Xcloud.id

provinsi: JAWA TIMUR

  • Pastikan Harga Stabil, Ibas Tinjau dan Dialog dengan Petani Cabai di Ngawi

    Pastikan Harga Stabil, Ibas Tinjau dan Dialog dengan Petani Cabai di Ngawi

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Desa Bangunrejo, Ngawi, dalam rangka Dialog Kebangsaan Bersama Wakil Ketua MPR RI bertajuk ‘Kestabilan Harga Pangan sebagai Pilar Ketahanan Nasional’. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan pangan nasional benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya petani dan konsumen.

    Dalam rangkaian kegiatan ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut menyempatkan diri meninjau langsung kebun cabai di desa setempat, sekaligus berdialog secara terbuka dengan para petani. Dari dialog tersebut, Ibas mendapatkan gambaran nyata mengenai dinamika harga cabai di lapangan, mulai dari biaya produksi, pola panen, hingga fluktuasi harga jual di pasar lokal.

    Petani setempat menjelaskan bahwa harga cabai rawit sempat menembus Rp 100.000 hingga Rp 130.000 per kilogram, sementara di tingkat petani harga ideal berada di kisaran Rp 60.000-Rp 70.000 per kilogram agar tetap menguntungkan namun tidak memberatkan masyarakat. Dengan pola panen dua kali seminggu dan hasil mencapai sekitar 50 kilogram per pekarangan, cabai menjadi komoditas yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Penasihat KADIN ini menegaskan bahwa stabilitas harga pangan harus menjadi titik temu antara kepentingan petani dan konsumen.

    “Jika harga terlalu rendah, petani tertekan. Namun jika terlalu tinggi, masyarakat juga kesulitan. Kita harus mencari harga yang adil dan berimbang,” tegas Ibas dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

    Menurutnya, mekanisme pasar perlu dijaga tetap sehat, dengan pengawasan pemerintah agar tidak terjadi distorsi yang merugikan salah satu pihak. Ibas juga menyoroti pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan sebagai solusi nyata menjaga pasokan cabai dan menekan gejolak harga. Ia mengapresiasi petani Bangunrejo yang mampu berinovasi dengan memanfaatkan lahan non-sawah tanpa mengganggu fungsi pertanian pangan utama.

    “Ini contoh berpikir maju, thinking outside the box. Cerita sukses seperti ini harus ditularkan ke desa-desa lain,” ujarnya.

    “Kalau bahan pangan bisa langsung dari petani lokal, kualitas terjaga, harga lebih bersahabat, dan petani juga sejahtera,” jelasnya.

    Dalam kesempatan saat memberikan sambutannya di hadapan warga, anggota Dapil Jawa Timur VII ini menegaskan bahwa desa adalah fondasi kemajuan bangsa. Ia mendorong agar pembangunan pendidikan, pertanian, infrastruktur, dan perumahan layak terus diperkuat hingga ke tingkat desa. Ibas juga membuka ruang aspirasi masyarakat terkait beasiswa pendidikan, program Bedah Rumah (BSPS), serta penguatan irigasi dan alat pertanian, untuk langsung disampaikan ke Partai Demokrat.

    “Ketahanan nasional dimulai dari dapur rakyat. Jika harga pangan stabil, petani sejahtera, dan masyarakat tenang, maka bangsa ini akan kuat,” pungkas Ibas.

    Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga optimisme, gotong royong, dan semangat kemandirian desa. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD dari Partai Demokrat untuk Kabupaten Ngawi, Haris Agus Susilo; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi; Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ngawi; Kepala UPT Pengelolaan Pasar Daerah; serta Kepala Desa Bangunrejo Lor beserta tokoh masyarakat setempat.

    (akn/ega)

  • UMP Jatim 2026 Diproyeksikan Rp2,4 Juta, Buruh: Seharusnya Rp3,5 Juta

    UMP Jatim 2026 Diproyeksikan Rp2,4 Juta, Buruh: Seharusnya Rp3,5 Juta

    Bisnis.com, SURABAYA – Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyebut bahwa formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto tidak selaras dengan kebutuhan hidup layak (KHL) di provinsi tersebut.

    Sekretaris Jenderal KSPI Jawa Timur Ahmad Jazuli menjelaskan bahwa perumusan aturan pengupahan disebutnya mulai berbelit-belit pascapenetapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

    “Jadi kalau merujuk kembali untuk pengupahan tahun ini berbelit-belit pasca putusan MK Nomor 168, kami selaku penggugat dan saya selaku saksi kami mengikuti setiap rangkaian persidangan kalau formula [Undang-Undang] Ciptaker dan PP turunannya itu tidak berlaku,” ungkap Jazuli saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/12/2025).

