Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Kirim Barang Lewat Kereta Ada Diskon 40% Selama Ramadan

    Kirim Barang Lewat Kereta Ada Diskon 40% Selama Ramadan

    Jakarta –

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) memberikan diskon pengiriman barang retail hingga 40% melalui anak usahanya, PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) selama periode Ramadan tahun ini. Diskon ini berlaku khusus untuk pengiriman rute perlintasan Bandung – Surabaya.

    Manager of Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi menjelaskan, diskon 40% diberikan menyusul adanya peningkatan permintaan pengiriman. Ia menilai, diskon ini menjadi solusi logistik yang efisien dan ekonomis.

    “Menjelang dan selama Ramadan, permintaan pengiriman mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung kelancaran distribusi serta memberikan solusi logistik yang lebih efisien dan ekonomis, KAI Logistik menghadirkan promo spesial berupa diskon pengiriman hingga 40%,” kata Ayi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/2/2025).

    Melalui promo ini, kata Ayi, masyarakat dapat mengelola kebutuhan pengiriman barang khususnya untuk berbagai kebutuhan mulai dari pengiriman paket, tanaman, hewan peliharaan, elektronik hingga sepeda motor.

    Ayi mengatakan, KAI Logistik menawarkan pengiriman barang yang efektif khususnya dalam aspek pengiriman barang, dengan jaminan barang sampai dalam 24 jam. Promo ini berlaku di 67 titik service point yang berpartisipasi dan melayani cakupan pengiriman pada jaringan lintas selatan mulai dari Bandung, Yogyakarta, Solo, Jombang, Kebumen, Klaten, Kroya, Kutoarjo, Madiun, hingga Surabaya.

    Ayi menjelaskan, pelanggan dapat mengunjungi service point terdekat untuk menikmati promo tersebut. Selain itu, pelanggan juga dapat mengakses layanan ini melalui sistem digital di aplikasi KAI Logistik TRAX untuk mengetahui lokasi service point, pengecekan tarif, hingga pelacakan secara real time.

    “Kami berharap kehadiran promo ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengiriman khususnya dalam mendukung kelancaran distribusi selama bulan Ramadan,” jelasnya.

    Ayi juga mengimbau para pelanggan untuk memperhatikan syarat pengiriman sesuai dengan jenis barang yang hendak dikirimkan melalui KAI Logistik. Hal itu perlu untuk menjamin keamanan dan keselamatan barang kiriman hingga lokasi tujuan.

    “KAI Logistik akan terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan yang solutif, dan dapat memenuhi ragam kebutuhan masyarakat Indonesia,” tutup Ayi.

    (acd/acd)

  • Tanggapi Polemik SDN Jeladri I Pasuruan, Pemkab Berencana Tempuh Jalur Hukum

    Tanggapi Polemik SDN Jeladri I Pasuruan, Pemkab Berencana Tempuh Jalur Hukum

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

    TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN – Pemkab Pasuruan berencana akan mengambil langkah hukum terkait polemik lahan SDN Jeladri I Pasuruan.

    Itu terbukti saat mereka datang ke Polres Pasuruan, Kamis (27/2/2025).

    Sehari sebelumnya, pemkab melepas segel yang dipasang ahli waris di ruang kelas.

    Sore harinya, ahli waris kembali menutup gerbang sekolah dan memotong pohon.

    Kedatangan Pemkab Pasuruan ke Polres Pasuruan ini untuk berkoordinasi terkait dengan dugaan adanya unsur pidana dalam aksi penyegelan sekolah. 

    Rohani Siswanto, Pengarah Percepatan Pembangunan Kabupaten Pasuruan menyebut, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, ini harus diperjuangkan.

    Disampaikan dia, penyegelan ini selain merampas juga mengganggu aktivitas sekolah.

    Padahal, perlu diketahui, pembangunan sekolah dibiayai negara.

    “Kami berencana akan menindaklanjuti masalah ini dengan membuat laporan secara resmi. Ini untuk memastikan agar anak-anak bisa bersekolah,” paparnya, Kamis (27/2/2025).

    Pemilihan jalur hukum ini sebagai langkah konkret untuk bisa mendapat kepastian hukum.

    Dia mengaku segala cara akan dipilih, baik itu pidana atau perdata.

    “Tujuan kami adalah bagaimana pemerintah bisa betul-betul menjamin anak bangsa mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa ada tekanan atau intimidasi,” urainya.

