Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Sopir Ugal-ugalan karena Alasan Kejar Waktu, PO Rosalia Indah Bantah Aturan Itu

    Sopir Ugal-ugalan karena Alasan Kejar Waktu, PO Rosalia Indah Bantah Aturan Itu

    Jakarta –

    PO Rosalia Indah membantah memberikan batas waktu kepada sopir bus, sehingga mereka nekat melaju ugal-ugalan di jalan tol. PO Rosalia Indah menegaskan, narasi yang mengatakan bahwa sopir bus ugal-ugalan karena alasan dikejar waktu, itu tidak benar.

    Seperti diberitakan sebelumnya, sopir bus PO Rosalia Indah jurusan Cileungsi-Malang mengemudi secara ugal-ugalan di area tol 275 A, Rabu (10/12) kemarin. Sopir bus pun langsung di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh manajemen.

    Corporate Communication PT Rosalia Indah Transport, Sasangka Bayu, mengatakan, manajemen tidak pernah memberikan aturan terkait target waktu kepada sopir bus. Hal tersebut sekaligus membantah argumen sopir bus yang mengemudi secara ugal-ugalan karena alasan mengejar target waktu.

    “Manajemen tidak ada kebijakan atau SOP atau aturan mengenai target waktu,” tegas Bayu seperti dikutip dari detikJateng, Jumat (12/12/2025). Bayu menegaskan bahwa manajemen mengedepankan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pihaknya juga mengedepankan aturan dalam berkendara.

    “Karena esensi kami keselamatan dan kenyamanan untuk penumpang. Kami tetap mengedepankan aturan yang berlaku di lalu lintas,” tambah Bayu.

    Diberitakan sebelumnya, viral rekaman bus Rosalia Indah yang mengemudi secara ugal-ugalan di tol Trans Jawa. Video ugal-ugalan tersebut diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia pada 11 Desember 2025.

    Dari informasi akun tersebut, bus Rosalia awalnya melaju dari arah kiri, namun tiba-tiba menyalip dari bahu jalan dan langsung memotong ke jalur kanan. Kejadian tersebut terjadi sebelum rest area 275 A tanggal 10 Desember 2025.

    Mobil yang dipotong jalannya oleh bus tersebut membunyikan klakson panjang. Namun hal itu justru membuat sopir bus marah-marah. Mereka sempat adu mulut di rest area.

    Usai kejadian itu, Manajemen PT Rosalia Indah Transport meminta maaf. Hal tersebut diungkapkan oleh Corporate Communication PT Rosalia Indah Transport, Sasangka Bayu.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang terdampak maupun merasa tidak nyaman, kejadian di bus jurusan Cilengsi-Malang,” kata Bayu.

    Pihak manajemen juga memberikan sanksi tegas dengan memecat yang bersangkutan. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung mengambil langkah buat membebastugaskan sopir bus.

    “Sesuai dengan ketentuan internal perusahaan yg berlaku di Rosalia Indah, terkait pelanggaran yg telah dilakukan oleh pengemudi tersebut, secara tegas perusahaan akan mengeluarkan sanksi surat PHK per hari ini,” tegasnya.

    “PT Rosalia Indah Transport senantiasa berkomitmen untuk menjaga keselamatan, profesionalitas, dan kualitas layanan demi memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” pungkasnya.

    (lua/lth)

  • Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia dengan rangkaian kegiatan penuh semangat. Diawali dengan Apel yang dipimpin oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Jumat (12/12/2025) di Lapangan Kelurahan Dermo. Tak hanya apel, dalam kegiatan ini Wali Kota Kediri beserta jajaran juga menanam pohon bersama.

    “Kita tahu pohon ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga penghasil oksigen dan penjaga ekosistem. Kegiatan menanam pohon hari ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan Kota Kediri yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir, semua merasakan perubahan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tidak menentu. Inilah tantangan nyata yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk di Kota Kediri.

    Bahkan terjadi bencana di Sumatra dan sekitarnya. Bencana ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari hal-hal yang diabaikan. Seperti ruang hijau yang menyusut, sungai yang dipenuhi sampah, drainase yang tersumbat, dan tanah yang kehilangan daya jaga karena kurangnya pohon.

    Mbak Wali mengajak seluruh warga, seluruh kelurahan, seluruh komunitas, untuk kembali menyadari bahwa keberadaan pohon adalah penyelamat yang sering terlupakan. Menanam pohon hari ini, berarti menanam harapan. Mengurangi sampah hari ini, berarti melindungi generasi esok. Mengelola lingkungan hari ini, berarti menjaga keberlanjutan kota beberapa dekade mendatang, dan Kota Kediri mampu karena dikerjakan bersama-sama.