    Dirinya juga menjelaskan bahwa standar minimum kebutuhan pokok seorang pekerja lajang untuk hidup layak atau KHL Jawa Timur berdasarkan perhitungan dan survei pemerintah melalui Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebesar, yakni Rp3,5 juta per bulannya.

    Sedangkan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Timur pada 2025 berada pada kisaran Rp2,3 juta per pekerja per bulan. Bila mengacu pada formula perhitungan UMP 2026 yang telah diterbitkan Presiden Prabowo, maka besaran UMP Jawa Timur 2026 hanya sebesar Rp2,4 juta.

    “KHL Jawa Timur sebesar Rp3,5 juta. Namun, untuk UMP yang akan ditetapkan bila mengacu pada formulasi dan kisaran alpa tertinggi, yakni 0,9, maka [UMP Jatim] hanya sebesar Rp2,4 juta,” ucapnya.

    Jazuli pun menegaskan bahwa proyeksi besaran UMP Jawa Timur 2026 berdasarkan formula terbaru, berbanding jauh dengan angka KHL Jawa Timur. Nominal proyeksi UMP Jawa Timur 2026 hanya mencapai 64% dari KHL. Kalangan buruh Jatim pun mempertanyakan dasar dari penetapan formula tersebut.

    “Itu masih jauh dari KHL. Pencapaiannya masih 64% jauh dari 100%, maka UMP Jatim terendah keempat se-Indonesia. Formula itu tidak tepat, kenapa tidak disesuaikan dengan KHL?,” bebernya.

    Ia bahkan membeberkan bahwa besaran UMP Provinsi Jawa Timur baru akan menyentuh nominal KHL yang telah diperhitungkan pemerintah tersebut pada tahun 2030 mendatang. Padahal, lanjut Jazuli, kondisi makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga barang (inflasi) selalu dinamis.

    “UMP yang sebentar lagi ditetapkan gubernur itu masih 64%, dan bila mengacu pada formulasi pemerintah, UMP baru dapat setara dengan KHL pada 2030, padahal KHL tahun 2030 juga akan berubah. Bagaimana kita bicara tentang Indonesia Emas, kalau pendapatan perkapita kita tidak jelas,” tegasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam. 

    “Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

    Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9. 

    Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

  • Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja

    Lumajang (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara aktif mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai bagian dari akselerasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Melalui pemanfaatan lahan yang ada, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) kini diberdayakan dalam sektor peternakan dan pertanian produktif.

    Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imipas, Agus Andrianto, yang mendorong setiap Lapas di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidak produktif guna mendukung swasembada pangan nasional.

    Kepala Lapas Kelas II B Lumajang, Mahendra Sulaksana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan satu dari 13 program prioritas kementerian. Di Lapas Lumajang, program ini difokuskan pada peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, serta penanaman sayuran.

    “Kami menyikapinya dengan kegiatan ternak ayam petelur, ada juga lele dan pertanian sayuran seperti sawi. Untuk sektor peternakan, ayam petelur kami mampu memproduksi 90 hingga 100 butir telur segar setiap harinya,” ujar Mahendra, Rabu (17/12/2025).

    Hasil produksi tersebut, lanjut Mahendra, langsung didistribusikan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan warga binaan di dalam Lapas.

    Selain manfaat pada ketersediaan pangan, program ini juga menjadi sarana peningkatan skill bagi para narapidana. Menariknya, para WBP yang terlibat dalam pengelolaan ini tidak hanya mendapatkan ilmu keahlian, tetapi juga memperoleh honor kerja resmi.

    “Pekerjanya mendapatkan honor dari membantu bekerja di sini. Tentu ini menjadi modal berharga bagi mereka saat bebas nanti; mereka pulang dengan membawa keahlian sekaligus bekal ekonomi,” ungkap Mahendra.

    Langkah produktif ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap narapidana, sekaligus menyiapkan mereka untuk kembali ke tatanan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. [has/beq]

  • Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Polda Jatim Buru Pelaku Lain Kasus Pembacokan Aiptu Susanto anggota Polres Lumajang

    Surabaya (beritajatim.com) – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim yang dipimpin AKBP Arbaridi Jumhur masih memburu pelaku lain dalam kasus pembacokan Aiptu Susanto dari Polres Lumajang.