    Kuasa Hukum Pemkab Pasuruan, Suryono Pane menambahkan, aksi ahli waris yang kembali menutup sekolah sudah mengarah pada perbuatan pidana. 

    Pertama, menghalangi hak anak sekolah.

    Dan yang kedua diduga kuat menebang pohon. Ia juga akan mengkaji bila kemungkinan terjadi pidana perusakan di sekolah.

    ”Negara tidak boleh kalah. Kalau ahli waris memang punya bukti, kan bisa menggugat, tidak perlu menggunakan cara-cara semacam ini,” paparnya.

    Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Andri Wahyudi berharap, masalah itu bisa diselesaikan tanpa merugikan satu sama lain, karena ini masalah pendidikan.

    Apalagi, kata dia, sekolah itu sudah dibangun sekitar 50 tahun lalu.

    Ia berharap penyelesaian nanti tidak mengorbankan anak yang belajar.

    “Saya berharap anak-anak bisa sekolah dengan tenang, tempat yang nyaman, dan tidak menumpang. Masalah hukumnya seperti apa, itu urusan lain,” tutupnya.

  • Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Sejumlah fakta terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara kiai yang menghamili santriwati di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025).

    Dalam sidang tersebut majelis menyebutkan terdakwa Imam Syafii alias Supar (52) mencabuli hingga menyetubuhi korban tidak kurang dari lima kali.

    Aksi tersebut dilancarkan Supar di sebuah ruangan dekat masjid yang masih berada di komplek pondok pesantrennya. Ruangan tersebut hanya bisa diakses oleh terdakwa yang merupakan pengasuh pondok pesantren tersebut.

    Fakta lain, Supar menegaskan yang menyetubuhi korban bukanlah dirinya namun mahkluk halus yang menyerupai dirinya.

    Dalam sidang tersebut, majelis hakim menolak pembelaan terdakwa termasuk dalam mulai dari pledoi hingga replik.\

    Juru Bicara Pengadilan Negeri Trenggalek, Revan Timbul Hamonangan menjelaskan Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

    Majelis hakim telah memvonis supar dengan pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

    Ia juga harus memenuhi restitusi yang diajukan oleh korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebesar Rp 106.541.500.

    Jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan tuntutan JPU yaitu Rp 247.508.000.

    “Yang dimintakan dari anak korban Rp 247.508.000 namun oleh majelis secara proporsional berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dikabulkan majelis sejumlah Rp 106.541.500,” kata Revan, Kamis (27/2/2025).

    Komponen restitusi yang diajukan sebanyak 6 item sedangkan yang dikabulkan hanya 5 item, yaitu biaya transportasi, biaya konsumsi, biaya pemulihan psikologis, biaya perawatan anak, dan biaya aqiqah.

    “Untuk biaya kehilangan penghasilan orang tua anak korban tidak dikabulkan majelis karena tidak ada bukti-bukti yang mendukung atas itu,” lanjutnya.

    Biaya restitusi tersebut harus dibayarkan 30 hari pasca inkrah, jika tidak dibayarkan maka JPU akan melakukan penyitaan aset terdakwa untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk membayar restitusi tersebut.

    “Namun apabila tidak mencukupi maka akan ada penggantian pidana kurungan 1 tahun,” pungkasnya.

  • Kolaborasi Pemerintah-Stakeholder Kejar Target Swasembada Pangan Nasional

    Kolaborasi Pemerintah-Stakeholder Kejar Target Swasembada Pangan Nasional

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, melakukan kolaborasi dengan kementerian dan berbagai instansi untuk capai impian besar Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam bidang pangan. Zulkifli melihat potensi hasil bumi Indonesia mampu diberdayakan untuk mencapai Swasembada Pangan.

    Diketahui, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 139,4 triliun untuk mendukung program swasembada pangan pada 2025. Dana itu, akan digunakan untuk berbagai program strategis yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

    Melalui anggaran tersebut, Kemenko Bidang Pangan, akan mewujudkan kemandirian pangan yang relevan dengan kondisi saat ini. Hal tersebut sejalan dengan impian Presiden Prabowo untuk menjadikan ketahanan dan kemandirian pangan sebagai daya tolak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dari sektor pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan langkah strategis guna mempercepat pencapaian swasembada pangan. Di tahun 2025, Kementan terus memperkuat cetak sawah, optimalisasi lahan (oplah), hingga dukungan sarana-prasarana produksi.

    Kementan berupaya menghadapi tantangan baru di sektor pertanian yakni kendala penurunan tenaga kerja di bidang pertanian. Fenomena pengurangan jumlah rumah tangga pertanian atau tenaga kerja di pedesaan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kementan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan pada masa mendatang.

    Dalam menghadapi tantangan bersama, Menko Bidang Pangan melakukan kolaborasi dengan Kementan, Bupati Ngawi, Petani, dan Bulog melahirkan pagelaran #DemiIndonesia Mandiri Pangan.

    Acara ini merupakan sebuah rangkaian perayaan yang dirancang untuk mengapresiasi hasil kerja keras para petani dalam mendukung ketahanan pangan nasional. #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan menjadi langkah besar untuk membawa Indonesia semakin dekat dengan Swasembada Pangan.

    Acara ini tidak hanya menjadi momen syukur atas panen yang melimpah, melainkan juga wadah untuk mempererat hubungan antara pemerintah, petani, dan masyarakat luas melalui kegiatan yang berdampak untuk Swasembada Pangan.

    #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dilaksanakan di Lapangan Pangkur, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, pada tanggal 3 Maret 2025 mendatang. Dengan Ngawi yang dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional, kegiatan ini diharapkan dapat mencerminkan kekayaan panen dan potensi lokal, sekaligus menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat.

    #DemiIndonesia Mandiri Pangan memiliki perbedaan khusus dari acara bertema pangan lainnya. Acara ini mempertunjukan aksi transaksi pangan secara langsung oleh Bulog dan simbolis pemberian alat bertani yang dapat melibatkan semua pihak.

    Berbagai elemen berpartisipasi mulai dari petani, pedagang, masyarakat sekitar, hingga Presiden dan Jajaran Menteri. Bersama akan menjadi saksi langkah strategis untuk mencapai Swasembada Pangan di masa mendatang.

    Acara ini akan diisi oleh berbagai rangkaian kegiatan, di antaranya Panen Raya Bersama & Live Transaksi Panen Raya, Manifesto Swasembada Menko Pangan, Talkshow, Expo Hasil Panen, Ekonomi kreatif, Panggung Pesta Rakyat, hingga jajanan lokal.

    Sebagai informasi, #DemiIndonesia Mandiri Pangan akan dihadiri sejumlah tokoh, diantaranya Menteri Koordinator Pangan, Menteri-menteri dibawah naungan Kemenko Pangan, Menteri Pertanian, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Ngawi.

    (prf/ega)

  • Dua Pekan Operasi Keselamatan Semeru 2025 Berhasil Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kediri

    Dua Pekan Operasi Keselamatan Semeru 2025 Berhasil Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kediri

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang berlangsung selama dua pekan di wilayah hukum Polres Kediri resmi berakhir.

    Selama periode 10-23 Februari 2025, operasi ini berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

    Kasat Lantas Polres Kediri, AKP I Made Jata Wiranegara, mengungkapkan, operasi yang berfokus pada upaya preventif ini mencatat hasil positif.

    Jumlah kecelakaan lalu lintas menurun dibanding periode sebelumnya.  

    “Hingga tanggal 23 Februari, operasi telah selesai dan alhamdulillah angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan. Tercatat ada 21 kejadian dengan 31 korban, di mana mayoritas hanya mengalami luka ringan,” kata AKP I Made Jata Wiranegara pada Kamis (27/2/2025).  

    Selain menekan angka kecelakaan, operasi ini juga menindak berbagai pelanggaran lalu lintas.

    Tercatat sekitar 400 pelanggar ditindak dengan sistem tilang elektronik (ETLE) dan tilang manual.

    Sementara itu, lebih dari 1.000 pelanggar diberikan teguran untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam berlalu lintas.

    “Karena memang dalam Operasi Keselamatan ini, kami lebih mengedepankan pendekatan preemtif, yaitu memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat,” imbuh AKP Jata, sapaan AKP I Made Jata Wiranegara.

    Meski operasi ini menunjukkan hasil positif, pihak kepolisian masih menemukan banyak pengendara yang belum mematuhi aturan lalu lintas.

    Pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm berstandar SNI.

    Selain itu, pelanggaran lain seperti penggunaan knalpot tidak standar dan pengemudi mobil yang tidak mengenakan sabuk pengaman juga masih marak ditemukan. 

    Untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas, Polres Kediri berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di lingkungan sekolah.

    Langkah ini diharapkan dapat membangun budaya berkendara yang lebih aman bagi generasi muda.  

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Kanit Kamsel untuk segera melaksanakan edukasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Ini penting agar anak muda maupun orang dewasa semakin sadar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya dalam penggunaan helm saat berkendara,” ujar AKP Jata.  

    Sebagai informasi, Operasi Keselamatan Semeru 2025 menargetkan 10 jenis pelanggaran utama, mulai dari penggunaan knalpot tidak standar, tidak memakai helm atau sabuk pengaman, berkendara di bawah umur, hingga balap liar.

    Ke depan, upaya kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas akan terus diperkuat demi mewujudkan keselamatan berkendara di Kediri.

  • Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak

    Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini memberikan keterangan setelah melakukan sidak di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (27/2/2025). ANTARA/Ananto Pradana

    Komisi IX temukan dugaan makanan mengandung boraks saat sidak
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 17:53 WIB

    Elshinta.com – Komisi IX DPR RI menemukan beberapa makanan yang diduga mengandung boraks saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Oro-Oro Dowo, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.

    Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini di Kota Malang, mengatakan, dugaan adanya makanan berkandungan zat berbahaya itu berasal dari sembilan sampel makanan yang diambil dan diuji oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di lokasi tersebut.

    “Dari 28 sampel yang diperiksa oleh BPOM ternyata ada sembilan yang positif mengandung boraks, paling banyak di sini itu sampelnya itu ikan asin dan teri,” kata Yahya.

    Meski baru dugaan, namun temuan dari hasil sidak ini telah menjadi atensi dari jajaran Komisi IX DPR RI. Apalagi dalam waktu dekat sudah memasuki masa Ramadhan.

    Pihaknya pun meminta kepada BPOM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan penelusuran untuk mengetahui dari mana asal ikan asin dan ikan teri tersebut.

    “Ini kami masih belum mengetahui apakah dari penjual atau supplier. Nanti perlu diteliti lagi,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Yahya mengingatkan kepada para pedagang berhati-hati ketika memilih bahan dasar yang akan dimasak maupun tak sekali-kali menambahkan zat berbahaya ke dalam adonan makanan.

    “Kalau terjadi kesalahan fatal yang disengaja bisa dibawa ke ranah hukum dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Tapi kalau tidak sengaja diberikan teguran dan diimbau untuk berikutnya tidak dilakukan penjualan,” ucapnya.

    Selain itu, dia meminta pemkot setempat supaya memperkuat langkah edukasi kepada pedagang agar terhindar dari penggunaan bahan-bahan berbahaya.

    “Kami akan mengawasi melalui pemda apakah dilaksanakan atau tidak,” kata Yahya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso memastikan soal temuan dugaan kandungan boraks pada sampel makanan akan dikoordinasikan dengan BPOM.

    “BPOM yang tadi melaksanakan pengujian, nanti kami lihat makanan ini kandungan boraks sejauh mana. Tentunya kami dalami, jika makanan tidak memenuhi standar kesehatan akan kami tarik,” kata Erik.

    Kemudian, saat Ramadhan jajarannya akan rutin memantau makanan dan minuman yang dijajakan pedagang sehingga masyarakat bisa mendapatkan jaminan keamanan.

    “Tentu kami menginginkan masyarakat mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar atau layak konsumsi dan memenuhi aspek kesehatan,” tuturnya.

    Komisi IX DPR ini membidangi kesehatan, ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

    Sumber : Antara

  • Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    Sosok Agam Supriyanta Senasib Siti Faizah, Jabatan Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi, Masalah Study Tour

    TRIBUNJATIM.COM – Masalah study tour yang memberatkan wali murid, disikapi serius oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

    Usai sopot jabatan Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok gegara ngeyel berangkatkan siswa study tour ke Jawa Timur. 

    Kini Dedi Mulyadi copot Agam Supriyanta dari jabatan Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    Pencopotan jabatan Agam Supriyanta karena memberangkatkan siswanya study tour ke Bali.

    Polemik study tour di SMAN 1 Cianjur ini bermula dari keluhan salah satu wali murid.

