Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer

    Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Dilantik: Copot Kepsek hingga Wacanakan Wajib Militer
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Gubernur Jawa Barat

    Dedi Mulyadi
    boleh jadi merupakan kepala daerah yang paling menuai perhatian sesuai dilantik pada Kamis (20/2/2025) kemarin.
    Bagaimana tidak, di antara para kepala daerah yang baru dilantik, Dedi Mulyadi sudah membuat gebrakan, misalnya dengan mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang memberangkatkan muridnya untuk study tour.
    Mantan bupati Purwakarta ini juga mewacanakan wajib militer bagi siswa sekolah di Jawa Barat.
    Berikut sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi di hari pertamanya bekerja.
    Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).
    Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” ujar Dedi.
    Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.
    Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.
    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ucap Dedi.
    “Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” imbuh dia.
    Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).
    Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.
    “Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal,” ujar kata Dedi.
    Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.
     
    Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.
    “Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi,” kata Dedi.
    “(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat,” ujar dia melanjutkan.
    Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.
    “Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran,” kata dia.
    Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.
    Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.
    “Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” ujar Dedi.
    Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.
    Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.
    “Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen,” jelasnya.
    Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.
    Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.
    “Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” imbuh Dedi.
     
    Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.
    “Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
    Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.
    Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
    “Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer,” ujar Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi

    Hanya Freeport yang Dipastikan Dapat Izin Ekspor Konsentrat Lagi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa hanya PT Freeport Indonesia yang akan kembali mendapat izin ekspor konsentrat tembaga.

    Pemberian rekomendasi izin ekspor tersebut seiring terjadinya kondisi kahar akibat insiden kebakaran smelter baru Freeport di Gresik, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Insiden itu menyebabkan Freeport belum bisa menyerap seluruh produksi konsentratnya untuk diolah di dalam negeri. Freeport pun kemudian kembali mengajukan izin ekspor.

    Adapun, pemerintah telah mengantongi laporan dari kepolisian dan pihak asuransi terkait hasil investigasi terhadap insiden kebakaran smelter Freeport. Berdasarkan laporan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan akan kembali memberikan izin ekspor bagi Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi.

    Keberlangsungan operasi produksi Freeport dan pendapatan negara juga menjadi pertimbangan pemerintah.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan kembali memberikan izin ekspor kepada badan usaha lain yang izin ekspornya telah berakhir pada Desember 2024.

    “Hanya Freeport saja,” ujar Tri kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025) malam.

    Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara juga meminta fleksibilitas atau perpanjangan ekspor konsentrat tembaga. Hal ini seiring proses commissioning smelter yang dibangun Perusahaan berjalan lebih lambat dari rencana.

    Presiden Direktur Amman Mineral Rachmat Makkasau mengatakan, proses commissioning berjalan lambat lantaran pihaknya melakukan berbagai upaya untuk memastikan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Apalagi, smelter merupakan teknologi baru bagi Amman yang memang sangat berbeda dengan kemampuan Perusahaan sebagai penambang.

    “Dengan itu kami juga berharap dapat diberikan fleksibilitas untuk melakukan ekspor mengingat banyaknya ketidakpastian dalam proses commissioning ini,” ungkap Rachmat dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini, smelter yang dibangun oleh Amman baru mencapai kapasitas operasi sekitar 48%. Padahal, smelter yang berlokasi di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat itu memiliki kapasitas pengolahan 900.000 ton konsentrat tembaga per tahun, dengan target produksi 220.000 ton katoda tembaga.

    Adapun, Amman memulai proses commissioning sejak Juni 2024. Ini dilakukan setelah menyelesaikan tahap mechanical completion pada Mei 2024.

    Namun, karena kompleksitas teknologi yang digunakan yakni menggabungkan teknologi dari Yanggu, China, serta beberapa penyedia lainnya seperti Merin dan Ototec, proses startup smelter mengalami kendala teknis.

    “Tentunya tantangan teknis adalah tantangan yang terberat yang kami hadapi. Di mana kita rely pada pihak lain. Ini bukan teknologi yang memang sudah biasa buat kami,” kata Rachmat.

