Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Administrasi Belum Lengkap, Pemekaran 5 Desa di Ponorogo Tertahan

    Administrasi Belum Lengkap, Pemekaran 5 Desa di Ponorogo Tertahan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Rencana pemekaran 5 desa di Kabupaten Ponorogo belum dapat melangkah ke tahap pembahasan regulasi. Ketidaklengkapan dokumen administrasi dan kajian kelayakan membuat usulan pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung tertahan. Hal itu pun turut menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemekaran Desa.

    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo mengakui proses pembentukan desa baru di Kecamatan Ngrayun dan Slahung belum bisa dilanjutkan ke tahap legislasi. Penyebabnya bukan pada substansi pemekaran, melainkan kelengkapan laporan dan kajian kelayakan desa persiapan yang harus direvisi. Sekretaris DPMD Ponorogo, Anik Purwani, menyebut revisi itu dilakukan setelah adanya evaluasi dari DPMD Provinsi Jawa Timur terhadap dokumen yang diajukan Pemkab Ponorogo.

    “Ternyata masih ada dokumen yang harus kami sempurnakan, ada kesalahan narasi saja sebenarnya. Pembahasan raperda di 2025 terpaksa juga mundur,” kata Anik, ditulis Rabu (17/12/2025).

    Kajian kelayakan menjadi dokumen kunci dalam proses pemekaran desa. Berkas tersebut bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar penetapan desa persiapan menuju desa definitif. Selain itu, juga sekaligus menjadi landasan hukum penyusunan Perda Pemekaran Desa.

    Menurut Anik, apabila seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, barulah pembahasan raperda bisa digelar bersama DPRD. Setelah itu, tahapan berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan kode desa definitif. “Kalau sudah dapat kode desa, baru raperda bisa ditetapkan. Semoga bisa kami mulai 2026 dan secepatnya tuntas,” jelasnya.

    Pemekaran desa ini diusulkan Pemkab Ponorogo untuk menjawab persoalan pelayanan publik, terutama di wilayah dengan kendala geografis dan jarak layanan pemerintahan yang jauh dari pusat desa induk. Ada 4 desa persiapan berada di Kecamatan Ngrayun, yakni Desa Persiapan Ngandel hasil pemekaran Desa Cepoko, Desa Persiapan Sambiganen dari Desa Ngrayun, Desa Persiapan Galih dari Desa Baosan Lor, serta Desa Persiapan Pucak Mulyo dari Desa Baosan Kidul. Sementara satu desa persiapan lainnya berada di Kecamatan Slahung, yakni Desa Persiapan Argo Mulya hasil pemekaran Desa Slahung.

    Jika seluruh proses berjalan hingga tuntas dan memperoleh persetujuan pemerintah pusat, 5 desa baru tersebut akan menambah jumlah desa di Kabupaten Ponorogo yang saat ini tercatat sebanyak 281 desa.

    Namun hingga akhir 2025, rencana tersebut masih harus bersabar. Pemekaran desa di Ponorogo, setidaknya untuk 5 wilayah ini, masih menunggu rampungnya pekerjaan administratif sebelum benar-benar melangkah ke tahap penetapan hukum. (end/kun)

  • Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

    Menhub Dudy Pimpin Rakor Kesiapan Nataru : Pengawasan keselamatan Harus Dijalankan Tanpa Toleransi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di lintasan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk terus dimatangkan. Kali ini, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) kesiapan tersebut di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Selasa malam (16/12/2025).

    Rakor dihadiri Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo, KSOP, operator penyeberangan, BPTD, pengusaha kapal, dan mitra terkait.

    Hadir pula dalam kesempatan tersebut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Danantara, Ditlantas Polda Jatim, Dishub Provinsi Jatim, ASDP Ketapang, Kapolresta Banyuwangi, Danlanal Banyuwangi, Kapolres Jembrana, Dishub Jembrana, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap), serta stakeholder terkait lainnya.

    Menhub Dudy menyampaikan pergerakan masyarakat pada periode Nataru diprediksi akan meningkat signifikan sehingga diperlukan upaya agar layanan penyeberangan selama masa libur Nataru berjalan aman dan nyaman.

    “Melalui rapat koordinasi kesiapan Nataru di Pelabuhan Ketapang ini, kita sepakati langkah-langkah strategis terkait kualitas layanan, serta menjaga standar keselamatan dan keamanan dalam setiap aspek operasional,” ujarnya.

