provinsi: JAWA TIMUR

Ikut Unjukrasa Anarkis di Gedung Grahadi, Achmad Rivaldo Diadili

Surabaya (beritajatim.com) – Achmad Rivaldo Firansyah diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia diadili karena turut serta melakukan demo anarkis di Gedung Grahadi Gubernur Jatim, pada bulan Agustus lalu.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Reiyan Novandana Syanur Putra, dari Kejari Tanjung Perak menyatakan Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah bin Samiran, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke- 1 KUHP.

Dalam sidang kali ini mengagendakan putusan sela yang dibacakan ketua majelis hakim Ni Putu Sri Indayani menolak seluruh nota keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah Bin Samiran.

” Menyatakan surat dakwaan JPU sah menurut hukum dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Terdakwa Achmad Rivaldo Firansyah tersebut untuk dilanjutkan”, ujar hakim Ni Putu dalam putusan sela.

Diketahui pada Jum’at 29 Agustus 2025 jam 08.00 WIB di depan Gedung Grahadi Gubernur Jawa Timur, Djajag Swanggono petugas kepolisian bersama tim sedang berjaga di depan Gedung grahadi.

Selanjutnya, jam15.30 wib, Djajag Swanggono mendengar Terdakwa yang menggunakan jaket shopee orange, bercelana panjang mengajak masa unjuk rasa untuk mendekati Gedung Grahadi.

Terdakwa memutus kawat barrier milik Polrestabes Surabaya, penghalang masa, untuk masuk ke Gedung Grahadi, setelah kawat diputus Terdakwa bersama pengunjuk rasa lainnya merusak gapura kemerdekaan RI ke-80 terbuat dari triplek di depan pintu gerbang Gedung Grahadi.Setelah merusak gapura, pengunjuk rasa mendorong pintu gerbang Gedung Grahadi, juga lakukan pelemparan batu ke petugas kepolisian yang sedang berjaga pengaman unjuk rasa.

Selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengamanan terhadap terdakwa, namun karena kondisi hura hara di Gedung Grahadi membuat petugas Kepolisian kehilangan jejak Terdakwa.Pada Sabtu 30 Agusutus 2025 jam 16.30 Wib, di depan Kantor Polrestabes Surabaya, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Polrestabes Surabaya, saksi Djajag Swanggono melihat Terdakwa gunakan jaket shopee Orange, jaket tersebut juga digunaka terdakwa sewaktu aksi unjuk rasa anarkis di depan Gedung Grahadi, lalu saksi Djajag Swanggono dan tim melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa.

Tujuan Terdakwa unjuk rasa dengan kekerasan, dengan merusak barang di depan gedung Grahadi supaya suara dan tuntutan terdakwa dan masa aksi unjuk rasa dengan oleh Gubernur Jatim dan meneruskan ke Presiden RI. Juga untuk para driver ojok menuntut seadil-adilnya pelaku yang menabrak driver ojol yang meninggal dunia di Jakarta. [uci/ian]

12/12/2025 23:11
Ini Beda Pendapat Eri Cahyadi dengan Warga Taman Pelangi Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkap alasan di balik belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga. Ganti rugi belum diberikan karena ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025). Eri menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

“Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (dok. Rama Indra/beritajatim.com)

Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini. Adapun dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

“Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut. Dia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com. (rma/but)

12/12/2025 23:05
Wali Kota Mojokerto Tekankan Peran Strategis Keluarga untuk Indonesia Emas 2045

Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) berlangsung khidmat di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. Tahun ini, DWP mengusung tema ‘Peran Strategis Dharma Wanita Persatuan dalam Pendidikan Anak Bangsa untuk Indonesia Emas 2045’.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari hadir langsung dan memberikan arahan terkait pentingnya peran DWP dalam membangun fondasi keluarga ASN yang berkualitas. Menurutnya, tema peringatan HUT DWP tahun ini sejalan dengan visi besar negara untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045.

“ASN tidak mungkin bisa berkontribusi maksimal untuk pemerintah daerah kalau urusan rumah tangganya tidak ada kedamaian dan kondusifitas. Maka peran strategis Dharma Wanita ini adalah menjaga itu. Keluarga yang harmonis menjadi titik awal ASN dapat bekerja optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya, Jumat (12/12/2025).