    Dengan kapasitas operasi yang masih di bawah target, Amman menilai relaksasi ekspor konsentrat tembaga akan membantu menjaga keseimbangan produksi dan operasional.

    “Saat ini bisa saya sampaikan juga bahwa kami ada inventory sekitar 200.000 ton konsentrat yang sebenarnya bisa dijual kalau memang diizinkan untuk ekspor dan bisa dimaksimalkan juga untuk pendapatan negara,” jelas Rachmat.

    Smelter Freeport

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengungkapkan bahwa kebakaran pada fasilitas common gas cleaning plant (CGCP) di smelter baru Freeport mengakibatkan kerusakan parah di west electro-static precipitation vessels, ducting, valves, instalasi kelistrikan, dan instrumentasi.

    Dia menyebut, dari 3.500 item, 30% rusak dan perlu diganti. Sementara itu, 70% sisanya dapat diperbaiki atau digunakan kembali.

    Tony pun menargetkan perbaikan smelter bisa rampung pada Juni 2025 mendatang. Selain itu, kapasitas produksi bisa mencapai 100% pada Desember 2025.

    “Kami yakin bisa selesai di minggu ketiga Juni dan mulai rampung minggu keempat Juni dengan kapasitas [produksi] 40%, Agustus 50%, September 60%, Oktober 70%, November 80%, baru 100% Desember,” kata Tony dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (19/2/2025).

    Lebih lanjut, Tony mengatakan, terbakarnya smelter membuat pihaknya mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Adapun, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Tony menuturkan, belum terealisasinya izin ekspor seiring terbakarnya smelter, membuat stok konsentrat tembaga menumpuk di gudang penyimpanan Amamapare, Mimika, Papua. Selain itu, perusahaan juga telah menurunkan produksi konsentratnya sebesar 40%.

    Dia menyebut terdapat potensi konsentrat tembaga 1,5 juta ton yang tidak dapat dimurnikan di dalam negeri karena dampak terhentinya operasi smelter. Tony mengeklaim jika seluruh konsentrat tembaga itu bisa diekspor, negara bisa mendapat penerimaan dari dividen, pajak, bea keluar, dan royalti senilai US$4 miliar atau sekitar Rp65 triliun.

    “Kalau kita nilai dengan harga sekarang, nilainya bisa lebih dari US$5 miliar. Di mana US$5 miliar dolar itu berupa bea keluar, royalti, dividen, pajak perseroan badan akan bisa mencapai US$4 miliar atau Rp65 triliun,” kata Tony.

    Tony menegaskan bahwa berdasarkan perjanjian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport, ekspor konsentrat dapat dilakukan apabila terjadi keadaan kahar. Namun, diperlukan penyesuaian Peraturan Menteri ESDM untuk mengatur ekspor karena keadaan kahar ini. (Lili Sunardi)

  • Kamar Hunian Lapas Mojokerto Digeledah, Sajam Buatan Hingga Kartu Remi Ditemukan

    Kamar Hunian Lapas Mojokerto Digeledah, Sajam Buatan Hingga Kartu Remi Ditemukan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto menggelar razia kamar hunian, Kamis (20/2/2025). Razia yang melibatkan seluruh petugas Lapas Kelas IIB Mojokerto ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya barang terlarang didalam kamar.

    Dalam razia kali ini, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mulai dari barang pribadi hingga area kamar tidur warga binaan. Hal tersebut merupakan upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Hasilnya sejumlah barang-barang yang dilarang berhasil ditemukan petugas.

    Diantaranya, senjata tajam (sajam) buatan, sendok stainless serta kartu remi. Barang-barang yang dilarang masuk Lapas tersebut diamankan petugas, selanjutnya petugas memberikan sosialisasi kembali terhadap warga binaan terkait barang-barang yang dilarang di dalam Lapas.

