Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Wali Kota Kediri Resmikan Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngadirejo, Jumat (12/11/2025). Koperasi ini menjual berbagai produk sembako, kerajinan, makanan, minuman, pakaian, dan studio foto.

    Saat ditemui, Mbak Wali menyampaikan apresiasi atas hadirnya Koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kelurahan Ngadirejo yang menghadirkan beragam layanan dan produk. “Koperasi ini tidak hanya menjual sembako, tapi juga obat-obatan, produk konveksi, kerajinan hingga menyediakan studio foto. Ini menurut saya menarik sekali,” tuturnya.

    Wali Kota Kediri juga menjelaskan bahwa koperasi ini telah berkolaborasi dengan tenaga farmasi untuk mendampingi layanan apotek. Selain itu, banyak potensi lokal yang diangkat melalui koperasi ini, mulai dari bahan pokok, kerajinan tangan, hingga produk sandang hasil karya enam penjahit lokal dari warga Kelurahan Ngadirejo ini. Anak-anak muda pun turut dilibatkan melalui pengelolaan studio foto dan pengembangan e-commerce untuk mempromosikan produk-produk gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih di Ngadirejo ini.

    “Koperasi ini bisa menjadi percontohan bagi koperasi lain yang masih bingung menentukan arah. Bisa menjadi studi tiru, saling belajar, dan berkolaborasi. Bahkan sudah bekerja sama dengan SPPG,” imbuhnya.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Ngadirejo Abu Nur Arifin menceritakan proses terbentuknya koperasi ini. “Pada bulan September, kami mendapat surat tugas untuk membentuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan bimbingan Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, kami bisa berjalan pelan-pelan dan Alhamdulillah bisa terlaksana koperasi ini melalui swadaya masyarakat,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Ketua KKMP Ngadirejo ini juga menerangkan bahwa dalam koperasi ini ada iuran pokok, iuran wajib dan iuran sukarela. Dengan menggandeng beberapa tokoh masyarakat di Kelurahan Ngadirejo, mereka juga ikut berinvestasi, dalam pembentukan koperasi sehingga bisa melakukan renovasi dan belanja produk yang dijual.

    “Di koperasi ini, ada empat gerai yaitu gerai UMKM, gerai sembako, gerai sandang, dan gerai digitalisasi. Ini saling berkaitan dan mampu memperkuat bisnis koperasi. Strategi ini juga tidak lepas dari peran pemangku wilayah. Ketegasan lurah dalam menggandeng dan berkomunikasi dengan masyarakat membuat semua ikut bergerak,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini Ketua Dekopinda Kota Kediri Firdaus, Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, anggota DPRD Kota Kediri Afif Fachrudin Wijaya, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Eko Lukmono, Camat Kota Agus Suharyanto, Lurah Ngadirejo Heru Sugiarto, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Wali Kota Kediri Raih Apresiasi dari Menteri Hukum Republik Indonesia

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menerima apresiasi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas dukungan dan komitmennya dalam memperluas akses bantuan hukum bagi masyarakat, Kamis (11/12/2025).

    Apresiasi ini diberikan pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan se-Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA, Surabaya, di mana Kota Kediri menjadi satu dari 38 kabupaten/kota yang menerima Piagam Penghargaan atas terbentuknya Posbakum di wilayahnya. Piagam penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

    Usai menerima penghargaan, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa hadirnya Posbakum merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan keadilan.

    “Pelaksanaan Posbakum di Kota Kediri sudah kami koordinasikan dengan para lurah. Harapannya, keberadaan Posbakum ini dapat mempermudah edukasi serta pemberian bantuan hukum bagi masyarakat,” jelasnya.

    Selain Posbakum, Mbak Wali juga menerangkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki berbagai program terkait layanan hukum. Di antaranya bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Selain itu, terdapat pula program Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) serta sosialisasi hukum yang rutin dilaksanakan di tiap kelurahan.

    Lebih lanjut, Wali Kota Kediri menegaskan siap melaksanakan arahan dari Menteri Hukum RI bahwa Posbakum sebagai solusi awal yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), untuk kasus-kasus ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui Aparat Penegak Hukum (APH). “Jadi masalah masalah ringan yang berkaitan dengan hukum bisa diselesaikan di Posbakum,” pungkasnya. [nm/but]

  • YouTuber Resbob Hina Orang Sunda, Kang Cecep Preman Pensiun Tak Terima

    YouTuber Resbob Hina Orang Sunda, Kang Cecep Preman Pensiun Tak Terima

    Jakarta, Beritasatu.com – Ucapan bernada rasis yang diungkapkan YouTuber Adimas Firdaus atau dikenal sebagai Resbob membuat publik geram. Dalam sebuah konten, ia menyebut orang Sunda sebagai “binatang”, memicu emosi netizen hingga viral di berbagai platform.