    “Setiap siswa yang hendak ikut study tour yang diadakan sekolah harus mengeluarkan uang hampir sebesar Rp 3 juta. Untuk biaya study tour ke Bromo hampir Rp 2 juta, belum bekal jajan anak Rp 1 jutaan, jadi kira-kira total nya Rp 3 juta,” katanya, yang enggan disebutkan identitasnya, melansir dari TribunJabar, Selasa (25/2/2025).

    Selain itu ia mengaku berat untuk menggelontorkan uang jutaan rupiah agar anaknya bisa mengikuti study tour yang digelar pihak sekolah. 

    “Agendanya memang ke Bromo dulu, lalu selesai dari Bromo dilanjut ke Bali. Sekarang, dalam perjalanan pulang ke Cianjur,” ucapnya. 

    Imbas sekolah nekat memberangkatkan siswa study tour, kini Agam Supriyanta, Kepsek SMAN 1 Cianjur dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi menyampaikan hal tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. 

    Keputusan ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jawa Barat. 

    “Diputuskan bahwa Kepala SMA Negeri 1 Cianjur dinonaktifkan sementara karena kami harus melakukan pendalaman terhadap berbagai kegiatan pengelolaan keuangan di SMA Negeri 1 Cianjur,” kata Dedi dalam unggahan videonya.

    Dedi Mulyadi menegaskan, langkah serupa akan diterapkan di sekolah lain jika ditemukan kesalahan dalam pengelolaan sekolah. 

    “Ini akan terus kami lakukan ke semua SMA dan SMK sehingga kami bisa mendapatkan rekomendasi objektif untuk kepentingan dunia pendidikan,” ujarnya. 

    Bahkan, jika ditemukan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat ditoleransi, jabatannya akan dicopot secara permanen.

    GELAR STUDY TOUR: SEKOLAH STUDY TOUR – (kiri) Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (kanan) Kepala Sekolah SMAN 1 Cianjur Agam Supriyanta, Selasa (25/2/2025). SMAN 1 Cianjur nekat melakukan study tour ke luar kota. (Kolase youtube dan dok SMAN 1 Cianjur)

    “Selanjutnya akan ditugaskan menjadi guru biasa di seluruh sekolah di wilayah Jawa Barat,” katanya. 

    Dedi juga menekankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah berupaya membenahi sistem pendidikan serta meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. 

    “Kami sudah mengeluarkan uang puluhan triliun rupiah. Namun, kalau di sekolahnya masih ada pembebanan dengan biaya tinggi, artinya subsidi yang diberikan itu tidak ada artinya,” katanya. 

    Hingga berita ini ditulis, Kepala SMA Negeri 1 Cianjur, Agam Supriyanta, belum memberikan tanggapan terkait penonaktifannya. 

    Sebelumnya, Agam menyebut, kegiatan tersebut merupakan outing class Implentasi P5 Bhineka Tunggal Ika. 

    “Kegiatan ke Malang dan Bali tersebut dilaksanakan selama satu pekan, terhitung mulai dari Senin (17/2/2025) sampai Senin (24/2/2025),” terangnya, dikutip dari Tribun Jabar.

    Kegiatan itu, katanya, mengacu pada program sekolah.

    “Sehingga kegiatan tersebut, sifatnya tidak wajib. Tercatat dikuti oleh sebanyak 361 siswa kelas XI, dan ada 77 siswa tidak ikut dalam kegiatan tersebut” katanya. 

    Sementara Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah VI Provinsi Jawa Barat, Nono Winarni, masih enggan berkomentar soal nasib Kepsek SMAN 1 Cianjur. 

    “Kita liat ya nanti, saya belum bisa berkomentar soal sanksinya ya. Urusan itu nanti saya beritahukan kembali ya,” katanya. 

    Nonong menambahkan, pihaknya mendukung soal surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat terkait dengan larangan studi tour. 

    Sosok Agam

    Menurut penelusuran SURYA.co.id, Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd., M.H., adalah seorang pendidik dan akademisi yang telah mengabdikan dirinya selama lebih dari 26 tahun di dunia pendidikan Indonesia.

    Beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Cianjur sejak 10 Juli 2020 hingga saat ini.

    Selain perannya sebagai kepala sekolah, Dr. Agam aktif dalam berbagai kegiatan akademik dan penelitian. Beliau memiliki minat khusus dalam bidang Perpustakaan Digital, Pengembangan Kurikulum, dan Pendidikan.