Dalam arahannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menekankan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, namun tidak akan bermakna tanpa Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Karena itu, penguatan kualitas manusia sejak usia dini menjadi prioritas, terutama di tengah tantangan era informasi yang sangat cepat dan disruptif.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini turut menyoroti pentingnya pendidikan, pola asuh, serta pencegahan stunting sebagai bagian dari upaya membangun generasi berkualitas. Tantangan terbesar, katanya, berada pada kelompok remaja, yang kini hidup dalam lingkungan digital serba terbuka.

“Tantangan kita saat ini ada pada remaja. Kita harus update perkembangan generasi Z dan generasi Alfa agar komunikasi bisa nyambung. Di sinilah peran ketahanan keluarga menjadi penting, diawali dengan bonding yang kuat antara orang tua dan anak,” terangnya.

Melihat fenomena kenakalan remaja yang mulai muncul bahkan di kota kecil seperti Mojokerto, Ning Ita menginisiasi program baru bertajuk STAR (Sekolah Orang Tua Remaja). Program tersebut digagas karena menurunnya komunikasi keluarga, lemahnya ikatan emosional, serta kurangnya ketahanan keluarga di era modern.

“Saya berharap Dharma Wanita dan PKK ikut berperan. Kalau gerakan ini kita lakukan secara keroyokan, tidak hanya pemerintah kota tapi juga organisasi-organisasi wanita, insyaallah kita mampu menghantarkan calon-calon pemimpin bangsa dari Kota Mojokerto,” ujarnya.

Ning Ita mengajak DWP dan PKK untuk turut menyukseskan program STAR agar gerakan ini dapat berjalan masif dan memberi dampak luas. Di akhir acara, Ning Ita menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan yang merayakan HUT ke-26.

“Semoga terus sukses dan berkiprah untuk mendukung ASN serta mengantarkan generasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. [tin/ian]

12/12/2025 23:02
Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun Surabaya 12 Desember 2025

Ajak Warga Jatim Tanam Pohon, Khofifah: Paling Tidak Tiap Ulang Tahun
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah melakukan penanaman pohon di Bumi Perkemahan Gelagah Arum, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jumat (12/12/2025).
Khofifah juga mengajak seluruh warga Jawa Timur untuk menanam pohon setidaknya setahun sekali.
“Ya itu loh paling tidak tiap ulang tahun rek (menanam). Saya melakukan itu dari 1991, setiap ulang tahun saya menanam itu dan anak-anak saya sampai sekarang kalau HUT saya mereka pun juga kasih tanaman,” kata Khofifah di Bumi Perkemahan Glagah Arum, Jumat (12/12/2025).
Khofifah menegaskan, gerakan menanam pohon bukan sekadar seremonial semata. Namun, hal ini merupakan aksi nyata untuk menjaga keberlanjutan alam.
Ia juga menyinggung pentingnya upaya bersama dalam menghadapi perubahan iklim, sekaligus mendukung target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060.
Bahkan, Khofifah optimistis Indonesia bisa mencapai target tersebut lebih cepat apabila setiap orang mau menanam pohon secara maksimal.
“Kalau Indonesia menarget Net Zero Emission 2060, maka tugas kita bersama untuk bisa menyiapkan terwujudnya 2060 itu pada Net Zero Emission,” ujarnya.
Khofifah merekomendasikan, salah satu pohon yang ditanam adalah mangrove.
Menurutnya, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida lima kali lebih besar dibandingkan pohon biasa.
“Mangrove bisa menyerap karbon dioksida lima kali lebih banyak dari pohon lain. Sedapat mungkin kita melakukan lebih banyak, lebih sering,” kata Khofifah.
Lebih lanjut, Khofifah turut menginformasikan bahwa Festival Mangrove ke-9 akan digelar pada 22 Desember mendatang di Pacitan sebagai bentuk komitmen Jawa Timur dalam memperkuat gerakan pelestarian lingkungan.
“Festival mangrove ke-9 akan kita lakukan di Pacitan. Ini penanda bahwa kita mencintai alam dan bersama memperkuat daya dukung lingkungan,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyebut, menanam 1 batang pohon merupakan sedekah oksigen yang bisa dihirup oleh banyak orang.
“Ini sedekah oksigen. Harapannya, masyarakat Jawa Timur meniru, minimal satu orang menanam satu atau dua pohon setiap tahun,” ujar Indah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:59
Polemik Belum Cair, Wali Kota Eri Klaim Warga Taman Pelangi Tolak Besaran Ganti Rugi Flyover

Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengklaim bahwa belum diberikannya ganti rugi pembebasan lahan proyek flyover di Kampung Taman Pelangi kepada tujuh keluarga disebabkan ketidaksetujuan warga terhadap besaran nominal ganti rugi.