    “Terima kasih kepada seluruh unsur yang hadir dan brigadir penolong dan saka wana bakti yang terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai alam. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah besar menuju Kota Kediri yang lebih hijau dan berdaya. Kita jaga bumi, mulai dari halaman kita. Kita hijaukan kota, mulai dari diri kita,” pungkasnya.

    Pada kegiatan ini, Mbak Wali juga menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para pejuang lingkungan yang selama ini telah bekerja dengan sepenuh hati. Yakni kepada Sekolah Adiwiyata, Kelurahan Berseri dan Kelurahan Zero Waste. Bagi kelurahan yang memenangkan Kelurahan Berseri mendapat hadiah kendaraan roda tiga yang merupakan fasilitas operasional bagi kelurahan, bukan untuk perseorangan.

    Hadiah ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat layanan kebersihan, pengelolaan lingkungan, serta respon cepat kelurahan dalam menjaga ruang hidup warganya. Kendaraan ini menjadi amunisi baru bagi kelurahan untuk lebih gesit, lebih sigap, dan lebih inovatif dalam menjaga lingkungan. Jadi mari kita jaga bersama, agar ke depan pelayanan lingkungan makin optimal dan berkelanjutan.

    Untuk Kelurahan Berseri, kategori Mandiri diraih Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Bandar Kidul, dan Kelurahan Dermo. Kategori Madya, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Kemasan dan Kelurahan Tosaren. Kategori Pratama, Kelurahan Banaran, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Banjaran, dan Kelurahan Gayam.

    Lalu, penghargaan Kelurahan Zero Waste. Juara I Kelurahan Mrican, juara II Kelurahan Tosaren, dan juara III Kelurahan Tinalan. Harapan I Kelurahan Dermo, harapan II Kelurahan Ngronggo, harapan III Kelurahan Betet, harapan IV Kelurahan Tempurejo, harapan V Kelurahan Ngadirejo, dan harapan VI Kelurahan Sukorame.

    Untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri 2025 SDN Betet 3. Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 diraih SMP Plus Ar-Rahmat, SMPN 2 Kediri, dan MTsN 2 Kediri.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala OPD, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti komunitas lingkungan, sekolah, TNI, Polri, dan lainnya. [nm/suf]

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    Probolinggo (beritajatim.com) – Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Kamis (11/12/2025), membuat akses sejumlah permukiman terputus dan menyulitkan proses evakuasi warga. Situasi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur di beberapa titik terdampak.

    BPBD Probolinggo menyebut banjir tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga merusak enam jembatan di tiga desa. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau tim penyelamat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, mengatakan petugas mengalami kendala besar saat mencoba menjangkau warga yang terisolasi. “Kami terkendala akses karena jembatan putus, sehingga proses evakuasi tidak bisa dilakukan cepat,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Hingga Jumat (12/12/2025) sore, sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Sumberkapung masih belum bisa dijangkau melalui jalur utama. Putusnya jembatan membuat seluruh aktivitas warga berhenti total.

    Oemar menambahkan terdapat jalur alternatif, tetapi kondisinya sangat sulit dilalui kendaraan maupun petugas. Tim BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari cara mempercepat pembukaan akses.

    Dari enam jembatan yang rusak, tiga di antaranya putus total—dua jembatan beton dan satu jembatan konvensional. Kerusakan terparah tercatat di Dusun Kedaton, Desa Andungbiru, yang menyebabkan lebih dari seribu warga sempat terisolasi.

    Banjir terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut selama dua jam. Debit air dari hulu seperti Gunung Gambir, Candi Kedaton, dan Taman Hidup meningkat drastis sebelum akhirnya menerjang tiga desa: Andungbiru, Tlogoargo, dan Tiris.

    Secara geografis, Kecamatan Tiris memiliki kontur perbukitan yang membuatnya rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Situasi ini semakin menguatkan perlunya langkah mitigasi lebih cepat untuk mencegah terulangnya isolasi massal warga saat musim hujan tiba. [ada/suf]

  • Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sekda Tulungagung, Tri Hariadi kembali tak hadir dalam pelantikan pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Jabatan Tri Hariadi sebagai Sekda dicopot dan dipindah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Seharusnya Tri Hariadi dilantik kemarin sore. Namun karena sedang dinas luar kota Tri tidak dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Prosesi pelantikan rencananya dilakukan hari ini. Namun hingga tiga jam Tri Hariadi tidak datang sehingga prosesi pelantikan batal dilakukan.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengatakan sejak kemarin pihaknya tidak dapat berkomunikasi langsung oleh Tri Hariadi.

