Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dari ratusan kepala daerah tersebut, dua di antaranya adalah bapak dan anak.

    Mereka adalah Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, kembali dilantik sebagai bupati untuk periode kedua bersama wakilnya, Dewi Mariya Ulfa.

    Pelantikan serentak ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo, menjadikannya momen bersejarah bagi Mas Dhito, Pramono Anung, serta kepala daerah lainnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan selamat kepada Pramono Anung dan Mas Dhito. Ia juga menyampaikan pujian atas pelantikan mereka yang berlangsung bersamaan.

    “Ini historis lho, bapak dan anak dilantik bareng,” puji Anies di hadapan Mas Dhito.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka.

    “Saya ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Prabowo.

    Para kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.

    Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat harus bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

    “Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo.

    Sementara itu, dapat dilantik bersamaan dengan ayahnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mas Dhito. Ia berharap pelantikan serentak ini dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia.

    Mas Dhito juga berharap pada periode keduanya bersama Mbak Dewi dapat menjalankan amanah dengan baik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

    Selain itu, Mas Dhito mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan membangun daerahnya bersama-sama.

    “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour Bandung 21 Februari 2025

    Dasar dan Alasan Dedi Mulyadi Pecat Kepala Sekolah SMAN 6 Depok Buntut Study Tour
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jawa Barat
    ,
    Dedi Mulyadi
    , mengungkap alasan dirinya memecat
    Kepala Sekolah
    SMA Negeri 6 Kota Depok perihal kegiatan
    study tour
    .
    Kang Dedi, sapaan akrabnya, menerangkan bahwa Kepsek SMAN 6 Kota Depok telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, terkait larangan kegiatan tersebut.
    Larangan tersebut, kata dia, dikeluarkan sebagai respons atas kecelakaan yang menewaskan belasan siswa SMK asal Kota Depok pada insiden kecelakaan di Kabupaten Subang pada Mei 2024.
    “Sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran dari Pak Bey, Pj Gubernur yang lama, ketika itu terjadi kecelakaan anak SMK Depok di Ciater Subang,” ujarnya sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
    Selain itu, wacana larangan ini dikeluarkannya dengan alasan bahwa kegiatan tersebut membebani siswa maupun orangtua karena memungut sejumlah uang yang nominalnya tidak kecil.
    Kang Dedi mengatakan, kewenangan penonaktifan Kepsek
    SMAN 6 Depok
    sudah ditangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar.
    Bahkan, dia sudah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, dan Inspektorat untuk mengaudit keuangan sekolah tersebut karena diduga tidak wajar.
    Perihal sanksi, dia akan memutuskannya setelah adanya hasil audit tersebut agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
    “SMA 6 kan gini, SMA 6 kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kan kewenangan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemarin berdasarkan keterangan dari Sekda, kemarin sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit,” katanya.
    Selain itu, Kang Dedi juga mengancam bahwa seluruh Kepsek SMA di Jabar yang masih tetap melaksanakan kegiatan
    study tour
    ke luar provinsi akan mendapatkan sanksi serupa.
    “(Larangan
    study tour
    ) berlaku untuk seluruh sekolah, tidak hanya SMAN 6 Depok. Seluruh SMA-SMA yang kemarin memberangkatkan siswanya keluar Provinsi Jabar untuk
    study tour
    hari ini kami akan non-aktifkan dulu,” tuturnya.
    Sebelumnya diberitakan, pada hari pertama setelah dilantik sebagai Gubernur
    Jawa Barat
    , Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok.
    Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah tetap memberangkatkan siswa untuk
    study tour
    ke Jawa Timur, meskipun pemerintah provinsi sudah melarang kegiatan tersebut.
    Dedi menegaskan pencopotan ini merupakan bagian dari upayanya untuk memperbaiki manajemen pendidikan di Jawa Barat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Koordinator Relawan Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) sekaligus Ketua Yayasan Bersama Indonesia Sehat (Bersih), Teguh Prihandoko mengirimkan rangkaian bunga anggrek hidup ke kediaman Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jemursari Surabaya.

    Ini setelah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dilantik olek Presiden RI Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin.

    “Kami ucapkan selamat atas pelantikan Bu Khofifah dan Mas Emil sebagai Gubernur dan Wagub Jatim 2025-2030. Semoga Jawa Timur ke depan lebih baik lagi. Masyarakatnya bisa lebih makmur dan sejahtera,” tutur Teguh, Jumat (21/2/2025).

    JAKA dan Yayasan Bersih, lanjut dia, siap mengawal kepemimpinan Khofifah-Emil di periode keduanya.

    “Kami juga siap memberikan saran dan kritik yang membangun demi Jawa Timur lebih maju dan lebih baik lagi,” katanya. [tok/beq]

  • Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar, Diduga Dibuang dan Ada Ortu ODGJ

    Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar, Diduga Dibuang dan Ada Ortu ODGJ

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejak awal tahun 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo telah menerima 14 bayi telantar. Beberapa di antaranya diduga sengaja dibuang, sementara lainnya berasal dari orang tua dengan gangguan jiwa (ODGJ).

    Kepala Dinsos Jatim, Restu Widiani, mengungkapkan bahwa jumlah bayi telantar yang diterima cukup banyak untuk awal tahun ini. Meski begitu, hal ini juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur penanganan bayi telantar.

    “Ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial, hingga bayi-bayi tersebut bertemu kembali dengan keluarganya. Atau jika dipastikan tidak memiliki keluarga, mereka bisa mendapat keluarga baru melalui proses adopsi,” kata Novi, Jumat (21/2/2025).

    Namun, di balik peningkatan kesadaran masyarakat, fenomena ini juga mencerminkan permasalahan sosial yang lebih dalam. Restu Widiani menekankan perlunya upaya pencegahan sejak dini untuk mengatasi faktor-faktor penyebab bayi telantar.

    “Ditemukannya bayi telantar sebanyak ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kita semua harus lebih waspada dan mencegah sejak dini faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, seperti pergaulan bebas dan menurunnya moralitas,” tegasnya.

    UPT PPSAB Sidoarjo mencatat bahwa pada Januari 2025, sebanyak 8 bayi telantar diterima, dengan satu bayi telah kembali ke keluarganya. Sementara pada Februari, sebanyak 6 bayi kembali ditemukan dan dirawat oleh UPT PPSAB. Bayi-bayi tersebut berasal dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Tuban, Jember, Pasuruan, Jombang, Malang, Kediri, dan Kota Surabaya.

    Plt. Kepala UPT PPSAB Sidoarjo, Sri Mariyani SSos MSi, menjelaskan bahwa bayi-bayi tersebut ditemukan dalam berbagai kondisi, beberapa di antaranya sangat memprihatinkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah bayi yang ditemukan dalam kardus di depan gudang kosong di Kabupaten Pasuruan, dengan plasenta yang masih menempel.

    “Ada pula bayi yang diserahkan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo, karena orang tua (ortu) atau ibunya merupakan penerima manfaat di sana. Lalu, dari Dinsos Kota Surabaya, yang ibu kandungnya pengidap gangguan jiwa,” papar Sri Maryani.

    Salah satu kasus yang sempat viral pada akhir Januari lalu adalah penemuan bayi perempuan di samping gerbang musala di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Bayi berusia sekitar tiga minggu itu mendapat penanganan langsung dari Tim Jatim Social Care (JSC) UPT PPSAB Sidoarjo.

    Saat ini, bayi tersebut berada dalam perawatan UPT PPSAB Sidoarjo, mendapatkan perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhannya. Kejadian ini bahkan sempat terekam CCTV rumah warga yang memperlihatkan seorang pria dan wanita mengendarai motor, lalu meletakkan kantong plastik berisi bayi di samping gerbang mushola. (tok/beq]

  • Tak Ikut "Study Tour" SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah Megapolitan 21 Februari 2025

    Tak Ikut "Study Tour" SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah Megapolitan 21 Februari 2025

    Tak Ikut “Study Tour” SMAN 6 Depok, Kepsek Disebut Tetap Siaga di Sekolah
    Editor
    DEPOK, KOMPAS.com
    – Kepala Sekolah
    SMAN 6 Depok
    dipastikan tidak ikut serta dalam kegiatan
    study tour
    sekolah ke Jawa Timur.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Muhammad memastikan, kepala sekolah tetap berada di sekolah selama kegiatan berlangsung.
    “Ibu kepala sekolahnya
    stand by
    di sini ya kita. Saya dan Ibu Kepsek juga sama ya, kami di sini menyatu,” ujar Syahri Muhammad kepada
    Kompas.com
    , Selasa (18/2/2025).
    Meski demikian, pihak sekolah menegaskan, koordinasi dan pengawasan terhadap perjalanan tetap dilakukan dari sekolah.
    Adapun study tour ratusan siswa itu telah disepakati melalui rapat darurat oleh para komite sekolah dan wali murid.
    Rombongan siswa dijadwalkan kembali ke Depok pada Senin (24/2/2025).
    Dalam keterangannya, pihak sekolah juga mengaku telah memberikan surat klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar).
    Surat tersebut memuat kronologi perencanaan kegiatan study tour yang telah disusun sejak tahun lalu.
    “Dalam pembicaraan itu, kami diminta membuat pernyataan klarifikasi tertulis, semacam kronologi yang menjelaskan bagaimana sebenarnya kondisi ini. Baik dari versi sekolah maupun dari komite sekolah,” ungkap Syahri.
    Terkait biaya study tour sebesar Rp 3,8 juta per siswa, Syahri menjelaskan sekolah telah menyiapkan skema bantuan bagi wali murid yang kurang mampu.
    “Di sini ada budaya baik yang terus kami pertahankan, yaitu orang tua murid yang mampu akan membantu yang kurang mampu,” jelas Syahri.
    Ia juga menambahkan, sistem subsidi silang ini telah diterapkan di berbagai kegiatan sekolah sebagai upaya meringankan beban orang tua siswa.
    Terkini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala SMAN 6 Depok karena tetap memberangkatkan siswa dalam kegiatan study tour.
    Keputusan ini diumumkan pada Kamis (20/2/2025), tak lama setelah Dedi resmi menjabat sebagai gubernur di Istana Negara.
    “Saya langsung bekerja, hari ini juga langsung ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran gubernur yang melarang siswa bepergian ke luar provinsi,” tegas Dedi.
    Dedi sebelumnya telah meminta agar study tour ke Bali dibatalkan. Ia menyoroti keberatan beberapa pihak terkait biaya perjalanan yang dianggap terlalu tinggi.
    Menurutnya, total biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa bisa mencapai Rp 5,5 juta, termasuk uang saku.
    Lebih lanjut, Dedi menekankan, kegiatan study tour seharusnya bisa dilakukan di sekitar Depok dengan memanfaatkan objek studi yang relevan.
    “Persoalan sampah di Depok bisa menjadi bahan studi. Siswa jurusan biologi atau IPA bisa meneliti metode penguraian sampah dengan teknologi R4 (reduce, reuse, recycle, replace),” jelasnya.
    Kegiatan study tour harus lebih inklusif dan tidak memberatkan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
    (Reporter: Dinda Aulia Ramadhanty | Editor: Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Jember (beritajatim.com) – Dua guru besar ilmu hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan kejaksaan menjadi lembaga super body, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disahkan.

    “Jika RUU KUHAP disahkan tanpa perubahan substansial, kita akan kehilangan check and balance. Jaksa berisiko menjadi lembaga super body yang tak terkendali dan rawan penyimpangan,” kata M Noor Harisudin, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, dalam seminar nasional tentang RUU KUHAP, di UIN KHAS Jember, Kamis (20/2/2025).

    Hal ini, menurut Harisudin, bisa memicu persoalan tersendiri di kalangan aparat penegak hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan. Menempatkan jaksa sebagai lembaga yang dominan tak relevan dengan kondisi Indonesia. “Di Indonesia, dengan 280 juta penduduk, sistem ini akan berbahaya,” katanya.

    Harisudin lantas mempertanyakan ketercukupan sumber daya manusia di kejaksaan, jika dibandingkan kasus macet di sana. “Saya pikir ini tidak rasional jika berbicara jumlah jaksa yang ada di Indonesia saat ini,” katanya.

    Harisudin mencemaskan terjadinya ketidakharmonisan antara kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah berjalan baik. Terlalu besarnya kewenangan untuk kejaksaan bisa memunculkan konflik dengan kepolisian.

    Kekhawatiran serupa juga disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Jember, M. Arief Amrullah. “Kewenangan penyidikan ada pada Kepolisian, sementara kewenangan penuntutan ada pada Kejaksaan. Jangan sampai RKUHAP membuat satu lembaga lebih tinggi dari yang lain,” katanya.

    Arief mengingatkan, perlunya harmonisasi antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian. “Tanpa harmonisasi, kita bisa menciptakan dominasi satu lembaga terhadap yang lain dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” katanya. [wir]

  • 3 Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret Regional

    3 Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret Regional

    Sudah Sampai di YIA, Bupati Nganjuk Bingung karena Instruksi Megawati Tunda Ikut Retret
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulon Progo, Jumat (21/2/2025) pagi.
    Mengenakan setelan biru, ia melintas di pintu kedatangan tanpa memberikan komentar terkait partisipasinya dalam
    retret kepala daerah
    di Magelang.
    Marhaen mengaku galau karena adanya instruksi Megawati agar kepala daerah dari PDI-P menunda mengikuti retret.
    Marhaen mengungkapkan bahwa dirinya akan menunggu perkembangan lebih lanjut di hotel sebelum mengambil keputusan.
    “Saya lagi bingung. Saya mau ke hotel untuk menunggu,” katanya.
    Ia pun enggan memberikan komentar lebih jauh kepada wartawan. 
    “Maaf, sedang tidak bisa,” ucapnya.
    Adapun Marhaen  tiba di YIA sekitar pukul 07.00 WIB dengan penerbangan Batik Air, bertepatan dengan kedatangan beberapa kepala daerah lainnya, antara lain Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Bupati Pinrang Irwan Hamid, Bupati Wajo Andi Rosman, dan Bupati Bontang Neni Moerniaeni.
    Instruksi Megawati:
    Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelumnya meminta kepala daerah PDI-P untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025.
    Instruksi ini dikeluarkan melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang diterbitkan pada Kamis malam (20/2/2025), sebagai respons atas penahanan Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    Megawati meminta kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian isi surat tersebut.
    Ia juga menegaskan bahwa seluruh komando partai berada di bawah kendalinya.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tambah Megawati.
    Instruksi Megawati ini muncul setelah Hasto resmi ditahan oleh KPK dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan.
    Hasto terlihat mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan diborgol, menandai dimulainya masa penahanannya setelah pemeriksaan oleh penyidik.
    Sementara beberapa kepala daerah PDI-P tampak mematuhi instruksi untuk tidak hadir, sebagian lainnya masih mempertimbangkan langkah yang akan diambil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diguyur Hujan, Mas Dhito dan Ratusan Kepala Daerah Tetap Semangat Ikuti Geladi Bersih Pelantikan

    Diguyur Hujan, Mas Dhito dan Ratusan Kepala Daerah Tetap Semangat Ikuti Geladi Bersih Pelantikan

    Jakarta (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakilnya, Dewi Mariya Ulfa, mengikuti geladi bersih pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara. Meskipun diguyur hujan, mereka tetap bersemangat menjalani rangkaian kegiatan tersebut.

    Pelaksanaan geladi bersih dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas). Meski pakaian yang dikenakan basah akibat hujan, Mas Dhito—sapaan akrab Hanindhito—tetap antusias mengikuti prosesi bersama para kepala daerah lainnya.

    “Tidak ada masalah, kalau cuman kehujanan saja biasa,” tandasnya usai mengikuti geladi bersih pelantikan pada Rabu (19/2/2025).

    Untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima saat pelantikan, pasca kehujanan Mas Dhito mengaku akan segera mandi sekaligus beristirahat. Pasalnya, serangkaian acara pelantikan telah dijadwalkan padat.

    “Habis ini mau cepet-cepet mandi, supaya besok sehat,” ungkapnya.

    Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto

    Sebanyak ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Usai pelantikan, para kepala daerah ini akan mengikuti agenda retreat di Lembah Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Retreat ini merupakan bagian dari program pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah yang baru dilantik.

    Disampaikan oleh Mas Dhito, sebelum menjalani retreat selama delapan hari tersebut, dirinya hanya mempersiapkan pakaian dan menjaga kesehatan. Selebihnya, ia akan mengikuti agenda yang telah ditentukan.

    “Sangat siap (jalani retreat),” ucap Mas Dhito.

    Sebelumnya, pada Minggu (16/2/2025), bupati muda berusia 32 tahun tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan guna memenuhi persyaratan pelantikan dan retreat. Hasilnya, kondisi kesehatannya dinyatakan normal.

    Mas Dhito berharap seluruh rangkaian pelantikan dan retreat dapat berjalan lancar, sehingga ia dapat kembali ke Kediri untuk menjalankan masa jabatannya di periode kedua.

    “Mohon doanya agar di periode kedua kami bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah yang diberikan,” pinta Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • PDIP Blitar Belum Tahu Sikap Bupati Soal Instruksi Megawati Untuk Tunda Retret

    PDIP Blitar Belum Tahu Sikap Bupati Soal Instruksi Megawati Untuk Tunda Retret

    Blitar (beritajatim.com) – DPC PDIP Kabupaten Blitar belum mengetahui sikap dari Bupati Blitar, Rijanto, perihal instruksi penundaan retret oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputro. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi belum tahu apakah Rijanto akan melanjutkan retret atau justru pulang ke Blitar.

    Pasalnya hingga saat ini PDIP Blitar belum berkomunikasi lagi dengan sang bupati, Rijanto. Sehingga PDIP Blitar belum bisa memastikan apakah Rijanto akan ikut retret atau balik ke Blitar.

    “Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Supriadi, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda ikut retret akademi militer di Magelang. Megawati pun meminta agar kepala daerah dari PDIP untuk tetap berkomunikasi aktif dan stand by commander call.

    Terkait hal itu, DPC PDIP Kabupaten Blitar pun akan mengikuti semua instruksi dari sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri. Meski demikian DPC PDIP Kabupaten Blitar hingga kini masih menunggu surat resmi perihal instruksi penundaan retret tersebut.

    “Kami belum menerima surat resminya, tapi apapun keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum pasti kita akan ikuti dan patuhi,” tegasnya.

    Hingga saat belum ada kabar yang jelas apakah Bupati Blitar Rijanto akan tetap ikut retret atau kembali ke Blitar. Pasalnya bupati yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu belum bisa dihubungi.

    Plt Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto sendiri juga belum tahu soal sikap dari Bupati Blitar Rijanto. Saat dihubungi, Rully menyatakan dirinya belum tahu apakah Rijanto akan mengikuti instruksi partainya atau tetap melanjutkan retret.

    “Mohon maaf saya belum tahu,” jawab Rully.

    Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar. [owi/beq]

  • Mbak Vinanda dan Gus Qowim Dilantik Presiden Prabowo, Siap Wujudkan Kota Kediri Mapan

    Mbak Vinanda dan Gus Qowim Dilantik Presiden Prabowo, Siap Wujudkan Kota Kediri Mapan

    Kediri (beritajatim.com) – Vinanda Prameswati dan Qowimuddin resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pelantikan dilakukan serentak bersama 961 kepala daerah terpilih di Jakarta, Kamis (20/2).

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada pasangan kepala daerah yang terpilih atas mandat rakyat yang diberikan di daerah masing-masing. Hari ini adalah momen bersejarah dengan pelantikan serentak 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Hal ini menunjukkan betapa besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    “Kita punya demokrasi yang hidup dan demokrasi yang dinamis. Saudara-saudara yang ada di depan saya berasal dari partai yang berbeda-beda dan telah melaksanakan kampanye yang tidak ringan turun langsung ke rakyat. Alhamdulillah saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat,” ujar Presiden Republik Indonesia.

    Prabowo Subianto mengingatkan kepada kepala daerah yang telah dilantik untuk mengabdi dan berbuat baik kepada rakyat. Sebab kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga kepentingan rakyat harus dijaga dan diperjuangkan. “Saudara adalah pelayan rakyat dan abdi rakyat. Perjuangkan rakyat untuk perbaikan hidup mereka. Walau kita berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda tetapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara,” pesan Prabowo Subianto.

    Fokus pada Visi Kota Kediri Mapan

    Usai dilantik, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melayani dan memperjuangkan kepentingan rakyat, serta fokus pada pembangunan Kota Kediri melalui visi Membangun Kota Kediri yang MAPAN. Konsep MAPAN mencakup kota yang Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangenin (MAPAN).

    Kota yang maju diwujudkan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang mendukung UMKM, inovasi, serta peningkatan kualitas infrastruktur publik.

    Vinanda Prameswati dan Qowimuddin resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri periode 2025-2030

    Kota yang agamis ditandai dengan penguatan nilai religius, kerukunan antarumat beragama, serta revitalisasi nilai kemanusiaan sebagai fondasi solidaritas masyarakat.

    Kota yang produktif dengan pembangunan sumber daya manusia yang inovatif guna meningkatkan daya saing.

    Kota yang aman melalui pemerintahan yang responsif dan berintegritas untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

    Kota yang ngangenin adalah kota yang tertata rapi, indah, dan didukung dengan sektor pariwisata yang ramah serta lingkungan hidup berkelanjutan.

    Visi tersebut akan diwujudkan melalui lima misi strategis, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, harmonisasi sosial, peningkatan produktivitas SDM, tata kelola pemerintahan inovatif, serta pengembangan pariwisata dan lingkungan hidup.

    Sapta Cita, Fondasi Pembangunan Kota Kediri

    Dalam lima tahun ke depan, tujuh prioritas utama atau Sapta Cita menjadi fondasi dalam mengarahkan pembangunan kota:

    Program Merata RT/RW
    Produktif, kreatif, inovatif
    Kediri City Tourism (D’Cito)
    Lingkungan indah dan berkelanjutan
    Smart City
    Pemerintahan cepat dan tepat
    Infrastruktur yang berkualitas

    “Sapta Cita menjadi komitmen utama dalam menciptakan kota yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan,” ungkap Vinanda Prameswati.

    Vinanda Prameswati juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat karena telah mempercayakan amanah memimpin Kota Kediri bersama Gus Qowimuddin. Ia juga meminta dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN.

    “Tentu untuk mewujudkan Kota Kediri yang Mapan kami mohon dukungan semua pihak. Kami tidak bisa mewujudkannya sendiri harus gotong royong bersama seluruh pihak. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami,” pungkasnya. [nm/beq]