI dan warga setempat. [sar/suf]

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prakiraan Cuaca Malang Raya 20 Februari 2025: Hujan Petir dan Kabut Tebal

    Prakiraan Cuaca Malang Raya 20 Februari 2025: Hujan Petir dan Kabut Tebal

    Malang (beritajatim.com) – BMKG Juanda memprediksi cuaca Malang Raya pada Kamis, 20 Februari 2025. Berdasarkan laporan resmi BMKG, Kota Malang akan mengalami hujan petir sejak pagi hari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB.

    “Memasuki pukul 10.00 cuaca di Kota Malang cuaca hujan ringan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda. Menjelang siang hingga malam hari, cuaca cenderung berawan dengan suhu berkisar antara 20 hingga 26 derajat Celsius.

    Di Kabupaten Malang, sebagian besar kecamatan akan diguyur hujan petir pada pagi hari, sementara wilayah Donomulyo, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Pagak, Pagelaran, dan Wagir diprediksi mengalami hujan ringan. Mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, cuaca berawan, sementara udara berkabut akan terjadi di beberapa wilayah seperti Karangploso, Gedangan, dan Pagelaran.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di Kabupaten Malang cuaca berawan. Cuaca udara kabut. Gedangan, Karangploso, Pagak, Pagelaran,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Pada malam hari, cuaca tetap berawan dengan beberapa wilayah seperti Pagelaran dan Pujon mengalami kondisi berkabut. Suhu di Kabupaten Malang diperkirakan berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celsius.

    Sementara itu, Kota Batu yang mencakup Batu, Bumiaji, dan Junrejo diperkirakan mengalami hujan petir di pagi hari. Pada pukul 10.00 WIB, cuaca akan berawan dan hujan ringan. Kondisi udara berkabut diperkirakan terjadi pada siang hingga malam hari. Dini hari, cuaca akan berawan dengan suhu yang berkisar antara 16 hingga 22 derajat Celsius.

    BMKG Juanda mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Pemantauan kondisi cuaca terkini dapat dilakukan melalui laman resmi BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. [dan/suf]

  • Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jelang Pelantikan, Vinanda Prameswati Audiensi dengan Kementerian PU di Jakarta Bahas Infrastruktur Kota Kediri

    Jakarta (beritajatim.com – Vinanda Prameswati resmi dilantik menjadi Wali Kota Kediri oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Bersama KH Qowimuddin Thoha, Mbak Wali, panggilan akrabnya, akan memimpin Kota Tahu hingga 2030 mendatang.

    Di sela rangkaian tersebut, Alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya itu melakukan audiensi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam pertemuan tersebut, Mbak Wali membahas sejumlah permasalahan infrastruktur di Kota Kediri yang memerlukan perhatian pemerintah pusat.

    Dalam audiensi itu, Vinanda Prameswati bertemu dengan Sekjen PU Zainal Fatah, yang didampingi Deputi Fasilitasi Infrastruktur Daerah dan Deputi Pengelolaan Aset Negara. Pembahasan berlangsung hangat, dengan salah satu fokus utama mengenai kondisi jalan nasional di Kota Kediri yang mengalami kerusakan.

    Jalan Nasional di Kota Kediri Butuh Perhatian

    “Ya banyak yang kita bahas kemarin, terkait permasalahan infrastruktur di Kota Kediri. Salah satunya banyak jalan nasional yang rusak,” kata Vinanda, Kamis (20/2/2025) pagi, jelang pelantikan.

    Infrastruktur memang menjadi salah satu prioritas utama dalam program 7 Sapta Cita yang diusung Vinanda dan Qowimuddin. Salah satu targetnya adalah revitalisasi jalan kota serta perbaikan saluran air untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Vinanda menegaskan bahwa pihaknya ingin segera bergerak cepat agar program-program tersebut bisa segera terealisasi.

    Harapan untuk Bantuan Pemerintah Pusat

    “Saya berharap dengan Kementerian PU, Kota Kediri bisa mendapat bantuan. Jalan nasional kan banyak yang rusak, biar bisa lebih diperhatikan,” harapnya.

    Di Kota Kediri, masih terdapat banyak ruas jalan nasional yang memerlukan perhatian serius. Setidaknya, ada lima titik yang membutuhkan perbaikan segera guna menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan. Beberapa ruas tersebut di antaranya:

    – Jl. Sersan Suharmaji
    – Jl. Urip Sumoharjo
    – Jl. Agus Salim (sebagian)
    – Jl. Dr. Saharjo
    – Jl. Suparjan Mangun Wijaya

    Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kementerian PU dapat mempercepat upaya perbaikan infrastruktur, demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam beraktivitas. [nm/suf]

  • Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 20 Februari 2025

    Prakiraan Cuaca Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik 20 Februari 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda, telah menginformasikan terkait prakiraan cuaca untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

    “Sejumlah wilayah di Kota Surabaya diprakirakan hujan ringan hari Kamis ini, termasuk Sidoarjo dan beberapa wilayah di Gresik,” ujar Prakirawan BMKG Juanda, Oky Sukma Hakim, S.Tr..

