Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Di Pemalang, Gus Ipul Pesankan Kolaborasi Wujudkan Graduasi

    Pemalang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, salah satu amanat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto ke Kemensos adalah peningkatan kesejahteraan sosial.

    Ia menyebut, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi serta gotong royong dari berbagai pihak.

    Pernyataan ini Gus Ipul sampaikan saat menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10/2025).

    “Urut-urutannya, Pemalang Berjaya (Bercahaya). Pemalang Berjaya terwujud kalau ‘ngopeni ngelakoni’. Kita bisa sukseskan ‘ngopeni ngelakoni’ kalau kita selalu ada di setiap denyut kehidupan masyarakat. Selalu ada bisa diwujudkan kalau kita merujuk pada Asta Cita Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

    “Jadi Asta Cita Presiden Prabowo turun ke Kemensos menjadi ‘Selalu Ada’, ke Jawa Tengah jadi ‘Ngopeni Ngelakoni’, ke Pemalang jadi ‘Pemalang Berjaya’. Itulah kira-kira yang disebut dengan kolaborasi, disebut dengan sinergi, disebut dengan gotong royong. Kata kuncinya adalah pada gotong royong,” tambahnya menjelaskan.

    Gus Ipul mengatakan, kolaborasi dan gotong royong tersebut bisa dilakukan dengan adanya keterkaitan antara program kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, langkah ini tentu menjadi modal besar untuk memberikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

    “Dengan intervensi yang dimiliki masing-masing pemerintah daerah dan kementerian/lembaga, tentu hasilnya, dampaknya akan lebih nyata. Salah satu contohnya hari ini ada seribu lebih jeluarga penerima manfaat yang dinyatakan graduasi, naik kelas dari penerima bansos, nanti naik ke program pemberdayaan,” jelas Gus Ipul.

    Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian yang besar agar bansos yang disalurkan kepada masyarakat lebih tepat sasaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui data akurat, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Soal siapa yang berhak menerima bantuan, ini hal yang paling mendasar. Kita boleh pidato, kita boleh bikin konsep, kita bikin proses bisnis. Tapi kalau data kita berantakan, rogram kita tidak akan bisa tepat sasaran,” tegas Gus Ipul.

    “Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk bekerja dimulai dengan data yang akurat, dengan menerbitkan Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Inilah yang harus menjadi rujukan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” sambungnya.

    Bupati Pemalang Anom Widiyantoro mengatakan, graduasi 1.000 KPM PKH hari ini menjadi energi positif bagi pihaknya dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Pemalang.

    “Kami hari ini menandai keberhasilan dari keluarga-keluarga yang ada di Pemalang, yaitu graduasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Ini merupakan bukti suksesnya intervensi program pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Sosial melalui pendampingan sosial, serta kerja keras para KPM untuk mampu menciptakan perubahan yang signifikan,” ucap Anom.

    Anom menjelaskan, Pemkab Pemalang akan senantiasa berakselerasi melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam pengurangan kemiskinan, pemberdayaan sosial, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). “Ini sejalan dengan visi kami, yaitu Pemalang Bercahaya, bersih, cakep, handal, dan mulia, dan tentunya sinkron dengan program Bapak Presiden, yakni Asta Cita,” ujarnya.

    Anom menambahkan, pihaknya juga akan terus memperbarui dan memperkuat basis data kemiskinan melalui DTSEN. Sebab, data ini menjadi dasar utama dalam penyaluran bansos.

    “Pelaksanaannya di Kabupaten Pemalang dilakukan memutakhiran setiap 3 bulan sekali Pak, kami akan senantiasa mencoba ke depan untuk membuat desk di masing-masing desa, sehingga pelaksanaan updating data ini bisa secepatnya, pak,” jelas Anom di hadapan Gus Ipul. (ted)

  • Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir Regional 17 November 2025

    Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir Regional 17 November 2025

    Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Longsor besar melanda dua wilayah Jawa Tengah dalam waktu berdekatan, yakni Banjarnegara dan Cilacap.
    Peristiwa tanah
    longsor
    di
    Banjarnegara
    yang melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, terjadi pada Sabtu (15/11/2025), setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama kurang lebih tiga jam. Dua orang tewas akibat insiden ini.
    Sementara longsor di
    Cilacap
    melanda Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, pada Kamis (13/11/2025). Hingga kini, 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan 7 orang masih hilang.
    Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kedua daerah ini memang rawan bencana longsor dan memakan korban dengan dengan jumlah terbanyak dalam 10 tahun terakhir.
    Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi daring “Disaster Briefing” di Jakarta, Senin (17/11/2025) malam, mengatakan bahwa catatan historis menunjukkan pola kejadian longsor di
    Jawa Tengah
    tidak pernah lepas dari wilayah tengah hingga selatan provinsi itu.
    “Tingkat kerawanan longsor tidak berubah tanpa perbaikan lingkungan. Kalau historisnya pernah terjadi, kemungkinan akan terulang lagi seperti yang saat ini terjadi,” kata Muhari dilansir dari Antara.
    Berdasarkan data 2015–2024 BNPB mencatat Banjarnegara menempati urutan pertama wilayah dengan korban meninggal dan mengungsi akibat tanah longsor.
    Pada periode tersebut ada sebanyak 13.351 orang warga mengungsi akibat tanah longsor dan 330 orang menunggal dunia.
    Sementara Kabupaten Cilacap berada pada posisi kedua 9.547 orang warga mengungsi dan 276 orang warga meninggal dunia karena longsor.
    Selanjutnya disusul Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Purbalingga.
    Abdul menjelaskan bahwa longsor kerap terjadi di wilayah perbukitan yang memiliki struktur tanah gembur dan porositas tinggi.
    Ketika hujan turun dalam durasi lama, air mengisi rekahan dan memicu bidang luncuran tanah.
    Kondisi tersebut dinilai sebagai pemicu bencana tanah longsor.
    Dengan demikian, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tanda awal longsor seperti pohon yang miring atau rekahan tanah di lereng.
    Leberadaan sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi sudah sangat dibutuhkan, karena berfungsi sebagai alarm bagi masyarakat untuk segera mengungsi ketika hujan deras turun.
    “Upaya pencegahan hanya dapat dilakukan melalui penguatan vegetasi, penataan ruang, dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi geografis setempat,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • 27 Orang Hilang Korban Longsor Pandanarum Banjarnegara Masih Dicari

    27 Orang Hilang Korban Longsor Pandanarum Banjarnegara Masih Dicari

    BANJARNEGARA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, melaporkan 27 warga masih dalam pencarian pascalongsor melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum.

    “Berdasarkan pembaruan data per pukul 11.23 WIB, tercatat sebanyak 876 jiwa yang mengungsi dan 27 orang diduga hilang,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara Raib Sekhudin dilansir ANTARA, Senin, 17 November.

    Ia mengatakan tanah longsor tersebut mengakibatkan dua warga meninggal dunia, yakni Lewih (40), wafat saat menjalani perawatan di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dan satu korban atas nama Esiah (22), ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsoran di lokasi kejadian pada Senin, pukul 07.40 WIB.

    Selain itu, 41 orang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan setelah menyelamatkan diri ke hutan saat bencana tersebut terjadi.

    “Berdasarkan pendataan sementara terdapat 30 rumah terdampak, sedangkan pengungsi tersebar di tiga lokasi, yakni yakni Kantor Kecamatan Pandanarum, Gedung Haji Pringamba, dan GOR Desa Beji,” katanya.

    Oerasi pencarian terhadap warga yang diduga hilang melibatkan personel BPBD Banjarnegara, TNI, Polri, sukarelawan, dan unsur SAR lainnya.

    Selain itu, pendataan kerusakan, asesmen kebutuhan, serta pelayanan di pos lapangan terus dilaksanakan.

    “Dapur umum, tenda darurat, dan fasilitas logistik telah disiapkan di Kantor Kecamatan Pandanarum untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi,” kata Raib.

    Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2/871/TAHUN 2025 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana di Banjarnegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

    Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Banjarnegara terkait dengan penanganan bencana tanah longsor Pandanarum di Kantor Kecamatan Pandanarum pada Minggu (16/11) malam.

    “Kami sudah melakukan rapat dengan forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat bencana untuk longsor Pandanarum ini. Masa tanggap bencana berlaku selama 14 hari,” katanya.

  • Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik

    Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik

    Sebelum Meninggal, Rugaiya Usman Istri Wiranto Sakit dan Sempat Membaik
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menjelaskan bahwa istrinya, Almarhumah Rugaiya Usman, sempat sakit, dirawat di RSPAD, dan membaik sebelum meninggal dunia.
    “Dirawat di
    RSPAD
    beberapa waktu, kemudian dinyatakan membaik sehingga kmai bawa pulang ke rumah,” kata
    Wiranto
    sebagaimana siaran kanal YouTube Kompas TV, Senin (17/11/2025).
    Rugaiya Usman
    atau Uga sempat berobat ke Bandung, Jawa Barat agar kondisi kesehatannya bisa kembali pulih.
    “Kemudian kami usahakan untuk berobat ke Bandung, dengan harapan memang akan membaik dan bisa kembali sehat wal afiat,” kata Wiranto.
    Dia menjelaskan bahwa dirinya dan Uga belum lama merayakan ulang tahun emas perkawinan yang berusia 50 tahun.
    “Namun tentu kehendak Ilahi tidak bisa kita tolak,” kata Wiranto.
    Uga meninggal dunia pada Minggu (16/11/2025) pukul 15.55 WIB. Wiranto memohon doa untuk Almarhumah.
    Karanganyar, Jawa Tengah, pada Senin (17/11/2025) pagi.
    “Keluarga kami kalau dimakamkan di Solo, tepatnya di makam Delingan, di daerah Karanganyar (Jawa Tengah),” kata Wiranto saat menyampaikan sambutan di rumah duka Jalan Palem Kartika No 21, Kompleks Pati-AD, Bambu Apus, Jakarta Timur, Minggu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.

  • Sosok Rospita Vici Paulyn, Ketua Majelis Sidang Sengketa Dokumen Ijazah Jokowi di KIP

    Sosok Rospita Vici Paulyn, Ketua Majelis Sidang Sengketa Dokumen Ijazah Jokowi di KIP

    GELORA.CO – Sengketa terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus berlangsung. Kasus ini tidak hanya menyoroti keabsahan dokumen, tetapi juga persoalan transparansi dan tata kelola administrasi publik di Indonesia.

    Pada Senin (17/11/2025), Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, Rospita Vici Paulyn, mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah di Jakarta.

    Rospita Vici Paulyn, mempertanyakan kelengkapan berkas Jokowi yang dimiliki oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Pihak UGM dianggap tidak dapat memberikan salinan berkas yang diminta, yang menimbulkan keraguan terkait penguasaan dokumen tersebut.

    Selain itu, KPU Surakarta juga menjadi sorotan karena melakukan pemusnahan arsip pencalonan Jokowi yang dianggap masih berpotensi disengketakan.

    Sementara, Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa ijazah asli Jokowi saat ini berada dalam penguasaan mereka untuk keperluan proses hukum.

    Peran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

    Di tempat yang sama, ANRI dikonfirmasi tidak menyimpan salinan primer ijazah Jokowi, yang memicu gugatan hukum oleh seorang pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi.

    Bonatua menilai ketiadaan dokumen tersebut menghambat penelitian akademisnya yang berstandar internasional dan menegaskan pentingnya verifikasi data primer untuk menjaga kualitas riset.

    Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam kasus ini.

    Ia menilai bahwa kegigihan tokoh-tokoh yang menelusuri kebenaran ijazah Jokowi menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola administrasi calon kepala daerah.

    Tuntutan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah

    Sebelumnya, Kelompok masyarakat Prodem Jawa Tengah mengajukan aduan sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang menolak memberikan salinan ijazah Jokowi saat pencalonan Wali Kota.

    Mereka menuntut keterbukaan informasi sebagai bagian dari demokrasi dan transparansi publik.

    Terjadi Perdebatan di Persidangan, Ketua Majelis Cecar UGM 

    Rospita Vici Paulyn, Ketua majelis sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) mencecar pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai termohon terkait kelengkapan berkas Jokowi di sidang sengketa ijazah, Jakarta, pada Senin (17/11/2025).

    Ketua majelis sidang Rospita Vici Paulyn mempertanyakan sejumlah salinan berkas Jokowi yang dimiliki UGM. “Ini persoalannya dari pihak UGM menjawabnya tidak dalam penguasaan. Tidak dalam penguasaan itu artinya tidak ada berarti,” ujar Rospita. 

    Dalam sidang sengketa ini menghadirkan sejumlah pihak seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Polda Metro Jaya.

    KPU Surakarta mengatakan pemusnahan dilakukan lantaran arsip telah tersimpan selama dua tahun. Namun, ketua sidang mempertanyakan pemusnahan arsip tersebut.

    “Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” ujar ketua majelis sidang.

    Polda Metro Jaya mengatakan bahwa berkas Jokowi termasuk ijazah asli sudah diterima untuk kebutuhan proses hukum. 

    “Untuk ijazah asli (Jokowi) saat ini berada dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk kepentingan proses hukum,” ujar perwakilan Polda Metro Jaya.

    Sementara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengonfirmasi tidak menyimpan salinan ijazah primer milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, secara resmi menggugat ANRI atas kegagalan lembaga tersebut menyediakan salinan data primer ijazah Jokowi. 

    Hal itu terungkap dalam sidang perdana atas sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Senin (13/10/2025). 

    Dalam persidangan, Bonatua menjelaskan urgensi kebutuhannya terhadap dokumen tersebut. 

    Sebagai seorang peneliti yang tengah mengerjakan riset berstandar internasional, ia memerlukan data yang validasinya tidak diragukan. Ia menegaskan bahwa untuk penelitian sekelas Scopus, verifikasi data adalah kunci utama. “Kelebihan peneliti Scopus dalam hal uji data bahwa uji data saya harus terverifikasi dan tervalidasi,” ujarnya kepada Majelis KIP di Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, ANRI adalah lembaga paling kredibel untuk mendapatkan salinan dokumen primer tersebut demi menjaga kualitas penelitiannya. Ia berargumen bahwa dokumen sepenting ijazah seorang presiden seharusnya sudah beralih status dari arsip statis di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi arsip negara di ANRI.

    “Lembaga yang paling terverifikasi di sini adalah ANRI. Setelah itu KPU mengingat statis story dari dokumen sekarang data yang saya butuhkan seharusnya posisinya sudah berpindah ke ANRI, maka dokumen primer itu seharusnya sudah di tangan ANRI,” ungkap Bonatua.

    Ia menambahkan, penelitiannya menjadi tidak sempurna karena ANRI tidak dapat menyediakan dokumen yang ia butuhkan.

    Salinan ijazah yang sebelumnya didapat dari KPU dianggap tidak cukup kuat untuk mendukung validitas penelitiannya, karena yang dibutuhkan adalah salinan primer yang tersimpan sebagai arsip negara.

    Sebelumnya, salinan ijazah Jokowi yang diperoleh dari KPU telah dikonfirmasi sama dengan versi yang selama ini beredar luas di media sosial. Namun, kesamaan ini tidak menjawab pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dokumen asli atau salinan primernya yang seharusnya tersimpan di lembaga arsip negara.

    Sebelumnya, kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pro Demokrasi (Prodem) Jawa Tengah mendatangi Kantor Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah untuk menindaklanjuti aduan dilayangkan pada 18 September 2025. 

    Menurut Ketua Prodem Jawa Tengah, Suroto, aduan itu dilayangkan karena adanya sengketa informasi terhadap KPU Surakarta yang tak mau memberikan salinan ijazah Joko Widodo saat pencalonan Wali Kota.

    “Tujuan kami sederhana, hanya ingin mencocokkan salinan ijazah yang sudah diberikan oleh KPU pusat dengan yang dimiliki oleh KPU Surakarta. Ini untuk memastikan data yang beredar benar dan valid,” ujar Suroto.

    Kata Suroto, publik memiliki hak untuk mengetahui data pribadi pejabat publik yang bersifat administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “Kami menilai, keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Publik berhak tahu, terutama soal dokumen penting seperti ijazah kepala negara,” tegasnya.

