provinsi: JAWA TIMUR

  • Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Gelar Pendampingan Kekayaan Intelektual

    Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Gelar Pendampingan Kekayaan Intelektual

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo mengadakan kegiatan pendampingan pengajuan Kekayaan Intelektual (KI) bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur.

    Program ini digelar pada Senin (9/12/2025) sebagai langkah memperkuat perlindungan hukum terhadap karya santri dan lembaga pesantren.

    Pendampingan KI ini mengusung tema “Santri Berinovasi, Kekayaan Intelektual Melindungi” dan melibatkan ratusan peserta dari lingkungan pesantren. Melalui kegiatan tersebut, karya tulis hingga inovasi santri diarahkan untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah.

    Sekretaris Pesantren Nurul Jadid, H. Thahirudin, menegaskan pentingnya menjadikan KI sebagai benteng pelindung karya santri. “Hak cipta menjadi solusi agar karya pesantren tidak diakui atau diklaim oleh orang lain,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa dua karya pendiri pesantren, KH. Zaini Mun’im, yaitu Nadham Safinah dan Kitab Syu’abul Iman, telah dipilih untuk diajukan permohonan hak cipta. Langkah ini menjadi simbol komitmen pesantren dalam menjaga warisan literasi pendiri.

    Ketua Panitia Pelaksana, Pahlevi Witantra, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata untuk mengamankan potensi karya dan inovasi di lingkungan pesantren. Ia menyatakan pendampingan tersebut juga meningkatkan kesadaran santri terkait risiko plagiasi dan pembajakan karya.

    Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkumham Jawa Timur, R. Fadjar Widjanarko, memberikan apresiasi penuh atas pelaksanaan program kolaboratif ini. “Kreativitas pesantren harus dilindungi karena memiliki potensi besar di bidang literasi, dakwah, dan ekonomi kreatif,” katanya.

    Fadjar menambahkan bahwa Pondok Pesantren Nurul Jadid telah memiliki tiga merek resmi terdaftar dan tengah mengajukan satu merek baru dari Universitas Nurul Jadid. Ia mengajak santri untuk aktif mendaftarkan hak cipta dan merek agar karya dapat berkembang tanpa kekhawatiran.

    Kegiatan pendampingan resmi dibuka melalui pembacaan Bismillahirrahmanirrahim di hadapan pimpinan pesantren, tenaga pendidik, dan ratusan santri. Acara ditutup dengan sesi teknis pengajuan KI untuk dua karya pesantren sebagai tahapan awal perlindungan resmi. (ada/ted)

  • Waspada, 53 Ribu Warga Kota Malang Rentan Jadi Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor

    Waspada, 53 Ribu Warga Kota Malang Rentan Jadi Korban Bencana Banjir dan Tanah Longsor

    Liputan6.com, Jakarta – Hujan lebat rutin mengguyur wilayah Kota Malang dalam satu bulan terakhir ini. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang mengancam warga di kota ini.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang mendata, kurang lebih ada 53 ribu orang rentan terdampak bencana hidrometeorologi. Data itu merujuk hasil survei geospasial pada awal tahun ini.

    BPBD memandang survei tersebut cukup akurat karena menggunakan teknologi dalam pengumpulan, analisis dan visualisasi data. Warga paling rawan tersebar di 40 kelurahan di permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai Brantas.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang, Prayitno, mengatakan di setiap Rukun Tetangga pada kelurahan terdata itu ada 5-15 rumah yang rentan terdampak bencana hidrometeorologi.

    “Rumah-rumah itu berada di DAS Brantas, seperti Sungai Bango, Lesti dan lainnya membuat penghuninya rawan terdampak,” kata Prayitno, Selasa, (9/12/2025).

    Data hasil diidentifikasi itu kemudian di dokumentasikan menjadi peta rawan bencana. Dokumen segera diserahkan ke Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanggulangan Bencana. Kemudian dibagikan ke kecamatan dan kelurahan untuk jadi acuan penanganan.

    “Ini peta rawan bencana yang pertama kami buat, sebelumnya tidak ada,” ujar Prayitno.