    Namun dari informasi melalui sekretaris pribadi, diketahui Tri Hariadi sudah pulang dari dinas luar kota kemarin petang. Pihak Pemkab kemudian mengirim surat undangan pelantikan hari ini melalui sekretarisnya. Namun ditunggu hingga tiga jam Tri Hariadi tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kita sudah mengirim undangan pelantikan kemarin sore melalui sekretaris pribadinya namun hingga tiga jam ditunggu tidak hadir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Pelantikan tersebut rencananya dilakukan pukul 08.00 WIB. Setelah dituggu selama 3 jam hingga pukul 11.00 WIB Tri Hariadi tidak juga muncul. Pihaknya sudah berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor tidak diaktifkan. Mereka juga berusaha mendatangi rumah Tri Hariadi dan ternyata dalam kondisi kosong terkunci.

    “Kami tidak tahu alasan mengapa tidak datang ke sidang ini, kondisi rumah juga kosong dan terkunci, kita telpon juga tidak aktif,” tuturnya.

    Soeroto mengakui bahwa peristiwa ini baru pertama kali terjadi di Tulungagung. Pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bupati Gatut Sunu. Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi lebih lanjut ke Gubernur Jawa Timur untuk menyikapi persoalan tersebut.

    “Akan kami kaji kembali. Nanti tentunya kami akan minta pertimbangan kepada Bapak Bupati untuk langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya. [nm/ted]

  • Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik Darurat Kantong Parkir! Truk Bertonase Besar Picu Macet di Semua Arah

    Gresik (beritajatim.com) – Masalah kekurangan kantong parkir kembali menjadi sorotan di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah kawasan industri dan tujuan investasi, lalu-lalang kendaraan bertonase besar mengalami lonjakan. Kondisi ini tak sebanding dengan kapasitas parkir yang tersedia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Khusaini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengatasi persoalan kemacetan dengan menerapkan jam operasional kendaraan bertonase besar di wilayah Gresik.

    “Kami baru memiliki satu kantong parkir di wilayah utara. Tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu,” katanya, Jumat (12/12/2025).

    Khusaini menambahkan, rencananya tahun depan pihaknya akan menambah lagi satu kantong parkir guna mengurai kemacetan mengingat satu tempat yang tersedia belum mampu mengatasi persoalan macet.

    “Kita masih mencari lokasi yang strategis, lokasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kantong parkir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kantong parkir baru selain yang ada di Ngawen, Kecamatan Sidayu, Gresik,” imbuhnya.

    Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menuturkan, dirinya mengapresiasi terkait kebutuhan lahan parkir dan penerapan larangan jam operasional untuk kendaraan bertonase besar.

    “Kalau sudah ada tambahan kantong parkir lagi, orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah atau berangkat kerja tidak lagi terhambat kendaraan besar seperti dump truck. Ini sangat membantu,” tuturnya.

    Politisi dari Partai PKB ini menyatakan masih banyak truk yang melanggar aturan pada sore hari. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kantong parkir yang memadai di wilayah Gresik Selatan, sehingga kendaraan besar tetap berjalan dan menimbulkan potensi kemacetan.

    “Wilayah Gresik Selatan memang butuh tempat parkir. Dulu sebenarnya sudah ada beberapa tawaran lokasi di Wringinanom atau Legundi. Jika tidak diberi lahan parkir, mereka akan terus protes dan biasanya berhenti di dekat akses tol Cerme, Kedamean, hingga Mengganti,” urainya.

    Komisinya mendorong pemerintah daerah mencarikan lahan parkir, bisa dengan sewa, kerja sama, atau skema lainnya. “Kami siap mendukung karena ini penting untuk mendukung kebijakan jam operasional dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tutupnya. [dny/kun]

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Wacana Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD, Apeksi: Kami Tunggu yang Terbaik

    Bisnis.com, SURABAYA – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Eri Cahyadi angkat suara mengenai wacana kepala daerah yang dipilih kembali oleh DPRD.

    Eri menjelaskan, hal yang paling krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu), termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah implementasi pelaksanaan demokrasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya sesuai hati nurani dan preferensinya masing-masing.

    “Yang terpenting itu kepala daerah dipilih oleh rakyat,” tegas Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12/2025).

