Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
Tim Redaksi
JOMBANG, KOMPAS.com
– Para kiai sepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama menggelar pertemuan dan silaturahmi di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/12/2025).
Kegiatan tersebut turut mengundang Rais A’am
PBNU
KH
Miftahul Akhyar
dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau
Gus Yahya
. Namun, Rais A’am PBNU tidak hadir dan mewakilkan kehadirannya kepada
Muhammad Nuh
, salah satu Rais Syuriyah PBNU.
“Beliau (Rais A’am PBNU) sedang ada acara haul di Lasem, sehingga berhalangan. Demikian juga dengan Wakil Rais A’am Kiai Anwar Iskandar,” kata M Nuh di Pesantren
Tebuireng
.
Dalam pertemuan dengan para kiai sepuh dan
Mustasyar NU
itu, M Nuh menyampaikan berbagai hal terkait hasil rapat
Syuriah PBNU
yang mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketum PBNU. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga supremasi organisasi.
“Posisi Syuriah itu sebagai supremasi yang ada di struktur organisasi PBNU. Bagi Syuriah, keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah, tentu sudah selesai,” ujar M Nuh.
Ia menyebut pencopotan Gus Yahya dilatarbelakangi adanya pelanggaran yang dianggap berujung pada sanksi organisasi.
“Tidak ada perselisihan individu. Tetapi konteksnya adalah konteks adanya kesalahan. Dan, dari kesalahan itulah maka diberikan sanksi, mundur atau diberhentikan,” kata M Nuh.
Menurutnya, keputusan
rapat Syuriah
PBNU telah final dan akan ditindaklanjuti melalui
rapat pleno PBNU
pada Selasa, 9 Desember 2025. Agenda pleno mencakup pembahasan pengangkatan penjabat Ketua Umum PBNU.
“Hari Selasa akan ditindaklanjuti dengan rapat pleno. Agendanya antara lain mengangkat PJ Ketua umum,” ujar M Nuh.
Pertemuan para sesepuh dan Mustasyar NU di Pesantren Tebuireng diikuti Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan dr Umar Wahid selaku sohibul hajat. Hadir pula mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, serta Pengasuh Ponpes Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli.
Selain itu, hadir Pengasuh Pesantren Denanyar Jombang KH Abdus Salam Sohib, serta putri pendiri NU Hj Mahfudhoh. Dari jajaran PBNU tampak Muhammad Nuh, Gus Yahya, dan KH Amin Said Husni.
Beberapa tokoh hadir melalui zoom meeting, seperti KH Ma’ruf Amin, Hj Sinta Nuriyah Wahid, dan KH Abdullah Ubab Maimoen.
Seusai pertemuan, Forum Sesepuh dan Mustasyar NU menyampaikan pernyataan sikap. HM Abdul Mu’id, kiai dari Pesantren Lirboyo, ditunjuk sebagai juru bicara.
Ia mengatakan, salah satu kesimpulan forum adalah penilaian bahwa pencopotan Gus Yahya oleh Syuriah PBNU tidak sah secara aturan organisasi.
“Forum berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART,” ujar Gus Mu’id.
Namun, forum juga menilai perlu adanya klarifikasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya.
Para kiai sepuh dan Mustasyar NU menilai terdapat informasi kuat mengenai dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketum PBNU sehingga perlu diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
“Meski demikian, forum juga melihat adanya informasi kuat terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Umum, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Forum Sesepuh dan Mustasyar NU merekomendasikan agar rapat pleno untuk menetapkan penjabat ketua umum tidak diselenggarakan sebelum seluruh prosedur diselesaikan sesuai ketentuan organisasi.
“Forum menegaskan bahwa persoalan ini hendaknya diselesaikan melalui mekanisme internal NU, tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa,” kata Gus Mu’id.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: JAWA TIMUR
-
/data/photo/2025/12/06/69343cd564ef0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "7
Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan
Surabaya")
7 Pertemuan Tebuireng, Syuriah PBNU Sebut Gus Yahya Dicopot karena Lakukan Kesalahan Surabaya
-
Dari Tebuireng Jombang, Kiai Sepuh dan Mustasyar NU Desak Pemerintah Tindak Tegas Individu-Korporasi Pengeksploitasi Alam
Jombang (beritajatim.com) – Silaturahmi yang dikemas dalam Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang pada Sabtu (6/12/2025), juga menyoroti soal bencana alam di sejumlah daerah, mulai Aceh, Sumatra Utara (Sumut), serta Sumatra Barat (Sumbar).
