Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    Profil Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara yang Gantikan Suami di Pilkada 2024

    PIKIRAN RAKYAT – Sherly Tjoanda resmi dilantik sebagai Gubernur Maluku Utara pada Kamis, 20 Februari 2025. Setelah kehilangan suaminya, Benny Laos, Sherly memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik. Ia mengikuti langkah suaminya untuk mengabdi kepada masyarakat.

    Pada Pilkada 2024, Sherly mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Maluku Utara menggantikan Benny yang wafat karena kecelakaan speedboat pada 12 Oktober 2024.

    Sherly menyampaikan bahwa ia merasa sangat terharu dapat menjadi bagian dari acara pelantikan serentak kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Ia juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa kepala daerah harus mengabdi kepada masyarakat dan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup mereka.

    Menyerap pesan dari presiden, Sherly juga menyatakan kesiapan untuk melaksanakan program-program Astacita yang merupakan inisiatif dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Meskipun kepala daerah berasal dari berbagai partai pendukung, Sherly juga menyetujui pernyataan Presiden untuk bekerja sama dengan semua perangkat daerah di Maluku Utara. Dalam program kerjanya, Sherly bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe berkomitmen untuk memperbaiki kualitas dan aksesibilitas fasilitas pendidikan dan kesehatan.

    Selain itu, mereka juga fokus pada peningkatan infrastruktur yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Profil Sherly Tjoanda

    Usia Sherly kini menginjak 42 tahun 6 bulan. Ia lahir di Ambon pada 8 Agustus 1982. Dari pernikahannya dengan Benny, ia dikaruniai 3 orang anak. Ia merupakan alumni Universitas Petra Surabaya jurusan International Business Management.

    Sherly lalu melanjutkan pendidikan program double degree di Inholland University, Belanda, dan berhasil lulus pada tahun 2004. Pendidikan ini memberikan dasar yang kokoh baginya dalam bidang bisnis dan pemerintahan, serta memperkaya keterampilannya untuk berkarier di dunia politik.

    Selain aktif di dunia sosial dan politik, Sherly juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Bela Peduli, yang fokus pada pemberian bantuan untuk anak yatim dan masyarakat kurang mampu.

    Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Maluku Utara, yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Cari Ikan, Pria di Malang Terseret Ombak Pantai Kondang Merak

    Cari Ikan, Pria di Malang Terseret Ombak Pantai Kondang Merak

    Malang (beritajatim.com) – Kepolisian Resor Malang mengerahkan tim gabungan untuk mencari seorang pria yang hilang terseret ombak di Pantai Kondang Merak, Desa Sumberbening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Hingga Kamis (20/2/2025) malam, korban bernama Edi Santoso (31) masih belum ditemukan.

    Kasihumas Polres Malang, AKP Ponsen Dadang Martianto, mengatakan bahwa proses pencarian melibatkan personel Polsek Bantur, Satpolairud Polres Malang, Koramil Bantur, LMDH Wonoraharjo, dan tim Pantai Selatan Rescue (PSR). Tim gabungan memfokuskan pencarian di area palung laut yang diduga menjadi lokasi korban terseret arus.

    “Kami telah mengerahkan tim gabungan untuk menyisir perairan dengan perahu nelayan lokal dan memantau sepanjang pesisir pantai. Upaya pencarian dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Hingga saat ini, korban masih belum ditemukan. Kami akan terus memaksimalkan pencarian dengan berkoordinasi bersama pihak terkait,” kata AKP Dadang, Kamis (20/2/2025).

    Peristiwa ini terjadi pada Rabu (19/2/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Korban bersama empat rekannya berangkat dari rumah mereka di Dusun Banjarejo, Desa Sumberbening, untuk mencari ikan dengan cara menyelam menggunakan alat snorkeling.

    Sekitar pukul 17.30 WIB, mereka tiba di Pantai Kondang Merak dan mulai turun ke laut pada pukul 18.00 WIB, memanfaatkan kondisi air yang sedang surut. Korban terakhir kali terlihat berada di sekitar palung laut bersama seorang rekannya bernama Anton.

    Sekitar pukul 19.30 WIB, Anton berteriak meminta pertolongan setelah melihat korban terseret ombak. Sejumlah warga yang tengah mencari ikan di sekitar lokasi berupaya memberikan bantuan menggunakan perahu nelayan lokal.