    Hal ini tercermin dari partisipasinya di platform Academia.edu, di mana ia memiliki 242 pengikut dan telah mempublikasikan dua makalah penelitian.

    Agam juga berbagi pengetahuan dan pengalamannya melalui kanal YouTube pribadinya, yang berisi berbagai video terkait pendidikan dan profilnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Jawa Barat.

    Di bawah kepemimpinannya, SMA Negeri 1 Cianjur telah mencapai berbagai prestasi, termasuk peluncuran 161 buku karya guru dan siswa sebagai bagian dari perayaan ulang tahun sekolah yang ke-61.

    Inisiatif ini menunjukkan komitmen Dr. Agam dalam mendorong budaya literasi di kalangan pendidik dan peserta didik.

    Sebelumnya, di hari pertama menjabat sebegai Gubernur Jawa Barat,Dedi Mulyadi mencopot jabatan Siti Faizah sebagai Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok. 

    Mulyadi di Istana, Jakarta, Kamis.

    “Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi,” tambahnya, dikutip dari Kompas.com.

    Sosok Kepala SMAN 6 Depok

    GAJI KEPALA SMAN 6 DEPOK – Siti Faizah (kiri) dicopot dari jabatan Kepala SMAN 6 Depok, imbas ngeyel berangkatkan siswa study tour padahal sudah dilarang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kanan). (KOLASE X – YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel)

    Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala SMAN 6 Depok belum memberikan statement apapun.

    Termasuk saat ramai-ramai masalah study tour yang berujung pelarangan oleh Dedi Mulyadi.

    Lalu, siapakah sosok Kepala SMAN 6 Depok?

    Dari penelusuran Tribunnews.com, saat ini Kepala SMAN 6 Depok adalah Siti Faizah MPd.

    Siti Faizah menjabat sebagai Kepala SMAN 6 Depok sejak pertengahan tahun 2022.

    Sebelumnya, Siti Faizah sempat menjabat sebagai Kepala SMAN 2 Depok dan SMAN 10 Depok.

    Berdasarkan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang beredar, Siti Faizah diketahui lahir pada 3 Oktober 1968.

    Sehingga saat ini, ia berusia 56 tahun.

    Ia diangkat menjadi PNS pada Januari 1992 atau sudah 33 tahun menjadi seorang abdi negara.

    Sebagai kepala sekolah, Siti Faizah kerap muncul di sejumlah kegiatan. Terutama di SMAN 6 Depok.

     Misalnya, saat Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Tahun Ajaran 2024/2025 dan HEXA Campus Exhibition & Job Fair 2024.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com

    Berita Viral lainnya

  • Fakta Sidang Kiai Hamili Santriwati Trenggalek, Lokasi Kejadian hingga Pertimbangan Restitusi

    Vonis Kiai Hamili Santriwati di Trenggalek, Hukuman 14 Tahun Bui dan Denda Rp 200 Juta Menanti

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

    TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK – Terdakwa kiai hamili santriwati di Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Imam Syafii alias Supar (52) divonis pidana penjara 14 tahun, Kamis (27/2/2025).

    Vonis tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Negeri Trenggalek, Dian Nur Pratiwi dalam sidang pembacaan putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Trenggalek, Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan/Kabupaten Trenggalek.

    Dalam sidang tersebut, Dian menyebutkan terdakwa Imam Syafii alias Supar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.

    “Menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 6 bulan,” kata Dian, Kamis (27/2/2025).

    Selain itu, majelis juga memutuskan agar Supar membayar restitusi kepada anak korban sejumlah Rp 106.541.500 dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 hari setelah inkrah tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar restitusi.

    “Apabila tidak mencukupi diganti pidana kurungan selama satu tahun,” lanjutnya.

    Putusan dari Pengadilan Negeri Trenggalek tersebut sama dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Namun untuk restitusi, putusan dari majelis PN Trenggalek lebih rendah dibandingkan yang diajukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui JPU yaitu senilai Rp 247 juta subsider 6 bulan kurungan penjara

  • Tinjau Posko Pengungsian, Ketua DPRD Gresik Pastikan Bantuan Logistik dan Kesehatan Korban Banjir

    Tinjau Posko Pengungsian, Ketua DPRD Gresik Pastikan Bantuan Logistik dan Kesehatan Korban Banjir

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

    TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir meninjau langsung posko pengungsian korban banjir di Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, Rabu (26/2/2025).

    Syahrul datang ke posko pengungsian pada malam hari.

    Dia mengungkapkan, ribuan rumah terendam banjir, terutama di desa-desa yang berada di tepi Kalimas yang ada di Driyorejo.

    Sejumlah warga di Dusun Driyorejo mengungsi di Masjid Jami Al-Muttaqin, Desa Driyorejo.

    Syahrul menjelaskan, wilayah yang terdampak banjir cukup luas, sehingga setiap desa mendirikan posko untuk menyalurkan bantuan logistik, pengamanan, dan layanan kesehatan.

    “Wilayah yang paling parah adalah permukiman di sepanjang tepi Kalimas. Ketinggian air bahkan mencapai paha orang dewasa,” ujar Syahrul.

    DPRD bersama pemerintah daerah terus memantau perkembangan banjir guna memastikan bantuan kesehatan, makanan, dan logistik, matras tempat tidur bagi warga terdampak.

    Menurut Syahrul, banyak lansia dan warga sakit yang mengungsi di Masjid Al-Muttaqin, sehingga diperlukan evakuasi demi keselamatan mereka.

    “Petugas BPBD Jatim siaga untuk evakuasi warga yang membutuhkan, sementara layanan kesehatan dari Puskesmas Driyorejo juga beroperasi 24 jam di posko. Kalau ada kekurangan logistik bisa menghubungi kami,” lanjutnya.

  • 18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    18 Daerah Tak Sanggup Gelar PSU, Istri Mendes Yandri Tak Jadi Didiskualifikasi?

    PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 18 daerah belum sanggup menggelar pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 karena tak punya cukup anggaran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membenarkan keadaan itu.

    Dengan demikian, belasan wilayah RI itu kesulitan untuk melaksanakan perintah putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menjelaskan, 18 daerah itu terdiri dari 16 daerah yang gugatannya dikabulkan oleh MK, dan dua daerah yang perlu PSU karena kemenangan kotak kosong.

    “Kami mohon dukungan dari DPR RI, kami mendorong supaya ada penambahan pos APBD untuk daerah yang minim untuk pemungutan suara ulang,” kata Ribka saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 27 Februari 2025.

    Dari 40 kasus PHPU Kada Tahun 2024 yang diperiksa lebih lanjut, MK memutuskan untuk mengabulkan 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima 5 perkara.

    Dari 26 perkara yang dikabulkan, terdapat 16 daerah yang anggarannya belum mencukupi, sementara 8 daerah lainnya dapat memenuhi kebutuhan anggaran.

    Ribka Haluk menyatakan bahwa Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, dan menyarankan agar hal ini disampaikan kepada pimpinan DPRD, untuk dimasukkan dalam perda.

    Kemendagri juga akan mengusulkan agar pemerintah daerah memenuhi anggaran PSU dalam APBD 2025, dengan menyesuaikan pendapatan dan efisiensi belanja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    Namun, dia mengakui adanya tantangan di daerah-daerah tertentu, terutama yang baru saja memilih kepala daerahnya. Dia juga menjelaskan bahwa Mendagri, Tito Karnavian, sedang mencari mekanisme yang tepat agar pemerintah daerah dapat segera menyiapkan dana tambahan untuk keperluan tersebut.

    “Kemendagri akan mendorong pemerintah daerah memaksimalkan, mengefisiensi, kemudian memprioritaskan dana-dana yang tidak digunakan untuk kepentingan lain, kiranya disiapkan di biaya tak terduga (BTT) daerah,” katanya.

    Menjadi sorotan pula, salah satu wilayah yang tak sanggup gelar PSU adalah Kabupaten Serang, lokasi Pilkada istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang didiskualifikasi MK, Ratu Rahchmatuzakiyah.

    Daerah yang Sanggup Gelar PSU

    Berikut daerah yang sanggup menggelar PSU:

    Kabupaten Bungo Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Barito Utara Kabupaten Magetan Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Siak Kabupaten Banggai Daerah yang Tak Sanggup Gelar PSU

    Daerah yang kurang anggaran untuk PSU:

    Provinsi Papua Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Buru Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Pasaman Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Pesawaran Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Serang Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Boven Digoel Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Parigi Moutong Kota Banjarbaru Kota Palopo Kota Sabang Kota Pangkalpinang (kotak kosong menang) Kabupaten Bangka (kotak kosong menang). ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News