935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara
Tim Redaksi
WONOSOBO, KOMPAS.com
– Pemerintah memastikan ratusan warga terdampak longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, akan direlokasi dari wilayah rawan bencana.
BNPB
melaporkan sekitar 935 jiwa yang kini mengungsi akan dipindahkan ke lokasi relokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Data posko penanganan darurat di Desa Pandanarum mencatat 934 penyintas atau 335 KK yang mengungsi, terdiri dari 454 laki-laki dan 480 perempuan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto mengatakan pemindahan dilakukan bertahap sambil pemerintah menyiapkan hunian sementara sebelum pembangunan permukiman permanen.
“Sebagian besar nanti juga direlokasi. Tanah untuk relokasi sudah disiapkan dan sama seperti Majenang, ini pun sedang proses penyiapan hunian sementara,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Relokasi dilakukan karena tanah di lokasi terdampak masih labil dan tidak aman untuk permukiman.
“Semua sedang disiapkan, logistik dan kebutuhan dasar bagi warga relatif terpenuhi,” lanjut Suharyanto.
Hunian sementara akan dibangun dalam waktu dekat. Pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara BNPB dan kementerian terkait menyiapkan logistik dan konstruksi dengan prioritas keselamatan, sanitasi, dan akses kebutuhan dasar.
Suharyanto memastikan bantuan berupa makanan, tenda, layanan kesehatan, dan kebutuhan harian terdistribusi dengan baik dari berbagai instansi pemerintah dan masyarakat.
“Permakanan, tempat tinggal, kebutuhan dasar bagi manusia ini relatif terpenuhi,” jelasnya.
Selain penanganan pengungsi, pencarian terhadap 18 korban hilang masih dilakukan meski kondisi tanah di lokasi bergerak. Evakuasi dijalankan dengan pengamanan ketat demi meminimalkan risiko bagi tim SAR.
Suharyanto kembali menegaskan pentingnya mitigasi agar bencana serupa tidak terus menimbulkan kerugian besar.
“Setelah terjadi bencana, semua unsur bersatu padu. Tapi yang harus terus kita tingkatkan adalah mitigasi sebelum terjadi bencana,” kata Suharyanto.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
provinsi: JAWA TENGAH
-
/data/photo/2025/11/21/69207b687b8e1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara
Regional
21 November 2025")
935 Warga Terdampak Longsor Banjarnegara Akan Direlokasi ke Hunian Sementara Regional 21 November 2025
-
/data/photo/2025/11/21/69207d8dbe1a1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Remaja di Asahan Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, Polisi Turun Tangan
Medan
21 November 2025")
Remaja di Asahan Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, Polisi Turun Tangan Medan 21 November 2025
Remaja di Asahan Buang Bayi yang Baru Dilahirkan, Polisi Turun Tangan
Tim Redaksi
MEDAN, KOMPAS.com
– Warga digegerkan dengan penemuan mayat bayi laki-laki di Desa Aek Ledong Timur, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (19/11/2025).
Setelah diselidiki polisi, ternyata bayi itu dibuang ibunya inisial SU (18) dari ruko berlantai tiga.
Kasat Reskrim Polres
Asahan
, AKP Immanuel P. Simamora, mengatakan awalnya jenazah bayi laki-laki itu ditemukan warga bernama Eko, sekitar pukul 07.55 WIB.
“Eko melintas dengan sepeda motor melihat sesosok bayi dalam posisi telungkup tanpa penutup dan masih menempel ari-ari, di belakang bangunan Rumah Makan Nasi Uduk Pekalongan. Kondisi kepala bayi tampak mengalami luka,” ujar Immanuel dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).
Selanjutnya, Eko memanggil warga, lalu setelah dicek ternyata bayi tersebut sudah tewas.
Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Dari penyidikan diduga mengarah ke SU yang diketahui bekerja sebagai karyawan di Rumah Makan Nasi Uduk Pekalongan.
