provinsi: JAWA TIMUR

  • Bersifat Internal, Instruksi Megawati Tetap Berimbas pada Rakyat di Daerah

    Bersifat Internal, Instruksi Megawati Tetap Berimbas pada Rakyat di Daerah

    JAKARTA – Pengamat politik dari UMSU, Arifin Saleh Siregar menyebut kader PDI Perjuangan yang dilantik menjadi kepala daerah langsung terkena nasib seperti makan buah simalakama usai keluarnya instruksi Megawati Soekarnoputri yang menunda keikutsertaan dalam retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Pasalnya, di satu sisi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah lewat kontestasi Pilkada Serentak 2024 merupakan pemimpin yang menjadi milik rakyat, di sisi lain mereka dituntut untuk loyal terhadap partai politik yang mengantarkan mereka dapat berkontestasi di Pilkada 2024 tersebut.

    “Kan Simalakama itu. Hadir dianggap mengkhianati partai, tidak hadir dicap pengkhianat rakyat,” ujar Arifin, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia menegaskan, meski bersifat internal bagi PDIP, intruksi Mega tersebut tetap menciptakan situasi yang sangat politis dan akan berimbas kepada rakyat di daerah-daerah yang dipimpin kader PDIP. Karena itu, Dekan FISIP UMSU ini berharap ada solusi yang segera diambil untuk meredakan situasi politis tersebut.

    “Saya sih menduga mungkin (instruksi) ini merupakan keputusan spontan yang datang dari emosi sesaat. Mudah-mudahan sikap bijak akan muncul setelah ini. Kita berharap para elite di negeri ini bijak dan menunjukkan kenegarawanannya. Harus bisa membedakan mana kepentingan sesaat dan mana kepentingan untuk masa panjang, mana kepentingan kelompok dan mana kepentingan bersama untuk kepentingan rakyat banyak,” terang Arifin.

    Meski ada instruksi dari Megawati, sejumlah kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti kegiatan retret, seperti Bupati Malang Sanusi, Bupati Lebak Hasbi Jaya, Bupati Brebes Paramitha dan Bupati Grobogan Setyo Hadi.

    Ketua DPP PDIP Bidang Perekonomian, Said Abdullah mengatakan belum ada putusan mengenai sanksi bagi kader yang melanggar instruksi Megawati. Menurut dia, larangan retret tersebut merupakan urusan internal partai.

  • Top 5 News: Presiden Ukraina Siap Mundur hingga Pemimpin FBI Kash Patel Miliki Bitcoin US$ 115.000

    Top 5 News: Presiden Ukraina Siap Mundur hingga Pemimpin FBI Kash Patel Miliki Bitcoin US$ 115.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy siap mundur demi perdamaian dan netizen meragukan kehamilan Nikita Mirzani karena diduga menghindari pemeriksaan polisi, menjadi berita terpopuler atau top 5 news sepanjang Minggu (23/2/2025).

    Selanjutnya, berita yang tak kalah menarik lainnya adalah 3 kepala daerah dibawa ke rumah sakit karena kelelahan ikut retret hingga pemimpin FBI Kash Patel miliki bitcoin mencapai US$ 115.000

    Top 5 news Beritasatu.com:

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy Siap Mundur demi Perdamaian

    Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy menyatakan ia siap mengundurkan diri dari jabatannya jika itu dapat membantu membawa perdamaian bagi Ukraina.

    Dalam sebuah konferensi pers pada forum “Ukraine The Year 2025”, Minggu (23/2/2025), Zelensky menanggapi pertanyaan wartawan dan menjelaskan keinginannya mengenai perdamaian.

    2. Netizen Ragu dan Klaim Hamil Nikita Mirzani Mampu Hindari Penjara

    Menjelang pemeriksaan atas dugaan pemerasan dengan laporan Reza Gladys, selebritas Nikita Mirzani mendadak membuat pengakuan hamil 3 bulan. Mendengar hal itu, netizen menduga Nikita Mirzani berusaha menghindar untuk di penjara.

