Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Mudik Nataru, Komisi V DPR Minta Potensi Cuaca Ekstrem Diwaspadai

    Jakarta –

    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memprediksi puncak perjalanan libur Natal dan tahun baru (Nataru) akan terjadi pada 24 Desember 2025 dan arus balik terjadi pada 2 Januari 2026. Wakil Ketua (Waka) Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengingatkan pemerintah antisipasi cuaca ekstrem.

    “Kami mendesak kepada pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan untuk lebih detail dalam menyiapkan strategi mudik pada masa Natal dan tahun baru ini. Cuaca ekstrem menjadi tantagan tersendiri karena sewaktu-waktu bisa memicu bencana hidrometerologis mulai dari banjir bandang, tanah longsor, hingga puting beliung,” ujar Huda kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).

    “Situasi ini harus diantisipasi agar tidak menjadi kendala dalam proses mudik Nataru baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara,” katanya.

    Selain itu, perlu juga diantisipasi kemacetan di jalur prioritas seperti rute tol Cipali, Semarang-Solo, hingga Ngawi-Surabaya. Huda menambahkan harus ada rekayasa lalu lintas mulai dari one way, contra flow, hingga ganjil-genap.

    “Saat ini jaringan jalan tol telah sampai hingga Banyuwangi. Poros Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Probowangi) sebagai puzzle terakhir tol trans Jawa telah tersambung dan bisa digunakan secara fungsional. Jaringan tol di wilayah Sumatera yang telah berfungsi juga semakin panjang. Ini harus menjadi pertimbangan dalam penetapan strategi mudik Nataru tahun ini,” ucap Huda.

    Kesiapan Transportasi Umum Disorot

    Diketahui, Menhub Dudy mengatakan transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan libur Natal dan tahun baru ialah mobil pribadi, dengan total 51,12 juta orang. Bagi Huda, hal ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menyiapkan transportasi umum.

    “Kami menilai penggunaan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama bagi pemudik Natal dan Tahun Baru bisa jadi cerminan ketidakmampuan pemerintah dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum jika setiap terjadi mobilitas besar di masyarakat pemerintah selalu keteteran dalam menyiapkan moda transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menurutnya, persoalan klasik yang sering terjadi di kala mudik Nataru atau mudik Lebaran di antaranya ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan moda transportasi umum di rute-rute kunci. Masalah selanjutnya yakni belum terintegrasinya jaringan antar moda yang menjangkau rute akhir pemudik. Akibatnya kesulitan untuk bisa sampai tujuan tepat waktu.

    “(Masalah) Ketiga ketidakpastian jadwal, informasi, dan kanal penjualan tiket moda transportasi umum. Keempat masih banyaknya pelanggaran kru moda transportasi umum yang mengabaikan aturan keselamatan karena dikejar setoran. Situasi ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi alih-alih memilih transportasi umum,” sambung Huda.

    Prediksi Puncak Libur Nataru

    Sebelumnya diberitakan, puncak jam keberangkatan pada 24 Desember 2025, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kemenhub, bersama Komdigi, dan BPS, rata-rata masyarakat akan berangkat pada rentang waktu 07.00 sampai 09.59. Hal yang sama terjadi pada jam keberangkatan pada arus balik.

    “Sehingga kecenderungan pemilihan jam keberangkatan dan kepulangan akan menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, pelabuhan, dan jam-jam puncak,” ujar Dudy.

    Lebih lanjut, menurut dia, transportasi terbanyak yang dipilih masyarakat untuk melakukan perjalanan ialah mobil pribadi. Total, 51,12 juta orang diperkirakan akan menggunakan mobil pribadinya dalam perjalanan Natal dan tahun baru.

    “Moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat, dengan 51,12 juta orang atau 42,78% dari total responden memilih menggunakan mobil pribadi, diikuti sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, serta moda udara dan kereta api,” ujarnya.

    “Preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi, menunjukkan perlunya manajemen lalin yang intensif, khususnya pada ruas tol dan akses pada simpul transportasi,” lanjut dia.