    Salah satu figur publik yang ikut buka suara adalah selebritas Abenk Marco, pemeran Kang Cecep dalam sinetron Preman Pensiun. Melalui Instagram miliknya, ia menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap pernyataan Resbob.

    Abenk Marco meminta informasi keberadaan Resbob yang disebut sedang kuliah di Surabaya.

    “Banyak yang pengin ketemu,” kata Kang Cecep sembari mengunggah foto Resbob, Jumat (12/12/2025).

    Tidak hanya itu, Abenk juga menegaskan tidak akan menerima permintaan maaf Resbob meski sang YouTuber sudah menyampaikan klarifikasi di media sosial.

    “Memaafkan atau tidak memaafkan adalah hak setiap orang. Saya memilih untuk tidak memaafkan,” tegasnya.

    Meski menolak memaafkan, Abenk Marco memuji langkah beberapa pihak yang telah melaporkan kasus ujaran rasis ini kepada pihak kepolisian.

    Ia menyerukan, agar proses hukum dijalankan dengan profesional agar kasus serupa tidak terulang.

    “Mari kita percayakan proses persoalan ini melalui mekanisme yang berlaku agar keutuhan bangsa tetap terjaga,” ujarnya.

    Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawal proses hukum sebagai pembelajaran penting dalam bermedia sosial.

    Unggahan Abenk Marco mendapat respons meriah dari netizen. Banyak warganet yang mendorong Kang Cecep untuk memberikan “salam olahraga”, istilah khas sang aktor, kepada Resbob.

    “Kasih pelajaran budi pekerti dan salam olahraga, Kang,” tulis netizen.

    “Gaskeun, salam olahraga dulu, baru dimaafkan,” tulis netizen lainnya.

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Wali Kota Kediri Tegaskan Penguatan Gizi: SPPG Garda Depan Program MBG

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat komitmen terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui dialog yang dipimpin Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Forkopimda dengan koordinator dan ahli gizi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dialog berlangsung di Ruang Joyoboyo, Jumat (12/12/2025).

    “Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program dari Bapak Presiden Prabowo. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah bahwa baik anak-anak, balita, ibu hamil dan ibu menyusui mendapat akses makanan yang sehat dan bergizi. Di sini lah SPPG memiliki peran penting,” ujarnya.

    Mbak Wali menjelaskan SPPG juga berperan dalam mendukung pendataan penerima manfaat, memastikan distribusi makanan berjalan baik, serta mengedukasi masyarakat mengenai gizi seimbang. Setiap SPPG diharapkan mampu menyajikan makanan yang memenuhi kebutuhan gizi penerima. Dimana hal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menekan stunting.

    Beberapa hal penting juga ditekankan wali kota termuda ini dalam arahannya. Pertama, kualitas makanan harus terus dijaga. Makanan yang disajikan harus bersih, aman, dan sesuai standar. Kedua, ketika mendirikan SPPG ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dimana prosedur pendirian hingga sarana prasarana harus dipenuhi. Lalu SPPG juga harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Dari 29 SPPG yang berdiri di Kota Kediri, 27 diantaranya telah memiliki SLHS. SPPG ini tersebar di tiga kecamatan. Dengan rincian, 17 SPPG di Kecamatan Mojoroto, 6 SPPG di Kecamatan Kota, dan 6 SPPG di Kecamatan Pesantren. SPPG harus memiliki SOP yang jelas seperti yang sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional.

    Ketiga, perlunya kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan program MBG berjalan baik. Di Kota Kediri ada lebih dari 1.100 penerima manfaat. Mulai ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di 46 kelurahan. Perlu adanya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Keempat, berkaitan dengan sampah. Dengan jumlah 29 SPPG butuh dukungan agar bisa mengelola sampah yang dihasilkan. Apalagi saat ini jumlah sampah di Kota Kediri berada di kisaran 150 ton per hari. Diharapkan SPPG dapat melakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik.

    “Makanan yang disajikan harus dijaga kehigienisannya. Semua harus aman karena program ini harus benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya. Kita harus pastikan semua berjalan aman dan sesuai aturan,” jelasnya.

