provinsi: JAWA TIMUR

Apel Kesiapsiagaan di Kuwu: Pemkab Madiun Mantapkan Mitigasi Banjir dan Longsor

Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi di Desa Kuwu, Kecamatan Balerejo, Kamis (11/12/2025).

Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, ini menjadi momentum untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap bekerja di lapangan, mulai dari BPBD, relawan desa, dinas terkait, hingga unsur TNI dan Polri. benar-benar siap bekerja di lapangan menghadapi musim hujan 2025–2026.

Dalam amanatnya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan bahwa tantangan bencana hidrometeorologi di Kabupaten Madiun masih cukup besar. Sejumlah wilayah tercatat memiliki risiko banjir, antara lain Kecamatan Balerejo, Madiun, Wungu, dan Pilangkenceng. Sementara itu, kawasan perbukitan seperti Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dikategorikan rawan longsor.

“BPBD bersama seluruh jajaran terkait sudah menyiapkan strategi mitigasi sejak awal. Mulai dari penguatan pos pantau, kesiapan peralatan penyelamatan, hingga penyediaan logistik emergensi,” ujar Bupati.

Plt Kalaksa BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menambahkan bahwa sebanyak 30 personel inti Pasukan Reaksi Cepat (PRC) telah disiagakan dengan pembagian enam regu. Relawan desa juga disiapkan sebagai garda terdepan untuk menyampaikan perkembangan informasi cuaca maupun potensi bencana di wilayah masing-masing.

Untuk mendukung penanganan keadaan darurat, BPBD telah menata dan menyediakan berbagai logistik, antara lain selimut, popok bayi, paket makanan, hingga perlengkapan darurat yang disesuaikan dengan jenis bencana agar distribusinya dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.

Pemkab Madiun berharap kesiapsiagaan yang telah dibangun dapat memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak saat bencana terjadi. “Semakin baik persiapan kita, semakin kecil risiko yang harus ditanggung masyarakat,” kata Boby. [rbr/suf]

11/12/2025 20:19
Mendagri Tito Minta Pemda Perketat Evaluasi Kelayakan Gedung Tinggi

Jakarta –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperketat evaluasi kelayakan bangunan, terutama gedung-gedung bertingkat. Tito menekankan bahwa standar keselamatan harus menjadi syarat mutlak dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan proses penilaiannya wajib melibatkan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

“Pada waktu membangun [gedung, penerbitan] PBG itu betul-betul harus menilai apakah ini masuk risiko rendah, sedang, atau tinggi. Kalau itu masuk risiko tinggi, maka dia harus ada persyaratan-persyaratan yang lain, di antaranya keselamatan tadi, dan melibatkan teman-teman pemadam kebakaran yang mereka paham, ahli dari bidang itu,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam Rapat Bersama Kepala Daerah, Kepala Dinas Damkar, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait Sosialisasi Larangan ke Luar Negeri, Kesiapan Menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru), serta Kesiapan Menghadapi Bencana, yang digelar secara daring dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Tito mengatakan setiap bangunan wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. SLF memuat persyaratan terkait struktur, sistem proteksi kebakaran, keamanan penghuni, hingga fasilitas darurat.

“Itu juga berisi poin-poin yang layak untuk menghindari atau mencegah terjadinya kebakaran, atau bila terjadi kebakaran dia memiliki mekanisme untuk menghentikan kebakaran dan menyelamatkan,” ucapnya.

Tito menegaskan ketentuan tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi kewajiban seluruh Pemda dan pemilik bangunan untuk menjamin keselamatan publik. Gedung berisiko tinggi wajib dilengkapi tiga komponen utama, yakni Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem air seperti sprinkler otomatis, serta jalur evakuasi yang aman.

Sorotan ini muncul pasca kebakaran Gedung Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Hasil pengecekan awal menunjukkan gedung tersebut tidak memiliki jalur evakuasi memadai. Seluruh akses vertikal hanya bergantung pada satu tangga, sehingga tidak tersedia rute alternatif bagi penghuni saat keadaan darurat.

“Jadi gedung ini hanya memiliki satu tangga saja, untuk naik ke atas dan turun ke bawah. Sehingga [ketika] terjadi kebakaran, yang terjadi malah naik ke atas semua, bukan mengevakuasi. Karena memang tidak ada jalur evakuasi untuk keluar dari gedung itu,” jelasnya.

“Banyak high rise building, gedung-gedung tinggi yang ada di Indonesia tidak hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, kemudian di Sulawesi, Medan, [serta] kota-kota besar lainnya yang memiliki risiko tinggi,” jelas Tito.

(prf/ega)

11/12/2025 19:59
Bupati Ipuk Teken MoU dengan Menteri Koperasi Demi Percepatan Pengembangan Koperasi Merah Putih

Banyuwangi (betitajatim.com)– Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI bersama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menandatangani nota kesepakatan (MoU) percepatan pembangunan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Kesepakatan itu diteken Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah.
MoU tersebut mencakup percepatan pembangunan fisik gerai serta pergudangan KDMP dan perluasan operasionalisasi usaha sesuai potensi desa di Banyuwangi.

“Kami baru saja meneken kerja sama percepatan pengembangan koperasi desa/kelurahan merah putih bareng Menteri Koperasi, sekaligus disaksikan Bu Wamen. Alhamdulillah, dengan MoU ini akan koperasi merah putih bisa berkkembang lebih optimal karena ada arahan langsung dari Kemenkop,” kata Bupati Ipuk, Kamis (11/12/2025).

Menkop Ferry menyebut kerja sama ini bertujuan menguatkan gerakan koperasi desa berbasis potensi lokal yang semakin berkembang.

“Saya kemarin telah meresmikan KDMP Tukang Kayu di Banyuwangi. Koperasinya bagus dan beberapa produk dibuat oleh usah alokal setempat seperti kopi. Ini bagus dan bisa menjadi contoh,” ujar Menkop.

Ia menilai pola tersebut sejalan dengan semangat kemandirian yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi peluang besar bagi koperasi untuk memproduksi barang sendiri dan menjualnya secara mandiri.

Selain itu, Menkop mengatakan, penguatan KDMP harus dibarengi dengan pemenuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. “Bila di Banyuwangi masih ada koperasi desanya yang kekurangan sarpras, Ibu Bupati bisa kirim datanya ke kami. Nanti kami bantu penuhi,” jelasnya.

Wamenkop Farida menambahkan, percepatan KDMP tidak hanya berbicara soal infrastruktur dan legalitas, tetapi juga penyelarasan visi dengan pemerintah daerah. Dukungan kepala daerah, imbuhnya, sangat penting agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan seragam di seluruh Indonesia.

“Kami senang dukungan kepala daerah seperti Banyuwangi yang pro aktif datang langsung ke kami untuk memperdalam dan bergerak bersama dalam percepatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Bupati Ipuk menambahkan kembali, MoU tersebut menjadi landasan bagi Banyuwangi untuk mengembangkan KDMP sesuai arah kebijakan nasional.

Banyuwangi memiliki 217 desa dan kelurahan yang seluruhnya menjadi lokasi pengembangan KDMP. Sehingga membutuhkan pendampingan dari Kementerian Koperasi untuk memastikan pelaksanaannya tetap terarah.

“Bagi kami KDMP ini menjadi sebuah hal baru bagi daerah, sehingga kami membutuhkan pendampingan agar KDMP di Banyuwangi sejalan dengan asta cita Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menteri dan Bu Wamen Koperasi atas fasilitasinya,” ucap Ipuk.

Arahan Menteri Koperasi, sambung Ipuk, menekankan pada penguatan KDMP bisa disesuaikan dengan potensi tiap desa. Banyuwangi sendiri memiliki wilayah yang sangat beragam, mulai dari pesisir, pegunungan, hutan, persawahan hingga kawasan perdagangan.

“Kementerian memberi panduan agar pengembangan KDMP mengikuti karakter desa masing-masing,” pungkas Ipuk. [alr/suf]

11/12/2025 19:56
Cak Imin Singgung Pemimpin yang Berkonflik Adalah Pemimpin Masa Lalu

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyinggung bahwa para pemimpin yang masih sibuk berkonflik adalah sosok yang menurutnya masih terjebak dalam masa lalu.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat memberikan arahan di hadapan ribuan santri beserta pengasuh pesantren dan jajaran kementerian hingga pemerintah daerah pada acara Groundbreaking rekonstruksi bangunan pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).

Menurutnya, sosok-sosok pemimpin yang kerap kali ‘gegeran’ atau berkonflik tersebut sudah waktunya direplikasi posisinya oleh generasi muda, yakni santri-santri yang disebutnya memiliki masa depan cerah.

“Kalau ada pemimpin yang geger-gegeran [berkonflik] itu pemimpin masa lalu. Nggih nopo nggih? [Iya apa iya?] Nggih. Ono [ada] pemimpin kok geger-gegeran ae itu berarti masa lalu. Harus diganti oleh santri-santri yang memiliki masa depan seperti di Al-Khoziny,” ungkap Muhaimin disambut riuh tepuk tangan ribuan santri yang hadir.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menegaskan bahwa ia berani untuk menyampaikan pernyataan tersebut karena pernah terlibat juga dalam konflik di masa sebelumnya.

“Saya wani [berani] ngomong ngene [begini] soal e yo wis tau gegeran [karena sudah pernah berkonflik] juga. Wis kapok gegeran [Sudah kapok berkonflik]. Kiai Abdus Salam iki pengalaman e sak tumpuk [banyak] juga,” ucap Muhaimin.

Tak hanya itu, Cak Imin juga menyebut bahwa berbagai konflik yang telah terjadi di masa silam tersebut tidak dijadikan sebagai pembelajaran untuk menatap masa depan yang lebih baik. Namun, dirinya enggan untuk mengungkap siapa sosok-sosok yang dimaksudnya itu.

“Wis [sudah] pengalaman, gak belajar-belajar malah diulangi neh [lagi]. Aku nggak cerita sopo maksude [siapa yang dimaksud], wes eruh durung [sudah tahu belum]?,” ungkapnya disertai gelakan tawa hadirin.

Lebih lanjut, Cak Imin pun mendorong para santri untuk belajar pada laboratorium kehidupan, yang menurutnya menjadi titik nadi sistem pendidikan Indonesia. Hal tersebut ditegaskannya sebagai alim alamah sekaligus memimpin perbaikan dan perubahan bagi bangsa dan negara menuju makmur dan sejahtera.

“Kalian santri-santri nanti bukan hanya harus alim ilmu agama, tapi harus meningkatkan kemakmuran diri, keluarga, dan masyarakat. Kadhal fakru ayyakuna ukhron. Inilah yang menjadi motivasi sehingga umat Islam tidak boleh tertinggal dibanding dengan umat-umat lainnya sehingga menjadi solusi kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

11/12/2025 19:44
Ini Peraih Penghargaan AJP Award 2025 di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Komunitas jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Pamekasan (AJP), memberikan 27 penghargaan bagi individu maupun institusi yang berkontribusi besar dalam membangun daerah di Madura, khususnya di Pamekasan.

Apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan dalam ajang AJP Award 2025 di di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 382 Pamekasan, Selasa (9/12/2025). Sekaligus launching buku karya pengurus dan anggota AJP dengan judul ‘Pamekasan Mencari Identitas’, serta launching Rumah Singgah di Surabaya.

“AJP Award ini merupakan upaya kami dalam memberikan support dan apresiasi bagi mereka yang memiliki kontribusi besar membangun daerah, tentunya sesuai bidang yang mereka tekuni. Baik secara individu maupun institusi maupun kelembagaan,” kata Ketua AJP, M Khairul Umam.

Selain itu pihaknya juga memastikan apresiasi dan penghargaan tersebut diberikan melalui mekanisme panjang dengan merumuskan ketentuan khusus melalui beragam kajian matang, serta dilakukan secara profesional dan proporsional. “Total apresiasi yang kami berikan sebanyak 27 penghargaan, meliputi 14 anugerah untuk katagori Individu, serta 13 anugerah lainnya untuk katagori institusi atau kelembagaan,” ungkapnya.

“Secara prinsip, kami memberikan apresiasi ini bukan dengan ujuk-ujuk, tapi ada standarisasi khusus yang kami terapkan dalam penilaian. Hal ini kita lakukan sebagai upaya mendorong kemajuan beragam sektor pembangunan di Madura, khususnya Pamekasan. Tentunya melalui beragam kontribusi dan potensi yang didedikasikan,” sambung Khairul.

Terlebih apresiasi tersebut juga dilakukan seiring dengan komitmen AJP melaksanakan tanggungjawab sosial dan kemanusiaan, khususnya selain profesionalitas dalam melaksanakan tugas jurnalistik. “Hal ini kita buktikan dengan produk buku karya rekan-rekan AJP, sekaligus launching rumah singgah yang berada di Surabaya,” jelasnya.

“Tentu hal ini menjadi wujud nyata dari komitmen kami, selain menjunjung tinggi kualitas dan nilai etika jurnalistik, juga tidak kami lupakan tanggungjawab sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, selamat bagi seluruh penerima anugerah, semoga dapat menjadi motivasi bersama untuk membangun daerah, khususnya di Madura,” pungkasnya. [pin/kun]

Berikut Daftar Peraih Penghargaan AJP Award 2025:
Katagori Individu
1. Ach Kusairi (Inspirator Wirausaha Muda)
2. Makmun Sanjari (Pioneer Pengusaha Muda)
3. Hanafi (Pelopor Kesejahteraan Keluarga)
4. Kompol Hendry Soelistiawan (Anugerah Satya Ungkap Tuntas)
5. KH Kholilurrahman (Politisi Pesantren Inspiratif)
6. Sukriyanto (Pemimpin Pelopor Transformasi Pantura)
7. Ali Masykur (Legislator Visioner Leader)

8. Marsuto Alfianto (Anugerah Sadar Hukum dan Kesehatan)
9. Ach Suhairi (Pengacara Reformis Hukum)
10. Achsanul Qosasi (Tokoh Inspiratif Penggerak Sepak Bola Madura)
11. H Suparto (Pegiat dan Penyelamat Kesenian Tradisional Pamekasan)
12. Hidayatul Nuronnia (Srikandi Pendidikan dan Sosial)
13. Alm Saiful Bahri (Anugerah Pahlawan Lensa)
14. Alm KH Taufik Hasyim (Long Life Achievement for Regilious Contribution)

Katagori Lembaga
1. RSIA Puri Bunda Madura (Rumah Sakit dengan Pelayanan Ideal dan Humanis)
2. PT Empat Sekawan Mulia (Pelopor Rokok Lokal Berkelas Dunia)
3. PLN UP3 Madura (Quick Response Service)
4. PT Darus Sakinah Property (The Most Innovative One-Stop Property Development)
5. UIN Madura (Madura Islamic University Excellent Transformation)
6. Bawang Mas Center (Inisiator Bangun Rumah Yatim-Dhuafa dan Peduli Pendidikan)
7. Universitas Islam Madura (Kampus Lima Menara Ilmu)
8. Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata (Konsistensi Pengembangan Ilmu Keislaman Klasik dan Modern)
9. PPMU Al-Hasani Tambelangan (Lembaga Pendidikan Islam Integratif)
10. Yayasan Cahaya Ummat (Lembaga Peduli Kemanusiaan dan Kesehatan)
11. Pakem Maddhu (Lembaga Pelestarian dan Pemertahanan Bahasa, Sastra, dan Budaya Madura)
12. Desa Gagah Kadur (Desa Wisata dan Ekonomi Kreatif)
13. Elysia Estetika (Produk Kecantikan Paling Famous Klinik Kecantikan)

11/12/2025 19:27
JDIH Gresik Hadirkan Fitur AI, Akses Produk Hukum Kini Lebih Mudah dan Cepat

Gresik (beritajatim.com) — Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) menjadi salah satu sumber resmi yang banyak dicari masyarakat untuk mengetahui berbagai produk hukum pemerintah, mulai dari undang-undang, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, hingga keputusan penting lainnya. Namun, tidak sedikit warga yang masih belum mengetahui cara mengakses layanan ini.

Guna mendorong warga melek hukum, Pemda Gresik lebih intensif lagi melakukan sosialisasi mengenai seputar produk hukum lewat platform digital supaya bisa diakses secara luas.

“Dokumentasi hukum wajib diketahui masyarakat secara masif. Itu merupakan salah satu tugas kami, memberikan informasi yang benar dan mudah dijangkau,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, M. Rum Pramudya, Kamis (11/12/2025).

Ia menjelaskan saat ini ada sejumlah fitur baru yang bisa diakses melalui kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di dalam JDIH Gresik. Baik itu mengakses KUHP Asisten, Policy Briefing, Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan, serta Lexapedia, dan berbagai inovasi lainnya.

“Dengan fitur-fitur ini diharapkan mampu membantu masyarakat memahami produk hukum dengan lebih cepat dan efisien,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gresik, Khoirul Huda, menuturkan pentingnya sinkronisasi antara Perda dan Peraturan Bupati (Perbup). Politisi PPP ini mengungkapkan bahwa sejak 1974 hingga 2025 terdapat 530 Perda yang perlu ditinjau, diperbarui, atau bahkan dicabut karena sudah tidak relevan.

“Banyak Perda yang sudah berubah substansinya, tetapi belum dilakukan perubahan atau pencabutan. Ini menjadi PR besar bagi kami dengan Bagian Hukum,” tuturnya.

Menurut Huda, beberapa Perda yang dibutuhkan masyarakat tidak dapat berjalan optimal karena Perbup sebagai aturan teknis belum diterbitkan. Kondisi ini menurutnya menjadi tantangan dalam tata kelola produk hukum daerah.

“Keberadaan JDIH penting bagi pemerintah desa terkait menyusun perdes yang memiliki peran penting dalam administrasi dan layanan masyarakat tingkat desa,” urainya.

Biro Hukum Provinsi Jawa Timur, Intan Isna Hidayatullah, menambahkan bahwa JDIH merupakan wadah untuk menghimpun dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan. Seluruh sistem JDIH nasional terhubung dengan satu data yang dikoordinasikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM.

“JDIH hadir agar masyarakat memperoleh pelayanan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Semua instansi pemerintah memiliki JDIH yang terintegrasi secara nasional,” pungkasnya. (dny/kun)

11/12/2025 18:51
DPRD Jember Ingin APBD Diunggah Lengkap di Situs Pemda

Jember (beritajatim.com) – Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diunggah lengkap di situs resmi pemerintah daerah setempat.

Keinginan ini muncul setelah mengunjungi Command Center Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk melakukan studi tiru, Kamis (11/12/2025). Berdasarkan penjelasan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung, APBD bisa diakses publik di situs bandung.go.id yang merupakan bagian dari Command Center.

“Jadi masyarakat Kota Bandung tahu penggunaan atau pengalokasian anggaran dari masing-masing dinas ini seperti apa,” kata Wahyu Prayudi Nugroho, anggota Komisi B, di sela-sela kunjungan.

Situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di situs jemberkab.go.d memang mengunggah Peraturan Daerah tentang APBD sejak 2021. Namun berbeda dengan situs resmi Pemkot Bandung yang mengunggah semua lampiran APBD, Pemkab Jember hanya mengunggah lampiran pertama yang berisi ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Nugroho meminta Pemkab Jember mengunggah lengkap isi buku APBD untuk menepis syak wasangka masyarakat. “Jadi mereka bisa langsung mengakses atau mengunduh APBD dari situs resmi tanpa perlu repot mencari,” katanya.

Hal senada dilontarkan Ketua Komisi B Candra Ary Fianto. “Jadi masyarakat bisa langsung mengawasi proses penganggaran APBD dan pelaksanaan yang didanai APBD. Kami excited, karena ada transparansi publik terhadap dana APBD,” katanya. [wir]

11/12/2025 18:49
Hj Ansari Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pelajar Asal Aceh-Sumatera

Pamekasan (beritajatim.com) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Hj Ansari meminta pemerintah agar memperhatikan nasib pelajar yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera, baik kalangan siswa, mahasiswa dan santri terdampak bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut.

Sejauh ini pemerintah sudah tindakan pemilihan pasca bencana, termasuk memberikan bantuan bagi masyarakat setempat. Namun bagi para pelajar dari wilayah terdampak khususnya mereka yang menimba ilmu di berbagai wilayah di tanah air, juga harus menjadi perhatian serius sebagai bagian dari warga terdampak bencana.

“Saat ini pemerintah harus menunjukkan rasa cinta kepada rakyat, dan harus selalu memikirkan seluruh aspek dalam penanganan bencana di Aceh dan Sumatera. Termasuk nasib para pelajar yang tidak tahu kondisi keluarga saat bencana terjadi,” kata Hj Ansari, Kamis (11/12/2025).

Hal tersebut sangat penting dipikirkan sebagai bagian dari tindakan pemilihan pasca bencana, khusunya bagi para pelajar asal Aceh dan Sumatera, yang sedang menimba ilmu di berbagai daerah di Indonesia. “Jadi saat ini kita tidak hanya menuntut rakyat untuk mencintai negerinya, tetapi bagaimana negeri ini menunjukan cintanya kepada rakyat,” ungkapnya.

“Terlebih saat ini banyak anak-anak dari Aceh maupun Sumatera, yang sedang menuntut ilmu di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tentunya juga harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” sambung legislator perempuan dari Dapil Jatim XI Madura.

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab hal itu disampaikan seiring dengan hasil kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Aceh, dalam beberapa hari kedepan, terhitung sejak Rabu hingga Minggu (10-14/12/2025). “Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar hadir disitu (memikirkan nasib para pelajar asal Aceh dan Sumatera),” jelasnya.

“Karena anak-anak yang ada di pondok (pesantren) atau di tanah rantau tentunya juga menunggu kiriman dari orang tua yang berdada di Aceh atau Sumatera, dan kita tidak tahu apakah orang tua mereka masih ada atau tidak,” sambung anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI.

Oleh karena itu, legislator perempuan kelahiran Pamekasan Madura, sangat berharap agar pemerintah benar-benar memikirkan nasib para pelajar. “Hal ini tentunya sangat penting untuk dipikirkan, selain bantuan logistik maupun atau tindakan pemulihan pasca bencana,” pungkasnya. [pin/kun]

11/12/2025 18:39
Menteri Hanif Kumpulkan 3 Pakar Bahas Evaluasi Bencana Sumatera-Aceh

Jakarta, Beritasatu.com – Bencana banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara disebut karena adanya eksploitasi lahan hutan, yang mengakibatkan daerah serapan air berkurang.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pun menurunkan pakar dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair) di Jawa Timur, Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mengevaluasi bencana banjir dan longsor tersebut.

“Para pakar dari universitas besar di tiga provinsi ini akan membantu menyusun desain itu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Terkait dengan yang disebut point source, alam ini ada dua kategori: point source dan non-point source,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

“Point source berasal dari unit usaha yang dikontrol oleh KLH, sedangkan non-point source dikelola oleh masyarakat,” jelasnya.

Untuk point source, lanjut dia, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah mengevaluasi semua persetujuan lingkungan dan dokumen terkait agar sesuai dengan garis dasar hujan di Indonesia.

“Baseline hujan kita meningkat hampir 18 kali dari kondisi normal. Kita tahu Sumatera bagian utara memiliki curah hujan rata-rata 2.900 sampai 3.000 mm per tahun, jadi jika dibagi sekitar 8 mm per hari, Sumatera Utara mengalami hujan 450 mm dalam 3 hari, atau 18 kali dari kondisi normal,” ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Konstruksi tersebut harus dicantumkan dalam dokumen persetujuan lingkungan, termasuk bagi para pemilik konsesi. Jika dokumen yang memuat ketentuan lingkungan dinilai tidak memungkinkan, KLH akan tegas mencabut izinnya.

Menteri Hanif menambahkan, ada delapan perusahaan yang sudah diperintahkan melakukan audit lingkungan karena sebagian besar berlokasi di Batang Toru, Tapanuli Selatan, wilayah dengan lanskap tanah yang tidak terlalu luas dan termasuk kawasan dilindungi.

Menurutnya, pihaknya sudah menerapkan dua langkah untuk memitigasi bencana tersebut. Pertama, menghentikan kegiatan dan melakukan audit lingkungan secepat-cepatnya sampai selesai.

Sementara yang kedua, yakni menurunkan tim untuk kajian lingkungan terkait tingkat kerusakan dan biaya pemulihan. “Jika memang berat dan ada unsur pengadilan, kami akan mengambil langkah selanjutnya,” jelas Hanif.

11/12/2025 18:16
Perkuat Pariwisata, Bandara Malang Buka Rute Lombok Mulai 15 Desember

Malang, Beritasatu.com – Bandara Abdulrachman Saleh Malang resmi membuka rute penerbangan baru tujuan Malang–Lombok yang akan beroperasi mulai 15 Desember 2025. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan pasar, terutama dari sektor pariwisata.

Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh, Purwo Cahyo Widhiatmoko mengatakan, rute ini menjadi strategi memperkuat konektivitas dua destinasi wisata besar yaitu Malang di Jawa Timur, dan Lombok di Nusa Tenggara Barat.

“Filosofinya menggabungkan dua kota pariwisata antara NTB dan Jawa. Mahasiswa NTB juga banyak yang kuliah di sini,” ujar Purwo Cahyo Widhiatmoko kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Pembukaan rute ini tidak hanya menjawab kebutuhan wisatawan dan mahasiswa, tetapi juga pasar dari perjalanan dinas berbagai instansi yang dinilai cukup besar.

“Banyak permintaan dari perjalanan dinas pemerintah. Artinya market sudah terbentuk,” tambahnya.

Pada fase awal, rute Malang–Lombok akan dilayani satu maskapai dengan jadwal empat kali dalam seminggu. Dengan tambahan rute ini, jumlah jadwal penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh naik dari enam menjadi tujuh penerbangan per hari.

Purwo memperkirakan rute baru ini dapat meningkatkan trafik penumpang sekitar 5%.

Saat ini, trafik penumpang Bandara Abdulrachman Saleh cukup stabil di kisaran 1.200 hingga 1.600 penumpang per hari.

“Landing pertama pagi sekitar pukul 08.35 WIB dan terakhir take off pada pukul 15.05 WIB,” tutupnya.

11/12/2025 17:52