    Sebelumnya polisi telah mengamankan satu tersangka bernama M Hasan dan menembak mati pelaku utama, Agus Sulaiman Fadeli (30).

    “Masih terus kami kembangkan untuk memastikan keterlibatan pelaku lain yang masuk jaringan tersangka A. Mereka sudah beberapa kali melakukan pencurian,” ujarnya, Rabu (17/12/2205).

    Menurut Jumhur, Agus yang merupakan kelompok yang cukup ditakuti di wilayah Lumajang, Probolinggo, dan Pasuruan, juga pernah beraksi di Jember. Setiap beraksi, ia selalu melukai korbannya dengan celurit sepanjang 50 sentimeter.

    “Pelaku A (Agus) ini spesialis yang sangat meresahkan. Tiap melakukan pekerjaannya selalu menggunakan sajam,” tandas mantan Kapolsek Bintan Utara itu.

    Jumhur menambahkan, Agus telah belasan kali melakukan pembacokan dan bukan pertama kalinya berurusan dengan hukum. Sebelum tewas, ia tercatat dua kali keluar masuk penjara: pertama pada 2015 di Polres Probolinggo setelah membacok korban untuk merampas motor.

    “Dan kedua di rutan Polres Lumajang karena kasus yang sama. “Jadi dua kali menjalani ditangkap dan menjalani persidangan,” tutup Jumhur. [uci/ted]

  • Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Wujudkan Misi Satu Rumah Satu Sarjana, BMA Blitar Beri Beasiswa untuk 10 Mahasiswa

    Blitar (beritajatim.com) – Bagi sebagian mahasiswa, biaya pendidikan seringkali menjadi tembok besar yang menghalangi langkah menuju cita-cita. Namun, pada Rabu (17/12/2025), tembok itu seolah runtuh, setelah 10 mahasiswa mendapatkan beasiswa dari Lembaga Zakat Baitul Maal Amanah (BMA) Kota Blitar.

    Dalam sebuah prosesi yang sederhana namun penuh khidmat, BMA Blitar menyerahkan bantuan biaya pendidikan kepada 10 mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Pemberian beasiswa ini sebagai upaya dari BMA untuk menjamin pendidikan anak dan sebagai investasi kemanusiaan.

    “Program kuliah ini harapkan anak didik itu juga bisa menjadi orang yang ahli baik dari akademis maupun dari kemampuan tentunya agama juga jangan sampai ketinggalan,” ungkap Direktur Pelaksana BMA Blitar, Endy Samulyo.

    Proses pemilihan 10 mahasiswa ini tidak dilakukan sembarangan. Tim verifikasi BMA melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam untuk memastikan bahwa mereka yang menerima bantuan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki tekad kuat untuk menempuh pendidikan.

    “Program ini merupakan program emas yang layak untuk dijadikan momentum untuk mengejar cita-cita,” tegasnya.

    Program ini merupakan gagasan emas dari BMA Blitar demi mewujudkan asa satu rumah satu sarjana. Meski jumlah mahasiswa yang tercover beasiswa belum begitu banyak, namun perlahan ini akan menjadi gerakan besar dan terus menerus.

    “Program ini adalah salah satu bentuk dakwah BMA untuk menciptakan satu rumah satu sarjan,” ungkap Hidayaturahman, Wali Amanah BMA Blitar.

    Langkah BMA Blitar ini diharapkan menjadi stimulan bagi organisasi masyarakat lainnya di Blitar untuk turut serta dalam gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Penyerahan beasiswa ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan pemberian motivasi agar para mahasiswa tetap optimis menatap Indonesia Emas 2045.

    Dengan beasiswa ini, 10 mahasiswa tersebut kini memiliki beban moral baru: belajar lebih giat dan kelak menjadi tangan-tangan yang membantu generasi di bawah mereka. Di tangan BMA Blitar, kepedulian telah menjelma menjadi jembatan bagi para calon pemimpin masa depan. (owi/ian)

  • Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Wamendag Dyah Roro Esti Lepas Ekspor Serentak Senilai 5 Juta Dolar AS di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, melepas ekspor produk pangan olahan di Kabupaten Mojokerto sebagai bagian dari agenda ekspor serentak nasional pada Rabu (17/12/2025). Mengusung tema “Sinergi Nusantara dari 8 Penjuru Menembus Pasar Dunia”, kegiatan ini mencatatkan total nilai ekspor sebesar 5.025.000 dolar Amerika Serikat dari berbagai komoditas unggulan.

    Pelepasan di wilayah Jawa Timur ini dipusatkan di pabrik PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, dengan didampingi langsung oleh Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra. Secara nasional, agenda strategis ini dipimpin oleh Menteri Perdagangan RI Budi Santoso yang terhubung secara serentak di tujuh titik daerah lainnya di Indonesia.

    “Hari ini pelepasan ekspor dilakukan serentak di delapan lokasi di berbagai provinsi, melibatkan sejumlah perusahaan. Di Mojokerto, salah satunya melalui PT Lautan Natural Krimerindo,” ungkap Dyah Roro Esti Widya Putri saat meninjau proses pengiriman barang.

    Khusus untuk komoditas dari PT LNK, produk bahan pangan seperti krimer nabati dan bubuk tinggi serat dikirimkan menuju pasar Malaysia. Langkah ini merupakan bagian dari misi Kementerian Perdagangan dalam memperluas penetrasi pasar global tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga untuk pemberdayaan UMKM melalui jejaring di 33 negara.

    Wamendag menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan negosiasi perjanjian dagang dengan kawasan Amerika Latin, Peru, Kanada, hingga Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi eksportir asal Indonesia.

    “Kami berupaya agar tarif ekspor bisa ditekan bahkan nol persen. Ini akan menjadi keunggulan bagi produk Indonesia di pasar global. Kami juga memiliki Ekspor Center yang bisa dimanfaatkan perusahaan-perusahaan yang ingin ekspor ke luar negeri. Itu pendampingan yang kami berikan, jika pelaku usaha yang mau bertanya-tanya bisa ke Ekspor Center,” tegasnya.

    Dyah Roro Esti turut mengajak para pelaku usaha di Jawa Timur untuk memanfaatkan layanan Ekspor Center Kemendag yang berada di Surabaya. Fasilitas serupa juga tersedia di Batam, Balikpapan, dan Makassar guna memberikan edukasi teknis mengenai standarisasi produk internasional dan business matching.

    Selain di Mojokerto, ekspor serentak kali ini juga dilakukan di Yogyakarta, Semarang, Kepulauan Riau, Samarinda, Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Badung. Produk-produk Nusantara tersebut diterbangkan dan dikapalkan menuju destinasi mancanegara seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Jepang, hingga Montenegro.

    “Kami tidak hanya mendorong industri besar, tetapi juga memberdayakan UMKM. Kemendag memiliki jejaring di 33 negara melalui misi dagang, Indonesia Promotion Center, serta kegiatan business matching yang rutin dilakukan. Kami juga tengah memperluas perjanjian dagang dengan berbagai negara dan kawasan,” tambahnya.

    PT Lautan Natural Krimerindo sendiri merupakan produsen bahan pangan fungsional yang telah menembus pasar internasional sejak tahun 2017. Dengan fasilitas pendampingan dari Kemendag, perusahaan yang memproduksi krimer nabati, whip cream, hingga bubuk kelapa ini menjadi salah satu representasi kekuatan manufaktur pangan Jawa Timur di kancah dunia. [tin/ian]

  • Berantas Peredaran Gelap, 36 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sampang Dimusnahkan

    Berantas Peredaran Gelap, 36 Ribu Batang Rokok Ilegal di Sampang Dimusnahkan

    Sampang (beritajatim.com) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang memusnahkan sebanyak 36 ribu batang rokok tanpa pita cukai dengan taksiran nilai barang mencapai Rp53.714.900 pada Rabu (17/12/2025).

    Pemusnahan barang bukti ini merupakan hasil penindakan intensif yang dilakukan secara bersinergi guna menekan kerugian negara akibat peredaran produk tembakau ilegal di wilayah Madura.

    Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Andru Iedwan Permadi, hadir langsung untuk memberikan pendampingan teknis dalam proses pemusnahan tersebut. Sinergi ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian operasi gabungan yang melibatkan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri.

    “Kami sebatas mendampingi pelaksanaannya saja,” terang Andru saat memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut di Sampang.

    Operasi yang dilakukan selama ini menyasar berbagai titik krusial, meliputi pasar tradisional, jalur distribusi antarwilayah, hingga lokasi-lokasi yang terindikasi kuat sebagai pusat peredaran rokok polos. Sebagian besar barang ilegal yang dihancurkan hari ini diketahui berasal dari wilayah domestik Kabupaten Sampang.

    Andru menegaskan bahwa Bea Cukai akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha rokok ilegal. Fokus pengawasan ke depan dipastikan akan lebih tajam dan meluas.

    “Nantinya kami tidak hanya akan menyasar toko dan pasar, tetapi juga produsen serta jalur distribusi rokok ilegal di Sampang,” janjinya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Sampang, Suaidi Asyikin, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya terus memantau peredaran rokok tanpa cukai di 14 kecamatan. Pemetaan wilayah rawan terus dilakukan guna memastikan penindakan tepat sasaran.

    “Detail lokasi masih dalam tahap penyelidikan dan bersifat tertutup,” ujar Suaidi mengenai pengembangan kasus peredaran gelap di wilayahnya.

    Selain menyasar pengecer, Pemkab Sampang mengklaim telah mengantongi identitas para produsen rokok ilegal yang beroperasi di wilayah tersebut. Suaidi memastikan bahwa langkah persuasif hingga penegakan hukum sudah masuk dalam agenda prioritas Satpol PP.

    “Produsen sudah kami ketahui dan telah didatangi. Untuk penindakan lanjutan masih menunggu penjadwalan,” tegas Suaidi mengakhiri penjelasannya. [sar/ian]

  • Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Jaga Marwah Profesi, PWI Bojonegoro Resmi Laporkan Oknum Wartawan Pemeras Kades ke Polisi

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah tegas dengan melaporkan oknum yang mengaku sebagai wartawan ke Satreskrim Polres Bojonegoro, Rabu (17/12/2025). Laporan ini dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan identitas organisasi untuk melakukan pemerasan terhadap sejumlah kepala desa.

    Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, hadir langsung memimpin pelaporan yang diterima oleh Kaur Bin Opsnal (KBO) Satreskrim Polres Bojonegoro, Iptu Dasmono. Sasmito menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas organisasi dan profesi jurnalis.

    “Kami melaporkan secara resmi ke Satreskrim Polres Bojonegoro. Ini bukan sekadar gertakan, tetapi upaya hukum agar persoalan ini jelas dan tidak berulang,” ujar Sasmito Anggoro.

    Dalam laporan tersebut, PWI menyertakan sederet alat bukti kuat, mulai dari tangkapan layar percakapan WhatsApp bernada intimidasi, foto kartu identitas pers (ID Card), hingga bukti kuitansi yang digunakan pelaku untuk menarik uang dari para korban.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah desa di wilayah Bojonegoro telah menjadi sasaran aksi oknum tersebut, di antaranya Desa Tondomulo, Desa Panjang, dan Desa Kedungadem. Modusnya, pelaku meminta uang dengan nominal antara Rp1,5 juta hingga Rp1,6 juta dengan dalih dana kegiatan akhir tahun.

    Tidak hanya mencatut nama PWI Bojonegoro, pelaku juga kedapatan menggunakan foto-foto kegiatan resmi PWI Jawa Timur dan PWI Tuban untuk memperdaya para kepala desa melalui pesan digital.

    “Ini bukan hanya soal nama PWI, tetapi juga soal menjaga marwah profesi wartawan. Kami ingin masyarakat tahu bahwa PWI tidak pernah melakukan praktik-praktik seperti itu,” tegas Sasmito.

    Sasmito menyatakan tidak menutup kemungkinan jumlah terlapor akan bertambah seiring berjalannya penyidikan. Ia mengimbau kepada para kepala desa maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau diintimidasi oleh oknum serupa untuk segera melapor ke pihak kepolisian.

    PWI Bojonegoro juga menekankan pentingnya verifikasi bagi pejabat publik jika menerima pesan atau permintaan dana yang mencurigakan.

    “Jika ragu, silakan klarifikasi. Kami terbuka dan siap menjelaskan. Jangan sampai ada lagi yang dirugikan oleh ulah oknum,” pungkasnya. [lus/beq]

  • Penemuan Mayat Mahasiswi UMM di Pasuruan, Polda Jatim Amankan Personel Polres Probolinggo

    Penemuan Mayat Mahasiswi UMM di Pasuruan, Polda Jatim Amankan Personel Polres Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kasus penemuan mayat seorang mahasiswi di aliran sungai wilayah Purwosari, Kabupaten Pasuruan, berkembang menjadi kasus pembunuhan yang melibatkan oknum anggota kepolisian.

    Seorang terduga pelaku berinisial AS, yang merupakan personel aktif Polres Probolinggo Kabupaten, diamankan Tim Jatanras Polda Jawa Timur. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam perkara ini langsung memantik perhatian publik.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa institusinya tidak akan mentolerir dugaan tindak pidana yang melibatkan anggotanya sendiri. Penanganan kasus dipastikan dilakukan secara transparan dan profesional.

    “Polda Jawa Timur menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban. Kami memastikan proses hukum berjalan objektif dan tidak ada perlakuan khusus, meskipun yang bersangkutan merupakan anggota Polri,” ujar Jules, Rabu (17/12/2025).

    Korban diketahui bernama Faradillah Amalia Najwa (21), mahasiswi asal Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo.

    Jenazah korban ditemukan warga pada Selasa (16/12/2025) sekitar pukul 06.30 WIB di aliran sungai Jalan Raya Purwosari, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan.

    Sejak laporan diterima, Polda Jatim bergerak cepat. Olah tempat kejadian perkara dilakukan, jenazah dievakuasi ke RS Bhayangkara, sejumlah saksi diperiksa, dan barang bukti diamankan.

    Penyelidikan intensif kemudian mengarah pada AS, yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan korban.

    “Terduga pelaku kami amankan tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Jules.

    Lebih jauh, polisi mengungkap bahwa kasus ini diduga tidak berdiri sendiri. Penyelidikan sementara mengindikasikan adanya pelaku lain yang terlibat, sehingga pengejaran masih terus dilakukan. Motif kejahatan juga belum diungkap ke publik dan masih dalam tahap pendalaman.

    “Dugaan sementara, tidak hanya satu pelaku. Kami masih memburu pihak lain yang diduga terlibat,” tegasnya.

    Penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil visum et repertum dan rencana otopsi yang dilakukan dengan persetujuan keluarga. Hasil tersebut akan menjadi dasar penetapan konstruksi hukum perkara.

    Polda Jatim memastikan proses pidana akan didahulukan sebelum langkah penegakan kode etik terhadap oknum polisi yang terlibat. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen institusi dalam menjaga marwah dan kepercayaan publik.

    “Siapapun yang terbukti melanggar hukum akan diproses pidana terlebih dahulu, kemudian dikenakan sanksi kode etik. Tidak ada kompromi,” tandas Jules.

    Kasus ini menjadi ujian serius bagi institusi kepolisian, sekaligus sorotan publik terhadap konsistensi penegakan hukum, terutama ketika dugaan kejahatan melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri. (ada/ted)

  • Polsek Kendal Ngawi Evakuasi ODGJ Lansia ke RSUD dr. Soeroto

    Polsek Kendal Ngawi Evakuasi ODGJ Lansia ke RSUD dr. Soeroto

    Ngawi (beritajatim.com) – Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Kendal, Polres Ngawi, merespons cepat keluhan warga terkait keberadaan seorang pria lanjut usia dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dinilai meresahkan lingkungan. Evakuasi dilakukan sebagai langkah pengamanan sekaligus upaya memberikan perawatan medis yang layak bagi warga tersebut.

    Kapolsek Kendal, AKP Tri Handoyo, memimpin langsung proses penanganan terhadap ODGJ berinisial S (70), warga Desa Kendal. Setelah menerima laporan dari masyarakat yang merasa khawatir, petugas segera turun ke lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

    Dalam pelaksanaannya, Polsek Kendal mengedepankan sinergi lintas instansi. Petugas berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kendal untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi fisik dan kejiwaan pria lansia tersebut. Langkah ini merupakan bentuk pendekatan humanis agar penanganan tetap sesuai dengan prosedur medis yang berlaku.

    Guna mengantisipasi risiko lebih lanjut terhadap keselamatan diri yang bersangkutan maupun masyarakat sekitar, petugas kemudian mengantarkan S ke RSUD dr. Soeroto Ngawi. Di sana, ia akan mendapatkan perawatan intensif dan penanganan medis lanjutan dari tenaga ahli.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan bahwa kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya terbatas pada fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom dalam dinamika sosial.

    “Penanganan ODGJ dilakukan secara humanis dengan melibatkan tenaga kesehatan, sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh perawatan yang tepat,” ujar AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, Rabu (17/12/2025).

    Lebih lanjut, Kapolres mengimbau masyarakat agar tidak ragu untuk segera melaporkan kejadian serupa di lingkungan mereka masing-masing. Menurutnya, kolaborasi aktif antara warga, kepolisian, dan instansi kesehatan sangat krusial agar setiap permasalahan sosial dapat tertangani secara cepat, tepat, dan mengedepankan nilai kemanusiaan.

    Sinergi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres Ngawi tetap terjaga dengan baik. [fiq/beq]