    Profil dan Biodata Rospita Vici PaulynNama: Rospita Vici PaulynTempat, Tanggal Lahir: Jayapura, 11 Juni 1974

    Pendidikan:

    S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura

    Karier dan Pengalaman:

    Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia sejak April 2022Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat dua periodeDosen di Lembaga Manajemen Sukabumi (1998-2000)Bekerja di PT Supra Securinvest, Jakarta (2000-2001)Bergabung di Unit Pengelolaan Kompleks Wilayah Barat II – Sunrise Garden, Yayasan Pendidikan BPK Penabur Jakarta (2002-2003)Pendiri dan Direktur CV Prima Karya Khatulistiwa, perusahaan konsultan teknik di bidang konstruksi di Pontianak

    Penghargaan dan Prestasi:

    Mengantarkan Kalimantan Barat meraih peringkat pertama pada penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional kategori Pemerintah Provinsi (2017-2018)

    Komitmen:

    Mengundurkan diri dari perusahaan dan organisasi pada akhir 2015 sebagai komitmen saat menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi KalbarRospita Vici Paulyn dikenal sebagai sosok profesional yang aktif dalam bidang keterbukaan informasi publik dan pengembangan layanan konstruksi.Ia juga memiliki latar belakang akademis dan pengalaman kerja yang luas di berbagai bidang, serta dedikasi tinggi terhadap transparansi dan pelayanan publik.

  • Indonesia Jadi Model Transformasi Beras Rendah Karbon

    Indonesia Jadi Model Transformasi Beras Rendah Karbon

    Jakarta: Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam penerapan praktik beras rendah karbon melalui Proyek Low Carbon Rice. Proyek ini menjadi sorotan dalam International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 yang digelar pada 17-18 November 2025. 
     
    Sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia, Indonesia dianggap mampu menyediakan model transformasi sistemik yang dapat direplikasi di negara lain. Dalam empat tahun terakhir, proyek ini berhasil menunjukkan hasil konkret di lapangan.

    Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menyebut proyek Low Carbon Rice berfokus di lima kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini juga telah membangun keterlibatan aktif para petani, perwakilan pemerintah, hingga pelaku sektor swasta.

    “Jawa Tengah ada di Klaten, Sragen, dan Boyolali. Kemudian Jawa Timur itu di Ngawi dan Madiun,” ujar Sutarto dalam konferensi pers International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025, Senin, 17 November. 
     

    Ia menekankan bahwa transformasi tidak hanya bertumpu pada petani, tetapi juga pelaku penggilingan padi. Menurutnya, perubahan teknologi di sektor penggilingan dapat memperbesar dampak pengurangan karbon.
     
    PERPADI mendorong penggunaan mesin listrik sebagai pengganti mesin diesel, yang hasilnya terbukti signifikan.
     
    “Dampak setelah peralhan adalah, membantu menekan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 15%. Kami melihat langkah ini sebagai wujud nyata transformasi menuju sistem produksi beras rendah karbon,” jelas Sutarto.
     
    Ia menilai bahwa jika langkah ini didukung penuh melalui kebijakan nasional dan kemitraan lintas sektor, model tersebut bisa diperluas ke lebih banyak wilayah di Indonesia.
     

    Adapun sejumlah capaian proyek Low Carbon Rice antara lain:
     
    1. Mendukung 67 penggilingan kecil untuk beralih dari mesin diesel ke mesin listrik
     
    2. Membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di lahan seluas 1.037 hektar
     
    3. Mengenalkan beras berkelanjutan ke pasar domestik, termasuk restoran dan pembeli institusional
     
    4. Memperkuat kebijakan nasional melalui pembentukan SRP National Working Group
     
    5. Mengembangkan panduan interpretasi standar beras berkelanjutan untuk Indonesia
     
    Proyek ini menunjukkan bagaimana inovasi, pembiayaan hijau, dan kerja sama teknis dapat menciptakan dampak nyata terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perberasan.

     

    Jakarta: Indonesia menunjukkan peran strategisnya dalam penerapan praktik beras rendah karbon melalui Proyek Low Carbon Rice. Proyek ini menjadi sorotan dalam International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025 yang digelar pada 17-18 November 2025. 
     
    Sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia, Indonesia dianggap mampu menyediakan model transformasi sistemik yang dapat direplikasi di negara lain. Dalam empat tahun terakhir, proyek ini berhasil menunjukkan hasil konkret di lapangan.
     
    Ketua Umum PERPADI, Sutarto Alimoeso, menyebut proyek Low Carbon Rice berfokus di lima kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Proyek ini juga telah membangun keterlibatan aktif para petani, perwakilan pemerintah, hingga pelaku sektor swasta.
     
    “Jawa Tengah ada di Klaten, Sragen, dan Boyolali. Kemudian Jawa Timur itu di Ngawi dan Madiun,” ujar Sutarto dalam konferensi pers International Sustainable Rice Forum (ISRF) 2025, Senin, 17 November. 
     

    Ia menekankan bahwa transformasi tidak hanya bertumpu pada petani, tetapi juga pelaku penggilingan padi. Menurutnya, perubahan teknologi di sektor penggilingan dapat memperbesar dampak pengurangan karbon.
     
    PERPADI mendorong penggunaan mesin listrik sebagai pengganti mesin diesel, yang hasilnya terbukti signifikan.
     
    “Dampak setelah peralhan adalah, membantu menekan biaya operasional hingga 40% dan mengurangi emisi karbon hingga sekitar 15%. Kami melihat langkah ini sebagai wujud nyata transformasi menuju sistem produksi beras rendah karbon,” jelas Sutarto.
     
    Ia menilai bahwa jika langkah ini didukung penuh melalui kebijakan nasional dan kemitraan lintas sektor, model tersebut bisa diperluas ke lebih banyak wilayah di Indonesia.
     

     
    Adapun sejumlah capaian proyek Low Carbon Rice antara lain:
     
    1. Mendukung 67 penggilingan kecil untuk beralih dari mesin diesel ke mesin listrik
     
    2. Membangun kemitraan dengan lebih dari 2.650 petani di lahan seluas 1.037 hektar
     
    3. Mengenalkan beras berkelanjutan ke pasar domestik, termasuk restoran dan pembeli institusional
     
    4. Memperkuat kebijakan nasional melalui pembentukan SRP National Working Group
     
    5. Mengembangkan panduan interpretasi standar beras berkelanjutan untuk Indonesia
     
    Proyek ini menunjukkan bagaimana inovasi, pembiayaan hijau, dan kerja sama teknis dapat menciptakan dampak nyata terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing sektor perberasan.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Hadiri Graduasi di Pemalang, Mensos Gus Ipul Dapat Masukan dari KPM

    Hadiri Graduasi di Pemalang, Mensos Gus Ipul Dapat Masukan dari KPM

    Pemalang (beritajatim.com) – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri acara graduasi 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Senin (17/10/2025).

    Dalam kesempatan itu, Gus Ipul sempat berdialog dengan salah satu wisudawati bernama Fatimah Tulzahro. Ibu dua anak ini mengaku bahwa ia menerima bansos PKH sejak 2020 saat pandemi Covid-19.

    Sehari-hari Fatimah bekerja sebagai pedagang di kantin salah satu sekolah di Pemalang. Sedangkan suaminya merupakan tukang kebun di sekolah yang sama. Namun, saat wabah virus Corona terjadi, ia tidak bisa berjualan dan mencari pekerjaan lain sebagai asisten rumah tangga (ART) dari rumah ke rumah.

    “Ketika itu saya mendapatkan PKH itu melalui jalur seleksi. Dalam satu desa itu mendapatkan undangan beberapa ratus orang. Alhamdulillah, dari sekian banyak (peserta), saya lolos seleksi,” ungkap Fatimah.

    Setelah lima tahun menerima bansos, kini Fatimah bisa naik kelas. Ia tidak lagi mengandalkan bansos dan siap hidup mandiri dengan mengikuti program pemberdayaan kolaborasi Kemensos dan pihak-pihak terkait.

    “Ibu sudah siap betul graduasi?” tanya Gus Ipul kepada Fatimah.

    “Siap. Insyaallah,” jawab Fatimah dengan penuh keyakinan.

    Gus Ipul lantas meminta masukan kepada Fatimah. Ia menilai, masukan dari KPM merupakan hal yang dibutuhkan oleh dirinya dan para pejabat agar dapat bekerja dengan lebih baik.

    “Sekarang apa nasihat Ibu untuk Menteri Sosial? Ibu nasihatnya apa untuk saya? Nasihatnya apa? Nggak usah malu-malu, nasihati aja. Menteri Sosial ini harus dinasihati, pejabat-pejabat ini harus dinasihati oleh ibu,” ujar Gus Ipul.

    Merespons hal itu, Fatimah pun meminta agar standar yang harus dipenuhi agar bisa mendapatkan bansos lebih transparan. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa bahwa bansos tersebut tidak tepat sasaran.

    Sebab, Fatimah mengaku, ada beberapa tetangganya yang mempertanyakan dirinya bisa menerima bansos.

    “Apa sih standar penerima bantuan PKH itu? Sedangkan kami tidak meminta untuk kami mendapatkan PKH. Kami mendapatkan PKH karena pilihan dari pemerintah. Tapi masyarakat di sana mempertanyakan,” ungkap Fatimah.

    “Mohon maaf untuk Bapak Menteri, mungkin ke depannya monggo benar-benar diseleksi kembali yang berhak dan yang tidak. Karena biar yang seperti kami tidak merasakan. Mohon maaf,” tambahnya diikuti sorak dukungan dari para wisudawan-wisudawati.

    Gus Ipul pun menerima masukan itu dengan baik. Menurut dia, apa yang disampaikan Fatimah harus dihormati dan ditindaklanjuti.

    “Bagus, nasihatnya bagus sekali. Nggak apa-apa, nggak usah mohon maaf. Ibu kalau ngomong apa adanya nggak usah minta maaf. Kalau Ibu ngomong apa adanya, apa yang ada di dalam hati, itu sesuatu yang harus kita hormati. Tepuk tangan untuk Ibu ini,” kata Gus Ipul. (ted)

  • 2 Orang Meninggal, 27 Masih Hilang, 823 Warga Mengungsi

    2 Orang Meninggal, 27 Masih Hilang, 823 Warga Mengungsi

    Liputan6.com, Jakarta – Tragedi tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, pada Minggu siang (16/11) sekitar pukul 14.30 WIB, masih menyisakan duka mendalam bagi ratusan keluarga. Ketika bencana terjadi, warga tengah beraktivitas di ladang sebelum longsor tiba-tiba menerjang.

    Akibatnya ada lebih dari 800 jiwa dari empat RT yang mengungsi. Hingga kini dicatat ada dua korban meninggal dunia, sementara 27 warga lain masih belum ditemukan.

    Menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Budiono, berdasarkan asesmen lapangan, ada 823 warga berhasil dievakuasi ke tempat aman, sementara 41 lainnya diselamatkan dari hutan sekitar lokasi longsor yang porak-poranda.

    “Sayang sekali, operasi pencarian terpaksa dihentikan sementara pada hari Minggu malam, karena cuaca tidak memungkinkan untuk dilanjut,” kata Budiono, dalam keterangan yang diterima, Senin (17/11/2025).

    Ia mengatakan, ia saat ini tim SAR masih fokus pada pencarian dan penyelamatan 27 warga yang belum ditemukan.

    “Info terakhir kami mengevakuasi 41 warga yang bersembunyi di hutan terdekat, kami harus berjuang melawan kondisi ekstrem, demikian juga masyarakat yang bertahan,” katanya.

     

     

  • KPU Surakarta Akui Arsip Dokumen Jokowi saat Nyalon Jadi Wali Kota Sudah Dimusnahkan

    KPU Surakarta Akui Arsip Dokumen Jokowi saat Nyalon Jadi Wali Kota Sudah Dimusnahkan

    GELORA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta mengakui arsip terkait salinan dokumen milik Joko Widodo (Jokowi) saat mencalonkan sebagai calon Wali Kota Surakarta telah dimusnahkan.

    Hal ini disampaikan perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) KPU Surakarta selaku termohon dalam sidang sengketa ijazah Jokowi di Wisma BSG, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

    Sementara pemohon dalam sengketa ini adalah organisasi bernama Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi).

    Mulanya, ketua majelis hakim Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn, bertanya ke termohon terkait arsip salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan sebagai calon Wali Kota Solo.

    Namun, menurut pengakuan termohon, arsip tersebut telah dimusnahkan. Dia menyebut langkah yang diambil telah sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) KPU Surakarta.

    “Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU (Surakarta) saat pendaftaran,” tanya Paulyn.

    “Ini yang tadi menjadi pertanyaan, itu kan sudah sesuai dengan JRA buku agenda kami, musnah,” jawab termohon.

    Kemudian, Paulyn bertanya terkait batas maksimal penyimpanan arsip berdasarkan aturan dalam JRA.

    Lalu, termohon menjawab bahwa batas maksimal penyimpanan selama dua tahun. 

    Dia mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

    “Memang masa retensi penyimpanannya berapa lama?” tanya majelis hakim.

    “Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2023 itu, (arsip) satu tahun aktif, dua tahun inaktif,” jawab termohon.

    Mendengar penjelasan termohon, Paulyn pun kaget. Menurutnya, aturan terkait batas maksimal penyimpanan arsip harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

    Paulyn mengatakan batas waktu berdasarkan UU tersebut yakni minimal lima tahun.

    “Sebentar, penyimpanan arsip cuma satu tahun, yakin? Kan harusnya mengacu kepada Undang-Undang Kearsipan ya, minimal itu lima tahun lho. Masa sih satu tahun arsip dimusnahkan?,” katanya.

    Namun, termohon tetap bersikukuh bahwa batas waktu penyimpanan arsip di KPU Surakarta tetap mengacu pada aturan yang tertuang dalam PKPU.

    Dia lantas menjelaskan bahwa arsip salinan dokumen Jokowi saat mendaftarkan sebagai calon Wali Kota Solo bersifat tidak tetap dan harus dimusnahkan.

    Paulyn lantas menegaskan bahwa arsip dokumen Jokowi tersebut masuk sebagai dokumen negara.

    Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dokumen itu masih berpeluang untuk disengketakan di kemudian hari.

    “Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dalam sidang ini, pihak termohon yang hadir tidak hanya KPU Surakarta saja tetapi juga dari Universitas Gadjah Mada (UGM) serta KPU RI.

    Komentar Roy Suryo

    Pakar telematika, Roy Suryo, yang turut menyaksikan persidangan, turut mengomentari penjelasan pihak KPU Surakarta yang menyebut arsip salinan dokumen Jokowi terkait pendafataran sebagai calon Wali Kota Solo telah dimusnahkan.

    Menurutnya, pihak KPU Surakarta tidak memahami makna terkait UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

    “KPUD Surakarta yang jelas sama sekali tidak memahami esensi undang-undang keterbukaan informasi publik Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya ikut merancangnya,” ujar Roy Suryo setelah sidang.

    Lantas, Roy turut berkelakar bahwa salah satu cara memusnahkan salinan dokumen Jokowi yakni dicelupkan ke cairan asam sulfat.

    Kemudian, dia menunjukkan baju dengan gambar karikatur wajah yang diduga adalah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

    “Yang paling fatal tadi soal dokumen yang kemudian tadi dimusnahkan. Musnahkan paling cepat apa? Masukkan ke asam sulfat,” kelakarnya.

  • Jokowi dan Iriana Hadir Langsung Jemput Jenazah Istri Wiranto di Bandara Solo

    Jokowi dan Iriana Hadir Langsung Jemput Jenazah Istri Wiranto di Bandara Solo

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden ke-7 Joko Widodo Hadir secara langsung saat jenazah istri Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto tiba di Bandara Adi Soemarmo, Solo, Senin (17/11/2025).

    Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @jokowi, dia datang bersama istrinya. Mereka tampak menemani Wiranto untuk menjemput langsung proses pemindahan jenazah dari pesawat TNI Angkatan Udara ke mobil ambulans.

    “Hari ini saya dan Ibu Iriana turut menjemput jenazah almarhum Ibu Hj. Rugaiya Usman, istri Bapak Wiranto, di Bandara Adi Soemarmo, Solo,” tulis caption unggahan tersebut, Senin (17/11/2025).

    Setelahnya, jenazah dibawa untuk dikebumikan di makam keluarga Astana Ukir Sena Raga, Delingan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. 

    Dalam unggahan tersebut, Jokowi juga menyampaikan belasungkawa dan mendoakan almarhumah.

    “Semoga Yang Maha Kuasa menerima seluruh amal beliau mengampuni dosa-dosanya, melapangkan dan menerangi kuburnya serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggal,” tambahnya.

    Diketahui, Rugaiya wafat pada hari Minggu, 16 November 2025. Sebelum diterbangkan ke Solo, jenazah Rugaiya lebih dulu dibawa ke rumah duka Jl. Palem Kartika No.21, Komplek PATI AD Bambu Apus, Jakarta Timur.

    Kapuspen TNI Mayjen Freddy Ardianzah mengatakan istri dari eks Panglima TNI itu mengembuskan nafas terakhirnya pada 15.55 WIB di Bandung.