Forum memohon pemerintah mengambil langkah strategis dan antisipatif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di kemudian hari. Termasuk menindak tegas pihak-pihak—baik individu maupun korporasi—yang terbukti menyalahi aturan dalam mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keseimbangan lingkungan.
“Forum Sesepuh dan Mustasyar NU juga menyampaikan belasungkawa serta keprihatinan mendalam atas musibah banjir, longsor, dan berbagai bencana lain yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar HM Abdul Mu’id (Gus Mu’id) dari Lirboyo yang didapuk sebagai juru bicara.
Gus Mu’id didampingi oleh H. Abdurrahman Kautsar dari Pondok Ploso Kediri, serta KH. Imron Mutamakkin dari Pasuruan. Mereka membacakan hasil silaturahmi Kiai Sepuh dan Mustasyar NU di Tebuireng Jombang.
Menurut Gus Mu’id, forum juga mendoakan agar masyarakat yang terdampak diberi kesabaran, ketabahan, keselamatan, serta segera mendapatkan pertolongan yang mereka butuhkan. “Semoga Allah SWT berkenan mengangkat segala musibah ini,” lanjutnya.
Forum juga mengharapkan pemerintah melakukan upaya maksimal dan optimal dalam memberikan bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang tertimpa bencana di sejumlah daerah tersebut.
“Kami mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk saling bahu membahu serta terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada para korban bencana,” pungkasnya.
Silaturrahim Kiai Sepuh dan Mustasyar NU ini dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 30 orang anggota Mustasyar. Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid.
Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur dari Lirboyo Kediri, KH. Nurul Huda Jazuli dari Ploso Kediri, KH. Said Aqil Siradj dari Cirebon, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid dari PPBU (Pondok Pesantren Bahrul Ulum) Tambakberas Jombang. [suf]
-
Gus Yahya akui terbuka untuk islah
Jombang (ANTARA) – Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyatakan dirinya terbuka untuk islah, yang disampaikan usai menghadiri silaturahim PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya dalam keterangan yang diterima, Minggu (7/12/2025).
Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.
Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.
“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan BPNU… serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.
Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU.
Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.
“Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini upaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” kata dia.
Ia pun mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.
“Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” kata dia.
Terkait dengan pernyataan bahwa pertemuan di Pesantren Tebuireng, Jombang, tidak memengaruhi risalah rapat syuriyah, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.
“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” kata dia.
Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.
“Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.
Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Forum Sesepuh NU Rekomendasikan Pleno Penetapan Pj Ketua PBNU Ditunda
Jombang, Beritasatu.com – Konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencapai babak baru setelah Forum Sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) yang terdiri dari kiai sepuh dan tokoh mustasyar memberikan rekomendasi penting. Forum yang berkumpul di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, merekomendasikan agar rapat pleno penetapan penjabat (Pj) ketua PBNU yang baru ditunda.
Penundaan ini didasarkan pada penilaian para sesepuh bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) oleh Syuriah NU tidak sesuai dengan peraturan organisasi (AD/ART).
Penegasan Aturan Organisasi oleh Sesepuh
Juru Bicara Forum Sesepuh dan Mustasyar NU, Mohammad Abdul Mu’id, menjelaskan bahwa mekanisme musyawarah internal organisasi harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum langkah penetapan Pj dilakukan.
“Forum merekomendasikan agar rapat pleno menetapkan Pj tidak diselenggarakan sebelum forum dan musyawarah diselesaikan sesuai ketentuan organisasi,” kata Mu’id usai pertemuan, Sabtu (6/12/2025).
Meski demikian, Forum Sesepuh tidak menutup mata terhadap isu yang melatarbelakangi pemakzulan. Mereka mencermati adanya informasi tentang dugaan pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya yang juga perlu diklarifikasi secara menyeluruh melalui mekanisme internal.
Para sesepuh mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan menjaga ketertiban. “Persoalan ini harus diselesaikan melalui mekanisme internal NU tanpa melibatkan proses eksternal demi menjaga kewibawaan jamiyah,” tegas Mu’id.
Forum juga mengusulkan agar Rais Aam dan ketua umum PBNU dipertemukan dalam satu forum untuk mencari solusi damai.
Klarifikasi dan Ancaman Gus Yahya
Di sisi lain, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku lega dapat bertemu jajaran Syuriah PBNU dalam forum Tebuireng untuk menyampaikan klarifikasi lengkap disertai dokumen.
