Xcloud.id

provinsi: JAWA TENGAH

  • Keinginan Raja Surakarta PB XIV Purbaya Ubah Nama di KTP Ditolak PN Solo, Ini Alasan Hakim

    Keinginan Raja Surakarta PB XIV Purbaya Ubah Nama di KTP Ditolak PN Solo, Ini Alasan Hakim

    Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Solo Aris Gunawan membenarkan permohonan Pakubuwono XIV soal perubahan nama di KTP ditolak. Menurutnya, perkara tersebut telah disidangkan sejak Kamis (27/11) lalu dengan agenda Pembacaan Permohonan dilanjutkan Pembuktian. Sidang kembali dilanjutkan pada Kamis (4/12) dengan agenda Pembuktian. Kemudian pada Kamis (11/12) kemarin, PN Solo kembali menggelar sidang dengana agenda putusan.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menerima permohonan pemohon (niet ontvankelijke verklaard).

    “Inti amar putusan yang berbentuk Penetapan tersebut adalah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Aris.

    Menurutnya, hakim dalam pertimbangannya melihat ada sejumlah persyaratan formal yang belum terpenuhi untuk dilakukan perubahan nama seperti yang diinginkan pemohon.

    “Dasar pertimbangannya, bahwa Hakim berpendapat apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat formal mengenai perubahan nama dan juga dimungkinkan adanya suatu sengketa,” katanya lagi.

    Selain menolak permohonan, majelis hakim juga membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181 ribu.

    Repoter: Arie Sunaryo/kontributor Merdeka.com

  • Astrid Kuya Tulis Pesan Haru Buat Uya Kuya yang Raih S2 Magister Hukum

    Astrid Kuya Tulis Pesan Haru Buat Uya Kuya yang Raih S2 Magister Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus politisi Surya Utama alias Uya Kuya tengah berbahagia. Ia baru saja meraih magister hukum setelah menjalani wisuda di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

    Ungkapan kebahagiaan itu dilontarkan istri Uya Kuya, Astrid Kuya saat menemani suaminya menjalani wisuda program Magister di kampusnya.

    “Selamat suamiku untuk wisuda S2 Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung,” kata Astrid Kuya dikutip dari Instagram miliknya, Minggu (14/12/2025).

    Astrid Kuya berharap, bekal ilmu yang didapatnya selama menjalani pendidikan Strata Dua ini bisa menjadi bekal berharga baginya untuk terus berbuat bagi bangsa dan negara lewat jalur parlemen di DPR.

    “Mari kita bersama melompat lebih tinggi setelah apa yang terjadi kemarin,” tambahnya.

    Ia mengaku, bangga atas proses yang dijalani suaminya sampai akhirnya bisa menyelesaikan program magisternya.

    “Kamu harus berproses, kamu harus berjuang, kamu harus terus berusaha, ketika jalan yang kamu temui terasa susah kamu tidak boleh menyerah,” tutupnya.

  • Libur Nataru, KA Brantas Operasionalkan Tambahan Relasi Blitar-Pasar Senen

    Libur Nataru, KA Brantas Operasionalkan Tambahan Relasi Blitar-Pasar Senen

    Blitar (beritajatim.com) – Tingginya animo masyarakat untuk menikmati libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 direspons cepat oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun. Mengantisipasi tiket reguler yang mulai menipis, KAI Daop 7 resmi menerjunkan satu rangkaian kereta api ekstra, yakni Kereta Api (KA) Brantas Tambahan dengan relasi Stasiun Blitar – Madiun – Pasar Senen (PP).

    Langkah taktis ini diambil guna mengakomodasi mobilitas warga yang diprediksi akan membludak selama masa angkutan Nataru yang berlangsung 18 hari, terhitung mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Rokhmad Makin Zainul, menjelaskan bahwa penambahan ini bukan sekadar menambah jumlah kursi, melainkan juga menawarkan kenyamanan perjalanan jarak jauh.