    Meski begitu, Eri masih belum mengetahui lebih lanjut mengenai sistem pilkada selanjutnya akan digelar.

    Politikus PDIP ini pun menyebut dia masih menunggu hingga ada aturan resmi yang diputuskan oleh pemerintah pusat.

    “Yang terbaik apa? Ya kita lihat nantilah. Apakah [kepala daerah dipilih] rakyat itu langsung atau DPRD, kita lihat nanti,” ungkapnya.

    Selain itu, Eri juga masih menunggu evaluasi dengan para pimpinan pemerintah kota lainnya di tanah air yang tergabung dalam APEKSI. Sebelum memberikan tanggapan resmi perihal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut. 

    “Sambil kita evaluasi ya nanti dengan Apeksi seperti apa,” tutupnya.

    Diberitakan sebelumnya, wacana agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan secara langsung oleh rakyat sempat disuarakan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Golkar. 

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah pada pemilu mendatang cukup dilakukan melalui DPRD.

    Usulan tersebut dihembuskannya secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat HUT ke-61 Golkar, di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025) malam. 

    “Khusus menyangkut pilkada, setahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro-kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten/kota biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil.

    Menteri ESDM ini juga menilai, pembahasan RUU bidang politik dapat dimulai tahun depan. Namun, ia mengingatkan agar pembahasan dilakukan secara komprehensif.

    “RUU ini harus melalui kajian yang mendalam,” ucap dia. 

    Meski begitu, Bahlil juga risau bilamana Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian membatalkan beleid tersebut meski sudah melalui kajian mendalam.

    “Saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi,” ungkap Bahlil.

  • Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Pemkab Jombang Kirimkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatra

    Jombang (beritajatim.com) – Bupati Jombang Warsubi secara simbolis melepas pemberangkatan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Sumatra, Jumat (12/12/2025).

    Pelepasan bantuan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Jombang ini merupakan bentuk nyata solidaritas dan kepedulian seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Jombang terhadap sesama yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana.

    Bantuan yang dikirimkan berasal dari hasil gotong royong dan uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Jombang. Selain itu, sejumlah pihak juga turut serta menyumbangkan barang dan logistik yang dibutuhkan oleh para korban di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, serta segenap Kepala Perangkat Daerah, menyampaikan pesan penting bahwa bantuan yang dikirimkan kali ini bukan hanya berupa barang, tetapi juga simbol harapan dan semangat untuk para korban bencana.

    “Bantuan ini adalah uluran tangan sukarela dari seluruh Perangkat Daerah. Kami berharap, bantuan ini bukan sekadar barang, melainkan harapan dan semangat di tengah situasi sulit yang dialami korban bencana,” ujar Bupati Warsubi.

    Bantuan yang dikirimkan mencakup berbagai kebutuhan darurat yang esensial, antara lain bahan makanan pokok, obat-obatan, peralatan sanitasi, terpal, selimut, serta berbagai kebutuhan darurat lainnya.

    Bupati Warsubi berharap bantuan tersebut dapat segera sampai dan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban bencana serta membantu memulihkan semangat mereka.

    Logistik bantuan ini akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dan akan diteruskan ke lokasi-lokasi yang paling terdampak di Sumatra. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan sampai tepat waktu dan tepat sasaran.

    Di akhir sambutannya, Warsubi mengajak seluruh hadirin untuk berdoa bersama agar bencana yang menimpa masyarakat Sumatera segera mereda. “Mari kita doakan bersama, semoga bencana ini segera mereda, masyarakat yang terdampak dapat segera pulih dan bangkit kembali, serta seluruh proses penanganan bencana dapat berjalan cepat, lancar, dan efektif,” ajaknya.

    Bupati Warsubi juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Perangkat Daerah yang telah bekerja sama dalam mengorganisir dan mengirimkan bantuan ini.

    “Semangat kebersamaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Pemkab Jombang menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat Jombang untuk terus peduli dan mendukung sesama yang sedang menghadapi kesulitan,” pungkasnya. [suf]

  • 6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    6 Anak PMI Gresik di Malaysia Bakal Dipulangkan, Biaya Ditanggung Pemkab

    Gresik (beritajatim.com) – Secara bertahap, anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Gresik yang mengikuti orang tuanya bekerja di Malaysia akan dipulangkan ke kampung halaman. Langkah ini diambil sebagai upaya menyelamatkan hak dasar anak-anak yang terancam terlantar dan berpotensi tidak memiliki status kewarganegaraan.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik, Zainul Arifin, mengatakan sebelumnya terdapat lima anak yang akan dipulangkan. Namun jumlah itu bertambah menjadi enam anak.
    “Nantinya ada enam anak PMI yang akan dipulangkan. Tapi tanggal pastinya masih belum ditentukan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Zainul menjelaskan, anak-anak tersebut masuk daftar pemulangan karena berpotensi menjadi stateless akibat tidak memiliki dokumen kewarganegaraan yang sah.

    Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan bahwa pemulangan dilakukan atas dasar kemanusiaan.

    “Jika dibiarkan di Malaysia tanpa status kewarganegaraan, masa depan mereka akan berada dalam ancaman serius,” tegasnya.

    Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu menambahkan bahwa setibanya di Gresik, anak-anak tersebut akan langsung difasilitasi untuk bersekolah. Sementara para orang tua akan diberikan pelatihan agar mampu mandiri secara ekonomi.

    “Kita tidak boleh apatis. Tanpa identitas, mereka tidak bisa bekerja, bisa dikejar aparat karena ilegal, bahkan berisiko menjadi korban human trafficking,” imbuhnya.

    Gus Yani mengungkapkan bahwa saat meninjau langsung kondisi PMI Gresik di Malaysia, ditemukan kasus anak laki-laki yang dipaksa bekerja di kebun sawit dengan upah tidak layak, sementara anak perempuan menghadapi risiko yang lebih besar.

    “Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur sudah setuju, Dubes di Jakarta juga oke. Saya pun sudah bertemu Datuk Duta Malaysia di Jakarta, dan beliau mengatakan misi ini sangat bagus,” ungkapnya.

    Pemkab Gresik memastikan seluruh biaya pemulangan akan ditanggung pemerintah, mulai dari tiket perjalanan hingga pengurusan dokumen, termasuk biaya SPRP sebesar 50 dolar atau 50 ringgit. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak dapat kembali bersekolah dengan melibatkan Dinas Pendidikan dan sejumlah pondok pesantren. [dny/but]

  • Pemkab Bangkalan Gelar Lelang Akbar, Ribuan Aset Daerah Siap Dijual

    Pemkab Bangkalan Gelar Lelang Akbar, Ribuan Aset Daerah Siap Dijual

    Bangkalan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) akan menggelar lelang besar-besaran Barang Milik Daerah (BMD) dalam waktu dekat.

    Ribuan barang yang sudah tidak terpakai resmi dilepas ke publik sebagai bagian dari penataan aset sekaligus upaya mengoptimalkan nilai ekonomis barang daerah.

    Kepala BPKAD Bangkalan, Ahmad Hafid, mengatakan lelang ini merupakan langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

    “Lelang ini segera kami laksanakan. Semua barang telah melalui proses penetapan status dan penghapusan sesuai ketentuan. Masyarakat bisa mengikuti secara terbuka dan legal,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Hafid menjelaskan terdapat dua kelompok besar barang yang akan dilelang, yakni 39 unit kendaraan dinas dari 14 perangkat daerah serta sebanyak 4.467 unit barang scrap dari 21 perangkat daerah.

    Barang scrap terdiri dari besi tua, logam campuran, elektronik rusak, hingga peralatan kantor yang sudah tidak berfungsi namun masih memiliki nilai ekonomis. Semua barang telah diverifikasi dan dinyatakan siap dilepas ke publik.

    Pemkab memastikan seluruh informasi mengenai daftar barang, jadwal, hingga mekanisme lelang akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Khusus kategori scrap, pendaftaran peserta sudah dibuka mulai hari ini melalui situs lelang.go.id.

    “Begitu pengumuman lelang terbit, semua daftar barang bisa langsung diakses masyarakat. Prosesnya terbuka dan mengikuti sistem lelang negara,” jelas Hafid.

    Informasi lengkap juga akan tersedia melalui lelang.go.id, website resmi Pemkab Bangkalan bangkalankab.go.id, serta website BPKAD bpkad.bangkalankab.go.id. Untuk memudahkan masyarakat, Pemkab turut membuka layanan tanya jawab melalui Sakera Center di nomor 0821-6265-1863.

    Sementara itu, lelang kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, hingga roda enam masih menunggu jadwal dari KPKNL dan direncanakan berlangsung pada minggu ketiga Desember.

    Hafid mengajak masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan ini sekaligus turut mendukung profesionalisasi pengelolaan aset daerah. [sar/but]