    “Aku hamil, guys. Sekarang sudah masuk tiga bulan,” kata Nikita Mirzani yang diunggah ulang akun Instagram @lambe_danu3, Minggu (23/2/2025).

    3. 3 Kepala Daerah Dibawa Ke Rumah Sakit karena Kelelahan Ikut Retret

    Top 5 news selanjutnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan sebanyak tiga kepala daerah mengalami kelelahan seusai mengikuti pembekalan atau retret hari ketiga di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Selanjutnya, ketiga kepala daerah tersebut dirujuk ke RSUD Tidar untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

    4. Persela Banding Sanksi Komdis PSSI Seusai Ricuh di Stadion Tuban

    Persela Lamongan akan mengajukan banding terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI terkait insiden kericuhan suporter saat laga melawan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center (TSC), Tuban, Jawa Timur, Selasa (18/2/2025).

    “Kami dari manajemen berencana mengajukan banding atas keputusan Komdis PSSI, dengan harapan mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Manajer Persela Lamongan, Fariz Julinar Maurisal, saat dikonfirmasi di Lamongan, Minggu (23/2/2025) dikutip dari Antara.

    5. Pemimpin FBI Kash Patel Miliki Bitcoin Mencapai US$ 115.000

    Kashyap “Kash” Patel, seorang pengacara dan mantan jaksa federal di Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) kini resmi menjabat sebagai direktur FBI. Namun, yang menarik dari terpilihnya Kash Patel ini, yakni investasi yang dia miliki dalam bentuk aset kripto, khususnya Bitcoin.

    Kash Patel memiliki investasi mencapai US$ 115.000 dalam Bitcoin ETF serta mencapai US$ 250.000 di Core Scientific, sebuah perusahaan besar di industri penambangan Bitcoin.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com pada Minggu (23/2/2025) yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut.

  • Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    Sosok Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra yang Dipuji Mendagri Tito saat Retret di Akmil Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Nama Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka (ASR) menarik perhatian seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Dalam retret yang digelar 21-28 Februari 2025 itu, eks Kapolri itu menyebut nama Andi Sumangerukka.

    Mendagri Tito mengapresiasi terobosan yang dilakukan sang purnawirawan jenderal bintang dua.

    Dikutip dari tayangan Kompas TV pada Sabtu (23/2/2025), Tito memuji Gubernur Sultra yang berinisiatif mengumpulkan bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumputdi sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” ujar Tito.

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    Lantas siapa profil dan sosok Andi Sumangerukka?

    Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) atau Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. adalah pensiunan perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Darat (AD) menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2025-2030.

    Jabatan terakhir Mayjen Andi Sumangerukka di TNI yakni sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam XIV/Hasanuddin.

    Jenderal yang dikenal dengan nama ASR ini tercatat aktif menjabat sebagai Pangdam XIV/Hasanuddin pada tahun 2020 hingga 2021.

    Semasa dinasnya, jenderal bintang 2 ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Sulawesi Tenggara (Sultra).

    Andi Sumangerukka resmi pensiun sebagai Pati TNI AD pada tahun 2021.

    Setelah pensiun dari TNI, Andi kemudian terjun ke dalam dunia politik dengan bergabung bersama Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

    Saat bergabung, ia langsung mendapat jabatan strategis, yakni sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PPP Sultra.

    Pada Pilkada 2024, Andi Sumangerukka juga dipercaya untuk maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Sultra.

    Diusung 6 partai politik, yaitu Partai Gerindra, PPP, PAN, Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Prima, Andi berpasangan dengan cawagub Sultra, yakni Hugua.

    Hasilnya, Andi Sumangerukka berhasil memenangkan Pilgub Sultra 2024 dengan meraih 775.183 suara, mengalahkan paslon Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan, paslon Lukman Abunawas-LM Laode Ida, dan Paslon Ruksamin-LM Sjafei.

    Dengan begitu, kursi kepemimpinan Gubernur Sultra periode 2025-2030 akan diduduki oleh Andi Sumangerukka.

    Bukan orang sembarangan, Andi Sumangerukka memiliki harta kekayaan yang fantastis yakni mencapai Rp623 miliar.

    Hartanya itu bahkan disebut-sebut menjadikannya sebagai cagub terkaya se-Indonesia.

    Selain aktif sebagai politikus, Andi Sumangerukka juga disibukkan dengan jabatannya sebagai Presiden Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sultra.

    Kehidupan pribadi dan pendidikan

    Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. (Facebook/Andi Sumangerukka)

    Andi Sumangerukka lahir di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tanggal 11 Maret 1963

    Ia memiliki istri yang bernama Arinta Anila Apsari dan menganut agama Islam.

    Andi dan Arinta memiliki 2 orang anak, satu perempuan dan satu lagi laki-laki.

    Andi Sumangerukka sendiri merupakan anak keempat dari 8 bersaudara.

    Ayahandanya juga merupakan purnawirawan TNI, yakni bernama Mayor TNI (Purn.) H. Syam Daud, sedangkan ibundanya bernama Hj. Andi Azizah.

     Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka bersama sang ibunda tercinta, Hj. Andi Azizah. (Ist)
    Semasa sekolah, Andi menghabiskan waktu belajarnya di Kota Kendari, Sultra.

    Setelah lulus, ia masuk ke Akademi Militer atau Akmil.

    Mayjen Andi Sumangerukka adalah lulusan Akmil tahun 1987.

    Di Akmil, ia satu angkatan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI (Purn.) Muhammad Herindra.

    Perjalanan karier

    Karier Andi Sumangerukka telah malang melintang di dalam TNI AD dan memiliki rekam jejak yang cemerlang.

    Ia merupakan prajurit TNI yang berasal dari satuan Artileri Pertahanan Udara (Arhanud).

    Sebagai prajurit Arhanud, Andi memiliki tugas untuk melaksanakan pertahanan udara dengan menghancurkan, mengurangi, atau meniadakan daya dan hasil guna serangan udara musuh.

    Beragam jabatan strategis di TNI AD pun juga sudah pernah diemban olehnya.

    Andi tercatat pernah mengemban jabatan sebagai Danyon Arhanudse 13/Parigha Bhuana Yudha pada tahun 2003 hingga 2007.

    Jenderal asal Makassar ini juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Asintel Kodam I/Bukit Barisan pada tahun 2007.

    Karier Andi makin melenting tatkala ia dipercaya untuk mengisi kursi jabatan posisi sebagai Danrem 143/Halu Oleo pada tahun 2012.

    Pada 2013, ia diangkat menjadi Irdam V/Brawijaya.

    Setelah itu, Andi diutus untuk menjabat sebagai Kabinda Sulawesi Tenggara pada 2015.

    Pada 2019, Andi dimutasi sebagai Sahli Bid. Ideologi dan Politik BIN.

    Barulah di tahun 2020 ia diangkat menjadi Pangdam XIV/Hasanuddin hingga masa pensiunnya pada 2021.

    Pujian Tito

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika memberi keterangan pers di kantornya, Senin (25/11/2024). (Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com)

    Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

    Apresiasi terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka disampaikan Tito saat membahas pentingnya pelaksanaan retret.

    “Retret ini penting sekali adalah bagaimana kita ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu dengan yang lain,” jelas Tito.

    “Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus, itu yang saya harapkan,” ujarnya menambahkan.

    Tito Karnavian pun menyebut sosok Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.

    ASR berinisiatif kumpul bersama bupati dan wali kota daerahnya sembari ngobrol santai di atas rumpul di sela pelaksanaan retret.

    “Ada kepala daerah di Sultra, Pak Andi (Andi Sumangerukka) itu dia kumpulkan para bupati dan wali kota,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    “Sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol.”

    “Nah, sambil saling kenal satu sama yang lain,” lanjut Tito didampingi  Wamendagri Bima Arya.

    Diapun menyebut retret membuka ruang bagi para kepala daerah untuk melakukan pertemuan dan diskusi.

    “Nah saya sampaikan di sini lima ruangan. Lima ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok, untuk Lemhanas nanti kosong sekitar dua hari silakan pakai bergantian,” ujarnya.

    “Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang tidak mengerjakan,” katanya menambahkan.

    Diapun berharap seluruh gubernur bisa mengumpulkan bupati dan wali kotanya untuk saling mengenal.

    “Saya maunya gubernur kumpulin bupati dan wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka dan mulai bicara-bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita, gitu yah,” ujarnya.

    Tito kemudian menceritakan pengalamannya sebagai Mendagri lima tahun terakhir saat berkunjung di daerah.

    “Saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun dua tahun tidak pernah ada rapat bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur, nggak ada rapat. Jadi datang rapat itu waktu saya datang aja,” katanya.

    “Saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya. Jalan sendiri-sendiri,” lanjutnya.

    Untuk itu, Tito, juga meminta agar rapat tingkat provinsi bisa rutin dilaksanakan.

    “Nah ini yang saya minta, harusnya rapat tingkat provinsi itu paling tidak lah tiga empat bulan sekali,” katanya.

    Untuk berkoordinasi dan mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang masih kurang untuk saling membantu.

    Pada momentum retret ini, Tito pun mendorong seluruh gubernur untuk mengumpulkan para bupati dan wali kota.

    “Kumpullah. Kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi saja nggak apa-apa yang penting kenal. Inilah momentumnya,” kata Tito.

    “Kalau sudah kembali ke daerah masing-masing, sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri,” jelasnya menambahkan.

    Selain itu, para kepala daerah bisa bertemu para menteri yang akan mengisi Lemhanas.

    “Diskusi-diskusi kelompok biar menarik, nggak mengantuk begitu. Nanti kelompok akan saling bertanya, saling menyampaikan pendapat, nah itu bagus. interaktif,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ chrysnha, Rakli)(TribunnewsSultra.com/Amelda Devi Indriani)

  • Purna Tugas di KPU Jatim, Choirul Anam Jadi Ketua Fokal IMM

    Purna Tugas di KPU Jatim, Choirul Anam Jadi Ketua Fokal IMM

    Malang (beritajatim.com) – Musyawarah Wilayah (Musywil) V Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Jawa Timur menunjuk Choirul Anam sebagai ketua. Choirul yang pernah menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur periode 2019-2024 itu akan memimpin Fokal IMM Jatim untuk periode 2025 hingga 2030.

    Alumnus Universitas Negeri Surabaya (Unesa) tersebut terpilih berdasarkan kesepakatan rapat 13 orang formatur yang terpilih. Anam sebagai ketua Korwil FOKAL IMM Jatim akan didampingi Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin sebagai sekretaris dan Ketua Komisi A DPRD Jatim Dedi Irwansa sebagai bendahara.

    Anam akan memimpin Korwil Fokal IMM Jatim selama lima tahun ke depan menggantikan anggota DPRD Jatim Suli Daim. Dalam pidato perdananya di hadapan ratusan peserta musyawarah, Anam menekankan agar Fokal IMM bisa menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi dan memperkuat peran alumni di berbagai bidang.

    ”Amanah ini bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi dengan kerja sama dan sinergi yang kuat, kita bisa menjadikan Fokal IMM sebagai wadah yang produktif dan berdampak luas,” ujar Anam.

    ”Alumni IMM telah berkiprah di berbagai sektor, mulai dari akademik, sosial, politik, hingga ekonomi. Tugas kita adalah memastikan jejaring ini dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara Ali Muthohiorin menyebut kepengurusan baru nantinya akan fokus dalam penguatan jaringan alumni serta mempererat hubungan dengan berbagai sektor, termasuk dunia usaha dan pemerintahan.