    Halaman 2 dari 3

    (isa/jbr)

  • Banyuwangi Dipilih Jadi lokasi Rakor dan Bimtek Seluruh Kepala Daerah dan DPRD Gerindra se-Jatim

    Banyuwangi Dipilih Jadi lokasi Rakor dan Bimtek Seluruh Kepala Daerah dan DPRD Gerindra se-Jatim

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi menjadi tuan rumah kegiatan rakor dan bimtek Eksekutif-Legislatif, Pimpinan dan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi.

    Kegiatan dihadiri Kepala Daerah, serta DPRD itu dibuka Bupati Ipuk Fiestiandani. Rakor yang digelar DPD Partai Gerindra Jawa Timur tersebut mulai 8 hingga 10 Desember 2025.

    Bimtek ini merupakan konsolidasi kader Gerindra untuk mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang hadir dalam pembukaan, berterima kasih telah memilih Banyuwangi menjadi lokasi Bimtek.

    Pihaknya mengatakan, pembangunan Banyuwangi sejalan dan searah dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo.

    “Kami sangat memahami konsep Bapak Presiden. Di mana beliau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan kami juga melakukan langkah-langkah itu di Kabupaten Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.

    Ipuk menjelaskan berbagai program kolaboratif Pemkab bersama legislatif telah menunjukkan hasil positif, terutama dalam menekan angka kemiskinan secara konsisten setiap tahun.

    “Ketika kami menjabat pada 2020 angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi berada di angka 8% dan saat ini sudah mencapai angka 6,13%. Ini berkat dukungan salah satunya dari sahabat-sahabat Partai Gerindra,” kata Ipuk.

    [irp posts=”1448874″ ]

    Ipuk menambahkan, Banyuwangi turut menyelaraskan diri dengan berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan dan kualitas pendidikan masyarakat.

    Terkait MBG, menurut Ipuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat telah meminta agar pasokan bahkan makanan untuk MBG disuplai dari petani dan peternak lokal Banyuwangi.

    “Selama mencukupi kami telah meminta agar SPPG menyuplai bahan dari petani dan peternak di desa-desa Banyuwangi, agar banyak masyarakat yang mendapat manfaat dari program Bapak Presiden ini,” kata Ipuk.

    Sementara terkait Sekolah Rakyat, kini di Banyuwangi terdapat dua sekolah yang dihuni oleh ratusan siswa dari keluarga tidak mampu.

    Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyampaikan program nasional seperti MBG dirancang tidak hanya memenuhi gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah.

    Dia mengatakan suplai kebutuhan MBG akan membuka peluang bagi petani, peternak, hingga koperasi desa melalui skema Koperasi Desa Merah Putih, yang sedang dikembangkan untuk menopang rantai pasok.

    “Kebijakan sekolah rakyat menjadi komitmen Bapak Presiden terhadap layanan pendidikan gratis bagi anak-anak tidak mampu tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Kepala daerah dan teman-teman Gerindra harus mendukung ini,” tegas Wihadi.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menambahkan, pembangunan hanya dapat berjalan optimal apabila kepala daerah dan legislatif menjaga harmoni serta menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat.

    [irp posts=”1447563″ ]

    “Sinkronisasi program pusat dan daerah memastikan masyarakat menerima manfaat dari berbagai kebijakan prioritas dari Bapak Presiden,” pungkasnya.

    Caption : Bupati Ipuk saat menyampaikan sambutan kegiatan rakor dan bimtek Pimpinan dan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi. [alr/aje]