    Lewat dokumen itu diharapkan segera disusun rencana kontijensi bencana. Meliputi mitigasi pra sampai pasca bencana agar Kota Malang siap menghadapi bencana hidrometeorologi dampak krisis iklim.

    “Disiapkan seperti titik evakuasi di tiap wilayah dan logistik yang dibutuhkan bila terjadi bencana,” ucapnya.

     

  • Orang Tak Dikenal Teriak ‘Kiamat’ Dalam Masjid Viral di Sampang

    Orang Tak Dikenal Teriak ‘Kiamat’ Dalam Masjid Viral di Sampang

    Sampang (beritajatim.com) – Video viral hasil rekaman CCTV beredar luas di media sosial. Dalam video itu terlihat seorang pria tak dikenal masuk dan memberi pengumuman kiamat dengan menggunakan toa di Masjid Al-Istianah, Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan/Kota Sampang.

    Diketahui, pria tersebut menggunakan baju warna putih lengan pendek dengan sarung warna hitam, berdiri di tempat takmir sambil memegang mikrofon.

    Tak lama kemudian datang warga menghalangi dan mengamankan pria tersebut ke luar masjid. Di video lain, suara itu jelas bahwa pria tersebut memanggil warga untuk keluar karena ada kiamat.

    Plh Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo membenarkan bahwa ada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk ke dalam Masjid Al-Istianah pada Selasa (9/12/2025). “Pelaku ini inisial SR warga Jalan Imam Ghozali Gang II, Kelurahan Gunung Sekar,” terang Eko.

    Menurut keterangan dari pihak keluarga, pelaku pernah mendapat rawat inap jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, terbukti dengan adanya nomor registrasi No. RM: 075160 tertanggal 12 September 2024, yang menunjukkan bahwa pelaku betul ODGJ. “Kami serahkan ke pihak keluarga dan dibawa ke RSUD dr. Mohammad Zyn guna mendapat perawatan lebih lanjut,” pungkasnya. [sar/kun]

  • Tangani Bencana,  Polisi Gresik Dibekali Pelatihan Penolong

    Tangani Bencana, Polisi Gresik Dibekali Pelatihan Penolong

    Gresik (beritajatim.com) – Efek cuaca buruk dan hujan deras yang melanda selama ini membuat kesiapsiagaan menjadi fokus utama. Untuk memantapkan kondisi ini, polisi yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas diberi pembekalan pelatihan penolong kepada masyarakat bila terjadi bencana.

    Wakapolres Gresik, Kompol Shabda Purusha mengatakan, pelatihan ini penting utamanya bagi personel yang bertugas di wilayah pedesaan, dan kelurahan yang memiliki peran strategis sebagai garda terdepan.

    “Kemampuan pertolongan awal harus dimiliki oleh setiap petugas, karena mereka adalah pihak pertama yang hadir ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat,” katanya, Selasa (9/12/2025).

    Pelatihan diikuti para personel dari seluruh polsek jajaran serta tim pemadam kebakaran yang turut menjadi narasumber pendamping.

    “Pelatihan ini juga diberi edukasi tentang tata laksana penanganan korban kecelakaan, mulai dari pemeriksaan tanda vital hingga upaya menghentikan perdarahan serta prosedur penyelamatan korban sebelum tenaga medis tiba,” ujar Shabda Purusha.

    Pelatihan penanganan korban tidak hanya dilakukan di daratan, tapi juga bagaimana menangani korban yang tenggelam. Hal ini relevan dengan kondisi wilayah Gresik yang berada di area pesisir dan perairan.

    Hal serupa pada penanganan pemadam kebakaran, serta teknik penanganan satwa liar seperti ular yang sering muncul dalam kondisi banjir atau bencana alam.

    Dengan beragam materi tersebut, personel Polres Gresik bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin, melainkan bentuk keseriusan institusi menghadirkan polisi yang responsif dan humanis.

