Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Pemkot Kediri Bekali Buruh Pabrik Rokok Keterampilan dan Edukasi K3

    Pemkot Kediri Bekali Buruh Pabrik Rokok Keterampilan dan Edukasi K3

    Kediri (beritajatim.com) – Guna meningkatkan keterampilan kerja (skill) bagi para buruh pabrik rokok, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan SDM Buruh Rokok. Kegiatan ini dilaksanakan di Pabrik Rokok Talining Jagat dan Dua Dewi dengan melibatkan 86 peserta. Pelatihan dijadwalkan berlangsung selama 5 hingga 10 hari, mulai (8/12) sampai dengan (18/12).

    Moh. Ridwan dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2024 tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Peraturan Wali Kota Kediri (Perwali) No. 28 Tahun 2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan kerja yang bersumber dari DBHCHT.

    “Tahun ini kita bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pelatihan yang akan memberikan materi teknis meliputi teknik pelintingan rokok, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta pengolahan racikan tembakau untuk bahan baku rokok,” jelasnya.

    Ridwan menjelaskan indikator utama keberhasilan pelatihan ini meliputi peningkatan kuantitas dan kualitas rokok yang dihasilkan para buruh. Dengan standar kualitas mencakup tingkat kepadatan lintingan, kerapian guntingan, hingga tidak adanya bercak atau cacat pada produk.

    Sedangkan untuk aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), materi pelatihan menekankan pada pentingnya kepatuhan pemakaian alat pelindung diri (APD) seperti masker, apron dan topi kerja guna mengurangi risiko penyakit jangka panjang serta meminimalkan potensi kecelakaan kerja.

    Peserta juga dibekali pemahaman mengenai prosedur K3, kebersihan diri, serta edukasi khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan TBC, mengingat kerentanan buruh terhadap penyakit tersebut. “Selain meningkatkan keterampilan teknis, pelatihan ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Dengan membiasakan diri memakai APD dan menjaga kebersihan untuk mencegah risiko kesehatan jangka panjang,” ujarnya.

    Melalui pelatihan ini, Ridwan berharap perusahaan rokok di Kota Kediri dapat meningkatkan kualitas produknya sekaligus menekan biaya operasional karena semakin terampil pekerja, semakin sedikit barang rusak yang dihasilkan.

    Disamping itu peningkatan wawasan K3 juga diharapkan mampu menumbuhkan budaya kerja yang lebih sehat, aman dan produktif. Selesai pelatihan, Disperdagin merencanakan akan melakukan monitoring pada awal tahun depan untuk memastikan kualitas hasil kerja tetap terjaga.

    Sementara itu ditemui saat mengikuti pelatihan, salah satu peserta Novita Dewi yang telah bekerja selama tiga tahun menyampaikan apresiasinya terhadap program ini. “Pelatihan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas pegawai dan kualitas hasil produksi. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya. [nm/but]

  • BPBD Tuban Salurkan Bantuan Warga 282 Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di 9 Desa

    BPBD Tuban Salurkan Bantuan Warga 282 Rumah Rusak Akibat Puting Beliung di 9 Desa

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban mulai mendistribusikan bantuan terhadap korban yang terdampak angin puting beliung di wilayah Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

    Adapun pendistribusian dipimpin oleh Wakil Bupati Tuban Drs. Joko Sarwono bersamaan dengan kerja bakti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan dan TNI/Polri.

    Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Tuban, Sudarmaji mengatakan bahwa jumlah dampak sementara per 9 Desember 2025 yakni ada 9 Desa dengan total rumah yang terdampak sebanyak 282 rumah.

    “Fokusnya kemarin itu memang menyelesaikan pohon-pohon tumbang di jalan dan pohon tumbang yang mengenai jalur PLN sehingga listrik bisa segera dinyalakan,” ujar Sudarmaji. Selasa (09/12/2025).

    Termasuk rumah yang tertimpa pohon besar juga telah dilakukan kerja bakti.
    Sedangkan, untuk hari ini fokusnya menyelesaikan rumah yang terdampak sekaligus melakukan assessment, sehingga jumlah pastinya dapat segera dipastikan.