  • Inkrah Sudah Hukuman untuk Para Hakim yang Disuap Bebaskan Ronald Tannur

    Inkrah Sudah Hukuman untuk Para Hakim yang Disuap Bebaskan Ronald Tannur

    Inkrah Sudah Hukuman untuk Para Hakim yang Disuap Bebaskan Ronald Tannur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua tahun telah berlalu sejak Dini Sera Afrianti tewas dianiaya Gregorius Ronald Tannur.
    Dini mengembuskan napas terakhir di RS National Hospital Surabaya usai dianiaya hingga dilindas dengan menggunakan mobil oleh anak Edward Tannur, yang dulu merupakan anggota DPR RI dari PKB.
    Bukti-bukti memperlihatkan secara jelas penganiayaan terhadap Dini, tetapi
    Ronald Tannur
    justru divonis bebas oleh majelis hakim
    Pengadilan Negeri Surabaya
    pada 24 Juli 2024.
    Keputusan para hakim tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuat aparat penegak hukum ikut bertindak.
    Tiga hakim pembebas Ronald Tannur pun ditangkap.
    Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, yang dulu diyakini, sekarang terbukti menerima suap untuk membebaskan pembunuh itu.
    Pengusutan berlanjut, dan sejumlah pihak lain ikut ditangkap karena menerima suap dari pihak Ronald Tannur.
    Eks Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono, Eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar, Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, hingga ibunda Ronald, Meirizka Widjaja, ikut ditetapkan sebagai pihak yang bersalah dalam kasus suap ini.
    Tiga hakim pembebas Ronald Tannur telah dinyatakan bersalah dan akan segera mendekam di penjara untuk menjalani hukuman mereka.
    Perkara atas nama Heru Hanindyo menjadi yang paling terakhir inkrah karena ia melakukan perlawanan hingga ke MA.
    Namun, kasasinya resmi ditolak MA pada Rabu (3/12/2025) lalu.
    “Amar putusan, tolak,” bunyi amar putusan perkara nomor 10230 K/PID.SUS/2025 dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung.
    Majelis hakim agung tidak memberikan putusan baru untuk perkara ini.
    Artinya, putusan yang digunakan adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan di tingkat banding.
    Heru divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsidair 3 bulan kurungan.
    Ia diyakini menerima suap senilai 156.000 dollar Singapura dan Rp 1 miliar.
    Sementara itu, Erintuah Damanik dan Mangapul sama-sama tidak mengajukan banding usai divonis masing-masing 7 tahun penjara dengan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara.
    Erintuah Damanik diyakini menerima suap senilai 116.000 dollar Singapura, sementara Mangapul 36.000 dollar Singapura.
    Secara bersama-sama, tiga hakim ini menerima uang suap sebesar Rp 4,6 miliar.
    Mereka terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Selain itu, mereka dinilai menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU yang sama.
    Selaku Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono berwenang untuk menentukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara.
    Dalam kasus ini, Rudi diyakini telah mempengaruhi majelis hakim agar memberikan vonis bebas sesuai permintaan Lisa Rachmat, pengacara Ronald Tannur.
    Rudi dihukum 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
    Ia terbukti menerima suap senilai Rp 21,9 miliar.
    Sama seperti Erintuah dan Mangapul, Rudi tidak mengajukan banding sehingga putusannya sudah inkrah satu minggu sejak vonis dibacakan pada 22 Agustus 2025.
    Eks Penjabat MA, Zarof Ricar, yang belakangan terungkap menjadi makelar kasus, bakal mendekam di penjara untuk waktu yang lama.
    Kasasi Zarof resmi ditolak MA pada 12 November 2025.
    Ia pun akan segera dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman 18 tahun.
    Dalam prosesnya, Zarof terbukti menerima gratifikasi dalam jumlah yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 920 miliar dan 51 kg emas.
    Namun, ini bukan hanya untuk kasus Ronald Tannur saja, melainkan penerimaan selama periode 2012 hingga 2022.
    Hingga saat ini, penyidik masih mendalami kasus-kasus yang diperdagangkan oleh Zarof selama ia menjabat sebagai pegawai di MA.
    Meirizka Widjaja lebih dahulu dieksekusi ke penjara setelah ia divonis bersalah dan terlibat dalam proses
    suap hakim
    PN Surabaya.
    Dalam kasus ini, Meirizka divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
    Vonis ini dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 18 Juni 2025 lalu.
    Kini, Meirizka sudah dijebloskan ke Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk menjalani hukumannya.
    Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, masih melakukan perlawanan.
    Berkas kasasinya kini tengah diperiksa Mahkamah Agung.
    Pada tingkat banding, putusan Lisa diperberat menjadi 14 tahun penjara.
    Ia juga dihukum membayar denda Rp 750 juta subsider 6 bulan penjara.
    Lisa terbukti menyuap para hakim untuk memberikan vonis bebas kepada Ronald Tannur.
    Lisa dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 18 dan Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif kedua.
    Ronald Tannur yang dulu bebas juga telah dijebloskan ke penjara.
    Pada Desember 2024, Mahkamah Agung menganulir keputusan hakim PN Surabaya dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara bagi pembunuh Dini Sera ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hakordia 2025: Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana Ajak Warga Perangi Korupsi

    Hakordia 2025: Wabup Sidoarjo Hj Mimik Idayana Ajak Warga Perangi Korupsi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj Mimik Idayana, mengajak seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Senin (8/12/2025).

    HAKORDIA 2025 mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” sebagai penguatan komitmen bersama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Wabup Mimik Idayana menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. “Upaya pencegahan korupsi hanya dapat berjalan efektif melalui kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat,” katanya.

    Wabup Sidoarjo juga menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan guna meningkatkan kepercayaan publik.

    Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan sebagai bagian dari pencegahan korupsi. Melalui momentum tersebut, Mimik Idayana berharap Kabupaten Sidoarjo mampu memperkuat budaya kerja yang jujur dan berintegritas serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

    “Mari kita tidak henti-hentinya terus memperkuat budaya kerja jujur dan berintegritas untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” ajaknya menutup. (isa/ted)

  • Korban Tenggelam di Tulungagung Ditemukan, Operasi Pencarian Selesai

    Korban Tenggelam di Tulungagung Ditemukan, Operasi Pencarian Selesai

    Tulungagung (beritajatim.com) – Tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Rizal (11) warga Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Korban dilaporkan hilang tenggelam bersama satu orang temannya pada Minggu (7/12/2025) saat bermain dengan ban di aliran Sungai Bodeng. Korban lain bernama Rangga (11) sudah ditemukan sebelumnya. Dengan temuan ini maka operasi pencarian terhadap korban dinyatakan selesai.

    Kapolsek Gondang, AKP Andik Prasetyo mengatakan korban Rizal ditemukan kemarin sore sekitar pukul 16.15 WIB. Korban ditemukan sekitar 300 meter dari lokasi kejadian, dalam kondisi setengah mengambang dan segera dievakuasi oleh tim gabungan.

    “Lokasi temuan jenazah korban tidak jauh dari temuan pertama, sekitar 300 meter dari titik awal kejadian,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

    Tim SAR gabungan bersama warga telah membersihkan tanaman eceng gondok yang menyulitkan proses pencarian sebelumya. Mereka juga melakukan proses pencarian dengan metode pagar betis. Selain itu tiga perahu karet dikerahkan untuk menyusuri aliran sungai tersebut.

    “Setelah dibersihkan dari tanaman eceng gondok aliran sungai mengalir lancar dan korban terlihat mengambang, petugas langsung melakukan evakuasi,” tuturnya.

    [irp posts=”1450017″ ]

    Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk proses pemeriksaan. Setelah itu jenazah dikembalikan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dengan ditemukannya Rizal, operasi pencarian resmi dinyatakan selesai. Tim SAR, BPBD, Damkar, dan warga yang turut terlibat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

    “Operasi pencarian dinyatakan selesai di hari kedua,” pungkasnya.

    Sebelumnya dua bocah dikabarkan hilang tenggelam pada Minggu (7/12/2025)saat bermain air di sungai tersebut. Korban bernama Rizal (11) dan Rangga (11). Mereka menaiki sebuah ban yang ditemukan di tepi sungai. Diduga karena tidak menguasai keadaan, ban tersebut terbalik dan korban tenggelam. [nm/aje]

  • Aksi Jambret di Jombang Kian Nekat, Sambar Tas Berisi Uang dan HP

    Aksi Jambret di Jombang Kian Nekat, Sambar Tas Berisi Uang dan HP

    Jombang (beritajatim.com) – Aksi jambret atau bandit jalanan di Kabupaten Jombang semakin nekat. Mereka beraksi di jalanan ramai dengan menyambar tas berisi uang dan HP (handphone) milik korban.

    Tindak kiriminal ini terjadi di Jl Raya Dusun Sekaru Desa Sukopinggir Kecamatan Gudo, Minggu siang (7/12/2025). Penjambretan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Korbannya adalah Ernanik Yuharita (41), warga Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro.

    Informasi dari kepolisian menyebutkan, penjambretan terjadi sekitar pukul 10.50 WIB. Ernanik mengendarai sepeda motornya menuju gereja di wilayah Gudo. Dia melaju dengan perlahan.

    Sesampainya di Dusun Sekaru, korban merasa diikuti seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria FU dari arah belakang. Sejurus kemudian pelaku mendahului dari arah kiri. Salah satu pelaku menarik tas korban yang dibawanya di tangan kiri.

    Akibatnya, tas yang dibawa Ernanik berpindah tangan. Korban terjatuh dari sepeda motornya. Sedangkan dua pelaku yang mengendarai Satria langsung tancap gas. Detik-detik menegangkan ini terekan jelas dalam CCTV.

    Kapolsek Gudo Iptu Rido Bargowo membenarkan adanya penjambretan tersebut. Bahkan korban sudah melapor ke Polsek Gudo. Akibat kejadian itu korban kehilangan tas beserta isinya berupa uang, kartu BPJS serta HP.

    “Kami sudah menerima laporan dari korban. Saat ini masih dalam penyelidikan, kami juga berkoordinasi dengan Resmob Polres Jombang untuk memburu pelaku,” jelas Iptu Rido Bargowo, Selasa (9/12/2025). [suf]

  • Polemik Rencana Pembangunan Kopdes Merah Putih Gambangan Bondowoso: Lapangan Ditolak, Usul Manfaatkan Lahan PTPN

    Polemik Rencana Pembangunan Kopdes Merah Putih Gambangan Bondowoso: Lapangan Ditolak, Usul Manfaatkan Lahan PTPN

    Bondowoso (beritajatim.com) – Rencana pembangunan koperasi desa merah putih (KDMP) Gambang, Kecamatan Maesan menimbulkan polemik.

    Puluhan warga menggeruduk balai desa, Senin, 8 Desember 2025 siang. Mereka menolak lokasi pembangunan di lapangan desa.

    Achmad Fawaid, perwakilan pemuda Desa Gambangan menegaskan bahwa pihaknya bukan menolak program pemerintah pusat. Hanya titiknya saja yang dipermasalahkan. Sementara lapangan desa disebut warga adalah aset produktif.

    “Lapangan itu sarana olahraga, kegiatan sosial dan pusat ekonomi warga. Kami menggunakannya sejak 2008,” ungkapnya.

    Selain turnamen sepakbola, warga juga memanfaatkannya untuk kegiatan sholawatan. “Saat musim kemarau, warga menjemur tembakau di sana,” tutur Sofwen, pemuda desa gambangan lainnya.

    Terlebih, pemilihan lokasi pembangunan KDMP tidak melalui musyawarah desa (musdes) atau forum resmi. “Musdes hanya waktu pembentukan ketua dan anggota koperasi saja. Untuk pembangunan koperasinya, tidak,” tutur Fawaid.

    Kepala Desa Gambangan, M. Ali Wafa mengakui adanya miss komunikasi. Ia menceritakan kronologinya. Pada suatu ketika, Kades ditanya oleh Babinsa Gambangan, selaku pengawas pembangunan KDMP terkait tanah kas desa (TKD).

    “TKD Gambangan banyak tapi berada di luar wilayah. Hanya ada lapangan yang memang jadi pusat kegiatan olahraga masyarakat,” katanya, menyamakan dengan jawabannya pada Babinsa di kala itu.

    Wacana itu kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah informal bersama para pihak, termasuk dengan unsur pemuda desa. Walaupun dilaksanakan secara mendadak dan tanpa surat undangan. “Saya cuma ditelepon untuk hadir ke balai desa. Yang datang cuma saya sendiri,” ungkap Fawaid.

    Kades Wafa mencoba meluruskan perihal itu. Menurutnya, pihaknya telah menjadwalkan pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat pekan lalu. Namun di hari pertemuan, Pemdes memiliki tiga agenda sekaligus. “Ada monev, sosialisasi pertanian dan peninjauan pembangunan jalan,” sebutnya.

    Pertemuan antara Pemdes, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan warga dijadwalkan ulang siang harinya, pukul 13.00 atau 14.00 WIB. “Tapi waktu itu yang hadir cuma 1 orang,” tutur Kades. “Dibilang rembuk ya bukan rembuk. Karena cuma 1 orang,” tambahnya.

    Kendati belum mufakat penuh, Pemdes Gambangan meneruskan rencana itu. Para pihak lantas survei lokasi. Berdasarkan data Pemdes, total luasan lapangan desa gambangan kisaran 130 meter. Jarak antara tiang gawang satu ke lainnya 90 meter.

    “Ada sisa 20-30 meteran yang bisa dijadikan lokasi dibangunnya kopdes,” ucapnya.

    Saat survei, kades wafa mengaku tidak turun langsung ke lapangan karena selepas hujan. Dia hanya meninjau dan berteduh di sebuah bangunan di pinggir lapangan. “Terus katanya oke (bisa dibangun di titik tersebut). Ya monggo,” ucapnya.

    Fawaid saat itu mengaku sejatinya tidak sepaham dengan keputusan tersebut. Namun dia merasa kalah posisi, karena hanya seorang diri. Fawaid lalu menyampaikannya pada jajaran komunitas pemuda desa.

    Informasi dari Fawaid memantik reaksi. Situasi bergejolak. Warga menolak keras rencana tersebut. Audiensi pun digelar, Senin, 8 Desember 2025. Progres pembangunan kopdes yang akan bergerak di bidang perdagangan itu ditangguhkan. “Muncul opsi pemanfaatan lahan PTPN yang berada di selatan SPBU Maesan. Itu masih masuk wilayah Gambangan,” kata Fawaid.

    Kades Wafa mengaku tak terpikirkan untuk memanfaatkan lahan PTPN. Sebab di periode kepemimpinan awalnya di tahun 2004, pihaknya pernah diabaikan oleh PTPN. Lahan yang ditanami kakao itu tidak bisa dimohon dibangun tempat pembuangan sampah sementara (TPS). “Jadi saya gak kepikiran lagi untuk memohon pemanfaatan lahan PTPN sebagai lokasi kopdes,” dalihnya.

    Dalam waktu dekat, Pemdes Gambangan akan berkirim surat kepada Bupati Bondowoso perihal polemik hingga opsi solusi tersebut. Harapannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menindaklanjutinya dengan bersurat ke PTPN.

    Kasdim 0822 Bondowoso, Mayor Inf. Tanuri hadir dalam audiensi. Pihaknya sempat diminta kepastian jawaban oleh warga: apakah jadi dibangun di lahan PTPN atau tetap di lapangan desa? “Kami cuma bawahan. Bukan pengambil keputusan. Segala sesuatunya akan kami sampaikan ke atasan,” jawabnya. (awi/ted)

  • Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

    Pemkot Malang Dinilai Gagal Urus Masalah Banjir

     

    Liputan6.com, Malang – Pemerintah Kota Malang dianggap gagal mengatasi persoalan banjir yang terjadi di daerah itu. Hal itu diutarakan DPRD Kota Malang dan meminta pemkot menyusun peta jalan penanggulangan bencana banjir.

    Sebelumnya banjir parah melanda Malang pada 4 Desember 2025 lalu. Saat itu ada 39 titik di tiga kecamatan direndam air setinggi 150 sentimeter-160 sentimeter. Kawasan terdampak mulai jalan raya sampai permukiman warga. Puluhan rumah terdampak akibat banjir Malang tersebut.

    DPRD Kota Malang menggelar Rapat Kerja Evaluasi Penanggulangan Bencana Daerah pada Senin, 8 Desember 2025 sore sampai malam. Raker merespon peristiwa banjir itu. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin dan Sekretaris Daerah (Sekda) Erik Setyo Santoso tak hadir dalam rapat itu.

    Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hadir sebagai perwakilan Pemkot Malang. Selain itu, Dinas Pengairan Jawa Timur, Dinas Bina Marga Jatim, BMKG dan Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS) turut hadir dalam raker itu.

    Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan titik banjir pada tahun ini muncul di wilayah utara dan barat. Sedangkan tahun lalu banjir parah ada di wilayah selatan dan timur.

    “Jangan sampai pada tahun depan banjir merata di semua wilayah,” kata Amithya.

    Menurutnya, Pemkot Malang harus segera menyusun peta jalan penanganan kebencanaan. Menjabarkan detil mitigasi pra sampai pasca bencana. Termasuk melibatkan stakeholder lain, seperti BMKG dan BBWS.

    Amithya menambahkan, tidak cukup bila Pemkot Malang hanya mengandalkan pendekatan infrastruktur. Pembangunan drainase maupun nornalisasi sungai hanya bersifat jangka pendek.

    “Pembangunan itu terkesan sporadis, tapi perencanaan jangka panjang itu harus disiapkan,” katanya.

    Dia juga menyoroti ketidakhadiran Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso. Sebab Erik juga menjabat Ketua Tim Penanggulangan Bencana Daerah. Masalah kebencanaan tidak bisa dibebankan pada BPBD dan Dinas PU saja.

    “Ketua tim mengorkestrasi multi stage holder terkait penanggulangan bencana, sayang tak hadir,” ujarnya.

    Sejumlah fraksi DPRD Kota Malang juga menyoroti kebijakan Pemkot Malang. Fathol Arifin dari Fraksi PKB menyebut Pemkot tidak tegas terkait pencegahan banjir. Misalnya, banyak bangunan berdiri di atas saluran air turut menyebabkan banjir.

    “Harus berani membongkar bangunan yang melanggar peraturan daerah,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Fathol, selama bertahun-tahun Pemkot tidak mampu memenuhi amanat 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik. Padahal keberadaan RTH dapat berfungsi menyerap air, meminimalisir terjadinya banjir.

    Eko Hadi Purnomo Fraksi Demokrat PAN, memandang Pemkot Malang tak pernah serius menangani banjir yang tiap tahun selalu terjadi. Padahal sudah diketahui penyebabnya dan rencana penanganannya.

    “Tidak serius urus banjir, tak ada langkah nyata,” ucapnya.

     

  • Sopir Truk Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Ibu Muda di Depan SPBU Ceweng Jombang Ditangkap

    Sopir Truk Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Ibu Muda di Depan SPBU Ceweng Jombang Ditangkap

    Jombang (beritajatim.com) – Sopir truk pelaku tabrak lari yang menewaskan ibu muda di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Ceweng Kecamatan Diwek akhirnya berhasil ditangkap oleh Satlantas Polres Jombang. Truk juga diamankan.

    Dia adalah Mochamad Jefri (31), warga Dusun Butuh Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek. Sopir ini ditangkap di sebuah tempat usaha sirtu (pasir batu) setelah polisi mengecek rekaman CCTV dari lokasi kejadian.

    Kasatlantas Polres Jombang Iptu Rita Puspitasari menjelaskan, penyidik Unit Gakkum (penegakan hukum) menangkap terduga pelaku tabrak lari pada 4 Desember atau satu hari setelah kejadian. “Ditangkap di tempat kerja,” jelas Rita, Selasa (9/12/2025).

    Truk berwarna kuning merah yang dikemudikan Jefri teridentifikasi petugas milik seorang pengusaha di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek. Truk itu diparkir di sebuah gudang pabrik setelah insiden terjadi.

    Kepada petugas, Jefri mengaku panik dan takut dimassa usai kasus tabrakan di depan SPBU Ceweng tersebut. Sehingga memutuskan melarikan diri mengembalikan truk lalu memarkir di dalam gudang seperti biasanya.

    Kejadian ini berawal dari kecelakaan tragis yang menewaskan perempuan bernama Nur Aini (34), Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Jombang pada 3 Desember 2025 pukul 23.16 WIB. Nur Aini tewas seketika setelah tertabrak oleh truk di Jalan Raya Ceweng, tepatnya di depan SPBU.

    Nur Aini meninggal dunia karena luka parah di bagian kepala akibat membentur bak truk belakang. Sementara, Thomas (36), warga Desa Mundusewu, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang membonceng korban mengalami luka serius di bagian tubuhnya.[suf]

  • Pemandian Banyu Kuwung di Lereng Ijen Banyuwangi, Kolam Pegunungan yang Menyegarkan

    Pemandian Banyu Kuwung di Lereng Ijen Banyuwangi, Kolam Pegunungan yang Menyegarkan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi terus mengoptimalkan pesona alam di kawasan Gunung Ijen.  Salahnya satunya Banyu Kuwung, destinasi wisata pemaandian alami yang bersumber dari mata air di kaki Gunung Ijen.

    Banyu Kuwung berada di Dusun Panggang, Desa/Kecamatan Licin. Dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) setempat, kawasan ini mulai dibangun pada 2020 dan resmi dibuka untuk publik pada 2022.

    Area kolam alaminya terletak di lereng Gunung Ijen yang dikelilingi pepohonan besar, menciptakan suasana teduh dan asri.

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan Banyu Kuwung sebagai ruang wisata keluarga yang alami dan menenangkan.

    Banyu Kuwung menawarkan kolam alami bersumber dari mata air pegunungan, dengan udara sejuk dan panorama rimbun yang membuat pengunjung langsung merasakan suasana tenang khas dataran tinggi.

    “Sangat alami. Cocok untuk berlibur bersama keluarga maupun sekadar refreshing dari hiruk-pikuk perkotaan,” ujar Ipuk yang mengunjungi lokasi tersebut dalam agenda Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa), Senin (8/12/2025).

    Wisatawan dapat berenang di kolam alami dengan kedalaman sekitar 60-120 sentimeter sambil menikmati segarnya sumber mata air. Pengunjung juga dapat beristirahat di gazebo sambil menikmati panorama hijau.

    “Desa ini sangat diberkahi sumber mata air yang melimpah. Silakan dikelola untuk meningkatkan perekonomian warga, dan bersama-sama menjaganya,” pesannya.

    Ketua Pokdarwis Banyu Kuwung, Heriyanto, mengatakan destinasi ini dibangun di atas lahan milik warga yang sebelumnya kurang produktif. Semula hanya dimanfaatkan untuk tanam selada air dan hasilnya kurang bagus.

    “Kami menawarkan ide untuk menjadikannya destinasi wisata, dan alhamdulillah pemilik lahan setuju bahkan menghibahkan kepada pokdarwis,” katanya.

    Pihaknya menambahkan, sejak dibuka, antusiasme warga dan wisatawan cukup tinggi. Heriyanto menyebut pada masa awal pembukaan, kunjungan akhir pekan bisa mencapai 1.200 orang. Hal ini ikut menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

    Fasilitas di pemandian ini juga lengkap dengan area parkir yang luas, warung makan, musala, toilet, serta area camping ground.

    “Destinasi ini beroperasi setiap hari kecuali Jumat yang digunakan untuk pembersihan. Jam operasional Senin–Kamis dimulai pukul 08.00–16.00, sementara Sabtu–Minggu pukul 07.00–16.00. Harga tiket masuk ditetapkan Rp 5.000 per orang,” pungkasnya. (alr/ted)