    Rangkaian KA Brantas Tambahan ini membawa spesifikasi mumpuni yakni 5 kereta eksekutif dengan kapasitas total 4.500 tempat duduk per perjalanan. Serta 4 kereta ekonomi new Generation dengan kapasitas otal 5.184 tempat duduk per perjalanan.

    “Selain mengoperasikan kereta api reguler jarak jauh, KAI Daop 7 Madiun juga menambah perjalanan kereta api tambahan. Total kami menyediakan 4.500 kursi eksekutif dan 5.184 kursi ekonomi New Generation tambahan selama periode Nataru ini,” ungkap Zainul pada Minggu (14/12/2025).

    Penggunaan gerbong New Generation pada kelas ekonomi ini menjadi nilai tambah yang signifikan, menawarkan kenyamanan kursi yang lebih ergonomis bagi penumpang rute jauh seperti Blitar-Jakarta.

    Data Okupansi: Sinyal Kuning Bagi Pemudik Dadakan

    Urgensi penambahan kereta ini terlihat jelas dari data pemesanan tiket yang bergerak dinamis. Hingga Minggu (14/12), tercatat 46.866 tiket telah ludes terjual dari total 65.556 tempat duduk KA jarak jauh yang disediakan Daop 7.

    Artinya, lebih dari 71% kuota tiket telah terisi bahkan sebelum masa angkutan dimulai. Zainul membeberkan prediksi krusial terkait tanggal-tanggal padat yakni puncak arus mudik diiprediksi terjadi pada 24 Desember 2025. Sementara puncak arus balik: Diprediksi terjadi pada 28 Desember 2025.

    Selain Jakarta, tujuan favorit penumpang dari wilayah Daop 7 meliputi Semarang, Yogyakarta, Malang, dan Bandung. Sementara itu, KA reguler yang menjadi primadona dan tingkat keterisiannya sangat tinggi adalah KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong) dan KA Bangunkarta (Jombang–Pasar Senen).

    Imbauan: Rencanakan Perjalanan Sekarang

    Dengan sisa kuota yang terus menipis, Zainul mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda pembelian tiket. KA Brantas Tambahan ini menjadi opsi penyelamat bagi mereka yang belum mendapatkan tiket di KA reguler.

    “Masyarakat kami imbau untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal penjualan resmi lainnya,” tutup Zainul.

    Kehadiran KA Brantas Tambahan ini diharapkan mampu memecah kepadatan penumpang dan memastikan konektivitas Blitar menuju Jakarta tetap lancar di tengah euforia libur akhir tahun. [owi/aje]

  • Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Termasuk, kata Budi, dugaan aliran dana ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Kasus Korupsi DJKA, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana ke Bupati Pati Sudewo

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri dugaan aliran dana ke Bupati Pati, Sudewo terkait kasus tindak pidana korupsi proyek rel kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan penyidik turut mendalami proses pengkondisian proyek di DJKA sehingga terjadi pembagian fee kepada sejumlah pihak.

    “Dugaan pengkondisian yang dilakukan oleh para pihak ini seperti apa termasuk dugaan aliran uang, di mana dalam sejumlah proyek ini aliran uang yang diduga terkait seperti fee-fee proyek seperti itu mengalir ke sejumlah pihak,” kata Budi, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Termasuk, kata Budi, dugaan aliran dana ke pihak-pihak baik di Kementerian Ketenagakerjaan atau juga di DPR ini. Budi menyampaikan sampai saat ini penyidik masih memeriksa sejumlah saksi maupun tersangka untuk dimintai keterangan.

    Dia menjelaskan bahwa perkara ini dari kegiatan tangkap tangan ini lokusnya ada yang di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah juga ada beberapa titik, kemudian Jawa Barat, dan juga jalur di Sumatra.

    Oleh sebab itu, pada perkara di Jawa Tengah, Pati, KPK menelusuri siapa saja pihak yang diduga memberikan instruksi mengkondisikan proyek ini.

    “Karena memang ini dari sejumlah titik tersebut saling terkait untuk dikondisikan vendor-vendor siapa yang akan memegang atau melaksanakan proyek di titik-titik tersebut yang kemudian nanti kita akan kaitkan tentunya di atasnya begitu ya,” jelas Budi.

    Sebelumnya, KPK telah memeriksa Sudewo pada Rabu (27/8/2025). Dia mengklaim aliran dana yang diterima merupakan pendapatannya selama menjadi anggota DPR.

    “Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” katanya kepada wartawan, Rabu (27/8/2025).

    Meskipun sempat mengatakan telah mengembalikan Rp720 juta, dia menegaskan tidak ada pengembalian uang terkait dugaan korupsi yang disangkakan pada dirinya.

  • KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    KEK Dorong Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Kawasan ekonomi khusus (KEK) terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sejumlah wilayah dengan pengelolaan KEK yang baik, mampu mencatat pertumbuhan ekonomi jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal di Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi di kisaran 8%-9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa KEK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemberian insentif investasi, tetapi juga menjadi katalis transformasi ekonomi daerah.

    “KEK yang dirancang dengan baik, didukung infrastruktur, kemudahan berusaha, serta integrasi dengan tenaga kerja lokal, terbukti mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

    Airlangga mengatakan, keberadaan KEK Industriopolis Batang mendorong percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Batang mencapai 6,03% pada 2024 dan meningkat signifikan dengan pertumbuhan triwulan III 2025 sebesar 8,52% (yoy) yang ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.

    Kajian akademik juga mencatat keberadaan KEK Batang memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian lokal. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, hingga penurunan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat turun dari 8,73% pada 2024 menjadi 7,79% pada 2025.

    Sementara itu, Kabupaten Kendal juga mencatat kinerja ekonomi yang sangat kuat. Pada triwulan III 2025, perekonomian Kendal tumbuh 8,84% (yoy), tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas industri dan investasi di kawasan industri dan KEK, serta mencerminkan penguatan ekosistem industri regional di koridor Batang-Kendal-Semarang.

    “Pengembangan KEK turut berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi daerah melalui masuknya investasi baru, adopsi teknologi, serta berkembangnya industri pengolahan bernilai tambah. Kondisi ini meningkatkan efisiensi produksi dan nilai output per tenaga kerja, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah,” imbuh Airlangga.

    Ke depan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah menilai pengalaman Batang dan Kendal dapat menjadi model pengembangan KEK di daerah lain, khususnya dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar wilayah metropolitan.

    Penguatan konektivitas, kepastian regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta keterkaitan dengan UMKM dan ekonomi lokal dinilai menjadi kunci agar manfaat KEK dapat dirasakan lebih luas dan inklusif.

    “Kami akan terus mengoordinasikan kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk memastikan KEK berfungsi optimal sebagai instrumen percepatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Airlangga.

  • Bangkit dari Krisis, Kini Sukses Produksi Bumbu Sehat Berkat Rumah BUMN BRI

    Bangkit dari Krisis, Kini Sukses Produksi Bumbu Sehat Berkat Rumah BUMN BRI

    Liputan6.com, Jakarta – Kehidupan tak selalu berjalan mulus. Namun dari ujian terberat, seringkali muncul kekuatan luar biasa. Itulah yang dialami Dewi Aminah, perempuan asal Solo yang kini dikenal sebagai sosok inspiratif di balik Iswara Food, produsen bumbu dan tepung bumbu kemasan yang berkembang berkat bimbingan Rumah BUMN BRI Solo.

    Perjalanan Dewi membangun bisnis ini bukan sekadar cerita wirausaha, tapi cermin perjuangan seorang ibu, istri, dan perempuan yang tak menyerah pada nasib. Semua bermula saat usaha batik keluarganya di Pasar Klewer habis dilalap api.

    “Awalnya saya punya usaha batik di Pasar Klewer dari awal mula pernikahan sampai umur anak saya ketiga. Bisnis batik itu luar biasa, cari uangnya gampang. Tapi kemudian semuanya habis terbakar saat kejadian kebakaran di Pasar Klewer,” kenang Dewi.

    Di tengah upaya bangkit, tantangan baru muncul. Anak ketiganya lahir dengan kondisi autis dan hiperaktif. Demi sang buah hati, Dewi mulai belajar memasak dan meracik bumbu sehat sendiri.

    “Awalnya saya nggak bisa masak, sampai akhirnya saya belajar dan bisa membuat bumbu-bumbu dalam kemasan ini. Tapi, saya bikin yang beda, tepungnya dari tepung mokaf yang kemudian saya olah jadi tepung ayam krispi, tepung tempe mendoan, dan masih banyak lagi,” ujarnya.

    Tahun 2008, lahirlah Iswara Food, nama yang ia pilih karena bermakna “perempuan tangguh”. Usahanya pun berkembang berkat semangat dan nilai unik yang ditawarkan produknya.

    “Keunikan dari produk Iswara Food ini, satu, bahan mudah didapat, dua, murah dan tentunya sehat, karena bumbu ini rempah-rempah yang ada di Indonesia, alami dari produk Indonesia, yang ditanam dari Indonesia juga. Jadi lebih murah, mudah didapat di pasar-pasar tradisional dari bumbu dasarnya, misalnya merica, tumbar, semuanya itu dari harga yang lebih murah, tapi tetap sehat,” jelas Dewi.

    Berdaya Bersama BRI, Berkembang Bersama Masyarakat

    Perjalanan Iswara Food makin berkembang saat Dewi mengikuti program BRIncubator dari Rumah BUMN BRI. Program ini membuka mata Dewi pada strategi pemasaran, branding, hingga pengemasan produk yang lebih baik.

    “Alhamdulillah saya mendapatkan bimbingan dari BRI, di mana saya ikut program BRIncubator selama 10 hari. Hal ini yang membuat saya jadi lebih percaya diri. Saya memasarkan produk saya dengan langkah-langkah yang lebih tepat sasaran, dari media sosial. Kita juga bisa punya toko online dari HP. Produksinya juga lebih bagus, kita dibimbing untuk packaging yang baik itu seperti apa. Lalu di tahun 2024, saya mendapatkan kesempatan mengenalkan produk saya lebih luas lewat BRI expo,” terangnya.

    Tak hanya untuk dirinya, Dewi juga menjadikan Iswara Food sebagai ladang pemberdayaan ibu-ibu di sekitarnya. Ia membuka pelatihan gratis dan pendampingan usaha bagi ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi.

    “Saya juga memberikan pelatihan kepada ibu anak yatim, ibu yang suaminya di penjara, sehingga mereka bisa bikin bisnis dengan modal kecil. Misalnya kita beri pelatihan membuat sosis, nanti setiap bulannya ada pendampingan dan pelaporan ke kami. Alhamdulillah dari semua pelatihan-pelatihan saya, pasti menelurkan usaha-usaha baru yang saya latih. Bisa juga yang sudah punya modal, itu bisa menjadi produsen juga untuk jamu ini, dengan nama berbeda nanti untuk sertifikat PIRT-nya, sertifikat halalnya saya bantu secara gratis. Ibu-ibu yang pengen punya usaha dari modal kecil, dari rumah bisa, yang penting punya niat, Insya Allah, Allah akan memberi jalan,” ungkapnya.

    Komitmen BRI: UMKM Naik Kelas Lewat BRIncubator

    Program BRIncubator dari BRI memang dirancang untuk mendorong UMKM naik kelas melalui pelatihan, digitalisasi, dan akses pasar. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Mikro BRI, Akhmad Purwakajaya, dalam kesempatan terpisah.

    “Melalui peningkatan literasi, digitalisasi, dan kemudahan akses, UMKM didorong untuk memperkuat daya saing dan menghasilkan nilai tambah di pasar,” jelasnya.

    Menurutnya, BRIncubator merupakan bukti komitmen BRI terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah secara konkret dan berkelanjutan.

    Kisah Dewi Aminah menjadi bukti bahwa ketangguhan, jika didukung dengan kesempatan dan bimbingan yang tepat, mampu mengubah ujian hidup menjadi lompatan menuju kesuksesan. Kini, Iswara Food tak hanya menjadi merek bumbu sehat, tapi juga simbol kekuatan seorang ibu dan semangat pemberdayaan.

  • Buntut Jokowi Janji Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan, Dokter Tifa Ragu: Bikinan Mana Lagi?

    Buntut Jokowi Janji Tunjukkan Ijazah Asli di Pengadilan, Dokter Tifa Ragu: Bikinan Mana Lagi?

    GELORA.CO  – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), berjanji akan menunjukkan ijazah miliknya yang menjadi polemik selama setahun terahir. 

    Jokowi merasa, kegaduhan mengenai ijazahnya bukan karena tudingan liar, melainkan ada agenda besar di baliknya. 

    Untuk itu, mantan Wali Kota Solo ini memilih diam dan menunggu saat tepat untuk menunjukkan keabsahan ijazahnya. 

    “Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif Program Khusus Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025) malam.

    Jokowi menegaskan, persoalan ijazah palsu yang dibawanya ke ranah hukum diharapkan jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.

    “Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang,” ujar Jokowi.

    Jokowi mengatakan, kasus serupa bisa saja terjadi ke orang lain jika dirinya tidak membawanya ke ranah hukum.

    “Ya kan bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain. Bisa ke menteri, bisa ke presiden yang lain, bisa ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan,” ujar Jokowi.

    Dokter Tifa Meragukan Ijazah Jokowi

    Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa angkat bicara terkait rencana Jokowi itu. 

    Melalui unggahan X (Twitter), dokter Tifa yang kini berstatus tersangka dalam kasus tersebut, menyebut dirinya meyakini bahwa ijazah Jokowi sudah berada di Polda Metro Jaya.

    “Sebelum menjawab pertanyaan penyidik, saya memastikan, menurut penuturan Pemeriksaan juga, bahwa Ijazah Joko Widodo ada di Polda Metro Jaya,” tulis dokter Tifa.

    “Itu adalah Ijazah yang dinyatakan oleh Joko Widodo sendiri, di tanggal 25 Juli 2025 ketika ybs diperiksa oleh Polda Metro Jaya di Solo, dengan dengan alasan sakit,” sambungnya.

    Saat dirinya diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada tanggal 13 November 2025, Polda Metro Jaya telah menyita ijazah Jokowi.

    Kemudian, ijazah tersebut dibawa ke Polda Metro Jaya hari itu juga.

    “Lalu sekarang dia katakan mau bawa Ijazahnya ketika di pengadilan. Ijazah bikinan mana lagi yang mau dibawa? Pasar Pramuka? Pasar Terban? Atau pasar yang lain?” tanya Tifa.

    Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus

    Sementara Polda Metro Jaya tengah mempersiapkan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi.

    Gelar perkara khusus ini merupakan permintaan kubu Roy Suryo Cs.

    Polda Metro Jaya telah menjadwalkan gelar perkara khusus, Senin (15/10/2025).

    “Diagendakan hari Senin, tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Polda Metro Jaya, Sabtu (13/12/2025), dikutip dari TribunJakarta.

    Budi menjelaskan, nantinya Polda Metro Jaya akan melibatkan sejumlah pihak eksternal dalam gelar perkara khusus.

    Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Ombudsman RI termasuk pihak eksternal yang dilibatkan saat gelar perkara khusus.

    “Akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dari Irwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman, ini akan kita hadiri,” ujar Kabid Humas.

    Dua Kali Minta Gelar Perkara Khusus

    Ini kali kedua kubu Roy Suryo Cs meminta gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke penyidik.

    Awalnya, kubu Roy Suryo Cs melalui tim pembela ulama dan aktivis (TPUA) meminta penyidik Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, dan dan penuhi. 

    Namun, hasil akhir gelar perkara khusus di Bareskrim Mabes Polri tidak memuaskan kubu Roy Suryo Cs. 

    Dalam gelar perkara khusus yang akan dilakukan penyidik Polda Metro Jaya ini terkait penetapan delapan tersangka di kasus ijazah Jokowi.

    Mereka dibagi ke dalam dua klaster berdasarkan peran dan jenis pelanggaran yang dilakukan.

    Klaster pertama ada lima tersangka, yakni Eggi Sudjana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah.

    Sementara itu, klaster kedua ada tiga tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon, dan Tifa.

    “Jadi kami update tentang penanganan terkait tentang dugaan ijazah terkait tentang klaster 1 dan 2. Klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami jelaskan bahwa delapan orang ini berstatus sebagai tersangka,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025), dikutip dari siaran langsung YouTube KompasTV.

    Dikatakan Kombes Budi, Polda Metro Jaya akan memenuhi permintaan tersebut di mana penyidik sedang berkoordinasi dengan Pengawasan Penyidikan (Wassidik).

    “Jadi atas permintaan tiga orang pertama (yang sudah diperiksa) mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wassidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa ada tahapan-tahapan proses penyidikan yang didalami oleh penyidik.

    “Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh tiga tersangka. Setelah itu baru tahap kepada lima tersangka lainnya.” 

    “Jadi ada tahapan-tahapan, ada kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik,” ungkapnya.

    Ia pun meminta supaya semua pihak memberi ruang kepada penyidik agar fokus kepada gelar perkara khusus.

    “Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus dulu,” pintanya.

    Kuasa hukum Roy Suryo cs, Ahmad Khozinudin menyatakan pihaknya kembali mengajukan gelar perkara khusus kepada Bag Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    Gelar perkara khusus pernah diajukan pada 21 Juli 2025 saat Roy Suryo cs masih berstatus saksi di Polda Metro Jaya.

    “Kami juga kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Wassidik,” ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

    Khozinudin menyinggung gelar perkara khusus di Bareskrim Polri yang mana saat itu penyelidikannya.

    Sebaliknya, penanganan kasus di Polda Metro Jaya, penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan.

    “(Di Polda Metro Jaya) tidak dilakukan gelar perkara khusus,” tuturnya.

    Khozinudin mendorong agar dilakukan gelar perkara khusus terkait kasus yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya.

    Hal ini sejalan dengan semangat wacana perbaikan institusi Polri.

    “Sebagaimana sudah dilakukan oleh Mabes Polri pada Dumas yang dilakukan oleh TPUA,” pungkasnya

  • Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…

    Pesan Para Presiden Terdahulu untuk Penanganan Bencana Banjir di Sumatera…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para presiden yang pernah menjabat di masa lalu turut angkat bicara perihal bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Dalam kejadian ini, tercatat sudah ada 1.006 jiwa yang meninggal akibat bencana di Sumatera tersebut.
    Presiden
    Prabowo Subianto
    sendiri telah menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja keras dalam mempercepat penanganan bencana.
    “Insya Allah, bersama-sama pemerintah akan turun, akan membantu semuanya. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras,” ujar Prabowo kepada pengungsi di Desa Sukajadi, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (12/12/2025).
    Hanya saja, Prabowo mengingatkan bahwa pemerintah juga manusia yang tidak punya tongkat Nabi Musa.
    Sehingga, kata dia, pemerintah juga perlu waktu dalam bekerja dan tidak bisa melakukan segala hal dengan cepat. “Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun dan bantu. Tentunya ini adalah musibah, kami tidak punya tongkat Nabi Musa,” tuturnya.
    Lantas, bagaimana pesan dari para presiden sebelum Prabowo mengenai bencana di Sumatera ini?
    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) meyakini bangsa Indonesia dapat melalui cobaan
    bencana banjir
    dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).
    Meski begitu, Jokowi menekankan bahwa memang membutuhkan waktu untuk melalui cobaan ini.
    “Solidaritas, gotong royong kita yang menjadi kekuatan besar bangsa ini. Insya Allah saya kira memang memerlukan waktu, tapi insya Allah bisa kita lalui,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).
    Jokowi pun menyampaikan ucapan duka cita kepada para korban banjir bandang dan longsor di Sumatera.
    Dia berharap, keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.
    “Dan kita sebagai sebuah bangsa besar, saya melihat solidaritas, kekuatan kita gotong royong juga antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh masyarakat saya lihat bersama-sama bergotong royong,” jelasnya.
    “Menunjukkan kekuatannya dalam rangka menolong saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Sumbar, dan Sumut,” imbuh Jokowi.
    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang perjuangan ketika menangani bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004.
    SBY mengatakan, 21 tahun yang lalu, ia bekerja pontang-panting selama berhari-hari, baik pada siang maupun malam hari, demi menyelamatkan rakyat dari bencana terbesar yang pernah dialami Indonesia.
    “Kita ingat 21 tahun yang lalu ketika ada musibah tsunami,
    the biggest disaster in our history
    , kita pontang-panting
    day by day, night after night to save our people
    ,” ujar SBY dalam agenda peluncuran buku otobiografi mantan Panglima TNI Djoko Suyanto di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/12/2025).
    SBY mendukung langkah yang diambil Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi kebencanaan di Sumatera dan Aceh yang juga berskala besar seperti tsunami di Aceh dulu.
    “Kita mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo sekarang untuk mengatasi juga bencana berskala besar, utamanya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat,” tuturnya.
    Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, berpesan kepada Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian, agar tetap menjaga kelestarian hutan di Indonesia.
    Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, menyampaikan hal itu dalam seminar nasional Refleksi Hari Anti Korupsi Sedunia di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2025).
    “Pesan Ibu secara khusus kepada Mbak Uli Arta Siagian, ‘terus berjuang untuk menjaga hutan-hutan kita dan lingkungan hidup kita,’” kata Hasto yang disambut tepuk tangan kader dan peserta seminar nasional yang hadir.
    “Karena kita diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Mega untuk merawat pertiwi. Jadi kami siap memberikan dukungan sepenuhnya kepada Walhi,” tegas Hasto.
    Di sisi lain, Hasto menilai bahwa bencana banjir bandang dan
    tanah longsor
    yang melanda Sumatera merupakan kesalahan kebijakan.
    “Bencana besar yang terjadi (di) Aceh, Sumatera Barat, dan kemudian Sumatera Utara tidak terlepas dari kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan, penguasa,” tegas Hasto.
    Hasto menilai bahwa ini merupakan peristiwa yang sangat memprihatinkan.
    Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melakukan kritik dan otokritik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Jurus Jepara Bawa UMKM Naik Kelas

    Sebelumnya, pemerintah terus memperkuat pembiayaan usaha produktif sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM agar semakin berdaya saing dan mampu meningkatkan kapasitas usaha. Seiring hal itu, pemerintah pun menetapkan bunga flat untuk KUR.

    Hingga menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran mencapai Rp 240,09 triliun atau 83,77% dari target Rp 286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) yang tetap terjaga rendah di level 2,18% per 31 Oktober 2025.

    “Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96% dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, seperti dikutip dari laman ekon.go.id, Jumat (21/11/2025).

    Sejalan dengan penguatan perekonomian dari sisi produksi, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7%, melampaui target 60%.

    Pemerintah menegaskan komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang.