Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Untuk Akhiri Polemik PBNU, Inisiator Hari Santri Beri Tongkat Zaitun ke Gus Kikin

    Malang (beritajatim.com) – Polemik internal di PBNU, berharap segera terselesaikan dengan islah. Penuh damai demi kemajuan umat. Demikian disampaikan Inisiator Hari Santri Nasional KH.Thoriq Bin Ziyad, Sabtu (6/12/2025) sore pada beritajatim.com.

    Sebelumnya, Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), bertemu Inisiator Hari Santri Nasional KH Thoriq Bin Ziyad (Gus Thoriq), Jumat (5/12/2025) petang.

    Pertemuan berlangsung di kediaman Gus Thoriq yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Babussalam Desa Banjarejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.

    Gus Thoriq bilang, Ketua PWNU Jatim datang menemui dirinya dalam rangka silaturahmi.

    “Mendamaikan itu tugas yang mulia, jangan sampai konflik internal PBNU menjadi konflik yang meluas di ummat,” tegas Gus Thoriq.

    Gus Thoriq bilang, sebagai warga NU, harusnya berlomba dengan momentum menuju kebaikan bagi umat.

    “Jangan sampai dengan berlarutnya konflik, akan semakin membuat NU keluar dari pondasi awal pembentukkan organisasi ini. Sebab NU dibentuk sebagai benteng aqidah bagi umat,” ujar Gus Thoriq.

    Gus Kikin merupakan Ketua PWNU Jatim periode 2024-2029 dan ditetapkan dalam Muktamar ke-34 NU di Lampung. Gus Kikin juga menjabat Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam pertemuan tersebut, Gus Thoriq menghadiahi Gus Kikin sebuah tongkat komando yang terbuat dari Kayu Zaitun. Tongkat komando sepanjang 45 centimeter tersebut, dibuat oleh Santri Ponpes Salafiyah Babussalam.

    Terdapat 12 pohon zaitun di lingkungan Ponpes Babussalam. Rata rata pohon Zaitun tersebut berumur 7 hingga 10 tahun dan tumbuh subur di halaman pondok pesantren.

    Menurut Gus Thoriq, ia menyerahkan tongkat komando dari pohon Zaitun pada Gus Kikin sebagai penanda agar seluruh konflik internal dalam tubuh PBNU, segera terselesaikan dengan baik. Tongkat komando yang sudah diberi asma’ tersebut, dibuat selama satu minggu.

    “Mudah-mudahan tongkat komando ini mampu mendamaikan PBNU. Karena sejatinya pohon zaitun adalah alat pemersatu perbedaan seperti yang terjadi diwilayah Syam (Jordania, Syiria, Palestina dan Lebanon-red),” ucapnya.

    Gus Thoriq juga mengisyaratkan pemberian tongkat yang serupa dari Syaikhona Kholil Bangkalan pada KH.Hasyim Asyari ketika membentuk organisasi keagamaan terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama.

    “Dalam firman-nya Allah SWT bersumpah menggunakan buah tin dan pohon zaitun. Semoga melalui tongkat komando ini, Gus Kikin bisa menjadi penengah dan mendamaikan konflik internal dalam PBNU,” tuturnya.

    Ditanya apakah Gus Thoriq ikut menghadiri pertemuan Kiai sepuh di Ponpes Tebuireng Jombang siang hari ini? “Tidak ikut. Saya masih muda, bukan Kiai sepuh. Kami berharap pertemuan siang hari ini di Tebuireng memunculkan seluruh kebaikan. Gus Kikin bisa mengislahkan konflik di PBNU. NU harus bisa mewadahi plularitas sekaligus menjadi payung besar bagi seluruh umat yang heterogen, dan terutama umat Islam,” tuturnya.

    Gus Thoriq menambahkan, melalui tongkat komando dari pohon Zaitun, dirinya menyakini Gus Kikin bisa menjadi pemersatu seluruh konflik internal di PBNU siang hari ini.

    “Gus Kikin ini kan cicitnya KH. Hasyim Asyari ya, kemarin kami juga berbincang bahwa PBNU menjadi kekuatan besar di Indonesia karena ada tiga momentum. Pertama, kemenangan awal sebagai partai politik di era orde lama, kedua penumpasan paham komunisme serta ketiga munculnya Hari Santri Nasional yang kita peringati setiap tahunnya,” ujar Gus Thoriq.