    Lapas Kelas IIB Mojokerto dibawah kepemimpinan Rudi Kristiawan tersebut akan terus berupaya keras memberantas dan menutup akses barang-barang yang dilarang masuk ke Lapas Kelas IIB Mojokerto. Seperti Handphone (HP), narkoba dan barang terlarang lainnya.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan mengatakan, razia tersebut adalah bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban, mencegah adanya peredaran narkoba, serta memastikan keamanan di dalam Lapas Kelas IIB Mojokerto.

    “Hasilnya, petugas menemukan sajam buatan, sendok stainless serta kartu remi. Ketika ada WBP yang melanggar peraturan, kita juga akan segera ambil tindakan tegas memberikan hukuman disiplin sesuai aturan. Kami ingin Lapas Kelas IIB Mojokerto ini bersih dan zero dari HP, pungli, dan narkoba,” ungkapnya, Jumat (21/2/2025).

    Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto. Yakni terkait pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

    “Dalam berbagai kesempatan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, juga mendorong seluruh jajaran pemasyarakatan untuk gencar melakukan razia sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

    Kalapas berharap, razia yang secara rutin dilakukan Lapas Kelas IIB Mojokerto ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan di Lapas Kelas IIB Mojokerto aman dan kondusif. Sehingga tegasnya, pelaksanaan program pembinaan berjalan dengan optimal. [tin/ted]

  • Begini Komitmen Wahyu-Ali Bawa Kota Malang Mbois Berkelas Usai Dilantik

    Begini Komitmen Wahyu-Ali Bawa Kota Malang Mbois Berkelas Usai Dilantik

    Malang (beritajatim.com) – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin punya komitmen khusus, usai resmi dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Momen ini merupakan sejarah pertama kalinya, kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden. Prosesi pelantikan ini diawali dengan kirab kepala daerah dari Monas menuju Istana Merdeka.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik Presiden Prabowo dalam satu rangkaian prosesi.

    “Ini pertama dalam sejarah, kepala daerah Bupati dan Wali Kota dilantik langsung oleh Presiden. Bagi kami, pelantikan sebagai sesuatu yang menjadi fundamental untuk membangun daerah, sekaligus memaksimalkan apa yang menjadi amanah sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota untuk memimpin Kota Malang ke depan,” ujar Wahyu Hidayat.

    Usai resmi dilantik, Wahyu-Ali yang memiliki visi Kota Malang Mbois Berkelas melalui dedikasi dan kolaborasi dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

    “Kami akan segera bekerja dengan dedikasi dan kolaborasi untuk mewujudkan Kota Malang yang Mbois dan berkelas, sejalan dengan visi dan misi kami,” ujar Wahyu.

    Wahyu juga mengharap dukungan dari seluruh masyarakat untuk bergotong royong membangun Kota Malang. Ia ingin segera tancap gas melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai orang nomor satu di Kota Malang.

    “Kami mengharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Mari bergandeng tangan, karena masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan untuk membangun Kota Malang yang Mbois dan berkelas,” ujar Wahyu.

    Setelah pelantikan Wahyu Hidayat akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Sejalan dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, Wahyu menjelaskan tidak ada pelaksana harian wali kota selama dia mengikuti agenda retret, karena tugas Kepala Daerah bisa dilaksanakan oleh Ali sebagai Wawali. (luc/ian)

  • Polda Jatim Temukan Surat Palsu dalam Kasus HGB Laut Sidoarjo

    Polda Jatim Temukan Surat Palsu dalam Kasus HGB Laut Sidoarjo

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur menemukan surat palsu dalam kasus sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Sidoarjo.

    Temuan surat palsu itu ditemukan petugas setelah melakukan gelar perkara pada  Rabu (19/02/2025) kemarin.

    Kasubdit II Tipid Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Deky Hermansyah mengatakan, saat ini kasus HGB di laut Sidoarjo telah masuk ke tahap penyidikan. Naik status kasus HGB Laut Sidoarjo ini dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

    “Jadi, untuk HGB Sidoarjo benar kemarin sudah kita gelarkan dan diputuskan hasilnya delik,” ujarnya, Jumat (21/02/2025).

    Naiknya status kasus ini setelah penyidik menemukan surat palsu yang diduga dibuat oleh kepala desa setempat yang kini sudah meninggal dunia.

    “Surat yang diduga palsu yang tidak sebenarnya dari kepala desa yang diterbitkan di tahun 1996 sebanyak 3 surat dan digunakan untuk permohonan 3 HGB itu,” tuturnya.

    Deky menegaskan pihaknya masih melakukan serangkaian penyidikan. Termasuk mengumpulkan bukti-bukti dan memburu siapa yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut.

    “Artinya, sekarang kita masih kumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang peristiwa tindak pidananya itu yang disangkakan untuk nanti siapa yang harus bertanggungjawab pidana, karena kadesnya kan sudah meninggal dunia, sekarang tinggal lihat siapa yang menggunakan,” tuturnya.

    Diketahui, Polda Jawa Timur berencana akan memanggil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo guna mendapatkan informasi terkait kasus temuan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektar di Laut Sidoarjo.
    Kasubdit Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Deky Hermansyah mengatakan pihaknya akan segera memanggil Pemkab Sidoarjo guna mencari tahu rencana pengembangan yang berkaitan dengan wilayah HGB tersebut.

    “Rencana akan secepatnya (pemanggilan). karena itu diperlukan sehubungan dengan kebijakan pengembangan wilayah sidoarjo saat itu,” ucapnya, Kamis (13/02/2025).

    Rencana pemanggilan Pemkab Sidoarjo dilakukan setelah pihak Polda Jatim memanggil 19 saksi atas kasus temuan HGB di laut Sidoarjo. 19 saksi yang dipanggil antara pihak perusahaan pemilik HGB, petani dan nelayan, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga perangkat desa. (ang/ted)

  • Jejak "Study Tour" SMAN 6 Depok yang Berujung Takdir Pahit Sang Kepsek Megapolitan 21 Februari 2025

    Jejak "Study Tour" SMAN 6 Depok yang Berujung Takdir Pahit Sang Kepsek Megapolitan 21 Februari 2025

    Jejak “Study Tour” SMAN 6 Depok yang Berujung Takdir Pahit Sang Kepsek
    Editor