    Di sisi lain, sebagai demisioner Ketua Korwil Fokal IMM Jatim, Suli Daim berharap Fokal IMM bukan sekadar tempat untuk bernostalgia masa lalu ketika masih menjadi mahasiswa. Fokal IMM diharapkan mampu menjembatani kader IMM untuk menyebar disemua bidang.

    ”Lebih dari itu, Fokal IMM Jatim diharapkan mampu betul-betul mendampingi, mengawal, dan menyiapkan kader-kader IMM untuk kemudian berdiaspora di berbagai bidang di masa depan,” ujar politisi PAN. (luc/but)

     

  • SBY ingatkan kader Demokrat : Negara dulu, baru partai

    SBY ingatkan kader Demokrat : Negara dulu, baru partai

    Presiden ke-6 RI, Ketua MPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyambut kedatangan sejumlah Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Minggu 23/2 (Foto : Istimewa)

    SBY ingatkan kader Demokrat : Negara dulu, baru partai
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 19:46 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kedatangan sejumlah Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia di Cikeas, Bogor, Jawa Barat Minggu 23/2/2025. 

    Adapun rombongan Ketua DPD Partai Demokrat mulai memasuki kediaman SBY sekitar pukul 15.00 WIB. Kader utama Partai Demokrat ini berjalan berbarengan memasuki kawasan Pendopo Cikea, tampak SBY menyambut langsung kedatangan para kader.

    Pada saat pertemuan  itu, SBY sempat menceritakan mengenai ruangan pertemuan tersebut, yaitu adalah rumah perjuangan yang menjadi tempat berdiskusi awal pendirian Partai Demokrat.

    “Saya ingin anda semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan Pendopo Cikeas. Tentang dua bilik yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini,” ucap SBY kepada para kader yang hadir.

    “Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan, agar perjuangan Partai Demokrat kedepan, perjuangan besar kita, yang utama tentunya untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu, baru partai. Country over party. Ini ada ruang pertama, di sana ruang kedua,” pungkasnya

    SBY menyambut langsung kedatangan rombongan di depan pintu masuk salah satu ruangan di area Pendopo Cikeas. SBY tampak menyalami satu per satu semua Ketua DPD Partai Demokrat saat tiba di lokasi.

    Terlihat sejumlah Ketua DPD Partai Demokrat diantaranya Jawa Timur Emil Dardak, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto dan sejumlah kadet lainnya. Rombongan kader Partai Demokrat tersebut kemudian berkumpul di salah satu ruangan dan mendengarkan sambutan dari SBY.

    Penulis : Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Banjir Lumpur Terjang Area Bundaran Taman Rekreasi Selecta Batu, Mobil Wisatawan Terseret

    Banjir Lumpur Terjang Area Bundaran Taman Rekreasi Selecta Batu, Mobil Wisatawan Terseret

    Liputan6.com, Batu – Banjir bercampur material lumpur menerjang wilayah Desa Tulungrejo, Bumiaji, Kota Batu, pada Sabtu, 22 Februari 2025. Peristiwa itu menyebabkan sebuah peternakan warga rusak dan satu unit mobil wisatawan terseret.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu dalam keterangan resminya menyebutkan, banjir Kota Batu diakibatkan hujan intensitas tinggi menyebabkan sungai Paron di Dusun Gardu, Tulungrejo meluap pada pukul 14.00.

    “Hujan lebat dan saluran drainase yang ada di wilayah itu tersumbat, tak mampu menampung volume air menyebabkan air meluap,” kata Plt Kepala BPBD Kota Batu, Arif Purwanto.

    Dampaknya, air bercampur lumpur menerjang ke peternakan warga hingga ke area Bundaran Taman Rekreasi Selecta. Pondok peternakan warga mengalami kerusakan akibat peristiwa itu, beruntung hewan ternaknya masih selamat.

    Kejadian itu juga membuat sebuah mobil milik wisatawan terseret banjir sampai menghantam pohon sehingga rusak. Beruntung saat itu pemilik mobil sedang tidak berada di dalam kendaraan pribadi itu sehingga tidak ada korban jiwa.

    Luapan air sungai yang membawa material lumpur itu menyebabkan area Bundaran Wisata Selecta sempat tertutup lumpur setebal 20–25 sentimeter. Kejadian itu menyebabkan arus lalu lintas sempat lumpuh, bus wisatawan harus menunggu pembersihan jalan.

    Akses jalan baru pulih sekitar pukul 17.00 usai lumpur yang menutup dampak banjir Kota Batu dibersihkan petugas BPBD bersama Damkar, TNI, kepolisian dan relawan. Pembersihan material dibantu alat berat dan penyemprotan oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

    “Kami imbau warga dan wisatawan selalu berhati-hati selama musim hujan ini,” tutur Arif.

     

    Dramatis, Puting Beliung Terjang Ratusan Warga di TPS Pilkades Banjarnegara

  • 15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendahara Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (YFAAHMI) Heikal Safar bersyukur, banyak aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipercaya untuk menduduki jabatan yang strategis pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mencatat, ada 15 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

    “Begitu juga sebanyak 57 orang total jumlahnya para kader HMI baik itu yang menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota. Sehingga hal tersebut menandakan betapa pentingnya para kader-kader dan keberadaan organisasi HMI di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam mendukung suksesnya program kerja Presiden Prabowo,” kata Heikal kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengaku bangga banyak kader HMI memiliki kemampuan profesional bisa menjadi kepala dan wakil kepala daerah. 

    Mereka pun menjadi bagian dari 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2024).

    Heikal memiliki data bahwa ada 57 guburnur, bupati, dan wali kota, maupun wakilnya yang berlatar belakang aktivis HMI.

    Mereka terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang berjiwa nasionalis hingga bisa mendapat kepercayaan mengendalikan pemerintah daerah.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ucap Heikal

    Dia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dulunya merupakan kader HMI.

    Adapula Bupati Lahat (Sumsel) Bursah Zarnubi, Bupati Situbondo (Jatim) Yusuf Rio Prayogi, Wali Kota Probolinggo (Jatim) dr Aminuddin, Bupati Aceh Barat (Aceh) Tarmizi, hingga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sulut) Sirajuddin Lasena.

    “Selanjutnya ada Setyo Wahono sebagai Bupati Bojonegoro (Jatim), Oskar Pontoh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sulut), dan Amir Hamzah selaku Wakil Bupati Lebak (Banten) juga dari HMI,” kata Heikal.

  • Truk Pekerja PT ERB Terjun ke Sungai di Kabupaten Pelalawan, 6 Tewas dan 9 Hilang

    Truk Pekerja PT ERB Terjun ke Sungai di Kabupaten Pelalawan, 6 Tewas dan 9 Hilang

    Liputan6.com, Pekanbaru – Sebuah truk pengangkut pekerja PT Empat Ras Bersaudara (ERB) tersebut ke Sungai Segeti, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Truk itu membawa 32 penumpang, terdiri dari pekerja dan keluarga pekerja yang masih balita serta anak-anak.

    Kecelakaan maut ini menyebabkan 6 penumpang tewas, termasuk anak-anak, dan 17 berhasil dievakuasi. Hingga 23 Februari 2025 tengah malam, 9 penumpang masih dinyatakan hilang di sungai.

     

    Pencarian korban dilakukan oleh tim gabungan dari Polres Pelalawan, Polsek setempat, karyawan PT Nusa Wana Raya (NWR), SAR Nasional Pekanbaru, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta pihak lainnya.

    “Termasuk Brimob Polda Riau, tim gabungan terdiri dari ratusan orang,” kata Kabid Humas Polda Riau Komisaris Besar Anom Karibianto, Minggu malam.