    Namun, setelah 30 menit pencarian, warga hanya menemukan senter milik korban yang mengapung di permukaan air, sementara tubuh korban tidak terlihat. Upaya untuk mengambil senter tersebut gagal karena ombak besar yang terus menggulung peralatan tersebut.

    “Berdasarkan keterangan saksi, korban dan rekan-rekannya tidak mengetahui keberadaan palung laut yang cukup dalam dan memiliki arus yang langsung mengarah ke tengah laut. Kondisi ini diduga menjadi faktor utama yang menyebabkan korban terseret arus,” tegas Dadang.

    Dikatakan Dadang, korban diketahui memiliki postur tubuh kurus dengan tinggi sekitar 160 cm, rambut ikal, dan mengenakan kaos berwarna cokelat bermotif doreng serta celana legging hitam.

    Selain itu, korban juga memiliki tato di kedua lengannya dan mengenakan anting di telinga kiri. Sebelum kejadian, korban bersama rekan-rekannya telah rutin mencari ikan di Pantai Kondang Merak selama tiga hari berturut-turut sekitar pukul 17.00 WIB.

    AKP Dadang mengimbau masyarakat untuk selalu memperhatikan kondisi alam dan memahami karakteristik pantai, terutama di area yang memiliki palung laut. Menurutnya, langkah ini penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan di laut.

    “Kami mengingatkan masyarakat agar tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di area laut yang berbahaya, terutama saat kondisi gelombang tidak menentu. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya. (yog/ian)

  • Penyebab Kemacetan di Surabaya, Dishub Sebut Kurangnya Transportasi Umum

    Penyebab Kemacetan di Surabaya, Dishub Sebut Kurangnya Transportasi Umum

    Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya menyoroti kurangnya transportasi umum sebagai salah satu faktor utama penyebab kemacetan di kota.

    Ketua Tim Angkutan Jalan dan Terminal Dishub Surabaya, Ali Mustofa, menyampaikan bahwa jumlah armada transportasi massal di Surabaya masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Saat ini, jumlah armada yang tersedia terdiri dari 28 unit Suroboyo Bus berbahan bakar diesel, 17 unit Trans Semanggi, 12 unit Suroboyo Bus ukuran medium listrik, serta 107 kendaraan Wira Wiri. Dengan total tersebut, jumlah kendaraan angkutan umum masih belum memenuhi kebutuhan ideal, yakni sekitar 130 unit armada trunk dan 330 unit feeder.

    “Total kendaraan saat ini ada 28 Suroboyo Bus (berbahan bakar) diesel, 17 Trans Semanggi, 12 Suroboyo Bus (ukuran) medium listrik, dan 107 kendaraan Wira Wiri. Masih belum cukup,” kata Ali, Kamis (20/2/2025).

    Meskipun jumlah armada masih terbatas, Ali menjelaskan bahwa layanan transportasi umum di Surabaya telah beroperasi sejak 2018 dengan Suroboyo Bus sebagai layanan utama angkutan trunk. Sejak saat itu, pengembangan layanan terus dilakukan, termasuk penambahan angkutan pengumpan (feeder) guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.

    “Kami sudah mulai layanan transportasi umum mulai 2018, dengan pengoperasian Suroboyo Bus sebagai angkutan trunk. Dan hingga sekarang ini telah berkembang layanan angkutan penumpang,” jelas Ali.

    Menanggapi kondisi ini, Dishub Surabaya menegaskan akan terus berupaya meningkatkan layanan transportasi umum. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah menambah jumlah armada serta memperluas cakupan rute angkutan umum di kota.

    “Jadi masih banyak kebutuhannya (transportasi umum). Setiap tahun Pemkot Surabaya mengupayakan penambahan rute angkutan umum,” ucap Ali.

    Dengan adanya perbaikan dan penambahan transportasi umum, diharapkan kemacetan di Surabaya dapat dikurangi secara signifikan serta memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. [ram/ian]

  • Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Usai dilantik Mas Ibin sapaan akrab Syauqul Muhibbin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)

  • Kementan Catat Kasus PMK Sapi Menurun, Ini Datanya

    Kementan Catat Kasus PMK Sapi Menurun, Ini Datanya

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat penurunan jumlah kasus penyakit mulut dan kuku (PMK). PMK sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan saat ini kasus menurun drastis menjadi hanya 182 kasus pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Kita tidak boleh lengah. Pengawasan lalu lintas ternak harus tetap diperketat, dan vaksinasi akan terus kami tingkatkan,” tegas Agung, dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Kementan memastikan akan terus menggenjot vaksinasi PMK. Sebagai langkah strategis pengendalian PMK, Kementerian Pertanian sejak awal tahun sudah menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin PMK ke berbagai provinsi untuk mendukung Bulan Vaksinasi PMK Februari 2025.

    “Distribusi ini menjadi langkah strategis dalam pengendalian PMK agar tidak kembali merebak,” terangnya.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy mengungkapkan untuk terus menekan jumlah kasus, pihaknya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta.

    “Di samping menyalurkan vaksin PMK dari Kementan, kami juga mendorong partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pengadaan dan operasionalisasi vaksin sebagai bentuk tanggung jawab bersama pengendalian dan penanggulangan PMK,” terangnya.

    Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

    Sebelumnya, Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah endemis, tampak mulai bangkit. Program vaksinasi efektif dalam menekan jumlah kasus. Misalnya, Lamongan, pemerintah daerah menggelar vaksinasi serentak sebagai upaya pencegahan. Di Kota Kediri, vaksinasi masif sejak tahun lalu berhasil menekan angka kasus, dengan target rampung sebelum April 2025.

    “Perkembangannya cukup baik, tapi vaksinasi harus tetap berjalan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri M. Ridwan.

    Di Mojokerto, sebanyak 38 ribu dosis vaksin telah diberikan dengan target nol kasus pada saat Ramadan nanti . Kemudian di Trenggalek, vaksinasi menjadi kunci pengendalian PMK.

    Seiring dengan menurunnya kasus PMK, pasar hewan khusus kambing dan domba kembali dibuka. Pasar hewan di Tikung dan Babat, Lamongan, juga resmi kembali beroperasi. Di Jombang, sepuluh pasar hewan telah dibuka setelah tren kasus melandai. Kabar baik juga datang dari Provinsi Aceh yang telah berhasil mengendalikan PMK.

    Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengonfirmasi bahwa sudah tidak adanya laporan kejadian baru selama tiga minggu terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari vaksinasi yang masif dan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak.

    Tak berbeda jauh, kasus PMK Di Jawa Tengah juga terus menurun. Tetapi pemerintah tetap mengingatkan peternak agar tidak lengah. Di Boyolali, tren kasus menunjukkan penurunan, dengan vaksinasi terus digalakkan untuk memastikan perlindungan ternak.

    Di Blora, pasar hewan kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus. Sementara itu, di Sragen, meskipun kasus menurun, pasar hewan setempat masih belum diizinkan beroperasi.

    “Peternak harus tetap menjalankan protokol pencegahan,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha.

    Sementara itu, Pasar Hewan Imogiri Bantul, DI Yogyakarta, kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus. “Kami membuka pasar kembali karena kasus PMK sudah melandai,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul Imawan Eko Handriyanto.

  • Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Trenggalek terpilih Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan kepala daerah 2025 memakai tongkat kruk di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan bupati 2025 meskipun kondisi kakinya mengharuskannya memakai tongkat kruk untuk penopang badan.

    Ia tiba mengenakan seragam kepala daerah berwarna putih di pintu masuk belakang Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 8.44 WIB.

    “Ada sport injury, angkle ligamennya putus. Karena kondisi tidak memungkinkan ikut parade, jadi lewat sini,” ucap Arifin seperti dikutip dari Antara.

    Tidak Mengikuti Kirab

    Para kepala daerah terpilih mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta sebelum acara pelantikan dimulai.

    Kondisi kaki Bupati Trenggalek itu tak memungkinkan, Ia masuk lewat pintu belakang Istana Kepresidenan.

    Mochamad Nur Arifin langsung menuju tenda VVIP, tempat nantinya para kepala daerah terpilih berkumpul.

    Pihaknya mengaku pelantikan kepala daerah 2025 serentak tersebut adalah momen bersejarah untuknya meski cedera.