    “Kami berharap melalui semua pelatihan ini personel yang bertugas sebagai polisi penolong bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan keselamatan bagi masyarakat di wilayah tugasnya,” pungkas Shabda Purusha. [dny/kun]

  • Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Dishub Ponorogo Angkat Suara Soal Warga Sweeping Truk ODOL di Jenangan

    Ponorogo (beritajatim.com) – Aksi warga yang menghentikan ratusan truk over dimension over loading (ODOL) di ruas Ngebel–Jenangan memantik perhatian Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo. Aksi sweeping itu terjadi Sabtu (7/12) dan videonya sempat viral, memperlihatkan antrean panjang kendaraan tambang galian C yang diberhentikan masyarakat. Hal itu dilakukan warga karena dianggap tak mengindahkan aturan muatan.

    Kepala Dishub Ponorogo, Wahyudi, menegaskan bahwa persoalan truk tambang memang tak sederhana. Sosialisasi sudah berulang kali dilakukan, namun sebagian sopir masih nekat membawa pasir melebihi batas angkut. Padahal kesepakatan bersama antara warga, pengusaha tambang, dan sopir truk telah lama dibuat. “Aturan yang sudah disepakati monggo dipatuhi, jangan ada ODOL lagi,” tegas Wahyudi, Selasa (9/12/2025).

    Menurut dia, tudingan bahwa Dishub abai hingga masyarakat turun tangan sendiri tidak sepenuhnya tepat. Aksi warga yang menurunkan pasir dari bak truk yang melebihi kapasitas, kata Wahyudi, justru masih berpegang pada kesepakatan sebelumnya. Dishub Ponorogo, lanjut Wahyudi, tetap memantau situasi lapangan. “Kami tetap hadir, tidak mengabaikan. ODOL yang masih beroperasi ini kami tindak lanjuti,” jelasnya.

    Sehari setelah kejadian, pada Minggu (8/12) lalu, petugas Dishub Ponorogo diterjunkan untuk memonitor intensitas pergerakan truk tambang di jalur tersebut. Pemantauan dilakukan sebagai langkah awal penertiban lanjutan agar kondisi tidak kembali memanas di masyarakat.

    Terkait wacana pemasangan portal pembatas ketinggian di kawasan Jenangan, Wahyudi memastikan kebijakan itu tinggal menunggu waktu eksekusi. Pemasangan sempat molor, tetapi Dishub Ponorogo menyiapkan momentum yang tepat agar tak menimbulkan gesekan baru, mengingat jalur itu juga menjadi akses ekonomi warga dan pengusaha tambang.

    “Kalau portal tetap kami pasang, tapi menunggu waktu. Kemarin kami sudah putuskan ada dua portal, satu Jenangan dan lainnya di Sampung. Dalam waktu dekat kami pasang,” pungkasnya. (end/kun)

  • Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan

    Ketika Selera Anak Menuntun Menu Bergizi SPPG Darul Ihsan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Ketika sebagian besar warga Menganti masih terlelap, lampu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Darul Ihsan sudah menyala terang.
    Waktu baru menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Dari balik pintu dapur, suara gemericik air, denting wajan, dan langkah cepat para petugas menandai dimulainya rangkaian panjang penyediaan
    Makan Bergizi
    Gratis (
    MBG
    ) untuk ribuan siswa di sekitar Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur.
    Sembilan anggota tim masak yang dipimpin satu juru masak telah mengenakan apron, masker, penutup kepala, dan baju kerja steril.
    Mereka bergerak lincah dalam rutinitas yang telah tertanam kuat dalam ingatan dan memastikan 2.111 porsi makanan siap dikirim tepat waktu setiap Senin hingga Sabtu.
    Ribuan porsi makanan itu menyasar siswa taman kanak-kanak (TK), termasuk kelompok bermain (KB) dan raudatul atfal (RA), sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiah (MI), sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah sanawiah (MTs), hingga sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK) dan madrasah aliah (MA).
    Jumlah itu akan terus bertambah seiring peningkatan penerima manfaat. Namun, beban produksi bukan satu-satunya tantangan. Ada satu lagi tantangan yang tidak kalah besar, yakni menjaga kualitas pangan sekaligus merespons selera anak-anak.
    “Kami menerima masukan dari anak-anak, mau menu seperti apa. Lalu, kami koordinasikan dengan ahli gizi. Jadi, menu kekinian juga bisa dimasak dengan gizi cukup,” ujar Kepala
    SPPG
    Darul Ihsan Monica Kopda Sari.
    Dari sinilah, SPPG Darul Ihsan mengambil tempat yang berbeda. Dapur ini bukan sekadar fasilitas penyedia makanan, melainkan ruang dialog, yakni dapur yang mendengarkan.
    Di ruang lain, ahli gizi SPPG Darul Ihsan Indri Dewi Listiani menyiapkan perencanaan menu harian. Semua menu disusun berdasarkan prinsip gizi seimbang dan mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Kesehatan (
    Kemenkes
    ).
    “Anak TK perlu sekitar 200 kalori sekali makan. Anak SD 300–400 kalori, SMP sekitar 500 kalori, dan SMK lebih dari 700. Kalori ini harus dipenuhi dengan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Susu pun kami berikan setiap Jumat,” tutur Indri.
    Penentuan menu dilakukan sehari sebelumnya serta melibatkan juru masak dan akuntan agar rencana tidak hanya tepat gizi, tetapi juga efisien dalam anggaran. Variasi dibuat sedemikian rupa agar anak-anak merasa tertarik.
    “Biar anak-anak tertarik, nasinya bisa dibuat nasi kuning atau ayamnya dimasak krispi. Pokoknya tetap kekinian, tapi gizinya harus cukup,” kata Indri.
    Karbohidrat tak selalu hadir dalam bentuk nasi. Sesekali roti, jagung manis, atau ketela menjadi pengganti.
    Lauk pun divariasikan menjadi lebih renyah, seperti ayam krispi atau tahu krispi. Semua dilakukan agar makanan sehat terasa lebih dekat dengan dunia anak-anak. Menu ini diharapkan tidak hadir sebagai penggugur kewajiban, tetapi juga memberikan kenikmatan.
    Penjagaan kualitas dimulai bahkan sebelum bahan makanan masuk ke dapur. Setiap barang datang, Monica dan tim akan memeriksanya secara ketat.
    “Kami pastikan bahan baku masih segar dan berkualitas bagus,” ujarnya.
    Setelah lolos pengecekan, bahan ditimbang sesuai nota, lalu diserahkan kepada tim persiapan untuk dicuci dan dibersihkan.
    Pukul 02.00–04.00 menjadi waktu tersibuk. Mereka memotong sayur, menggoreng menu batch pertama, merebus sop, serta mematangkan protein hewani.
    Pukul 04.00, pengemasan pun dimulai. Porsi untuk TK dan MI kelas 1–3 dikerjakan lebih dulu karena jadwal pulang mereka lebih pagi. Tepat pukul 07.00, kotak-kotak makanan itu diantar ke sekolah-sekolah.
    Salah satu contoh menu sederhana yang diolah adalah nasi, telur mata sapi, sop, tahu krispi, dan jeruk. Terlihat biasa, tetapi setiap porsinya sudah dihitung secara cermat agar memenuhi standar gizi.
    Di balik alur yang tampak mulus itu, kebersihan menjadi prinsip tak tergantikan. Petugas tidak boleh membawa baju kerja dari rumah. Masker, sarung tangan, dan penutup kepala wajib dikenakan. Higienitas bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari komitmen moral.
    “Seluruh aktivitas dipantau agar tetap steril, meski volume pekerjaan tinggi,” tutur Monica.
    Dia merinci, SPPG Darul Ihsan digerakkan 40 petugas yang terbagi dalam tiga tim besar, yakni tim sayur, tim masak, dan tim pengemasan. Mereka bekerja layaknya roda-roda dapur industri yang padat dan cepat, tetapi rapi.
    Dampak program MBG terasa langsung di sekolah. Banyak orangtua menyampaikan bahwa anak-anak makin terbiasa makan sayur dan buah serta lebih berani mencoba menu baru.
    Bagi sebagian siswa yang sering melewatkan sarapan di rumah, MBG juga memberi energi yang cukup untuk memulai pelajaran.
    “Respons orangtua positif karena program ini meningkatkan kebiasaan makan sehat,” kata Monica.
    Namun, hal paling menarik adalah cara SPPG Darul Ihsan membuka ruang bagi anak-anak untuk bersuara.
    Setiap permintaan menu dicatat, dirapatkan, lalu dipikirkan kemungkinan penerapannya. Masukan tersebut memang tidak semua bisa diwujudkan seketika. Akan tetapi, SPPG Darul Ihsan selalu berupaya untuk memasukkannya ke perencanaan menu berikutnya selama tetap memenuhi standar gizi.
    Bagi Monica, mendengarkan anak-anak berarti memberikan mereka peran dalam pengalaman makan sehat. Dengan begitu, program tersebut bukan hanya layanan, melainkan pendidikan rasa.
    “Menu kekinian yang dibuat lebih padat gizi tidak hanya meningkatkan minat makan, tetapi juga menjadi media edukasi bahwa makanan sehat bisa tetap lezat dan menyenangkan,” ujarnya.
    Di dapur yang hidup sejak dini hari itu, program MBG tidak sekadar menyiapkan ribuan kotak makanan.
    Program tersebut turut menanamkan kebiasaan, membuka ruang partisipasi, dan mengajarkan bahwa perhatian dapat hadir dalam bentuk paling sederhana, yakni seporsi makanan bergizi yang dibuat dengan sungguh-sungguh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Massa Forum Rembug Masyarakat Jombang Gelar Aksi Anti-Korupsi dan Serahkan Laporan ke Kejaksaan