    Kecelakaan tunggal itu terjadi pada Sabtu siang, 22 Februari 2025. Truk yang dikemudikan Maranata Zendaru melaju dari arah timur ke barat melintasi jalan poros PT NWR.

    Truk melaju melintasi jalan berbatu dan berdebu. Tiba di jembatan Sungai Segeti, sopir menabrak pembatas jalan hingga membuat kendaraan oleng ke kanan lalu terjun ke sungai.

    “Sebagian besar penumpang tidak bisa menyempatkan diri, 6 ditemukan meninggal dunia termasuk sopir, 17 selamat dan 9 masih dalam pencarian,” kata Anom.

    Korban selamat mendapatkan perawatan di klinik PT NWR. Truk sendiri sudah berhasil di evakuasi, di mana sopir truk malang itu ditemukan dalam kabin.

    “Data sementara, 3 balita meninggal dunia, 6 balita dan 5 orang dewasa masih dalam pencarian, 14 orang dewasa dan 3 anak-anak selamat,” ujar Anom.

    *** Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

     

    Detik-Detik Bus Wisata Terjun ke Jurang Sungai di Guci Tegal

  • Polda Jatim Naikan Status Perkara SHGB Laut Sidoarjo jadi Penyidikan

    Polda Jatim Naikan Status Perkara SHGB Laut Sidoarjo jadi Penyidikan

    Liputan6.com, Surabaya – Direktur Reskrimum Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Farman membenarkan, pihaknya telah meningkatkan status perkara Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Sidoarjo ke tingkat penyidikan.

    Kombes Farman mengungkapkan, pihaknya telah menemukan bukti adanya unsur pidana dalam kasus tersebut setelah memeriksa 14 saksi, termasuk dari dua perusahaan yang mengantongi HGB, yakni PT SIP dan PT SC. Selain itu juga setelah dikantongi bukti lainnya.

    “Untuk perkara HGB laut Sidoarjo sudah naik sidik (penyidikan). Belum ada penetapan tersangka,” ujar Kombes Farman kepada Liputan6.com di Surabaya, Sabtu (22/2/2025).

    Kombes Farman menjelaskan, berdasarkan alat bukti yang ditemukan, tiga HGB tersebut diterbitkan dengan modal surat keterangan riwayat tanah yang pembuatannya diduga melanggar.

    Surat keterangan riwayat tanah itu diperlukan sebagai syarat permohonan hak tanah yang diajukan ke Kantor Pertanahan ATR/BPN daerah setempat.

    Bermodal surat keterangan itu, pihak BPN lantas menerbitkan HGB untuk tiga bidang lahan yang berada di kawasan laut Sidoarjo. Surat keterangan riwayat tanah tersebut dibuat oleh kepala desa setempat pada tahun 1996.

    “Yang isinya seolah-olah benar menjadi delic karena digunakan untuk pendaftaran tanah ke Kantor Pertanahan,” ucap Kombes Farman.

    “Terbit HGB berdampak pada adanya kerugian bagi orang lain yang menguasai hak sampai saat ini, di antaranya beberapa petani tambak,” imbuh Kombes Farman.

     

    Bikin Kaget, Murahnya Harga Lobster Raksasa dan Udang Jerbung di Cilacap

  • Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Malang (beritajatim.com) – Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi, beberapa waktu terakhir, mendapatkan kritik dari masyarakat. DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak perspektif yang harus diperhatikan.

    “Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi, red), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat.

    “Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lemaga Swadaya Masyarakat, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga disitulah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu,” tutur Abdul Qodir.

    Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menyampaikan jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

    “Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencei solusi-solusi konkrit dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.

    Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

    “DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitulah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, ” terang Adeng.

    Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan.

    “Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan. Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta, dimana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya untuk suatu keadaan yang lebih baik. DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif,” ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

    Lebih jauh, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

    “Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?, beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda yang menginginkan wakil rakyat kabupaten malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan” pungkasnya. (yog/but)