    “Acara ini kan bersejarah ya, sejak kita merdeka baru dilantik serentak di Istana Presiden,” lanjut Arifin.

    Kaki Membengkak

    Menurutnya, Ia sempat mengikuti acara gladi kotor pelantikan kepala daerah 2025 di Monumen Nasional pada Selasa, 18 Februari 2025.

    “Yang gladi pertama kita ikut jalan, cuma malamnya kaki saya bengkak, jadi persiapannya cuma minum pereda nyeri dan antiinflamasi biar kuat berdiri,” lanjutnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota dilantik dalam 1 rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih tersebut.

    Pelantikan Kepala Daerah 2025 secara serentak tersebut disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerinta.

    Pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi terhadap pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dari 21-28 Februari 2025 usai dilantik.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi E DPRD Jatim Soroti Pentingnya Harmoni Sosial untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

    Komisi E DPRD Jatim Soroti Pentingnya Harmoni Sosial untuk Cegah Kekerasan di Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menekankan pentingnya harmoni sosial dan budaya dalam upaya menciptakan masyarakat anti-kekerasan, termasuk di lingkungan sekolah.

    Hal ini disampaikan Jairi dalam sebuah sarasehan bertajuk “Merajut Harmoni Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Anti Kekerasan” yang diselenggarakan di SMK Dr. Soetomo Surabaya (Smekdors) pada Kamis (20/2/2025) sore.

    Dalam sarasehan tersebut, Jairi menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan di berbagai kalangan. Pertama, ia mencatat adanya peningkatan sensitivitas etnis yang berpotensi memicu konflik.

    “Dulu kita tidak pernah membedakan etnis, sekarang etnisitas mulai muncul, sehingga rawan muncul kekerasan,” ujarnya.

    Faktor kedua adalah munculnya beragam bentuk kekerasan baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Kemudahan akses informasi dan interaksi online, menurut Jairi, justru membuka peluang baru bagi terjadinya kekerasan, baik secara fisik, verbal, maupun seksual.

    “Dengan adanya media sosial dan fasilitas yang sangat banyak, ini menimbulkan semakin banyak bentuk kekerasan,” tambahnya.

    Ketiga, Jairi menyoroti adanya generation gap yang perlu dijembatani. Ia menyarankan dialog dan diskusi antar generasi, khususnya antara generasi milenial dan Gen Z, untuk mengurangi kesenjangan dan mencegah potensi kekerasan.

    “Generasi gap ini, harus dipertemukan dengan diskusi atau nyangkruk untuk memperkecil gap, sehingga kekerasan bisa diminimalisir,” jelasnya.

    Sarasehan ini juga menekankan peran penting sekolah dalam membentuk karakter anti-kekerasan. Sekolah, sebagai tempat interaksi intensif, membutuhkan peran guru BK yang terampil dan memiliki informasi terkini dalam menangani berbagai bentuk kekerasan.

    Selain itu, Jairi juga menyarankan reformasi kegiatan ekstrakurikuler sekolah agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. “Reformasi ektrakurikuler sekolah. Saat ini tidak harus PMR, Pramuka, jadi harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Misalnya e-sport,” tuturnya.

    Sarasehan ini menjadi langkah awal dalam upaya membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, bebas dari kekerasan. Partisipasi aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, hingga masyarakat, sangat krusial dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. [ipl/ian]

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Ini 9 Prioritas Janji Bupati Gresik Gus Yani dan Wabup dr Alif Usai Dilantik

    Ini 9 Prioritas Janji Bupati Gresik Gus Yani dan Wabup dr Alif Usai Dilantik

    Gresik (beritajatim.com) – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gresik terpilih Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dan dr Asluchul Alif (Alif) resmi dilantik bersama 961 kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Kamis (20/2/2025). Usai dilantik kepala dan wakil kepala daerah itu, berjanji menitiberatkan 9 prioritas selama memimpin Gresik.

    Semua prioritas tersebut yang dimaksud diantaranya, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk penanganan stunting. Penguatan pelestarian budaya lokal. Berikutnya, dukungan UMKM, industri kreatif, serta perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

    Selanjutnya, industrialisasi berkelanjutan dan pengembangan kawasan ekonomi, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan wirausaha berbasis inovasi. Kemudian pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, implementasi teknologi digital dalam pemerintahan dan pengembangan. Serta pembangunan infrastruktur transportasi, akses digital, dan ketertiban, keamanan, maupun kehidupan sosial yang rukun.

    “Semua itu menjadi prioritas kami kedepan. Menandai awal kepemimpinan baru di Gresik yang berkomitmen untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor,” ujar Gus Yani, Kamis (20/2/2025).

    Dalam 100 hari kedepan lanjut dia, sejumlah program prioritas segera akan dijalankan. Termasuk pekerjaan rumah (PR) penanganan banjir Kali Lamong. “Terkait itu, kami membangun retarding basin, atau kolam retensi di Tambak Beras, Cerme. Ini adalah langkah konkret penanganan Kali Lamong,” ujarnya.

    Ia menambahkan, dirinya bersama Wabup dr Alif juga berjanji mengoptimalkan layanan Universal Health Coverage (UHC). Layanan kesehatan gratis bagi masyarakat ini akan terus dikembangkan dengan penguatan Rumah Sakit Gresik Sehati. “Keberadaan rumah sakit tersebut untuk mengcover serta melayani masyarakat Gresik dibagian selatan,” imbuhnya.

    Sementara itu, di sektor pelayanan publik, bupati terpilih itu menegaskan pentingnya akselerasi layanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Kami mendorong OPD untuk fokus pada layanan yang masih perlu ditingkatkan, seperti perlindungan anak pekerja migran serta kerja sama dalam penyerapan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.

    Usai dilantik, orang nomor satu di Gresik tersebut akan mengikuti retret kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang mulai 21-28 Februari 2025 bersama gubernur dan kepala daerah lainnya. [dny/kun]

  • Pemicu Eko Fitrianto Mutilasi Agus di Jombang, Pelaku Eksekusi Korban Pakai Pemotong Kayu – Halaman all

    Pemicu Eko Fitrianto Mutilasi Agus di Jombang, Pelaku Eksekusi Korban Pakai Pemotong Kayu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eko Fitrianto (38) ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terlibat dalam kasus mutilasi yang mengakibatkan kematian Agus Soleh (37) di Jombang, Jawa Timur.

    Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Margono, mengungkapkan motif pembunuhan ini berawal dari sakit hati akibat ucapan kasar Agus.

    Pada Rabu (12/2/2025), jasad Agus ditemukan tanpa kepala di saluran irigasi Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh.

    Kepala korban ditemukan sore harinya di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang.

    “Jadi benar bahwa kami menemukan mayat di saluran irigasi Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang yang mana ditemukan tanpa kepala, dan sorenya ditemukan oleh warga, kepalanya yang berada di Sungai Konto, Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang,” ungkapnya.

    Eko ditangkap di rumahnya di Desa Plosogeneng, Jombang, pada pukul 07.30 WIB.

    Di rumahnya, polisi menemukan barang bukti berupa motor dan handphone milik korban.

    Eko mengaku membunuh Agus setelah terlibat cekcok saat keduanya dalam keadaan mabuk. Ada ucapan tak pantas yang disebut dilontarkan Agus kepada Eko.

    “Penyampaian dari pelaku, memang minuman keras ini sudah sangat banyak dikonsumsi sehingga tidak terkendali, baik korban maupun pelaku,” jelas Margono.

    Setelah perkelahian yang berujung pada pukulan keras di kepala, Agus jatuh dan tidak bergerak.

    Eko kemudian mengambil alat pemotong kayu yang biasa digunakannya dan melakukan mutilasi.

    “Sehingga memang di TKP tidak ditemukan bercak darah, karena air saluran irigasi itu mengarah ke sungai itu yang membawa aliran darah untuk tidak terlihat dan di TKP memang tidak ada bekas darah,” tambah Margono.

    Setelah memutilasi Agus, Eko membuang kepala korban di Sungai Ngereco dan pakaian korban di Sungai Dusun Beweh.

    Saat ini, polisi masih mencari alat pemotong yang digunakan pelaku.

    Eko kini ditahan dan dijerat dengan pasal 340, 338, dan 339 KUHP, yang mengancamnya dengan hukuman mati atau penjara maksimal 20 tahun.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).