    Jombang (beritajatim.com) – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar aksi unjuk rasa untuk menyuarakan perlawanan terhadap korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan, Selasa (9/12/2025).

    Aksi yang berlangsung pada hari Selasa ini bertujuan untuk menuntut transparansi dalam pengelolaan anggaran dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat setempat. Selain berunjuk rasa, massa aksi juga menyerahkan tiga berkas laporan yang berisi temuan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri Jombang.

    Aksi dimulai dari markas FRMJ yang terletak di Pulo, Kecamatan Kota, dengan menggunakan satu mobil komando dan puluhan motor. Mereka melakukan long march menuju Kantor Kejaksaan Negeri Jombang yang berada di Jalan Wahid Hasyim.

    “Kami serahkan tiga laporan sekaligus kepada petugas Kejaksaan,” ujar Joko Fatah Rokhim, perwakilan FRMJ, di sela-sela aksi.

    Sesampainya di depan kantor kejaksaan, para peserta aksi langsung melakukan orasi bergantian. Mereka menyoroti masih maraknya praktik korupsi di kalangan pejabat, mulai dari penyalahgunaan wewenang hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

    Sambil membawa spanduk yang berisi seruan untuk mendukung pemberantasan korupsi, mereka terus mengajak masyarakat dan pengguna jalan untuk bergabung dalam gerakan anti-korupsi.

    Setelah orasi, massa aksi diperbolehkan masuk ke kantor kejaksaan untuk menyerahkan laporan secara langsung kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang. Tiga berkas yang dibawa oleh para demonstran berisi laporan mengenai dugaan penyalahgunaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di madrasah-madrasah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Jombang.

    Selain itu, terdapat dua kasus lainnya, yaitu dugaan penyalahgunaan wewenang terkait perpindahan aset di Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, dan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan perangkat di Dusun Murong, Desa Mayangan, Jogoroto.

    Joko Fatah Rokhim menegaskan, “Berkasnya kita langsung serahkan untuk ditindaklanjuti.” Ia berharap laporan ini dapat diproses dengan serius oleh pihak kejaksaan dan para pejabat yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

    Dyah Ambarwati, Kepala Kejaksaan Negeri Jombang, menyambut baik laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Ia mengatakan laporan tersebut akan dipelajari terlebih dahulu.

    “Pihak kami berterimakasih kepada masyarakat yang peduli terhadap tindakan dugaan penyalahgunaan wewenang atau korupsi dan berani melaporkan. Akan kami pelajari dulu, untuk materi masih belum bisa kami buka,” ujar Dyah Ambarwati.

    Aksi tersebut tidak hanya dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri, tetapi juga berlanjut ke kantor Pemda Jombang dan ditutup dengan aksi di Gedung DPRD setempat.

    Dalam aksi ini, petugas kepolisian melakukan pengamanan dengan ketat untuk menjaga kelancaran jalannya demonstrasi. Aksi yang digelar tepat pada Hari Anti Korupsi Sedunia ini berakhir dengan massa yang membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka. [suf]

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.

  • Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Catatan Akhir Tahun: Arif Fathoni Bedah Kinerja Surabaya dan Konsistensi Golkar

    Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang penghujung tahun 2025, Surabaya bergerak dalam ritme perubahan yang kian terasa. Beragam pembangunan dikerjakan serempak, tantangan kota perlahan diurai, dan dinamika politik lokal berjalan relatif stabil.

    Di tengah momentum tersebut, Arif Fathoni, tokoh Golkar Surabaya yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, membuka catatan akhir tahunnya. Lewat perbincangan panjang, dia memotret arah pembangunan, pekerjaan rumah kota, hingga loyalitas politik koalisi.

    Berikut petikan wawancara lengkapnya.

    Arah Kebijakan Kota: Fondasi Pembangunan Kian Terstruktur

    Fondasi pembangunan yang kuat menjadi penentu kemampuan Surabaya menjawab tantangan ke depan, terutama menjelang peran baru sebagai pintu gerbang Ibu Kota Nusantara.

    Tanya:
    Bagaimana jalannya pemerintahan Surabaya di bawah kepemimpinan Eri Cahyadi–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sejauh ini, berdasarkan apa yang tertuang dalam RPJMD dan terimplementasi dengan baik dalam APBD, kita melihat adanya goodwill pemimpin untuk membawa Surabaya menjadi kota yang berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur strategis dan pemukiman dikerjakan secara bersamaan dan berkesinambungan, dengan perencanaan kota yang dibuat sedetail mungkin agar saling terkoneksi.

    Dengan demikian, Surabaya benar-benar siap menjadi pintu gerbang Ibu Kota Nusantara yang akan berperan sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang.”

    Banjir dan Kemacetan: Dua Masalah Menahun

    Banjir dan kemacetan masih menjadi persoalan lama dengan tantangan penyelesaian yang tidak sederhana, sehingga membutuhkan langkah fundamental dari pemerintah kota.

    Tanya:
    Soal penanganan banjir dan kemacetan, apakah sejauh ini sudah cukup?

    Arif Fathoni:
    “Problem perkotaan memang selalu berkutat pada banjir dan kemacetan. Jika melihat postur APBD, anggaran penanggulangan banjir cukup besar tanpa mengganggu mandatory spending bidang pendidikan. Saluran diperbaiki, rumah pompa diperbanyak.

    Dulu, saluran air tidak saling terkoneksi karena perencanaan yang parsial. Sekarang diperbaiki agar air dapat mengalir hingga ke laut. Memang, saat hujan deras di beberapa titik masih terjadi genangan, namun setelah infrastruktur pengendalian banjir selesai pada 2026, genangan dapat diatasi lebih baik pada 2027.”

    Tanya:
    Saat hujan deras, sampah dari hulu sering terbawa ke Surabaya. Bagaimana pandangan Anda?

    Arif Fathoni:
    “Secara geografis Surabaya berada di wilayah hilir sungai-sungai dari daerah lain. Kita juga menghadapi persoalan rob. Karena itu, membangun kesadaran kolektif agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai menjadi keharusan.

    Pemerintah membangun infrastrukturnya, sementara DLH perlu berkolaborasi dengan pegiat media sosial untuk menggugah kesadaran publik. Jika hanya imbauan pemerintah, sering dianggap angin lalu. Tapi jika digelorakan dari masyarakat sendiri, warga Surabaya bisa menjadi pagar ayu penjaga sungai.

    Dengan begitu, penanganan banjir tidak terganggu dan ekosistem sungai terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada anak cucu kita.”

    Mobilitas Kota dan Transportasi Publik

    Pertumbuhan kendaraan membuat kemacetan semakin kompleks, sehingga kehadiran transportasi publik menjadi penanda penting perubahan perilaku mobilitas warga.

    Tanya:
    Soal kemacetan, apakah cukup dengan menambah jalan?

    Arif Fathoni:
    “Membangun jalan baru tetap diperlukan karena tidak ada pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia. Namun, saya melihat Wali Kota juga membangun transportasi publik terintegrasi melalui penambahan armada Bus Suroboyo dan feeder Wara-Wiri.

    Pemerintah tidak bisa memaksa warga naik transportasi publik. Tugas pemerintah menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan terintegrasi agar warga beralih dengan sendirinya.”

    SDM dan Rumah Layak: Dimensi Sosial Pembangunan

    Di luar infrastruktur fisik, pembangunan manusia menjadi pilar penting dalam menjaga kualitas hidup warga Surabaya.

    Tanya:
    Bagaimana Anda melihat pembangunan SDM Surabaya?

    Arif Fathoni:
    “Pemkot menerima banyak apresiasi dari pemerintah pusat, mulai dari penanganan stunting hingga penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Surabaya juga melampaui rata-rata nasional.

    Beasiswa diperluas untuk pelajar SMA maupun mahasiswa. Program dandan omah juga ditingkatkan sebagai upaya menciptakan keluarga yang sakinah, sesuai ajaran bahwa baitii jannati. Dari rumah yang layak, lahir generasi unggul masa depan.”

    Pemerataan Kesehatan

    Pemerintah kota juga memperkuat pemerataan layanan kesehatan melalui pembangunan RSUD baru.

    Tanya:
    Bagaimana dengan peningkatan layanan kesehatan?

    Arif Fathoni:
    “Pembangunan RSUD Eka Candrarini di Surabaya Timur merupakan bagian dari pemerataan layanan. Tinggal penyetaraan akreditasi dengan RSUD Soewandhie.

    Saya harap RS Surabaya Selatan bisa dibangun pada 2027 dan RS Surabaya Utara pada 2028 agar semua zona kota terlayani.”

    Loyalitas Politik Golkar

    Golkar memilih sikap konsisten mengawal pemerintahan Eri–Armuji.

    Tanya:
    Golkar kerap disebut sebagai partai yang selalu mengapresiasi kepemimpinan Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Pendapat seperti itu sah-sah saja. Sebagai kader Golkar, kami memegang Ikrar Panca Bhakti, salah satunya setia kawan. Dalam Pilkada 2024, Golkar mengusung Eri–Armuji, maka menjadi kewajiban kami mengawal visi misi mereka.

    Koalisi menurut Golkar bukan soal senang lalu mendekat dan susah lalu menjauh.”

    Tanya:
    Apakah Golkar pernah mengkritik Eri–Armuji?

    Arif Fathoni:
    “Sering, tapi dalam forum tertutup. Kritik agar capaian yang sudah baik bisa disempurnakan. Prinsipnya, kebaikan kawan disampaikan ke publik, kekurangannya cukup kami diskusikan internal.”

    Regenerasi Golkar Surabaya

    Tanya:
    Apakah kepemimpinan baru Golkar Surabaya mengubah arah koalisi?

    Arif Fathoni:
    “Secara fundamental tidak. Hubungan Wali Kota dengan dr. Akmarawita Kadir juga baik. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing, namun komitmen Golkar tetap sama.”

    Tanya:
    Bagaimana membagi peran sebagai Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Golkar Jatim?

    Arif Fathoni:
    “Di Surabaya saya mengikuti arahan Ketua DPD Golkar Kota. Di tingkat Jawa Timur, saya fokus membantu Ketua DPD Ali Mufti menjalankan tugas organisasi.”

    Di akhir wawancara, Arif Fathoni memandang pembangunan Surabaya dengan optimisme yang realistis. Fondasi yang dibangun hari ini menjadi bekal penting agar Surabaya naik kelas menjelang 2028, tidak hanya dari pembangunan fisik, tetapi juga konsistensi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan yang terjaga.[asg/aje]

  • Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Daftar Tol Baru yang Siap Dioperasikan Saat Nataru

    Jakarta

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan menjelang Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ada 47.603 kilometer (km) jalan nasional dan 3.115,98 km tol yang siap dipergunakan para pemudik.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pihaknya memastikan jaringan jalan nasional dan jalan tol tetap siap untuk mendukung mobilitas masyarakat selama periode Nataru, paralel dengan upaya penanganan wilayah terdampak bencana.

    “Ruas yang terdampak bencana terus dipulihkan, sementara jaringan jalan di wilayah lain tetap dalam kondisi mantap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga kesiapan layanan konektivitas nasional untuk Nataru tidak terganggu, dan langkah-langkah peningkatan pelayanan dapat dilaksanakan sesuai rencana,” kata Diana, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Diana mengatakan, saat ini jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia memiliki total panjang 47.603,39 km dengan tingkat kemantapan 93,65%. Sedangkan untuk jalan tol yang telah beroperasi sepanjang 3.115,98 km.

    Panjang jalan tol beroperasi di Indonesia akan bertambah panjang dengan ruas tol yang akan mulai operasional pada triwulan IV yaitu Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg Seksi 1 (Junction Sedyatmo-Interchange Kosambi) sepanjang 4,7 km.

    Selain itu, pada triwulan IV 2025 juga akan mulai dioperasikan penambahan junction Tol Palembang-Betung (Ramp 1,5,6,7B, dan 8) sepanjang 7,57 km, dan penambahan lajur ruas Tangerang-Merak (Jalur A dan B KM 77+800-KM 86+538) sepanjang 8,738 km.

    Diana menambahkan, juga terdapat 5 ruas jalan tol yang akan difungsionalkan untuk antisipasi lonjakan layanan selama Nataru 2025/2026. Kelima jalan itu antara lain Jalan Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji-Seulimeum) sepanjang 24,67 km, Jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 4 (Sinaksak-Simpang Panei ) sepanjang 12,86 km, dan Jalan Tol Palembang-Betung Seksi 2 (Rengas-Pulau Rimau) sepanjang 30,75 km.

    Selanjutnya, ada Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 dan Seksi 2 (Gending-Paiton) sepanjang 24,08 km, serta Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3A2, 3B, 3B2, 5A, 5B, 6A dan Jembatan Pulau Balang sepanjang 50,227 km. Penambahan 1 lajur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan, dan Jalan Tol Tangerang-Merak juga dilakukan untuk peningkatan kapasitas jalan.

    Jaringan jalan tol di Indonesia juga telah dilengkapi dengan total 136 Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) serta 189 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk kenyamanan pengendara. Sejumlah TIP yang masih dalam tahap konstruksi juga akan difungsionalkan selama Nataru yaitu 8 TIP pada 4 ruas jalan tol di wilayah Sumatera dan 9 TIP pada ruas jalan tol di wilayah Jawa.

    Pemberian diskon jalan tol selama periode Nataru 2025/2026 juga telah direncanakan dengan besaran diskon berkisar 10-20% sesuai usulan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Jadwal diskon tarif yang diberlakukan selama 3 hari yaitu tanggal 22, 23 dan 31 Desember 2025 pada 26 ruas jalan tol.

    Kementerian PU bersama BUJT juga menyiapkan sejumlah peningkatan layanan operasional jalan tol mencakup penambahan fasilitas BBM modular, penyediaan mobile toilet, patroli 24 jam, serta peningkatan fasilitas TIP. Optimalisasi gerbang tol dilakukan melalui penyiapan mobile reader, kartu perdana uang elektronik, serta kesiagaan genset selama 24 jam.

    Sedangkan untuk mempercepat respons apabila terjadi bencana atau gangguan pada jaringan jalan, Kementerian PU akan menyiagakan 1.150 unit Disaster Relief Unit (DRU) di seluruh Indonesia yang terdiri dari excavator, backhoe loader, dump truck, chainsaw, dan berbagai peralatan pendukung lainnya.

    Material darurat juga disiapkan mencakup 108 set jembatan bailey, 11.600 sandbag, 19.453 bronjong, serta berbagai material teknis lain seperti CPHMA, Asphalt Cold Mix, sheetpile, box culvert, aramco, geotextile, dan Tambalan Cepat Mantap (TCM).

    Kementerian PU juga akan menyiapkan 492 posko yang akan disiagakan pada periode 16 Desember 2025 – 4 Januari 2026 sebagai pusat koordinasi siaga bencana, pengawasan kondisi jalan, dan penyediaan layanan cepat tanggap bagi masyarakat.

    Lihat juga Video: Gerbang Tol Semanggi 1 & 2 Dibuka Pagi Ini, Pejompongan Masih Tutup

    (acd/acd)