provinsi: JAWA TIMUR

PDIP Surabaya Gelar Dapur Umum Gotong Royong, Rutin Tiap Tanggal 10

Surabaya (beritajatim.com) – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memulai Program Dapur Umum Gotong Royong sebagai kegiatan sosial rutin bulanan. Program ini menyasar pengemudi ojek online, juru parkir, tukang becak, penyapu jalan, pekerja informal, serta warga yang melintas di depan kantor DPC PDIP Surabaya di Jalan Setail.

“Setiap tanggal 10 kita diminta membuat dapur umum dan hasil masakannya dibagikan kepada warga yang membutuhkan,” kata Penanggung Jawab Dapur Umum Gotong Royong, Khusnul Khotimah, Rabu (10/12/2025).

Sejak pagi, halaman kantor DPC tampak ramai dengan kader PDIP yang membagikan paket makanan kepada pengendara. Antrean sempat mengular namun berlangsung tertib tanpa mengganggu arus lalu lintas. “Kegiatan perdana ini dijalankan secara gotong royong, melibatkan pengurus DPC, PAC, ranting, hingga UMKM binaan,” ujar Khusnul.

Puluhan pengemudi ojek online serta anggota Paguyuban Tukang Becak ProMega Surabaya hadir menerima paket makanan. Momen kebersamaan terlihat saat para penerima manfaat berfoto bersama pengurus partai. “Ke depan kami berharap lebih banyak UMKM kecamatan terlibat karena kegiatan ini berlangsung rutin setiap bulan,” ucapnya.

Pada pelaksanaan perdana, DPC PDIP Surabaya menyiapkan 500 paket makanan yang dimasak langsung oleh kader sejak pagi. Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat jejaring sosial dan ekonomi warga sekitar. “Semua proses dilakukan bersama, mulai memasak hingga pembagian,” katanya.

Plt Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, mengatakan program ini sejalan dengan peran partai dalam kesejahteraan masyarakat. Dapur umum juga menjadi sarana pemberdayaan UMKM dan kesiapsiagaan sosial.

“Tujuan berpartai adalah mensejahterakan masyarakat, karena itu UMKM yang bersinergi dengan kita juga harus ikut terdorong,” kata Yordan.

Dia menjelaskan kegiatan tanggal 10 merupakan amanat partai untuk memperingati hari lahir PDI Perjuangan pada 10 Januari. DPC telah menyiapkan peralatan dapur umum yang bisa digunakan sewaktu-waktu, termasuk saat bencana. “Ini komitmen kami untuk terus hadir di tengah rakyat,” ujarnya.

Para penerima manfaat mengaku terbantu dengan pembagian makanan tersebut. Program yang terbuka tanpa syarat dinilai membantu pekerja kecil yang sedang beraktivitas. “Ada bantuan seperti ini sangat berarti, apalagi rutin tiap bulan. Terima kasih PDIP,” ujar Anwar, pengemudi ojek online. [asg/kun]

10/12/2025 18:00
Ditemukan Mayat Mengapung di Perairan Sampang, Diduga Meninggal Sudah Seminggu

Sampang (beritajatim.com) – Mayat tanpa identitas ditemukan oleh pamancing dalam kondisi mengapung di pantai bagian timur pulau Mandangin, Kecamatan/Kabupaten Sampang. Penemuan sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (10/12/2025).

Kapala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, H Mohammad Hozen membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa lokasi penemuan berada sekitar tiga mil dari pesisir Pulau Mandangin.

“Setelah menerima laporan, kami segera berkoordinasi dengan tim SAR dan mengerahkan personel menuju lokasi penemuan mayat,” terangnya.

Lanjut Hozen, setelah tiba di lokasi mayat tanpa identitas itu dievakusi dengan kapal Polairud. Setelah tiba di daratan kemudian dibawa ke RSUD dr Moh. Zyn.

“Berdasarkan pemeriksaan, mayat tersebut bekelamin pria diperkirakan berusia antara 30 sampai 40 tahun dengan tinggi sekitar 160 sentimeter,” imbuhnya.

Masih kata Hozen, kondisi mayat mengalami pembusukan karena diprediksi lebih dari tujuh hari mengapung di air. sehingga menyulitkan proses identifikasi.