    Menhub juga mengingatkan seluruh pihak untuk belajar dari insiden kecelakaan kapal yang menimpa KM Tunu Pratama Jaya dan KM Barcelona beberapa bulan lalu. Tragedi tersebut menjadi pengingat agar setiap aspek, mulai dari kelaikan kapal, kesiapan awak, hingga mitigasi potensi cuaca ekstrem, dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih, periode Desember–Januari merupakan puncak musim penghujan.

    “Saya mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa siaga dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko dengan perhatian khusus pada empat aspek utama, yakni keselamatan dan keamanan pelayaran, kesiapan infrastruktur, keandalan operasional, serta mitigasi terhadap cuaca ekstrem dan kondisi darurat lainnya,” tegas Menhub.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Pemkab siap mendukung kelancaran arus Nataru baik dari Pulau Jawa menuju Bali dan NTB maupun sebaliknya.

    “Sebagai daerah penyangga penyeberangan, kami telah melakukan rapat koordinasi bersama Forkopimda Banyuwangi dan menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung kelancaran arus Nataru,” kata Ipuk.

    Ipuk memaparkan Pemkab Banyuwangi menyiapkan buffer zone di Terminal Sritanjung dan kawasan Grand Watu Dodol untuk mengurai kepadatan, termasuk lokasi parkir truk logistik agar tidak menumpuk di jalur pantura.

    “Kami juga akan menyiapkan posko layanan, fasilitas kesehatan, IGD, ambulans, serta bersinergi dengan Polresta, TNI, dan OPD terkait,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkab memperkuat pengamanan perlintasan sebidang kereta api, memasang rambu dan marka tambahan, melakukan edukasi masyarakat, serta berkoordinasi dengan BMKG, BPBD, SAR, dan Pertamina terkait cuaca ekstrem dan ketersediaan BBM. “Tentunya kami ingin memastikan masa libur Nataru bisa dinikmati dengan aman dan nyaman untuk semua masyarakat,” tambah Ipuk.

    Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyebut puncak arus diprediksi terjadi pada 21–23 Desember pada periode menjelang Natal dan 28–29 Desember pada periode menjelang Tahun Baru. ASDP telah menyusun skenario pola operasi kapal dengan penyesuaian jumlah armada sesuai tingkat kepadatan penumpang.

    “Pada kondisi normal kami operasikan 28 kapal, saat padat 30 kapal, dan saat sangat padat hingga 32 kapal, serta penempatan buffer zone di Ketapang dan Gilimanuk,” ujarnya.

    Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan skenario pengamanan telah disiapkan secara optimal di seluruh jalur transportasi.

    “Kami memastikan pengamanan Nataru berjalan optimal mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026, baik di jalan tol, jalur arteri, pelabuhan, tempat ibadah, maupun kawasan wisata. Malam ini kami juga menyeberang ke Gilimanuk untuk meninjau langsung jalur darat menuju Bali,” tegasnya. [kun]

  • Realisasi Belum Maksimal, Eri Cahyadi Pastikan Tak Ada Kebocoran Pajak Parkir Surabaya

    Realisasi Belum Maksimal, Eri Cahyadi Pastikan Tak Ada Kebocoran Pajak Parkir Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, angkat bicara mengenai kinerja pendapatan retribusi pajak parkir sepanjang tahun 2025. Ia mengakui bahwa realisasi pendapatan dari sektor ini belum mencapai angka maksimal jika dibandingkan dengan potensi riil yang ada di lapangan, namun dengan tegas menepis anggapan adanya kebocoran anggaran.

    Menurut Eri, indikator tidak adanya kebocoran dapat dilihat dari capaian target yang selalu terpenuhi sesuai kontrak kinerja. Meski demikian, ia menyadari bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya seharusnya bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih besar jika sistem pengawasan dilakukan lebih ketat.

    “Kalau terkait dengan kebocoran, tidak. Karena (targetnya) kita masih terpenuhi. Tapi potensinya (masih tergolong) kecil,” ungkap Eri Cahyadi, Rabu (17/12/2025).

    Untuk mengejar potensi maksimal tersebut, Eri berencana menerapkan sistem pengawasan digital atau tax surveillance secara menyeluruh di sektor parkir. Strategi ini berkaca pada kesuksesan sektor pajak restoran yang kepatuhannya melonjak drastis hingga lebih dari 90 persen setelah diawasi secara digital.

    Eri optimistis, jika sistem serupa diterapkan pada pengelolaan parkir, pendapatan daerah dari sektor ini bisa terdongkrak signifikan, bahkan mendekati 100 persen dari potensi yang ada. “Alhamdulillah, restoran itu sekarang sudah mencapai hampir 90 persen lebih ketika kita menggunakan tax surveillance. Sekarang semua restoran besar menggunakan sistem ini,” jelasnya.

    Lebih jauh, Wali Kota menjelaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal mengejar angka rupiah, melainkan membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah dan pelaku usaha. Koneksi data real-time ke server pusat dinilai akan menghapus prasangka buruk di antara kedua belah pihak.

    “Tujuannya, satu, Pemerintah Kota tidak mencurigai pengusaha. Yang kedua, pengusaha juga tidak merasa diintimidasi oleh pemerintah kota. Seperti (hubungan) polisi sama maling. Akhirnya (kepatuhan pajak) tumbuh dengan kesadaran sendiri-sendiri,” urai Eri.

    Ke depan, Pemkot Surabaya akan memasukkan skema ini ke dalam kebijakan parkir kota, sembari terus mengedukasi masyarakat. Eri menekankan pemahaman bahwa pajak yang dibayarkan—seperti halnya di restoran—adalah kontribusi konsumen untuk pembangunan kota, bukan beban operasional pengusaha.

    “Pajak untuk restoran itu kan orang yang makan yang membayar, bukan restoran yang diminta. Kita harus mengedukasi itu. Makanya kita juga akan coba (atur ke dalam kebijakan parkir),” pungkasnya. [rma/beq]

  • Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Lumajang (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara aktif mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai bagian dari akselerasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Melalui pemanfaatan lahan yang ada, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) kini diberdayakan dalam sektor peternakan dan pertanian produktif.

    Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imipas, Agus Andrianto, yang mendorong setiap Lapas di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidak produktif guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Kepala Lapas Kelas II B Lumajang, Mahendra Sulaksana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan satu dari 13 program prioritas kementerian. Di Lapas Lumajang, program ini difokuskan pada peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, serta penanaman sayuran.

    “Kami menyikapinya dengan kegiatan ternak ayam petelur, ada juga lele dan pertanian sayuran seperti sawi. Untuk sektor peternakan, ayam petelur kami mampu memproduksi 90 hingga 100 butir telur segar setiap harinya,” ujar Mahendra, Rabu (17/12/2025).

    Hasil produksi tersebut, lanjut Mahendra, langsung didistribusikan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan warga binaan di dalam Lapas.

    Selain manfaat pada ketersediaan pangan, program ini juga menjadi sarana peningkatan skill bagi para narapidana. Menariknya, para WBP yang terlibat dalam pengelolaan ini tidak hanya mendapatkan ilmu keahlian, tetapi juga memperoleh honor kerja resmi.

    “Pekerjanya mendapatkan honor dari membantu bekerja di sini. Tentu ini menjadi modal berharga bagi mereka saat bebas nanti; mereka pulang dengan membawa keahlian sekaligus bekal ekonomi,” ungkap Mahendra.

    Langkah produktif ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap narapidana, sekaligus menyiapkan mereka untuk kembali ke tatanan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. [has/beq]

  • Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang dipimpin AKBP Arbaridi Jumhur masih memburu pelaku lain dalam kasus pembacokan Aiptu Susanto dari Polres Lumajang.

    Sebelumnya polisi telah mengamankan satu tersangka bernama M Hasan dan menembak mati pelaku utama, Agus Sulaiman Fadeli (30).

    “Masih terus kami kembangkan untuk memastikan keterlibatan pelaku lain yang masuk jaringan tersangka A. Mereka sudah beberapa kali melakukan pencurian,” ujarnya, Rabu (17/12/2205).

    Menurut Jumhur, Agus yang merupakan kelompok yang cukup ditakuti di wilayah Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, juga pernah beraksi di Jember. Setiap beraksi, ia selalu melukai korbannya dengan celurit sepanjang 50 sentimeter.

    “Pelaku A (Agus) ini spesialis yang sangat meresahkan. Tiap melakukan pekerjaannya selalu menggunakan sajam,” tandas mantan Kapolsek Bintan Utara itu.

    Jumhur menambahkan, Agus telah belasan kali melakukan pembacokan dan bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Sebelum tewas, ia tercatat dua kali keluar masuk penjara: pertama pada 2015 di Polres Probolinggo setelah membacok korban untuk merampas motor.

    “Dan kedua di rutan Polres Lumajang karena kasus yang sama. “Jadi dua kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan,” tutup Jumhur. [uci/ted]

  • BNNK Tuban Gelar Tes Urine Sopir Jelang Nataru, 2 Dinyatakan Positif

    BNNK Tuban Gelar Tes Urine Sopir Jelang Nataru, 2 Dinyatakan Positif

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tuban menggelar tes urine terhadap sopir dan kondektur kendaraan angkutan umum maupun truk ekspedisi di Terminal Kambang Putih, jalur Pantura Semarang–Surabaya.

    Sebanyak 29 orang menjalani pemeriksaan urine secara acak. Dari jumlah tersebut, dua orang dinyatakan positif menggunakan Benzodiazepine (Benzo), yakni sopir kendaraan ekspedisi.

    Kepala BNNK Tuban AKBP Bagus Hari Cahyono menyebut sasaran pemeriksaan adalah pengemudi Bus, Elf, truk ekspedisi, serta kendaraan muatan box yang melintas.

    “Ada sekitar 29 orang yang kita lakukan pemeriksaan, hasilnya ada 2 yang positif Benzo,” ujar AKBP Bagus Hari, Rabu (17/12/2025).

    Dua orang berinisial GR, warga Tuban, dan BJ, warga Subang, Jawa Barat. Pemeriksaan lanjutan menyimpulkan GR positif karena obat resep dokter, sedangkan BJ positif menggunakan narkotika.

    “Kalau yang bersangkutan (BJ) benar-benar positif akan kita laksanakan rehabilitasi,” imbuhnya.

    Selain tes urine, petugas gabungan dari BNNK, TNI/Polri, dan Dinas Perhubungan turut memeriksa kelayakan kendaraan dan kelengkapan surat-surat angkutan.

    AKBP Bagus Hari mengimbau masyarakat, khususnya penumpang angkutan umum, untuk mewaspadai penyalahgunaan narkoba.

    “Jangan sampai ada masyarakat yang coba-coba sebab efeknya sangat buruk,” pungkasnya. [dya/but]

  • Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Blitar (beritajatim.com) – Bagi sebagian mahasiswa, biaya pendidikan seringkali menjadi tembok besar yang menghalangi langkah menuju cita-cita. Namun, pada Rabu (17/12/2025), tembok itu seolah runtuh, setelah 10 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Lembaga Zakat Baitul Maal Amanah (BMA) Kota Blitar.

    Dalam sebuah prosesi yang sederhana namun penuh khidmat, BMA Blitar menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pemberian beasiswa ini sebagai upaya dari BMA untuk menjamin pendidikan anak dan sebagai investasi kemanusiaan.

    “Program kuliah ini harapkan anak didik itu juga bisa menjadi orang yang ahli baik dari akademis maupun dari kemampuan tentunya agama juga jangan sampai ketinggalan,” ungkap Direktur Pelaksana BMA Blitar, Endy Samulyo.

    Proses pemilihan 10 mahasiswa ini tidak dilakukan sembarangan. Tim verifikasi BMA melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa mereka yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki tekad kuat untuk menempuh pendidikan.

    “Program ini merupakan program emas yang layak untuk dijadikan momentum untuk mengejar cita-cita,” tegasnya.

    Program ini merupakan gagasan emas dari BMA Blitar demi mewujudkan asa satu rumah satu sarjana. Meski jumlah mahasiswa yang tercover beasiswa belum begitu banyak, namun perlahan ini akan menjadi gerakan besar dan terus menerus.

    “Program ini adalah salah satu bentuk dakwah BMA untuk menciptakan satu rumah satu sarjan,” ungkap Hidayaturahman, Wali Amanah BMA Blitar.

    Langkah BMA Blitar ini diharapkan menjadi stimulan bagi organisasi masyarakat lainnya di Blitar untuk turut serta dalam gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyerahan beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan pemberian motivasi agar para mahasiswa tetap optimis menatap Indonesia Emas 2045.

    Dengan beasiswa ini, 10 mahasiswa tersebut kini memiliki beban moral baru: belajar lebih giat dan kelak menjadi tangan-tangan yang membantu generasi di bawah mereka. Di tangan BMA Blitar, kepedulian telah menjelma menjadi jembatan bagi para calon pemimpin masa depan. (owi/ian)

  • Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

    Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

    “Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

    Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

    Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

    “Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

    Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

    Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

    “Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

    PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

  • Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Wali Kota Eri Cahyadi Terbitkan SE Nataru 2025, Perketat Keamanan Wisata Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Wali Kota tentang peningkatan keamanan, ketentraman, dan toleransi guna menjamin kenyamanan publik selama masa libur Hari Raya Natal serta Tahun Baru (Nataru) 2025. Kebijakan ini secara spesifik memperketat pengawasan di kawasan destinasi wisata, akomodasi, hingga penyedia jasa kuliner di seluruh penjuru Kota Pahlawan.

    Langkah strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pariwisata RI untuk memastikan stabilitas keamanan di daerah.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi poin-poin krusial yang tertuang dalam regulasi tersebut demi menjaga standar keselamatan wisatawan.

    “Para pengelola destinasi, akomodasi, hingga penyedia jasa makan dan minum diwajibkan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan sesuai protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment sustainability),” ujar Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/12/2025).

    Selain protokol CHSE, Eri mengingatkan pelaku usaha untuk disiplin mematuhi standar usaha berbasis risiko sesuai regulasi Kemenparekraf Nomor 4 Tahun 2021. Pengelola diwajibkan memperkuat sistem pengamanan internal serta menyusun perencanaan mitigasi bencana yang matang guna mengantisipasi berbagai risiko di lapangan.

    “(Secara teknis) peningkatan keamanan ini mencangkup pengecekan kesiapan pengelola, penyedia aktivitas wisata, dan standar operasional prosedur (SOP), terutama untuk kegiatan berisiko tinggi seperti arena outbound, jembatan gantung, arung jeram, hingga pendakian gunung,” rincinya.

    Guna mendukung kebijakan ini, Wali Kota Eri menginstruksikan kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel lapangan. Hal ini mencakup petugas informasi, pemandu wisata, hingga tim penyelamat air (Balawista) yang harus bersiaga di titik-titik keramaian.

    Faktor cuaca ekstrem juga menjadi perhatian utama dalam SE tersebut. Para pelaku usaha diminta rutin memantau informasi terkini dari BMKG untuk mencegah dampak bencana alam yang berpotensi terjadi di tengah musim liburan akhir tahun.

    “(Jika terjadi kondisi darurat) masyarakat dapat segera melapor ke Pos Polisi terdekat, Call Center 110, atau menghubungi Command Center 112 yang siaga selama 24 jam,” pungkasnya. [rma/ian]

  • 33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    33 Dapur Umum MBG Lumajang Resmi Beroperasi, Siapkan 66 Ribu Porsi Setiap Hari

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang memperkuat akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan 33 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum. Fasilitas ini tersebar di berbagai titik strategis untuk memastikan distribusi layanan gizi bagi masyarakat berjalan merata dan tepat sasaran.

    Berdasarkan data operasional, setiap unit SPPG di Lumajang memiliki kapasitas produksi yang signifikan, yakni berkisar antara 2.000 hingga 3.700 porsi makanan bergizi setiap harinya.

    Jika dikalkulasi dari batas minimum produksi, sedikitnya terdapat 66.000 penerima manfaat yang terlayani setiap hari. Sasaran program ini mencakup berbagai klaster, mulai dari siswa sekolah, balita, hingga kelompok rentan seperti ibu menyusui dan ibu hamil.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menjelaskan bahwa pengoperasian puluhan unit SPPG ini dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menjaga standar kualitas menu dan efektivitas distribusi seiring dengan meluasnya jangkauan program di wilayah Lumajang.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa layanan gizi dapat berjalan dengan baik ketika disiapkan secara terencana. Terpenting, masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara berkelanjutan,” terang Indah, Rabu (17/12/2025).

    Indah menegaskan bahwa kehadiran 33 unit SPPG aktif tersebut menjadi fondasi kuat bagi Pemkab Lumajang untuk terus menambah jumlah dapur umum MBG di masa depan. Namun, penambahan unit baru akan selalu didahului dengan evaluasi berkala terhadap standar operasional yang ada saat ini.

    Selain fokus pada kesehatan masyarakat, pengoperasian SPPG ini memberikan dampak turunan (multiplier effect) terhadap penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Lumajang.

    “Tentu selain aspek layanan, operasional SPPG turut mendorong penguatan ekonomi lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar disuplai melalui mitra lokal. Sehingga program ini berkontribusi pada perputaran ekonomi daerah,” ungkap Indah.

    Dengan sinergi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan mitra pangan lokal, program MBG di Lumajang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat pedesaan. [has/beq]