    Mbak Wali juga berharap hadirnya SPPG ini juga melibatkan UMKM lokal untuk membantu proses produksi. Serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga ada multiplier effect yakni menyehatkan anak-anak dan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Lalu SPPG juga harus melakukan edukasi bisa dilakukan melalui media sosial. “Saya harap Bapak Ibu di sini bekerja dengan penuh integritas dan semangat pengabdia untuk memberikan yang terbaik bagi penerima manfaat. Teruslah memberikan kontribusi yang positif bagi Kota Kediri dan Indonesia,” pungkasnya.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Kepala Kejaksaan Negeri Raden Roro Theresia, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Kepala Bakesbangpol Didik Catur, Ketua dan Anggota Satgas SPPG, para koordinator dan ahli gizi SPPG, serta tamu undangan lainnya. [nm/but]

  • Sopir Ugal-ugalan karena Alasan Kejar Waktu, PO Rosalia Indah Bantah Aturan Itu

    Sopir Ugal-ugalan karena Alasan Kejar Waktu, PO Rosalia Indah Bantah Aturan Itu

    Jakarta –

    PO Rosalia Indah membantah memberikan batas waktu kepada sopir bus, sehingga mereka nekat melaju ugal-ugalan di jalan tol. PO Rosalia Indah menegaskan, narasi yang mengatakan bahwa sopir bus ugal-ugalan karena alasan dikejar waktu, itu tidak benar.

    Seperti diberitakan sebelumnya, sopir bus PO Rosalia Indah jurusan Cileungsi-Malang mengemudi secara ugal-ugalan di area tol 275 A, Rabu (10/12) kemarin. Sopir bus pun langsung di PHK (pemutusan hubungan kerja) oleh manajemen.

    Corporate Communication PT Rosalia Indah Transport, Sasangka Bayu, mengatakan, manajemen tidak pernah memberikan aturan terkait target waktu kepada sopir bus. Hal tersebut sekaligus membantah argumen sopir bus yang mengemudi secara ugal-ugalan karena alasan mengejar target waktu.

    “Manajemen tidak ada kebijakan atau SOP atau aturan mengenai target waktu,” tegas Bayu seperti dikutip dari detikJateng, Jumat (12/12/2025). Bayu menegaskan bahwa manajemen mengedepankan keselamatan dan kenyamanan penumpang. Pihaknya juga mengedepankan aturan dalam berkendara.

    “Karena esensi kami keselamatan dan kenyamanan untuk penumpang. Kami tetap mengedepankan aturan yang berlaku di lalu lintas,” tambah Bayu.

    Diberitakan sebelumnya, viral rekaman bus Rosalia Indah yang mengemudi secara ugal-ugalan di tol Trans Jawa. Video ugal-ugalan tersebut diunggah oleh akun Instagram @dashcamindonesia pada 11 Desember 2025.

    Dari informasi akun tersebut, bus Rosalia awalnya melaju dari arah kiri, namun tiba-tiba menyalip dari bahu jalan dan langsung memotong ke jalur kanan. Kejadian tersebut terjadi sebelum rest area 275 A tanggal 10 Desember 2025.

    Mobil yang dipotong jalannya oleh bus tersebut membunyikan klakson panjang. Namun hal itu justru membuat sopir bus marah-marah. Mereka sempat adu mulut di rest area.

    Usai kejadian itu, Manajemen PT Rosalia Indah Transport meminta maaf. Hal tersebut diungkapkan oleh Corporate Communication PT Rosalia Indah Transport, Sasangka Bayu.

    “Kami memohon maaf kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang terdampak maupun merasa tidak nyaman, kejadian di bus jurusan Cilengsi-Malang,” kata Bayu.

    Pihak manajemen juga memberikan sanksi tegas dengan memecat yang bersangkutan. Setelah kejadian itu, pihaknya langsung mengambil langkah buat membebastugaskan sopir bus.

    “Sesuai dengan ketentuan internal perusahaan yg berlaku di Rosalia Indah, terkait pelanggaran yg telah dilakukan oleh pengemudi tersebut, secara tegas perusahaan akan mengeluarkan sanksi surat PHK per hari ini,” tegasnya.

    “PT Rosalia Indah Transport senantiasa berkomitmen untuk menjaga keselamatan, profesionalitas, dan kualitas layanan demi memberikan pengalaman perjalanan terbaik bagi seluruh pengguna jasa,” pungkasnya.