Gus Yahya menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Syuriyah PBNU terkait pemakzulan dirinya bermasalah, terutama karena syuriah melakukan penghakiman tanpa memberikan kesempatan klarifikasi yang memadai.
“Itu juga di luar wewenangnya. Semua yang dilakukan syuriah itu bermasalah,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya memberikan ancaman keras jika syuriah tetap bersikukuh akan mengadakan rapat pleno untuk menetapkan Pj ketua umum PBNU. Ia menyatakan akan melawan keputusan tersebut dengan menggalang dukungan akar rumput.
“Karena apa yang dilakukan syuriah semuanya salah, ya kita nanti akan koordinasi para kiai sepuh, PCNU maupun PWNU,” pungkas Gus Yahya, mengindikasikan kemungkinan koordinasi dengan pengurus cabang dan pengurus wilayah NU di daerah.
Pertemuan di Tebuireng ini dihadiri tokoh-tokoh sentral NU, di antaranya KH Ma’ruf Amin (via Zoom), mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj, Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, serta Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, menunjukkan keseriusan krisis internal yang tengah dihadapi organisasi.
-
Hasil Silaturahmi Mustasyar NU di Tebuireng Jombang Tak Dapat Batalkan Agenda Pleno
Jombang (beritajatim.com) — Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. Dr. KH. Mohammad Nuh mengapresiasi terselenggaranya Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang, Sabtu (6/12/2025).
Pak Nuh –panggilan akrabnya— juga mengapresiasi berbagai saran dan nasihat yang telah disampaikan oleh para Mustasyar untuk dilaporkan kepada Rais Aam PBNU dan Wakil Rais Aam PBNU.
“Tadi kami diperintah hadir ke Tebuireng sebagai penghormatan atas niat baik shohibul hajat. Sesuai tugasnya, Mustasyar memang dapat memberikan arahan, pertimbangan dan/atau nasehat kepada pengurus NU menurut tingkatannya, diminta ataupun tidak, baik secara perorangan maupun kolektif. Ini amanat Pasal 17 Anggaran Dasar dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga NU,” ujar Nuh.
Namun demikian, proses pengambilan keputusan harus tetap dilakukan melalui mekanisme organisasi yaitu rapat pleno yang insya Allah yang akan dilangsungkan Selasa-Rabu (9-10/12) pekan depan.
Untuk diketahui, Silaturrahim Mustasyar yang berlangsung Sabtu siang tadi dihadiri oleh 7 (tujuh) dari 30 orang anggota Mustasyar. Hadir secara daring melalui zoom, KH. Ma’ruf Amin, KH. Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid. Sedangkan yang hadir secara fisik di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH. Anwar Manshur, KH. Nurul Huda Jazuli, KH. Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid.
“Kami tetap menghormati saran dan masukan beliau yang hadir, baik secara daring maupun luring. Saran dan masukan kami perhatikan, tapi pengambilan keputusan tetap harus melalui mekanisme organisasi. Untuk itu, rapat pleno tetap dilaksnakan sesuai dengan yang telah direncanakan,” tegas Pak Nuh.
Sebab, menurut Pak Nuh, forum resmi untuk memberikan nasehat bagi Mustasyar adalah di Rapat Pleno. Berkenaan dengan pelanggaran berat oleh Ketua Umum yang menjadi dasar Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November lalu, Pak Nuh menegaskan bahwa hal itu bukan sekadar dugaan.
“Pelanggarannya sangat nyata dan buktinya sangat kuat. Karena itu, Rapat Harian Syuriyah PBNU mengambil keputusan sebagaimana Risalah Rapat yang telah ditegaskan oleh Rais Aam PBNU akhir pekan lalu,” tegas Pak Nuh.
Senada dengan itu, Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum dan Media Prof. Muh. Mukri menyatakan, agenda Rapat Pleno pekan depan sepenuhnya legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Termasuk soal administratif yang diperdebatkan, kami jamin sepenuhnya bahwa Undangan/Pemberitahuan Rapat Pleno telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku di internal NU,” tandas Mukri.
Terkait undangan Rapat Pleno yang hanya ditandatangani oleh Rais Aam dan Katib PBNU, tanpa tanda tangan unsur Tanfidziyah, Mukri menjawab bahwa forum itu memang wewenang Syuriyah. Dan, Rais Aam adalah Pimpinan Rapat Pleno PBNU, sebagaimana Rais PWNU/PCNU juga Pimpinan Rapat Pleno di tingkat kepengurusan masing-masing.
“Silahkan baca Pasal 8 Perkum 10/2025 tentang Rapat dan Pasal 4 Perkum 16/2025 tentang Pedoman Administrasi. Sangat jelas, undangan tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut,” imbuhnya.
Menjawab pendapat yang merujuk klausul AD/ART Nahdlatul Ulama dan menuntut Rais Aam melibatkan Ketua Umum dalam Rapat Pleno, Mukri menyatakan bahwa klausul itu berlaku dalam kondisi normal.
“Kita semua sudah tahu, Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB dan sejak saat itu kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” pungkasnya. [suf]
-
Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir
Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.
Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.
“Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.
“Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.
Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.
Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.
“Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.
Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.
“Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.
Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.
“Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.
Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.
Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.
Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).
“Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.
Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.
“Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.
Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)
-
Khofifah Terbang ke Aceh: Serahkan Bantuan Rp 3,8 Miliar untuk Korban Banjir
Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bertolak ke Aceh untuk menyerahkan langsung bantuan dari Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur untuk masyarakat korban bencana banjir di Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Setiba di Banda Aceh, bantuan berupa uang senilai Rp 3.000.000.000 dan bantuan barang senilai Rp 895.000.000 langsung diserahkan secara simbolis pada Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Provinsi Aceh.
Lebih lanjut Khofifah menegaskan, penyaluran bantuan ini sebagai wujud dan bukti persaudaraan yang erat antara masyarakat Jawa Timur dengan Aceh.
“Saya, Pak Sekda, dan yang hadir di sini tidak hanya mewakili Pemprov, tetapi mewakili masyarakat Jawa Timur. Kita ingin menyampaikan kepedulian kami kepada masyarakat Aceh yang sedang mengalami musibah hidrometeorologi,” kata Khofifah.
“Semuanya adalah tanda bahwa kami bersaudara. Kami ingin menjadi bagian yang berusaha ikut menyelesaikan sebagian masalah yang dihadapi saudara kita di Aceh,” lanjutnya.
Ia menuturkan bantuan barang yang diberikan pada tahap ini antara lain berupa permakanan, alat masak, perlengkapan bayi, kebutuhan keluarga, mukena, sarung sebagai peralatan ibadah, dan alat kebersihan.
Khofifah mengatakan saat ini bantuan permakanan menjadi hal utama yang paling dibutuhkan bagi masyarakat Aceh.
“Makanan siap saji ini di mana-mana itu bisa langsung dikonsumsi, ini tidak perlu dapur. Itulah kenapa kami membawa makanan siap saji dalam jumlah yang relatif besar karena hari-hari ini antara lain ini yang dibutuhkan,” terangnya.
Khofifah menyebut setelah longsor dan banjir bandang, alat dan perlengkapan kebersihan menjadi kebutuhan yang diperlukan untuk membersihkan sisa banjir dan longsor. Oleh sebab itu, bantuan dari Jawa Timur juga menyertakan alat dan perlengkapan kebersihan.
“Karena pasca banjir, pasca longsor sudah pasti perlengkapan kebersihan termasuk alat pembersihnya menjadi kebutuhan, jadi insyaallah ini sebagian kita bawa hari ini,” ucapnya.
Selain itu, Khofifah mengatakan bantuan yang dibawa kali ini juga berupa perlengkapan ibadah berupa sarung dan mukena. Ia menuturkan sarung dan mukena juga menjadi hal yang dibutuhkan masyarakat Aceh untuk menjalankan ibadah terlebih tidak lama lagi bulan Ramadan akan datang.
“Karena memang sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, tentu masyarakat Aceh mereka membutuhkan mukena atau telekung, mereka membutuhkan sarung,” tuturnya.
Lebih dari itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur siap mengirimkan bantuan tahap selanjutnya dan untuk kebutuhan medis. Tidak hanya obat-obatan, orang nomor satu di Jatim ini juga menyampaikan siap mengirimkan bantuan tenaga medis dan paramedis sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami akan mengirimkan dokter-dokter spesialis dan obat-obatan yang mungkin lebih spesifik, kami akan siap mengirim sesuai kebutuhan faktual di lapangan,” terangnya.
Berdasarkan dashboard Pintu Aceh per (5/12/2025) pukul 20.00 WIB, bencana hidrometeorologi di Aceh berdampak pada 18 kabupaten/kota dari 23 kabupaten/kota di Aceh, melanda 234 kecamatan, 1.404.130 jiwa terdampak, 115 orang dinyatakan hilang, 354 meninggal dunia, 756.165 pengungsi.
Tak hanya itu, sebelum keberangkatan ke Aceh, sehari sebelumnya Gubernur Khofifah telah menggelar salat ghaib untuk seluruh korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Salat ghaib itu dilakukannya bersama ribuan masyarakat Jawa Timur di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya usai salat Jumat (5/12/2025).
“Kepada warga Aceh yang dinyatakan meninggal dunia akibat musibah ini kita semua menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un, mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah, khilafnya diampuni Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah,” ucapnya.
Ia juga menuturkan banyak masjid di Jawa Timur yang menyelenggarakan salat ghaib bersama, termasuk di Pesantren Tebuireng Jombang yang setiap hari melaksanakan salat ghaib bagi korban jiwa musibah hidrometeorologi di Sumatera. “Artinya kami membersamai juga secara spiritual, mudah-mudahan semuanya manfaat barokah,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur. Menurutnya kepedulian ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh yang saat ini tengah mengalami musibah bencana hidrometeorologi.
“Kami tentu bersyukur alhamdulillah saudara kita dari Jawa Timur memberi atensi luar biasa. Bantuan yang diberikan ini sebuah berkah bagi kami, tentu juga bagi masyarakat kami yang nantinya akan menerima seluruh bantuan ini,” ucapnya.
Juga hadir Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Syafrizal Zakaria, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Restu Novi Widiani. (tok/kun)
-
Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya
GELORA.CO – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan pandangan tegas terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
Dikutip dari NU Online, dalam forum silaturahmi di Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025), Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah demi menjaga marwah organisasi.
Dalam kesempatan itu, Kiai Said menyebut usulan ini lahir dari evaluasi yang mendalam terkait dinamika internal yang semakin menguat beberapa bulan terakhir.
Ia mengingatkan bahwa konsesi tambang awalnya dipandang sebagai penghargaan pemerintah sekaligus peluang penguatan ekonomi organisasi, namun perkembangan situasi justru menunjukkan dampak sebaliknya.
“Saya sejak awal menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat apa yang terjadi belakangan ini, konflik semakin melebar, dan itu membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Maka jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” tegas Kiai yang merupakan pembina Ponpes KHAS Kempek Cirebon itu.
Kiai Said menekankan bahwa NU memiliki mandat spiritual dan sosial yang tidak boleh dikaburkan oleh kegiatan yang berisiko tinggi. Lima poin perhatian yang ia soroti antara lain potensi konflik internal, polarisasi kader, munculnya persepsi negatif publik, ketergelinciran organisasi ke ranah bisnis berisiko, serta terabaikannya prioritas besar NU seperti pendidikan, dakwah, kesehatan, dan pemberdayaan umat.
“NU ini rumah besar umat. Jangan sampai terseret pada urusan yang membawa kegaduhan dan menjauhkan kita dari khittah pendirian. Kalau sebuah urusan membawa lebih banyak mudarat, maka tinggalkan. Kembalikan supaya NU fokus pada tugas-tugas sucinya,” lanjut Kiai Said.
Lebih jauh, Kiai Said menegaskan bahwa kemajuan warga NU tidak ditentukan oleh kepemilikan konsesi tambang. Menurutnya, pembangunan SDM melalui pesantren, ekonomi kerakyatan, beasiswa, kesehatan, dan digitalisasi layanan umat tetap menjadi prioritas utama.
“Keberkahan NU itu dari ketulusan, dari amanah, dari keilmuan. Bukan dari proyek tambang. Kita bisa maju tanpa itu semua, asal tata kelola dan pelayanan ke umat diperkuat,” ujarnya.
Pandangan ini disampaikan di tengah dinamika internal PBNU yang terus mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Usulan Kiai Said menjadi salah satu suara penting dalam upaya menjaga ketenangan organisasi dan memprioritaskan kepentingan jamaah secara lebih luas.
-
Silaturahmi PBNU di Tebuireng Selesai, Gus Yahya Blak-blakan untuk Islah
Surabaya (beritajatim.com) – Usai menghadiri Silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Jombang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyatakan dirinya terbuka untuk islah.
Dalam forum tersebut, ia mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.
Gus Yahya hadir dalam pertemuan itu bersama Sekretaris Jenderal PBNU, H. Amin Said Husni dan Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno. Ia menyebut para kiai sepuh, mustasyar, dan para sesepuh ulama memberikan ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka.
“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” ujarnya melalui pernyataan tertulis yang diterima beritajatim.com, Sabtu (6/12/2025) malam.
Menurut dia, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah ia jawab secara tuntas. Penjelasan tersebut turut dilengkapi dokumen dari Bendahara Umum PBNU, Sumantri Suwarno, serta Sekjen Amin Said Husni.
“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Yahya menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU. Ia menegaskan bahwa dirinya dan jajaran PBNU sejak awal berkhidmah dengan niat tulus, sehingga penting menjaga struktur yang telah diwariskan para pendiri.
“Mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi Nahdlatul Ulama ini, supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa sejak awal NU didirikan dengan aturan dan struktur yang ketat. Bahkan, Rais Akbar Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, kata dia, tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.
“Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan bahwa pertemuan di Tebuireng tidak memengaruhi Risalah Rapat Syuriyah, Gus Yahya menilai Rapat Harian Syuriyah justru sudah bermasalah sejak awal.
“Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan Harian Syuriyah itu sangat bermasalah, karena membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi, ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.
“Kalau itu didasarkan pada Rapat Harian Syuriyah tanggal 20 November, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah,” ujarnya.
Gus Yahya menambahkan bahwa ia akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.
Dalam pernyataan lebih lanjut, Gus Yahya juga menyinggung polemik audit keuangan yang menurutnya telah jelas dan terbuka.
“Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi. Hasil audit data sementaranya itu diminta, kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan tersebut tidak perlu ditutupi, melainkan harus diluruskan agar tidak menambah kerumitan dalam organisasi. “Maka mari kita luruskan dulu supaya tidak tambah-tambah masalah,” kata Gus Yahya mengakhiri pernyataannya. (tok/kun)
-
KH Miftachul Akhyar Absen di Tebuireng, Kisruh PBNU Kian Menghangat
Jombang, Beritasatu.com — Dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memasuki babak baru setelah pertemuan penting yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Sabtu (6/12/2025). Namun forum yang diharapkan menjadi ruang klarifikasi antara para ulama sepuh dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), berlangsung tanpa kehadiran Rais Aam Syuriah NU, KH Miftachul Akhyar.
Menurut keterangan resmi, Rais Aam berhalangan hadir karena menghadiri haul di Lasem. Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar, juga tidak dapat datang lantaran berada di Jakarta. Alhasil, Rais Syuriah KH Mohammad Nuh ditugaskan untuk mewakili pimpinan Syuriah dalam forum tersebut.
“Rais Aam tidak bisa hadir karena berbarengan dengan acara haul di Lasem. Sedangkan wakil Rais Aam berada di Jakarta. Karena keduanya berhalangan, saya diutus untuk mewakili,” ujar Mohammad Nuh di Tebuireng.
Syuriah Tegaskan Sikap: Minta Gus Yahya Mundur
Dalam forum tersebut, Mohammad Nuh mengatakan dirinya hanya menjalankan mandat untuk menyampaikan perkembangan dan keputusan Syuriah terkait polemik PBNU. Ia menilai forum Tebuireng merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di Ploso, dan menjadi ruang dialog untuk menjernihkan situasi organisasi.
“Tugas saya menyampaikan apa adanya yang sedang terjadi,” ujarnya.
Nuh menegaskan bahwa sikap Syuriah tetap sama: mendesak agar Gus Yahya mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU. Ia menekankan bahwa keputusan itu bukan persoalan personal, melainkan bentuk akuntabilitas organisasi.
“Keputusan yang sudah diambil di rapat harian Syuriah itu sudah final. Konteksnya adalah kesalahan dan sanksi yang harus diberikan. Oleh karena itu diberikan sanksi mundur atau diberhentikan,” tegasnya.
Belum Ada Keputusan Final dari Forum Tebuireng
Meski pembahasan berlangsung intens, forum ulama sepuh belum mengeluarkan keputusan apa pun. Pertemuan masih berada pada tahap penyampaian keterangan dan tanya jawab antar pihak untuk memperjelas duduk perkara.
Mohammad Nuh juga mengungkapkan bahwa Syuriah akan menggelar pleno pada 9 Desember 2025 untuk menentukan penjabat (Pj) ketua umum PBNU apabila keputusan pemberhentian Gus Yahya disahkan.
Gus Yahya: “Monggo…”
Menanggapi ketidakhadiran KH Miftachul Akhyar, Gus Yahya menyampaikan dirinya tidak mempermasalahkannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada para ulama sepuh.
“Monggo jika tidak hadir, nanti apa kata pinisepuh, kiai sepuh,” ujarnya singkat.
Pertemuan di Tebuireng menjadi salah satu titik krusial menjelang pleno Syuriah yang dapat menentukan arah kepemimpinan PBNU ke depan.