“Saat ini kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya bisa berkoordinasi dengan tim supaya identitas mayat segera terungkap,” pungkasnya. [sar/but]

10/12/2025 17:50
Perhatian Khusus Anak Berhadapan Hukum: Wali Kota Kediri Serahkan BLT DBHCHT Senilai Rp3,6 Juta

Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak dengan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 13 anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sebuah acara yang digelar di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Rabu (10/12/2025). Bantuan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pendampingan psikologis.

BLT tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan diberikan dalam jumlah signifikan, yakni Rp3.600.000 per anak. Harapannya, bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan dukungan bagi anak-anak tersebut agar tetap memperoleh perlindungan dan perhatian yang layak di tengah proses hukum yang mereka hadapi.

Pada kesempatan ini, Mbak Wali juga memberikan motivasi kuat kepada para anak yang hadir. Ia menegaskan bahwa mereka tetap memiliki hak yang sama, seperti anak-anak muda seusia mereka, untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta kesempatan meraih masa depan yang lebih baik.

“Dengan begitu, Pemerintah Kota Kediri hadir untuk mendukung cita-cita adik-adik sekaligus meringankan beban para orang tua. Salah satu upayanya adalah melalui pemberian BLT ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan adik-adik,” ujar Mbak Wali.

Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa sebagian anak yang hadir merupakan saksi maupun korban, yang secara psikologis juga berpotensi mengalami trauma. Oleh karena itu, BLT yang didapat ini juga bisa membantu menunjang kebutuhan pendampingan, termasuk layanan psikolog apabila diperlukan, demi menjaga kesehatan mental mereka.

“Saya titip pesan kepada para orang tua, agar selalu mendampingi anak-anaknya. Peran orang tua adalah kunci penting yang menentukan masa depan anak,” tambahnya.
Ia mengingatkan, ketika dukungan orang tua kurang, tentu hal itu akan berpengaruh pada kondisi mental dan perkembangan mereka. “Mari kita bersama-sama saling mendukung anak-anak,” imbuhnya.

Kepada para anak, Mbak Wali juga memberikan semangat agar tetap percaya diri dan terus berusaha meraih cita-cita setinggi mungkin, sebuah pesan yang penting untuk membangun kembali harapan di kalangan Generasi Z.

“Untuk adik-adik, jangan pernah merasa sendiri. Tetap semangat belajar, dan jangan takut memiliki cita-cita yang tinggi. Insyaallah kalian bisa menjadi anak-anak yang sukses,” pesannya.
Turut hadir dalam penyerahan bantuan ini adalah Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin, serta para penerima BLT dan orang tua pendamping. [nm/kun]

10/12/2025 17:48
Longsor di Jalan Lingkar Telaga Sarangan Magetan, Akses Sempat Tertutup 50 Persen

Magetan (beritajatim.com) – Tanah longsor terjadi di Jalan Lingkar Telaga Sarangan sisi barat, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Rabu (10/12/2025) sekitar pukul 04.30 WIB.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, material longsoran sempat menutup sekitar 50 persen badan jalan dan menimpa sebuah warung milik warga.

BPBD Kabupaten Magetan menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 08.16 WIB melalui Pusdalops-PB. Tim langsung bergerak menuju lokasi bersama TRC-PB untuk melakukan pendataan dan penanganan awal.

Menurut keterangan BPBD Magetan, longsor dipicu oleh hujan berintensitas ringan hingga sedang yang mengguyur wilayah setempat serta kondisi tebing yang cukup curam. Material longsoran memiliki ukuran sekitar 5 meter dengan lebar 2 meter.

Warung milik Suwito (74), warga Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan, ikut terdampak akibat tertimpa material longsor dan mengalami kerusakan ringan pada bagian atap.

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pembersihan material tanah dan batu. Proses evakuasi material dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana. Beberapa batu besar berdiameter sekitar dua meter bahkan harus dipecah terlebih dahulu.

“Pada pukul 11.40 WIB, pembersihan material tanah dinyatakan selesai. Namun, material batu belum seluruhnya tertangani dan akan dilanjutkan oleh masyarakat setempat melalui kerja bakti,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, Eka Wahyudi.

Penanganan longsor melibatkan beberapa unsur, di antaranya BPBD Magetan, TNI–POLRI, Agen Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, Perhutani, Dinas Pariwisata, serta warga sekitar.

BPBD Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat musim hujan. Beberapa tanda potensi longsor yang perlu diperhatikan antara lain: muncul retakan tanah, air keruh dari celah tanah, suara gemuruh dari lereng, serta pohon atau tiang yang terlihat miring.

“Warga di sekitar lereng terjal diminta mengurangi aktivitas saat dan setelah hujan deras serta terus memantau informasi cuaca resmi dari BMKG,” tulis BPBD Magetan dalam keterangannya.

Saat ini jalur Lingkar Telaga Sarangan sudah dapat dilalui kembali, meski masyarakat diimbau tetap berhati-hati karena kondisi kawasan masih labil akibat curah hujan yang terus meningkat. [fiq/aje]

10/12/2025 17:33
Dua Menu MBG Penyebab Keracunan Massal Siswa di Kawu Ngawi, Hasil Lab Temukan Bakteri Nitrit

Ngawi (beritajatim.com) – Penyebab keracunan yang menimpa puluhan siswa SD, SMP, hingga SMA negeri di Kecamatan Kedunggalar akhirnya terungkap. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan laboratorium, dua menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dinyatakan terkontaminasi bakteri nitrit.

Kesimpulan tersebut disampaikan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya dan diterima resmi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi pada Rabu (10/12/2025). Dua menu yang terindikasi mengandung bakteri adalah sayur acar wortel–labu serta pisang yang disajikan kepada siswa pada Rabu, (26/11/2025).

Sebelumnya, sebanyak 87 siswa dilarikan ke Puskesmas Gemarang lantaran mengalami gejala keracunan usai menyantap menu MBG tersebut. Para siswa mengeluhkan mual, pusing, dan beberapa di antaranya harus mendapatkan observasi lebih lanjut.

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas MBG, menegaskan bahwa temuan ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh dalam pelaksanaan program MBG di seluruh wilayah.

Ony meminta seluruh pengelola SPPG agar mematuhi prosedur teknis secara ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyajian, hingga distribusi.

“Hasil lab ini akan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Prosedur teknis harus dipatuhi sepenuhnya,” ujarnya.

Di sisi lain, siswa di Kecamatan Kedunggalar kini kembali membawa bekal dan membeli makanan di kantin sekolah. Salah satu siswi SMPN 2 Kedunggalar, Fiona Adelia Firmansyah, mengaku masih enggan mengonsumsi menu MBG setelah kejadian tersebut.

“Sejak keracunan, tidak ada kiriman MBG. Kami bawa bekal sendiri. Saya juga tidak mau makan MBG dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, SPPG di Desa Kawu ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pasca insiden ini. Sebanyak 50 karyawan SPPG harus dirumahkan hingga unit tersebut dinyatakan memenuhi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Operasional baru dapat dibuka kembali setelah standar higienitas terpenuhi sepenuhnya. [fiq/aje]

10/12/2025 17:26
Satgas Premanisme Polda Jatim Siap Amankan Libur Nataru

Surabaya (beritajatim.com) – Libur Natal 2025 dan Tahun baru 2026 (Nataru) Polda Jawa Timur (Jatim) resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Premanisme. Pembentukan Satgas Premanisme ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi aman jelang Operasi Lilin Semeru 2025, pengamanan Natal dan Tahun Baru.

Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si mengatakan pembentukan satgas ini dilakukan untuk mencegah peningkatan kejahatan jalanan dan maraknya aksi premanisme yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur.

“Ini komitmen kita dalam merawat Jogo Jatim. Masyarakat tidak boleh hidup dalam bayang-bayang ketakutan akibat ulah segelintir oknum yang memaksakan kehendak,” tegas Irjen Nanang saat memimpin Apel Satgas Premanisme di Lapangan Mapolda Jatim, Rabu (10/12/2025).

Kapolda Jatim mengungkapkan, hasil evaluasi Kamtibmas periode akhir Oktober hingga awal November 2025 menunjukkan tren peningkatan kejahatan sebesar 7,66%.

Yang paling mengkhawatirkan adalah melonjaknya penyalahgunaan senjata tajam dan senjata api hingga 175%.

“Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tapi alarm bahwa bibit premanisme dan gangsterisme sedang mencoba mengganggu ketenangan warga,” kata Irjen Nanang.

Kapolda Jatim menginstruksikan Satgas Premanisme harus bergerak cepat, agresif, namun tetap terukur.

Ada tujuh sasaran utama yang menjadi fokus pembersihan:

1. Pemerasan & pemalakan di pasar, terminal, serta ruang publik.
2. Debt collector ilegal yang menagih dengan intimidasi dan kekerasan.
3. Pungli yang menghambat ekonomi masyarakat.
4. Preman penganiayaan yang beraksi secara individual.
5. Preman pengeroyokan berbasis kelompok.
6. Kekerasan oknum perguruan silat, termasuk fanatisme negatif yang berujung kriminal.
7. Gangster jalanan yang membawa sajam dan memicu tawuran.

“Tindak tegas semua bentuk premanisme. Jangan beri ruang bagi pelaku pemerasan, pungli, pengeroyokan, maupun gangster yang meresahkan warga,” tegas Irjen Nanang.

Ia juga mengarahkan peningkatan patroli intensif pada jam-jam rawan, terutama malam hingga dini hari.

“Kita harus memastikan Jawa Timur bersih dari aksi premanisme sebelum aktivitas masyarakat meningkat di akhir tahun. Ini syarat mutlak agar stabilitas Jatim benar-benar terjaga,” pungkas Irjen Nanang. [uci/but]

10/12/2025 17:25
Pelunasan Biaya Haji Ponorogo 2026 Lambat, KHU Intensifkan Sosialisasi

Ponorogo (beritajatim.com) — Progres pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah haji (CJH) Ponorogo tahun keberangkatan 2026 berjalan lambat. Data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah (KHU) Ponorogo, per hari Senin (8/12) lalu, baru 97 dari 547 jemaah yang menuntaskan pembayaran. Sisanya, 450 jemaah masih menunggu proses lanjutan, terutama terkait pemeriksaan kesehatan sebagai syarat istitaah.

Kepala Kantor KHU Ponorogo, Marjuni, menegaskan bahwa situasi ini dipengaruhi oleh jadwal pemeriksaan kesehatan yang berbarengan dengan masa pelunasan. Dari total jemaah, baru 184 orang yang telah menjalani pemeriksaan dan dinyatakan istitaah. Kondisi tersebut membuat pelunasan berjalan lebih lambat dari prediksi.

“Kalau pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan lebih awal, progres pelunasan seharusnya bisa lebih cepat,” kata Marjuni, Rabu (10/12/2025).

Dia menyebutkan bahwa besaran Bipih tahun ini ditetapkan Rp60,6 juta per jemaah. Menyisakan tenggat waktu pelunasan yang berlangsung sejak 24 November hingga 23 Desember, KHU Ponorogo kini berupaya menggenjot sosialisasi kepada seluruh jemaah. Pendekatan dilakukan melalui kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), kantor urusan agama (KUA), hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) agar percepatan istitaah berjalan paralel dengan pelunasan.

“Kami terus lakukan sosialisasi untuk pelunasan Bipih bagi jemaah haji tahun keberangkatan 2026,” katanya.

Bagi jemaah yang sudah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan, Marjuni meminta agar segera melakukan pembayaran. KHU juga memantau perkembangan harian sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan.

“Kami update terus progres istitaah kesehatan dan pelunasan ini setiap hari, agar ada motivasi yang lainnya untuk segera melakukan pelunasan dan siap lahir batin berangkat ke Tanah Suci,” ungkapnya.

Dengan waktu yang semakin singkat, percepatan pemenuhan syarat kesehatan menjadi kunci kelancaran proses administrasi sebelum CJH diberangkatkan menuju Tanah Suci pada musim haji 2026. (end/kun)

10/12/2025 17:24
Meski Telah Bangun 236 Unit, Masih Ada Ribuan RTLH di Blitar

Blitar (beritajatim.com) – Di tengah gemerlap pembangunan dan janji kesejahteraan, sebuah fakta memprihatinkan terpampang nyata di Kabupaten Blitar. Setidaknya 6.000 rumah warga Blitar masih tergolong tidak layak huni (RTLH) dan mendesak untuk segera diperbaiki.

Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memang berupaya melakukan intervensi. Namun, sorotan tajam mengarah pada kuantitas perbaikan yang dinilai sangat minim jika dibandingkan dengan total kebutuhan.

Dimana pada tahun ini, Pemkab Blitar menargetkan ada 236 rumah tergolong tak layak huni bisa diperbaiki. Jumlah itu tentu cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah RTLH yang mencapai 6.000 unit.

“Targetnya tahun ini 236, ini yang sudah dikerjakan 186 unit sementara 50 lainnya masih progres,” ungkap Nanang Adi Putranto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Blitar pada Rabu (10/12/2025).

Dengan sisa 50 unit yang sedang dikerjakan, target 236 rumah ini diharapkan tuntas menjelang pergantian tahun. Namun, laju perbaikan ini menyisakan pertanyaan besar yakni kapan 6.000 rumah lain akan tersentuh?

Jika diasumsikan kecepatan perbaikan rumah tak layak tersebut mencapai 236 unit per tahun. Maka untuk menuntaskan sisa 6.000 RTLH, Pemkab Blitar membutuhkan waktu lebih dari 25 tahun. Tentu ini adalah kalkulasi yang mengerikan, karena ribuan warga harus hidup dalam kondisi memprihatinkan selama puluhan tahun mendatang.

“Ini pasti selesai yang 50 ini di akhir tahun ini,” tegasnya.

Keterbatasan anggaran tentu menjadi tantangan besar dalam upaya pengentasan rumah tak layak huni ini. Namun jika anggaran minim, apakah tidak opsi lain yang bisa ditempuh Pemkab Blitar untuk mengentaskan hunian tak layak milik warga. [owi/aje]

10/12/2025 17:19
AMDAL PLTSa Benowo Ditolak PTUN, DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Buka Dokumen ke Publik

Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, meminta Pemerintah Kota Surabaya segera membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo kepada publik. Desakan ini muncul setelah gugatan Pemkot Surabaya terhadap Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

“Dokumen AMDAL ini sesungguhnya tidak perlu menunggu gugatan Pemkot dikalahkan dulu, karena sejak awal bukan kategori dokumen yang dirahasiakan,” kata Imam Syafi’i di DPRD Surabaya, Rabu (10/12/2025).

Dia menilai, sebelum perkara ini masuk ke PTUN, Pemkot Surabaya sudah seharusnya membuka dokumen AMDAL tersebut. Putusan Komisi Informasi Publik sebelumnya juga menyatakan Pemkot kalah dalam sengketa keterbukaan informasi.

“Ketika di Komisi Informasi Publik kemarin Pemkot kalah, sebetulnya di situ saja sudah bisa langsung dibuka, atau bahkan sebelum itu,” ujar legislator NasDem itu.

Menurut Imam, keterbukaan dokumen AMDAL sangat penting karena menyangkut dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar lokasi PLTSa. Dokumen tersebut juga menjadi bagian dari kontrol publik dan lembaga lingkungan seperti Walhi.

“Untuk kepentingan publik, apalagi soal dampak lingkungan, warga sekitar harus tahu. Itu bagian dari kontrol masyarakat dan Walhi,” ucapnya.

Imam juga menyampaikan bahwa setelah adanya putusan PTUN, tidak ada lagi alasan bagi Pemkot untuk menunda keterbukaan dokumen. Putusan hukum tersebut harus segera dijalankan sebagaimana mestinya.

“Apalagi sekarang sudah ada putusan, Pemkot kalah. Menurut saya harus segera dilaksanakan dan dokumen AMDAL dibuka,” katanya.

Lebih jauh, dia mengungkapkan pengalamannya saat meminta sejumlah dokumen terkait kerja sama PLTSa Benowo yang juga tidak diberikan secara utuh. Hal tersebut terjadi ketika dia masih bertugas di Komisi A DPRD Surabaya.

“Dulu kami meminta seluruh perjanjian terkait kerja sama itu, tapi tidak diberikan oleh dinas aset dan bagian hukum. Ini yang membuat tanda tanya besar,” ujar Imam.

Dia juga menyebut adanya informasi soal sejumlah adendum kontrak dengan PT SO yang dinilai janggal. Saat perusahaan disebut wanprestasi, sanksi tidak dijatuhkan, melainkan justru muncul adendum-adendum baru.

“Kami dengar ketika PT SO wanprestasi, tidak ada penalti, tapi malah adendum-adendum. Ini perlu dibuka supaya terang,” ungkapnya.

Selain itu, Imam menyinggung persoalan buffer zone di sekitar lokasi PLTSa yang terdampak pengelolaan sampah dan pencemaran lindi. Tanggung jawab atas dampak tersebut seharusnya berada pada pihak pengelola.

“Zona penyangga akibat pengelolaan sampah itu harusnya menjadi tanggung jawab PT SO, tapi yang terjadi malah Pemkot membeli lahan dengan APBD,” katanya.

Atas kondisi tersebut, Imam menegaskan dukungan DPRD terhadap upaya Walhi membuka seluruh dokumen terkait PLTSa Benowo. Dia meminta semua dokumen yang berpotensi merugikan kepentingan publik dibuka secara transparan.

“Kami mendukung Walhi untuk membuka semuanya. Setelah AMDAL, kalau ada dokumen lain yang berpotensi merugikan publik, menurut saya itu juga harus dibuka,” pungkasnya. [asg/kun]

10/12/2025 17:12
Forum Tapol/Napol Jatim Desak Negara Tuntaskan Pelanggaran HAM Berat

Surabaya (beritajatim.com) – Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, Forum Tapol/Napol Jawa Timur kembali menyerukan agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dan final dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Seruan ini ditegaskan para penyintas yang menilai bahwa momentum pemerintahan saat ini menjadi peluang penting untuk membuka lembaran baru dalam perjalanan bangsa.

Forum Tapol/Napol Jatim menilai bahwa berbagai tragedi di era Orde Baru tidak hanya menjadi catatan kelam sejarah, tetapi juga bukti kegagalan negara dalam melindungi warganya. Selama keadilan belum ditegakkan, Indonesia dinilai masih memikul beban moral dan politik yang menghambat kemajuan nasional.

“Pada peringatan Hari HAM Internasional kali ini kami mengundang secara terbuka bagi semua pihak—pemerintah, militer, masyarakat sipil, dan terutama mantan pelaku—untuk duduk bersama. Mari ubah narasi konflik menjadi narasi rekonsiliasi, dari kebenaran yang dipaksakan menuju kebenaran yang disepakati. Bersama-sama kita ubah kesadaran menjadi tindakan,ˮ ujar Koordinator Forum Tapol/Napol Jawa Timur, Trio Marpaung, di Surabaya, Selasa (10/12/2025).

Rekonsiliasi Bermartabat: Tidak Melupakan, tetapi Memulihkan

Para penyintas menegaskan bahwa penyelesaian kasus HAM bukan sekadar membuka luka lama. Rekonsiliasi disebut harus dilakukan secara bermartabat, dengan menyeimbangkan keberanian negara mengakui kesalahan dan kebijaksanaan dalam memulihkan masa depan korban.

Menurut Forum Tapol/Napol Jatim, penyelesaian pelanggaran HAM berat tidak boleh dilakukan dengan mengubur sejarah demi impunitas ataupun membongkar kembali trauma tanpa mekanisme yang jelas. Mereka menawarkan tiga tahapan kunci dalam proses rekonsiliasi:

Pengungkapan Kebenaran (Truth-Telling)

Pemulihan Hak dan Reparasi Penuh kepada Korban

Penegakan Akuntabilitas Bertingkat yang Pragmatis

Keadilan Masa Lalu untuk Indonesia Emas 2045

Forum menilai bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat—baik melalui mekanisme non-yudisial berbasis kebenaran dan pemulihan maupun melalui proses hukum yang independen—merupakan investasi strategis untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Setidaknya terdapat tiga dampak positif yang akan diperoleh jika negara menuntaskan pelanggaran HAM berat masa lalu:

1. Membangun Moralitas Bangsa
Penyelesaian kasus HAM tidak hanya memberi keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat integritas moral, supremasi hukum, serta membangun institusi pemerintahan yang bersih dan berkeadaban.

2. Meningkatkan Stabilitas dan Kepercayaan Publik
Mengakhiri konflik historis dinilai penting untuk mencegah potensi gesekan sosial. Sebaliknya, ketidakjelasan penyelesaian kasus hanya menumpuk ketidakpercayaan publik yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional menjelang 2045.

3. Mewariskan Demokrasi yang Sehat
Generasi muda yang akan memimpin Indonesia pada 2045 berhak mewarisi negara yang telah menuntaskan pelanggaran masa lalunya. Penyelesaian HAM disebut sebagai fondasi penting bagi budaya demokrasi.

Desakan agar Negara Bergerak Cepat

Forum Tapol/Napol Jatim menyebut Hari HAM Sedunia sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk menjaga martabat manusia bersifat universal dan tidak boleh berhenti. Karena itu, mereka meminta pemerintah mempercepat langkah untuk menjamin kebenaran, keadilan, dan pemulihan bagi para korban.

“Indonesia Emas 2045 tidak mungkin diwujudkan dengan kaki yang terantai pada ketidakadilan masa lalu. Kami meminta agar Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan Presiden menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebagai agenda prioritas negara. Ini bukti bahwa kita bangsa yang berani menghadapi kebenaran demi masa depan. Semangat ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita-cita pertama: memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM,” pungkas Trio Marpaung. (ted)

10/12/2025 17:07