    Terakhir, Gus Thoriq berharap seluruh konflik internal di PBNU segera berakhir. Tongkat komando dari Zaitun, sebagai perlambang agar PBNU semakin bercahaya ditengah mewadahi seluruh kepentingan umat di Indonesia.

    “Zaitun adalah pohon cahaya. Cahaya keilmuan dan cahaya zikir. Sehingga kekuatan jahat apapun yang terjadi dalam tubuh PBNU, semoga bisa sirna dengan hadir cahaya keilmuan dan zikir,” tegasnya.

    Gus Thoriq menambahkan, pihaknya siap menunggu kedatangan Ketua Umum PBNU KH.Yahya Cholil Staquf. “Saya menunggu Gus Yahya ke Malang. Bagaimanapun juga sumbangsih Gus Yahya untuk NU cukup besar. Meski saat ini terjadi konflik internal di PBNU,” pungkas Gus Thoriq.

    Sementara itu, siang hari ini pertemuan sejumlah Kiai sepuh NU dilakukan di Ndalem Kasepuhan Ponpes Tebuireng Jombang. Gus Kikin selaku tuan rumah mengundang langsung Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH Muhammad Nuh. KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar, dari Ploso, Kediri. Serta KH. A. Mustofa Bisri atau Gus Mus Rembang. (yog/ian)

  • Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhub: Puncak Arus Mudik Nataru 24 Desember 2025, Jumlah Pemudik Capai 17,18 Juta Orang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 terjadi pada Rabu (24/12/2025).
    Jumlah pemudik diperkirakan mencapai 17,18 juta orang, sehingga pemerintah mulai menyiapkan langkah mitigasi di seluruh moda transportasi.
    Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan
    Nataru 2025
    /2026 di Kantor
    Kemenhub
    , Jakarta, Jumat (5/12/2025).
    “Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat (2/1/2026) dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).
    Untuk memantau mobilitas masyarakat, Kemenhub mengoperasikan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai Kamis (18/12/2025) hingga Senin (5/1/2026).
    Menurut Dudy, terdapat dua isu yang harus diantisipasi, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem.
    Kemenhub berkoordinasi dengan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) serta pihak terkait melalui Posko Nataru dan menambah personel di sejumlah titik siaga.
    Mitigasi dilakukan pada seluruh moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.
    Di sektor darat, pemerintah menyiapkan
    buffer zone
    , menerapkan
    delaying system, contraflow
    , serta
    oneway
    secara situasional. Pengaturan penyeberangan juga diperkuat untuk mengurangi antrean.
    Pada sektor laut, disiapkan kapal navigasi dan patroli serta
    buffer zone
    di area pelabuhan. Kemenhub juga menyiapkan pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.
    Di sektor udara, mitigasi dilakukan melalui
    ramp check
    , optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan.
    Adapun di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS), dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.
    Dalam konteks ini, Kemenhub telah melakukan
    ramp check
    terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.
    “Kemenhub berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru tahun ini,” kata Dudy.
    Kemenhub juga kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis untuk mengurai kepadatan lalu lintas.
    Ditjen Perhubungan Darat membuka 10 rute dari Jakarta menuju sejumlah kota, seperti Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun.
    Sebanyak 70 unit bus disiapkan untuk mengangkut 3.080 penumpang, ditambah 2 truk pengangkut 60 sepeda motor.
    Sementara itu, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang–Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang–Purwosari). Kereta akan beroperasi selama 12 hari dan mengangkut 12.720 penumpang serta 5.568 sepeda motor.
    Di sektor laut, Ditjen Perhubungan Laut menyiapkan mudik gratis bagi 12.311 penumpang melalui 57 rute pelayaran.
    Dudy menegaskan empat faktor penting yang harus dipedomani dalam Angkutan Nataru 2025/2026.
    Pertama
    , keamanan dan keselamatan yang utama.
    Kedua
    , sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan.
    Ketiga
    , perhatian penuh terhadap detail.
    Keempat
    , kewaspadaan terhadap potensi kejadian luar biasa.
    “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” terangnya.
    Dudy juga mengimbau seluruh pihak mewaspadai potensi kepadatan di tempat wisata, jalur arteri yang terdapat pasar tumpah, serta perlintasan sebidang kereta api.
    Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru tahun ini.
    “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” kata Dudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ricuh Pertandingan Futsal ASN Bojonegoro, Kedua Tim Didiskualifikasi

    Ricuh Pertandingan Futsal ASN Bojonegoro, Kedua Tim Didiskualifikasi

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Insiden keributan yang terjadi dalam lanjutan pertandingan ASN LEAGUE 2025 Bojonegoro berbuntut panjang. Panitia Pelaksana, bersama Asosiasi Futsal Kabupaten (AFKab) Bojonegoro, secara resmi mengambil langkah tegas dengan mendiskualifikasi kedua tim yang terlibat, yakni FC Baru dan Dishub FC.

    Wakil Ketua AFKab Bojonegoro, Fallailasyah, dalam surat resminya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan tindakan tidak sportif yang mencoreng semangat olahraga.

    “Kami atas nama Panitia Pelaksana ASN LEAGUE 2025 sangat menyayangkan kejadian semalam yang menimbulkan kegaduhan di media sosial,” ujar Fallailasyah, Sabtu (6/12/2025).

    Menindaklanjuti insiden yang terjadi, pada hari ini, perangkat pertandingan, panitia, serta perwakilan kedua tim telah mengadakan pertemuan damai. Semua pihak sepakat bahwa keributan tersebut dipicu oleh intensitas tinggi pertandingan.

    Namun, Fallailasyah menegaskan bahwa penyelesaian damai tidak menghapus sanksi olahraga yang harus dijatuhkan. Sanksi yang diberikan yakni kedua tim, FC Baru dan Dishub FC, resmi dikeluarkan dari seluruh gelaran ASN LEAGUE 2025.

    Sanksi juga diberikan secara individu kepada seluruh pemain dan tim yang terlibat juga akan dikenakan sanksi tambahan oleh Komisi Disiplin AFKAB Bojonegoro sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Sementara untuk para ASN (Aparatur Sipil Negara) baik pemain maupun ofisial yang terlibat keributan, panitia menyerahkan sepenuhnya keputusan sanksi kepada institusi terkait masing-masing.

    Fallah, sapaan akrab, Fallailasyah menambahkan, sebagai dampak dan evaluasi menyeluruh, panitia juga mengumumkan penundaan seluruh jadwal pertandingan futsal selanjutnya. “Untuk informasi, seluruh pertandingan yang sudah dijadwalkan resmi kami tunda dalam waktu tidak dapat ditentukan,” tambahnya.

    Pihak panitia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam olahraga futsal. Keputusan tegas ini diambil untuk menjaga integritas kompetisi liga antar ASN di Kabupaten Bojonegoro. [lus/ian]

  • Partai Demokrat Bojonegoro Kuatkan Kader, Dampingi Masyarakat Pahami Realitas APBD yang Menyusut

    Partai Demokrat Bojonegoro Kuatkan Kader, Dampingi Masyarakat Pahami Realitas APBD yang Menyusut

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bojonegoro secara proaktif mempersiapkan kader-kadernya melalui pendidikan politik intensif.

    Fokusnya, membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang program dan kondisi keuangan daerah, untuk kemudian dapat disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat.

    Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro, Sukur Priyanto, menekankan pentingnya peran kader sebagai jembatan penjelas antara pemerintah dan rakyat.

    Hal ini dinilai krusial menyusul kondisi fiskal daerah yang sedang tidak mudah. Narasi politik yang realistis dan bertanggung jawab di tengah masyarakat, khususnya dalam memahami kompleksitas pengelolaan anggaran daerah sangat penting.

    “Kami menyadari rakyat sekarang sudah cerdas dan kerap membandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya. Namun, harus dipahami bahwa kemampuan fiskal saat ini berbeda,” ujar Priyanto, Sabtu (6/12/2025).

    Ia merinci sejumlah tantangan anggaran yang dihadapi Pemkab Bojonegoro. Tahun lalu, belanja pegawai mencapai Rp1,3 triliun. Dengan penambahan pegawai P3K, beban ini membengkak menjadi Rp2,4 triliun.

    Ditambah lagi, terdapat kewajiban menganggarkan Dana Abadi Daerah sebesar Rp500 miliar mulai tahun ini, serta pengurangan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pusat.

    “Akumulasinya, kemampuan belanja untuk program strategis daerah terkurangi hampir Rp2,5 triliun. Banyak anggaran perangkat daerah (OPD) juga dikurangi,” jelasnya dalam kegiatan Pendidikan Politik yang mengambil Tema Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Struktur Organisasi Partai di Adelia Cafe Bojonegoro.

    Beberapa waktu lalu, DPRD bersama Pemkab Bojonegoro menyepakati jumlah APBD Bojonegoro 2026 ditetapkan sebesar Rp6,51 triliun, turun signifikan dari APBD 2024 sebesar Rp8,2 triliun dan APBD 2025 sebesar Rp7,8 triliun. Sisi pendapatan daerah sendiri hanya Rp4,56 triliun.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sukur menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk mendukung program pembangunan Pemkab.

    “Partai Demokrat akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program Bupati. Sebagai bagian dari rezim pemerintahan, kami akan membantu menjembatani penjelasan kepada masyarakat dan membantu pemerintah menentukan program prioritas yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Dukungan penuh juga disampaikan oleh Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono. Ia mengapresiasi militansi dan kapasitas kader Demokrat yang dinilainya memiliki pengalaman perjuangan politik yang komprehensif.

    Baik dalam dinamika politik daerah maupun di tingkat pemerintah pusat. “Harapan saya, tentu akan banyak memunculkan program yang menjadi strategi ke depan,” kata Bupati Setyo Wahono. [lus/ian]

  • Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional, Ipuk dan 3 Menteri Paparkan Sukses Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah

    Banyuwangi Jadi Percontohan Nasional, Ipuk dan 3 Menteri Paparkan Sukses Digitalisasi Bansos ke Seluruh Daerah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Keberhasilan tahapan piloting Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banyuwangi didapuk menjadi model percontohan nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pun dipercaya memaparkan pengalaman sukses daerahnya di hadapan tiga menteri utama dan kepala daerah se-Indonesia, dalam sosialisasi yang digelar oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP).

    Acara sosialisasi tingkat nasional tersebut berlangsung secara hibrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), disaksikan total sekitar 900 peserta dari berbagai daerah. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, dan Menteri/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, didampingi Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan.

    Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaksanaan digitalisasi bansos bertujuan utama agar penyerapan dan penyaluran dapat lebih tepat sasaran.

    “Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan dan merencanakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan piloting program tahun 2026,” kata Mendagri Tito.

    Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan turut menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian yang telah ditunjukkan Banyuwangi sebagai hasil kerja tim yang solid. Ia menyebut keberhasilan ini sudah dilaporkan ke Presiden.

    “Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden, selanjutnya secara bertahap akan dilaksanakan ke-32 daerah, dan diterapkan secara nasional pada Oktober 2026,” kata dia.

    Bupati Ipuk lantas memaparkan sejumlah langkah yang dilakukan untuk menyukseskan piloting atas salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Strategi utama yang dilakukan adalah “jemput bola” dengan melibatkan ribuan agen Perlinsos digital.

    “Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP (handphone),” kata Ipuk.

    Pihak KPTDP mengakui, dalam pelaksanaannya Banyuwangi mengerahkan kader dasawisma, lurah, kepala desa, camat, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi agen Perlinsos. Proses ini mempercepat pendaftaran masyarakat yang membutuhkan bansos.

    “Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi,” puji Luhut di hadapan sejumlah menteri dan pejabat tinggi yang hadir.

    Bupati Ipuk menambahkan bahwa pelibatan agen ini bertujuan mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia. “KAmi pun aktif mengkomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran,” terang Ipuk.

    Kecekatan Pemkab Banyuwangi dalam mengawal piloting Parlinsos Digital itu terbukti dari optimalnya proses input. Sekjen Kemensos Robben Rico mengonfirmasi bahwa pendaftaran yang dilaksanakan mulai 18 September hingga 15 Oktober mencapai 359 ribu orang. “Ini melampaui dari target awal yang hanya 320 ribu,” pungkas Robben. [alr/beq]

  • Perkuat Layanan Publik, Mas Lindra Serahkan SK 693 PPPK Paruh Waktu Pemkab Tuban

    Perkuat Layanan Publik, Mas Lindra Serahkan SK 693 PPPK Paruh Waktu Pemkab Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sebanyak 693 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pendapa Krida Manunggal Tuban, Jumat (5/12/2025). Pelantikan ratusan pegawai paruh waktu ini dilakukan untuk memperkuat proses administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban.

    Penyerahan SK tersebut dihadiri dan didampingi Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono, M.Si., Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., jajaran pimpinan OPD dan camat, menambah nuansa formalitas acara.

    Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menjelaskan bahwa PPPK Paruh Waktu yang dilantik akan menempati formasi sebagai Penata Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional. Penugasan mereka akan tersebar pada perangkat daerah, fasilitas kesehatan, dan lembaga pendidikan.

    Bupati Tuban menegaskan bahwa setiap pegawai yang menerima SK memegang peran strategis. “Bahwa kepercayaan menjadi dasar utama bagi seluruh PPPK yang menerima SK,” ujar Mas Lindra, Sabtu (06/12/2025).

    Sebanyak 693 pegawai ini dianggap sebagai kepanjangan tangan kepala daerah untuk mendukung proses administrasi, pembaruan data, dan peningkatan layanan publik. Menurutnya, setiap pegawai memegang peran vital karena ditempatkan langsung di unit layanan yang bersentuhan dengan masyarakat.

    “Pentingnya memahami tugas sejak awal, termasuk membaca SK dengan saksama serta menyesuaikan diri dengan ritme kerja perangkat daerah masing-masing,” imbuhnya.

    Ia juga menegaskan bahwa kinerja PPPK akan melalui evaluasi ketat setiap tiga bulan. Penilaian ini dianggap penting untuk memastikan efektivitas penugasan dan menjadi dasar pembinaan lebih lanjut.

    Mas Lindra menjelaskan, evaluasi tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menjaga kualitas layanan serta memastikan setiap pegawai berada pada posisi yang tepat. “Pegawai yang menunjukkan kinerja baik, berpotensi mendapatkan apresiasi dan peluang pengembangan lebih lanjut,” tegas Mas Lindra.

    Bupati mengingatkan bahwa penempatan baru adalah bagian dari proses adaptasi, bukan hukuman, karena rasa nyaman yang berlebihan sering membuat pegawai enggan berkembang. Oleh karena itu, PPPK diminta membangun mental yang terbuka terhadap perubahan dan cepat memahami lingkungan kerja yang baru.

    “Jangan pernah terbelenggu dalam zona nyaman, beradaptasi dan keluarlah dari zona nyaman untuk mendapat pembelajaran yang luar biasa,” kata dia.

    Mas Lindra berharap PPPK menjaga amanah, bekerja dengan integritas, serta memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa percepatan pelayanan publik dan perbaikan tata kelola hanya dapat terwujud bila seluruh elemen pemerintahan saling mendukung dan setara.

    “Pesannya jangan ada yang menundukkan kepala, semua sama, semua setara, sebagai aparatur yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Datang ke Tebuireng Jombang, Gus Yahya Siapkan Dokumen Satu Tas

    Jombang (beritajatim.com) – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya datang bersama rombongan di pesantren Tebuireng Jombang untuk menghadiri silaturahmi terkait polemik PBNU, Sabtu (6/12/2025).

    Saat datang, jajaran mustasyar sedang rapat di dalem kasepuhan. Sehingga Gus Yahya bersama rombongan langsung berziarah di makam pendiri NU, KH Hasyim Asyari.

    Gus Yahya mengaku kedatangannya atas panggilan dari para kiai sepuh. Ia juga mengaku siap untuk menjawab semua pertanyaan dari para kiai.

    “Ya, para bini Sepuh, kiai Sepuh memanggil saya, dan saya datang. Apapun yang nanti diminta, saya siap, apapun yang ditanyakan saya siap jawab,” kata Gus Yahya.

    Untuk mendukung penjelasan itu, Gus Yahya sudah menyiapkan dokumen sebanyak satu tas.

    “Saya datang bersama teman-teman PBNU dan semua Penjelasan, semua dokumen Semua satu tas penuh Yang apabila diminta untuk menunjukan,” katanya melanjutkan.

    Gus Yahya berharap penjelasannya kepada para kiai dapat menyelesaikan konflik di internal PBNU.

    Di Tebuireng pertemuan dibagi menjadi dua sesi pertama, pertemuan antara mustasyar dengan jajaran syuriah Ini dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB – 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.00 WIB pertemuan syuriah belum kelar.

    Sedangkan pertemuan dengan Tanfidziyah dijadwalkan pukul 13.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sehingga hingga saat ini Gus Yahya belum masuk ke dalem Kasepuhan.

    Jajaran mutasyar yang hadir di antaranya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Muhammad Nuh, serta KH Anwar Manshur. Tampak pula KH Abdussalam Sohib atau Gus Salam dari Denanyar Jombang serta Gus Kautsar dari Ploso Kediri. [suf/beq]

  • Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422

    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
     
    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
     
    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422
     
    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Tok! Ini Rincian Lengkap Bipih dan BPIH Haji 2026 untuk Semua Embarkasi

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.

    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422

    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan nilai manfaat.
     
    Melansir Antara, Sabtu, 6 Desember 2025 berdasarkan salinan Keppres itu, penetapan BPIH ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
     
    Dalam Keppres tersebut, Presiden menetapkan besaran BPIH 2026 dan Bipih jamaah haji reguler 2026 untuk setiap embarkasi.
     

    Daftar besaran BPIH 2026 per embarkasi
    Aceh: Rp78.324.981
    Medan: Rp79.379.071
    Batam: Rp87.380.981
    Padang: Rp81.085.481
    Palembang: Rp87.422.481
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp91.758.281
    Solo: Rp86.448.981
    Surabaya: Rp93.860.981
    Balikpapan: Rp88.791.481
    Banjarmasin: Rp88.754.481
    Makassar: Rp89.108.738
    Lombok: Rp88.167.381
    Kertajati: Rp91.774.581
    Yogyakarta: Rp86.170.981
    Daftar besaran Bipih Haji Reguler 2026
    Sementara itu, Bipih jamaah haji reguler 2026 juga ditetapkan sebagai berikut:

    Aceh: Rp45.109.422
    Medan: Rp46.163.512
    Batam: Rp54.125.422
    Padang: Rp47.869.922
    Palembang: Rp54.206.922
    Jakarta (Pondok Gede, Cipondoh, Bekasi): Rp58.542.722
    Solo: Rp53.233.422
    Surabaya: Rp60.645.422
    Balikpapan: Rp55.575.922
    Banjarmasin: Rp55.538.922
    Makassar: Rp55.893.179
    Lombok: Rp54.951.822
    Kertajati: Rp58.559.022
    Yogyakarta: Rp52.955.422
     
    Nilai manfaat yang dialokasikan bagi jamaah haji reguler mencapai Rp6,69 triliun dan digunakan untuk menutupi berbagai komponen layanan, seperti akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina, perlindungan jemaah, pembinaan jemaah, serta pelayanan umum di dalam negeri maupun Arab Saudi. Sementara itu, nilai manfaat yang diperuntukkan jamaah haji khusus ditetapkan sebesar Rp7,23 miliar.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Cuaca Ekstrem Nataru, DPRD Surabaya Dorong Penguatan Satgas Kampung Pancasila

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas mendorong penguatan Kampung Pancasila sebagai basis utama kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    Legislator muda ini menilai, peran aktif warga di tingkat kampung menjadi kunci strategis dalam menjaga stabilitas keamanan lingkungan sekaligus mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi.

    “Penguatan kepada masyarakat Kota Surabaya perlu dilakukan melalui Pilar Satgas Kampung Pancasila, khususnya Satgas Keamanan dan Lingkungan, karena libur Nataru berpotensi menghadirkan gangguan keamanan sekaligus dampak anomali cuaca yang dapat memicu hujan deras hingga banjir,” ujar Yona, Sabtu (6/12/2025).

    Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe ini mengingatkan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun harus diimbangi dengan kesiapsiagaan di lingkungan masing-masing.

    Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini membuat kewaspadaan warga menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar.

    “Kondisi cuaca saat ini tidak normal, sehingga warga perlu lebih berhati-hati, terutama di wilayah rawan genangan, sekitar saluran air, dan kawasan yang berpotensi terdampak banjir,” katanya.

    Lebih lanjut, Cak Yebe juga mengimbau warga Surabaya untuk bijak dalam merencanakan liburan. Ia meminta masyarakat tidak memaksakan diri bepergian ke destinasi wisata yang memiliki risiko bencana tinggi demi merayakan pergantian tahun.

    “Sebaiknya warga tidak bepergian untuk merayakan pergantian tahun di tempat-tempat yang berpotensi rawan bencana, karena keselamatan jauh lebih penting,” ujar Cak Yebe.

    Selain penguatan di sisi masyarakat, Cak Yebe turut mendesak kesiapsiagaan penuh dari jajaran Pemerintah Kota Surabaya. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi kedaruratan diminta untuk siaga 24 jam selama periode Nataru.

    “Kami mendorong Pemkot Surabaya melalui OPD terkait, baik BPBD, Satpol PP, maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, untuk siaga penuh mengantisipasi potensi cuaca ekstrem di Surabaya,” katanya.

    Langkah antisipasi ini sejalan dengan peringatan dini dari BMKG yang menyebut adanya potensi peningkatan curah hujan akibat pengaruh Monsoon Asia dan anomali atmosfer menjelang Tahun Baru 2025.

    Wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, masuk dalam kategori wilayah dengan risiko hujan lebat yang berpotensi memicu banjir dan gangguan aktivitas masyarakat. [asg/beq]