    (lua/lth)

  • Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Hari Menanam Pohon Sedunia, Wali Kota Kediri Tegaskan Komitmen Ketahanan Lingkungan

    Kediri (beritajatim.com) – Kota Kediri memperingati Hari Menanam Pohon Sedunia dengan rangkaian kegiatan penuh semangat. Diawali dengan Apel yang dipimpin oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Jumat (12/12/2025) di Lapangan Kelurahan Dermo. Tak hanya apel, dalam kegiatan ini Wali Kota Kediri beserta jajaran juga menanam pohon bersama.

    “Kita tahu pohon ini bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga penghasil oksigen dan penjaga ekosistem. Kegiatan menanam pohon hari ini merupakan wujud komitmen kita untuk menghadirkan Kota Kediri yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Wali kota termuda ini mengungkapkan dalam beberapa pekan terakhir, semua merasakan perubahan cuaca ekstrem dan curah hujan yang tidak menentu. Inilah tantangan nyata yang dihadapi banyak kota di Indonesia, termasuk di Kota Kediri.

    Bahkan terjadi bencana di Sumatra dan sekitarnya. Bencana ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak pernah terjadi tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari hal-hal yang diabaikan. Seperti ruang hijau yang menyusut, sungai yang dipenuhi sampah, drainase yang tersumbat, dan tanah yang kehilangan daya jaga karena kurangnya pohon.

    Mbak Wali mengajak seluruh warga, seluruh kelurahan, seluruh komunitas, untuk kembali menyadari bahwa keberadaan pohon adalah penyelamat yang sering terlupakan. Menanam pohon hari ini, berarti menanam harapan. Mengurangi sampah hari ini, berarti melindungi generasi esok. Mengelola lingkungan hari ini, berarti menjaga keberlanjutan kota beberapa dekade mendatang, dan Kota Kediri mampu karena dikerjakan bersama-sama.

    “Terima kasih kepada seluruh unsur yang hadir dan brigadir penolong dan saka wana bakti yang terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai alam. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah besar menuju Kota Kediri yang lebih hijau dan berdaya. Kita jaga bumi, mulai dari halaman kita. Kita hijaukan kota, mulai dari diri kita,” pungkasnya.

    Pada kegiatan ini, Mbak Wali juga menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para pejuang lingkungan yang selama ini telah bekerja dengan sepenuh hati. Yakni kepada Sekolah Adiwiyata, Kelurahan Berseri dan Kelurahan Zero Waste. Bagi kelurahan yang memenangkan Kelurahan Berseri mendapat hadiah kendaraan roda tiga yang merupakan fasilitas operasional bagi kelurahan, bukan untuk perseorangan.

    Hadiah ini adalah bentuk komitmen Pemerintah Kota Kediri dalam memperkuat layanan kebersihan, pengelolaan lingkungan, serta respon cepat kelurahan dalam menjaga ruang hidup warganya. Kendaraan ini menjadi amunisi baru bagi kelurahan untuk lebih gesit, lebih sigap, dan lebih inovatif dalam menjaga lingkungan. Jadi mari kita jaga bersama, agar ke depan pelayanan lingkungan makin optimal dan berkelanjutan.

    Untuk Kelurahan Berseri, kategori Mandiri diraih Kelurahan Tempurejo, Kelurahan Mrican, Kelurahan Bandar Kidul, dan Kelurahan Dermo. Kategori Madya, Kelurahan Bandar Lor, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Kemasan dan Kelurahan Tosaren. Kategori Pratama, Kelurahan Banaran, Kelurahan Tamanan, Kelurahan Banjaran, dan Kelurahan Gayam.

    Lalu, penghargaan Kelurahan Zero Waste. Juara I Kelurahan Mrican, juara II Kelurahan Tosaren, dan juara III Kelurahan Tinalan. Harapan I Kelurahan Dermo, harapan II Kelurahan Ngronggo, harapan III Kelurahan Betet, harapan IV Kelurahan Tempurejo, harapan V Kelurahan Ngadirejo, dan harapan VI Kelurahan Sukorame.

    Untuk Sekolah Adiwiyata Mandiri 2025 SDN Betet 3. Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 diraih SMP Plus Ar-Rahmat, SMPN 2 Kediri, dan MTsN 2 Kediri.

    Turut hadir, Wakil Wali Kota Qowimuddin, Ketua DPRD Firdaus, Pj Sekda M.Ferry Djatmiko, perwakilan Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hery Purnomo, Kepala OPD, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti komunitas lingkungan, sekolah, TNI, Polri, dan lainnya. [nm/suf]

  • Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Tambang Ilegal Bakal Dibina, Pemerintah Siapkan Perpres Mineral Kritis

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berencana membina pertambangan ilegal yang selama ini marak terjadi di Tanah Air. Terlebih, tambang emas ilegal dapat menghasilkan hingga 200 ton per tahun.

    Asisten Deputi Bidang Pengembangan Mineral dan Batu bara Kemenko Perekonomian Herry Permana menjelaskan, skema membina tambang ilegal itu bisa mencontoh pada yang terjadi pada sumur minyak dan gas bumi (migas).

    Dia menyebut, pemerintah kini telah menata sumur rakyat yang umumnya ilegal. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    Melalui aturan baru tersebut, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dapat melakukan kerja sama pengolahan bagian wilayah kerja (WK), tata kelola, keamanan sosial, dan perlindungan investasi demi memberdayakan sumur ilegal itu. Alhasil, saat ini terdapat 45.095 sumur rakyat yang sudah diinventarisasi.

    “Kalau migas bisa harusnya minerba [mineral dan batu bara] bisa dong. Kita kasih waktu misalnya dari 20-38 provinsi terbit IPR [izin pertambangan rakyat], kita kasih waktu 4 tahun,” ucap Herry dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dia menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) disebutkan bahwa jika ditemukan tambang rakyat yang belum memiliki IPR, maka menjadi prioritas.

    Menurutnya, pembinaan tambang rakyat ilegal menjadi penting. Sebab, di satu sisi, tambang ilegal itu menjadi lapangan kerja pada masyarakat sekitar.
    Oleh karena itu, jika tambang ilegal itu langsung diberantas, maka lapangan masyarakat juga terenggut.

    “Karena ini menyangkut rakyat, kalau untuk rakyat kan luasan IPR itu hanya 10 hektare maksimum, itu pun untuk koperasi. Kalau perorangan 5 hektare,” kata Herry.

    Dia juga mencontohkan, jika negara mampu membina tambang emas ilegal saja, hasilnya cukup signifikan. Menurutnya, emas yang dihasilkan dari tambang ilegal sebesar 100 ton per tahun bisa menjadi milik negara.

    Perpres Mineral Kritis dan Strategis

    Karena itu, pihaknya bersama kementerian/lembaga terkait tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengelolaan mineral kritis dan strategis.

    “Oleh karena itu, tata kelola ini harus kita desain dengan baik. Saat ini, kami sedang menyusun Perpres terkait tata kelola mineral kritis dan strategis,” jelas Herry.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Ekonomi Elen Setiadi menjelaskan, pihaknya bakal menggandeng kementerian/lembaga terkait untuk membahas aturan mengenai pengelolaan mineral kritis dan strategis tersebut.

    Menurutnya, aturan itu juga harus mampu mengintegrasikan sistem pada Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hingga Kementerian Hukum.

    Dia menambahkan bahwa pembinaan tambang ilegal juga mampu melindungi pekerjaan masyarakat yang terlibat. Selain itu, penerimaan negara juga bakal terdongkrak.

    “Jadi, kalau ini berjalan dengan baik, pasti penerimaan ini berjalan dengan baik, masyarakat tadi pasti otomatis akan terbawa,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia sepanjang 2022. Berbagai tambang tersebut bergerak di sejumlah komoditas, mulai dari batu bara, logam, dan non-logam.

    Tercatat, sebanyak 447 tambang ilegal berstatus di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP). Sebanyak 132 tambang ilegal di dalam WIUP.

    Sementara itu, 2.132 tambang ilegal tidak diketahui datanya. Adapun, sebanyak 2.741 tambang ilegal itu tersebar di 28 provinsi pada 2021.

    Secara terperinci, tambang ilegal paling banyak berada di Jawa Timur, yakni 649. Sebanyak 562 tambang ilegal yang berlokasi di Sumatra Selatan.

    Kemudian, tambang ilegal yang berada di Jawa Barat dan Jambi masing-masing sebanyak 300 dan 178. Ada pula 159 tambang ilegal yang berada di Nusa Tenggara Timur.

    Sementara itu, tambang ilegal di Banten dan Kalimantan Barat berturut-turut sebanyak 148 dan 84. Di sisi lain, Kementerian ESDM tak mencatat keberadaan tambang ilegal di enam provinsi, yakni Aceh, Bali, Jakarta, Kalimantan Selatan, Riau, dan Sulawesi Selatan.

  • BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    BPBD Probolinggo Kesulitan Evakuasi Warga Terisolasi Akibat Banjir Bandang di Tiris

    Probolinggo (beritajatim.com) – Banjir bandang yang melanda Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Kamis (11/12/2025), membuat akses sejumlah permukiman terputus dan menyulitkan proses evakuasi warga. Situasi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur di beberapa titik terdampak.

    BPBD Probolinggo menyebut banjir tidak hanya menggenangi rumah warga, tetapi juga merusak enam jembatan di tiga desa. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah sulit dijangkau tim penyelamat.

    Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarif, mengatakan petugas mengalami kendala besar saat mencoba menjangkau warga yang terisolasi. “Kami terkendala akses karena jembatan putus, sehingga proses evakuasi tidak bisa dilakukan cepat,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Hingga Jumat (12/12/2025) sore, sekitar 50 Kepala Keluarga (KK) di Dusun Sumberkapung masih belum bisa dijangkau melalui jalur utama. Putusnya jembatan membuat seluruh aktivitas warga berhenti total.

    Oemar menambahkan terdapat jalur alternatif, tetapi kondisinya sangat sulit dilalui kendaraan maupun petugas. Tim BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari cara mempercepat pembukaan akses.

    Dari enam jembatan yang rusak, tiga di antaranya putus total—dua jembatan beton dan satu jembatan konvensional. Kerusakan terparah tercatat di Dusun Kedaton, Desa Andungbiru, yang menyebabkan lebih dari seribu warga sempat terisolasi.

    Banjir terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur kawasan tersebut selama dua jam. Debit air dari hulu seperti Gunung Gambir, Candi Kedaton, dan Taman Hidup meningkat drastis sebelum akhirnya menerjang tiga desa: Andungbiru, Tlogoargo, dan Tiris.

    Secara geografis, Kecamatan Tiris memiliki kontur perbukitan yang membuatnya rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Situasi ini semakin menguatkan perlunya langkah mitigasi lebih cepat untuk mencegah terulangnya isolasi massal warga saat musim hujan tiba. [ada/suf]

  • Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Mangkir Lagi, Sekda Tulungagung Tak Hadiri Pelantikan

    Tulungagung (beritajatim.com) – Sekda Tulungagung, Tri Hariadi kembali tak hadir dalam pelantikan pejabat tinggi pratama yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso. Jabatan Tri Hariadi sebagai Sekda dicopot dan dipindah menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Seharusnya Tri Hariadi dilantik kemarin sore. Namun karena sedang dinas luar kota Tri tidak dapat hadir dalam pelantikan tersebut. Prosesi pelantikan rencananya dilakukan hari ini. Namun hingga tiga jam Tri Hariadi tidak datang sehingga prosesi pelantikan batal dilakukan.

    Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Soeroto mengatakan sejak kemarin pihaknya tidak dapat berkomunikasi langsung oleh Tri Hariadi.

    Namun dari informasi melalui sekretaris pribadi, diketahui Tri Hariadi sudah pulang dari dinas luar kota kemarin petang. Pihak Pemkab kemudian mengirim surat undangan pelantikan hari ini melalui sekretarisnya. Namun ditunggu hingga tiga jam Tri Hariadi tidak hadir dalam acara tersebut.

    “Kita sudah mengirim undangan pelantikan kemarin sore melalui sekretaris pribadinya namun hingga tiga jam ditunggu tidak hadir,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

    Pelantikan tersebut rencananya dilakukan pukul 08.00 WIB. Setelah dituggu selama 3 jam hingga pukul 11.00 WIB Tri Hariadi tidak juga muncul. Pihaknya sudah berusaha menghubungi melalui telepon namun nomor tidak diaktifkan. Mereka juga berusaha mendatangi rumah Tri Hariadi dan ternyata dalam kondisi kosong terkunci.

    “Kami tidak tahu alasan mengapa tidak datang ke sidang ini, kondisi rumah juga kosong dan terkunci, kita telpon juga tidak aktif,” tuturnya.

    Soeroto mengakui bahwa peristiwa ini baru pertama kali terjadi di Tulungagung. Pihaknya belum bisa berkomentar banyak dan akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Bupati Gatut Sunu. Selain itu, pihaknya juga akan berkonsultasi lebih lanjut ke Gubernur Jawa Timur untuk menyikapi persoalan tersebut.

    “Akan kami kaji kembali. Nanti tentunya kami akan minta pertimbangan kepada Bapak Bupati untuk langkah-langkah selanjutnya,” pungkasnya. [nm/ted]