    Berikut ini informasi lebih lengkap terkait prakiraan cuaca di Surabaya Raya hari ini.

    Cuaca di Surabaya

    Pada hari ini cuaca di Kota Pahlawan cenderung berawan. Adapun beberapa wilayah yang akan diguyur hujannringan pada pagi hari, seperti Bulak, Genteng, Gubeng, hingga Simokerto.

    Untuk suhu hari ini, paling rendah mencapai angka 24 dan tertinggi 31 derajat celcius, kelembapan sekitar 69-96 persen, dan kecepatan angin 12,1 km/jam dari Barat Daya.

    Cuaca di Sidoarjo

    Cuaca di Sidoarjo juga cenderung berawan hari ini. Namun, beberapa wilayah diprediksi akan alami hujan petir, seperti di Kecamatan Jabon, Sedati, dan Sidaorjo.

    Suhu di sini yaitu terendah 24 derajat celcius dan tertinggi 31 derajat celcius. Sedangkan untuk kelembapannya sekitar 66-98 persen, dan kecepatan angin 7,2 km/jam dari Timur.

    Cuaca di Gresik

    Cuaca di Gresik hari ini cenderung berawan. Adapun daerah yang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan ialah Kecamatan Panceng, Kedamean, Dukun, dan Driyorejo.

    Suhu di sini juga cukup rendah di banding Surabaya dan Sidoarjo, antara lain sekitar 25-31 derajat celcius, kelembapan sekitar 67-93 persen, dan kecepatan angin 15,1 km/jam dari Barat Daya.

    Itulah cuaca di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik pada hari ini menurut BMKG Juanda. Prakiraan cuaca tersebut mungkin bisa berubah-ubah, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu antisipasi payung atau jas hujan saat berkegiatan di luar ruangan. [fyi/suf]

  • Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Pemkab Lamongan Intensifkan Intervensi Spesifik dan Sensitif untuk Turunkan Stunting

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan terus meningkatkan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani kasus stunting. Langkah ini bertujuan untuk menurunkan angka stunting dan memastikan penanganan yang tepat sasaran.

    Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Nur Indra Tsani Husaini, menegaskan bahwa upaya ini sangat penting mengingat dampak jangka panjang stunting bagi anak-anak di Indonesia.

    “Stunting adalah permasalahan yang dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak di Indonesia. Maka dari itu terus dilakukan rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, guna merealisasikan program penurunan stunting di Kabupaten Lamongan dan penanganan yang tepat sasaran,” ujar Indra, usai rapat koordinasi evaluasi intervensi spesifik dan sensitif stunting, di Ruang Maharani Dinas Kesehatan Lamongan, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Indra, pencegahan stunting memerlukan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program nasional, lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah telah menetapkan lima pilar pencegahan stunting dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting, yaitu:

    Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Kemudian, gizi dan ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi.

    Pada intervensi spesifik, Pemkab Lamongan memastikan pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri, serta makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dengan gizi kurang.

    “Intervensi stunting pada balita harus dilaksanakan pada sasaran di hulu yaitu sejak mengalami weight faltering dan berat badannya rendah, agar tidak menjadi akut maupun kronis sehingga menjadi stunting,” tambahnya.

    Indra juga menekankan bahwa Pemkab Lamongan tidak hanya fokus pada penanganan penderita stunting, tetapi juga memberikan edukasi kepada orang tua hingga remaja. Beberapa program intervensi spesifik yang telah dilakukan meliputi:

    Program 1-10-100. Mobil Pelayanan Keliling Desa Bersama Bidan Desa (Monalisa Berdansa). Gerakan Bersama Cegah Ibu Hamil Anemia. Tinggal Klik Informasi Seputar Kesehatan Ibu Hamil (Tilik Insert Bumil), serta Forum Gemar Makan Ikan (Forikan).

    Selanjutnya,audit Kasus Stunting tingkat Kecamatan. Pemberian Sertifikat untuk Ibu Menyusui.
    Pendataan Keluarga Berisiko Stunting. Selain itu, intervensi sensitif juga telah diterapkan melalui program Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Remaja Sehat Bersama Dapur Sehat Atasi Stunting (Resa Bersama Dashat).

    Hasilnya, angka stunting di Kabupaten Lamongan mengalami penurunan signifikan. Pada tahun 2023, angka stunting turun menjadi 9,4% dari sebelumnya 27,5% di tahun 2022.

    Berdasarkan laporan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) bulan Desember 2024, tercatat di Kota Soto terdapat 2.886 balita stunting (4,76%), 4.124 balita underweight (6,78%), dan 2.857 balita wasting (4,71%).

    Upaya ini menunjukkan komitmen kuat Pemkab Lamongan dalam menurunkan angka stunting melalui strategi yang terencana dan terintegrasi. [fak/suf]