Pernyataan ini disampaikan oleh Eri Cahyadi di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya pada hari Jumat (12/12/2025), menanggapi nasib tujuh warga Kampung Taman Pelangi yang diminta mengosongkan rumah melalui surat perintah pengosongan (Aanmaning) meskipun belum menerima ganti rugi.

“Sebetulnya (warga) sudah dapat ganti rugi. Tapi gak gelem ganti rugi ne (tapi tidak mau ganti ruginya). Karena itulah kita konsinyasi ke pengadilan,” kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Eri menambahkan bahwa warga lain di kampung tersebut sebagian besar sudah menerima ganti rugi. Ia meyakini, tidak mungkin jika besaran nominal ganti rugi disampaikan secara berbeda dan tidak merata.

“Semuanya (warga lain) sudah mau. Nah ini gak mungkin berbeda. Makanya kita berikan konsinyasi ke pengadilan. Kalau konsinyasi ke pengadilan, barangnya (biaya ganti rugi) bisa diambil di pengadilan,” ungkapnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Foto: Rama Indra/beritajatim.com)

Wali Kota Surabaya dua periode itu juga menekankan bahwa pembangunan flyover ini adalah proyek Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk kepentingan umum dalam mengurai kemacetan.

Atas dasar kepentingan umum ini, Pemkot Surabaya telah menargetkan eksekusi pemerataan bangunan di Kampung Taman Pelangi rampung pada bulan Desember ini, karena dana ganti rugi telah dikonsinyasikan di pengadilan.

“Karena itu nanti untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kita akan ratakan. Karena kan datanya, apa namanya, uangnya (ganti rugi) sudah titipkan di pengadilan, konsinyasi,” ucap Eri.

Namun secara terpisah, Galih, salah seorang warga Kampung Taman Pelangi, membantah pernyataan Wali Kota Eri Cahyadi tersebut, ia menyatakan bahwa warga sejak awal tidak pernah mempermasalahkan dan bahkan telah menyetujui besaran ganti rugi yang ditetapkan Pemkot.

“Tidak benar itu. Warga dari awal sudah sepakat mengenai besaran harga yang sudah ditentukan Pemkot,” kata Galih menanggapi, saat dikonfirmasi beritajatim.com.

Sebelumnya, telah diketahui bahwa kemacetan pencairan ganti rugi ini dipicu oleh rentetan sengketa klaim lahan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya oleh seorang warga berinisial MS.

Meskipun gugatan pertama telah dimenangkan warga pada 8 Oktober 2025 dan berkekuatan hukum tetap (inkrah), Pemkot Surabaya saat itu tak kunjung mencairkan dana konsinyasi.

Masalah ini kemudian semakin rumit ketika muncul gugatan kedua dari kerabat penggugat pertama pada 27 November 2025 dengan materi yang sama, yang lantas dijadikan alasan oleh Pemkot untuk menahan pencairan dana.

Kondisi ini menimbulkan dugaan di kalangan warga bahwa terdapat ketidakberesan dalam sistem pencairan dana konsinyasi oleh Pemkot, padahal secara hukum warga telah memenangkan gugatan pertama.

Sekarang ini, selain warga belum mendapatkan ganti rugi, kini mereka tertekan oleh surat pemberitahuan pengosongan rumah (Aanmaning) dari Pengadilan, di mana tenggat pemberitahuan pengosongan tahap pertama berakhir hari ini Jumat (12/12/2025), dan pemberitahuan selanjutnya berlanjut hingga tanggal 25 Desember 2025. (rma/ian)

12/12/2025 22:56
Arya Dega Usulkan Kurikulum Drone Agar Peristiwa Maut Terra Drone Tidak Terulang

Malang (beritajatim.com) – Pakar drone tanah air, Arya Dega mengatakan bahwa perlu ada kurikulum khusus yang mengatur dan berisi regulasi terkait drone di Indonesia. Saat ini menurutnya masih kurang sosialisasi dari otoritas terkait standar operasional prosedur atau SOP.

“Jadi insiden yang terjadi di Terra Drone ini sebenarnya karena batrai drone itu sendiri. Memang banyak penanganan batrai drone yang masih belum sesuai SOP, dan itu sebenarnya juga masih kurang disosialisasikan,” kata Arya di Malang, Jumat, 12 Desember 2025.

Soal kebakaran di kantor PT Terra Drone Indonesia dia menduga kuat karena baterai. Nahasnya dalam kebakaran pada Selasa (9/12/2025) 22 orang dinyatakan meninggal dunia.

Dia sendiri mendorong perlunya sebuah kurikulum yang mengatur terkait drone. Sebab, dalam kurikulum nanti akan menjadi dasar bagi para operator drone atau pemilik drone dalam melakukan perawatan untuk menghindari insiden berbahaya.

“Kalau saya melihat, di dunia per dronean itu, yang banyak disosialisaikan malah hanya regulasi saja. Sedangkan, untuk perawatan dan maintanance masih kurang, memang sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum ketika ada training maupun sertifikasi anatomi drone,” ujar Arya.

Dari sejumlah piranti drone. Baterai merupakan elemen yang mudah terbakar. Dalam peristiwa kebakaran Terra Drone ada kemungkinan pegawai tidak paham cara mengelola baterai. Kebakaran tersebut menewaskan 22 orang. Polisi sebelumnya mengatakan kebakaran maut itu berawal dari terbakarnya baterai yang disimpan di lantai 1 Gedung Terra Drone yang terletak di Kemayoran, Jakarta Pusat.

“Karena baterai drone ini yang paling beresiko terbakar. Jadi, dari komponen lain lain drone tidak ada yang mudah terbakar kecuali baterai. Bahkan sudah ada regulasi, kalau naik pesawat terbang, komponen seperti baterai drone, power bank itu ketat. Maka teman teman ini sebaiknya memperhatikan kondisi baterai,” kata Arya.

Ada pula kondisi beresiko di ruang perakitan baterai atau drone yaitu. Jumlah baterai yang banyak dan berdekatan. Kesalahan prosedur pengisian. Ada terminal yang terbuka dan berdekatan dengan alat-alat yang menghantarkan listrik.Ventilasi dan proteksi terbatas.

Kemudian ventilasi sangat penting karena ketika baterai mulai overheat atau mengeluarkan gas, gas mudah menumpuk dan memicu ledakan susulan. Setahu saya belum ada alat detektor yang dapat mendeteksi gas-gas yang dikeluarkan oleh lithium. Oleh karena itu ventilasi sangat penting. Suhu ruangan yang harus selalu dipantau karena lithium terpengaruhi oleh suhu ruangan.

“Untuk memperkecil resiko kebakaran akibat baterai untuk drone dan juga baterai-baterai besar lainnya, sebenarnya sudah banyak beredar baterai tipe Sodium atau Natrium-Ion. Baterai ini menggunakan bahan dasar garam. Tidak mudah terbakar ketika terjadi korsleting atau tertusuk,” kata Arya. (luc/ian)

12/12/2025 22:49
Bupati Tuban Terima Penghargaan atas Dukungan Pembentukan Posbankum

Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menerima penghargaan sebagai kepala daerah yang mendukung percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.

Program Posbankum ini merupakan inisiatif Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah diresmikan di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur. Peresmian turut dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Supratman Andi Agtas serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kamis (11/12/2025).

Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan wujud apresiasi atas semangat pemerintah desa dan masyarakat dalam memperkuat layanan hukum di tingkat akar rumput.

“Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh pemerintah desa dan masyarakat yang menjaga semangat guyub rukun,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky saat menerima penghargaan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Menurutnya, Posbankum adalah bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan layanan hukum yang mudah diakses dan adil bagi seluruh warga, termasuk penyelesaian persoalan di tingkat desa. Keberadaan Posbankum juga sejalan dengan komitmen Kemenkumham untuk memperkuat akses keadilan yang berbasis nilai moral, etika, dan kearifan lokal.

“Desa menjadi pusat penyelesaian persoalan hukum masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tuban konsisten mendukung langkah tersebut,” imbuhnya.

Posbankum berfungsi menyelesaikan berbagai konflik seperti sengketa tanah, perselisihan antarwarga, hingga persoalan keluarga sebelum meluas ke ranah pidana. Di Jawa Timur, telah terbentuk 8.494 Posbankum, menjadikannya satu dari 29 provinsi yang mencapai cakupan 100 persen.

Selain itu, Posbankum juga memperkuat peran 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi, serta meningkatkan kapasitas paralegal desa. Sebanyak 42 kepala desa dan lurah dinyatakan lulus sebagai Non Litigation Peacemaker, dan enam di antaranya meraih Peacemaker Justice Award 2025.

Secara nasional, jumlah Posbankum telah mencapai 71.773 lokasi atau 85,50 persen dari total desa/kelurahan, dengan lebih dari 3.800 kasus yang telah ditangani, mulai persoalan pertanahan hingga perlindungan anak. [dya/but]

12/12/2025 22:48
PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan Surabaya 12 Desember 2025

PTPN Sebut Warga Berstatus Karyawan BUMN di KTP adalah Pekerja Borongan
Tim Redaksi
JEMBER, KOMPAS.com
– PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 5 kembali menyebutkan bahwa warga yang tercatat sebagai karyawan BUMN di dalam KTP dan menetap di tengah lahan perkebunan adalah pekerja borongan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ada warga yang tinggal di Afdeling Kampongan, Dusun Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten
Jember
. Warga tersebut hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Di dalam KTP, warga tersebut berstatus sebagai
karyawan BUMN
. Akibatnya, ia tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan tak bisa mengakses layanan kesehatan gratis.
Plt Kepala Sub Bagian Humas dan TJSL PTPN I Regional 5 M Syaiful Rizal menegaskan bahwa status pekerjaan karyawan BUMN dalam KTP itu bukan berasal dari data perusahaan.
Ia juga memastikan warga itu bukan karyawan PTPN, melainkan pekerja borongan di
Perkebunan Silosanen
.
“Saat pendataan, warga menyebut bekerja di kebun, sehingga dalam KTP tertulis seperti itu, secara faktual, mereka adalah pekerja borongan, bukan karyawan PTPN,” ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).
Rizal menambahkan bahwa munculnya status keliru tersebut berkaitan dengan proses migrasi dari KTP manual ke e-KTP yang dilakukan perangkat desa beberapa tahun lalu.
Ia juga menepis anggapan bahwa warga tersebut tinggal di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Menurutnya, rumah-rumah warga termasuk pekerja borongan itu berada di luar HGU, meski akses menuju lokasi permukiman memang harus melewati jalan kebun.
“Untuk menuju rumah warga memang harus melewati jalan kebun, sehingga tampak seolah-olah berada di tengah areal perkebunan,” terangnya.
Rizal mengklaim bahwa dalam sebulan para pekerja borongan bekerja rata-rata 25 hari.
“Saat ini terdapat belasan ribu pekerja borongan di wilayah Kebun Silosanen. Mereka berasal dari enam desa sekitar kebun, yakni Desa Silo, Harjomulyo, Pace, Mulyorejo, Sidomulyo, dan Sumberjati,” paparnya.
UMK Jember tahun 2025 sebesar Rp 2.838.642.
Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN I Regional 5 RI Setiyobudi menuturkan bahwa keberadaan perusahaan justru berperan besar membuka lapangan kerja padat karya bagi masyarakat Jember.
“Dengan menyerap belasan ribu pekerja borongan, PTPN mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja tanpa persyaratan khusus seperti pendidikan, pengalaman, atau keterampilan tertentu,” katanya.
Selain itu, pihaknya menyampaikan mengenai kontribusi perusahaan lewat program sosial melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).
Ia menyebutkan, pada 2024 sampai 2025, TJSL yang telah disalurkan di Jember mencapai Rp 851,5 juta.
“Program ini mencakup pembagian sembako, bedah rumah, pembangunan fasilitas umum dan sosial, bantuan penanganan stunting, hingga program mudik gratis bersama BUMN,” sebut Setiyobudi.
Ia menambahkan bahwa setiap program dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan manfaat.
“Kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh manfaat optimal dari keberadaan perusahaan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:33
Tak Layak Huni, UPZ SIG Pabrik Tuban Bedah Rumah Milik Nenek Sarpuah

Tuban (beritajatim.com) – Seorang nenek bernama Sarpuah (64) warga Desa Kapu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban kini merasakan lebih nyaman lagi tinggal di rumahnya, setelah mendapat bantuan pembangunan rumah yang diinisiasi oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Pabrik Tuban.

Sebelumnya rumah nenek Sarpuah yang berukuran 5×7 meter itu bisa dikatakan tidak layak huni dan cukup memprihatinkan, terbuat dari dinding bambu yang sudah lapuk serta berlubang begitu pula dengan atapnya, sehingga saat musim hujan seperti ini sudah dipastikan bocor.

Tampak bahagia di raut wajah nenek Sarpuah kala rumahnya sudah jadi dibangun dengan luas 5×9 meter tidak ada lagi atap bocor dan tidur lebih nyaman. Sedangkan, rumahnya yang lama telah dirobohkan dan dibangun kembali oleh UPZ.

“Alhamdulillah sekarang rumah saya sudah bagus dan lebih nyaman,” ucap nenek Sarpuah. Jumat (12/12/2025).

Lanjut, nenek Sarpuah juga senang melihat lantainya sudah di keramik dan tidak tanah lagi, rasa syukur itu terus diucapkan dan berterimakasih kepada UPZ SIG Tuban. Senada dengan itu, Perangkat Desa Kapu, Dhohir juga mengucapkan banyak terima kasih kepada UPZ SIG Pabrik Tuban yang telah memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni bagi warganya.

“Sebenarnya pemerintah desa juga memiliki keinginan untuk membangun rumah milik Ibu Sarpuah ini. Namun, belum bisa direalisasikan karena adanya kendala pada regulasi. Alhamdulillah sekarang sudah terealisasikan karena adanya bantuan dari program UPZ SIG,” ujar Dhohir.

Dhohir juga berpesan kepada nenek Sarpuah untuk tetap menjaga dan merawat bantuan rumah yang telah dibangun dari dana zakat karyawan SIG Pabrik Tuban tersebut. “Biar awet rumah ini ya harus tetap dijaga kebersihannya,” kata Dhohir.

Sementara itu, Sekertaris UPZ SIG Pabrik Tuban, Andik Sutikno, menyatakan bahwa program bedah rumah ini adalah salah satu program UPZ SIG, yakni Tuban Perduli. Selain itu, ada juga program UPZ yang lainnya yaitu Tuban Cerdas, Tuban Takwa, Tuban Berdaya, dan Tuban Sehat.

”Kami berharap rumah baru ini dapat memberikan suasana yang lebih sehat, nyaman dan aman untuk ditempati, sehingga nenek Sarpuah bisa menjalani hari tuanya dengan lebih tenang tanpa perlu khawatir akan kebocoran atau kondisi bangunan yang rapuh,” ungkap Andik Sutikno.

Menurutnya, program ini merupakan wujud kepedulian sosial dan komitmen berkelanjutan karyawan SIG Pabrik Tuban dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu.

“Semoga bantuan yang diberikan UPZ dapat bermanfaat untuk penerima dan berkah bagi pemberi zakat,” tutup Andik. [dya/ian]

12/12/2025 22:25
Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus Surabaya 12 Desember 2025

Banjir Lahar Semeru, Batu Besar Tutupi Jembatan Limpas, Akses 3 Dusun di Lumajang Terputus
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Regoyo di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (12/12/2025).
Banjir lahar hujan Gunung Semeru terdeteksi di seismograf PVMBG sejak pukul 15.16 WIB dengan amplitudo maksimal 33 milimeter dan berlangsung selama 1 jam 51 menit.
Pantauan
Kompas.com
, banjir terlihat deras dan membawa material pasir serta batu berukuran besar.
Tampak, puluhan batu berukuran besar bertengger di atas jembatan limpas yang berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian, setelah banjir mulai surut.
Perangkat Desa Gondoruso, Hari, mengatakan, batu besar yang menutupi jembatan limpas membuat akses warga di tiga dusun terputus.
“Sangat berdampak, ini akses ke tiga dusun dan Kecamatan Tempursari, sekarang tidak bisa dilewati,” kata Hari di Gondoruso.
Selain menutupi jembatan limpas di Desa Gondoruso, banjir lahar juga menyebabkan permukiman warga di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Pasirian, kembali diterjang banjir.
Kali ini, banjir lahar melompati tanggul dan masuk ke permukiman penduduk.
Beruntung, material yang menyeberangi tanggul tidak terlalu banyak sehingga tidak sampai menimbun rumah warga.
Untuk mengantisipasi banjir susulan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten
Lumajang
sudah mengimbau warga untuk mengungsi.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah membangun satu tenda tambahan di Balai Desa Jugosari untuk menampung warga Sumberlangsep yang mau mengungsi.
“Saat ini tenda sudah kita siapkan di balai desa, tadi kita tambah satu tenda lagi, harapannya warga mau mengungsi,” kata Yudhi Cahyono.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/12/2025 22:23