    DEPOK, KOMPAS.com
    – Ada sesuatu yang berbeda di SMAN 6 Depok, Jawa Barat, baru-baru ini. Seakan sekolah ini menyimpan cerita yang tak hanya berakhir di lembaran agenda akademik, tetapi juga nasib seseorang yang berubah dalam hitungan hari.
    Sejumlah siswa kelas XI mungkin masih menikmati perjalanan mereka di Surabaya dan Malang, mengikuti kunjungan objek belajar (KOB) yang telah dirancang sejak lama.
    Namun, di balik perjalanan itu, sebuah keputusan besar telah dijatuhkan. Sang kepala sekolah, yang selama ini menjadi nakhoda bagi SMAN 6 Depok, kini harus menghadapi kenyataan pahit: jabatan yang diemban resmi dicopot.
    Keputusan itu datang dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Tak butuh waktu lama, di hari pertamanya menjabat, Dedi langsung menandatangani surat penonaktifan kepala sekolah.
    Alasan Dedi jelas, yakni soal larangan study tour ke luar provinsi yang telah ditegaskan dalam surat edaran. Namun, pihak sekolah tetap memilih untuk berangkat.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” ujar Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
    Bagi Dedi, ini bukan sekadar keputusan administratif. Ia ingin menata ulang pendidikan di Jawa Barat.
    Ia juga ingin menekan pungutan yang kerap dikeluhkan orang tua serta memastikan kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat.
    Maka, Dedi pun memerintahkan inspektorat untuk menyelidiki apakah ada pungutan-pungutan di luar ketentuan dalam study tour ini.
    Namun, dari sisi sekolah, keputusan ini terasa begitu mendadak.
    Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak serta-merta menentang aturan.
    Mereka telah menggelar rapat darurat sehari sebelum keberangkatan, di mana komite sekolah dan wali murid sepakat untuk tetap memberangkatkan siswa.
    “Soalnya kemarin jaraknya cuma satu hari dari video viral milik Pak Dedi ke hari keberangkatan,” ungkap Syahri.
    Adapun perjalanan study tour bukan sekadar liburan, melainkan bagian dari rencana akademik.
    Siswa akan berkunjung ke empat perguruan tinggi negeri di Surabaya dan Malang untuk mendapatkan wawasan lebih luas soal dunia perkuliahan.
    Mereka juga akan tinggal bersama warga Desa Kungkuk, Batu, Malang, untuk melakukan observasi budaya dan lingkungan.
    Terbaru, di tengah hiruk-pikuk keberangkatan para siswa, kepala sekolah sendiri memilih tetap tinggal di Depok.
    Ia tak ikut serta dalam perjalanan yang akhirnya menyeret namanya ke dalam pusaran polemik.
    “Ibu kepala sekolahnya stand by di sini ya kita. Saya dan ibu Kepsek juga sama ya, kami di sini menyatu,” ujar Syahri.
    Di satu sisi, perjalanan ke Surabaya dan Malang terus berjalan sesuai rencana.
    Namun, di sisi lain, ketika para siswa kembali ke sekolah pada Senin (24/2/2025), mereka akan disambut dengan realitas yang berbeda. Kepala sekolah mereka tak lagi di tempatnya.
    Dengan demikian, jejak study tour ini tak hanya meninggalkan pengalaman akademik bagi siswa, tetapi juga pelajaran berharga tentang kebijakan, keputusan, dan konsekuensi.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tren Baru, Ucapan Pelantikan Bupati Lamongan Gunakan Beragam Jenis Pohon

    Tren Baru, Ucapan Pelantikan Bupati Lamongan Gunakan Beragam Jenis Pohon

    Lamongan (beritajatim.com) – Tren baru mewarnai momen pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, di mana ucapan selamat yang biasanya berbentuk karangan bunga, kini menggunakan pohon yang dihias.

    Deretan ucapan selamat menggunakan pohon tersebut membentang sepanjang jalan di depan Pendopo Lokatantra dan rumah dinas Wakil Bupati Lamongan.

    Jenis pohon yang dikirimkan sebagai ucapan selamat tersebut cukup beragam. Mulai dari ketapang kencana, tabubuya, palem hingga pohon yang bisa berbuah seperti mangga, kelengkeng hingga alpukat.

    Salah satu pemilik toko penyedia karangan bunga di Lamongan, Diah Novita Sari, mengaku baru pertama kali mendapatkan pesanan papan ucapan menggunakan tanaman atau pohon.

    “Untuk tahun ini ucapan banyak menggunakan pohon. Kalau sebelum-sebelumnya biasanya ucapan itu berbentuk karangan bunga,” kata Diah, Kamis (20/2/2025).

    Diah pun mengapresiasi banyaknya pihak yang memberikan ucapan selamat menggunakan pohon, agar ke depannya Kabupaten Lamongan menjadi wilayah yang sehat dan semakin hijau.

    “Semoga Lamongan makin asri karena banyak pohon pohon baru, makin berjaya infrastrukturnya juga dibenahi seperti itu,” tuturnya.

    Dikonfirmasi terpisah, Asisten Pemerintah dan Kesra Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, mengatakan banyaknya ucapan dalam bentuk pohon merupakan arahan dari Bupati Yuhronur, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Lamongan.

    “Ini sesuai dengan petunjuk beliau (Bupati), mengingat bumi kita kan sudah panas, untuk mengembalikan oksigen yang ada di alam kita ini butuh tumbuhan karena satu tumbuhan menghasilkan oksigen banyak,” kata Joko.

    Pemilihan pohon sebagai media ucapan tidak lain merupakan alternatif pemerintah setempat dalam mendorong lingkungan yang sehat dan lebih nyata pemanfaatannya dari pada hanya ucapan berbentuk papan yang akan menjadi sampah.

    Rencananya pohon-pohon tersebut akan ditanam di seluruh wilayah Lamongan, terutama di Kawasan Gajah Mada, yang akan menjadi ruang terbuka hijau.

    “Untuk penanamannya nanti sesuai dengan petunjuk beliau juga. Di area publik juga di kantor-kantor masih kurang tanamannya,” ucapnya. (fak/ian)

  • Khofifah dan Emil siap sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Astacita

    Khofifah dan Emil siap sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Astacita

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah dan Emil siap sinergikan Nawa Bhakti Satya dengan Astacita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 21:55 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Emil Elestianto Dardak siap menyinergikan Program Nawa Bhakti Satya dengan Program Astacita usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    “Tentu yang ingin kami pastikan adalah kami siap untuk menyinergikan program Nawa Bhakti Satya kami di Jawa Timur dengan program program Astacita Presiden Prabowo,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya.

    Khofifah menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas bersama Wagub Emil secara amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim.

    “Alhamdulillah, kami baru saja dilantik bersama kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak oleh Bapak Presiden Prabowo. Mohon doa kepada seluruh masyarakat mudah-mudahan kami, serta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik bisa menjalankan tugas secara amanah, memaksimalkan kinerjanya untuk memberikan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan yang lebih baik,” ujarnya.

    Selain itu, Khofifah menyampaikan kesiapannya untuk bersinergi dan mendukung program serta kebijakan nasional, maupun bersinergi antar provinsi maupun kabupaten/kota.

    “Kami siap membangun sinergisitas dan kolaborasi baik antara provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia, maupun kebijakan-kebijakan makro secara nasional. Serta mitigasi-mitigasi dinamika global,” tutur Khofifah.

    Pihaknya pun menyebutkan seusai pelantikan akan menggelar rakor bersama Sekda Provinsi Jatim dan Para Kepala Perangkat Daerah Pemprov.

    “Semalam kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Jatim. Hari ini kami langsung tancap gas mengadakan Rakor bersama Sekda, seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Kepala BUMD Pemprov Jatim di Jakarta. Khususnya membahas terkait anggaran, dan efisiensi. Karena banyak yang harus dikoordinasikan sebelum kami berangkat ke Magelang untuk mengikuti pembekalan kepala daerah,” ujarnya.

    Masih terkait anggaran, Gubernur Khofifah memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim tidak mengurangi sektor layanan publik maupun penyaluran bantuan sosial (Bansos).

    “Kedua sektor ini tidak boleh terpengaruh dan terdampak efisiensi,” tegasnya.

    Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Khofifah memprediksi terdapat fluktuasi harga sembako dan harus dikendalikan oleh pemerintah agar daya beli masyarakat terjangkau.

    Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga menyiapkan mudik gratis kepada masyarakat baik melalui jalur darat maupun laut.

    “Setiap lebaran kami mengadakan mudik gratis baik darat maupun laut. Setelah ini kami melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pak Sekdaprov bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah akan melaporkan dan kita rumuskan kebijakan bersama,” sebutnya.

    Secara khusus, Gubernur Khofifah menyampaikan kesannya usai mengikuti prosesi pelantikan hari ini. Menurutnya pelantikan ini sangat berbeda dengan tahun 2019.

    “Silaturahmi hari ini kami semua kompak. Bahkan tadi salamannya salaman nusantara, karena hadir semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Sabang sampai Merauke,” imbuhnya.

    Pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Halaman Istana Kepresidenan. Pelantikan ini menjadi penanda babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara The Economic Insights 2025 yang diselenggarakan oleh Kumparan di Jakarta, Rabu (19/2/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

    Airlangga paparkan langkah strategis jaga pertumbuhan ekonomi RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan beberapa langkah strategis guna menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menilai, meski dinamika global masih dipenuhi ketidakpastian, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya.

    “Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai langkah strategis, Airlangga menuturkan bahwa Indonesia sedang berbicara untuk masuk dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), termasuk di antaranya Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar.

    Total ekonomi negara GCC tersebut yakni sekitar 2 triliun dolar AS dengan 50 juta penduduk.

    “Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil,” ujar Airlangga.

    Lebih lanjut, pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2025 akan menjadi landasan penting untuk mencapai target pembangunan jangka menengah 8 persen. Ia mengakui target tersebut sangat tinggi namun bukan suatu kemustahilan.

    Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada 1986-1997, bahkan 8,2 persen pada 1995 melalui transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder (manufaktur). Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan.

    Untuk mendorong ekonomi di triwulan I-2025, kebijakan yang disiapkan mencakup kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, paket stimulus ekonomi, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan panen padi terealisasi secara optimal.

    Kemudian, pemerintah melanjutkan program hilirisasi yang telah menunjukkan bahwa hilirisasi menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Produk nikel menjadi contoh, di mana pada 2023 ekspor produk hilirisasi nikel mencapai 33,52 miliar dolar AS, kemudian pada 2024 diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan pada 2017 yang hanya 4 miliar dolar AS.

    “Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong,” tutur Airlangga.

    Menko mengatakan, upaya hilirisasi tersebut didorong melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang sekaligus akan mendorong perekonomian daerah. Salah satunya yakni KEK Gresik, yang mana Indonesia pertama kali memproduksi emas di Gresik. Peningkatan produksi emas di dalam negeri ini akan didukung dengan adanya peluncuran bank emas (bullion bank), yang tidak hanya memperkuat industri pertambangan tetapi juga berfungsi sebagai bumper ekonomi dalam menghadapi fluktuasi pasar global.

    Selain itu, dalam upaya meningkatkan cadangan devisa (cadev) hasil ekspor, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) dan akan berlaku per 1 Maret 2025. Dalam kebijakan ini, pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA Sistem Keuangan Indonesia (SKI) akan ditingkatkan menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.

    Pemerintah memperkirakan cadev Indonesia akan bertambah sekitar 80 miliar dolar AS sampai 100 miliar dolar AS.

    “Dengan demikian, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden langkah-langkahnya sudah banyak. Tentu dampaknya tidak harian, tapi mid to long term, dan ekonomi Indonesia saat sekarang posisinya relatif kuat. Tentu dengan pengelolaan yang lebih optimal diharapkan investasi kita bisa dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund kita sendiri sehingga bisa memperkuat engine of growth ke depan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Kejati DKI Tetapkan 3 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bank BUMD Jatim

    Kejati DKI Tetapkan 3 Orang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Bank BUMD Jatim

    Jakarta –

    Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Daerah (Kejati) Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMD Jawa Timur Cabang Jakarta. Kejati menduga kerugian negara di kasus tersebut sekitar Rp 569 miliar.

    Dalam keterangan yang diterima, penetapan itu berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP04/M.1/Fd.1/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, BS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025 dan ADM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-06M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025.

    Menurut Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati Jakarta, Syahron Hasibuan, mengatakan pada 2023 sampai 2024, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jakarta (Tbk) yang dipimpin oleh Tersangka BN (Kepala Cabang) telah memberikan fasilitas Kredit Piutang kepada Tersangka BS dan Tersangka ADM.

    “Fasilitas tersebut berupa fasilitas Kredit Piutang dan Kredit Kontraktor dengan jumlah keseluruhan 65 Kredit Piutang dan 4 Kredit Kontraktor yang tidak memenuhi persyaratan,” ucap Syahro, dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, fasilitas kredit bisa Agunan surat perintah kerja (SPK), dan invoice fiktif dari perusahaan-perusahaan BUMN serta Laporan Keuangan yang tidak diyakini kebenarannya yang berasal dari perusahaan-perusahaan Nominee yang dibentuk oleh Tersangka BS untuk pengajuan kredit.

    “Ditemukan Kerugian Negara sekira senilai sebesar Rp.569.425.000.000,- Pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo.
    Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang,” katanya.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu