Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Lumajang (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara aktif mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai bagian dari akselerasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Melalui pemanfaatan lahan yang ada, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) kini diberdayakan dalam sektor peternakan dan pertanian produktif.

    Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imipas, Agus Andrianto, yang mendorong setiap Lapas di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidak produktif guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Kepala Lapas Kelas II B Lumajang, Mahendra Sulaksana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan satu dari 13 program prioritas kementerian. Di Lapas Lumajang, program ini difokuskan pada peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, serta penanaman sayuran.

    “Kami menyikapinya dengan kegiatan ternak ayam petelur, ada juga lele dan pertanian sayuran seperti sawi. Untuk sektor peternakan, ayam petelur kami mampu memproduksi 90 hingga 100 butir telur segar setiap harinya,” ujar Mahendra, Rabu (17/12/2025).

    Hasil produksi tersebut, lanjut Mahendra, langsung didistribusikan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan warga binaan di dalam Lapas.

    Selain manfaat pada ketersediaan pangan, program ini juga menjadi sarana peningkatan skill bagi para narapidana. Menariknya, para WBP yang terlibat dalam pengelolaan ini tidak hanya mendapatkan ilmu keahlian, tetapi juga memperoleh honor kerja resmi.

    “Pekerjanya mendapatkan honor dari membantu bekerja di sini. Tentu ini menjadi modal berharga bagi mereka saat bebas nanti; mereka pulang dengan membawa keahlian sekaligus bekal ekonomi,” ungkap Mahendra.

    Langkah produktif ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap narapidana, sekaligus menyiapkan mereka untuk kembali ke tatanan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. [has/beq]

  • Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang dipimpin AKBP Arbaridi Jumhur masih memburu pelaku lain dalam kasus pembacokan Aiptu Susanto dari Polres Lumajang.

    Sebelumnya polisi telah mengamankan satu tersangka bernama M Hasan dan menembak mati pelaku utama, Agus Sulaiman Fadeli (30).

    “Masih terus kami kembangkan untuk memastikan keterlibatan pelaku lain yang masuk jaringan tersangka A. Mereka sudah beberapa kali melakukan pencurian,” ujarnya, Rabu (17/12/2205).

    Menurut Jumhur, Agus yang merupakan kelompok yang cukup ditakuti di wilayah Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, juga pernah beraksi di Jember. Setiap beraksi, ia selalu melukai korbannya dengan celurit sepanjang 50 sentimeter.

    “Pelaku A (Agus) ini spesialis yang sangat meresahkan. Tiap melakukan pekerjaannya selalu menggunakan sajam,” tandas mantan Kapolsek Bintan Utara itu.

    Jumhur menambahkan, Agus telah belasan kali melakukan pembacokan dan bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Sebelum tewas, ia tercatat dua kali keluar masuk penjara: pertama pada 2015 di Polres Probolinggo setelah membacok korban untuk merampas motor.

    “Dan kedua di rutan Polres Lumajang karena kasus yang sama. “Jadi dua kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan,” tutup Jumhur. [uci/ted]

  • BNNK Tuban Gelar Tes Urine Sopir Jelang Nataru, 2 Dinyatakan Positif

    BNNK Tuban Gelar Tes Urine Sopir Jelang Nataru, 2 Dinyatakan Positif

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban menggelar tes urine terhadap sopir dan kondektur kendaraan angkutan umum maupun truk ekspedisi di Terminal Kambang Putih, jalur Pantura Semarang–Surabaya.

    Sebanyak 29 orang menjalani pemeriksaan urine secara acak. Dari jumlah tersebut, dua orang dinyatakan positif menggunakan Benzodiazepine (Benzo), yakni sopir kendaraan ekspedisi.

    Kepala BNNK Tuban AKBP Bagus Hari Cahyono menyebut sasaran pemeriksaan adalah pengemudi Bus, Elf, truk ekspedisi, serta kendaraan muatan box yang melintas.

    “Ada sekitar 29 orang yang kita lakukan pemeriksaan, hasilnya ada 2 yang positif Benzo,” ujar AKBP Bagus Hari, Rabu (17/12/2025).

    Dua orang berinisial GR, warga Tuban, dan BJ, warga Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan lanjutan menyimpulkan GR positif karena obat resep dokter, sedangkan BJ positif menggunakan narkotika.

    “Kalau yang bersangkutan (BJ) benar-benar positif akan kita laksanakan rehabilitasi,” imbuhnya.

    Selain tes urine, petugas gabungan dari BNNK, TNI/Polri, dan Dinas Perhubungan turut memeriksa kelayakan kendaraan dan kelengkapan surat-surat angkutan.

    AKBP Bagus Hari mengimbau masyarakat, khususnya penumpang angkutan umum, untuk mewaspadai penyalahgunaan narkoba.

    “Jangan sampai ada masyarakat yang coba-coba sebab efeknya sangat buruk,” pungkasnya. [dya/but]

  • Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Blitar (beritajatim.com) – Bagi sebagian mahasiswa, biaya pendidikan seringkali menjadi tembok besar yang menghalangi langkah menuju cita-cita. Namun, pada Rabu (17/12/2025), tembok itu seolah runtuh, setelah 10 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Lembaga Zakat Baitul Maal Amanah (BMA) Kota Blitar.

    Dalam sebuah prosesi yang sederhana namun penuh khidmat, BMA Blitar menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pemberian beasiswa ini sebagai upaya dari BMA untuk menjamin pendidikan anak dan sebagai investasi kemanusiaan.

    “Program kuliah ini harapkan anak didik itu juga bisa menjadi orang yang ahli baik dari akademis maupun dari kemampuan tentunya agama juga jangan sampai ketinggalan,” ungkap Direktur Pelaksana BMA Blitar, Endy Samulyo.

    Proses pemilihan 10 mahasiswa ini tidak dilakukan sembarangan. Tim verifikasi BMA melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa mereka yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki tekad kuat untuk menempuh pendidikan.

    “Program ini merupakan program emas yang layak untuk dijadikan momentum untuk mengejar cita-cita,” tegasnya.

    Program ini merupakan gagasan emas dari BMA Blitar demi mewujudkan asa satu rumah satu sarjana. Meski jumlah mahasiswa yang tercover beasiswa belum begitu banyak, namun perlahan ini akan menjadi gerakan besar dan terus menerus.

    “Program ini adalah salah satu bentuk dakwah BMA untuk menciptakan satu rumah satu sarjan,” ungkap Hidayaturahman, Wali Amanah BMA Blitar.

    Langkah BMA Blitar ini diharapkan menjadi stimulan bagi organisasi masyarakat lainnya di Blitar untuk turut serta dalam gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyerahan beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan pemberian motivasi agar para mahasiswa tetap optimis menatap Indonesia Emas 2045.

    Dengan beasiswa ini, 10 mahasiswa tersebut kini memiliki beban moral baru: belajar lebih giat dan kelak menjadi tangan-tangan yang membantu generasi di bawah mereka. Di tangan BMA Blitar, kepedulian telah menjelma menjadi jembatan bagi para calon pemimpin masa depan. (owi/ian)

  • Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

    Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

    “Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

    Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

    Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

    “Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

    Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

    Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

    “Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

    PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

  • Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi guna menjamin kenyamanan publik selama masa libur Hari Raya Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini secara spesifik memperketat pengawasan di kawasan destinasi wisata, akomodasi, hingga penyedia jasa kuliner di seluruh penjuru Kota Pahlawan.

    Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pariwisata RI untuk memastikan stabilitas keamanan di daerah.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi poin-poin krusial yang tertuang dalam regulasi tersebut demi menjaga standar keselamatan wisatawan.

    “Para pengelola destinasi, akomodasi, hingga penyedia jasa makan dan minum diwajibkan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan sesuai protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment sustainability),” ujar Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).

    Selain protokol CHSE, Eri mengingatkan pelaku usaha untuk disiplin mematuhi standar usaha berbasis risiko sesuai regulasi Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Pengelola diwajibkan memperkuat sistem pengamanan internal serta menyusun perencanaan mitigasi bencana yang matang guna mengantisipasi berbagai risiko di lapangan.

    “(Secara teknis) peningkatan keamanan ini mencangkup pengecekan kesiapan pengelola, penyedia aktivitas wisata, dan standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti arena outbound, jembatan gantung, arung jeram, hingga pendakian gunung,” rincinya.

    Guna mendukung kebijakan ini, Wali Kota Eri menginstruksikan kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel lapangan. Hal ini mencakup petugas informasi, pemandu wisata, hingga tim penyelamat air (Balawista) yang harus bersiaga di titik-titik keramaian.

    Faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam SE tersebut. Para pelaku usaha diminta rutin memantau informasi terkini dari BMKG untuk mencegah dampak bencana alam yang berpotensi terjadi di tengah musim liburan akhir tahun.

    “(Jika terjadi kondisi darurat) masyarakat dapat segera melapor ke Pos Polisi terdekat, Call Center 110, atau menghubungi Command Center 112 yang siaga selama 24 jam,” pungkasnya. [rma/ian]

  • 33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan 33 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Fasilitas ini tersebar di berbagai titik strategis untuk memastikan distribusi layanan gizi bagi masyarakat berjalan merata dan tepat sasaran.

    Berdasarkan data operasional, setiap unit SPPG di Lumajang memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yakni berkisar antara 2.000 hingga 3.700 porsi makanan bergizi setiap harinya.

    Jika dikalkulasi dari batas minimum produksi, sedikitnya terdapat 66.000 penerima manfaat yang terlayani setiap hari. Sasaran program ini mencakup berbagai klaster, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga kelompok rentan seperti ibu menyusui dan ibu hamil.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa pengoperasian puluhan unit SPPG ini dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas menu dan efektivitas distribusi seiring dengan meluasnya jangkauan program di wilayah Lumajang.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa layanan gizi dapat berjalan dengan baik ketika disiapkan secara terencana. Terpenting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” terang Indah, Rabu (17/12/2025).

    Indah menegaskan bahwa kehadiran 33 unit SPPG aktif tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pemkab Lumajang untuk terus menambah jumlah dapur umum MBG di masa depan. Namun, penambahan unit baru akan selalu didahului dengan evaluasi berkala terhadap standar operasional yang ada saat ini.

    Selain fokus pada kesehatan masyarakat, pengoperasian SPPG ini memberikan dampak turunan (multiplier effect) terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lumajang.

    “Tentu selain aspek layanan, operasional SPPG turut mendorong penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar disuplai melalui mitra lokal. Sehingga program ini berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah,” ungkap Indah.

    Dengan sinergi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan mitra pangan lokal, program MBG di Lumajang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. [has/beq]

  • Berantas Peredaran Gelap, 36 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sampang Dimusnahkan

    Berantas Peredaran Gelap, 36 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sampang Dimusnahkan

    Sampang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang memusnahkan sebanyak 36 ribu batang rokok tanpa pita cukai dengan taksiran nilai barang mencapai Rp53.714.900 pada Rabu (17/12/2025).

    Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil penindakan intensif yang dilakukan secara bersinergi guna menekan kerugian negara akibat peredaran produk tembakau ilegal di wilayah Madura.

    Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, hadir langsung untuk memberikan pendampingan teknis dalam proses pemusnahan tersebut. Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian operasi gabungan yang melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri.

    “Kami sebatas mendampingi pelaksanaannya saja,” terang Andru saat memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut di Sampang.

    Operasi yang dilakukan selama ini menyasar berbagai titik krusial, meliputi pasar tradisional, jalur distribusi antarwilayah, hingga lokasi-lokasi yang terindikasi kuat sebagai pusat peredaran rokok polos. Sebagian besar barang ilegal yang dihancurkan hari ini diketahui berasal dari wilayah domestik Kabupaten Sampang.

    Andru menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha rokok ilegal. Fokus pengawasan ke depan dipastikan akan lebih tajam dan meluas.

    “Nantinya kami tidak hanya akan menyasar toko dan pasar, tetapi juga produsen serta jalur distribusi rokok ilegal di Sampang,” janjinya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Suaidi Asyikin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya terus memantau peredaran rokok tanpa cukai di 14 kecamatan. Pemetaan wilayah rawan terus dilakukan guna memastikan penindakan tepat sasaran.

    “Detail lokasi masih dalam tahap penyelidikan dan bersifat tertutup,” ujar Suaidi mengenai pengembangan kasus peredaran gelap di wilayahnya.

    Selain menyasar pengecer, Pemkab Sampang mengklaim telah mengantongi identitas para produsen rokok ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Suaidi memastikan bahwa langkah persuasif hingga penegakan hukum sudah masuk dalam agenda prioritas Satpol PP.

    “Produsen sudah kami ketahui dan telah didatangi. Untuk penindakan lanjutan masih menunggu penjadwalan,” tegas Suaidi mengakhiri penjelasannya. [sar/ian]

  • Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum yang mengaku sebagai wartawan ke Satreskrim Polres Bojonegoro, Rabu (17/12/2025). Laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan identitas organisasi untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, hadir langsung memimpin pelaporan yang diterima oleh Kaur Bin Opsnal (KBO) Satreskrim Polres Bojonegoro, Iptu Dasmono. Sasmito menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas organisasi dan profesi jurnalis.

    “Kami melaporkan secara resmi ke Satreskrim Polres Bojonegoro. Ini bukan sekadar gertakan, tetapi upaya hukum agar persoalan ini jelas dan tidak berulang,” ujar Sasmito Anggoro.

    Dalam laporan tersebut, PWI menyertakan sederet alat bukti kuat, mulai dari tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada intimidasi, foto kartu identitas pers (ID Card), hingga bukti kuitansi yang digunakan pelaku untuk menarik uang dari para korban.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah desa di wilayah Bojonegoro telah menjadi sasaran aksi oknum tersebut, di antaranya Desa Tondomulo, Desa Panjang, dan Desa Kedungadem. Modusnya, pelaku meminta uang dengan nominal antara Rp1,5 juta hingga Rp1,6 juta dengan dalih dana kegiatan akhir tahun.

    Tidak hanya mencatut nama PWI Bojonegoro, pelaku juga kedapatan menggunakan foto-foto kegiatan resmi PWI Jawa Timur dan PWI Tuban untuk memperdaya para kepala desa melalui pesan digital.

    “Ini bukan hanya soal nama PWI, tetapi juga soal menjaga marwah profesi wartawan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa PWI tidak pernah melakukan praktik-praktik seperti itu,” tegas Sasmito.

    Sasmito menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah terlapor akan bertambah seiring berjalannya penyidikan. Ia mengimbau kepada para kepala desa maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau diintimidasi oleh oknum serupa untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

    PWI Bojonegoro juga menekankan pentingnya verifikasi bagi pejabat publik jika menerima pesan atau permintaan dana yang mencurigakan.

    “Jika ragu, silakan klarifikasi. Kami terbuka dan siap menjelaskan. Jangan sampai ada lagi yang dirugikan oleh ulah oknum,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Skandal Salah Tangkap Kasus Pemerkosaan, Kapolres Blitar Minta Maaf

    Skandal Salah Tangkap Kasus Pemerkosaan, Kapolres Blitar Minta Maaf

    Blitar (beritajatim.com) – Buntut kasus salah tangkap terkait laporan pemerkosaan, Polres Blitar akhirnya menggelar sidang disiplin terhadap sejumlah anggota polisi. Dalam sidang disiplin ini Aiptu K yang menjadi salah satu anggota Polres Blitar diberikan sanksi Penempatan Khusus (Patsus).

    Aiptu K merupakan salah satu anggota Polres Blitar yang diduga melakukan tindakan tidak profesional dalam menangani laporan kasus pemerkosaan hingga akhirnya terjadi salah tangkap.

    Tak hanya itu, sebelum sidang digelar, Aiptu K juga telah dimutasikan keluar dari fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Blitar ke tingkat Polsek. Langkah ini diambil untuk menjaga netralitas dan memastikan yang bersangkutan tidak memiliki akses yang dapat mempengaruhi proses penyelidikan.

    “Maaf atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polres Blitar,” ungkap Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman pada Rabu (17/12/2025).

    Sebelumnya seorang warga berinisial F asal Selopuro Kabupaten Blitar menjadi korban salah tangkap oleh anggota Polres Blitar. Kala itu F dituduh menjadi pelaku pemerkosaan seorang nenek yang merupakan tetangganya sendiri.

    Namun tuduhan itu belakang tidak terbukti, sehingga F melaporkan dugaan salah tangkap ini Propam Polres Blitar. Dari situ penyelidikan dilakukan hingga Aiptu K ditetapkan bersalah atas tindakan salah tangkap.

    Selain Aiptu K, ada beberapa anggota Satreskrim Polres Blitar juga menerima sanksi sanksi disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Kapolres Blitar AKBP Arif Fazlurrahman secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada publik, khususnya kepada saudara F dan keluarganya. Permohonan maaf ini berkaitan dengan insiden di mana F sempat ditetapkan sebagai terduga pelaku dalam suatu perkara berdasarkan keterangan awal yang keliru, namun di kemudian hari sama sekali tidak terbukti.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota kami, serta permohonan maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan, khususnya saudara F dan keluarga. Tindakan anggota tersebut dinilai tidak profesional,” tegas AKBP Arif Fazlurrahman.

    Kapolres menegaskan bahwa insiden ini bukan sekadar proses hukum biasa, melainkan momentum evaluasi total dan pembenahan internal. Pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan sistem pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

    “Peristiwa ini menjadi pemecut bagi kami untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pelayanan masyarakat dan penegakan hukum yang lebih profesional, objektif, dan humanis,” pungkasnya.

    Hadirnya pelapor F didampingi penasihat hukumnya dalam ruang sidang menjadi bukti nyata bahwa Polres Blitar tidak menutup-nutupi borok di internalnya dan siap mempertanggungjawabkan setiap tindakan anggotanya di hadapan hukum dan masyarakat. [owi/beq]