    “Hasilnya ada 9 Desa yang terdampak dengan total 282 rumah,” imbuhnya.

    Selain itu, pihaknya juga dapat memastikan terkait bantuan yang akan diberikan kepada korban yang terdampak dan memberikan bantuan berupa sembako serta material bangunan.

    “Kami akan melakukan pendataan kemudian kami bantu dengan bahan bangunan dari Pemerintah Daerah,” tambahnya.

    Sebagai informasi, dari 9 Desa yang terdampak diantaranya :

    1. Desa Penambangan : 134 rumah rusak dan 13 pohon tumbang.

    2. Desa Semanding : 6 rumah warga rusak.

    3. Desa Prunggahan Kulon : 14 rumah rusak, 1 pohon tumbang menimpa rumah.

    4. Desa Genaharjo : 5 rumah warga rusak.

    5. Kelurahan Gedongombo : 1 pohon tumbang tutup akses jalan.

    6. Desa Tegalagung : 102 rumah rusak, 1 titik pohon tumbang.

    7. Desa Prunggahan Wetan : 20 rumah rusak, 1 warung tertimpa pohon dan 3 pohon tumbang.

    8. Desa Sembungrejo : 1 rumah rusak.

    9. Desa Bektiharjo : 1 pohon tumbang. [dya/ian]

  • 491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    491 Lansia di Kota Kediri Terima BLT, Bantu Pemenuhan Nutrisi Tambahan

    Kediri (beritajatim.com) – Suasana hangat tampak mengisi Kantor Dinas Sosial Kota Kediri pagi ini. Ratusan warga lanjut usia hadir bergiliran untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus lansia yang kembali disalurkan Pemerintah Kota Kediri menjelang akhir tahun, berlokasi di kantor Dinas Sosial Kota Kediri, Selasa (9/12).

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttakin, menjelaskan bahwa sasaran bantuan ini adalah lansia yang belum pernah tersentuh bantuan sosial rutin dari pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    “BLT ini kita berikan kepada lansia yang masuk DTSEN desil 1 sampai 5 dan belum menerima bansos rutin dari pusat. Totalnya ada 491 penerima dari 46 kelurahan, masing-masing mendapatkan Rp.1.200.000 untuk satu tahun,” ungkapnya.

    Mengingat penyaluran dilakukan pada akhir tahun, pemerintah berharap proses pengambilan dapat dipercepat. “Idealnya bisa selesai hari ini, tapi kalau belum sempat, penerima masih bisa mengambilnya di Bank Jatim sampai tanggal 12 Desember,” jelas Imam.

    Bagi penerima manfaat, pengambilan cukup menunjukkan KTP. Jika penerima tidak mampu hadir karena keterbatasan fisik, pengambilan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa mengetahui kelurahan. Selanjutnya, bantuan diserahkan secara tunai melalui Bank Jatim.

    Imam menambahkan, bantuan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan mendasar para lansia. “Bantuan ini kami harapkan dapat membantu pemenuhan nutrisi tambahan, pampers, atau kebutuhan pendukung lain bagi lansia yang kondisi tubuhnya mulai menurun.”kata Imam.

    Sementara itu di sela kegiatan, Yatini (62), warga Kelurahan Manisrenggo, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.
    “Alhamdulillah, saya sangat senang. Saya sudah tidak banyak bekerja, jadi bantuan seperti ini sangat membantu. Rencananya untuk kebutuhan sehari-hari, beli makanan biar tetap kuat, kadang juga obat kalau sedang butuh,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri yang terus memberi perhatian bagi para lansia. Bantuan ini, menurutnya, bukan sekadar nominal, tetapi menjadi bentuk kepedulian yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

    Penyaluran BLT lansia ini menegaskan komitmen Pemkot Kediri dalam memperkuat perlindungan sosial, memastikan para warga lanjut usia tetap mendapatkan dukungan yang layak untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih sehat dan bermartabat. [nm]

  • Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

    Hampir 3 Ribu Pegawai Pemkab Mojokerto Resmi Diangkat Sebagai PPPK Paruh Waktu

    Mojokerto (beritajatim.com) – Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dipadati ribuan pegawai. Mereka hadir untuk menyaksikan momen bersejarah yakni penyerahan Petikan Keputusan Bupati Mojokerto tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Tahun 2025.