Selama ini, pelaku tinggal di lantai tiga di rumah makan tersebut. Namun, pasca-kejadian itu, SU tiba-tiba pulang ke rumahnya di Dusun V Desa Aek Korsik, Asahan.
“Rekan-rekan kerjanya sempat melihat bercak darah pada pakaian pelaku, tetapi pelaku mengaku bahwa itu darah mimisan,” ujar Immanuel.
Selanjutnya, polisi mendatangi SU ke rumahnya, lalu dalam proses pemeriksaan SU mengakui perbuatannya.
“Dia mengaku telah melahirkan bayi tersebut pada pukul 06.25 WIB di kamar ruko tempatnya tinggal, kemudian membuang bayinya dari lantai tiga,” ujar Immanuel.
SU mengaku nekat melakukan aksinya karena depresi lantaran bapak dari bayi tersebut tidak bisa dihubungi hingga anaknya lahir.
“Jadi, diduga si bapak dari sang anak diduga tidak lagi bisa dihubungi sehingga dia merasa bingung,” ungkap Immanuel.
Namun, Immanuel belum mendetailkan apakah bayi itu hadir dari hubungan suami istri atau di luar nikah.
Saat ini, SU masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Manan Simatupang, untuk penanganan medis lantaran kondisinya lemah usai melahirkan secara mandiri.
“Kasus ini telah masuk tahap penyidikan. Polres Asahan merencanakan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Kemendagri Dorong Daerah Gaspol Penegasan Batas Desa, 22 Kabupaten Ini Sudah Tuntas
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.
Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.
Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.
Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa. Percepatan ini setidaknya bisa dilakukan di desa-desa yang tidak memiliki sengketa administrasi.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Jakarta, dikutip dari siaran persnya, Jumat, 21 November 2025.
Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri. Adapun pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. “Kami mengharapkan betul-betul ada upaya percepatan, over prestasi untuk batas desa. Paling tidak yang tidak sengketa dicepatin administrasinya,” katanya.
Mencegah konflik fisik
Ia mengatakan, penegasan batas desa ini sangat penting mengingat selama ini beberapa persoalan batas desa telah mengakibatkan konflik fisik. Oleh karena itu, penegasan batas desa dapat meminimalkan potensi konflik di lapangan.Selain itu, penegasan batas desa juga berpengaruh pada besaran dana desa, Corporate Social Responsibility (CSR), dan sumber daya yang ada. “Oleh karena itu, ini kewajiban kita untuk bisa lebih dari sasaran,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, ia juga menyatakan, secara definisi desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. “Dalam rangka memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas wilayah desa, maka desa harus memiliki batas desa secara definitif,” paparnya.
Mengingat urgensi penyelesaian batas desa dalam berbagai aspek, Presiden telah memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan percepatan penyelesaian batas desa sebagaimana amanat dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.
“Perpres Nomor 21 Tahun 2023 dimaksud mengamanatkan Kemendagri beberapa hal, salah satunya adalah sebagai wali data peta Batas Wilayah Administrasi Desa,” ujarnya.
Tomsi menyebutkan, hingga akhir September 2025 ada 10.909 (14,4%) dari 75.266 yang telah melaporkan penegasan batas desanya ke kemendagri. Namun, hingga saat ini belum semua Pemerintah Daerah menyampaikan laporan secara resmi kepada Ditjen Bina Pemdes Kemendagri beserta data dukung hasil penegasan batas desa.
Data dukung itu berupa Peraturan Bupati tentang peta batas desa, data digital peta batas desa, kelengkapan Berita Acara dan bukti telah dilakukannya verifikasi teknis terhadap peta batas desa yang telah selesai dikerjakan.
Ia menambahkan, sampai saat ini baru 22 Kabupaten yang sudah menyelesaikan seratus persen penegasan batas desa yaitu kabupaten Batu Bara, Siak, Way Kanan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Natuna, Bantul, Bandung, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Bekasi, Banjar, Purbalingga, Sukoharjo, Kayong Utara, Barito Kuala, Tana Tidung, Pulau Morotai, Taliabu, Memberamo Raya, dan Pegunungan Arfak.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(CEU)
-
Muncul Gelombang Relokasi Pabrik ke Jateng, Ternyata Ini Pemicunya
Bisnis.com, JAKARTA — Upah buruh yang tinggi hingga pungutan liar oleh organisasi masyarakat (ormas) ditengarai menjadi penyebab gelombang relokasi pabrik alas kaki dan garmen ke daerah lain. Salah satu daerah yang kini disasar banyak investor ialah Jawa Tengah.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyampaikan bahwa kedua faktor tersebut berpengaruh besar terhadap biaya operasional perusahaan.
“Biaya hidup yang semakin tinggi, maka akan membuat upah minimum juga semakin tinggi,” kata Huda saat dihubungi Bisnis, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, permasalahan upah memerlukan jalan keluar berupa formulasi baku untuk menentukan pertumbuhan upah minimum sekaligus menekan biaya hidup buruh.
Namun demikian, pungli oleh ormas hanya membuat biaya operasional perusahaan membengkak, sehingga berpotensi memicu gelombang relokasi lanjutan apabila terus terjadi.
Terkait dampak perekonomian relokasi pabrik, Huda menyebut bahwa daerah yang ditinggalkan pasti akan mengalami perlambatan atau penurunan karena berpindahnya sumber perputaran ekonomi.
Dia menyoroti meningkatnya potensi pelambatan konsumsi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di daerah asal pabrik, terutama pada pelaku UMKM yang bergantung kepada kegiatan ekonomi di sekitar pabrik.
Sebaliknya, di daerah tujuan baru pabrik, masuknya tenaga kerja dinilai bisa memacu pertumbuhan ekonomi setempat.
“Jadi, secara nasional, sebenarnya tidak akan mengalami konsekuensi negatif. Namun, bagi daerah yang ditinggalkan akan terasa,” pungkas Huda.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.
Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.
“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).
Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah dipilih perusahaan tersebut mengingat upah minimum yang relatif rendah pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya. Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.
Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang juga memiliki upah minimum relatif rendah.
-
Daftar Kereta dari Pasar Senen & Gambir yang Diskon Tiket 30%
Jakarta –
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakart memberikan diskon tarif 30% untuk pelanggan kereta api dalam rangka menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, menyampaikan bahwa diskon ini bertujuan memberikan keringanan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir tahun.
“Potongan tarif 30% ini merupakan bentuk stimulus KAI agar masyarakat semakin mudah dan terjangkau dalam melakukan perjalanan, baik untuk mudik, liburan, maupun aktivitas lainnya. Kami mengajak pelanggan untuk segera memanfaatkan program ini selagi kuota diskon masih tersedia,” ujar Ixfan dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).
Ixfan menerangkan program ini berlaku pada kelas ekonomi komersial di sejumlah Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) serta KA Lokal yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta. Program diskon dapat dinikmati dengan melakukan pembelian tiket pada 21 November 2025 sampai dengan 10 Januari 2026, untuk periode keberangkatan 22 Desember 2025 sampai dengan 10 Januari 2026 melalui seluruh channel resmi penjualan tiket KAI.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket lebih awal agar mendapatkan tarif terbaik dan memastikan ketersediaan tempat duduk pada masa puncak perjalanan Nataru. Untuk informasi lebih lanjut, pelanggan dapat menghubungi Contact Center 121, WhatsApp KAI 0811-222-33-121, atau memantau media sosial resmi KAI.
Ketentuan diskon tiket kereta:
1. Berlaku di seluruh channel pembelian tiket pada 21 Nov 2025 – 10 Jan 2026
2. Periode keberangkatan 22 Des 2025 – 10 Jan 2026
3. Khusus kelas ekonomi komersial
4. Tidak berlaku digabung dengan reduksi lain
5. Tiket dapat dibatalkan/diubah jadwal sesuai aturan
6. Informasi jadwal KA tersedia di aplikasi Access by KAI
7. Berlaku selama kuota tersedia
Daftar Kereta DAOP I yang mendapatkan diskon 30%:A. Kereta Keberangkatan Stasiun Pasar Senen
1. KA 74 Fajar Utama Solo
Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya2. KA 76 Mataram
Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya3. KA 90 Gaya Baru Malam Selatan
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Gubeng dan sebaliknya4. KA 92 Jayabaya
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya5. KA 104 Bogowonto
Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya6. KA 106 Gajahwong
Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya7. KA 108 Senja Utama Yogyakarta
Relasi: Pasar Senen – Yogyakarta dan sebaliknya8. KA 110 Fajar Utama Yogyakarta
Relasi: Pasar Senen – Yogyakarta dan sebaliknya9-11. KA 112, 114, 116 Sawunggalih
Relasi: Pasar Senen – Kutoarjo dan sebaliknya12. KA 144 Madiun Jaya
Relasi: Pasar Senen – Madiun dan sebaliknya13. KA 146 Blambangan Ekspres
Relasi: Pasar Senen – Ketapang (Banyuwangi) dan sebaliknya14. KA 150 Singasari
Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya15. KA 152 Brantas
Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya16. KA 162 Bangunkarta
Relasi: Pasar Senen – Jombang dan sebaliknya17. KA 164 Gumarang
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya18. KA 166 Dharmawangsa Ekspres
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya19. KA 168 Kertanegara
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya20. KA 176 Menoreh
Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya21-22. KA 178 & 180 Tawang Jaya Premium
Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya23. KA 204 Tegal Bahari
Relasi: Pasar Senen – Tegal dan sebaliknya24. KA 246 Majapahit
Relasi: Pasar Senen – Malang dan sebaliknya25. KA 252 Jayakarta
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Gubeng dan sebaliknya26. KA 254 Kertajaya
Relasi: Pasar Senen – Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya27. KA 256 Jaka Tingkir
Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya28. KA 258 Progo
Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknya29. KA 260 Tawang Jaya
Relasi: Pasar Senen – Semarang Tawang dan sebaliknya30. KA 270 Matarmaja
Relasi: Pasar Senen – Malang dan sebaliknya31. KA 7016 Brantas Tambahan
Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya32. KA 7018 Kertajaya Tambahan
Relasi: Pasar Senen – Blitar dan sebaliknya33. KA 7026 Tambahan PSE-SLO
Relasi: Pasar Senen – Solo Balapan dan sebaliknya34. KA 7028 Kutojaya Utara Tambahan
Relasi: Pasar Senen – Kutoarjo dan sebaliknya35. KA 10240 Tambahan PSE-LPN
Relasi: Pasar Senen – Lempuyangan dan sebaliknyaB. Kereta Keberangkatan Stasiun Gambir
36. KA 118 Gunung Jati
Relasi: Gambir – Semarang Tawang dan sebaliknya37. KA 120 Gunung Jati
Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya38. KA 122 Cakrabuana
Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya39. KA 124 Cakrabuana
Relasi: Gambir – Semarang Tawang dan sebaliknya40. KA 126F Cirebon Fakultatif
Relasi: Gambir – Cirebon dan sebaliknya41. KA 128 Pangandaran
Relasi: Gambir – Banjar dan sebaliknya42. KA 130 Papandayan
Relasi: Gambir – Garut dan sebaliknya43. KA 134 Parahyangan
Relasi: Gambir – Bandung dan sebaliknya44. KA 136 Parahyangan
Relasi: Gambir – Bandung dan sebaliknya45. KA 7006 Batavia
Relasi: Gambir – Solo Balapan dan sebaliknyaC. KA Lokal Pangrango (Bogor – Sukabumi)
46-53. KA 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Pangrango
Relasi lengkap:Sukabumi – Bogor Paledang
Bogor Paledang – Sukabumi
(rea/hns)
-
Ada diskon 30 persen tiket kereta hingga 10 Januari 2026
Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta memberikan diskon 30 persen untuk pembelian tiket kereta api pada 21 November 2025 hingga 10 Januari 2026 pada keberangkatan periode 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
“Program ini berlaku pada kelas ekonomi komersial di sejumlah Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) serta KA Lokal yang berangkat dari wilayah Daop 1 Jakarta,” kata Manager Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat.
Ixfan menjelaskan, diskon ini diberikan untuk meningkatkan minat masyarakat melakukan perjalanan pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menggunakan kereta api.
Selain itu untuk meringankan biaya perjalanan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama momentum libur akhir dan awal tahun.
Potongan tarif 30 persen ini merupakan bentuk stimulus KAI agar masyarakat semakin mudah dan terjangkau dalam melakukan perjalanan, baik untuk mudik, liburan, maupun aktivitas lainnya.
“Kami mengajak pelanggan untuk segera memanfaatkan program ini selagi kuota diskon masih tersedia,” kata dia.
Terdapat lebih dari 30 kereta api keberangkatan dari PT KAI Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta, khususnya Stasiun Pasar Senen yang mendapatkan diskon tarif antara lain:
KA 74 Fajar Utama Solo (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 76 Mataram (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 90 Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng dan sebaliknya), KA 92 Jayabaya (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 104 Bogowonto (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya).
KA 106 Gajahwong (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya), KA 108 Senja Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta dan sebaliknya), KA 110 Fajar Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta dan sebaliknya, KA 112, 114, 116 Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo dan sebaliknya), KA 144 Madiun Jaya (Pasar Senen-Madiun dan sebaliknya) serta KA 146 Blambangan Ekspres (Pasar Senen-Ketapang (Banyuwangi) dan sebaliknya).
KA 150 Singasari (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 152 Brantas (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 162 Bangunkarta (Pasar Senen-Jombang dan sebaliknya), KA 164 Gumarang (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 166 Dharmawangsa Ekspres (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya) serta KA 168 Kertanegara (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya).
KA 176 Menoreh (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya, KA 178&180 Tawang Jaya Premium (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya), KA 204 Tegal Bahari (Pasar Senen-Tegal dan sebaliknya), KA 246 Majapahit (Pasar Senen-Malang dan sebaliknya) serta KA 252 Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng dan sebaliknya).
KA 254 Kertajaya (Pasar Senen-Surabaya Pasar Turi dan sebaliknya), KA 256 Jaka Tingkir
(Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 258 Progo (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya), KA 260 Tawang Jaya (Pasar Senen-Semarang Tawang dan sebaliknya) serta KA 270 Matarmaja (Pasar Senen-Malang dan sebaliknya).KA 7016 Brantas Tambahan (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 7018 Kertajaya Tambahan (Pasar Senen-Blitar dan sebaliknya), KA 7026 Tambahan PSE-SLO (Pasar Senen-Solo Balapan dan sebaliknya), KA 7028 Kutojaya Utara Tambahan (Pasar Senen-Kutoarjo dan sebaliknya) serta KA 10240 Tambahan PSE–LPN (Pasar Senen-Lempuyangan dan sebaliknya).
KA 118 Gunung Jati (Gambir-Semarang Tawang dan sebaliknya), KA 120 Gunung Jati (Gambir-Cirebon dan sebaliknya), KA 122 Cakrabuana (Gambir-Cirebon dan sebaliknya), KA 124 Cakrabuana (Gambir-Semarang Tawang dan sebaliknya) serta KA 126F Cirebon Fakultatif (Gambir-Cirebon dan sebaliknya).
KA 128 Pangandaran (Gambir-Banjar dan sebaliknya), KA 130 Papandayan (Gambir-Garut dan sebaliknya), KA 134 Parahyangan (Gambir – Bandung dan sebaliknya), KA 136 Parahyangan (Gambir-Bandung dan sebaliknya) serta KA 7006 Batavia (Gambir-Solo Balapan dan sebaliknya).
Diskon tarif juga berlaku untuk KA Lokal Pangrango (Bogor-Sukabumi), yakni KA 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Pangrango.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Perusahaan Ramai-Ramai Relokasi Pabrik ke Jateng, Cari Upah Murah?
Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan adanya gelombang relokasi pabrik ke kawasan Jawa Tengah, khususnya industri alas kaki dan garmen dalam beberapa waktu terakhir.
Presiden KSPN Ristadi menyampaikan bahwa relokasi ini cenderung dilakukan oleh perusahaan yang mengerjakan produk jenama internasional dan berorientasi ekspor.
“Pasti pengusaha ini akan mencari upah atau labor cost-nya yang lebih kompetitif, lebih rendah. Dari dulu memang begitu,” kata Ristadi kepada Bisnis, Jumat (21/11/2025).
Dia memaparkan, kawasan Jawa Tengah (Jateng) banyak dipilih oleh perusahaan mengingat upah minimum yang relatif rendah yakni pada kisaran Rp2 juta, kecuali di kawasan pusat seperti Semarang Raya.
Tak hanya di Jawa Tengah, Ristadi memaparkan bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat juga tak luput dari pertimbangan pengusaha untuk memindahkan lokasi pabriknya.
Wilayah tersebut antara lain kawasan Rebana yang mencakup Majalengka, Cirebon, Indramayu, hingga Kuningan. Terdapat pula kawasan lain di sisi selatan Jawa Barat seperti Garut, Tasikmalaya, hingga Pangandaran yang memiliki upah minimum relatif rendah.
Namun demikian, Ristadi menggarisbawahi bahwa tidak mudah untuk mencari tenaga kerja terampil di kawasan dengan upah minimum rendah itu. Hal ini berkaitan dengan produktivitas pabrik yang berpotensi lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan oleh buruh di lokasi sebelumnya.
“Dari beberapa kali kami hearing dengan teman-teman pengusaha, itu produktivitasnya [di lokasi pabrik baru] tidak sebagus pekerja di daerah yang upahnya sudah tinggi,” ungkapnya.
Ristadi lantas berujar bahwa keberlanjutan relokasi pabrik ini bergantung aspek modal masing-masing perusahaan. Menurutnya, keputusan bisnis ini lebih mungkin dilakukan oleh perusahaan dengan modal lebih kuat, dalam hal ini yang telah berorientasi ekspor.
Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menjelaskan bahwa badai PHK yang menerjang industri alas kaki pada awal tahun ini salah satunya disebabkan kesulitan perusahaan memenuhi biaya upah.
Direktur Eksekutif Aprisindo Yoseph Billie Dosiwoda menjelaskan bahwa pengusaha memiliki keluhan terkait regulasi upah yang berubah-ubah dan mengalami kenaikan yang cukup tinggi, sehingga banyak perusahaan tidak mampu membayar.
“Kami dari asosiasi prihatin atas keadaan ini. Teman-teman anggota berusaha stabil agar tidak terjadi PHK dalam kondisi ekonomi awal tahun seperti ini,” kata Billie kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025) silam.
-
Djarum Hormati Proses Hukum Usai Bosnya Dicegah Keluar Negeri Terkait Pajak
Bisnis.com, JAKARTA — PT Djarum angkat bicara terkait dengan pencegahan keluar negeri yang diajukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Chief Operating Officer (COO) Victor Rachmat Hartono.
Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan memastikan pihaknya bakal patuh dan menghormati prosedur hukum yang berlangsung.
“Kami menghormati, patuh dan taat hukum. Kami akan mengikuti sesuai prosedur,” ujar Budi saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).
Dia pun memastikan bahwa saat ini Victor Hartono masih menjabat sebagai Chief Operating Officer PT Djarum.
“Pak Victor, COO PT Djarum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Victor dicekal dalam kaitannya dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembayaran pajak periode 2016-2020. Adapun, Victor bukan satu-satunya orang yang dicekal dalam perkara ini.
Selain Victor, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi; Karl Layman merupakan pemeriksa pajak muda di Direktorat Jenderal Pajak; Ning Dijah Prananingrum selaku Kepala KPP Madya Dua Semarang; Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak juga turut dicekal dalam perkara ini.
Adapun, pencekalan kelima orang tersebut telah dibenarkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. Dia mengatakan, pengajuan itu telah dilaksanakan oleh Imigrasi.
“Betul dan sudah kita laksanakan sesuai Permintaan tersebut,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).
Di lain sisi, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan alasan pencekalan itu karena pihaknya khawatir Ken dkk bepergian ke luar negeri.
Dia menekankan pada intinya pencekalan ini dilakukan untuk kelancaran proses penyidikan pada kasus dugaan korupsi pembayaran perpajakan perusahaan atau wajib pajak 2016-2020.
“Adanya kekhawatiran dari penyidik terhadap para pihak tersebut tidak hadir atau bepergian ke LN dan untuk proses kelancaran proses penyidikan,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).
-
Hujan Deras Guyur Stadion Manahan, Persija vs Persik Ditunda
JAKARTA – Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri pada pekan ke-13 Super League 2025/2026 terpaksa ditunda sementara. Hujan deras yang mengguyur Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 20 November 2025, malam WIB, jadi alasan utamanya.
Meski tak menjalani laga di kandang, Persija Jakarta berstatus sebagai tuan rumah di laga ini. Namun, pada babak pertama, Macan Kemayoran tertinggal dari Persik yang mencetak gol lewat Erza Walian pada menit ke-42.
Sepanjang laga, sejatinya tim asuhan Mauricio Souza menciptakan banyak peluang. Hanya saja, sejumlah kesempatan tak bisa dimanfaatkan penggawa Macan Kemayoran.
Di tengah permainan yang menarik antara kedua tim, hujan mewarnai jalannya pertandingan. Intensitas tak mereda dan terpaksa membuat laga ditunda.
Situasi ini terjadi menjelang lanjutan babak kedua. Wasit memutuskan menghentikan laga sementara selama 30 menit lantaran genangan di lapangan menyulitkan aliran bola.
Hingga berita ini dimuat, Persija lewat Instagram resmi juga ikut menginformasikan penundaan laga selama 30 menit dan belum dipastikan waktu lanjutan.
-
/data/photo/2025/10/20/68f5f90452acd.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kejagung Sebut Kasus Korupsi yang Seret Eks Dirjen Tak Terkait Tax Amnesty")
Kejagung Sebut Kasus Korupsi yang Seret Eks Dirjen Tak Terkait Tax Amnesty
Kejagung Sebut Kasus Korupsi yang Seret Eks Dirjen Tak Terkait Tax Amnesty
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, kasus dugaan korupsi terkait pajak yang menyeret eks Direktur Jenderal Pajak Ken Diwjugiasteadi tidak berkaitan dengan program Tax Amnesty.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung
Anang Supriatna
mengatakan, kasus yang diusut tim penyidik Gedung Bundar itu menyangkut dugaan upaya memperkecil kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak pada periode 2016-2020.
“Itu bukan terkait
Tax Amnesty
, ya. Ini hanya memang pengurangan. Saya tegaskan, bukan Tax Amnesty, ya,” kata Anang kantorKejagung, Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Anang membenarkan bahwa tim penyidik telah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri kepada sejumlah pihak.
Namun, ia mengaku tidak memegang daftar lengkap identitas orang-orang yang dimintakan cegah tersebut karena hal itu berada di ranah teknis penyidik.
“Tim penyidik Gedung Bundar sudah melakukan pencekalan ke beberapa pihak. Jumlahnya saya tidak tahu pasti, dan identitas juga saya tidak tahu pasti,” kata Anang.
Meski demikian, sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Anang membenarkan informasi mengenai lima orang yang dicegah terkait dugaan
korupsi perpajakan
.
Lima orang yang telah dicegah ke luar negeri yakni mantan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu
Ken Dwijugiasteadi
; pengusaha Victor Rachmat Hartono; pemeriksa pajak Ditjen Pajak Karl Layman; konsultan pajak Heru Budijanto Prabowo; serta Kepala KPP Madya Semarang Bernadette Ningdijah Prananingrum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.