Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    PMII Bondowoso Demo, Tuntut Pembatalan Efisiensi Anggaran Pendidikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bondowoso menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bondowoso pada Jumat (22/2/2025) siang.

    Mereka menuntut pemerintah membatalkan kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Athoilah, selaku koordinator lapangan aksi, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan, baik di sekolah menengah maupun perguruan tinggi.

    Selain itu, pemangkasan anggaran juga berdampak pada ketidaklayakan lingkungan pembelajaran, khususnya di Bondowoso.

    “Tuntutan kami jelas, menolak efisiensi anggaran pendidikan. Kami meminta Komisi IV DPRD Bondowoso untuk menindaklanjuti hal ini,” kata korlap aksi.

    Ratusan mahasiswa PMII Cabang Bondowoso aksi di depan gedung DPRD setempat, Jumat (21/2/2025). (Deni Ahmad Wijaya/BeritaJatim.com)

    Dalam waktu 7 x 24 jam, lanjutnya, DPRD Bondowoso harus membuat surat pernyataan yang menjamin tidak ada efisiensi anggaran pendidikan di Bondowoso.

    “Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu seminggu, kami akan kembali turun aksi dengan massa yang lebih besar,” sergah Athoilah.

    Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti dampak pemangkasan anggaran terhadap Kementerian Pendidikan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Sains.

    Mereka khawatir kebijakan ini akan berdampak luas, termasuk berkurangnya beasiswa KIP-K dan naiknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).

    Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Imam Khalid Andi Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan bahwa pihaknya telah membahas isu ini dengan tim anggaran.

    “Sebetulnya kami sudah bergerak sejak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 muncul. DPRD sudah memanggil tim anggaran untuk membicarakan efisiensi ini, dan kami sepakat bahwa jika menyangkut pendidikan serta kesejahteraan masyarakat, kami menolak efisiensi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Imam Khalid menjelaskan bahwa Bondowoso mengalami pemangkasan anggaran sekitar Rp 55 miliar.

    DPRD masih menghitung dampak refocusing anggaran tersebut dan akan terus mengawal kebijakan agar sektor pendidikan tidak terkena imbasnya.

    “Kami di DPRD juga punya teman-teman di DPR RI. Insya Allah, kami akan terus bersuara agar kebijakan efisiensi ini tidak merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” tambahnya. (awi/but)

  • Ratusan Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk Ditempeli Stiker, Ancaman Penertiban Menanti Jika Bandel

    Ratusan Tiang WiFi Tak Berizin di Nganjuk Ditempeli Stiker, Ancaman Penertiban Menanti Jika Bandel

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Danendra Kusuma

    TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK – Sebanyak ratusan tiang WiFi yang terpasang di sejumlah ruas jalan di Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, diketahui tidak berizin. 

    Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nganjuk pun bergerak melakukan tindakan. 

    Sejumlah tim dikerahkan untuk menempel stiker bertuliskan “tidak berizin” pada tiang WiFi yang dinilai tak mematuhi aturan tersebut didampingi Satpol PP setempat. 

    Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, Wahyu Wijanarko mengatakan tindakan ini dilaksanakan lantaran tiang WiFi yang dipasang belum melalui proses izin. 

    Pemasangan tiang WiFi di jalan raya wewenang Pemkab itu juga melanggar Perbup Nomor 43 Tahun 2023.

    “Sebelumnya sudah kami imbau untuk mengurus izin namun mereka masih belum merespon. Akhirnya kita tempeli stiker tak berizin. Hal ini supaya mereka lekas mengurus izinnya,” katanya, Jumat (21/2/2025). 

    Wahyu melanjutkan, pelaku usaha atau penyelenggara yang diminta mengurus izin pemasangan tiang WiFi berjumlah sekira 32 di Kabupaten Nganjuk. 

    Saat ini, pihaknya sudah memasang stiker 100 tiang WiFi yang ada di ruas jalan di Kecamatan Nganjuk. 

    “Kami pesan lagi 200 stiker lagi untuk dilanjutkan penempelan. Sementara tindakan ini dilaksanakan di Kecamatan Nganjuk. Ke depannya, di seluruh Kabupaten Nganjuk. Kami perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu,” terangnya. 

    Ia mengungkapkan, pemasangan tiang WiFi tak berizin tentunya merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, ada target retribusi dari pemasangan tiang WiFi. 

    “Target penerimaannya pertahun Rp 500 juta di 2024. Tapi, baru terserap Rp 80 juta, masih sangat kurang. Akan kita tingkatkan tindakan di lapangan agar target PAD meningkat di 2025,” ujarnya. 

    Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah (Perda) Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Sujito menjelaskan usai ditempeli stiker, pihaknya memberi waktu sekitar sebulan kepada pemilik atau vendor untuk mengurus izin pemasangan tiang WiFi. 

    Mereka bisa mengurus perizinan secara daring melalui aplikasi milik DPMPTSP. 

    “Jika tetap bandel, kami ambil tindakan penertiban, yakni pemotongan atau pencabutan tiang,” urainya

  • Ada 8 Warga Kota Batu Terjangkit Chikungunya, Alami Gejala Panas hingga Bengkak, ini Imbauan Dinkes

    Ada 8 Warga Kota Batu Terjangkit Chikungunya, Alami Gejala Panas hingga Bengkak, ini Imbauan Dinkes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Dya Ayu

    TRIBUNJATIM.COM, BATU – Musim hujan seperti saat ini menjadi ancaman bagi masyarakat karena merebaknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya.

    Pasalnya dua penyakit ini sama-sama disebabkan oleh nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus adalah jenis nyamuk yang dapat menularkan penyakit demam berdarah (DBD) dan chikungunya.

    Kedua penyakit ini disebabkan oleh virus yang dibawa oleh kedua nyamuk tersebut. 

    Dari data Dinas Kesehatan Kota Batu, saat ini total ada sebanyak 23 kasus DBD sejak bulan Januari hingga tanggal 20 Februari kemarin.

    “Untuk kasus DBD di Kota Batu, pada bulan Januari ada sebanyak 16 kasus, Februari ini sebanyak 7 kasus, jadi total 23 kasus,” kata Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Penanganan Bencana Dinkes Kota Batu, dr Susana Indahwati kepada Tribun Jatim Network, Jumat (21/2/2025).

    Sementara untuk kasus penyakit Chikungunya, Susana menuturkan ada sebanyak 8 kasus penyakit chikungunya.

    8 orang warga yang mengalami sakit chikungunya itu merupakan warga Desa Giripurno RT 47 RW 7, Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

    “Ya, mengalami gejala pada 7 Januari 2025. 8 orang ini dengan gejala panas, kaki tangan bengkak, setelah 5 hari muncul bintik merah,” jelasnya.

    Untuk itu Susan menghimbau masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan penyakit DBD maupun chikungunya agar rantai penyebaran dapat terhenti.

    Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air, seperti bak mandi atau wc, drum, dan lain-lain seminggu sekali, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, seperti gentong air atau tempayan, memanfaatkan atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan.

    Selain itu mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak-bak penampungan air, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar dan memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk.

  • Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Bakesbangpol Surabaya terima apresiasi Densus 88 cegah radikalisme

    Surabaya (ANTARA) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya menerima apresiasi dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror (AT) Polri atas kontribusi dalam program pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme di wilayah Satgaswil Jawa Timur.

    Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu, di Kota Surabaya, Jumat mengatakan salah satu tugas utama instansinya adalah melakukan pencegahan terhadap paham radikalisme.

    “Kami melakukan sosialisasi kepada warga di tingkat kecamatan terkait bahaya radikalisme. Selain itu, kami juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa di berbagai perguruan tinggi dengan menghadirkan eks narapidana terorisme (napiter) sebagai salah narasumber,” ujarnya.

    Ia mengemukakan, selain melakukan sosialisasi, Bakesbangpol juga memberikan perhatian khusus kepada eks napiter dalam bentuk bantuan pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Salah satunya adalah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak eks napiter berprestasi.

    “Kami juga mengupayakan bantuan permodalan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk eks napiter yang ingin mengembangkan usahanya,” kata Yayuk, sapaan lekatnya.

    Yayuk menyebutkan jika ada eks napiter yang mengalami kendala kesehatan, pihaknya juga membantu koordinasi dengan instansi terkait. Termasuk di antaranya dengan BPJS dan Dinas Kesehatan (Dinkes).

    “Kami bantu koordinasi untuk memastikan mereka mendapatkan perawatan kesehatan yang layak,” tuturnya.

    Ia mencontohkan salah satu kasus dimana seorang eks napiter mengalami sakit dan tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan. Dalam kondisi ini, Bakesbangpol berkoordinasi dengan Dinkes Surabaya dan puskesmas setempat untuk memberikan layanan kesehatan langsung ke rumahnya.

    “Memang waktu itu Densus 88 meminta agar pengobatan dilakukan secara berkala di rumah agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Kami pun mengakomodasi permintaan ini dengan menjalin komunikasi dengan dinas terkait,” tuturnya.

    Menurut dia, program pembinaan eks napiter di Surabaya sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Namun, sejak ia menjabat Kepala Bakesbangpol Surabaya pada 2022, intensitas program ini semakin meningkat.

    “Pemerintah pusat di tahun 2022 juga beri perhatian intens kepada eks napiter, mereka diikutkan dalam setiap upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus di pemerintah daerah (Pemda) setempat,” katanya.

    Saat ini, Yayuk menjelaskan bahwa terdapat sekitar 23 eks napiter yang tinggal di Surabaya. Bakesbangpol Surabaya terus berupaya memberikan pendampingan agar mereka tidak kembali terpapar paham radikal.

    “Kami juga mengupayakan pemberian bantuan sosial kepada eks napiter, seperti bantuan sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Kemerdekaan,” ujarnya.

    Selain melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan, Bakesbangpol Surabaya juga menggandeng perguruan tinggi dalam upaya pencegahan radikalisme. Sejak tahun 2022, sosialisasi pencegahan radikalisme semakin intens dilakukan bersama Densus 88 AT dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

    Beberapa kampus yang menjadi lokasi kegiatan sosialisasi pencegahan radikalisme di antaranya adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Muhammadiyah, Universitas 17 Agustus, dan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

    Namun demikian, Yayuk menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme tidak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi saja. Oleh karena itu, Bakesbangpol turut berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPT dan Densus 88 AT.

    “Jadi kami juga gandeng Densus 88 dan BNPT,” ujarnya.

    Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, Yayuk mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi, terutama dari media sosial. Menurutnya, paham radikal tidak hanya disebarkan melalui ajakan langsung, tetapi juga melalui bacaan dan konten digital yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang.

    “Kami berharap masyarakat benar-benar bisa menyaring ketika mendapat informasi dari media sosial, atau media-media yang lain. Dan benar-benar bisa terbuka dengan pergaulan sehingga wawasannya itu semakin luas,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Lamongan Peringati HPSN 2025 dengan Lomba Pungut Sampah

    Lamongan Peringati HPSN 2025 dengan Lomba Pungut Sampah

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 dengan aksi bersih-bersih yang melibatkan berbagai elemen masyarakat pada Jumat (21/2/2025). Kegiatan ini menjadi ajang perlombaan mengumpulkan sampah, di mana kelompok dengan hasil terbanyak mendapatkan apresiasi.

    Aksi ini diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI, pegiat lingkungan, hingga pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penjabat Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Joko Nursiyanto, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.

    “Peringatan Hari Sampah Nasional kita lakukan dengan aksi pungut sampah. Kelompok yang paling banyak menghasilkan pungut sampah akan mendapatkan reward,” ujarnya.

    Tidak hanya di pusat kota, aksi bersih-bersih juga menyisir wilayah kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lamongan menerjunkan tiga truk pengangkut sampah untuk membersihkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar di sepanjang Lamongan-Pucuk, Lamongan-Sugio, dan Lamongan-Mantup.

    “Kita coba kasih contoh, agar momentum ini tidak parsial di sini saja, tapi juga berkelanjutan sampai pelosok Lamongan,” tutur Joko.

    Pengelolaan Sampah Jadi Isu Prioritas

    Joko menegaskan bahwa isu sampah masih menjadi tantangan global yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip “Sampahku Tanggung Jawabku” (Samtaku) sebagai upaya pengelolaan sampah dari tingkat individu.

    “Program Samtaku sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu dan terus kita tingkatkan,” tambahnya.

    Kepala DLH Lamongan, Andhy Kurniawan, mengungkapkan bahwa produksi sampah di Lamongan mencapai 200-250 ton per hari, mayoritas berasal dari rumah tangga. Oleh karena itu, momentum HPSN 2025 diharapkan dapat memicu kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

    “Kami berharap, momen HPSN yang dijalankan di asta pasar dapat menjadi pematik masyarakat untuk mengelola dan memilah sampah dari hulu,” kata Andhy.

    Sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah plastik, pemerintah daerah juga membagikan 500 kantong belanja ramah lingkungan kepada masyarakat.

    “Kita seluruh kepala OPD juga membagikan kantong belanja untuk mengurangi kantong plastik yang berlebihan. Karena plastik ini sampah tidak terurai sehingga kalau terlalu banyak, pencemaran lingkungan juga banyak,” pungkasnya. [fak/suf]

  • Bupati Mas Rusdi Ikut Retret di Magelang, Wabup Gus Shobih Kembali ke Pasuruan

    Bupati Mas Rusdi Ikut Retret di Magelang, Wabup Gus Shobih Kembali ke Pasuruan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

    TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Usai pelantikan di Jakarta, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo (Mas Rusdi), dan Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori (Gus Shobih) untuk sementara harus berpisah. 

    Mas Rusdi harus ke Magelang untuk mengikuti retret bersama ratusan kepala daerah lain se-Indonesia selama beberapa hari ke depan.

    Sedangkan Gus Shobih langsung kembali ke Pasuruan.

    Kepada Tribun Jatim Network, Wabup Pasuruan, Gus Shobih mengaku belum melakukan kegiatan kenegaraan di hari pertama setelah resmi dilantik menjadi pemimpin Pasuruan.

    “Saya sudah kembali ke Pasuruan, kalau Mas Rusdi masih mampir Magelang,” kata Gus Shobih saat dihubungi melalui selulernya, Jumat (21/2/2025) sore.

    Gus Shobih mengaku belum ada agenda-agenda pemerintahan di hari pertama usai pelantikan.

    Hanya ada beberapa agenda internal.

    “Ya saya hari ini belum ke kantor, insyaallah Senin saya akan mulai gaspol melakukan beberapa agenda pemerintahan untuk percepatan perubahan di Pasuruan,” urainya.

    Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko menambahkan, Gus Shobih dijadwalkan akan hadir di beberapa kegiatan selama Mas Rusdi mengikuti retret.

    “Rapat besar nanti menunggu bupati balik dari acara retret. Tapi, insyaallah beberapa kegiatan, Gus Shobih akan hadir selama bupati retret,” tutupnya.

  • Sempat Angkut Pasir di Sungai, Pria Bondowoso Ditemukan Tak Bernyawa, Tangan Masih Pegang Sekop

    Sempat Angkut Pasir di Sungai, Pria Bondowoso Ditemukan Tak Bernyawa, Tangan Masih Pegang Sekop

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca ari pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Seorang pria berusia 53 tahun di Dusun Tegal Manik, Desa Tegal Pasir, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso, ditemukan meninggal dunia, pada Jum’at (21/2/2025).

    Korban meninggal bernama Ngadi, yang ditemukan meninggal dalam kondisi telanjang dada usai pamit mengambil pasir di sungai dekat rumahnya untuk keperluan pribadi.

    Ahmad, tetangga korban, mengatakan, Ngadi ditemukan meninggal oleh anak kecil yang sedang bermain mercon. Ditemukan, dalam kondisi terlentang dengan sekop pasir di tangannya.

    “Terlentang tadi pegang sekop pasir,” katanya.

    Ia menerangkan, diketahui korban jam 15.02 WIB masih menyapanya sembari menaikkan pasir ke atas sungai. Namun, semua warga terkejut saat anak tetangga berlari ke rumah korban memberi tahu kondisi korban yang sudah meninggal dunia.

    “Airnya di sungai itu cuma semata kaki,” terangnya.

    Katanya, warga langsung bersama keluarga menuju ke lokasi untuk melakulan evakuasi. Sembari melaporkan kejadian ini pada Polsek setempat.

    Pantauan di lokasi, evakuasi dilakukan pada sekitar pukul 17.15 WIB oleh warga sekitar. Diikuti tim dari Polsek, Puskesmas, dan TRC BPBD.

    Kapolsek Jambesari Darusallah, Iptu Supriyanto, mengatakan tim identifikasi dan tenaga kesehatan di Puskesmas Jambesari Ds telah memastikan bahwa korban meninggal wajar. Tak ada tanda-tanda kekerasan.

    “Meninggal dengan wajar,” ungkapnya.

    Ia menerangkan, berdasarkan keterangan keluarga yang bersangkutan tak ada riwayat penyakit. Bahkan, sebelum berangkat sempat menurunkan salon speaker masjid usai sholat Jum’at.

    Hingga setelah dari Masjid itu, korban langsung menuju lokasi mengambil pasir yang jaraknya 300 meter dari rumahnya.

    “Jarak 300 meter dari lokasi ke rumahnya” pungkasnya.

  • Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Ratusan Mahasiswa PMII Geruduk DPRD Bondowoso, Tolak Efisiensi Anggaran, ‘Indonesia Gelap’

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

    TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso mendemo kantor DPRD setempat, pada Jum’at (21/2/2025) sore.

    Dalam aksinya mereka tak hanya orasi yang menunjukkan kekecewaan terhadap efisiensi anggaran di berbagai sektor. Termasuk bidang pendidikan.

    Namun juga menyampaikan opininya dengan membakar ban dan membaca tahlil bersama-sama.

    Terdengar dalam orasi teriakan “Indonesia Gelap, Efesiensi Cemas, Efisiensi Gemas”. Terlihat juga tulisan-tulisan poster yang dibawa para mahasiswa. Seperti di antaranya, “Kenyang Kagak, Begok iya, #IndonesiaGelap” , “Guru Honorer jadi guru horo karena efisiensi anggaran”, “Efisiensi Rakyat, Kabinet Gemoy”.

    Usai orasi, para pendemo diperbolehkan masuk ke halaman Gedung DPRD Bondowoso.

    Koordinator aksi, Attoillah, mengatakan, tuntutan dari para mahasiswa yakni menolak efisiensi angggaran yang ada di Inpres tahun 2025, khususnya di bidang pendidkan.

    Karena hal ini diprediksinya bisa berdampak penurunan kualitas pendidikan. Serta tidak layaknya lingkungan pendidikan di Bondowoso.

    “PMII Cabang menuntut komisi 4 bagaimana menindaklanjuti itu semua, menjamin tak ada efisiensi di bidang pendidikan,,” ujarnya.

    Ketua PC PMII Bondowoso, Mohammad Holik, menegaskan jika nantinya tuntutan mereka tak terpenuhi maka pihaknya akan turun aksi lagi. Bahkan, akan menurunkan massa lebih banyak.

    “Satu minggu depan kalau ini tidak terealisasi oleh DPRD kita akan menurunkan aksi lebih banyak,” ujarnya.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Andi Khalid Wijaya yang menemui pendemo mengatakan, legislatif sepakat jika masalah pendidikan, dan hal-hal yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, menolak efisiensi.

    “Pimpinan bersepakat hal-hal yang meyangkut kesejahteraan masyarakat kami menolak. Dan itu juga kebijakan Prabowo,” ujar anggota Fraksi PPP didampingi dua anggota DPRD lainnya dari Golkar dan PKB.

    Ia menerangkan, di Bondowoso untuk efisiensi anggaran masih dihitung terus. Menanggu tim anggaran untuk bersepakat dengan DPRD.

    “Kami juga kan punya teman-teman DPR RI untuk bersuara,” pungkasnya.

  • Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Diwarnai Bakar Ban dan Penutupan Jalan, Mahasiswa di Kediri Gelar Demo Tolak Efisiensi Anggaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori 

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore.

    Aksi ini diwarnai dengan pembakaran ban dan penutupan jalan selama tiga jam di dua arah Jalan Soekarno-Hatta, Doko, Ngasem.  

    Sekitar 200 mahasiswa tiba di lokasi dengan mengendarai sepeda motor.

    Sesampainya di depan gedung DPRD, mereka langsung membentangkan berbagai spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

    Beberapa di antaranya bertuliskan “Dulu Sok Cinta Rakyat, Kini Cinta Duit Rakyat” serta “Efisiensi Anggaran Ndasmu.”

    Bahkan, ada poster bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dengan mata tertutup bertuliskan “Efisienshit.”

    Mahasiswa menolak kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai membawa dampak buruk di berbagai sektor, terutama bagi masyarakat kecil.

    Dalam orasinya, salah satu mahasiswa, Syaiful Amin, menegaskan, kebijakan tersebut lebih merugikan rakyat kecil dibandingkan kelompok masyarakat atas. 

    “Saudara semua, aturan baru ini sangat merugikan kami, terutama rakyat kecil,” seru Syaiful dalam orasinya.

    Menurutnya, efisiensi anggaran berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan berkurangnya layanan publik.

    Sementara itu, kelompok masyarakat ekonomi atas tidak terlalu terdampak karena kebutuhan mereka tetap terpenuhi.  

    Aksi semakin memanas ketika seorang orator memanjat gerbang DPRD dan menyuarakan tuntutannya.

    Mahasiswa menuntut perwakilan dewan untuk menemui mereka dan menyampaikan aspirasi terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menjadi polemik.  

    Setelah beberapa saat, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, bersama perwakilan sekretariat dewan akhirnya keluar menemui massa.

    Namun, mereka menjelaskan bahwa seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri sedang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta, sehingga tidak ada yang bisa menerima audiensi saat itu.  

    Kecewa dengan jawaban tersebut, mahasiswa berupaya masuk ke gedung DPRD, tetapi berhasil dihalau oleh aparat kepolisian dan satpol PP yang berjaga.  

    Koordinator aksi, Shelfin Bima Prakosa, menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran perlu dikaji ulang karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

    Ia menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, yang menurutnya seharusnya lebih diutamakan dibandingkan program makan bergizi gratis.  

    “Di wilayah Kediri bagian barat, terutama di Kecamatan Semen, masih banyak infrastruktur yang kurang layak, kesejahteraan guru juga belum stabil. Seharusnya hal ini lebih diperhatikan dari pada memangkas anggaran,” ujarnya.  

    Sementara itu, Yuli Marwantoko menyampaikan, setelah berkomunikasi melalui video call dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, dipastikan akan ada pertemuan lanjutan pada Senin (24/2/2025) untuk membahas tuntutan mahasiswa.  

    “Tadi disampaikan kalau akan ada pertemuan lanjutan hari Senin pagi,” kata Yuli.  

    Meski belum mendapatkan jawaban langsung dari anggota DPRD, mahasiswa berjanji akan terus mengawal kebijakan ini dan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak diakomodasi.

    Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan menyanyikan lagu “Indonesia Pusaka” di sela hujan yang mulai turun sekitar pukul 18.00 WIB. 

  • Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan 

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Jelang bulan Ramadan, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan pemetaan terkait lokasi pasar takjil.

    Dari pemetaan tersebut, ada sebanyak empat lokasi pasar takjil yang menjadi atensi khusus.

    Oleh karenanya, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan berbagai kesiapan.

    “Jadi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada empat lokasi pasar takjil yang menjadi perhatian, yaitu di Jalan Raya Sulfat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), dan di Jalan Mulyorejo atau tepatnya depan Terminal Mulyorejo Sukun,” ujar Wakasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Luhur Santoso kepada TribunJatim.com, Jumat (21/2/2025).

    Dirinya menjelaskan, empat pasar takjil itu menjadi atensi karena rawan menjadi lokasi kepadatan arus lalu lintas.

    Untuk di Jalan Ahmad Yani, para pedagang pasar takjil yang kerap berada di pinggir jalan, dialihkan untuk berjualan menempati halaman ruko Panorama Square.

    “Kami fokuskan agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Sehingga pedagang takjil yang biasa berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani, dimasukkan untuk berjualan di halaman ruko Panorama, dan pengaturan itu sudah berkoordinasi dengan perangkat RT RW setempat bersama Unit Lantas Polsek Blimbing,” jelasnya.

    Lalu untuk pasar takjil Suhat, para pedagang dialihkan untuk berjualan di dalam area halaman Taman Krida Budaya.

    “Kemudian di Jalan Mulyorejo Sukun, pasar takjilnya rawan sampai ke bahu jalan. Sehingga, perlu pemantauan dan dilakukan pengaturan lebih lanjut,” terangnya.

    Lalu yang terakhir, yaitu pasar takjil di Jalan Raya Sulfat.

    Di lokasi ini, akan diturunkan personel yang siaga untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

    “Para pedagang pasar takjil Jalan Raya Sulfat, tidak diperbolehkan berjualan sampai terlalu ke tengah jalan. Di lokasi tersebut, kami tempatkan personel di sisi barat maupun timur untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas,” ungkapnya.

    AKP Luhur Santoso juga menambahkan, dalam pengamanan pasar takjil tersebut, juga dibantu oleh jajaran terkait lainnya seperti Satpol PP Kota Malang maupun Dishub Kota Malang.

    “Tentunya, kami berkoordinasi dengan Dishub Kota Malang maupun Satpol PP Kota Malang. Apabila ada pedagang pasar takjil yang melanggar ketentuan, maka petugas satpol PP akan melakukan teguran secara humanis. Namun apabila tetap membandel, maka baru dilakukan penindakan,” tandasnya.