    Sebanyak 2.975 pegawai resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu. Jumlah tersebut menjadi bagian dari penyelesaian penataan tenaga non-ASN yang selama ini menjadi tantangan di daerah. Prosesi dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra dan dihadiri jajaran pejabat pemerintah daerah.

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mojokerto, Amat Susilo dalam laporannya menjelaskan bahwa pengangkatan ini berlandaskan regulasi nasional, mulai dari Undang-undang ASN 2023 hingga Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025.

    “Penyerahan petikan keputusan ini memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian sekaligus menjadi titik awal dimulainya hubungan perjanjian kerja. Ini dasar bagi PPPK Paruh Waktu untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing,” ungkapnya.

    Amat merinci komposisi 2.975 pegawai yang diangkat, terdiri dari 598 guru, 485 tenaga kesehatan, dan 1.892 tenaga teknis. Seluruh dokumen penting seperti perjanjian kerja, petikan keputusan, hingga SPMT telah ditandatangani secara elektronik sebagai bagian dari percepatan digitalisasi manajemen ASN.

    “Setelah penyerahan simbolis oleh Bapak Bupati, seluruh PPPK Paruh Waktu dapat mengunduh dokumen melalui aplikasi Segaran,” jelasnya.

    Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra menegaskan bahwa pengangkatan ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut adalah langkah strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

    “Dengan terbitnya KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025, pemerintah daerah akhirnya memiliki solusi untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024. Dari total usulan 2.982 formasi, terdapat tujuh peserta yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,” ujarnya.

    Sehingga yang diproses menjadi 2.975 orang. Seluruhnya telah mendapatkan persetujuan BKN tanpa kendala berarti. Gus Barra (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa PPPK Paruh Waktu tetap merupakan bagian dari ASN dan memikul tanggung jawab besar sebagai pelayan masyarakat.

    “Era sekarang adalah era kinerja. Siapa pun yang tidak disiplin atau tidak menunjukkan etos kerja yang baik tentu akan menjadi catatan. Sebaliknya, mereka yang bekerja sepenuh hati akan kami prioritaskan dalam kebijakan kepegawaian ke depan,” tegasnya.

    Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Mojokerto ini juga mengajak seluruh pegawai baru untuk menjunjung nilai dasar ASN BerAKHLAK. Menjaga integritas, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat karena PPPK Paruh Waktu adalah bagian penting roda pemerintahan sehingga ua meminta untuk menunjukkan disiplin dan dedikasi.

    Dengan diserahkannya petikan keputusan ini, seluruh PPPK Paruh Waktu dijadwalkan mulai bertugas pada awal tahun 2025. Pemerintah berharap kehadiran mereka dapat memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, hingga administrasi teknis di berbagai unit kerja.

    Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun 2025 di Kabupaten Mojokerto menjadi tonggak penting reformasi birokrasi, sekaligus cermin komitmen pemerintah daerah dalam membangun ASN profesional yang siap menghadapi tantangan era digital. [tin/ian]

  • Cerita Warga Terdampak Banjir Lahar Gunung Semeru, Pilih Menetap di Bukit Ketimbang Tinggalkan Kampung Halaman

    Cerita Warga Terdampak Banjir Lahar Gunung Semeru, Pilih Menetap di Bukit Ketimbang Tinggalkan Kampung Halaman

    Lumajang (beritajatim.com) – Tidak semua warga Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggalkan lokasi terdampak banjir lahar Gunung Semeru.

    Sebagian warga bahkan lebih memilih untuk mengungsi mandiri di tenda darurat yang mereka buat di atas bukit. Padahal potensi banjir susulan masih tinggi dan bisa terjadi kapan saja.

    Sebelumnya, banjir lahar pertama kali dilaporkan menerjang sejumlah daerah aliran sungai (DAS) Gunung Semeru dengan amplitudo 35 millimeter, Jumat (5/12/2025).

    Kemudian, banjir lahar kembali dikeluarkan Gunung Semeru dengan amplitudo mencapai 40 milimeter pada, Sabtu (6/12/2025).

    Akibatnya, luapan banjir lahar sampai menjangkau kawasan permukiman penduduk di Dusun Sumberlangsep yang tepat berada di seberang sungai Regoyo.

    Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang mencatat, sebanyak 14 rumah dan satu fasilitas umum (Fasum) berupa bangunan masjid di Dusun Sumberlangsep rusak.

    Sampai, Selasa (9/12/2025), jumlah tenda darurat yang didirikan sejumlah keluarga terdampak banjir lahar di atas bukit di Dusun Sumberlangsep semakin banyak.

    Tenda-tenda itu digunakan warga untuk tidur di malam hari dan mengungsi ketika ada informasi banjir lahar dengan skala besar.

    Sarjudin, salah satu korban banjir mengaku, dirinya merasa berat hati untuk pergi meninggalkan kampung halaman yang sudah ditinggali sejak lahir.

    Hal ini membuatnya bersama beberapa warga lebih memilih dan rela untuk tidur di atas bukit ketimbang pergi ke lokasi aman yang jauh dari kampung halaman.

    “Awalnya pindah-pindah untuk mengamankan barang berharga. Beberapa juga dititipkan di keluarga di seberang sungai (barang berharga, Red),” terang Sarjudin saat ditemui di tenda darurat buatannya, Selasa (9/12/2025).

    Menurutnya, saat sedang tidak ada banjir, ia akan mencoba mengunjungi rumahnya yang berada di bawah bukit.

    Meski ketakutan akan bencana terus menghantui, Sarjudin masih tetap kekeh enggan untuk berpindah ke tempat lain.

    “Kalau saya sendiri sementara belum ke mana-mana (keluar dusun), jadi diem di dekat gunung, antisipasi untuk membuat tenda darurat sementara, ketika ada banjir besar kita itu pindah ke tenda darurat,” tambah Sarjudin.

    Banjir lahar yang sudah meluluh-lantakan belasan rumah di Dusun Sumberlangsep diakui membawa trauma mendalam bagi Sarjudin.

    Lain dengan banjir yang membawa air, material vulkanik panas Gunung semeru yang memendam rumah hingga ketinggian 4 meter masih menyisakan ketakutan.

    “Kalau takut ya takut, yang namanya banjir, karena tidak bisa diperkirakan datangnya. Apalagi inikan lumpur lava, bukan air,” ungkap Sarjudin. (has/ian)

  • Wujud Peduli dan Empati, SIER Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Wujud Peduli dan Empati, SIER Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatra

    Surabaya (beritajatim.com) – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menunjukkan komitmennya dalam misi kemanusiaan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

    Kali ini, SIER menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di Sumatra. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian perusahaan sekaligus respon cepat terhadap kondisi darurat yang menimpa ribuan warga di tiga provinsi tersebut.

    Bantuan yang dihimpun disalurkan dalam bentuk berbagai kebutuhan pokok, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun keperluan harian para pengungsi.

    Adapun jenis bantuan yang diberikan antara lain beras, mie instan, minyak goreng, sarden, susu formula, air mineral, pampers, pembalut, pakaian layak pakai, serta sejumlah perlengkapan esensial lainnya.

    Prosesi penyerahan bantuan dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim . Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, Gatot Soebroto.

    Dalam kesempatan tersebut, Gatot menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah bergerak bersama membantu warga Sumatra yang saat ini masih dalam masa pemulihan. Salah satunya dari BUMD Jatim yakni PT SIER.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas solidaritas dan kerja sama dari seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk dukungan dari berbagai perusahaan serta pemerintah kabupaten/kota, atas donasi yang diberikan untuk korban bencana di Sumatra. Hingga hari ini, bantuan masih terus mengalir, dan salah satunya adalah dari PT SIER yang turut peduli terhadap saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Gatot.

    Ia juga menambahkan bahwa setiap bantuan yang diberikan akan disalurkan secara terkoordinasi untuk memastikan tepat sasaran. “Semoga seluruh barang yang didonasikan dapat bermanfaat bagi para korban dan dapat tersalurkan dengan baik,” imbuhnya.

    BPBD Jatim, kata Gatot, masih membuka ruang partisipasi publik bagi korban bencana Sumatra. Masyarakat yang ingin ikut memberikan donasi dapat menyampaikannya hingga 11 Desember 2025. Setelah periode tersebut, seluruh bantuan akan dikirimkan secara bertahap melalui jalur distribusi logistik BPBD.

    Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT SIER, Jefri Ikhwan Maarif, menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kali ini bukan hanya berasal dari anggaran TJSL, tetapi juga merupakan hasil penggalangan dari para karyawan SIER. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian di internal perusahaan bukan sekadar program, tetapi sudah menjadi budaya bersama.

    “Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh karyawan PT SIER yang telah berpartisipasi dalam pengumpulan bantuan ini. Kepedulian dan keikhlasan teman-teman menjadi bukti bahwa semangat kemanusiaan di lingkungan SIER terus hidup dan menguat,” tutur Jefri.

    Ia menegaskan bahwa partisipasi karyawan bukan hanya memperkuat jumlah bantuan yang terkumpul, tetapi juga mempertegas posisi SIER yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa, sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai empati, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.

    Melalui langkah nyata ini, lanjutnya, SIER berharap dapat menjadi bagian dari upaya pemulihan awal yang dibutuhkan masyarakat di wilayah terdampak, sekaligus mengajak lebih banyak pihak untuk bersama-sama memperkuat gerakan kemanusiaan di Indonesia.

    “Bantuan ini kami harapkan dapat membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kami akan terus mendukung upaya kemanusiaan serupa sebagai bagian dari komitmen SIER dalam memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Kekerasan Anak 2025 di Jatim Masih Tinggi, LPA Singgung Demo Akhir Agustus

    Kekerasan Anak 2025 di Jatim Masih Tinggi, LPA Singgung Demo Akhir Agustus

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur mencatat tingginya kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025, yang mencapai 570 kasus dari Januari hingga awal Desember.

    Angka ini disorot karena tidak jauh bergeser dari tahun sebelumnya, 578 kasus pada 2024. Dan LPA Jatim khawatir jumlahnya bisa bertambah hingga akhir Desember.

    Pengurus LPA Jawa Timur, Isa Anshori, menyebut bahwa penyumbang terbesar kasus kekerasan justru didominasi oleh lingkungan domestik anak, seperti rumah dan sekolah.

    “Artinya bahwa kekerasan itu masih sering terjadi, apalagi didominasi kekerasan domestik di rumah dan di sekolah,” ujar Isa pada Selasa (9/12/2025).

    Padahal, rumah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak, namun pengawasan orang tua yang berjarak dapat menyebabkan anak terasing di keluarganya.

    “(Namun) kalau kemudian pengawasan orang tua berjarak dengan anak-anak, menyebabkan anak-anak; menjadi terasing di keluarganya,” jelas Isa.

    Sekolah juga turut andil menyumbang kasus kekerasan, karena menurut Isa, banyak sekolah yang masih luput dalam mengampanyekan perilaku anti kekerasan pada anak.

    “Lemahnya rumah dan sekolah dalam mengasuh atau menjaga anak-anak itu tentu harus dibarengi dengan hadirnya negara (lewat regulasi),” ungkap dia.

    Isa juga turut menyinggung maraknya fenomena anak berhadapan dengan hukum tahun ini, seperti adanya penangkapan anak di bawah umur saat demo pada akhir Agustus 2025. Dia menilai, pemerintah seharusnya hadir merumuskan solusi yang tepat.

    “Seperti kasus kemarin pada akhir Agustus 2025, ada anak-anak yang tertangkap polisi akibat melakukan aksi demo yang berujung pada (kerusuhan) perusakan fasilitas publik,” terang Isa.

    Melihat angka kekerasan anak di tahun 2025, LPA Jawa Timur menggodok data-data tersebut sebagai rekomendasi bagi pemerintah, dan berharap seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan.

    “Tentu LPA sebagai lembaga masyarakat dengan kekuatan menjangkau apa yang kita bisa. Dengan mengumpulkan data itu menjadi penting, sebagai sebuah rekomendasi,” tutup Isa. (rma/ian)

  • Dugaan Korupsi Bansos Ponorogo, Begini Update dari Kejaksaan

    Dugaan Korupsi Bansos Ponorogo, Begini Update dari Kejaksaan

    Ponorogo (beritajatim.com) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo mulai membuka tabir baru terkait dugaan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Ponorogo. Kasus tersebut kini naik ke tahap penyidikan. Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adhy Surya, masih irit bicara dalam memberikan keterangan terkait kasus ini, sebab proses hukum masih berjalan.

    Pengusutan ini menjadi kabar yang mengejutkan di momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 9 Desember. Zulmar menegaskan bahwa Dinsos PPPA masuk dalam daftar prioritas, karena kasusnya berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan pengelolaan dana bantuan bagi warga yang semestinya membutuhkan.

    “Penyidikan di Dinsos ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan bansos. Sebab itu berpotensi merugikan keuangan negara dan berdampak pada masyarakat,” kata Zulmar.

    Meski tidak merinci bentuk penyimpangan yang terjadi, sumber internal menyebut perkara di instansi sosial itu terkait mekanisme pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) yang dinilai tidak sesuai. Zulmar masih irit bicara, dirinya belum menyebut detail nama program atau nominal kerugian negara. Namun Dia menegaskan bahwa perkara yang menyentuh ranah sosial menjadi prioritas lantaran dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Dia mengungkapkan bahwa penanganan terhadap potensi penyalahgunaan dana bantuan, merupakan bagian dari mandat penegakan hukum yang saat ini diperkuat secara nasional.

    “Penindakan yang kami lakukan ini, sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan kami, Kepala Jaksa Agung,” ungkapnya.

    Instruksi tersebut, kata Zulmar, mencakup dua fokus besar, yakni penindakan praktik tambang ilegal dan perkara korupsi yang menyangkut hajat hidup warga. Di mana terakhir itu masuk dalam kategori yang melekat pada dugaan penyimpangan dana sosial di Dinsos PPPA Ponorogo.

    Hingga kini, Kejari Ponorogo belum menyebut jumlah saksi yang telah diperiksa maupun potensi tersangka. Zulmar hanya menegaskan bahwa penyidikan berjalan dan perkembangan akan disampaikan lebih lanjut.

    Zulmar menambahkan bahwa total ada empat perkara dugaan korupsi yang kini disidik. Dua perkara merupakan penanganan lanjutan, yakni terkait salah satu bank himbara dan tambang aset desa di Kecamatan Jenangan. Sementara dua perkara baru ditambahkan sekitar satu bulan terakhir, termasuk dugaan penyalahgunaan bansos di Dinsos PPPA.

    “Kurang lebih sebulan terakhir kami tancap gas, 2 kasus dugaan baru masuk penyidikan. Yakni terkait tambang di tanah aset negara dan dugaan penyalahgunaan bansos di Dinsos,” pungkasnya. (end/but)

  • Mas Dhito Dukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi di Kabupaten Kediri

    Mas Dhito Dukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi di Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel hingga tingkat desa dan kelurahan.

    Mendukung terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bebas korupsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar sarasehan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

    Bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (9/12/2025) acara sarasehan yang diadakan di Convention Hall Simpang Lima Gumul tersebut diikuti 26 camat, 344 kepala desa dan lurah di Kabupaten Kediri.

    Sebagaimana tema yang diangkat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan yang bebas korupsi dibutuhkan peran serta lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

    “Dengan sarasehan bersama aparat penegak hukum ini diharapkan aparat pemerintahan desa dan kelurahan punya obsesi dan menerapkan budaya anti korupsi yang lahir dari peran serta dan partisipasi masyarakat,” kata Mas Dhito melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa.

    Sarasehan tersebut menurut Mas Dhito sekaligus dapat memberikan penekanan pada mekanisme pelaporan penggunaan anggaran yang ada di desa dan kelurahan. Disisi lain, juga menunjukkan pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan di desa dan kelurahan.

    “Desa dan kelurahan yang bebas dari korupsi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.

    Dalam sarasehan tersebut, hadir pula pejabat dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaaan Agung (Kejagung) Aliansyah yang menyampaikan penyuluhan hukum tentang dana desa. Selain itu dilakukan pula penyerahan penghargaan bagi tiga desa terbaik tertib administrasi dan optimalisasi aplikasi Jaga Desa Kejagung.

    Tiga desa terbaik penerima penghargaan yakni Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Desa Bulusari serta Desa Jati di Kecamatan Tarokan.

    Kepala Kejari Kabupaten Kediri Ismaya Hera Wardanie meminta supaya aplikasi jaga desa dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui aplikasi tersebut, dia menyebut pemerintah daerah maupun kejaksaan melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

    “Bagi desa ataupun perangkat desa yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan dana desa, melalui bidang perdata dan tata usaha kami juga siap untuk mendampingi dalam pengelolaan dana desa dari aspek yuridis,” ungkapnya.

    Disebutkan Ismaya, bagi desa maupun perangkat desa yang membutuhkan bantuan pendampingan bisa datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri atau layanan yang dibuka di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri. [nm/ian]

  • Berkunjung ke Banyuwangi, Menkop Ferry Juliantono Resmikan KDMP di Kelurahan Tukang Kayu

    Berkunjung ke Banyuwangi, Menkop Ferry Juliantono Resmikan KDMP di Kelurahan Tukang Kayu

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berada di Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi, Selasa (9/12/2025). Koperasi ini merupakan satu dari total 217 KDMP di seluruh desa/kelurahan se-Banyuwangi.

    Menkop Ferry mengatakan, pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu KDMP se-Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo untuk menguatkan ekonomi kerakyatan.

    “Alhamdulillah saya bisa hadir secara langsung dan meresmikan koperasi di Banyuwangi. Peresmian ini menandai beroperasinya KDMP Tukang Kayu,” kata Menkop.

    Menkop Ferry mengaku, semua KDMP akan dikelola secara modern dengan menekankan digitalisasi, integrasi usaha produktif desa/kelurahan dan berperan sebagai pusat layanan ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan, menyediakan akses pembiayaan sekaligus menjadi wadah sosial dan kesehatan.

    “Seperti KDMP Tukang kayu ini pengelolaan modern sudah kelihatan berjalan meskipun belum ideal tentunya akan ada perbaikan ke depan,” ujarnya.

    Pihaknya juga meminta koperasi yang telah diresmikan tersebut untuk dapat mengangkat produk hasil produk daerah untuk lebih diminati pembeli.

    “Kita minta Koperasi Kelurahan Tukang Kayu bisa mengangkat hasil produk lokal. UMKM didampingi, diajarkan memproduksi berbagai produk kebutuhan, dibiayai, hingga difasilitasi penjualannya,” imbuhnya.

    Sementara itu Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo mengatakan pemerintah daerah siap mendukung berjalannya koperasi desa merah putih di daerah. Pemkab akan melakukan pendampingan, baik kelembagaan maupun proses bisnisnya.

    “Kami akan membantu mencarikan jaringan usaha hingga mengarahkan potensi usaha yang akan dijadikan unggulannya. Sehingga seluruh koperasi ini bisa berjalan sesuai aturan,” kata Guntur.

    Pengelola KDMP Tukang kayu, Imam Maskun mengatakan saat ini terdapat 600 anggota yang telah terinput resmi di Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Dengan UMKM yang tergabung sebanyak 23 UMKM.

    Koperasi tersebut memiliki sejumlah lini usaha untuk melayani anggota dan masyarakat di antaranya gerai penjualan sembako dan produk UMKM, dan simpan pinjam.

    “Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau kami memfasilitasi penjulan produk-produk UMKM mulai makanan, kerajinan dan komoditi. Kami juga memiliki merek kolektif yang bisa digunakan bersama untuk mendukung penjualan,” pungkasnya. [alr/suf]